JAKARTA - Wacana revisi UU No 28/2014 tentang Hak Cipta kembali menjadi perhatian publik. Perdebatan yang selama ini berfokus pada tata kelola royalti musik kini berkembang lebih luas, termasuk potensi penerapan hak cipta terhadap karya jurnalistik dan karya kreatif lainnya. Beberapa pihak menyoroti masalah transparansi, tingginya biaya kepatuhan, dan potensi menghasilkan ketidakpastian baru.

Devi Syukri Azhari, akademisi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, menyoroti masalah meningkatnya biaya kepatuhan (compliance costs) bagi perusahaan, platform digital, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku industri kreatif .

“Pertama-tama, harus diakui bahwa niat di balik revisi UU Hak Cipta adalah sesuatu yang baik,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Kendati demikian, dalam praktik di lapangan, hak eksklusif berpotensi membatasi penyebaran dan modifikasi karya sehingga biaya untuk menggunakan riset, perangkat lunak, atau materi edukasi menjadi tinggi. Akibatnya, inovasi para pelaku ekonomi kreatif lokal bisa terhambat. ”Padahal, sektor ekonomi kreatif terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dengan besaran PDB Rp1.611 triliun pada tahun 2024 dan mempekerjakan lebih dari 27 juta orang pada tahun 2025,” jelasnya.

Sementara itu, dalam berbagai diskusi publik terkait royalti di bidang musik, para musisi naional menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola royalti, khususnya terkait transparansi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN berperan untuk menarik royalti dari pihak yang menggunakan lagu secara komersial, lalu berkoordinasi dengan LMK yang bertugas membagikan royalti kepada masing-masing musisi yang mereka naungi.

Dalam rilis kepada publik terkait pelantikan baru jajaran komisioner LMKN periode 2025-2028, kelompok penyanyi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) telah menyampaikan pernyataan publik dan meminta LMKN dan LMK untuk transparan terkait royalti musik. Penyanyi asal Yogyakarta, Kunto Aji, merupakan salah satu musisi yang menyuarakan perhatiannya mengenai hal ini.

Menurutnya, sebelum revisi UU Hak Cipta dilakukan, pemerintah dan DPR perlu memastikan mekanisme penghimpunan, pelaporan, audit, hingga distribusi royalti agar dapat dipahami dan dipercaya oleh seluruh pemegang hak, khususnya musisi pemilik karya. Sebagai konteks, sebelum usulan revisi UU Hak Cipta mencuat, telah terdapat beberapa regulasi terkait hak cipta di bidang musik.

Di antaranya PP No 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Permenhum No 27/2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 56/2021, dan Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu. Kendati bermaksud melindungi hak para pemilik karya, revisi UU Hak Cipta yang terburu-buru dan tidak melewati konsultasi publik yang menyeluruh berpotensi melahirkan ketidakjelasan baru.

Hany Mahfuzah dari Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), lembaga yang bergerak dalam pengelolaan hak reproduksi karya tulis, mengatakan, PRCI secara konsisten mendorong penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta, termasuk penulis, penerbit, akademisi, dan jurnalis. Menurutnya, perlindungan hak cipta merupakan bagian penting dari keberlanjutan ekosistem kreatif digital Indonesia.

Pada prinsipnya, lanjut Hany, revisi UU Hak Cipta merupakan momentum penting untuk memperkuat perlindungan terhadap seluruh kreator. Musisi berhak memperoleh royalti yang layak atas karya mereka.

”Di sisi lain, kami sepakat apabila jurnalis dan perusahaan media memperoleh kompensasi yang adil ketika karya jurnalistiknya dimanfaatkan secara komersial. Namun demikian, revisi regulasi tidak boleh melahirkan ketidakpastian hukum baru,” ujarnya.

Hingga kini, pemerintah masih terus mengumpulkan input dari para pemangku kepentingan meskipun draf revisi UU Hak Cipta belum dibuka untuk publik untuk kemudian didiskusikan dan diperdebatkan. Setidaknya, ada dua hal yang penting untuk ditilik dari revisi ini.

Pertama, apabila karya jurnalistik yang mengandung dimensi kepentingan publik yang tinggi menjadi objek pengelolaan hak ekonomi, bagaimana batasannya? Apakah seluruh artikel berita, hasil investigasi, foto jurnalistik, infografik, hingga cuplikan berita digital memiliki perlakuan yang sama?

Kedua, revisi UU Hak Cipta perlu menghindari lahirnya pasal-pasal yang berpotensi menjadi “pasal karet”. Rumusan yang terlalu luas berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi media, platform digital, pelaku usaha, institusi pendidikan, peneliti, maupun masyarakat yang memanfaatkan karya secara sah sesuai pengecualian dalam hukum hak cipta.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Senin (11/5/2026), mulai dari penundaan penerapan royalti tambang hingga tidak ada pemeriksaan ulang terhadap harta yang diungkapkan oleh peserta Tax Amnesty Jilid II.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada pagi hari ini.

1. Menteri Bahlil tunda penerapan royalti tambang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas dan perak untuk membangun formulasi yang lebih baik.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Danantara dan Pemda teken MoU percepat pembangunan PSEL di enam lokasi

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Purbaya pastikan pembayaran gaji KDMP tak menambah defisit APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap, di mana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Menteri Bahlil usulkan ASEAN bangun storage hub minyak di Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar Indonesia menjadi lokasi pembangunan storage hub cadangan minyak untuk negara-negara ASEAN.

“Kita akan membangun storage di mana saja, tetapi kemarin saya tawarkan untuk di Indonesia,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Menkeu Purbaya pastikan tak akan periksa ulang peserta tax amnesty

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan memeriksa ulang harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Pernyataannya itu untuk meluruskan informasi mengenai pemeriksaan terhadap peserta PPS yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Pada dasarnya, yang sudah tax amnesty tidak akan digali-gali yang sudah didaftarkan itu. Ke depan, mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Berkolaborasi dengan Raja Susu, Danone Specialized Nutrition Indonesia meluncurkan “Raja Susu Flagship Store didukung oleh Danone SN Indonesia” di gerai Raja Susu kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta, Kamis (24/4/2026).

