Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berjalan. Hal ini tercermin dari APBN 2026 yang mengalokasikan Rp6,26 triliun untuk pembangunan Nusantara.

Apabila dibandingkan dengan 2025 yang ditetapkan sebesar Rp4,7 triliun, anggaran tersebut naik cukup besar. Namun, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, nilainya turun drastis.

Misalnya, pada 2023 anggaran pembangunan IKN ditetapkan sebesar Rp27 triliun dan 2024 sebesar Rp43,3 triliun.

Secara rinci, anggaran pembangunan IKN 2026 akan digunakan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp553 miliar.

Otorita IKN sebelumnya mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp14,92 triliun untuk memenuhi total kebutuhan Rp21,18 triliun sepanjang tahun ini. Namun, usulan ini ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Presiden Prabowo Subianto sendiri baru saja mengunjungi IKN pertama kalinya sebagai pemimpin negara pada awal pekan ini, Senin (12/1). Ia terakhir mengunjungi IKN saat masih sebagai presiden terpilih mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo memutuskan untuk bermalam di IKN usai melakukan kunjungan kerja menghadiri sejumlah kegiatan di Pulau Kalimantan, termasuk meresmikan Proyek terbesar PT Pertamina (Persero) yakni RDMP Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur.

Setelah kunjungan ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Prabowo memberikan koreksi terhadap sejumlah hal mengenai desain dan fungsi IKN.

Pras menyebut Prabowo meminta Badan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk senantiasa memperbaiki hal-hal tersebut ke depan.

"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang bapak presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," kata Pras di Malang, Jawa Timur usai mendampingi Prabowo mengunjungi IKN, Selasa (13/1).

Selain itu, Pras juga mengungkap instruksi Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN. Ia menyampaikan bahwa Prabowo juga telah menerima perkembangan pembangunan IKN yang dipaparkan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

"Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di 2028," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi menyetop impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai awal tahun ini. Oleh sebab itu, SPBU swasta yang membutuhkan solar wajib beli ke PT Pertamina (Persero).

Kebijakan ini sejalan dengan diresmikannya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan milik Pertamina.

"Begitu (proyek ini) diresmikan, maka insyaallah kita tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar," ujar Bahlil di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1).

Ia memastikan melalui pengoperasian kilang ini, maka Pertamina bisa memproduksi semua jenis solar, baik CN48 maupun CN51. Oleh sebab itu, tak ada alasan untuk melakukan impor.

Dengan kebijakan ini, Bahlil sekaligus menekankan SPBU swasta yang selama ini mengandalkan impor harus membeli solar dari Pertamina.

"(Swasta beli ke Pertamina) Oh iya dong, semuanya," imbuhnya.

Ke depannya, Bahlil bahkan bermimpi Indonesia tak perlu lagi mengandalkan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri melalui impor. Hal ini dinilai sangat memungkinkan melalui optimalisasi RDMP Kilang Balikpapan.

Bahlil menyampaikan kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 38,5 juta kiloliter per tahun. Kebutuhan tersebut terdiri atas bensin RON 90 sebesar 28,9 juta kl per tahun, RON 92 sebesar 8,7 juta kl per tahun, serta RON 95 dan RON 98 sekitar 650 ribu kl per tahun.

Melalui optimalisasi RDMP, Pertamina bisa meningkatkan produksi bensin dengan nilai oktan di atas RON 90 hingga 5,5 juta kl per tahun. Dengan tambahan kapasitas tersebut, impor bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 dapat ditekan hingga sekitar 3,6 juta kl per tahun.

"Ke depan, melalui penerapan E10 kita dapat menghemat impor hingga 3,9 juta kl per tahun, dan melalui pengembangan kilang selanjutnya kita dapat menyetop impor bensin RON 92, 95, dan 98 serta mengurangi impor bensin RON 90," pungkasnya.

RDMP Balikpapan sendiri memiliki fasilitas utama, yakni Crude Distillation Unit (CDU) dan Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dengan CDU yang menjadi jantung dari kilang Balikpapan, kapasitas kilang yang semula 260 ribu barel, kini dapat ditingkatkan menjadi 360 ribu barel minyak per hari.

Sementara itu, unit RFCC menjadi pengolah minyak mentah yang mampu mengubah residu menjadi produk Petrokimia yang bernilai tinggi, seperti propylene dan ethylene.

Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA) - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memakai skema kerja sama antara PT Pertamina dan swasta dalam proyek revitalisasi kilang atau refinery development master plan (RDMP) Kilang Dumai.

"Kita akan melakukan kerja sama dengan swasta yang saling menguntungkan," ujar Bahlil ketika ditemui di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.

