Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) merombak jajaran dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025. Perseroan mengangkat empat nama baru untuk mengisi posisi komisaris dan komisaris independen.

Dalam RUPST PTPP pada Selasa (19/5/2026), ada 7 mata acara yang menjadi pembahasan. Pada mata acara ke-7, Pemegang Saham menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTPP menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama / Komisaris Independen : Dhony Rahajoe
• Komisaris : Setya Nugraha
• Komisaris : Aisyah Zakiyyah
• Komisaris : Giri Suprapdiono
• Komisaris Independen : Tjia Marwan
• Komisaris Independen : Ain Rika Armina

Dewan Direksi

• Direktur Utama : Novel Arsyad
• Direktur Keuangan : Faizal Rahmad
• Direktur Manajemen Risiko & Legal : Tommy Wiranata A
• Direktur Strategi Korporasi dan HCM : I Gede Upeksa Negara
• Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo
• Direktur Operasi Bidang Gedung : Yuyus Juarsa

Dengan demikian, RUPST PTPP mengangkat 4 komisaris baru, dan 2 di antaranya perempuan. Sebelumnya susunan komisaris PTPP adalah sebagai berikut.

Komisaris Independen:

• Istiono
• Jaya Kesuma
• Pundjung Setya Brata

Komisaris

• Ernadhi Sudarmanto
• Hedy Rahadian

Selain itu, pada mata acara ke-6 terkait Perubahan Anggaran Dasar, pemegang saham menyetujui pengalihan saham Seri B sebanyak 31.619.477 lembar saham dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN.

Saham Seri B tersebut selanjutnya akan diubah menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Kepala BP BUMN.

Selanjutnya, perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta kontribusi jajaran pengurus sebelumnya dalam mendukung transformasi dan pengembangan bisnis selama masa jabatan.

Sepanjang Tahun Buku 2025, PTPP berhasil mencatatkan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp24,95 triliun. Berdasarkan sumber pendanaan, komposisi perolehan kontrak baru terdiri atas 45% proyek pemerintah, 35% proyek BUMN, dan 20% proyek swasta.

Dari sisi segmentasi usaha, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung sebesar 35%, jalan dan jembatan 16%, pertambangan 12%, power plant 11%, pelabuhan 10%, irigasi 6%, bendungan 4%, minyak dan gas 3%, industri 2%, serta bandara 1%.

Beberapa proyek dengan kontribusi terbesar terhadap perolehan kontrak baru Perseroan antara lain proyek PLTGU Batam, New Priok East Access Phase II, Itacha 2 – Provision of Procurement & Construction for Haul Road, Tol Kataraja Phase 2, Fuel Pipeline Cikampek – Plumpang, Gedung DPD IKN, dan Proyek Konstruksi Bendungan Karian – Serpong Water Conveyance System (KSCS) Paket 1.

IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi perolehan kontrak baru sebesar Rp6,88 triliun hingga April 2026.

Kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 82 persen, diikuti proyek BUMN sebesar 10 persen, serta proyek swasta sebesar 8 persen.

"PTPP akan terus fokus pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan melalui optimalisasi portofolio proyek, peningkatan operational excellence, serta penguatan daya saing Perseroan di tengah dinamika industri konstruksi nasional," ujar Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo dalam keterangan, Selasa (19/5/2026).

Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Jalan dan Jembatan sebesar 35 persen, Disaster Response sebesar 26 persen, Rumah Sakit sebesar 16 persen, Smelter dan Pertambangan sebesar 10 persen, Gedung sebesar 6 persen, Pelabuhan sebesar 3 persen, Sumber Daya Air sebesar 3 persen, serta Infrastruktur Air sebesar 2 persen.

Salah satu proyek pada April 2026 yang memiliki kontribusi nilai kontrak terbesar yaitu Pembangunan Jalan KSPEAN WANAM-MUTING Segmen 1 dengan nilai kontrak Rp1,77 Triliun.