Kehadiran flagship store itu bertujuan menghadirkan pengalaman belanja yang menyenangkan dan eksklusif bagi ibu. Toko ini juga mengusung konsep terbaru pengelompokan kategori produk untuk mempermudah navigasi belanja.

Raja Susu Flagship Store PIK 2 yang juga berkolaborasi dengan Nutrilon Royal, Bebelac, dan SGM, dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang nyaman dan unik melalui pengelompokan produk nutrisi anak secara lebih spesifik, khususnya rangkaian produk Danone SN Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Danone SN Indonesia Joris Bernard mengatakan bahwa kebutuhan orangtua terhadap akses produk dan layanan tepercaya terus meningkat.

Seiring peningkatan kebutuhan tersebut, lanjutnya, toko yang menyediakan berbagai kebutuhan ibu dan anak kini semakin relevan dan berkembang menjadi destinasi utama.

“Kehadiran toko yang tidak hanya nyaman, tetapi juga menghadirkan pengalaman berbelanja yang menyeluruh menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan konsumen,” ujar Joris dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (29/4/2026).

Lebih dari itu, lanjutnya, Danone SN Indonesia bersama Raja Susu berkomitmen hadir di setiap tahapan pertumbuhan anak untuk mendukung pemenuhan nutrisi yang tepat.

“Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Raja Susu Flagship Store PIK 2 sebagai solusi one-stop shopping untuk kebutuhan ibu dan anak dengan menggabungkan produk berkualitas dan pengalaman berbelanja yang lengkap,” lanjut Joris.

Sales Director Danone SN Indonesia Rizki Imam Ardhi menambahkan bahwa konsep flagship store dirancang untuk mempermudah navigasi belanja sekaligus memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi konsumen.

“Saat ini, orangtua tidak hanya mencari produk, tetapi juga pengalaman berbelanja yang nyaman dengan pilihan yang beragam. Dengan kehadiran flagship store, para ibu diharapkan bisa lebih mudah untuk mendapatkan produk susu pertumbuhan dengan kandungan nutrisi terbaik sesuai kebutuhan anak di setiap tahap usia,” ujar Rizki.

Perkuat akses dan layanan bagi konsumen

Owner Raja Susu Yohanes David Setiawan mengapresiasi kolaborasi tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan kemudahan akses bagi ibu dalam mendapatkan kebutuhan nutrisi anak.

Ia menyebut, Raja Susu yang telah hadir di lebih dari 150 cabang dikenal sebagai pusat susu dengan harga kompetitif serta layanan informatif, termasuk berbagai program, seperti Member Point.

“Kolaborasi tersebut menjadi langkah besar bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan kelengkapan produk unggulan bagi konsumen,” kata David.

Raja Susu Flagship Store didukung oleh Danone SN Indonesia juga menghadirkan berbagai fasilitas, seperti zona produk kehamilan dan menyusui hingga masa pertumbuhan anak, serta area bermain (kids corner) yang ramah anak. Area ini juga dilengkapi materi edukatif seputar nutrisi dan tumbuh kembang anak.

Konsep terbaru tersebut dirancang dengan suasana toko yang eksklusif dan menarik sekaligus memberikan kemudahan bagi ibu dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak.

“Ke depan, kami berharap dapat terus menghadirkan berbagai inisiatif dan inovasi untuk mempermudah akses ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terbaik bagi anak,” imbuh Rizki.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Masa keemasan gim battle royale fenomenal Fortnite tampaknya mulai meredup, memaksa raksasa pengembang Epic Games mengambil langkah drastis dengan memecat 1.000 karyawannya belum lama ini akibat penurunan tajam jumlah pemain aktif.

Menyusutnya antusiasme gamers yang telah terdeteksi sejak tahun 2025 kini menjadi pukulan telak bagi neraca keuangan perusahaan.

Melalui memo internal yang dibagikan kepada staf, CEO Epic Games, Tim Sweeney, secara terbuka mengakui kegagalan perusahaannya mempertahankan pesona gim andalan mereka di tengah pasar yang semakin sengit.

“Kami mengalami tantangan dalam menghadirkan keajaiban Fortnite yang konsisten di setiap musimnya," ungkap Sweeney dalam memonya.

Lebih lanjut, ia menjabarkan realitas pahit yang harus dihadapi perusahaan. "Hari ini kami memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan Epic. Saya minta maaf kita berada di titik ini lagi. Penurunan keterlibatan Fortnite yang dimulai pada 2025 berarti kami menghabiskan jauh lebih banyak daripada yang kami hasilkan, dan kami harus melakukan pemotongan besar untuk menjaga perusahaan tetap didanai."

Manuver efisiensi ini dirancang untuk menyelamatkan kas perusahaan hingga Rp8,5 triliun (setara dengan USD500 juta) yang berasal dari penekanan biaya kontrak, pemangkasan anggaran pemasaran, serta pembekuan posisi kosong.

Kondisi ini, menurut Sweeney, merupakan imbas dari "kondisi pasar yang paling ekstrem" semenjak perusahaan tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1991.

Ia juga secara tegas menampik rumor yang beredar dengan menyatakan bahwa pemecatan ini sama sekali tidak berkaitan dengan implementasi Kecerdasan Buatan (AI).

Tragedi ini tercatat sebagai pemangkasan besar kedua di tubuh Epic Games dalam tiga tahun terakhir. Sebelumnya, pada September 2023, perusahaan juga telah mem-PHK sekitar 830 pekerjanya, yang mewakili sekitar 16% dari total tenaga kerja saat itu.