Tujuan dari kerja sama tersebut, lanjut dia, adalah ketahanan energi untuk negara, serta keuntungan bagi Pertamina maupun swasta melalui kerja sama.

Kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit II Dumai, Provinsi Riau, memiliki kapasitas total sebesar 170 ribu barel per hari (MBOPD) dengan output produk yaitu solar, avtur, Pertalite, Pertadex, MFO-LS, LSFO, UCO, NBF, smooth fluid, LPG, dan green coke.

"Selain di sini (Kilang Balikpapan), kita akan mengembangkan untuk storage dan kapasitas-kapasitas, RDMP lain, seperti di (Kilang) Dumai," ucapnya.

Pada Senin ini, Presiden Prabowo Subianto meresmikan RDMP Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur.

Proyek RDMP Balikpapan menelan investasi sekitar 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp124,79 triliun (kurs Rp16.864).

Melalui pembangunan RDMP Balikpapan, kapasitas produksi BBM meningkat dari sebelumnya 260 ribu barel per hari (MBOPD) menjadi 360 MBOPD setara Euro V.

Selain itu, proyek ini menaikkan Indeks Kompleksitas Kilang dari 3,7 menjadi 8, dan persentase nilai produk meningkat menjadi 91,8 persen dari sebelumnya 75,3 persen.

Pengembangan Kilang Balikpapan menjadi langkah penting untuk mewujudkan swasembada energi sesuai program Astacita.

"Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, maka kita dapat mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG, serta dapat menghasilkan produk dengan kualitas setara Euro V yang lebih ramah lingkungan," ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sejumlah persoalan dalam pembangunan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

Bahlil menyebut proyek strategis tersebut semestinya telah rampung sejak dua tahun lalu, tetapi mengalami sejumlah hambatan serius.

"Proyek RDMP ini Bapak Presiden banyak dramanya. Saya harus jujur katakan banyak dramanya kenapa? Seharusnya sudah jadi awal Mei 2024," ujar Bahlil dalam acara Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1).

Ia mengungkapkan, salah satu kendala besar dalam proyek tersebut adalah insiden kebakaran yang terjadi di lokasi pembangunan pada Mei 2024.

Menurut Bahlil, peristiwa itu menimbulkan tanda tanya karena terjadi pada bagian tertentu dari proyek.

"Tapi ini, Pak, terbakar. Ada bagian yang dibakar. Saya tidak mengerti apakah dibakar karena terbakar atau dibakar karena ada faktor lain," ujarnya.

Bahlil mengatakan, untuk memastikan penyebab kejadian tersebut, dirinya memerintahkan tim internal Kementerian ESDM melakukan investigasi. Langkah itu diambil guna mengungkap secara jelas duduk perkara yang terjadi di proyek RDMP Balikpapan.

"Agustus saya memerintahkan tim saya dari Irjen, Bapak Irjen kami, (yang juga) Komisaris di Pertamina, Pak Bambang (Suswantono). Kami minta untuk investigasi, Pak," ujar Bahlil.

Hasil awal investigasi, lanjut Bahlil, menunjukkan adanya indikasi persoalan yang lebih dalam dari sekadar masalah teknis. Ia menilai terdapat kepentingan tertentu yang berupaya menghambat proyek tersebut.

"Ternyata barang ini, Pak, ada udang di balik batu," imbuhnya.

Ia menduga masih ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia memiliki cadangan energi yang kuat dan mencapai swasembada energi. Menurutnya, kondisi itu berkaitan dengan kepentingan agar impor energi terus berlangsung.

"Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi agar impor terus, impor terus, impor terus," terangnya.

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan tersebut.

Ia menyatakan komitmennya untuk menuntaskan berbagai hambatan pembangunan RDMP Balikpapan dalam waktu dekat.

"Kita harus hadapi dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama lagi, Pak," pungkas Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini telah dinikmati oleh 58 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut, menurut Prabowo, setara dengan memberi makan sembilan kali jumlah penduduk Singapura setiap hari. Ia menyebut capaian itu sebagai bukti nyata setelah program tersebut sebelumnya diragukan banyak pihak.

"Yang dulu dikatakan MBG, Makan Bergizi, tidak mungkin berhasil. Ada tokoh-tokoh mengatakan, tidak mungkin berhasil, pasti gagal. Tapi ternyata hari ini kita sudah mencapai 58 juta penerima manfaat. Kalau Singapura itu jumlah penduduknya 6 juta, berarti kita memberi makan 9 Singapura tiap hari," ujar Prabowo dalam peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1).