Sementara itu, sepanjang 2025 PTPP berhasil mencatatkan perolehan nilai kontrak sebesar Rp24,95 triliun dengan sumber pendanaan terbesar berasal dari proyek pemerintah dan BUMN

Beberapa proyek dengan kontribusi terbesar antara lain proyek PLTGU Batam, New Priok East Access Phase II, Itacha 2-Provision of Procurement & Construction for Haul Road, Tol Kataraja Phase 2, Fuel Pipeline Cikampek-Plumpang, Gedung DPD IKN, dan Proyek Konstruksi Bendungan Karian-Serpong Water Conveyance System (KSCS) Paket 1.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,1 triliun per kuartal I/2026. Capaian tersebut didominasi oleh proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan bahwa proyek pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar yakni 60,2%, disusul pihak swasta sebesar 17,1%. Sementara itu, kontribusi dari anak usaha tercatat sebesar 13,7% dan pemerintah daerah menyumbang 8,9% dari total kontrak.

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, proyek infrastruktur konektivitas menjadi penopang utama dengan persentase mencapai 46%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan pembangunan gedung sebesar 6,3%.

Menurut Ermy, raihan kontrak baru pada kuartal I/2026 memperlihatkan awal yang baik guna menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun ini.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Beberapa proyek yang dikerjakan tahun ini, antara lain penataan kawasan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain itu, WSKT juga menangani tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireun-Kota Takengon.

Tak hanya di dalam negeri, WSKT juga kembali memperkuat portofolio internasional dengan mengamankan proyek terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Langkah ini melanjutkan pengembangan tahap awal yang telah dimulai perseroan sejak tahun lalu.

Manajemen optimistis perolehan kontrak baru akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Adapun optimisme tersebut turut didukung oleh kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp118,5 triliun, dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun.

“Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tutur Ermy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,1 triliun per kuartal I/2026. Capaian tersebut didominasi oleh proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan bahwa proyek pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar yakni 60,2%, disusul pihak swasta sebesar 17,1%. Sementara itu, kontribusi dari anak usaha tercatat sebesar 13,7% dan pemerintah daerah menyumbang 8,9% dari total kontrak.

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, proyek infrastruktur konektivitas menjadi penopang utama dengan persentase mencapai 46%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan pembangunan gedung sebesar 6,3%.

Menurut Ermy, raihan kontrak baru pada kuartal I/2026 memperlihatkan awal yang baik guna menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun ini.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Beberapa proyek yang dikerjakan tahun ini, antara lain penataan kawasan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain itu, WSKT juga menangani tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireun-Kota Takengon.

Tak hanya di dalam negeri, WSKT juga kembali memperkuat portofolio internasional dengan mengamankan proyek terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Langkah ini melanjutkan pengembangan tahap awal yang telah dimulai perseroan sejak tahun lalu.

Manajemen optimistis perolehan kontrak baru akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Adapun optimisme tersebut turut didukung oleh kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp118,5 triliun, dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun.

“Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tutur Ermy.

Bisnis.com, JAKARTA — BUMN konstruksi, PT Hutama Karya (Persero) membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp464 miliar pada kuartal I/2026. Realisasi tersebut melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) periode yang sama sebesar Rp269 miliar atau setara 172,49%.

Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro mengatakan capaian pada awal 2026 menjadi sinyal ketahanan bisnis perusahaan di tengah tekanan ekonomi global yang semakin kompleks, mulai dari volatilitas harga komoditas hingga dinamika nilai tukar.

"Di tengah ketidakpastian global, kami justru membuktikan bahwa infrastruktur yang dikelola dengan disiplin finansial adalah investasi yang tahan banting," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Dari sisi kontributor laba, segmen pengoperasian jalan tol mencatatkan earnings after tax (EAT) sebesar Rp333 miliar. Sementara itu, anak usaha PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) memberikan kontribusi laba Rp167 miliar.

Capaian tersebut tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp448 miliar, sekaligus jauh melampaui target RKAP kuartal I/2026.

Pada sisi neraca, total aset konsolidasi Hutama Karya tercatat sebesar Rp189,84 triliun. Adapun ekuitas tumbuh 2,31% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp141,64 triliun.

Perseroan juga berhasil menekan total utang sebesar 15,34% YoY, melanjutkan tren penurunan liabilitas yang telah berlangsung sejak tahun sebelumnya. Sementara itu, order book perusahaan tercatat Rp36,37 triliun dengan dominasi proyek pemerintah.

