Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai regulasi yang tepat dari pemerintah dapat membuat kepastian hubungan bisnis yang saling menguntungkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan platform digital seperti e-commerce/marketplace.

“Jadi ini yang harus diatasi oleh pemerintah untuk memastikan hubungan bisnis antara platform e-commerce dengan UMKM yang lebih saling menguntungkan,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Pendapat Faisal ini merespons para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

Pemerintah pun melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Selain itu, Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce. Aturan ini pun kini sedang berada dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian terkait.

Faisal menilai, tingginya biaya layanan di platform e-commerce dan marketplace pun memengaruhi keputusan bisnis dari para penjual, utamanya pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan pasar maya tersebut untuk memasarkan dan menjual produknya lebih luas.

“Bargaining position menjadi lebih besar sehingga ketika ada kenaikan biaya, misalnya biaya logistik karena faktor perang atau energi dan lain-lain, kemudian platform e-commerce yang berada pada bargaining position lebih tinggi ketika ada tekanan biaya, biasanya dibebankan pada mitranya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai pola bisnis dan relasi bisnis seperti ini harus direspons oleh kebijakan pemerintah guna memastikan bahwa UMKM tetap bisa berkembang, mengingat UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia dan perkembangannya turut menjadi prioritas.

“Sehingga ada permasalahan jika ada permasalahan kaitannya dengan kenaikan biaya, akses pasar, hubungan bisnis relasi dengan mitra platform e-commerce dan lain-lain ini harus direspons untuk memastikan UMKM itu betul-betul bisa mendapatkan ruang untuk mengembangkan bisnisnya,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan berlaku per 1 Juni 2026.

Peraturan pemerintah (PP) tersebut merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Revisi, perubahan terhadap PP (Nomor) 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi, perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen," kata Airlangga saat jumpa pers di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Kendati demikian, untuk penempatan devisa hasil ekspor dari sektor ekstraktif, salah satunya minyak dan gas (migas), Airlangga menjelaskan ketentuannya masih mengacu pada aturan yang lama, yaitu wajib ditempatkan minimal 30 persen pada rekening bank dalam negeri selama tiga bulan.

"Terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku tiga bulan," kata Airlangga.

Revisi peraturan pemerintah terkait penempatan DHE SDA merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Ketentuan baru itu diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir nantinya diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor dalam bentuk valas di perbankan domestik, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ketentuan baru itu juga akan mengatur penurunan batas konversi DHE dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen ke rupiah guna memberi ruang fleksibilitas bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjaga pasokan valas di dalam negeri.

Di Istana Merdeka, Selasa malam, Airlangga bersama jajaran pejabat lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan kondisi keuangan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, KSSK, yang terdiri atas Menko Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, melaporkan antara lain kondisi keuangan Indonesia yang relatif baik selama periode Kuartal I/2026, kemudian strategi BI untuk stabilisasi nilai mata uang rupiah, yang undervalue alias melemah dalam beberapa pekan terakhir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan formal menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat tahun ini.

“Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,” ujar Bhima Yudhistira saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Selain itu, ia mengatakan, harga komoditas yang cenderung naik menjelang Ramadhan juga dapat menjadi faktor penekan daya beli konsumen.

Ia menuturkan, meskipun produksi sejumlah bahan pokok tercatat surplus, salah satunya beras, tapi suplai komoditas tersebut juga dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini semakin masif diimplementasikan dengan anggaran yang melonjak hampir 5 kali lipat dibandingkan 2025.

“Itu akan menciptakan atau akan men-trigger (memicu) kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” kata Bhima.

Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan yang amat berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah agar dapat mendorong konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan yang efektif.

Pihaknya menyarankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipangkas menjadi 8-9 persen untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan belanja.

Transmisi penurunan suku bunga juga perlu dipercepat, sehingga nasabah yang tengah mencicil pembayaran, misalnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit kendaraan bermotor, bisa mendapatkan nominal cicilan yang lebih rendah.

“Selain itu juga yang perlu dilakukan adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi fiskal yang lebih agresif dengan defisit yang lebar itu sebenarnya harus dicek apakah kualitas belanjanya bisa mendorong penciptaan lapangan kerja,” imbuh Bhima.

Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Desember 2025, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 yang berada pada level optimis atau lebih dari 100, yakni sebesar 123,5.

Meskipun demikian, angka tersebut turun 0,5 poin dibandingkan IKK November 2025 yang tercatat sebesar 124.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga tercatat turun tipis masing-masing dari 111,5 dan 136,6 pada November 2025 menjadi 111,4 dan 135,6 pada Desember 2025.

Sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dilaporkan meningkat menjadi 106,5 dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 103,7.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Adanya pengecualian, meskipun disertai syarat komitmen penurunan emisi, akan tetap menambah kapasitas PLTU sehingga struktur energi nasional masih bertumpu pada batu bara,

Jakarta (ANTARA) - Policy Strategist CERAH Naomi Devi Larasati menilai, revisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik melonggarkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

“Sejumlah perubahan dalam rancangan beleid ini justru membuka peluang lebih lebar pembangunan PLTU,” ucap Naomi dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Yayasan Cerah Indonesia adalah sebuah organisasi non-pemerintah (non-profit) yang berfokus pada isu lingkungan dan energi di Indonesia.

Mengacu dokumen konsultasi publik, lanjut dia, Pasal 3 Perpres 112/2022 akan diubah untuk menambahkan pengecualian pembangunan PLTU baru dengan alasan menjaga keandalan sistem dan kemandirian energi.

Pengecualian pembaruan PLTU baru tersebut disertai dengan sejumlah syarat, yakni melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan minimal 35 persen dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2025.

Pengurangan GRK dapat ditempuh melalui pengembangan teknologi PLT Hibrida, PLTU cofiring, carbon offset, dan/atau bauran energi terbarukan; dan mendukung pencapaian NZE pada tahun 2060 sesuai dengan KEN.

Naomi menyoroti beleid yang masih berlaku saat ini telah memberikan pengecualian bagi pembangunan PLTU untuk yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) serta PLTU yang terintegrasi dengan industri yang dibangun untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam, atau termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Adanya pengecualian, meskipun disertai syarat komitmen penurunan emisi, akan tetap menambah kapasitas PLTU sehingga struktur energi nasional masih bertumpu pada batu bara,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Policy & Program Manager CERAH Wicaksono Gitawan menambahkan, perluasan pengecualian pembangunan PLTU baru akan menyulitkan berkembangnya energi terbarukan.

Berkaca pada warisan kebijakan energi dari era sebelumnya, program 35 ribu MW yang diluncurkan pada 2015 menyebabkan kelebihan pasokan listrik di jaringan Jawa-Bali dari PLTU.

Imbasnya, sistem kelistrikan nasional terkunci pada infrastruktur batu bara dalam jangka panjang yang mengakibatkan rendahnya pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia.

“Dorongan nyata untuk meningkatkan bauran energi terbarukan harus diwujudkan dengan kebijakan yang mendukung. Jika terealisasi, Presiden Prabowo Subianto bisa membuat gebrakan dengan menjadikan Indonesia pemimpin transisi energi dunia,” ujar Wicaksono.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah tengah mendorong pengaturan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) satu harga.

Hal itu akan tertuang dalam rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan revisi peraturan ini kini sedang difinalisasi dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

"Kita sekarang sedang memfinalkan di bulan ini revisi perpres LPG. Revisi peraturan presiden terkait LPG kan di aturan sekarang kan tapi kita belum menata sampai dengan sub pangkalan, nah itu harus segera aturannya sekarang kita sedang finalkan," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, revisi aturan tersebut tidak hanya menata sistem distribusi LPG subsidi hingga ke tingkat sub pangkalan, tapi juga membuka jalan menuju kebijakan LPG 3 kg satu harga, seperti halnya program BBM satu harga.

"Mengarah ke situ," kata Laode saat ditanya apakah kebijakan harga LPG ke depan akan seragam di seluruh daerah.

Nantinya, kebijakan satu harga tersebut dapat menekan disparitas harga antarwilayah dan memastikan subsidi LPG benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Namun, penerapan kebijakan baru tersebut tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan bertahap.

"Jadi tidak kayak kemarin seluruh Indonesia kan kemarin. Nah itu pelajaran juga buat kami, jadi kita ada pentahapannya, mungkin Jabodetabek dulu atau mungkin Jakartanya juga dibatasi gimana dulu jadi ada pentahapan seperti itu," jelasnya.

Revisi aturan itu juga akan memperbaiki rantai pasok LPG subsidi yang selama ini dinilai baru diatur sampai tingkat pangkalan. Ke depan, pengawasan akan diperluas hingga ke sub pangkalan agar distribusi gas melon lebih tepat sasaran dan tidak bocor ke sektor yang tidak berhak.

Laode juga menegaskan bahwa revisi Perpres tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan tata kelola subsidi energi agar lebih efisien.

"Yang jelas saat ini kan kita sudah sampai rantai pasoknya itu ke sub pangkalan tapi aturannya kan baru sampai pangkalan. Nah ini kita sempurnakan dulu regulasinya kemudian kita akan terapkan nanti pada saat sudah diimplementasikan ada pentahapannya," jelasnya.

Pihaknya juga memastikan pemerintah tidak akan membentuk badan baru untuk mengawasi distribusi LPG. Fungsi pengawasan cukup diperkuat oleh Ditjen Migas.

"Sekarang saya sudah minta ke Pak Menteri agar mengoptimalkan tugas dan fungsi Dirjen Migas untuk menangani," tandasnya.