Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah menyusun peta jalan riset nasional yang akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga 2045. Dokumen tersebut diharapkan dapat mengarahkan riset nasional sekaligus menjadi panduan bagi strategi industrialisasi jangka panjang.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, mengatakan BRIN terus berkolaborasi dengan Kemendiktisaintek untuk mempersiapkan riset-riset unggulan yang mampu mendukung agenda pembangunan nasional.

"BRIN selalu bersama-sama dengan Kemendiktisaintek untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa men-support," ujar Arif usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Arif, peta jalan riset tersebut direncanakan akan diluncurkan di Surabaya dalam waktu dekat. Dokumen itu akan menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan agenda riset nasional.

"Insyaallah akan kami luncurkan di Surabaya nanti. Peta jalan riset ini yang akan diluncurkan di Surabaya nanti menjadi acuan untuk riset Indonesia hingga 2045," katanya.

Ia menjelaskan penyusunan peta jalan riset merupakan hasil kolaborasi antara BRIN dan Kemendiktisaintek yang bertujuan memastikan seluruh riset strategis di Indonesia berjalan dalam satu arah yang terintegrasi.

Menurut Arif, keberadaan peta jalan tersebut penting agar para peneliti memiliki panduan yang jelas mengenai prioritas riset nasional di masa mendatang.

"Kerja sama antara Kemendiktisaintek dengan BRIN merupakan langkah yang sangat bagus sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para peneliti di Indonesia ini bisa mengacu pada arah yang sudah kita buat," ujarnya.

Lebih jauh, Arif menuturkan bahwa peta jalan riset tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi kegiatan penelitian, tetapi juga memberikan proyeksi mengenai perkembangan teknologi masa depan.

Dengan demikian, arah industrialisasi Indonesia ke depan dapat disusun berdasarkan data dan proyeksi perkembangan teknologi, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan konvensional.

"Arah riset ini sekaligus bisa memberikan pandangan teknologi apa ke depan yang akan dikembangkan sehingga itu sekaligus menjadi panduan arah industrialisasi kita ke depan," kata Arif.

Ia menambahkan pendekatan berbasis proyeksi teknologi menjadi penting agar industri nasional tetap relevan dan mampu bertahan menghadapi perubahan global yang semakin cepat.

"Industrialisasi kita ke depan tidak didasarkan pada sekadar common sense, tetapi didasarkan pada data proyeksi teknologi apa yang berkembang sehingga industri kita juga akan survive dan relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan," tandas Arif.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pengalokasian sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendanai kegiatan riset dan inovasi nasional. Usulan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem sains dan teknologi guna mendukung transformasi ekonomi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Prabowo, usulan agar setiap BUMN menyisihkan sebagian keuntungan untuk pembiayaan riset merupakan gagasan yang baik. Namun, realisasinya sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan pelat merah.

"Tadi juga usul sektor industri, biaya riset, diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini usul yang bagus," ujar Prabowo.

Presiden mengakui selama ini tidak seluruh BUMN mencatatkan kinerja keuangan yang sehat. Namun, ia menyebut kondisi tersebut mulai membaik seiring upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah.

"Masalahnya BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, satu tahun ini sudah mulai ada laba," katanya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan negara guna meningkatkan efisiensi dan memperbaiki tata kelola. Menurutnya, pembenahan tersebut diperlukan agar BUMN dapat lebih optimal berkontribusi terhadap pembangunan nasional, termasuk dalam pendanaan riset.

"BUMN-BUMN ini sedang kami bersihkan, sedang kami tertibkan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dari lebih dari 1.000 BUMN yang sebelumnya ada, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Ke depan, jumlah BUMN ditargetkan dipangkas hingga tersisa sekitar 250 perusahaan.

"Dari seribu lebih BUMN sekarang kami sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kami akan bikin tinggal 250," kata Prabowo.

Menurut dia, jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya biaya operasional, terutama untuk membiayai struktur direksi dan komisaris.

