Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah dorongan memperkuat pondasi ekonomi desa dan pesisir, pemerintah meluncurkan salah satu rekrutmen sumber daya manusia (SDM) terbesar dalam sejarah pembangunan perdesaan Indonesia.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak hanya menjanjikan transformasi rantai pasok dan distribusi bantuan, tetapi juga memunculkan pertanyaan lama: seberapa siap tata kelola negara memastikan program ambisius ini berjalan bersih, efektif, dan berdampak nyata?

Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menegaskan bahwa rekrutmen SDM untuk Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut program ini sebagai “investasi SDM terbesar” yang diarahkan langsung untuk memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, peran koperasi desa tidak sekadar administratif, melainkan menjadi ujung tombak dalam memotong rantai distribusi yang panjang—yang selama ini kerap merugikan petani dan masyarakat kecil. Dalam skema ini, koperasi akan bertindak sebagai offtaker, menyerap hasil produksi masyarakat ketika harga pasar jatuh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah.

“Rekrutmen pegawai Kopdes Merah Putih ini adalah investasi SDM terbesar yang pernah dilakukan untuk desa-desa di Indonesia, dan akan jadi ujung tombak pakan masyarakat,” ujar Zulhas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Konsep tersebut, jika berjalan optimal, berpotensi mengubah struktur ekonomi lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 43% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, sebagian besar di wilayah perdesaan. Ketergantungan pada tengkulak dan rantai distribusi panjang menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai tukar petani (NTP), yang pada awal 2026 berada di kisaran 117—naik tipis tetapi masih rentan fluktuasi.

Dalam konteks itu, kehadiran koperasi sebagai stabilisator harga dan distribusi menjadi krusial. Selain menyerap produksi, koperasi juga akan menjadi kanal distribusi bantuan sosial dan subsidi pemerintah, mulai dari pupuk hingga gas bersubsidi. Fungsi ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan yang selama ini kerap dikritik tidak tepat sasaran.

Namun, ambisi besar tersebut juga diiringi oleh skala rekrutmen yang luar biasa. Pemerintah membuka 35.476 formasi, terdiri atas 30.000 manajer koperasi desa dan 5.476 pegawai untuk kampung nelayan. Antusiasme publik melampaui ekspektasi: lebih dari 639.000 pelamar mendaftar, dengan sekitar 483.648 orang lolos seleksi administrasi.

Angka ini mencerminkan dua hal sekaligus. Pertama, tingginya minat masyarakat terhadap peluang kerja, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Kedua, besarnya ekspektasi terhadap program pemerintah yang menjanjikan peran strategis di level akar rumput.

Proses seleksi pun dirancang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), metode yang selama ini digunakan dalam seleksi aparatur sipil negara (ASN). Dengan 72 titik lokasi ujian di seluruh Indonesia, pemerintah berupaya memastikan akses yang merata bagi peserta.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menekankan bahwa sistem ini menjamin objektivitas dan transparansi. Ia bahkan berulang kali mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program tersebut. Menurutnya, tidak ada pungutan biaya dalam seluruh tahapan seleksi, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan.

Fenomena penipuan dalam rekrutmen memang bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat peningkatan signifikan kasus phishing dan penipuan digital yang memanfaatkan momentum rekrutmen besar. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi proses seleksi perlu diiringi dengan literasi digital yang memadai di masyarakat.

“Tidak ada biaya satu rupiah pun kalau ada yang minta uang, itu pasti penipuan. Tidak ada pungutan biaya apa pun, tidak ada jalur khusus dan tidak ada pihak yang dapat menjamin lulus,” ujarnya.

Sementara itu, tahapan seleksi tidak berhenti pada tes kompetensi. Peserta yang lolos akan mengikuti tes tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan tes mental ideologi, sebelum akhirnya diumumkan pada awal Juni 2026. Mereka yang terpilih juga akan menjalani pelatihan dasar, termasuk pelatihan kemiliteran sebagai bagian dari komponen cadangan (Komcad), serta pelatihan manajerial.

Dari sisi status kepegawaian, pemerintah menegaskan bahwa peserta yang lolos bukanlah ASN, melainkan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa skema penggajian dan status kepegawaian akan mengikuti sistem BUMN, khususnya melalui entitas Agrinas Pangan.

Hal ini menjadi pembeda penting, karena selama ini banyak masyarakat yang menganggap rekrutmen pemerintah identik dengan CPNS atau PPPK. Dengan status sebagai pegawai BUMN, fleksibilitas pengelolaan SDM diharapkan lebih tinggi, meski di sisi lain juga memunculkan pertanyaan tentang kepastian karier jangka panjang.

“Ini adalah pegawai BUMN, tentunya nanti skemanya mengikuti BUMN, sebab ini bukan seleksi untuk CPNS atau P3K. Yang daftar itu dari seluruh Indonesia aksesnya sama untuk semuanya,” tutur Rini.