Prabowo mengatakan capaian MBG menunjukkan kemampuan Indonesia menjalankan program berskala besar yang selama ini dinilai mustahil dari sisi manajemen.

"Lumayan ya, not bad kan? Negara yang selalu dianggap enggak bisa apa-apa, kita bisa kasih makan 58 juta orang tiap hari," kata dia.

Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri, terutama karena program itu menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil dan lanjut usia dengan layanan antar langsung ke rumah.

Prabowo pun optimistis jumlah penerima manfaat MBG akan terus bertambah. Ia yakin hingga akhir tahun penerima manfaat akan mencapai 82 juta orang.

"Not bad dan insyaallah, dan saya percaya yakin akhir tahun 2026, Desember 2026, kita akan mencapai 82 juta penerima manfaat," jelasnya.

Ia kemudian membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain dalam menjalankan program serupa di mana semuanya membutuhkan waktu lama.

Prabowo mencontohkan Brasil misalnya membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai 41 juta penerima manfaat. Sementara, Indonesia mampu menjangkau 58 juta orang hanya dalam satu tahun.

"Negara-negara lain seperti Brazil, dia mencapai 41 juta dalam 11 tahun. Kita 58 juta dalam 1 tahun. Yang dianggap tidak mungkin dari segi manajemen. Ini sekarang kita sedang dibicarakan di mana-mana. Kita menjadi studi kasus, bagaimana bisa kita hasilkan seperti ini," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut ada oknum yang sengaja membuat Indonesia bergantung pada impor demi kepentingan pribadi. Hal ini membuatnya sangat geram dan langsung membenahi.

Menurutnya, praktik tersebut merugikan negara dan rakyat karena dilakukan melalui permainan tidak sehat dalam pengelolaan energi nasional.

Masyarakat, sambungnya, turut merasakan adanya persoalan tata kelola di sektor energi, khususnya di tubuh PT Pertamina dan pengaturan di sektor ESDM

"Kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa bahwa terjadi management, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita," ujar Prabowo dalam peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1).

Prabowo mengungkapkan terdapat pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mendorong impor dari luar negeri meski Indonesia memiliki sumber daya dan kemampuan sendiri.

"Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, orang-orang Indonesia yang pintar-pintar, pintar tapi serakah, mengatur mau impor dari luar. Dengan impor dari luar dia manipulasi harga dan dia kutip, sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan praktik tersebut tidak bisa dibiarkan karena bertentangan dengan kepentingan bangsa. Ia menyebut ketergantungan impor yang disengaja justru membuat rakyat menanggung beban harga dan negara kehilangan kemandirian.

Karena itu, Prabowo menyatakan tekadnya untuk melakukan pembenahan besar-besaran sejak awal masa pemerintahannya, terutama di tubuh Pertamina sebagai perusahaan strategis milik negara.

"Karena itu waktu saya menjadi Presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat Saudara Simon Aloysius dengan beberapa anak-anak muda, dan saya beri tugas, jangan korupsi, jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini," jelasnya.

Prabowo menekankan posisi Direktur Utama Pertamina memiliki peran yang sangat krusial karena mengelola perusahaan dengan nilai aset besar dan strategis bagi perekonomian nasional.

"Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan 100 miliar dolar. Godaan akan banyak. Tapi Saudara harus teguh dengan semua jajarannya," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa memberikan kewenangan luas kepada Dirut Pertamina Simon Aloysius untuk melakukan perombakan internal demi memastikan tata kelola yang bersih dan profesional, termasuk pecat pegawai nakal.

"Saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Enggak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat, cari," pungkas Prabowo.

Avtur juga 2027, insya Allah tidak lagi impor. Ke depan, kami akan dorong atas perintah Pak Presiden, kita hanya mengimpor 'crude' saja

Balikpapan, Kaltim (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana menghentikan impor avtur mulai 2027, dan hanya mengimpor minyak mentahnya.

“Avtur juga 2027, insya Allah tidak lagi kita melakukan impor. Ke depan, kami akan dorong atas perintah Pak Presiden, kita hanya mengimpor crude (minyak mentah) saja,” ujar Bahlil dalam peresmian proyek RDMP Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin.

Dengan demikian, Indonesia perlahan-lahan mulai merealisasikan ambisi untuk swasembada energi atau tidak lagi bergantung terhadap impor.

Bahlil juga telah mengumumkan bahwa Indonesia berhenti mengimpor solar pada 2026, utamanya untuk solar jenis CN48.

Untuk mengurangi impor solar jenis CN51, Bahlil memerintahkan Pertamina mulai membangun fasilitasnya pada semester II 2026.