"Bayangkan lebih dari 750 kami tutup, 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua," ujarnya.

Prabowo menilai banyak perusahaan negara selama ini hanya menghabiskan anggaran untuk biaya operasional tanpa menghasilkan keuntungan yang memadai.

"Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," katanya.

Karena itu, pemerintah menargetkan proses restrukturisasi BUMN dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga dalam dua tahun mendatang perusahaan pelat merah dapat beroperasi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan sejumlah riset untuk kebutuhan nasional, usai mendengar wacana pemerintah dari semula Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun pada 2026.

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan keputusan dalam pertemuan dengan 1.200 rektor hingga guru besar di Istana Negara pada Kamis (15/1/2025) untuk menambah lagi dana riset Rp4 triliun. Alhasil, dana riset tahun ini pun mencapai Rp12 triliun.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menjelaskan tambahan dana riset akan digunakan untuk mendorong swasembada pangan.

"Tentu sesuai dengan arah Bapak Presiden, fokus pada pangan. Jadi pangan ini, swasembada beras sudah tercapai, sebentar lagi jagung, kemudian yang penting lagi adalah bawang putih, kemudian juga kedelai, serta produk-produk protein hewani seperti susu, sapi, dan lain sebagainya," ujar Arif di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026).

Kedua, riset-riset yang mendukung ketahanan energi. Tujuannya untuk transisi energi serta memperkuat energi baru dan terbarukan.

Ketiga, riset-riset soal industri strategis. Riset tersebut diarahkan untuk mendongkrak teknologi tinggi atau high-tech, memerlukan employment yang banyak atau menyerap banyak tenaga kerja.

"Jadi dengan serapan tenaga kerja yang banyak, seperti industri sepatu, industri tekstil, industri elektronik, semikonduktor, sehingga kita diharapkan memiliki kekuatan daya saing dalam industri-industri itu," kata Arif.

Menurut Arif, BRIN sendiri saat ini sedang mempersiapkan penguatan riset dalam bidang tekstil hingga alas kaki, selain di bidang pangan. Ditambah, BRIN menggenjot riset di industri dirgantara.

"[Pesawat] N219 yang sudah disiapkan antara BRIN dan PT DI [Dirgantara Indonesia] ini juga harus segera dipercepat. Moga-moga awal tahun 2027 atau akhir 2026 sudah bisa selesai risetnya, kemudian kita bisa menghasilkan pesawat amfibi," tutur Arif.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Stella Christie mengungkapkan dana riset nasional pada tahun lalu pun telah melonjak 218% dibandingkan periode sebelumnya, mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk memperkuat fondasi sains dan teknologi Indonesia.

“Dana riset tidak satu sen pun dipotong, bahkan bertambah 218%. Dan ini dibagikan bagi ribuan peneliti serta dosen yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Stella.

Stella juga menjelaskan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah mengembangkan dashboard nasional riset yang memetakan ribuan penelitian di berbagai bidang strategis.

"Di dashboard itu, kita bisa langsung lihat riset mengenai air, energi, limbah, atau ketahanan pangan dilakukan oleh siapa, di mana, dan dalam konteks apa. Data ini kita kumpulkan dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, keberadaan universitas di berbagai daerah membuat riset menjadi lebih kontekstual dengan kebutuhan lokal.

“Perguruan tinggi di pelosok adalah yang paling mengerti kondisi daerahnya—jenis airnya, tantangan lingkungan, dan solusi yang dibutuhkan. Karena itu, kebijakan pemerintah akan jauh lebih efisien jika berbasis pada riset dan data dari mereka,” jelasnya.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menambah alokasi dana riset nasional menjadi Rp12 triliun per tahun. Tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk memperkuat riset strategis guna mengejar swasembada pangan hingga energi, serta mendukung industrialisasi dan hilirisasi nasional, termasuk pengembangan waste to energy.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat kepada rektor serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta Tahun 2026 di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, sebelumnya dana riset perguruan tinggi hanya sebesar Rp8 triliun atau setara 0,34 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam pertemuan ada beberapa hal yang disampaikan kepada Bapak Presiden. Salah satunya dana riset di perguruan tinggi yang nilainya hanya Rp8 triliun. Oleh karena itulah, Presiden langsung memutuskan untuk memberikan tambahan dana anggaran sebesar Rp4 triliun," kata Prasetyo.

