REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menggelontorkan investasi besar pada sektor ekonomi biru. Investasi ini dilakukan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan protein hewani dunia sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan nasional.

Presiden menilai Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar sehingga pemanfaatannya perlu dipercepat melalui penguatan sektor perikanan dan pembangunan desa nelayan.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Kita harus bersyukur, dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” ujar Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Gorontalo, Sabtu (10/5/2026), berdasarkan siaran persBadan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Menurut Presiden, investasi ekonomi biru harus dimulai dari penguatan nelayan sebagai pelaku utama sektor perikanan nasional. Pemerintah menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ini sebagai upaya meningkatkan akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan.

Presiden mengatakan, pembangunan desa nelayan akan berlanjut secara bertahap setiap tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 1.000 kampung nelayan setiap tahun hingga mencapai sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Dan tahun depan, kita akan bangun lagi 1.000 (KNMP). Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar,” ujar Presiden.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan distribusi 1.582 kapal ikan untuk meningkatkan kapasitas tangkap nelayan. Pengelolaan kapal tersebut akan dilakukan melalui koperasi nelayan agar manfaat ekonomi lebih merata di tingkat komunitas pesisir.

“Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” kata Presiden.

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Prabowo menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya.

“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik ya. Penghasilannya harus tambah. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin (nelayan) senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan masyarakat.

Saat peninjauan, Prabowo melihat langsung sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan seperti fasilitas pembuat es dan gudang pendingin (cold storage) untuk mendukung hasil tangkapan nelayan.

Menurut Prabowo, para nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Ikan hasil tangkapan nelayan merupakan salah satu sumber protein penting bagi masyarakat.

“Para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita. Para nelayan menghasilkan sumber protein, menghasilkan ikan,” tutur Prabowo.

Lihat video: Usai dari Miangas, Prabowo Sambangi Gorontalo Tinjau Kondisi Pesisir

Oleh karena itu, Prabowo mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara besar-besaran melalui konsep ekonomi biru atau blue ocean economy.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan sebagai sumber protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan,” ujarnya.

KNMP Leato Selatan Kota Gorontalo merupakan salah satu lokasi prioritas pembangunan KNMP Tahap I Tahun 2025 yang mulai dibangun pada 11 September 2025 dan berhasil diselesaikan tepat waktu pada 31 Desember 2025 di atas lahan seluas 3.895 m².

Pembangunan kawasan ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan yang terintegrasi dengan fasilitas produksi, penanganan hasil perikanan, dan layanan pendukung kawasan pesisir.

Saya berharap ini bukan hanya satu, nantinya bisa tumbuh koperasi Merah Putih yang berbasis syariah lain yang muncul,

Semarang (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mendorong Koperasi Merah Putih (KMP) dikembangkan dengan basis ekonomi syariah, sebagaimana KMP di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Pengembangan KMP di Tambakrejo, Semarang, itu dilakukan oleh pengelola dengan dukungan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jateng.

"Saya berharap ini bukan hanya satu, nantinya bisa tumbuh koperasi Merah Putih yang berbasis syariah lain yang muncul," katanya, saat Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayah MES Jateng, di Semarang, Sabtu.

Atas inisiasi itu, sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu menyampaikan apresiasi baik kepada pengelola koperasi maupun MES Jateng.

Ia berharap konsep tersebut bisa dikembangkan di koperasi-koperasi yang lain.

Menurut dia, kolaborasi pengelola KMP di Kelurahan Tambakrejo dengan MES Jateng itu bisa menjadi proyek percontohan, mengingat, ada 8.000 lebih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di provinsi tersebut.

Ia mendorong rintisan itu dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga dapat mewujudkan tema pembangunan Jawa Tengah di tahun 2027 yang fokus pada wisata dan ekonomi syariah.

Ketua Umum MES Jateng Nyata Nugraha mengatakan, kolaborasi dengan KMP Tambakrejo Kota Semarang merupakan terobosan pertama di Jateng.