Pendapatan pada kuartal I/2026 mencapai Rp4,67 triliun atau setara 82,11% dari target RKAP. Kendati demikian, perseroan menegaskan selektivitas portofolio dan fokus pada proyek bernilai strategis tetap menjadi pertimbangan utama dalam perolehan kontrak baru.

Di sektor pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), progres fisik terus berjalan. Hingga akhir kuartal I/2026, panjang jalan tol terbangun secara kumulatif mencapai 1.108 kilometer dengan tambahan 10,1 kilometer pada periode tersebut.

Sejumlah ruas yang masih dalam tahap konstruksi aktif meliputi Betung—Jambi, Rengat—Pekanbaru, dan Palembang—Betung. Hutama Karya juga menyatakan terus mengoptimalkan pengusahaan jalan tol di Sumatra dengan dukungan pemerintah, termasuk peningkatan kualitas layanan ruas yang telah beroperasi.

Untuk menjaga momentum sepanjang 2026, perseroan menetapkan empat pilar strategi, yakni penguatan pengendalian biaya, optimalisasi pemanfaatan energi, pengambilan keputusan bisnis secara terukur, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna memperkuat daya saing di antara BUMN karya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan untuk memperluas akses belajar di daerah. Proyek Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus untuk mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia.

PT PP (Persero) Tbk mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Pekerjaan Umum dengan target selesai tahun ini. Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan proyek menghadapi tantangan waktu dan kondisi lokasi yang tersebar.

Joko mengatakan, hingga 23 April 2026 progres proyek telah mencapai 37,11 persen atau melampaui target dengan deviasi positif 10,81 persen. “Dalam pelaksanaannya, proyek ini memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait target waktu penyelesaian yang ketat serta kondisi lokasi pekerjaan yang tersebar dengan jarak tempuh yang cukup jauh,” kata Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Proyek dengan nilai kontrak Rp501,99 miliar ini dijadwalkan berlangsung selama 240 hari kalender sejak 10 Desember 2025. Joko menilai capaian progres tersebut menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Ia menjelaskan, PTPP menerapkan berbagai inovasi konstruksi untuk menjaga efisiensi waktu sekaligus kualitas pekerjaan.

“Proyek ini didesain untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang representatif, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu,” kata Joko.

Selain pembangunan fisik, proyek ini juga mendorong aktivitas ekonomi di sekitar lokasi melalui penyerapan tenaga kerja. Joko menilai koordinasi lintas pihak menjadi faktor penting dalam menjaga progres tetap melampaui target.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan kerja, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Joko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kulon Progo terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian pada pertengahan tahun ini. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis proyek tersebut dapat selesai sesuai jadwal.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/4/2026), AHY mengatakan percepatan dilakukan melalui penambahan tenaga kerja dan optimalisasi alat berat. “Saya melihat semangat dan kerja keras di lapangan sangat baik. Masih ada tantangan yang harus dikejar, tetapi dengan tambahan pekerja, pemanfaatan alat berat secara maksimal, serta profesionalitas Kementerian PU dan seluruh pihak yang terlibat, saya optimistis target penyelesaian pada Juni 2026 dapat dicapai,” kata AHY.

Ia menjelaskan, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 38 persen. Terdapat deviasi sekitar lima persen dari rencana awal sehingga diperlukan langkah akselerasi.

“Kita perlu dorong lebih cepat. Solusinya menambah pekerja dan memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan efektif. Dengan begitu, progres pembangunan bisa terus meningkat,” kata AHY.

Saat ini sekitar 840 pekerja telah dikerahkan dan jumlahnya akan terus ditambah. Selain itu, penggunaan alat berat dimaksimalkan untuk pekerjaan struktur dan penyesuaian kontur lahan.

AHY menekankan percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas bangunan. “Yang penting bukan hanya cepat selesai, melainkan juga hasilnya baik, aman, dan berkualitas. Karena itu saya melihat Kementerian PU dan seluruh pihak bekerja serius serta profesional,” katanya.

Ia menambahkan, proyek ini juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas usaha lokal.