Dengan total dana riset nasional menjadi Rp12 triliun per tahun, diharapkan mampu memperkuat riset di seluruh universitas, termasuk melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bahwa Prabowo juga memberikan penekanan agar riset-riset yang didanai difokuskan pada beberapa sektor prioritas yakni swasembada pangan, swasembada energi, kemudian menyiapkan industrialisasi dan hilirisasi.

Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menyatakan penambahan dana riset merupakan bukti nyata besarnya perhatian Presiden terhadap dunia akademik dan riset.

"Itu suatu bukti dan gambaran betapa bapak presiden memberikan amanat yang besar kepada perguruan tinggi kepada seluruh peneliti dan guru besar untuk memiliki kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa," ujar Brian.

Tambahan dana riset tersebut berlaku untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Terkait fokus penggunaan dana, Brian menjelaskan bahwa riset akan diarahkan untuk mendukung pembangunan industri strategis nasional.

"Sesuai arahan bahwa kita akan membangun cukup banyak industri di mana Danantara akan menjadi lokomotif-nya, mulai dari industri waste to energy, hilirisasi mineral pangan dan sebagainya, ada 18 proyek strategis," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menambah dana riset sebesar Rp4 triliun pada tahun ini. Saat ini, dana riset di perguruan tinggi mencapai Rp8 triliun.

Keputusan itu diambil Presiden RI Prabowo Subianto selepas agenda pertemuan dengan 1.200 rektor hingga guru besar di Istana Negara pada Kamis (15/1/2025).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dalam pertemuan tersebut ada beberapa yang disampaikan oleh akademisi kepada Presiden. Kemudian, dalam forum dilaporkan bahwa dana riset di perguruan tinggi saat ini hanya mencapai Rp8 triliun, atau 0,34% dari APBN.

"Oleh karena itu dalam forum tadi, Bapak Presiden langsung memutuskan untuk memberikan tambahan dana anggaran [riset] sebesar Rp4 triliun," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026).

Pemerintah berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai riset di universitas. Sementara, riset-riset itu diutamakan terkait swasembada pangan, swasembada energi, dan industrialisasi hilirisasi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Stella Christie mengungkapkan dana riset nasional pada tahun lalu melonjak 218% dibandingkan periode sebelumnya, mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk memperkuat fondasi sains dan teknologi Indonesia.

“Dana riset tidak satu sen pun dipotong, bahkan bertambah 218%. Dan ini dibagikan bagi ribuan peneliti serta dosen yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Stella.

Stella juga menjelaskan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah mengembangkan dashboard nasional riset yang memetakan ribuan penelitian di berbagai bidang strategis.

"Di dashboard itu, kita bisa langsung lihat riset mengenai air, energi, limbah, atau ketahanan pangan dilakukan oleh siapa, di mana, dan dalam konteks apa. Data ini kita kumpulkan dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, keberadaan universitas di berbagai daerah membuat riset menjadi lebih kontekstual dengan kebutuhan lokal.

“Perguruan tinggi di pelosok adalah yang paling mengerti kondisi daerahnya—jenis airnya, tantangan lingkungan, dan solusi yang dibutuhkan. Karena itu, kebijakan pemerintah akan jauh lebih efisien jika berbasis pada riset dan data dari mereka,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kesehatan, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) kembali menggelar acara Ristek Kalbe Science Awards (RKSA) 2025. Acara yang mempertemukan ide penelitian dari berbagai periset Tanah Air ini diharapkan mampu menunjang pengembangan industri kesehatan Indonesia ke depan.

