Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut uang negara saat ini hanya tersisa Rp120 triliun.

Purbaya menegaskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada pada level yang memadai.

“Nggak usah takut soal APBN, masih cukup. Uang kita masih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Terkait uang senilai Rp120 triliun, dana yang dimaksud merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang biasa diparkir di Bank Indonesia (BI).

Menkeu menyatakan dana Rp120 triliun tersebut merupakan bagian dari total SAL yang mencapai Rp420 triliun.

Sementara Rp300 triliun sisanya digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan sebagai modal mengakselerasi aktivitas perekonomian. Injeksi dana ini bertujuan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi perbankan.

Pemerintah mulanya menempatkan dana SAL senilai Rp200 triliun, yang kemudian disusul tambahan Rp100 triliun. Tambahan dana ini dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Namun, Purbaya menegaskan, penempatan dana tersebut bersifat deposito on call, yang bisa diambil oleh pemerintah ketika dibutuhkan.

“Dulu biasanya ditaruh di BI, sekarang harusnya masuk ke ekonomi. Itu yang menunjang pertumbuhan ekonomi selama beberapa bulan terakhir. Tapi uangnya nggak habis, masih deposito saya. Itu langkah yang pintar (smart move) sebetulnya,” tuturnya.

Sedangkan dari sisi APBN, hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen (year-on-year/yoy). Lonjakan ini utamanya ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen (yoy).

Sementara belanja pemerintah tumbuh 31,4 persen (yoy) dan defisit APBN terjaga pada level 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menkeu memastikan APBN tetap solid dan mampu menjadi peredam gejolak (shock absorber) di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp300 triliun di perbankan bekerja menggerakkan perekonomian dengan mekanisme invisible hand atau tangan tak terlihat.

Artinya, injeksi dana pemerintah itu mendorong perbankan mengoptimalkan fungsi intermediasi mereka sehingga aktivitas perekonomian dapat terakselerasi.

“Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Purbaya menyebut kebijakan itu tidak menargetkan program prioritas pemerintah sebagai fokus utama penyaluran dana.

Dia membebaskan perbankan memilih target pembiayaan yang bisa menggerakkan perekonomian.

“Nggak selalu program prioritas. Saya sebetulnya nggak peduli di mana mereka taruh (dana), secara teoretis ya. Tapi, begitu taruh di situ, dia (dana) akan menyebar ke sistem perekonomian karena banknya dipaksa oleh invisible hand,” jelas Menkeu.

“Jadi, strategi kita di belakang seperti itu, mengaktifkan invisible hand,” tuturnya.

Pemerintah sebelumnya sudah menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun di perbankan. Dengan tambahan terbaru Rp100 triliun, total penempatan dana SAL kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Purbaya menjelaskan, tambahan SAL itu diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Negara (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

Penambahan dana tersebut dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Kebijakan itu juga menjadi respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil (yield) obligasi yang mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sektor perbankan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) bisa dialokasikan sebagai cadangan untuk mencegah pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dari sisi APBN, sebenarnya SAL sedang dibutuhkan untuk cadangan pelebaran defisit, khususnya dari subsidi energi,” kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bila harga minyak berada pada level 90–110 dolar AS per barel, APBN membutuhkan tambahan Rp126 triliun untuk menambal subsidi energi.

“Pemerintah bisa ambil dari SAL, dibanding lakukan efisiensi anggaran yang esensial. Kalau SAL-nya sudah jadi kredit dan berputar kan ada ketidakcocokan jika pemerintah membutuhkan tambahan anggaran,” tambahnya.

Sementara itu, dia menilai tambahan suntikan SAL senilai Rp100 triliun kepada perbankan belum menyasar akar permasalahan secara tepat sasaran.

Menurutnya, masalah pada sisi kredit terletak pada rendahnya permintaan, alih-alih likuiditas perbankan.

Per Januari 2026, fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) perbankan masih Rp2.506,47 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia. Artinya, kata dia, angka kredit menganggur masih tinggi.

Sedangkan pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada periode yang sama terkontraksi 0,5 persen. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pun tumbuh di bawah pertumbuhan kredit umum sekitar 5,5 persen.