Dari kacamata industri, analisis pasar menunjukkan bahwa krisis ini bukan murni kesalahan Epic Games semata.



Sektor video gim global tengah dihantam perlambatan ekonomi yang membuat konsumen lebih memilih menahan uangnya dan bertahan pada gim-gim lawas. Model live services games seperti Fortnite—yang menuntut pasokan konten segar secara terus-menerus untuk menjaga retensi pemain—kini mulai menunjukkan keretakan struktural.

Sebagai perbandingan, pada bulan September lalu, Electronic Arts (EA) juga merumahkan ratusan pekerjanya dan membatalkan proyek gim Titanfall yang tengah dikembangkan di unit Respawn Entertainment.

Divisi gaming milik raksasa Amazon juga tak luput dari badai pemangkasan pekerjaan pada akhir tahun lalu.

Sweeney menyoroti faktor makro ini dengan tajam. "Beberapa tantangan yang kami hadapi adalah tantangan di seluruh industri: pertumbuhan yang lebih lambat, pengeluaran yang lebih lemah, dan ekonomi biaya yang lebih ketat; konsol saat ini terjual lebih sedikit daripada generasi sebelumnya; dan gim bersaing untuk mendapatkan waktu melawan bentuk hiburan lain yang semakin menarik," paparnya.

Di sisi lain, tantangan internal juga membayangi Epic Games, termasuk fase awal kembalinya Fortnite ke perangkat mobile demi menjangkau miliaran ponsel pintar, serta efek domino dari "peluru" yang mereka terima saat melawan Apple sebagai pelopor industri.

Sebagai bentuk tanggung jawab, pekerja Epic Games yang terkena dampak PHK dipastikan akan menerima setidaknya empat bulan gaji pokok sebagai pesangon, serta perpanjangan perlindungan asuransi kesehatan yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak perusahaan.

Royal Key menjadi solusi masyarakat memiliki hunian dan aset investasi berkualitas tinggi dengan rasa aman dan kepercayaan jangka panjang

Tangerang, Banten (ANTARA) - Sinar Mas Land menargetkan pendapatan sebesar Rp3,6 triliun untuk penjualan 1.400 properti mulai dari hunian, apartemen dan lainnya yang disediakan dalam Program National Sales bertajuk Royal Key.

"Didukung momentum positif industri properti serta keberlanjutan insentif pemerintah seperti penurunan suku bunga dan perpanjangan PPN DTP hingga akhir 2026, kami optimistis Royal Key menjadi solusi bagi masyarakat untuk memiliki hunian dan aset investasi berkualitas tinggi dengan rasa aman dan kepercayaan jangka panjang," kata Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Sabtu.

Ia mengatakan program penjualan nasional Royal Key dimulai sejak 22 Januari hingga 31 Desember 2026 yang terbagi menjadi empat periode.

Nilai promo terbesar berlaku pada periode pertama dan akan berkurang secara bertahap di periode berikutnya.

Berbagai keuntungan ditawarkan dalam program Royal Key 2026 antara lain potongan harga hingga 26 persen, subsidi uang muka hingga 15 persen, free BPHTB, free biaya KPA, voucher furniture, hadiah konsumen, hingga voucher elektronik untuk periode tertentu.

Selain itu, tersedia tambahan promo khusus berupa ekstra diskon potongan harga satu persen untuk transaksi pada periode 22–31 Januari 2026.

Produk yang ditawarkan dalam produk Royal Key 2026 tersedia melalui skema hard cash maupun pembiayaan KPR/KPA/KPT Express. Program ini berkolaborasi dengan 22 bank rekanan.

Program penjualan nasional ini mencakup berbagai proyek unggulan Sinar Mas Land di sejumlah kota, antara lain BSD City dan Taman Banjar Wijaya di Tangerang, The Elements Apartment, Southgate Residence dan Aerium Apartment di Jakarta.

Kota Wisata, Legenda Wisata, dan Harvest City di Cibubur; Rancamaya dan Royal Tajur di Bogor; Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence di Surabaya; Grand City Balikpapan serta Nuvasa Bay Batam.

Herry Hendarta menambahkan di tengah kondisi pasar yang semakin selektif, masyarakat tidak lagi sekadar mencari properti, tetapi membutuhkan key access, akses yang memberi rasa percaya diri, kepastian, dan nilai jangka panjang. Royal Key 2026 dihadirkan sebagai simbol komitmen Sinar Mas Land dalam membuka akses tersebut.

"Melalui Royal Key, kami ingin memastikan bahwa konsumen mendapatkan akses istimewa terhadap portofolio properti premium Sinar Mas Land yang tersebar di berbagai lokasi strategis dengan pilihan harga yang rasional dan skema pembelian yang semakin mudah," ujarnya.

Program Royal Key diambil dari kata Royal yang merepresentasikan kualitas unggul serta nilai premium jangka panjang, sementara Key melambangkan akses untuk membuka peluang.

Royal Key menjadi solusi strategis untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian dan properti komersial yang siap huni, sebagai salah satu pilihan aset investasi jangka panjang bernilai tinggi.

Program ini menghadirkan beragam pilihan produk dengan harga variatif mulai dari Rp1,1 miliar, berlokasi di kawasan premium yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sinar Mas Land juga memberikan benefit tambahan bagi konsumen setia Sinar Mas Land yang tergabung sebagai member mendapatkan berbagai keuntungan tambahan seperti diskon eksklusif untuk anggota, ekstra diskon hingga 1,25 persen untuk pembelian berikutnya, insentif referral, serta manfaat yang dapat digabung dengan promo lain sesuai ketentuan.

"Selain itu, nasabah prioritas dan nasabah bank rekanan juga berkesempatan memperoleh ekstra diskon hingga 4 persen dengan menunjukkan kartu prioritas atau solitaire yang berlaku," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

NEW DELHI - Peluncuran Royal Enfield Bullet 250 2026:Para penggemar Royal Enfield, bersiaplah untuk pengalaman berkendara yang menggabungkan nostalgia dengan efisiensi modern.