Ia berharap langkah tersebut bisa menjadi percontohan untuk 12 kepengurusan MES yang ada di kabupaten/kota di Jateng.

MES Jateng berkomitmen untuk mendukung pembangunan di Jateng, terlebih tema pembangunan di Jateng pada tahun 2027 adalah pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung kemajuan perekonomian daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MES Pusat Ari Permana mengatakan MES akan berada paling depan di Jateng untuk mendukung program pembangunan di wilayah tersebut tahun 2027.

"Kami di Jakarta sudah siap 100 persen untuk bisa mem-'back up'," katanya.

Dalam kegiatan itu, Gus Yasin juga mengunjungi pameran produk UMKM, seperti tenun troso, fashion, dan kuliner binaan dari MES Jateng yang digelar di sekitar kegiatan berlangsung.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu. Kunjungan itu menjadikan Prabowo sebagai presiden kedua Republik Indonesia yang datang langsung ke pulau terluar Indonesia di wilayah paling utara tersebut.

Dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu (9/6/2026), Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat karena telah menyambut kedatangannya dengan hangat.

Prabowo mengatakan kunjungan presiden ke Miangas pertama kali dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meresmikan pembangunan bandara di wilayah tersebut.

“Kita bersyukur, saya presiden kedua yang sudah ke Miangas, Pak Jokowi sudah,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, saat ini pemerintah akan melanjutkan upaya peningkatan fasilitas di pulau perbatasan, termasuk pemeliharaan bandara agar pelayanan transportasi udara semakin baik ke depan.

“Pak Jokowi resmikan bandara, saya nanti akan perbaiki atau memelihara supaya lebih bagus lagi,” ucapnya.

Tak hanya fasilitas transportasi, kata Presiden Prabowo, pemerintah juga akan mempercepat renovasi puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam dialog dengan warga dan pihak satuan pendidikan, Presiden Prabowo turut memastikan kondisi sarana pendidikan di Miangas.

Ia menegaskan bahwa program renovasi sekolah akan terus dilanjutkan agar seluruh siswa memperoleh fasilitas belajar yang layak.

“Nanti semua sekolah akan kita renovasi,” ujar Prabowo.

Di Miangas, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan masyarakat dan meninjau puskesmas di salah satu pulau terluar di Nusantara tersebut. Sebelumnya, Presiden baru saja menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada 7-8 April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa waktu lalu viral unggahan di media sosial tentang tes CAT seleksi manajer Kopdes Merah Putih yang disebut bermasalah.

Dilansir dari Antaranews, Kementerian Koperasi (Kemenkop) merespons laporan gangguan sistem computer assisted test (CAT) dalam seleksi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ramai disampaikan peserta melalui media sosial.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan gangguan tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan panitia seleksi nasional (Panselnas) untuk ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan seleksi manajer Kopdes Merah Putih merupakan rekrutmen bersama yang dikoordinasikan oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN, sedangkan pelaksanaan teknisnya berada di bawah BKN, termasuk penggunaan fasilitas kantor regional BKN di 26 provinsi.

Menurut dia, Kemenkop berperan sebagai bagian dari Panselnas yang bertugas mengoordinasikan berbagai laporan dan masukan terkait proses seleksi.

“Nah kami tentu saja bagian dari Panselnas itu mengkoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),” ujar dia.

Wamenkop menambahkan penjelasan lebih rinci terkait kendala teknis akan disampaikan langsung oleh BKN sebagai pelaksana teknis tes CAT.

Sementara itu, BKN dalam keterangannya, Jumat, menyebut telah mencermati sejumlah dinamika di lapangan, termasuk tantangan peserta dalam menyelesaikan soal ujian dengan waktu terbatas.

BKN mengimbau peserta tetap tenang dan tidak melakukan klik jawaban secara berulang karena setiap jawaban yang disimpan sudah otomatis masuk ke pangkalan data sistem.

Peserta juga diminta memberi jeda agar sistem dapat memproses jawaban secara optimal saat trafik akses sedang tinggi.