“Kalau ini mampu kita lakukan maka gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis dan setelah ini pasti ramai di media sosial karena dianggap Menteri ESDM potong-potong jalur para importir,” ucapnya.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam peresmian proyek RDMP (refinery development master plan) atau revitalisasi Kilang Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Proyek RDMP Balikpapan ini memiliki nilai investasi sekitar 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp124,79 triliun (kurs Rp16.864).

Melalui pembangunan RDMP, kapasitas produksi BBM meningkat dari sebelumnya 260 ribu barel per hari (KBPD) menjadi 360 KBPD setara Euro V.

Selain itu, proyek ini menaikkan Indeks Kompleksitas Kilang dari 3,7 menjadi 8, dan persentase nilai produk meningkat menjadi 91,8 persen dari sebelumnya 75,3 persen.

Pengembangan kilang Balikpapan menjadi langkah penting untuk mewujudkan swasembada energi sesuai program Astacita, sehingga Indonesia tidak lagi mengandalkan impor bahan bakar minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) untuk kebutuhan dalam negeri.

“Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, maka kita dapat mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG, serta dapat menghasilkan produk dengan kualitas setara EURO V yang tentunya lebih ramah lingkungan," ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penyelesaian proyek refinery development master plan (RDMP) atau revitalisasi Kilang Balikpapan menghadapi banyak drama.

“Proyek RDMP ini, Bapak Presiden, banyak dramanya. Saya harus jujur katakan, banyak dramanya,” ujar Bahlil dihadapan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian proyek RDMP Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin.

Bahlil mengatakan proyek RDMP Kilang Balikpapan seharusnya tuntas pada 2024. Akan tetapi, terdapat bagian kilang yang terbakar.

Ia mencurigai kilang tersebut dibakar, alih-alih terbakar, oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan proyek itu tuntas.

“Kami minta untuk investigasi, ternyata ada udang di balik batu. Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi. Agar impor terus,” ujar Bahlil.

Tantangan tersebut, lanjutnya, berhasil ditangani sehingga kini Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya proyek revitalisasi atau RDMP Kilang Balikpapan.

Proyek RDMP Balikpapan ini memiliki nilai investasi sekitar 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp124,79 triliun (kurs Rp16.864).

Melalui pembangunan RDMP, kapasitas produksi BBM meningkat dari sebelumnya 260 ribu barel per hari (KBPD) menjadi 360 KBPD setara Euro V. Selain itu, proyek tersebut menaikkan Indeks Kompleksitas Kilang dari 3,7 menjadi 8, dan persentase nilai produk meningkat menjadi 91,8 persen dari sebelumnya 75,3 persen.

Pengembangan kilang Balikpapan menjadi langkah penting untuk mewujudkan swasembada energi sesuai program Asta Cita, sehingga Indonesia tidak lagi mengandalkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) untuk kebutuhan dalam negeri.

“Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, maka kita dapat mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG, serta dapat menghasilkan produk dengan kualitas setara EURO V yang tentunya lebih ramah lingkungan," ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Refinery Unit (RU) V Balikpapan, Kalimantan Timur, masih menunggu jadwal Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ingin proyek itu diresmikan RI 1.

"Kita harus menyesuaikan dengan jadwal Bapak Presiden. Kita ingin Bapak Presiden yang akan meresmikan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025) petang WIB.

Bahlil menyampaikan, pada prinsipnya seluruh aspek operasional, teknis, dan keselamatan kilang telah berjalan sesuai standar. Menurut dia, mundurnya peresmian RDMP Balikpapan hanyalah masalah teknis.

Bahlil pun berharap, pengoperasian RDMP secara resmi dapat dilaksanakan bulan ini. "Kita tunggu saja, persoalannya cuma persoalan teknis bukan lain-lain. Kita tunggu saja dan insya Allah bulan-bulan ini kita usahakan bisa selesai," ujarnya.

Peresmian RDMP Balikpapan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional. Proyek itu merupakan komitmen pemerintah melalui PT Pertamina untuk mencukupi kebutuhan energi dalam negeri.

Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan ditargetkan rampung dan mulai beroperasi awal Desember 2025. Beroperasinya proyek ini diharapkan dapat memenuhi 22–25 persen kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

"Pagi hari sampai siang ini, kami melakukan pengecekan terhadap fasilitas yang ada di RDMP Balikpapan, yang terdiri dari fasilitas produksi dan juga fasilitas pendukung termasuk fasilitas infrastruktur oil storage untuk 2 juta barel," ujar Yuliot usai meninjau proyek yang berada di Balikpapan, Rabu (19/11/2025).