Rini menambahkan bahwa setelah masa dua tahun, para pegawai akan bertransisi menjadi tenaga koperasi. Artinya, keberlanjutan karier mereka sangat bergantung pada kinerja koperasi itu sendiri. Model ini mencerminkan pendekatan semi-korporasi dalam pembangunan desa, yang menggabungkan prinsip bisnis dan pelayanan publik.

“Nanti setelah ini akan menjadi pegawai koperasi,” tambahnya.

Namun, di balik optimisme pemerintah, sejumlah pengamat melihat potensi risiko yang tidak bisa diabaikan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa program ini tidak lepas dari potensi politisasi, mengingat sifatnya yang top-down dan melibatkan intervensi pemerintah yang kuat.

Menurutnya, kebijakan yang bersifat elitis berpotensi menciptakan ruang tertutup dalam proses rekrutmen, meskipun secara formal diklaim transparan.

Dia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan publik yang kuat, proses seleksi dapat dipersepsikan sarat kepentingan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Studi dari berbagai lembaga, termasuk Transparency International, menunjukkan bahwa sektor rekrutmen publik sering kali menjadi titik rawan praktik korupsi dan nepotisme, terutama dalam program berskala besar.

Sebagai solusi, Trubus menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses rekrutmen. Kampanye transparansi, akses informasi yang terbuka, serta mekanisme pengaduan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas.

“Banyak pandangan yang mengatakan bahwa rekrutmen itu tidak mengenai unsur kebutuhan, lebih kepada kepentingan. Perlu strategi lain. Misalnya, melakukan kampanye publik, dibuka secara transparan dan ada partisipasi publik,” kata Trubus.

Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi program yang bersifat komprehensif. Menurutnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak bisa diukur hanya dari aspek SDM, tetapi harus dilihat secara sistemik—mulai dari tata kelola, daya saing dengan sektor swasta, hingga dampaknya terhadap ekosistem ekonomi lokal.

Hal ini relevan mengingat koperasi akan beroperasi di tengah persaingan dengan ritel modern dan jaringan distribusi yang sudah mapan. Tanpa strategi yang tepat, koperasi berisiko tidak mampu bersaing, atau bahkan menimbulkan distorsi pasar.

Selain itu, pelajaran dari program pemberdayaan sebelumnya juga menjadi catatan penting. Banyak program serupa gagal karena lemahnya tata kelola dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Trubus menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan.

Dalam konteks makro, program ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi. Data menunjukkan bahwa kontribusi desa terhadap PDB nasional masih relatif kecil dibandingkan potensinya. Dengan memperkuat koperasi sebagai institusi ekonomi lokal, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kota besar.

Namun, keberhasilan program ini pada akhirnya akan ditentukan oleh implementasi di lapangan. Rekrutmen besar-besaran hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa SDM yang terpilih mampu menjalankan fungsi strategisnya secara efektif, sekaligus menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya.

“Evaluasi harus berkala dan komprehensif, dari hulu ke hilir karena ini menyangkut sistemik. Jangan sampai pelaku usaha merasa pemerintah tidak adil dengan mendirikan koperasi ini. Perlu ada law enforcement yang tegas kepada pelanggar,” tandas Trubus.

Di tengah harapan besar, publik kini menunggu bukti nyata. Apakah Koperasi Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang sesungguhnya, atau justru menjadi program ambisius yang tersendat di tengah jalan?

Jawabannya akan sangat bergantung pada satu hal yang sering kali menjadi penentu: tata kelola. Tanpa itu, bahkan program terbaik pun berisiko kehilangan arah.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyalurkan 350.000 paket sembako kepada buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengkoordinir, menyiapkan sembako sejumlah 350.000 paket, yang diperuntukkan kepada saudara-saudara kita rekan-rekan buruh yang sedang melaksanakan Hari Buruh Dunia,” kata Rizal saat ditemui di sela-sela perayaan May Day 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Dia menyampaikan, distribusi bantuan berjalan lancar dengan partisipasi buruh dari berbagai daerah. Paket sembako ini berisi kebutuhan pokok, antara lain beras premium 2,5 kg, margarin, gula pasir, sarden, teh celup, susu kental manis, serta kopi.

Adapun, bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi buruh, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Kalau dikalkulasikan nilai bantuan ini sejumlah lebih kurang Rp350.000 per satu kantong, yaitu satu paket,” jelasnya.

Adapun sumber pendanaan program ini berasal dari Sekretariat Negara. Bulog, lanjut Rizal, bertindak sebagai pelaksana distribusi di lapangan. “Dari Setneg [Sekretariat Negara] bantuannya yang menyiapkan dari Sekretaris Negara, dan kami Bulog hanya menyiapkan,” terangnya.

Rizal menilai, program ini menjadi perhatian khusus pemerintah kepada kalangan buruh. Apalagi, selain sembako, pemerintah juga menyediakan makan siang gratis dalam jumlah yang sama.

Dia juga mengungkapkan, seluruh persiapan dilakukan dalam waktu tiga hari dengan melibatkan ID Food dan BUMD DKI Jakarta. Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci kelancaran distribusi bantuan kepada ratusan ribu buruh yang hadir.