“Ada kekhawatiran tambahan suntikan SAL meningkatkan jumlah kredit menganggur Bank Himbara. Sementara kalau dipaksa masuk ke program seperti kredit untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berujung ke penurunan kualitas kredit,” tuturnya.

Sebagai catatan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa kembali menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan. Penambahan dana ini dilakukan seminggu sebelum Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat tambahan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp100 triliun ke perbankan menjadi langkah yang relevan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Yusuf, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, menjelaskan keputusan injeksi dana ini membantu melonggarkan likuiditas secara jangka pendek.

Terlebih, momentum kebijakan ini berdekatan dengan Lebaran yang aktivitas perekonomian serta kebutuhan uang tunainya cenderung lebih tinggi.

"Jadi, dari sisi stabilitas sistem keuangan, ini langkah yang cukup relevan untuk memastikan tidak ada tekanan likuiditas dan transaksi tetap lancar," ujar Yusuf.

Namun, dia menggarisbawahi, tambahan injeksi dana ini tidak secara otomatis mendorong permintaan dan konsumsi.

Pasalnya, penempatan SAL itu masih melalui sistem perbankan, yang berarti penyalurannya bergantung pada respons bank.

Menurut Yusuf, bank biasanya cenderung menempatkan dana tambahan ini ke instrumen yang aman seperti Surat Berharga Negara (SBN), alih-alih langsung menyalurkannya sebagai kredit konsumsi atau usaha.

"Jadi, dampaknya ke konsumsi lebih bersifat tidak langsung. Ia bisa membantu menjaga kondisi likuiditas tetap longgar, suku bunga tidak naik, dan kepercayaan pasar tetap terjaga. Tapi, dorongan ke permintaan rumah tangga tetap lebih ditentukan oleh faktor lain," kata dia.

Yusuf mengatakan konsumsi masyarakat lebih banyak ditentukan oleh pendapatan masyarakat, bantuan sosial, atau belanja pemerintah yang langsung masuk ke masyarakat.

Dengan demikian, tambahan SAL senilai Rp100 triliun itu lebih kuat sebagai instrumen stabilisasi daripada stimulus konsumsi.

"Kalau tujuannya benar-benar ingin mendorong permintaan, instrumen yang lebih langsung seperti bansos atau insentif konsumsi biasanya jauh lebih efektif karena efeknya langsung terasa di masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan. Penambahan dana ini dilakukan seminggu sebelum Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sebanyak 21 ribu kendaraan kekurangan saldo di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah saat arus mudik lalu. Hal ini memicu antrean lantaran pengemudi membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi saldo lebih dulu.

Dalam keterangannnya, pengelola tol, PT Jasa Marga (persero), jumlah ini tercatat dalam periode H-10 sampai H+1 libur Hari Raya Idulfitri 1447H/2026 atau pada periode 11-22 Maret 2026.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan jumlah tersebut merupakan 4,9 persen dari total 442 ribu kendaraan yang melakukan transaksi di GT Kalikangkung pada periode yang sama.

"Dengan saldo e-toll kurang yang berdampak pada tingginya aktivitas top up di gerbang tol, maka akan mengakibatkan waktu penundaan yang cukup signifikan dan mengakibatkan antrean di gerbang tol," kata Rivan dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3).

Kondisi serupa berpotensi kembali terjadi pada arus balik, khususnya di GT Cikampek Utama. Rivan mengimbau pengguna jalan untuk memastikan saldo uang elektronik cukup sebelum memasuki jalan tol guna menghindari antrean kendaraan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas.

"Siapkan saldo e-toll cukup bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus, khususnya dari arah Trans Jawa menuju Jakarta," kata Rivan.

Untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta, pengguna jalan kendaraan Golongan I diimbau menyiapkan saldo e-toll minimal sebesar Rp500.000. Sementara itu, bagi pengguna jalan dari Surabaya menuju Jakarta, disarankan menyiapkan saldo minimal sebesar Rp1.000.000.