Selain itu, BKN memastikan akses sistem terus dioptimalkan untuk mengakomodasi pelaksanaan tes massal secara bersamaan, termasuk dari aspek keamanan sistem CAT selama ujian berlangsung.

Pemangkasan dana desa 58% demi pembiayaan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai prinsip otonomi daerah. Reformasi penataan daerah secara desentralisasi pasca-Orde Baru kini berjalan mundur. Anggaran dipangkas, selaksa rencana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa tertunda demi ambisi istana.

Otonomi terpimpin adalah frasa yang ideal untuk menggambarkan desentralisasi di era Prabowo-Gibran. Pusat menggunakan kekuasaan mereka untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 7/2026. Pola pembangunan top-down kian diimani rezim, padahal daerah menantikan pendekatan yang asimetris.

Salah Pangkas

PMK 7/2026 adalah tindakan pemerintah mengebiri kapasitas fiskal daerah. Alokasi Rp34,57 triliun (58,03% pagu Dana Desa) secara otomatis akan menunda atau meniadakan pembangunan infrastruktur fisik dan pembangunan manusia. Penggunaan dana desa menjadi tidak fleksibel sehingga memaksa aparatur desa menumbalkan agenda lain yang sebelumnya telah direncanakan.

Regulasi ini memandatkan anggaran operasional desa sebesar 3%, sehingga ruang kreatif yang tersisa adalah sebesar 38,97%. Dalam pasal 20, penggunaannya diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, ketahanan iklim, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur desa, dan program lainnya. Mustahil untuk mengandalkan dana sisa untuk membiayai program tersebut secara optimal.

Dampaknya, banyak program rutin desa yang terancam mangkrak seperti perbaikan jalan desa hingga posyandu. Pilihan rezim membesarkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memangkas dana desa untuk KDMP adalah langkah sesat. MBG yang digadang-gadang sebagai strategi interventif penanganan stunting diprioritaskan, sedangkan posyandu sebagai intervensi hulu terancam mati suri.

Anggaran MBG pada 2025 tak terserap maksimal dan masih sisa Rp70 triliun. Implementasinya pun bermasalah, dari keracunan massal hingga kualitas sajian yang tak sesuai standar. Belum lagi struktur kabinet gemoy Prabowo yang boros secara operasional. Temuan LPEM UI (2025), ekspansi kabinet meningkatkan anggaran sekitar Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun.

Jika pemerintah sungguh berpihak pada desa, mengapa tidak memangkas dana MBG, atau membubarkan kementerian/lembaga yang obesitas? Sebab, dana sisa MBG atau biaya operasional kementerian gemuk lebih besar dan mampu membiayai KDMP tanpa mengorbankan dana desa.

Memangkas dana desa adalah upaya pelemahan desentralisasi fiskal di daerah. Pemerintah dan publik tahu, ketidakmandirian fiskal adalah masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Tindakan mencomot uang daerah akan melemahkan daerah yang tidak mandiri.

Musrenbangdes jadi tak berguna, kesepakatan program dengan mudahnya tereliminasi. Teknokrasi kebijakan dan pendekatan bottom up yang partisipatif sejatinya memberikan harapan bagi masyarakat desa untuk menghidupkan peran mereka dalam pembangunan. Sialnya, negara mempertontonkan praktik pelemahan teknokratik melalui PMK 7/2026.

Otonomi Terpimpin

Otonomi terpimpin merupakan situasi di mana pemerintah daerah masih menjalankan desentralisasi, namun ruang gerak dan programnya diatur pusat. KDMP dan PMK 7/2026 adalah manifestasi resentralisasi, di mana kreativitas daerah dimatikan tanpa solusi substitutif. TNI pun dilibatkan dalam akselerasi pembangunan gerai KDMP. Ini adalah bentuk ketidakpercayaan pusat terhadap institusi desa dan upaya penegasan hegemoni kuasa rezim di desa.