Ke depan, Rizal menyatakan Bulog berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami, Bulog intinya akan terus mendukung semua tugas-tugas pemerintah dan kami punya komitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat,” pungkasnya.

Terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi sejak pukul 08.00 hingga 10.30 WIB masih ramai. Masyarakat sangat menunggu bantuan pangan ini

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan pangan di Kota Bekasi, Jawa Barat berjalan tepat sasaran melalui pengawasan ketat guna menjaga akurasi penerima dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah tersebut.

"Monitoring ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan lancar, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Perum Bulog melaksanakan kegiatan monitoring penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alokasi Februari–Maret 2026 di Kelurahan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/4).

Rizal mengatakan dirinya didampingi Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Barat Nurman Susilo serta jajaran Pemerintah Kota Bekasi memimpin langsung kegiatan pengawasan penyaluran bantuan pangan tersebut.

Dia menyampaikan penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dan menjaga stabilitas pangan nasional.

“Pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 15 April 2026, syukur Alhamdulillah ini merupakan jadwal penyaluran bantuan pangan dari Bapak Presiden kepada masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Rizal, pihaknya melakukan pengecekan di Kelurahan Bantar Gebang, Kota Bekasi,

"Terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi sejak pukul 08.00 hingga 10.30 WIB masih ramai. Masyarakat sangat menunggu bantuan pangan ini,” tutur Rizal.

Ia menjelaskan bantuan yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan, yakni sebesar 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi dua bulan (Februari–Maret), dengan rincian setiap bulan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per penerima manfaat.

Untuk wilayah Kelurahan Bantar Gebang, jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) tercatat sekitar 2.066 penerima. Secara nasional, total penerima bantuan pangan mencapai lebih dari 33 juta PBP.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui sinergi dengan Pemerintah Kota Bekasi dan dukungan TNI guna mempercepat proses serta memastikan masyarakat menerima bantuan maksimal.

“Penyaluran ini ditargetkan selesai hingga 31 Mei. Dengan kerja sama antara Bulog, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pihak, Insya Allah target tersebut dapat tercapai,” tambah Rizal.

Melalui kegiatan monitoring, Perum Bulog menegaskan komitmen menjaga kelancaran distribusi bantuan pangan, memastikan ketepatan sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tim akan memimpin penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur darurat, seperti jembatan perintis, sarana MCK

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengirimkan dua tim dari Jakarta untuk memimpin pendistribusian 250 ton bantuan kemanusiaan yang diangkut KRI Semarang 594, sekaligus menyiapkan infrastruktur darurat bagi masyarakat di daerah terdampak bencana Sumatera.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, menyampaikan bahwa keberangkatan tim Kemenko IPK ini merupakan kelanjutan dari pelepasan bantuan kemanusiaan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tim akan memimpin penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur darurat, seperti jembatan perintis kemanusiaan, sarana MCK, serta penyediaan air bersih,” ujar Herzaky dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tim pertama berangkat pada Kamis (25/12), dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faizal; Staf Khusus Menko IPK Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif Rachman; serta Liaison Officer Kementerian Transmigrasi Brigjen TNI Rio Neswan.

Tim kedua berangkat pada Jumat (26/12), dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Muhammad Rachmat Kaimuddin, Staf Khusus Menko IPK Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya, dan Tenaga Ahli Menko IPK Bidang Manajemen Pimpinan Yudhi Prasetyo Purnomo.

Herzaky mengatakan keberangkatan tim dari Kemenko IPK ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi, sekaligus mempercepat pemulihan akses dan layanan publik di wilayah terdampak.

Langkah ini merupakan tindak lanjut pasca kunjungan langsung Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY ke sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, termasuk salah satu titik terparah bencana, yakni Jembatan Lubuk Sidup di Aceh Tamiang yang mengalami putus dan roboh.

Menko IPK AHY telah melepas bantuan kemanusiaan sekitar 250 ton hasil swadaya bersama para mitra dengan menggunakan KRI Semarang 594 yang diberangkatkan dari Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok Jakarta pada Senin (22/12)

Bantuan logistik yang dilepas setara 42 truk muatan tersebut mencakup bahan makanan siap saji/instan dan darurat; pakaian serta perlengkapan perorangan; hingga peralatan memasak.

Selain itu, turut disertakan perlengkapan penunjang kehidupan seperti tenda berkapasitas 4 dan 8 orang, genset, MCK portabel, perahu karet, serta infrastruktur darurat berupa material jembatan perintis, material rumah contoh modular, infrastruktur komunikasi berbasis Starlink, kendaraan 4x4, dan perlengkapan pendukung lainnya, termasuk air bersih, sarana penjernihan air dan obat-obatan.

Seluruh bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama bagi kelompok rentan di lokasi pengungsian.

Tim Kemenko IPK yang diberangkatkan, kata Herzaky, akan memimpin langsung pendistribusian bantuan serta pembangunan pilot project infrastruktur darurat di lapangan.