Bullet 250 2026 akhirnya hadir, membawa desain klasik, pengendaraan yang nyaman, dan penghematan bahan bakar yang luar biasa ke segmen 250cc.

Motor ini bukan hanya soal penampilan—tetapi dirancang untuk kenyamanan, performa, dan keandalan.

Setiap detail telah disempurnakan untuk membuat perjalanan harian, perjalanan akhir pekan, dan petualangan di jalan raya sama-sama menyenangkan. Mari kita jelajahi apa yang membuat peluncuran ini istimewa.

Royal Enfield Bullet 250 tahun 2026 mempertahankan tampilan legendaris Royal Enfield. Tangki bahan bakarnya yang membulat, aksen krom, dan bentuk tetesan air mata klasik langsung menarik perhatian di jalan.

Sentuhan modern seperti lampu belakang LED dan panel instrumen yang disempurnakan melengkapi daya tarik klasiknya.

Motor ini secara sempurna menyeimbangkan nostalgia dengan gaya, menarik pengendara yang menghargai tradisi tanpa mengorbankan kenyamanan kontemporer. Motor ini akan menjadi pusat perhatian di mana pun ia berada.

Royal Enfield telah mengoptimalkan suspensi Bullet 250 untuk pengendaraan yang mulus. Garpu teleskopik depan dan peredam kejut ganda belakang menyerap guncangan dan permukaan yang tidak rata dengan mudah.

Jok dirancang untuk kenyamanan jarak jauh, dan posisi berkendara mengurangi kelelahan selama perjalanan panjang. Baik di lalu lintas kota maupun di jalan raya yang panjang, Bullet 250 meluncur dengan mulus, membuat setiap perjalanan lebih menyenangkan dan bebas stres.

Bullet 250 mengesankan dengan klaim konsumsi bahan bakar 48 kilometer per liter, ideal untuk pengendara yang memperhatikan efisiensi bahan bakar. Mesinnya telah disempurnakan untuk efisiensi tanpa mengorbankan performa.

Pengguna komuter mendapat manfaat dari lebih sedikit berhenti mengisi bahan bakar dan pengurangan biaya operasional, sementara pengendara akhir pekan dapat menikmati perjalanan yang lebih panjang tanpa khawatir tentang konsumsi bahan bakar. Kombinasi performa dan ekonomi ini memperkuat daya tariknya di segmen 250cc.

Sembari mempertahankan tampilan klasiknya, Bullet 250 hadir dengan peningkatan modern yang cermat.

Kluster instrumen digital-analog, port pengisian daya USB, dan pencahayaan LED yang lebih baik meningkatkan kenyamanan dan keselamatan. Fitur-fitur ini memberikan pengendara yang terbaik dari kedua dunia: pesona klasik dengan fungsionalitas modern.

Baik saat melintasi jalanan kota atau melaju di jalan raya, pembaruan ini membuat setiap perjalanan menjadi praktis dan menyenangkan.

Bullet 250 ditenagai oleh mesin satu silinder 250cc yang dirancang untuk keandalan dan akselerasi yang halus. Motor ini memberikan performa yang konsisten, respons gas yang responsif, dan tenaga puncak yang stabil untuk perjalanan di kota maupun di jalan raya.

Pengendara dapat mengandalkan keselamatan dengan rem cakram depan dan belakang, cengkeraman ban yang kuat, dan ABS opsional untuk kontrol yang lebih baik.

Sistem pengereman memastikan pengereman yang stabil bahkan di permukaan basah atau licin.

Fitur keselamatan ini membuat perjalanan di kota lebih aman dan perjalanan jarak jauh lebih nyaman. Royal Enfield memprioritaskan perlindungan pengendara tanpa mengurangi pengalaman berkendara klasik.

Royal Enfield Bullet 250 tahun 2026 menawarkan berbagai varian warna dan aksesori.

Finishing matte dan metalik, pelindung benturan opsional, tas samping, dan pilihan jok yang stylish memungkinkan pengendara untuk membuat motor mereka benar-benar personal.

Kustomisasi memastikan setiap pemilik dapat mencerminkan selera individu mereka sambil tetap mempertahankan identitas klasik Royal Enfield. Fleksibilitas ini membuat Bullet 250 menonjol bahkan di segmen yang ramai.

Terlepas dari desain dan fitur premiumnya, Bullet 250 dibanderol dengan harga yang kompetitif.

Dipadukan dengan biaya perawatan yang rendah dan efisiensi bahan bakar yang mengesankan, motor ini menjadi pilihan ideal bagi pembeli yang memperhatikan anggaran tetapi tidak ingin mengorbankan gaya atau keandalan.

Keseimbangan antara keterjangkauan, performa, dan estetika ini menjadikan Bullet 250 investasi cerdas bagi pengendara dari semua tipe.

Royal Enfield Bullet 250 2026 menghadirkan semua yang dibutuhkan: desain klasik, pengendaraan yang nyaman, mesin yang andal, efisiensi bahan bakar yang mengesankan, dan fitur-fitur modern yang cermat.

Motor ini sempurna untuk pengendara harian, penjelajah akhir pekan, dan penggemar Royal Enfield. Dengan gaya, kenyamanan, dan performa yang terbungkus dalam satu paket, Bullet 250 siap menjaga warisan Royal Enfield tetap hidup sekaligus menarik bagi generasi pengendara baru.

JAKARTA - Hari ketiga sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss pada 1-5 Desember 2025 menjadi peristiwa istimewa bagi Indonesia. Hal itu karena banyak negara dan kelompok regional negara mendukung proposal Indonesia untuk tata kelola royalti.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Dalam presentasi yang disampaikan, Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global dan bahwa isu ketimpangan tata kelola royalti lintas negara membutuhkan perhatian internasional yang serius.