Presiden Direktur Kalbe Farma Irawati Setiady menegaskan bahwa sejak 2008, Kalbe telah berupaya secara konsisten untuk melaksanakan acara ini demi memperkuat riset nasional di bidang kesehatan. Pada tahun ini, RKSA mengusung tema “Kerja Sama Pentahelix dalam Menunjang Hilirisasi Penelitian”.

“RKSA sudah kami adakan sejak 2008 dan merupakan bentuk dukungan Kalbe untuk memperkuat riset nasional khususnya di bidang kesehatan yang dilakukan secara holistik,” kata Irawati saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dalam program ini, Kalbe bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) untuk menjaring ratusan judul penelitian dari periset berkewarganegaraan Indonesia.

Sedikitnya terdapat sekitar 420 judul penelitian yang telah dikurasi oleh dewan juri yang telah dibentuk dalam program ini. Dari 420 judul, RKSA hanya memberikan hibah terhadap tiga judul penelitian untuk melanjutkan penelitiannya.

Irawati menegaskan bahwa pihaknya cukup percaya diri ihwal potensi inovasi sains dan teknologi yang mampu dilahirkan oleh periset Tanah Air. Menurutnya, RKSA mampu menjadi jembatan antara industri kesehatan dan peneliti guna mempercepat hilirisasi.

Kalbe juga turut menggandeng BPOM dan Kementerian Kesehatan dalam program ini guna memastikan hilirisasi dari hasil riset berjalan optimal. Irawati memberikan contoh program serupa pada tahun sebelumnya, di mana Kalbe berupaya melakukanscaling updari hasil penelitian tersebut ke industri.

“Tujuannya agar penerapan riset memiliki hasil berupa produk dan jasa yang bermanfaat, baik secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Dalam program RKSA kali ini, Kalbe mendorong penelitian yang memanfaatkan penggunaan akal imitasi AI dengan harapan proses pengaplikasian hasil riset bisa menjadi lebih efisien.

Kerja sama Kalbe dengan Kemendiktisaintek juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem riset nasional sembari memastikan dampak dari penelitian yang dilakukan menjadi lebih luas bagi masyarakat Indonesia secara khusus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan inovasi seperti Bobibos (bahan bakar original buatan Indonesia, bos) sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian energi nasional. BRIN siap menelaah produk serta proses riset Bobibos guna memastikan validitas ilmiah dan potensi penerapan di lapangan.

Peneliti Bidang Sistem Penggerak Berkelanjutan, Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar BRIN, Hari Setyapraja mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum melakukan komunikasi langsung dengan pengembang Bobibos. Namun, institusi tersebut berencana menjalin kontak dalam waktu dekat untuk membahas inovasi yang viral dan diklaim menjadi bahan bakar alternatif nonfosil.

“Inovasi seperti ini sangat diperlukan. Dan menggembirakan karena ternyata inovasi tidak hanya muncul dari peneliti atau akademisi, tetapi juga dari masyarakat,” kata Hari kepada Republika.co.id, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan, setiap produk bahan bakar yang akan diedarkan secara luas harus melalui kajian menyeluruh. Pemerintah telah memiliki mekanisme perizinan edar, pengawasan distribusi, dan regulasi teknis yang menuntut jaminan mutu bagi konsumen.

Hari menjelaskan, keterlibatan BRIN bersifat ilmiah dan mendasar, khususnya dalam menilai kelayakan teknologi serta standar kualitas bahan bakar. Peran BRIN lebih pada tahapan riset dan inovasi, sedangkan izin edar dan komersialisasi berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Proses inovasi energi baru meliputi analisis ketersediaan bahan baku, teknologi konversi, dan kelayakan ekonomi. Dalam konteks Bobibos, bahan dasar jerami menjadi fokus karena limbah pertanian ini berpotensi dikembangkan menjadi bahan bakar. Jerami mengandung selulosa, hemiselulosa, lignin, dan glukosa yang memungkinkan diolah menjadi energi, dengan kandungan relatif seragam di berbagai wilayah.