Salah satunya adalah jembatan perintis kemanusiaan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur dengan bentang sekitar 250 meter.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus mendukung masyarakat Sumatra untuk bangkit dan pulih dari bencana melalui program Employee Volunteering. Dengan melibatkan karyawan Grup MIND ID secara langsung dalam aksi kemanusiaan, program ini menjadi wujud kepedulian Insan Grup MIND ID untuk hadir dan membantu masyarakat secara langsung di daerah bencana.

Employee Volunteering merupakan program perusahaan yang mendorong keterlibatan karyawan secara menyeluruh dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, karyawan juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta kepekaan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, mengatakan perusahaan menyadari bahwa pemulihan Sumatra membutuhkan bantuan tenaga dalam jumlah besar. Terlebih masyarakat terdampak harus mampu memulihkan diri serta tempat tinggal dan lingkungan yang rusak parah.

"Dengan kesadaran ini, kami bersama seluruh karyawan berupaya untuk dapat hadir secara langsung dan bergerak cepat membantu proses pemulihan pascabencana bersama masyarakat," katanya.

Pria menyampaikan MIND ID bersama seluruh Anggota Grup menjalankan sejumlah inisiatif program Employee Volunteering yang membantu masyarakat terdampak bencana dari awal proses penyelamatan, evakuasi, penyaluran bantuan, hingga proses pemulihan.

MIND ID sebelumnya telah menurunkan Tim Tanggap Darurat / Emergency Response Group (ERG) dengan total lebih dari 50 personel. Tim ERG menjadi kelompok pertama yang dikerahkan Grup MIND ID untuk membantu proses penyelamatan, evakuasi, serta penanganan darurat bagi masyarakat terdampak bencana di beberapa titik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Program Employee Volunteering ini juga diiringi dengan penggalangan donasi dari karyawan MIND ID dan dilipatgandakan oleh perusahaan. Donasi tersebut merupakan langkah kolektif yang lahir dari kepedulian para karyawan dan disalurkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pokok bagi para masyarakat di daerah bencana.

Selain itu, MIND ID juga mengerahkan puluhan karyawan dari berbagai divisi dan anggota Grup MIND ID. Para relawan ini turun langsung ke lapangan untuk membantu distribusi bantuan pokok, vitamin, dan obat-obatan, dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai dan dimanfaatkan oleh para korban.

Para relawan berinteraksi langsung dan memulihkan mental dan semangat dari masyarakat yang sangat terpukul akibat bencana.

Dalam pelaksanaannya, tim relawan MIND ID turut dibantu oleh tenaga kesehatan ahli untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat terdampak. Tenaga ahli kesehatan utamanya memastikan agar masyarakat terhindar dari penyakit kulit dan pernapasan di tengah proses pemulihan fasilitas yang terus berjalan.

Kehadiran tenaga medis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan terkini para korban, sekaligus menjadi dasar dalam penyaluran bantuan obat dan bantuan kesehatan lanjutan.

“Grup MIND ID hadir, bukan sekadar distribusi bantuan, tetapi juga bersama-sama dengan seluruh masyarakat untuk pulih dan bangkit dari bencana,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - KRI Makassar - 590 bersandar di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatra Barat, dan membawa bantuan bencana Sumatra tahap II dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan adapun jumlah bantuan yang dibawa KRI Makassar ini untuk alokasi bantuan ke Sumbar sebanyak 65 ton. Bantuan ini pun diangkut dari Teluk Bayur menggunakan 13 truk yang langsung dikirim ke 8 daerah terdampak bencana banjir bandang.

“Bantuan ini tahap II, alhamdulillah bantuan yang datang jumlahnya mencapai 65 ton dari pemerintah pusat. Mengingat pendistribusian bersifat segera, kami pun langsung mengirim ke delapan daerah terdampak,” katanya, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan bantuan logistik tahap II yang diterima Sumbar kali ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari beras, minyak goreng, mie instan, air mineral, ada obat-obatan juga, makanan cemilan untuk anak-anak, kemudian ada selimut, terpal, kasur, pakaian, serta perlengkapan anak.

Oleh karena itu, Mahyeldi meminta kepada pemerintah daerah untuk mendistribusikan ke lokasi terdampak bencana secara tepat sasaran, sehingga tidak ada masyarakat yang terdampak bencana tidak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.

“Saya meminta kepada pemerintah daerah agar mendistribusikan bantuan ini secara tepat sasaran, benar-benar untuk berhak, seperti masyarakat yang ada di pengungsian maupun yang sejauh ini masih tinggal di tempat sementara untuk bertahan hidup,” tegas Mahyeldi.

Selain itu Mahyeldi juga menyebutkan meskipun secara tonase bantuan antara tahap I dan tahap II ini berbeda, di mana untuk tahap I ada sebanyak 250 ton dan tahap II 65 ton, bukan berarti perhatian pemerintah menurun terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana.