Sekolah Rakyat Kulon Progo dibangun di atas lahan sekitar 7,1 hektare dengan total anggaran sekitar Rp214 miliar. Fasilitas ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA lengkap dengan asrama dan sarana pendukung.

“Dengan total anggaran sekitar Rp214 miliar, Sekolah Rakyat Kulon Progo ditargetkan mampu menampung 1.080 peserta didik,” kata AHY.

Ia mengatakan, seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung pemerintah, mulai dari biaya sekolah hingga perlengkapan belajar. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mencatat penyusutan rugi bersih secara signifikan sepanjang kuartal I/2026, seiring lonjakan pendapatan dan efisiensi operasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Maret 2025, WSKT membukukan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp679,04 miliar atau turun 45,46% secara tahunan (year on year/YoY) dari kerugian Rp1,24 triliun pada kuartal I/2025.

Penurunan kerugian itu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan usaha perseroan yang melonjak 54,86% YoY, dari Rp1,35 triliun menjadi Rp2,09 triliun.

Meskipun beban pokok pendapatan ikut naik 74,9% YoY menjadi Rp1,92 triliun, perseroan masih mampu mencatatkan laba kotor sebesar Rp175,06 miliar, atau turun 31,43% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp255,29 miliar.

Sementara itu, beban keuangan WSKT mencapai Rp895,27 miliar atau turun tipis dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp901,74 miliar. Selain itu, perseroan juga mencatatkan rugi bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama senilai Rp126,01 miliar.

Dari sisi bottom line, kerugian yang menyusut membuat rugi per saham dasar ikut turun menjadi Rp23,54 per lembar saham dari sebelumnya Rp43,26 per saham.

Adapun kas dan setara kas perusahaan hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp3,05 triliun, tumbuh 4,17% dari periode sama tahun sebelumnya yakni Rp2,93 triliun.

Total aset WSKT per kuartal I/2026 tercatat mencapai Rp68,89 triliun atau menurun 2,6% year to date (YtD). Perinciannya, liabilitas terkoreksi 1,66% YtD menjadi Rp65,94 triliun, sedangkan ekuitas merosot 19,88% ke level Rp2,94 triliun.

Amankan Kontrak Baru Rp12,52 Triliun Sepanjang 2025

Waskita Karya (WSKT) berhasil membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp12,52 triliun, melonjak dari perolehan 2024 yakni Rp9,55 triliun.

Pencapaian kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek-proyek pemerintah, mulai dari jaringan irigasi, Sekolah Rakyat (SR), hingga pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Fokus pada proyek pemerintah ini sejalan dengan strategi perseroan untuk lebih selektif dalam memilih skema pembayaran.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menjelaskan bahwa perseroan kini menerapkan kebijakan ketat melalui Komite Manajemen Konstruksi untuk memastikan proyek yang dikelola memiliki skema monthly payment atau pembayaran bulanan dan menghindari proyek turnkey.

“Melalui Komite Manajemen Konstruksi, perseroan memastikan proyek yang akan dikelola tidak membebani dari segi keuangan dan rendah risiko,” tutur Ermy dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Sementara itu, sampai dengan 31 Desember 2025, emiten konstruksi pelat merah ini mengelola 63 proyek dengan total nilai kontrak Rp31,7 triliun.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) membukukan nilai kontrak baru senilai Rp4,72 triliun hingga akhir kuartal I/2026.

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta menjelaskan perseroan mampu menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri sekaligus memperkuat daya saing dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika sektor konstruksi nasional.

"Adhi Karya berkomitmen untuk terus memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas operasional, efisiensi, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dengan strategi tersebut, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional," kata Rozi lewat keterbukaan informasi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Adapun, perolehan nilai kontrak baru ADHI senilai Rp4,72 triliun per 31 Maret 2026. Realisasi itu tumbuh 131,5% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan sumber pendanaannya, perolehan kontrak baru ADHI didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 76%, selanjutnya proyek BUMN sebesar 22%, dan proyek swasta sebesar 2%.

Sedangkan berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Engineering and Construction sebesar 95%, disusul kontribusi dari lini bisnis Properti, Manufaktur, serta Investasi & Konsesi.