Selain itu proposal Indonesia juga menyinggung dampak artificial intelligence terhadap produk media.

“Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta,” kata Arief Havas Oegroseno dalam Forum WIPO yang dihadiri 194 negara anggota, dikutip Kamis (4/12/2025).

Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Andry Indrady menegaskan bahwa usulan Indonesia bertujuan mendorong tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam ekosistem royalti digital. Menurut Andry, ada tiga pilar dalam proposal Indonesia.

“Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO. Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil. Ketiga Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara,” ungkapnya di sidang WIPO.

Setelah presentasi, sejumlah negara mendukung Proposal Indonesia untuk dibahas lebih lanjut; dukungan penuh disampaikan Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, Kazakhstan, Asia Pacific Group dan African Group.

Sementara itu negara negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) dan CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut positif dan siap berdialog lebih lanjut.

Atas dukungan tersebut Indonesia melalui Wakil Menteri luar negeri menyampaikan apresiasi dan rasa syukur “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Indonesia membuka ruang dialog dan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan baik negara maupun industri serta organisasi terkait antara lain berbagai komunitas musik global dalam pembahasan sesi SCCR berikutnya.

Di sela-sela sidang SCCR, delegasi Indonesia juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara antara lain, Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputy Director General WIPO, Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industri), Group B Country, Uni Europa dan CACEEC (Central Asian, Caucasus, and Eastern European Countries).

JAKARTA - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merampungkan verifikasi royalti digital sebesar Rp39,4 miliar untuk seluruh LMK pencipta. Dari total tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) menerima alokasi distribusi sebesar Rp36,9 miliar untuk dibagikan kepada para pencipta, publisher, dan pemegang hak cipta lainnya dalam kategori penyedia layanan digital periode Mei-September 2025.

Serah terima berlangsung di Ruang Rapat Puri Orchid, Gedung Puri Matari 1, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025). Distribusi tahap III ini dilakukan setelah proses verifikasiintensif sejak 12 hingga 28 November 2025. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pada alokasi distribusi yang sebelumnya diajukan WAMI.

Untuk periode Mei-Juli 2025, WAMI mengajukan distribusi sebesar Rp32.840.176.239 dan setelah verifikasi jumlahnya tetap Rp32.840.176.239. Sementara untuk periode Agustus-September 2025, pengajuan oleh WAMI sebesar Rp6.450.958.255 meningkat menjadi Rp6.613.937.628 setelah verifikasi. Dengan demikian, total pengajuan awal sebesar Rp39.291.134.494 berubah menjadi Rp39.454.133.867 setelah verifikasi.

Ketua LMKN Pencipta Andi Mulhanan Tombolotutu menjelaskan, perbedaan tersebut muncul karena LMKN menetapkan rasio biaya operasional 12 persen untuk periodeAgustus–September 2025, lebih rendah dari perhitungan sebelumnya.

“Selisih sebesar Rp162.979.373 sepenuhnya menjadi hak pencipta dan pemegang hak cipta. Kami memastikan koreksi ini sesuai dengan ketentuan dan berpihak kepada para kreator,” kata Andi Mulhanan.

Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait Marcell Siahaan mengatakan, revisi data oleh WAMI dilakukan dengan cepat dan transparan. “WAMI telah menyesuaikan proposal distribusinya sesuai hasil verifikasi dan seluruh data pendukung, mulai dari daftar anggota, rincian distribusi, hingga flowchart formula perhitungan, telah diserahkan dalam format Excel dan CSV. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pencipta,” kata Marcell.

Komponen distribusi yang dapat dikelola oleh WAMI terdiri dari royalti pencipta sebesar Rp9.855.461.382, royalty publisher Rp14.803.505.145, dan royalti overseas Rp12.339.851.485, dengan total Rp36.998.818.013 kepada 5.440 anggota WAMI.

Sementara itu, royalti lokal non-anggota WAMI turut disiapkan untuk LMK lain, yaitu KCI sebesar Rp1.411.166.078 untuk 1.647 anggota, RAI Rp942.150.887 untuk 236 anggota, eks LMK PELARI Rp100.371.440 untuk120 anggota, TRI Rp987.028 untuk 2 anggota, COMP Rp515.313 untuk 4 anggota, dan YPPHN Rp105.109 untuk 2 anggota. Total royalti non-anggota ini mencapai Rp2.455.295.855 untuk 2.011 anggota, termasuk lebih dari 5.000 pencipta lokal WAMI yang tahun ini tercatat akan menerima royalti digital.

LMK WAMI diberikan waktu tujuh hari kerja sejak penandatanganan berita acara untuk menyampaikan laporan hasil distribusi kepada LMKN. Adapun pending matters seperti unclaimed royalti akan diverifikasi pada tahap berikutnya.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan Indonesian Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment kepada World Intellectual Property Organization (WIPO). Pengajuan proposal ini sebagai langkah strategis memperjuangkan keadilan dalam tata kelola royalti digital global.

Proposal ini akan disampaikan dan dibahas dalam pertemuan Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) World Intellectual Property Organization (WIPO) yang dilaksanakan mulai hari ini, 1-5 Desember 2025 di Jenewa, Swiss. Sidang ini diikuti 194 Negara anggota WIPO.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia yang kini bernilai lebih dari USD 2,3 triliun per tahun, dengan lebih dari 67 persen pasar musik global didominasi oleh layanan streaming. Namun, pertumbuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan kreator karena sebagian besar nilai ekonomi digital justru belum dirasakan secara adil kepada para pencipta.

Pertemuan ini dipimpin langsung Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Arief Havas Oegroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar. Selain itu Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Andry Indradi mengikuti sidang dan memperkaya konten tentang usulan Indonesia terkait royalti musik dan media.