“Bantuan logistik ini dipastikan akan selalu ada, selain ada dari Kementan dan Bapanas ini, di Posko Utama Kebencanaan di BPBD Sumbar juga ada banyak bantuan yang nantinya akan didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan nantinya,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti menjelaskan bahwa bantuan tahap II tersebut tiba di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, pada Kamis malam (18/12) dan diangkut menggunakan KRI Makassar - 590.

“Penyaluran bantuan ini merupakan wujud kehadiran dan kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana alam,” tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN - Bank Mandiri terus memperkuat perannya dalam mendukung penanganan bencana di wilayah Sumatera melalui rangkaian program Mandiri Tanggap Bencana. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk hadir mendampingi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan respons kemanusiaan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Sebagai wujud kehadiran nyata negara di tengah masyarakat, Bank Mandiri secara konsisten dan proaktif mengambil peran terdepan dalam penanganan bencana di berbagai wilayah Sumatera. Tidak sekadar komitmen, langkah konkret terus diwujudkan melalui aksi kemanusiaan yang berkelanjutan.

Sejak akhir November hingga pertengahan Desember 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan lebih dari 73.000 paket bantuan ke wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, mempertegas peran aktif perseroan dalam membantu masyarakat bangkit di tengah situasi darurat.

Konsistensi ini menegaskan komitmen Bank Mandiri untuk terus hadir, bergerak cepat, dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan masyarakat di wilayah bencana. Sebagai bagian dari peran strategis mendukung upaya pemerintah dalam meringankan beban warga terdampak, Bank Mandiri kembali menyalurkan tambahan paket bantuan ke Aceh pada Rabu (17/12).

Penyaluran bantuan ini merupakan tahap ke-10 yang dilakukan Bank Mandiri secara terukur. Dalam tahap ini, bantuan dialokasikan sebanyak 5.000 paket untuk Aceh Tamiang, 2.000 paket untuk Aceh Selatan, dan 2.000 paket untuk Kabupaten Gayo Lues.

Untuk memastikan proses distribusi berjalan optimal dan tepat sasaran, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan bersama jajaran Direksi Bank Mandiri turun langsung memberikan arahan sekaligus memimpin koordinasi penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut.

Pada tahap distribusi ini, Bank Mandiri mengerahkan 10 truk bantuan sebagai bagian dari total 30 truk yang telah disiapkan untuk penyaluran bertahap dalam beberapa hari ke depan. Armada bantuan tersebut akan menjangkau sejumlah wilayah terdampak, termasuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Lebih lanjut, koordinasi ini diperkuat oleh keterlibatan aktif relawan internal karyawan Bank Mandiri atau yang dikenal Mandirian dari lintas unit kerja maupun wilayah penempatan. Tergabung dalam Relawan BUMN Peduli, para Mandirian siap menjadi garda terdepan dalam memastikan bantuan tersalurkan dengan cepat, aman, dan memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
“Mandirian Tanggap Bencana yang pernah terlibat dalam penanganan tsunami Aceh serta gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu kembali kami aktifkan. Dengan pengalaman tersebut, relawan akan diberangkatkan langsung ke Aceh untuk mendukung penyaluran bantuan dan pendampingan di lapangan,” terang Riduan saat melepas armada bantuan dan relawan Mandiri Tanggap Bencana di Medan, Rabu (17/12).

Selain penyaluran bantuan, bank berlogo pita emas ini juga mendirikan posko-posko BUMN Peduli Tanggap Bencana di wilayah terdampak, masing-masing berlokasi di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan. Posko tersebut dilengkapi dengan dapur umum serta fasilitas pendukung untuk layanan pendidikan, kesehatan, psikososial, genset listrik, dan akses internet.

Riduan memastikan seluruh proses distribusi berjalan optimal serta selaras dengan kebutuhan di lapangan. “Dalam kondisi darurat, kecepatan dan ketepatan distribusi menjadi kunci. Karena itu, Bank Mandiri memastikan seluruh bantuan disalurkan melalui koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait termasuk Danantara,” lanjut Riduan.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga kesiapan penyaluran bantuan di berbagai wilayah terdampak bencana, sejalan dengan implementasi program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang menjangkau sejumlah daerah di Sumatera. Melalui sinergi bersama pemerintah pusat dan daerah, BPBD, aparat setempat, Mandiri Amal Insani (MAI), serta relawan karyawan Bank Mandiri (Mandirian), perseroan memastikan setiap bantuan dapat disalurkan secara efektif dan akuntabel.

Riduan menambahkan, ke depan Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat terdampak melalui langkah-langkah pemulihan pascabencana yang terukur dan berkelanjutan meliputi bantuan fisik, revitalisasi lingkungan, sarana pendidikan dan rumah ibadah yang terdampak bencana.

Selain dukungan kemanusiaan, Bank Mandiri juga menyiapkan dukungan relaksasi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya membantu meringankan beban dan mendukung pemulihan aktivitas masyarakat secara bertahap.