Yuliot menjelaskan kunjungan ini bertujuan melihat progres tersisa proyek sebelum diresmikan Presiden pada Desember mendatang.

"Kunjungan kita kali ini untuk melihat kesiapan produksi Kilang Balikpapan yang direncanakan akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Peresmian fasilitas oleh Bapak Presiden akan kami usulkan berdasarkan kesiapan yang ada di lapangan," tambahnya.

Menurut Yuliot, saat ini proyek hanya menyisakan penyelesaian detail, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk rampung.

"Jadi, untuk kesiapan secara fasilitas masih ada penyempurnaan sekitar 1–2 persen yang kita harapkan dalam beberapa hari ke depan itu bisa diselesaikan 100 persen sehingga siap untuk diresmikan. Yang 1,5 persen itu ada detail-detail pekerjaan saja," jelasnya.

RDMP Kilang Balikpapan termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi USD 7,4 miliar atau sekitar Rp 126 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi terbesar BUMN untuk mengurangi impor BBM.

"Salah satu fasilitas yang ada di sini akan menyediakan energi, dengan adanya fasilitas ini, kita mendukung sepenuhnya visi Bapak Presiden yaitu ketahanan energi dan juga bagaimana ketahanan energi ini akan mendukung ketahanan nasional secara keseluruhan karena seluruh kegiatan ekonomi tidak mungkin tanpa ketersediaan energi," papar Yuliot.

Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Taufik Aditiyawarman, menambahkan sejumlah tahapan penting telah dilalui, termasuk pengoperasian awal unit utama pengolahan Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex RDMP Balikpapan pada 10 November 2025.

"Ini merupakan tahapan penting yang telah dilalui KPI dan Pertamina dalam pengoperasian RDMP Balikpapan. RFCC tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, tetapi juga memperbesar nilai tambah dari sumber daya alam dalam negeri," ujar Taufik.

RFCC menjadi unit utama kilang untuk menghasilkan produk berstandar Euro V sekaligus meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi. Selain BBM ramah lingkungan, kilang ini juga akan mengolah residu menjadi produk industri kimia bernilai tinggi, seperti propylene dan ethylene, yang pasokannya selama ini masih bergantung impor.

saya juga sampaikan di kesempatan yang lalu, RDMP ini prosesnya masih tetap terus berjalan

Jakarta (ANTARA) - Pertamina memulai pengoperasian awal unit utama pengolahan atau Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex hasil Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Kami berharap bisa juga mendapat dukungan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto). Tentunya saya juga sampaikan di kesempatan yang lalu, RDMP ini prosesnya masih tetap terus berjalan,” kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri ditemui setelah melantik anggota Komite BPH Migas di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Unit RFCC merupakan unit utama kilang, sebagai jantung modernisasi kilang yang akan memproduksi bahan bakar berstandar setara Euro V dan meningkatkan efisiensi serta nilai ekonomi Kilang Balikpapan.

Proyek RDMP Balikpapan sendiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), melalui anak usahanya PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB).

Dengan nilai investasi mencapai 7,4 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp120 triliun, proyek ini menjadi modernisasi kilang terbesar di Indonesia dan salah satu proyek energi paling strategis di Asia Tenggara.

Proyek strategis dalam rangka revitalisasi kilang domestik ini sejalan dengan Astacita pemerintah, khususnya dalam memperkuat hilirisasi energi dan kemandirian industri migas nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Proyek RDMP Balikpapan telah menyelesaikan beberapa tahapan proyek penting, yakni keberhasilan uji coba kapasitas Unit Penyulingan sehingga menambah kapasitas pengolah minyak mentah dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari, commissioning sarana tambat Single Point Mooring (SPM) 320.000 DWT untuk penyandaran kapal jenis Very Large Crude Carrier (VLCC).

Juga penyelesaian pembangunan dua unit Tangki Penyimpanan Minyak Mentah Baru dengan masing-masing berkapasitas 1 juta barel di Lawe-lawe serta keberhasilan pengoperasian unit Pemurnian LPG dengan kapasitas produksi saat ini 43 ribu ton per tahun.

“Kami juga ada target yang Nafta Block untuk bensin yang kami targetkan itu di 2026,” ucap Simon.

Secara ekonomi, RDMP Balikpapan akan memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian energi nasional, dengan penghematan impor BBM hingga Rp68 triliun per tahun, dan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai Rp514 triliun.

Proyek ini juga memiliki TKDN lebih dari 35 persen, serta telah menyerap lebih dari 24 ribu tenaga kerja pada masa puncak konstruksi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025