Sementara itu, dari total kontrak baru yang diperoleh sebesar Rp4 triliun berasal dari proyek non-joint operation (non-JO), sedangkan Rp183 miliar berasal dari proyek joint operation (JO).

Dengan perolehan kontrak baru pada kuartal I/2026 ini menunjukkan kemampuan ADHI dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek sekaligus memperluas kolaborasi strategis melalui skema kerja sama.

Adapun, sejumlah proyek strategis yang diraih ADHI hingga Maret 2026 a.l. Penanganan Tanggap Darurat di Aceh dan Sumatera Utara, CWC-4I Cimanuk River and Dyke Improvement in Indramayu (Package 2), Pembangunan/Renovasi RSUD Kabupaten Muna Barat, Tol Sigli - Seulimeum Seksi 1 Padang Tiji, dan Pembangunan On/Off Ramp Pattimura pada Jalan Tol Semarang-Solo.

"Raihan proyek-proyek tersebut semakin memperkuat posisi Adhi Karya sebagai perusahaan konstruksi nasional yang memiliki kompetensi pada berbagai sektor pembangunan," pungkas Rozi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk mencatatkan kontrak baru Rp4,72 triliun hingga Maret 2026. Perolehan ini tumbuh 131,5 persen secara tahunan dan mencerminkan akselerasi kinerja di awal tahun.

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta mengatakan, perseroan fokus memperkuat bisnis inti konstruksi sekaligus menjaga kualitas operasional. “ADHI berkomitmen memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas operasional, efisiensi, serta tata kelola perusahaan yang baik,” kata Rozi, Selasa (21/4/2026).

Rozi menjelaskan, kontrak baru didominasi proyek pemerintah sebesar 76 persen, diikuti BUMN 22 persen dan swasta 2 persen. Dari sisi lini bisnis, sektor engineering and construction menjadi kontributor utama dengan porsi 95 persen.

Sisa kontribusi berasal dari bisnis properti, manufaktur, serta investasi dan konsesi. Komposisi ini menunjukkan ketergantungan masih tinggi pada proyek konstruksi sebagai mesin utama pertumbuhan.

Dari total kontrak, sekitar Rp4 triliun berasal dari proyek non-joint operation, sementara Rp183 miliar dari skema joint operation. Struktur ini mencerminkan kombinasi penguatan kapasitas internal dan kolaborasi proyek.

Sejumlah proyek yang diraih meliputi penanganan darurat di Aceh dan Sumatra Utara, proyek Cimanuk River and Dyke Improvement di Indramayu, pembangunan RSUD Muna Barat, Tol Sigli–Seulimeum Seksi 1 Padang Tiji, serta on/off ramp Pattimura Tol Semarang–Solo.

Rozi menegaskan, perseroan akan menjaga pertumbuhan yang lebih sehat dan terukur ke depan. “Kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan proyek pembangunan Sekolah Rakyat rampung sebelum tahun ajaran baru 2026. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan dengan tetap menjaga standar mutu dan keselamatan kerja.

Dody mengatakan, setiap proyek harus memenuhi kualitas terbaik dan selesai tepat waktu karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda. “Saya ingin setiap pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas terbaik serta mengedepankan keselamatan kerja. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” kata Dody dalam keterangan yang diterima pada Senin (20/4/2026).

PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai kontraktor pelaksana mempercepat pekerjaan di berbagai lokasi proyek. Percepatan dilakukan melalui penguatan pengawasan teknis, optimalisasi manajemen proyek, dan disiplin standar keselamatan kerja.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh untuk menjaga progres tetap sesuai kontrak. Dian mengatakan, dinamika proyek menjadi bagian dari proses konstruksi, namun perusahaan tetap fokus pada solusi dan percepatan.

Dian mengatakan, pengerjaan proyek melibatkan ratusan tenaga kerja di tiap lokasi dengan sistem kerja bergantian siang dan malam. “Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, dalam berbagai kondisi, dengan semangat dan komitmen tinggi untuk menyelesaikan proyek ini. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang dedikasi, kebersamaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Dian.

Dian mengatakan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.