“Kami menyampaikan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana. Melalui Mandiri Tanggap Bencana, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus hadir mendampingi warga, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah agar penanganan darurat hingga proses pemulihan sosial dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi,” pungkas Riduan.

Bantuan yang kami kirimkan sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penyaluran bantuan Kementan Peduli menjadi kunci percepatan distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera.

Amran mengatakan melalui sinergi itu, bantuan Kementan Peduli yang dikirimkan secara bertahap dalam jumlah besar dapat menjangkau lokasi terdampak lebih cepat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana.

"Ini kolaborasi untuk menyelesaikan, meringankan beban-beban saudara kita yang ada, yang terkena bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," kata Mentan dalam pelepasan bantuan bencana Pulau Sumatra Tahap Ke-3 di Mako Kolinlamil Jakarta Utara, Selasa.

Pengiriman bantuan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut untuk menjangkau wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Pengapalan yang diberangkatkan saat ini merupakan pengapalan ketiga,” ujar Mentan.

Bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani , serta jajaran eselon I Kementrian Pertanian (Kementan), Amran secara resmi melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan tahap ketiga yang dikirim menggunakan KRI Makassar-590.

Total bantuan tahap III yang diberangkatkan mencapai 70 truk, berisi berbagai kebutuhan dasar masyarakat, antara lain kasur, minyak goreng, mi instan, sosis, makanan siap saji, sabun, serta perlengkapan penunjang lainnya. Selain itu, turut dikirimkan alat penjernih air dan logistik tambahan.

“Bantuan yang kami kirimkan sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ke depan, insya Allah kami akan terus berupaya mengirimkan bantuan lanjutan. Mohon doa dari seluruh masyarakat agar upaya ini berjalan lancar,” tutur Amran.

Ia menambahkan pengiriman bantuan bencana Sumatera dilakukan secara bertahap melalui koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga.

Ia menyampaikan Kementerian Pertanian terus berkoordinasi dengan BNPB, kementerian koordinator terkait, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Staf Angkatan Laut, Panglima TNI, serta Kementerian Pertahanan guna memastikan distribusi bantuan menjangkau lokasi terdampak secara cepat dan tepat.

“Ini adalah kolaborasi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana. Bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat adalah cobaan bagi kita semua. Karena itu, kita hadir bersama untuk membantu dan meringankan beban mereka,” katanya.

Untuk itu, Mentan mengapresiasi keterlibatan langsung TNI Angkatan Laut dalam misi kemanusiaan ini. Lebih dari 310 personel Marinir dikerahkan untuk mendukung distribusi bantuan, disertai personel tambahan di atas kapal yang turut memastikan kelancaran pengiriman logistik.

“Keikhlasan Angkatan Laut turun tangan langsung sangat luar biasa. Ini wujud pengabdian demi Merah Putih,” tutur Mentan.

Lebih lanjut Amran menyebutkan bantuan yang disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana berasal dari dua sumber, yakni bantuan pemerintah dan bantuan sukarela.

Bantuan pemerintah meliputi berbagai kebutuhan pokok yang bersumber dari negara, antara lain 44.000 ton beras, 6.000 ton minyak goreng, serta kebutuhan lainnya dengan total nilai sekitar Rp1,2 triliun.

Sementara itu, bantuan sukarela dihimpun melalui Program Kementan Peduli yang melibatkan pegawai Kementerian Pertanian serta para mitra strategis, termasuk BUMN pangan seperti Bulog, ID Food dan PTPN, dengan total nilai mencapai sekitar Rp75 miliar.

Di tempat yang sama Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan, selain membawa bantuan dari Kementan Peduli, KRI Makassar-590 juga mengangkut 310 personel Marinir.

Personel tersebut ditugaskan untuk melaksanakan prarekonstruksi dan rehabilitasi, sebagai bagian dari persiapan rekonstruksi dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah tujuan.

“Personel Marinir ini disiapkan untuk mendukung tahapan prarekonstruksi dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak bencana,” kata Ali.

Diketahui, selain membawa bantuan tahap III dan prajurit Marinir, KRI Makassar-590 juga memuat sisa bantuan Kementan Peduli tahap II sebanyak 41 truk serta sisa bantuan tahap I sebanyak 153 palet yang belum terkirim pada pengiriman bantuan tahap I dan II akibat keterbatasan kapasitas muatan.

Seluruh bantuan tersebut telah dimuat pada pagi hari ini Selasa (16/12) dan KRI Makassar-590 dijadwalkan berlayar dengan tujuan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat dilanjutkan ke Sibolga Sumatera Utara dan Aceh untuk didistribusikan kepada masyarakat yang terkena bencana.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra pada akhir November lalu meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat. Di Tapanuli Selatan, khususnya di Batang Toru, akses jalan terputus, rumah dan fasilitas umum rusak berat, sementara warga masih menanti kabar keluarga yang hilang di tengah upaya pemulihan.

Dalam situasi ini, SKK Migas Sumbagut bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bergerak cepat menyalurkan bantuan sebagai respons kemanusiaan.