Program ini hadir bermodalkan arahan terpimpin tanpa kajian yang kredibel. Pusat mengambil keputusan simetris di tengah keberagaman masalah yang membutuhkan pendekatan asimetris. Persoalan desa di perkotaan tentu berbeda dengan pelosok. Apakah KDMP bisa menyelesaikan masalah di desa? Belum tentu. Apakah pelaksananya paham instruksi dan mimpi Prabowo? Saya rasa tidak.

Lihatlah, wacana gentengisasi Prabowo yang konon akan melibatkan KDMP. Faktanya, sejumlah gedung KDMP yang sudah berdiri tampak menggunakan atap spandek. KDMP jelas gagal menjadi duta dan teladan sebelum inisiatif ini berjalan. Instruksi gentengisasi oleh KDMP adalah omon-omon yang tak dipatuhi pelaksananya sendiri.

Gaya terpimpin KDMP terasa kental, dimana pola instruktif-komando dilakukan untuk memaksakan implementasi program ini. Di era kebijakan berbasis bukti, tentu saja langkah ini fatal dan berpotensi bermasalah di masa depan. KDMP terlihat memaksa dan coba-coba, padahal iklan minyak telon sudah mengingatkan: buat anak jangan coba-coba.

Tuduhan ini tak berlebihan. Hingga hari ini belum ada satu pun contoh koperasi sukses di dunia yang lahir dari inisiasi penuh negara. Model koperasi dengan cabang jumbo seperti Nonghyup di Korea Selatan adalah hasil merger antara koperasi pertanian dan bank pertanian. Fakta ini tampak luput dalam proses pendirian KDMP.

Cara instruktif pembangunan fisik KDMP pun mengabaikan kaidah dan keseimbangan ekologis. Keterbatasan lahan memaksa pembangunan gerai KDMP di lahan sawah produktif dan lapangan sepakbola. Tentu ini akan berdampak pada terganggunya produktivitas pertanian dan tata ruang daerah. Negara bisa saja menerbitkan regulasi untuk melegalkan hal ini, tapi publik tak akan menutup mata terhadap praktik pelacuran ekologis ini.

Gerakan pemerintah mendorong perekonomian desa melalui KDMP adalah pengabaian terhadap realita di daerah. Pada 2019, terdapat 2.188 BUMDes mangkrak, hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan bisnis aparatur di desa belum sepenuhnya mumpuni.

Implementasi dana desa pun belum tepat sasaran dan rentan dikorupsi. KPK mencatat ada 851 kasus korupsi dana desa sepanjang 2015-2024, artinya moral hazard pemerintahan desa mengkhawatirkan. Dalam ilmu bisnis, moral hazard harus dipertimbangkan jika tak ingin KDMP berakhir rugi dan jadi bancakan korupsi.

Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Prinsip dasar ini tampak terabaikan, sebab pemerintah menempuh jalan komando dengan memaksakan koperasi ini hadir di desa. Pikiran federalis seperti Bung Hatta bertentangan dengan KDMP yang lahir dari rahim keputusan sentralistis tanpa partisipasi aktif stakeholder desa.

Sejatinya ada banyak opsi untuk meningkatkan perekonomian desa. Misalnya dengan memperkuat BUMDes potensial yang sekarat secara bisnis atau merger koperasi yang sudah ada untuk dibesarkan. Kalaupun dana desa marak dikorupsi, pusat tak semestinya memangkas, sebab tindakan korektif-solutif jauh lebih dibutuhkan. Penguatan institusi desa haruslah diutamakan tanpa harus menabrak demarkasi relasi sipil-militer sebagaimana dikemukakan Samuel Huntington (1971).

Pada akhirnya, otonomi terpimpin melalui KDMP berpotensi merugikan masyarakat dan menjauhkan cita-cita desentralisasi: mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Pemerintah mesti memikirkan kembali pembangunan masif KDMP. Belajarlah dari Alfamart dan Indomaret yang hadir di desa melalui analisis bisnis yang matang dan bertahap. Sejarah mencatat tidak ada usaha yang sukses dengan cara membangun cabang secara sporadis di waktu bersamaan, apalagi tanpa studi.

JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menepis isu soal adanya dugaan rekayasahasil ujian kandidat manajer Koperasi Merah Putih . Respons ini seiring adanya keterangan peserta ujian yang mengaku jawabannya tetiba berubah otomatis di sistem ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT).

"Sehingga beredar narasi soal seleksi ujian manajer koperasi merah putih dapat menguntungkan beberapa pihak peserta yang memiliki koneksi dengan birokrasi. Enggak, enggak ada (orang dalam). Dijamin tidak ada titipan. Kalaupun kemudian ada masyarakat yang seolah-olah ada titipan dengan membayar sekian, sudah pasti itu adalah penipuan," kata Farida dalam jumpa pers di kantor Kemenkop, Jumat (8/5/2026).

Farida menegaskan masalah di sistem CAT dalam rekrutmen manajer koperasi yang beredar telah diurus oleh Kementerian dan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN). Secara birokrasi dan teknis, rekrutmen jabatan ini sebenarnya menjadi domain BKN, seiring tes menggunakan fasilitas kantor regional BKN yang tersebar di puluhan provinsi.

DPR Wanti-wanti Manajer Koperasi Merah Putih Tidak Diisi Kader Partai Tertentu



"Kami tentu saja bagian dari panselnas itu mengkoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga panselnas di bawah PNRB. Hasilnya adalah itu tadi, klarifikasi dan penjelasan dari BKN," kata Farida.

Adapun ramai di media sosial terkait pelaksanaan ujian berbasis mekanisme CAT untuk seleksi manajer Kopdes Merah Putih yang diduga gangguan teknis. Dalam unggahan video beredar, ada seorang peserta yang baru saja menyelesaikan ujian, dan mengaku jawaban yang dipilihnya mendadak diubah oleh sistem.

Perlu diketahui, terdapat sebanyam 639.732 orang yang melamar hingga penutupan rekrutmen pada 25 April 2026 lalu. Sebanyak 483.648 orang dinyatakan lolos tahap awal. Saat ini proses seleksi telah memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026.

Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Diserbu Pendaftar, 383.830 Orang Incar Posisi Manager



Ujian dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan metode yang digunakan sama dengan seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang digelar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Mereka yang lolos menjadi manajer akan lebih dulu menjalani kontrak selama dua tahun di bawah supervisi BUMN Agrinas, dan mengikuti standar gaji maupun fasilitas sesuai pegawai perusahaan pelat merah. Hanya saja, sampai sekarang, belum ada kepastian soal berapa nominal gaji, seiring Kementerian Keuangan yang masih menggodok alokasi anggarannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut besaran gaji Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih masih dibahas di Kementerian Keuangan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pembahasan soal gaji Manajer Kopdes Merah Putih, termasuk skema yang setara pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masih berlangsung.

“Itu masih dibahas Kementerian Keuangan,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jumat (8/5/2026).

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyampaikan hal serupa. Menurut dia, Kemenkop masih menunggu keputusan Menteri Keuangan terkait besaran gaji tersebut.

“Sedang dipersiapkan di kementerian keuangan konfirmasinya nanti bisa ke Kementerian Keuangan, kita sambil menunggu proses yang di dalam sana ya,” ujar Farida.

Ferry menjelaskan, selama dua tahun pertama Manajer Kopdes Merah Putih akan berstatus pegawai BUMN.

Mereka akan berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan itu mendapat penugasan membangun gerai, gudang, serta melakukan pengadaan kendaraan untuk Kopdes Merah Putih.

Setelah dua tahun, Ferry berharap para manajer tersebut dapat berada di bawah Kementerian Koperasi dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Kita berharap sih di Kementerian Koperasi. Pegawai PKWT,” tutur Ferry.

Saat ini pemerintah sedang merekrut 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih.

Seleksi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui beberapa tahapan, termasuk Computer Assisted Test (CAT).