Jika proses pengisian ulang atau top up di gerbang tol terjadi pada ribuan kendaraan yang melintas di GT Cikampek Utama tentu akan merugikan pengguna jalan, karena waktu perjalanan terbuang hanya untuk menunggu proses top up. 

Rivan juga kembali mengingatkan kepada pengguna jalan, khususnya yang melakukan perjalanan di Jalan Tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup (tarif berdasarkan jarak), bahwa kartu e-toll yang digunakan saat tap in wajib sama dengan yang digunakan saat tap out.

"Dengan demikian, pengguna jalan tidak dapat menggunakan kartu milik pengguna lain apabila saldo tidak mencukupi," kata Rivan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mencatat 21.000 kendaraan kekurangan saldo uang elektronik (e-toll) di Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sepanjang mudik Lebaran 2026.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menjelaskan jumlah itu mencakup 4,9% dari total 442.000 kendaraan yang bertransaksi di GT Kalikangkung pada H-10 hingga H+1 Idulfitri 1447H atau 11—22 Maret 2026.

“Dengan saldo e-toll kurang yang berdampak pada tingginya aktivitas top up di gerbang tol, maka akan mengakibatkan waktu penundaan yang cukup signifikan dan mengakibatkan antrean di gerbang tol,” ujar Rivan, Selasa (24/3/2026).

Menghadapi arus balik, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kecukupan saldo sebelum memasuki tol, khususnya di titik krusial seperti GT Cikampek Utama.

Untuk perjalanan menerus di Tol Trans Jawa menuju Jakarta, pengguna jalan kendaraan Golongan I dari arah Semarang diimbau menyiapkan saldo minimal Rp500.000. Sementara itu, bagi pemudik dari arah Surabaya menuju Jakarta, disarankan menyiapkan saldo minimal sebesar Rp1.000.000.

Rivan juga mengingatkan kembali ketentuan sistem transaksi tertutup di mana kartu yang digunakan saat masuk (tap in) wajib sama dengan yang digunakan saat keluar (tap out). Hal ini berarti pengguna jalan tidak dapat meminjam kartu milik orang lain jika saldo miliknya tidak mencukupi di pintu keluar.

“Untuk kemudahan transaksi, pengguna jalan dapat melakukan pengisian saldo e-toll melalui berbagai kanal, antara lain aplikasi Travoy, layanan mobile banking, gerai ritel, maupun fasilitas top up di rest area,” tambahnya.

Sementara itu, Jasa Marga mendukung penuh pemberlakuan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way secara nasional yang dimulai hari ini.

Rekayasa tersebut diterapkan mulai dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang–Semarang hingga KM 70 Jalan Tol Jakarta–Cikampek. Langkah tersebut dilakukan atas diskresi Kepolisian.

Rivan menyampaikan bahwa pemberlakuan one way nasional didasarkan pada data volume kendaraan yang meningkat tajam dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta, serta hasil pantauan visual CCTV di lapangan.

“Pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way nasional ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan dan memperlancar arus balik,” ucapnya.

Sebelum skala nasional diterapkan, Jasa Marga dan Kepolisian telah melakukan rekayasa secara bertahap sejak Senin (23/3/2026). Dimulai dari one way lokal di KM 263 Tol Pejagan–Pemalang hingga KM 70 GT Cikampek Utama, yang kemudian diperluas hingga KM 390 Ruas Tol Batang–Semarang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna jalan tol yang bersiap menghadapi arus balik Lebaran 2026 perlu memastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum melakukan perjalanan. Kartu seperti e-money, Brizzi, TapCash, dan Flazz menjadi alat pembayaran utama di gerbang tol, sehingga kekurangan saldo dapat menghambat perjalanan dan menimbulkan antrean.

Untuk menghindari kendala tersebut, pengguna kini dapat melakukan top up saldo dengan lebih mudah melalui ponsel. Kendati begitu, pastikan ponsel Anda memiliki fitur Near Field Communication (NFC) agar dapat dengan mudah melakukan top up melalui ponsel.

Sebagaimana diketahui, sejumlah bank telah menyediakan layanan pengisian ulang uang elektronik secara digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke ATM atau minimarket.