Pada awalnya, Inisiatif ini digagas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sejak Mei 2025 dan mulai bergulir di sidang SCCR WIPO, Desember ini. Di sela-sela sidang Indonesia bertemu secara bilateral dengan kelompok kelompok regional GRULAC (Amerika Latin dan Karibia), Jepang dan Amerika Serikat.

“Seringkali, pencipta hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan yang dihasilkan oleh karya mereka sendiri. Realitas ini tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi, ini adalah persoalan keadilan, kewajaran, dan pengakuan moral. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan pembaruan komitmen dan tindakan bersama,” tegas Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno selaku pemimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan SCCR, dikutip Senin (1/12/2025).

Menurutnya, pengajuan proposal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memperjuangkan pelindungan hak ekonomi kreator di tingkat global, bukan hanya di dalam negeri. Dia juga memandang pengajuan instrumen internasional yang mengikat ini berangkat dari ketimpangan struktural yang kian melebar dalam ekosistem royalti digital dunia.

Setiap tahun, UNESCO dan Bank Dunia memperkirakan USD55,5 miliar royalti musik dan audiovisual menguap, tidak pernah terkumpul, tidak pernah dicatat, dan tidak pernah diterima penciptanya.

“Sistem royalti yang adil dan berkeadilan harus menjunjung tinggi martabat seluruh pencipta, tanpa memandang wilayah geografis maupun ukuran pasar. Keadilan pada gilirannya menuntut adanya transparansi, agar para pencipta dapat memahami bagaimana royalti mereka dihitung, didistribusikan, dan dilaporkan,” ujar Havas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang merupakan inisiator proposal ini menambahkan bahwa ketimpangan yang ada tidak terlepas dari kuatnya dominasi platform digital global dalam menentukan nilai ekonomi karya. Platform menguasai algoritma rekomendasi, model lisensi, standar metadata, hingga sistem pelaporan pendapatan.

Pemerintah Indonesia mengidentifikasi empat persoalan struktural utama, yaitu metadata yang terfragmentasi, ketergantungan pada model pembagian royalti yang tidak adil, perbedaan penilaian royalti antarnegara, serta tata kelola distribusi yang tidak transparan.

“Dalam ekosistem digital, siapa yang menguasai data, dialah yang menguasai nilai. Inilah akar persoalan royalti global saat ini,” jelas Supratman.

Menjawab persoalan tersebut, Indonesia menawarkan arsitektur baru tata kelola royalti global yang konkret, operasional, dan teknis melalui tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi standardisasi metadata fonogram dan audiovisual secara global, kewajiban transparansi lisensi, penggunaan, dan distribusi royalti lintas negara, serta pembentukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas global melalui audit internasional.

Ketiga pilar ini dirancang untuk memastikan tidak ada lagi karya yang “hilang” dari sistem serta menjamin setiap pemanfaatan karya tercatat secara akurat dan bernilai ekonomi yang jelas.

Agar seluruh mekanisme tersebut berjalan efektif, Indonesia menegaskan bahwa instrumen yang digunakan perlu bersifat mengikat. Pendekatan soft law dinilai tidak cukup untuk menghadapi ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan platform digital raksasa. Instrumen mengikat diperlukan untuk menjamin konsistensi lintas negara sekaligus memperkuat posisi hukum negara berkembang dalam memperjuangkan hak ekonominya.

“Tanpa kewajiban hukum dan sanksi yang tegas, transparansi hanya akan menjadi komitmen moral yang tidak memiliki daya paksa,” kata Supratman.

Keberhasilan proposal ini diyakini akan memberikan dampak langsung dan signifikan bagi seluruh kreator dunia termasuk Indonesia. Kreator akan memperoleh akses atas data pemutaran karya secara global, mengetahui negara dengan tingkat konsumsi tertinggi, memahami nilai ekonomi yang sebenarnya dari setiap pemanfaatan karya, serta menerima royalti yang selama ini tidak terdistribusikan secara optimal.

Nilai ekonomi musik dan audiovisual Indonesia bahkan berpotensi meningkat hingga triliunan rupiah per tahun seiring terbukanya akses data global yang selama ini tertutup.

Oleh sebab itu, Menteri Hukum meminta dukungan untuk keberhasilan proposal ini khususnya dari para kreator Indonesia. Ia juga mengajak seluruh kreator untuk secara aktif melindungi kekayaan intelektual melalui pencatatan hak cipta agar hak ekonomi dapat diperjuangkan secara optimal.

Melalui inisiatif global ini, Indonesia ingin memastikan setiap karya anak bangsa yang dikonsumsi di berbagai belahan dunia memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi penciptanya.

“Tetaplah berkarya dan percayalah bahwa negara sedang memperjuangkan hak Anda, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di hadapan dunia,” tandasnya.

PARA pengusaha tambang mineral dan batu bara bersiap-siap menghadapi pungutan baru. Setelah lama mengemuka sebagai wacana, pemerintah segera mengenakan pungutan ekspor atau bea keluar terhadap produk pertambangan menjelang akhir tahun ini.

Emas, yang harganya tengah menjulang, menjadi komoditas tambang pertama yang terkena pungutan bea ekspor untuk mengisi pundi-pundi penerimaan negara. Rencana mengenakan bea keluar ekspor emas mengemuka ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menggodok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026.

Dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan pada Senin, 7 Juli 2025, Komisi XI DPR menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap emas dan batu bara. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara.

Hingga saat ini, hanya produk mineral jenis emas mentah dalam bentuk dore bullion yang dikenai bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024. Aturan itu belum berlaku untuk emas batangan dan perhiasan. Sedangkan batu bara tidak lagi dikenai bea keluar sejak 2006 dan hanya dikenai royalti sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam rapat dengan pemerintah, DPR menyepakati nilai tarif bea keluar akan diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kementerian Keuangan.