BRIN mendorong pemanfaatan bahan non-edible agar tidak bersaing dengan pangan, termasuk jerami, tandan kosong kelapa sawit, kelapa, nyamplung, dan sorgum. Menurut Hari, munculnya inovasi seperti Bobibos menunjukkan semangat masyarakat dalam menciptakan solusi energi.

BRIN menekankan perlunya pendampingan lanjutan untuk verifikasi, validasi, dan asistensi teknoekonomis agar inovasi bisa dimanfaatkan secara luas. Peluncuran Bobibos oleh M. Ikhlas Thamrin bersama timnya di Kabupaten Bogor pada 2 November 2025 menjadi simbol kolaborasi antara inovator muda, pelaku usaha nasional, dan masyarakat daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat peningkatan signifikan terhadap dana riset hingga 3 kali lipat, lebh tepatnya 218 persen.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Stella Christie mengungkapkan, dana riset nasional tahun ini melonjak 218 persen dibandingkan periode sebelumnya, mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk memperkuat fondasi sains dan teknologi Indonesia.

“Dana riset tidak satu sen pun dipotong, bahkan bertambah 218 persen. Dan ini dibagikan bagi ribuan peneliti serta dosen yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Stella usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025) malam.

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menyinggung pentingnya penguatan riset di bidang pengelolaan air dan energi terbarukan, termasuk pemanfaatan limbah menjadi energi (waste-to-energy). Stella menjelaskan, Kemendikti Saintek telah mengembangkan dashboard nasional riset yang memetakan ribuan penelitian di berbagai bidang strategis.

“Di dashboard itu, kita bisa langsung lihat riset mengenai air, energi, limbah, atau ketahanan pangan dilakukan oleh siapa, di mana, dan dalam konteks apa. Data ini kita kumpulkan dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, keberadaan universitas di berbagai daerah membuat riset menjadi lebih kontekstual dengan kebutuhan lokal.

“Perguruan tinggi di pelosok adalah yang paling mengerti kondisi daerahnya—jenis airnya, tantangan lingkungan, dan solusi yang dibutuhkan. Karena itu, kebijakan pemerintah akan jauh lebih efisien jika berbasis pada riset dan data dari mereka,” jelasnya.

Dalam rapat kabinet, Presiden Prabowo juga memberi arahan agar Rp13 triliun dana negara dialihkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memperkuat program dana abadi pendidikan dan riset. Stella menyebut, Kemendikti Saintek akan segera melakukan pemetaan bersama LPDP agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

“Tindak lanjutnya, kami akan langsung memetakan bersama LPDP karena selama ini sudah bekerja sama erat. LPDP punya dana abadi yang diperuntukkan untuk pendidikan tinggi dan penelitian,” jelasnya.

Dia menegaskan, peningkatan dana riset 218 persen tahun ini sebagian besar juga berasal dari dukungan LPDP yang memperluas skema hibah penelitian dan beasiswa ilmiah.

“Dana LPDP tidak hanya untuk mahasiswa S1 atau S2, tapi juga untuk dosen dan peneliti agar bisa meningkatkan kompetensinya. Bahkan dana abadi riset di bawah LPDP sudah menyalurkan hasil pengembangannya (yield) langsung ke universitas melalui Kemendikti Saintek,” kata Stella.

Pemerintah kini memfokuskan arah riset nasional pada bidang-bidang strategis, termasuk ketahanan energi, pangan, dan teknologi inovatif. Menurut Stella, Kemendikti Saintek sedang menyusun peta kebutuhan riset nasional agar pendanaan bisa diarahkan sesuai prioritas negara.

“Misalnya kalau bidang teknologi masih kurang, kita bisa buat program beasiswa tambahan. Lalu di bidang energi atau pangan, risetnya harus ditingkatkan. Karena kita ingin sumber daya manusia unggul di bidang sains dan teknologi, tapi juga relevan dengan kebutuhan bangsa,” tandas Stella.