Kemudahan ini memungkinkan pengguna untuk mengisi saldo secara cepat, bahkan saat dalam perjalanan menuju gerbang tol. Dengan memanfaatkan fitur top up via HP, pengguna dapat memastikan kartu tetap siap digunakan saat melintasi tol, terutama di tengah tingginya volume kendaraan saat arus balik.

Berikut Cara Top Up e-money, Brizzi, TapCash, dan Flazz via HP:

1. Cara Top Up e-Money

• Pilih menu e-money dari halaman login Livin’ by Mandiri
• Tempel kartu e-money ke area NFC di handphone Anda
• Tahan dan jangan ubah posisi kartu e-money sampai proses baca kartu selesai
• Tap tombol ‘Top Up’ untuk isi saldo e-money
• Pilih atau masukkan nominal top-up sesuai kebutuhan. Centang produk proteksi jiwa jika dibutuhkan, lalu tap ‘Lanjutkan’
• Pastikan semua nominal transaksi Anda benar, lalu tap ‘Lanjutkan Top-up’
• Masukkan PIN Livin’
• Tempelkan kartu lagi ke area NFC agar saldo e-money Anda bertambah
• Tahan dan jangan ubah posisi kartu e-money sampai proses update saldo selesai
• Saldo e-money telah bertambah dan pembelian produk proteksi jiwa berhasil (jika ada)

2.Cara Top Up Brizzi

• Buka aplikasi BRImo
• Pilih Menu BRIZZI
• Pilih Scan Kartu BRIZZI
• Pilih Top Up Sekarang
• Pilih Denominasi
• Masukkan PIN
• Tempelkan Kartu BRIZZI ke HP
• Saldo Otomatis Akan Bertambah

3. Cara Top Up TapCash

• Buka aplikasi wondr by BNI
• Pilih menu "TapCash" atau “Login” untuk bertransaksi
• Jika login, pilih menu “TapCash”
• Pilih “Top-up atau Cek Saldo”
• Tempel kartu TapCash di area NFC HP
• Pilih denom top up atau ketik sesuai nominal yang dibutuhkan. lalu klik “Lanjut” dan masukkan PIN transaksi Wondr
• Top up berhasil akan muncul menu seperti terlampir, lalu klik “Update Saldo Kartu” untuk sinkronisasi saldo ke fisik kartu TapCash
• Update saldo sukses dan saldo bertambah ke kartu TapCash sesuai info terlampir

4. Cara Top Up Flazz

• Login ke aplikasi myBCA
• Pilih fitur ‘Flazz’
• Tempelkan kartu Flazz ke area NFC ponsel
• Informasi saldo kartu Flazz akan muncul lalu klik ‘Top Up’
• Pilih rekening sumber dana
• Pilih nominal top up
• Klik ‘Lanjut’ untuk konfirmasi transaksi
• Masukkan PIN myBCA
• Tempelkan kartu Flazz ke area NFC ponsel
• Detail transaksi akan muncul saat top up Flazz berhasil

Kami akan menyesuaikan strategi kami dengan strategi bank sentral

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal menyesuaikan strategi penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI).

“Kami akan menyesuaikan strategi kami dengan strategi bank sentral,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa.

Purbaya menyatakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun itu akan tetap disimpan di sistem perbankan dalam enam bulan ke depan. “Jadi, bank nggak usah takut (dana) itu diambil,” ujarnya.

Hingga sejauh ini, Menkeu belum memiliki rencana untuk menambah jumlah injeksi dana. Namun, ia pun tak menutup ruang untuk menambah penempatan dana pemerintah di perbankan ke depan.

“Yang penting saya monitor keadaan uang yang di perbankan, dan saya pastikan likuiditas sistem perbankan di perekonomian kita cukup untuk mendorong ekonomi ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Diketahui, Menkeu memperpanjang masa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026.

"Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo pada 13 Maret 2026 akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujar Purbaya.

Evaluasi kebijakan tersebut akan kembali dilakukan pada September mendatang.

Purbaya memaparkan sejak awal penempatan dana pada September 2025 hingga Januari 2026, kebijakan tersebut turut mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit.