Kepingan emas Antam di Butik Emas Logam Mulia Antam di Pulogadung, Jakarta, 15 April 2025. Tempo/M. Taufan Rengganis

Namun tak hanya emas dan batu bara. Pemerintah ada kemungkinan menyasar komoditas lain. Dalam laporan berjudul "Indonesia Commodity and Mining Export Levies: Gold imminent, who's impacted and what's next?", JP Morgan Indonesia memperkirakan komoditas turunan nikel, seperti nickel pig iron (NPI), ferronickel (FeNi), dan mixed hydroxide precipitate (MHP), akan terkena bea keluar.

Laporan itu menyatakan Indonesia memiliki tiga komoditas yang berkontribusi besar terhadap perdagangan luar negeri, yaitu minyak sawit mentah, nikel, dan batu bara. Setelah memungut bea ekspor minyak sawit mentah, kata JP Morgan, komoditas berikutnya yang akan dipungut adalah nikel dan batu bara.

Pungutan ekspor untuk batu bara dan nikel telah dibahas beberapa kali sebelumnya, tapi implementasinya belum terwujud. "Kami berpendapat ada risiko yang lebih tinggi untuk mengenakan pungutan terhadap produk perantara nikel dibanding batu bara. Hal ini karena perantara tersebut dapat diolah lebih lanjut menjadi produk hilir, seperti baja tahan karat, nikel sulfat, dan nikel olahan, sementara permintaan domestik untuk batu bara relatif kecil terhadap total produksi," demikian pernyataan JP Morgan dalam laporan seri Asia Pacific Equity Research yang terbit pada 18 November 2025.

Mengapa pemerintah malah agresif memulung bea keluar berbagai komoditas?

Dalam rapat dengan DPR membahas bea keluar batu bara, bea keluar emas, serta cukai minuman berpemanis dalam kemasan pada 17 November 2025, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, memperdalam penghiliran, memperkuat pendapatan negara, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk tahu mengapa pemerintah memungut bea keluar berbagai komoditas, jurnalis Tempo, Han Revanda Putra, menjelaskan dalam artikel "Buat Apa Pemerintah Menerapkan Bea Keluar Ekspor Tambang" dan "Dampak Pengenaan Bea Keluar Ekspor Barang Tambang". ●

ICE BSD - Tangerang bukan sekadar panggung bagi kemewahan roda empat yang angkuh. Di tengah hiruk-pikuk Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar di ICE BSD City, terselip pemberontakan kecil dari sembilan merek roda dua yang menolak sekadar menjadi pelengkap.

Dari gahar mesin Italia hingga senyap mematikan motor listrik, aspal ICE BSD City menantang nyali pengunjung untuk tak sekadar menonton, melainkan memutar selongsong gas dan merasakan sensasi berkendara yang nyata.

Perhelatan yang berlangsung sejak 21 hingga 30 November 2025 ini sejatinya adalah pesta akhir tahun bagi industri otomotif.

Meski didominasi oleh lebih dari 80 merek kendaraan, kehadiran segmen roda dua memberikan warna tersendiri dalam peta persaingan mobilitas.

Ini bukan sekadar pameran, melainkan arena pembuktian performa bagi Aprilia, DIBAO, Indomobil E-Motor, Moto Guzzi, Polytron, Piaggio, Royal Enfield, Scomadi, dan sang ikon skuter, Vespa.

Anton Kumonty, Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara GJAW, menegaskan bahwa pameran ini adalah tentang pengalaman empiris, bukan sekadar visual.

"Kami mengundang para pengunjung untuk datang ke GJAW 2025 dan menikmati secara langsung sensasi mencoba kendaraan impian di area test ride. Ini adalah kesempatan terbaik untuk merasakan performa, teknologi, dan kenyamanan kendaraan terbaru sebelum menentukan pilihan," ujar Anton.

Pergeseran Gaya Hidup dan Elektrifikasi

Kehadiran merek-merek ini mengindikasikan pergeseran strategi pasar yang menarik. GJAW yang lazimnya menjadi lumbung penjualan mobil akhir tahun, kini dibidik sebagai etalase gaya hidup bagi pengendara motor premium dan early adopter kendaraan listrik.

Di segmen gaya hidup dan petualangan, Aprilia menurunkan unit Tuareg, sinyal kuat bahwa pasar motor petualang kelas menengah masih sangat seksi di mata konsumen Indonesia.

Sementara itu, Royal Enfield mencoba mempertahankan dominasinya di segmen klasik dengan menghadirkan Shotgun 650 dan Classic 350. Scomadi, pemain niche skuter Inggris, tak mau kalah dengan menyodorkan Technica 200i Adventure, menantang Vespa yang tetap setia dengan pesona Primavera-nya. Tak ketinggalan, Moto Guzzi membawa seri Moto Guzzi 7 untuk para penikmat mesin V-twin transversal yang eksentrik.

Namun, sorotan tajam justru tertuju pada gempuran motor listrik. Polytron tampil agresif dengan FOX 200 dan FOX 350, mencoba membuktikan bahwa motor listrik lokal mampu bersaing secara performa, bukan hanya harga.

Indomobil E-Motor bahkan menurunkan tiga amunisi sekaligus: Tyranno EV, Sprinto, dan Adora EV. Di sisi lain, DIBAO memperkenalkan Dolpin dan Nitros.

Banyaknya varian listrik di area test ride ini menjadi indikator bahwa pasar roda dua sedang dalam fase transisi serius. Para pabrikan tak lagi sekadar menjual janji hemat energi, tetapi menuntut konsumen merasakan torsi instan yang menjadi karakter utama motor listrik.

Syarat dan Harga Tiket

Bagi pengunjung yang ingin menjajal deretan kuda besi tersebut, prosedurnya dirancang ketat demi keamanan.

Pengunjung wajib melakukan registrasi data diri, menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM C) yang masih aktif, serta mengenakan perlengkapan berkendara lengkap. Kedisiplinan menjaga batas kecepatan dan mematuhi arahan petugas di area uji coba menjadi harga mati yang tak bisa ditawar.