PT EMP Tonga, sebagai KKKS terdekat dengan wilayah terdampak, ditugaskan untuk mengoordinasikan penyaluran bantuan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, hingga wilayah pesisir Tapanuli Tengah. Bersama BPBD dan Relawan Nusantara, tim EMP Tonga menyusuri jalur darat yang mulai terbuka, menembus lumpur dan sisa longsoran demi menjangkau desa-desa yang sempat terisolasi.

Di Batang Toru yang merupakan titik yang terdampak paling parah, relawan bertemu warga yang kehilangan rumah, sekolah, tempat ibadah, hingga anggota keluarga; sebanyak 45 korban jiwa telah teridentifikasi dan sekitar 35 orang masih dalam pencarian.

Bantuan yang dihimpun SKK Migas dan KKKS mencakup paket sembako, kitchen kit, baby kit, selimut, peralatan dapur, serta perlengkapan pembersihan. Penyalurannya dilakukan ke tiga kecamatan, tujuh desa, dan satu kabupaten/kota, sebagian melalui pemerintah daerah seperti 200 paket melalui Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan, 360 paket untuk Kecamatan Batang Toru, 100 paket bagi Muara Batang Toru, dan 80 paket untuk Angkola Sangkunur, sementara lainnya diberikan langsung kepada warga terdampak.

Dari total 1.120 paket bantuan yang disiapkan untuk Sumatra Utara, sebanyak 840 paket telah tersalurkan untuk masyarakat Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan. CSR and Communication Division Manager EMP, Iman Soerjasantosa, menyebut bahwa penyaluran ini merupakan bentuk komitmen moral perusahaan untuk hadir bersama masyarakat di saat-saat paling sulit.

“Kami melihat langsung betapa besar dampak bencana ini. Prioritas kami adalah memastikan bantuan tiba tepat waktu dan memberi harapan bagi warga untuk memulai kembali kehidupan mereka,” ujar Iman kepada media, Senin, (15/12/2025).

Upaya distribusi terus dilanjutkan oleh Relawan Nusantara, SKK Migas, BPBD, masyarakat, dan EMP Tonga seiring terbukanya kembali akses ke sejumlah titik bencana, dengan harapan setiap paket bantuan dapat mempercepat pemulihan para korban di Tapanuli Selatan. Para relawan di lapangan menyampaikan bahwa kebutuhan logistik dasar masih tinggi, terutama bagi warga yang rumahnya hilang tersapu banjir dan tanah longsor.

Dari pantauan lapangan di banyak titik, posko-posko darurat masih dipenuhi keluarga yang menunggu evakuasi lanjutan maupun bantuan lanjutan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Dukungan kemanusiaan akan terus disiapkan sesuai perkembangan kondisi di lapangan, termasuk kemungkinan pengiriman bantuan tambahan jika akses dan kebutuhan warga masih memerlukan perhatian lebih,” kata General Support PT EMP Tonga, Hafied Awal Bahnir S, yang dua minggu berada di lokasi untuk menyalurkan bantuan

Bisnis.com, GARUT- Distribusi bantuan pangan di Kabupaten Garut, Jawa Barat hingga awal Desember 2025 masih tertahan di bawah 50%. Situasi ini kontras dengan tiga daerah lain dalam cakupan kerja Perum Bulog Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis yang sudah melampaui separuh realisasi.

Ketimpangan progres distribusi memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan logistik, efektivitas mitigasi cuaca, dan tata kelola distribusi di daerah dengan beban penerima terbesar.

Pimpinan Cabang Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, menegaskan progres yang lambat di Garut bukan disebabkan lemahnya koordinasi, melainkan hambatan operasional yang kian kompleks dalam beberapa pekan terakhir.

Gangguan cuaca muncul sebagai faktor paling signifikan. Curah hujan tinggi, kabut tebal, serta gangguan akses jalan di beberapa kecamatan membuat distribusi tidak bergerak secepat daerah lain yang kondisi geografisnya lebih bersahabat.

“Cuaca ekstrem kerap menutup jalur. Petugas harus menunggu kondisi aman sebelum melanjutkan pengiriman, terutama ke wilayah yang rawan longsor,” ujar Johan, Senin (15/12/2025).

Selain cuaca, skala wilayah Garut ikut menekan kecepatan distribusi. Kabupaten ini memiliki bentang geografis dari pesisir selatan, dataran urban, hingga pegunungan di utara dan barat.

Kombinasi jarak tempuh panjang serta kontur jalan menanjak membuat satu rit pengiriman bisa menghabiskan waktu dua hingga tiga kali lebih lama daripada daerah lain.

Faktor lain yang tak kalah krusial ialah tingginya jumlah Penerima Manfaat Bantuan (PMB). Dari total 705.254 PMB di wilayah kerja Bulog Ciamis, 222.778 di antaranya tercatat sebagai penerima di Garut. Artinya, hampir sepertiga beban distribusi wilayah berada di satu kabupaten ini.