Suku bunga deposito tenor enam bulan tercatat turun menjadi 4,73 persen pada Januari 2026 dari 5,03 persen pada November 2025, sementara deposito tenor tiga bulan turun menjadi 4,68 persen pada Januari 2026 dari 4,71 persen pada November 2025.

“Suku bunga kredit sudah turun ke 8,80 persen per Januari 2026 dibandingkan Januari tahun lalu yang berada pada level 9,20 persen," kata dia.

Sementara pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,96 persen secara tahunan (yoy) pada Januari 2026. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 13,5 persen dan pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 11,7 persen per Februari 2026.

Sebelumnya, pemerintah menempatkan total dana sebesar Rp276 triliun yang bersumber dari SAL ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).

Rinciannya, Bank Mandiri, BRI dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.

Dari total tersebut, sebesar Rp75 triliun kemudian ditarik kembali untuk dibelanjakan guna mendukung belanja pemerintah pusat dan daerah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Gangguan sistem layanan perbankan kembali terjadi. Kali ini menyerang salah satu bank pembangunan daerah (BPD).

Pada Minggu (22/2/2026), manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atau Bank Jambi menggelar konferensi pers terkait gangguan layanan yang berdampak kepada nasabah.

Direktur Utama Bank Jambi Khairul Suhairi menyampaikan Bank Jambi melakukan pemulihan sistem dan layanan pada kanal ATM dan mobile banking agar dapat segera beroperasi sebagaimana mestinya. “Bank Jambi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan layanan nasabah Bank Jambi,” kata Khairul dikutip dari Instagram resmi @bankjambi, Senin (23/2/2026).

Khairul menegaskan, Bank Jambi berkomitmen memastikan hak dan kepentingan nasabah tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut ditegaskan Khairul sebagai bentuk tanggung jawab manajemen terhadap para nasabah.

Sehari setelahnya, manajemen Bank Jambi kembali menggelar konferensi pers dan mengumumkan upaya lanjutan guna menindaklanjuti dugaan hilangnya dana nasabah.

Khairul menyampaikan perseroan menindaklanjuti gangguan sistem yang terjadi dengan melakukan audit forensik secara menyeluruh guna memastikan keamanan saldo masyarakat serta memastikan total kerugian yang dialami nasabahnya.

Menyusul adanya audit forensik, Bank Jambi pun menutup sementara layanan di kanal mobile banking dan ATM. Khairul mengatakan, transaksi perbankan dapat dilakukan secara normal melalui kantor layanan di setiap kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu atau kantor fungsional Bank Jambi.

Manajemen Bank Jambi juga memberikan jaminan perlindungan penuh terhadap dana nasabah yang terdampak oleh gangguan ini. Khairul menegaskan tidak akan ada nasabah yang dirugikan secara finansial akibat kesalahan teknis maupun gangguan eksternal.

“Sesuai dengan ketentuan, Bank Jambi berkomitmen apabila terjadi kerugian nasabah, akan melakukan penggantian secara penuh, baik itu disebabkan oleh kesalahan Bank Jambi maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Jambi,” tegasnya.

Bank Jambi turut memastikan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum guna mengungkap penyebab utama gangguan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas perbankan di daerah.

Bagi nasabah yang dirugikan, Khairul mengimbau agar langsung menyampaikan laporan kepada layanan customer service Bank Jambi di kantor layanan Bank Jambi terdekat mulai Senin (23/2/2026) sesuai waktu operasional layanan bank.

Bank Jakarta

Gangguan layanan juga pernah terjadi di bank pembangunan daerah, yaitu Bank Jakarta (sebelumnya Bank DKI) yang terjadi saat periode libur Lebaran atau 29 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Saat itu, terjadi gangguan layanan di aplikasi JakOne Mobile dan di mesin ATM.

Perseroan pun melakukan proses pemulihan layanan secara bertahap. Manajemen Bank DKI menyampaikan tidak ada serangan hacker atas gangguan sistem perbankan tersebut.

Selain itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyatakan tidak ada kesengajaan atas insiden gangguan sistem perbankan tersebut. Dia menjelaskan bahwa gangguan sistem perbankan terjadi lantaran sistem pengamanan internal Bank DKI pada waktu itu secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan.