Menurut Ferry, posisi tersebut mendapat minat besar dari masyarakat. Hingga kini, jumlah pendaftar telah mencapai 639.000 orang.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan 80.000 Kopdes Merah Putih secara bertahap.

“Belum lagi nanti ada bendahara dan selanjutnya akan ada tahap-tahap yang lainnya. Karena sekarang baru 35.000 yang kita rekrut,” kata Ferry.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kalau kemudian ada masyarakat yang menyebut seolah-olah ada titipan dengan membayar sekian, sudah pasti itu adalah penipuan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan proses seleksi manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih dilakukan secara terbuka dan tidak ada praktik titipan dalam rekrutmen tersebut.

“Enggak ada. Dijamin tidak ada titipan. Kalau kemudian ada masyarakat yang menyebut seolah-olah ada titipan dengan membayar sekian, sudah pasti itu adalah penipuan,” kata Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan proses seleksi dilakukan melalui panitia seleksi nasional (Panselnas) yang melibatkan sejumlah lembaga, dengan koordinasi utama berada di bawah Badan Pengaturan atau BP BUMN dan pelaksanaan teknis rekrutmen dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Terkait laporan gangguan sistem computer assisted test (CAT) dalam seleksi manajer koperasi yang ramai disampaikan peserta tes melalui media sosial, Wamenkop menyampaikan bahwa laporan tersebut telah dikoordinasikan dengan BKN dan Panselnas di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah PAN RB ... penjelasan lebih lanjut pasti akan disampaikan oleh BKN sebagai pelaksana teknis," kata dia.

Proses rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih saat ini memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3-12 Mei 2026. Sebanyak 483.648 pelamar tercatat lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan tersebut.

Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad), serta pembekalan manajerial dan kompetensi bidang sebagai bagian dari penyiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi desa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyusun skema sertifikasi 30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, mengatakan pihaknya telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait skema manajer dan bendahara Kopdes Merah Putih.

“Supaya nanti manajer dan bendahara Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu betul-betul didampingi oleh pembinaan dan didukung oleh penerbitan sertifikat terhadap jabatan-jabatan tersebut,” ujar Ferry dalam konferensi pers di kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Ferry berharap, program ini nantinya bisa mendorong Manajer dan Bendahara Kopdes Merah Putih menjadi pekerja yang kompeten, profesional, dan bisa mewujudkan tujuan pendirian koperasi.

Ia menyebut, dalam waktu dekat Kopdes Merah Putih akan segera beroperasi.

“Kita punya harapan besar dengan kerja sama ini,” ujar Ferry.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, mengatakan Manajer Kopdes Merah Putih yang dinyatakan lolos seleksi akan mengikuti pendidikan selama satu setengah bulan.

Mereka bakal mendapatkan pembekalan terkait wawasan kebangsaan dan manajer koperasi.

“Setelah pendidikan nanti selesai kemudian akan dilaksanakan sertifikasi,” kata Farida.

Setelah itu, proses pembekalan dan sertifikasi juga akan diberikan kepada Bendahara Kopdes Merah Putih.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, pemerintah ingin Kopdes Merah Putih bisa menjadi pusat perekonomian di akar rumput.

Oleh karena itu, Kopdes Merah Putih harus dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Kalau kompeten, kalau SDM-nya memiliki kompetensi yang sesuai dengan posisinya, kita berharap operasionalisasinya ini benar berjalan dan usahanya juga berjalan,” tutur Farida.

Sementara itu, Kepala BNSP Syamsu Bahri, mengatakan melalui sertifikasi ini diharapkan manajer dan bendahara akan mengelola Kopdes Merah Putih sesuai standar yang berlaku.

Dengan skema itu diharapkan Manajer dan Bendahara Kopdes Merah Putih memiliki kompetensi.

“Sehingga menjadi kemudahan kita bersama, kelancaran kita bersama dalam hal menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” kata Syamsu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan, kejanggalan dalam proses Computer Assisted Test (CAT) calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih bukan ulah 'orang dalam'.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah memastikan tidak ada permainan orang dalam pada seleksi calon Manajer Kopdes Merah Putih.