Untuk menikmati seluruh sajian otomotif ini, panitia mematok harga tiket yang variatif namun tetap terjangkau.

Pembelian secara daring (online) dibanderol Rp 35.000 untuk hari kerja (weekdays) dan Rp 70.000 untuk akhir pekan (weekend). Sementara bagi pengunjung yang membeli tiket di lokasi (on the spot), harga dipatok sedikit lebih tinggi, yakni Rp 50.000 untuk hari kerja dan Rp 80.000 untuk akhir pekan.

GJAW 2025 membuktikan bahwa panggung otomotif bukan melulu soal mobil. Di lintasan uji coba, motor-motor ini siap membuktikan siapa yang paling layak dipinang untuk menemani mobilitastahundepan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Minimarket dapat menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Misalnya saja Alfamart yang sudah akrab ditelinga masyarakat Indonesia. Jaringan minimarket tersebut yang tersebar di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri.

Masyarakat pun kini dapat menjadi bisnis waralaba tersebut. Ada tiga jenis kerja sama franchise Alfamart sebagaimana dilansir situs resmi perusahaan.

1. Franchise Gerai Baru

Kerja sama ini dilakukan dengan membuka Alfamart baru yang berasal dari usulan lokasi oleh calon franchise Alfamart. Adapun tahap-tahap dalam membuka franchise Alfamart baru, mulai dari:

- Presentasi awal

- Evaluasi lokasi dan persetujuan

- Presentasi proposal

- Perjanjian kerja sama

- Pembukaan toko

Pihak Alfamart juga menyediakan pilihan tipe rak yang disesuaikan dengan besaran modal dan ukuran bangunan yang dimiliki oleh calon franchise.

- Tipe gerai 9 rak (30 m2): Rp300 jt

- Tipe gerai 18 rak (60 m2): Rp350 jt

- Tipe gerai 36 rak (80 m2): Rp450 jt

- Tipe gerai 45 rak (100 m2): Rp500 jt

Modal tersebut sudah mencakup:

- Franchise Fee sebesar Rp45 juta untuk 5 tahun

- Instalasi listrik

- Peralatan gerai dan air conditioner

- Cash register dan sistem informasi ritel

- Shop sign dan pole sign

- Perizinan gerai

- Promosi dan persiapan pembukaan gerai

Perlu diketahui, nilai estimasi investasi tersebut di luar investasi properti dan dapat berubah sesuai kondisi pada saat proses pembukaan gerai.

2. Franchise Gerai Baru - Konversi

Kerja sama ini menawarkan franchise kepada pemilik toko minimarket lokal atau kelontong yang ingin mengembangkan usahanya lebih besar. Alfamart memberikan dua hal kemudahan bagi para pemilik toko yang mengambil program ini, yaitu:

- Pengakuan barang dagangan milik toko minimarket lokal atau kelontong sebagai barang dagangan untuk stok pembukaan gerai franchise Alfamart

- Rak milik toko minimarket lokal atau kelontong dapat digunakan dan diakui sebagai pengurangan biaya investasi (kriteria rak harus sesuai dengan standar rak gerai Alfamart)

Adapun sejumlah tahapan dalam kerja sama ini, yakni dimulai dari:

- Presentasi awal

- Stock opname 1

- Perjanjian kerja sama

- Stock opname 2

- Pembukaan toko konversi

3. Franchise Gerai Take Over

Kerja sama yang terakhir adalah dengan membeli gerai Alfamart yang sudah beroperasi dengan harga "paket" yang telah ditentukan. Besaran modal untuk jenis franchise gerai take over bervariasi mulai dari Rp 800 juta.

Besarnya modal tersebut sudah mencakup:

- Franchise fee sebesar Rp 45 juta untuk 5 tahun

- Sewa lokasi untuk 5 tahun

- Peralatan gerai dan air conditioner (AC)

- Cash register dan sistem informasi ritel

- Shop sign dan pole sign

- Perjanjian gerai

- Goodwill

Adapun tahapan-tahapan dalam kerja sama franchise gerai take over, yaitu:

- Presentasi awal

- Kesepakatan pembelian

- Pemindahan perizinan

- Perjanjian kerja sama

- Take over (mengambil alih)

Biaya Royalti Alfamart

Bagi mitra yang membuka gerai Alfamart akan dikenakan royalti. biaya ini dihitung secara progresif dari penjualan bersih gerai yang bersangkutan dan belum termasuk pajak.

- Penjualan bersih Rp 0 sampai Rp 150.000.000: royalti 0%

- Penjualan bersih Rp 150.000.001 sampai Rp 175.000.000: royalti 1%

- Penjualan bersih Rp 175.000.001 sampai Rp 200.000.000: royalti 2%

- Penjualan bersih Rp 200.000.001 sampai Rp 250.000.000: royalti 3%

- Penjualan bersih Rp 250.000.001 ke atas: royalti 4%

Syarat Membuka Gerai Alfamart

Siapapun bisa membuka gerai Alfamart lewat kerja sama waralaba. Tapi, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

1. Memiliki minat di industri minimarket

2. Warga Negara Indonesia dengan Badan Usaha (CV, PT, Koperasi, dan Yayasan)

3. Sudah atau akan memiliki lokasi tempat usaha dengan luas area sales minimal 100 m2 (diluar gudang dan ruang administrasi). Total keseluruhan lahan ± 150 m2 s.d. 250 m2.

4. Memenuhi persyaratan perizinan seperti Izin Tetangga, Izin Domisili, SIUP, TDP/NIB, NPWP, NPPKP, STPW, IUTM (berbeda-beda setiap daerah).

5. Bersedia mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku di Alfamart.

Demikian syarat dan modal yang dibutuhkan untuk membuka gerai Alfamart dengan berbagai model franchise.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]