Sebagai dampak dari aktivasi fitur tersebut, terjadi pembatasan sementara pada sebagian layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui jaringan bank lain.

Dia juga menyampaikan bahwa sejak awal kejadian, Bank DKI langsung mengaktifkan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah secara intensif selama 24 jam, untuk melakukan evaluasi sistem, pemulihan berjenjang, serta menjaga kelancaran layanan prioritas lainnya. "Fitur pemulihan sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah," ujarnya.

Namun, gangguan layanan tersebut berbuntut panjang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank Jakarta saat itu dan melaporkan persoalan gangguan layanan ke Bareskrim Polri.

Pramono menyampaikan alasan melapor ke Bareskrim karena kasus gangguan layanan terjadi berulang kali. Dia menduga bahwa dalam persoalan ini telah melibatkan internal Bank DKI maupun pemerintahan. Oleh karena itu, Pramono siap menindak siapapun yang berkaitan dengan persoalan ini.

Pramono berharap, melalui langkah ini pihaknya bisa mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan Bank DKI.

Di samping itu, pihaknya melalui lembaga independen bakal mengevaluasi, mengaudit hingga mengawasi persoalan terkait layanan Bank DKI tersebut.

Penguatan Bank Daerah

Sebelumnya, dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada awal tahun lalu, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Issabella Wattimena pernah menyinggung agar bank daerah terus melakukan penguatan tata kelola BPD dalam rangka menghadapi tantangan struktural dan eksternal.

“BPD perlu mewaspadai dampak dari berbagai risiko yang sedang berkembang terhadap operasional BPD seperti risiko serangan siber, risiko salah saji laporan keuangan, dan dampak dari risiko geopolitik terhadap sektor riil,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (17/1/2025).

Adapun, OJK telah meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada Oktober 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa roadmap ini memberikan gambaran bagi BPD dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia hingga teknologi informasi.

Menurut Dian, peta jalan tersebut telah dirumuskan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut mengawasi kinerja keuangan daerah, asosiasi, hingga BPD itu sendiri. "Ini adalah bagaimana kita menampilkan desain kita ke depan, bagaimana secara bersama-sama kita mewujudkan apa yang kita sebut sebagai regional champion," jelasnya.

Selain itu, seiring dengan tantangan perekonomian domestik seperti penurunan jumlah kelas menengah, Dian menyebut bahwa BPD dapat menjadi ujung tombak pengembangan UMKM bagi masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi dompet digital DANA menjadi salah satu layanan pembayaran non-tunai yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Beragam fitur, kemudahan transaksi, serta sistem keamanan yang baik membuat DANA banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus membuka peluang bagi pengguna mendapatkan saldo DANA gratis lewat fitur resmi, aplikasi, dan game tertentu di 2025.

Melalui DANA, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi dengan mudah, mulai dari transfer uang, pembayaran tagihan listrik dan air, pembelian pulsa dan paket data, hingga belanja di berbagai merchant online maupun offline.

Untuk mulai menggunakan DANA, pengguna cukup mengunduh aplikasi resmi, mendaftar dengan nomor ponsel aktif, lalu melakukan verifikasi akun agar seluruh fitur dapat diakses secara optimal.

Memasuki tahun 2025, pencarian terkait cara mendapatkan saldo DANA gratis terus meningkat. Banyak pengguna tertarik dengan klaim saldo DANA gratis 2025, baik melalui fitur resmi di aplikasi DANA maupun lewat aplikasi dan game penghasil saldo DANA gratis 2025.

Meski peluang mendapatkan saldo tanpa modal terbuka, pengguna tetap perlu berhati-hati agar tidak terjebak penipuan digital yang mengatasnamakan program saldo gratis.

Maraknya informasi mengenai saldo DANA gratis sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Modus yang kerap digunakan adalah menyebarkan link palsu melalui media sosial, grup chat, atau pesan pribadi dengan iming-iming saldo gratis dalam jumlah besar. Tautan tersebut biasanya meminta pengguna memasukkan data sensitif seperti nomor ponsel, PIN, atau kode OTP.