“Enggak, enggak ada. Yang tadi disampaikan oleh Pak Zulhas dijamin tidak ada titipan,” kata Farida saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Farida mengakui, aduan terkait persoalan dalam seleksi CAT calon Manajer Kopdes Merah Putih disampaikan melalui akun media sosial Kementerian Koperasi.

Tidak hanya akun resmi kementerian, akun pribadi Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menerima laporan dari masyarakat.

Menanggapi laporan tersebut, Kemenkop melakukan klarifikasi dan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam proses seleksi calon Manajer Kopdes Merah Putih, Kemenkop hanya bagian dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Sementara, koordinator Panselnas adalah Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Teknis pelaksanaan tes kemudian menjadi tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami tentu saja bagian dari Panselnas itu mengoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah PAN-RB,” tutur Farida.

Mengenai keganjilan tes CAT calon Manajer Kopdes yang ramai di media sosial, kata Farida, sudah dijelaskan BKN.

“Hasilnya adalah itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari BKN,” ujar Farida.

Diketahui, proses seleksi CAT Manajer Kopdes menjadi sorotan di media sosial karena diwarnai sejumlah keganjilan.

Mengutip Tribunnews.com, salah satu peserta bernama Arif Al Hakim mengungkap keganjilan itu melalui media sosial TikTok.

Dalam video yang diunggah, Arif menyebut jawaban pada tes CAT calon Manajer Kopdes yang dipilih tiba-tiba berubah.

“Website-nya itu aneh banget. Kita sudah jawab misalnya jawaban yang kita rasa benar, jawabannya sudah disimpan, tiba-tiba pas kita balik, kursor-nya ngeganti jawabannya,” kata Arif.

“Jadi jangan berharap banyak. Ya sudah lakuin aja, pilih saja asal klik, kalaupun jawaban benar, sama sistem-nya nanti disalahin,” lanjutnya.

Pemerintah diketahui tengah merekrut 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih.

Peserta yang lolos akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Mereka disebut akan menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama dua tahun pertama.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) merespons laporan gangguan sistem computer assisted test (CAT) dalam seleksi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ramai disampaikan peserta melalui media sosial.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan gangguan tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan panitia seleksi nasional (Panselnas) untuk ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan seleksi manajer Kopdes Merah Putih merupakan rekrutmen bersama yang dikoordinasikan oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN, sedangkan pelaksanaan teknisnya berada di bawah BKN, termasuk penggunaan fasilitas kantor regional BKN di 26 provinsi.

Menurut dia, Kemenkop berperan sebagai bagian dari Panselnas yang bertugas mengoordinasikan berbagai laporan dan masukan terkait proses seleksi.

“Nah kami tentu saja bagian dari Panselnas itu mengkoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),” ujar dia.

Wamenkop menambahkan penjelasan lebih rinci terkait kendala teknis akan disampaikan langsung oleh BKN sebagai pelaksana teknis tes CAT.

Sementara itu, BKN dalam keterangannya, Jumat, menyebut telah mencermati sejumlah dinamika di lapangan, termasuk tantangan peserta dalam menyelesaikan soal ujian dengan waktu terbatas.

BKN mengimbau peserta tetap tenang dan tidak melakukan klik jawaban secara berulang karena setiap jawaban yang disimpan sudah otomatis masuk ke pangkalan data sistem.

Peserta juga diminta memberi jeda agar sistem dapat memproses jawaban secara optimal saat trafik akses sedang tinggi.

Selain itu, BKN memastikan akses sistem terus dioptimalkan untuk mengakomodasi pelaksanaan tes massal secara bersamaan, termasuk dari aspek keamanan sistem CAT selama ujian berlangsung.

Hingga hari keempat pelaksanaan tes, tercatat sebanyak 140.211 peserta telah mengikuti ujian CAT dari total 483.648 pelamar yang lolos tahap seleksi administrasi. Tes kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 3-12 Mei 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026