Secara desain, Sekolah Rakyat mengusung konsep asrama terpadu dengan fasilitas pendidikan lengkap, mulai dari jenjang SD hingga SMA, rumah susun guru, asrama siswa, hingga sarana olahraga. Model ini disiapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang terintegrasi.

Brantas Abipraya menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan agar proyek berjalan transparan dan akuntabel. “Proyek Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Indonesia. Kami berkomitmen mengebut penyelesaian proyek ini, tentunya dengan mengutamakan kualitas terbaik, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja,” kata Dian.

Bisnis, JAKARTA — Lonjakan biaya konstruksi hingga 8% dalam dua bulan terakhir mulai menekan keberlangsungan kontraktor nasional, di tengah skema pengadaan proyek pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang adil bagi pelaku usaha swasta.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat kenaikan biaya terjadi sejak Februari hingga April 2026, dipicu melonjaknya harga energi, khususnya solar industri yang kini berada di kisaran Rp21.000–Rp23.000 per liter.

Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin Karumpa menyatakan kenaikan harga energi tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga material utama seperti aspal, semen, dan baja.

“Dalam periode Februari hingga April 2026, kami melihat kenaikan biaya konstruksi dapat mencapai 3% hingga 8%, dan berpotensi meningkat lebih tinggi apabila kondisi ini berlanjut,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (10/4/2026).

Tekanan biaya ini dinilai semakin berat karena sebagian proyek pemerintah masih menggunakan acuan harga lama. Kondisi tersebut membuat kontraktor berisiko menanggung selisih biaya yang tidak kecil.

“Kami berharap proyek-proyek besar juga dapat melibatkan swasta nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah,” kata Andi Rukman.

Sekretaris Jenderal Gapensi La Ode Safiul Akbar menegaskan perlunya penyesuaian harga atau eskalasi untuk proyek yang belum dikontrak agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Kami meminta agar proyek yang belum berkontrak diberikan ruang untuk penyesuaian harga agar pelaku usaha tidak menanggung beban biaya yang tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini,” katanya.

Di sisi lain, Gapensi juga menyoroti persoalan struktural dalam skema pengadaan proyek pemerintah. Dominasi mekanisme tertentu, termasuk swakelola dalam skala besar, dinilai membatasi akses kontraktor swasta nasional.

Organisasi tersebut mendorong agar proyek konstruksi lebih banyak ditenderkan secara terbuka, serta paket pekerjaan bernilai besar dapat melibatkan pelaku usaha swasta, tidak hanya BUMN.

Gapensi menilai praktik swakelola dalam skala besar berpotensi menghambat partisipasi kontraktor serta menimbulkan ketidakpastian, termasuk dalam aspek pembayaran proyek.

Kondisi tersebut disebut telah berdampak pada menurunnya jumlah pelaku usaha konstruksi dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan tekanan yang semakin besar di sektor ini.

“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penyesuaian kebijakan, maka cepat atau lambat pelaku usaha konstruksi, khususnya skala kecil dan menengah, akan mengalami kesulitan bahkan berpotensi berhenti beroperasi,” ujar La Ode.

Gapensi menegaskan bahwa tekanan yang dihadapi tidak hanya berdampak pada margin keuntungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha dan ekosistem konstruksi nasional secara keseluruhan.

Sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, asosiasi tersebut tetap mendukung program infrastruktur nasional. Namun, Gapensi menekankan pentingnya pemerataan distribusi proyek, pelibatan pelaku usaha daerah, serta penciptaan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Terkait harga solar nonsubsidi juga dikeluhkan bisnis pelayaran dalam negeri. Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya operasional pelayaran, sebagaimana terjadi di sektor penerbangan.

Dia menyebut kontribusi BBM terhadap biaya operasional kapal dapat mencapai 60%, sehingga setiap kenaikan harga akan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha.

Meski kenaikan harga BBM industri tidak setinggi avtur yang melonjak lebih dari 70%, dia menilai kenaikan berkelanjutan dalam jangka panjang berisiko mendorong penyesuaian ongkos angkut barang. Kondisi itu pada akhirnya dapat meningkatkan biaya logistik dan harga komoditas.

“Pengusaha tentunya tidak sanggup menanggung kerugian atas besarnya kenaikan biaya operasional,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).