“Garut selalu memiliki jumlah penerima paling besar. Beban distribusinya otomatis lebih berat. Satu kecamatan saja bisa menampung lebih banyak PMB dibanding satu kota di wilayah lain,” kata Johan.

Distribusi yang berjalan saat ini merupakan alokasi untuk Oktober dan November. Setiap penerima akan menerima 20 kilogram beras untuk dua bulan tersebut. Bulog Ciamis menargetkan seluruh distribusi tuntas dalam bulan Desember meski kondisi lapangan sangat dinamis.

Johan menegaskan tim operasional diberi instruksi untuk bekerja maksimal demi mengejar backlog. Penyesuaian rute dan percepatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan kini menjadi strategi harian untuk menutup selisih realisasi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak cemas bila menemukan beras dengan kualitas kurang ideal atau kekurangan takaran. Bulog memiliki mekanisme substitusi yang dapat diakses langsung melalui petugas pendamping.

“Kalau ada beras yang kualitasnya menurun atau kurang timbangannya, kami ganti. Tidak perlu menunggu lama. Ini bantuan presiden, jadi standar pelayanan harus tinggi,” ujarnya.

Di tengah upaya percepatan, Johan menyinggung isu liar yang sering muncul setiap kali proses distribusi memasuki fase krusial. Menurutnya, ada pihak yang mencoba mengganggu kepercayaan publik dengan melempar narasi negatif mengenai kualitas beras ataupun proses pendistribusian.

“Silakan cek langsung. Kami bekerja mengikuti prosedur. Jangan cepat terpengaruh isu yang tidak memiliki dasar,” ucapnya.

Bisnis.com, SIBOLGA - Bank Mandiri kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat terdampak bencana dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara aktif dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Utara. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.

Terbaru, Bank Mandiri menyalurkan bantuan bencana ke tiga titik utama terdampak, yakni Tapaluni Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga melalui posko-posko bencana. Penyaluran bantuan dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, aparat setempat, serta relawan karyawan Bank Mandiri atau Mandirian, guna memastikan bantuan diterima masyarakat secara tepat sasaran.

Bank Mandiri Salurkan Bantuan Bencana di Tiga Wilayah SumuVice President Bank Mandiri Rachmad Hidayat Lubis menjelaskan, bantuan yang disalurkan kali ini mencapai 5.000 paket yang terdiri dari kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, serta obat-obatan untuk mendukung kondisi kesehatan warga terdampak.

“Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya rutin Bank Mandiri dalam merespons bencana di berbagai daerah. Untuk Sumatera Utara, kami menyalurkan 5.000 paket bantuan ke Tapaluni Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga melalui koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan di daerah,” ujar Rachmad dalam keterangan resmi, Minggu (14/12).

Dia menambahkan, kehadiran Bank Mandiri di lokasi bencana juga difokuskan pada akselerasi distribusi agar bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. “Dalam kondisi darurat, kecepatan distribusi dan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan aparat setempat agar bantuan dapat diterima warga secara optimal,” lanjutnya.

Selain distribusi bantuan logistik, relawan Mandirian turut terlibat aktif dalam mendukung operasional lapangan, mulai dari pendampingan di posko hingga membantu pengelolaan kebutuhan darurat masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri yang dijalankan secara konsisten, khususnya di wilayah rawan bencana.

Melalui langkah ini, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat Sumatera Utara, sejalan dengan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung ketahanan sosial dan pemulihan pascabencana. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak. Bank Mandiri akan terus menjaga sinergi dengan berbagai pihak agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” tutup Rachmad.

Sebagai informasi, sejak 28 November 2025 hingga saat ini Bank Mandiri telah menyalurkan bantuan kemanusiaan sebanyak lebih dari 73 ribu paket ke wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan terhadap penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak.

Bisnis.com, BENER MERIAH – Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian peninjauan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan mengunjungi posko pengungsian di SMPN 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat (12/12/2025).

Di hadapan para pengungsi, Prabowo menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan wujud janji yang dia buat sebelumnya untuk meninjau langsung titik-titik yang belum dicapai oleh pemerintah.

“Saya hari ini datang ke Bener Meriah sesuai janji saya beberapa hari yang lalu untuk menengok saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa kedatangannya bersama jajaran pemerintah pusat bertujuan melihat langsung kondisi pengungsi dan mempercepat distribusi bantuan.

Di hadapan warga, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dan kebutuhan dasar secara bertahap.

Dia memaparkan rencana perbaikan jembatan, pembukaan akses jalan yang tertutup longsor, serta pemulihan jaringan listrik.

“Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, ya kita akan atasi ini bersama,” ucapnya.

Prabowo juga memastikan penggantian rumah-rumah warga yang hanyut, tetapi mengingatkan perlunya waktu.

Dia menutup kunjungan dengan pesan agar warga tetap sabar dan menjaga semangat, seraya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan masyarakat di tengah bencana.

“Saya minta maaf presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tapi kita akan bekerja keras untuk membantu saudara-saudara sekalian,” tandas Prabowo.