Jika pengguna mengikuti instruksi tersebut, akun DANA berisiko dibajak dan saldo bisa terkuras. Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk tidak mudah tergiur klaim saldo gratis tanpa sumber jelas serta selalu memastikan informasi berasal dari kanal resmi DANA atau mitra tepercaya.

Fitur DANA Protection

Sebagai upaya meningkatkan keamanan, DANA menyediakan fitur DANA Protection yang berfungsi melindungi akun pengguna dari berbagai risiko kejahatan digital, termasuk phishing dan penyalahgunaan data.

Cara menggunakan DANA Protection:

• Aktifkan PIN dan fitur biometrik seperti sidik jari atau face ID
• Jangan pernah membagikan kode OTP dan PIN kepada siapa pun
• Selalu perbarui aplikasi DANA ke versi terbaru
• Segera laporkan aktivitas mencurigakan melalui menu Pusat Bantuan.

Fitur DANA Kaget tidak memungut biaya apa pun dan aman digunakan, selama tautan dibagikan oleh sesama pengguna DANA atau sumber resmi lainnya secara langsung. Saldo yang diterima berasal dari pengguna yang membagikan DANA Kaget tersebut, bukan dana gratis dari DANA, sehingga pengguna tetap perlu memastikan sumber link terpercaya dan dibagikan secara resmi.

Cara Resmi Klaim Saldo DANA Gratis 2025

Salah satu cara paling aman untuk mendapatkan saldo DANA gratis 2025 adalah melalui fitur DANA Kaget. Fitur ini memungkinkan pengguna menerima saldo gratis yang dibagikan oleh pengguna lain, komunitas, maupun mitra resmi DANA melalui tautan khusus.

Cara menggunakan DANA Kaget:

• Pastikan akun DANA sudah terverifikasi
• Klik link DANA Kaget dari sumber tepercaya
• Buka aplikasi DANA untuk melakukan klaim
• Jika kuota masih tersedia, saldo akan langsung masuk ke akun

Fitur DANA Kaget tidak memungut biaya apa pun dan aman digunakan selama link berasal dari pihak resmi.

Game Penghasil Dana Gratis 2025

Berbagai aplikasi dan game penghasil saldo dana gratis 2025 juga banyak diminati. Aplikasi ini umumnya memberikan reward berupa poin yang dapat ditukar menjadi saldo dana setelah pengguna menyelesaikan tugas tertentu, seperti bermain game, menonton video, atau membaca berita.

Berikut beberapa aplikasi terpercaya penghasil uang yang dikenal luas dan relatif aman digunakan:

• TikTok Lite
  Pengguna bisa mendapatkan poin dari menonton video, check-in harian, dan mengundang teman. Poin dapat ditukarkan menjadi saldo Dana.
• SnackVideo
  Aplikasi video pendek yang memberikan reward dari aktivitas menonton dan menyelesaikan misi harian.
• Google Opinion Rewards
  Aplikasi resmi dari Google yang memberikan imbalan dari pengisian survei singkat. Saldo dapat dicairkan dalam bentuk saldo digital.
• Cashzine
  Aplikasi baca berita yang memberikan poin dari membaca dan membagikan artikel, lalu ditukar menjadi saldo Dana.
• BuzzBreak
  Pengguna memperoleh poin dengan membaca berita dan menonton video ringan, yang bisa diuangkan ke dompet digital.
  Selain aplikasi tersebut, terdapat pula sejumlah game kasual yang menawarkan reward poin dari aktivitas bermain.

Meski disebut sebagai game penghasil saldo Dana gratis 2025, pengguna tetap perlu memahami bahwa penghasilan yang diperoleh umumnya tidak instan dan membutuhkan konsistensi.

Tips Aman Menggunakan Aplikasi Penghasil Saldo Dana

Agar tetap aman saat mencoba aplikasi dan game penghasil uang, pengguna disarankan untuk:

• Mengunduh aplikasi hanya dari toko aplikasi resmi
• Membaca ulasan dan rating pengguna lain
• Tidak memberikan data pribadi berlebihan
• Menghindari aplikasi yang meminta deposit atau biaya pendaftaran

Dengan langkah tersebut, risiko penipuan dapat ditekan dan pengalaman menggunakan aplikasi penghasil saldo menjadi lebih aman.

Kesimpulan

Saldo Dana bisa diperoleh melalui berbagai cara, mulai dari fitur resmi seperti DANA Kaget hingga aplikasi dan game atau aplikasi. Namun, tidak secara cuma-cuma dan keamanan tetap menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.

Dengan memanfaatkan fitur Dana Protection dan bersikap selektif dalam memilih aplikasi, pengguna dapat memperoleh saldo tambahan secara aman dan bertanggung jawab.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana Rp 200 triliun dan 76 triliun ke sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di 2025. Namun ada bank yang menolak suntikan dana yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah itu meski sudah ditawarkan langsung oleh Menkeu.

Bank tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Jawa Timur. “Saya pernah tawarkan (penempatan dana) ke BPD Jawa Timur dan DKI Jakarta. Jawa Timur enggak mampu. Saya mau kasih Rp 2 triliun, enggak berani dia,” ucap Purbaya saat sesi tanya jawab dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Pusat, 1 Desember 2025.

Purbaya juga menawarkan penempatan dana sebesar Rp 5 triliun kepada Bank DKI. Namun BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu mengelola dana Rp 1 triliun. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menegaskan ia hanya akan menempatkan dana ke tempat yang relatif aman atau bank yang diyakini mampu mengelola.

Menteri Keuangan pertama kali mengumumkan rencana penempatan dana pemerintah di BPD setelah mengunjungi Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 7 Oktober 2025. Kala itu, Menkeu membocorkan bahwa dua BPD yang akan menerima suntikan dana adalah Bank Jakarta dan Bank Jatim.

Pada 10 November 2025, Purbaya meletakkan dana sebesar Rp 76 triliun ke empat bank. Mereka adalah Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun dan Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun. Alasan Purbaya memindahkan dana pemerintah di Bank Indonesia ke bank komersial adalah agar bank memiliki tambahan likuiditas untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor riil. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

PT BANK Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) berencana mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih atau SAL antara Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun. “Kami lagi mengajukan surat. Tapi belum tahu disetujui atau tidak. Namanya usaha kan boleh saja,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengutip Antara, Selasa, 18 November 2025.

Nixon memperkirakan dana pemerintah yang ditempatkan di BTN sebesar Rp25 triliun akan sepenuhnya terserap pada November 2025. Per awal November, sudah sekitar Rp 24,7 triliun disalurkan sebagai kredit.

Ia mengatakan tambahan penempatan dana diharapkan bisa mendukung kredit sektor perumahan yang masih ekspansi pada November hingga Desember 2025. “Perumahan paling banyak (realisasi dana SAL). Saya lupa persentasenya, tapi kurang lebih 70-an persen,” kata Nixon.

Sebelumnya, BTN mencatat realisasi penyerapan dana dari Kementerian Keuangan per akhir Oktober 2025 mencapai 93 persen atau senilai Rp 23,28 triliun dari total Rp 25 triliun. Realisasi tersebut diserap ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan, baik kepada pengembang (developer) maupun kepada konsumen akhir sebagai KPR.

Sebelumnya, pemerintah menyalurkan dana awal sebesar Rp 200 triliun ke empat bank anggota Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada September 2025.

Penempatan ini dibagi ke Bank Mandiri, BRI dan BNI yang masing-masing menerima Rp 55 triliun. Sementara, BTN memperoleh penempatan sebesar Rp 25 triliun, dan BSI menerima alokasi Rp 10 triliun.

Lalu dalam Rapat Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, 17 November 2025, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan tingkat serapan seluruh dana sudah mencapai 84 persen per 22 Oktober 2025. Menurut Febrio, cepatnya realisasi itu karena didorong rendahnya bunga penempatan pemerintah dengan tingkat bunga 3,8 persen atau sekitar 80 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah kembali menambah penempatan dana sebesar Rp 76 triliun ke perbankan per 10 November 2025. Tambahan dana ini dibagikan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun, dan Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun.