Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan sebanyak 240 orang penumpang berhasil dievakuasi dan selamat dari kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

KAI mengerahkan penanganan darurat lintas instansi untuk mempercepat evakuasi dan perawatan korban. Fokus penanganan kini beralih kepada penumpang KRL Commuter Line yang terdampak langsung dalam insiden tersebut.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan perseroan bergerak cepat dengan menggandeng Basarnas, TNI, Polri, serta tim medis untuk memastikan seluruh korban mendapatkan pertolongan.

"Seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat," katanya dalam pernyataan resmi, Senin (27/4/2026) malam.

Sementara itu, lanjutnya, sebanyak 38 penumpang KRL telah dirujuk ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mereka tersebar di beberapa fasilitas kesehatan di sekitar lokasi kejadian, antara lain RSUD Bekasi, Primaya Hospital Bekasi Timur, Mitra Plumbon Cibitung, dan RSU Bella Bekasi.

Di sisi lain, data sementara menunjukkan terdapat empat orang penumpang KRL yang meninggal dunia akibat insiden tersebut.

KAI memastikan proses penanganan korban terus dilakukan secara intensif, seiring dengan koordinasi lintas lembaga yang masih berlangsung di lokasi kejadian.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri masih melakukan penyidikan dan pendalaman terkait kecelakaan KRL dan KA Jarak Jauh di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi.

"Untuk kronologis, kita masih melakukan penyidikan dan pendalaman karena kejadian baru satu jam yang lalu," katanya seperti dilansir dari Antara, Senin (27/4/2026).

Dia juga menjelaskan, yang utama saat ini kepolisian melakukan pertolongan dan penanganan terhadap para korban.

"Saat ini dari pihak Basarnas, TNI-Polri, dan SAR masih melakukan evakuasi, doakan semoga korban bisa segera kita bawa ke RS," katanya.

Asep juga menyebutkan saat ini yang utama selain memberikan pertolongan kepada para korban adalah melakukan pengamanan TKP, sementara dalam hal jumlah korban masih fluktuatif.

"Mudah-mudahan tidak bertambah, walaupun sekarang masih proses evakuasi," katanya.

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan seluruh korban dalam insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur mendapatkan penanganan secepat mungkin.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam pernyataan di Jakarta, Senin malam, mengatakan KAI menggandeng Basarnas, TNI, Polri, serta tim medis bergerak cepat untuk memberikan pertolongan kepada seluruh korban.

Ia menyatakan 240 orang penumpang kereta api jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi, usai mengalami insiden tabrakan dengan kereta Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.

"Seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat," katanya.

Sementara itu, penanganan difokuskan kepada penumpang KRL yang terdampak. Hingga saat ini, sebanyak 38 penumpang KRL telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Mereka dirujuk ke beberapa fasilitas kesehatan terdekat, di antaranya RSUD Bekasi, Primaya Hospital Bekasi Timur, Mitra Plumbon Cibitung, dan RSU Bella Bekasi.

KAI juga menyatakan berdasarkan data sementara terdapat empat orang penumpang KRL dinyatakan meninggal dunia atas insiden tersebut.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas insiden tersebut memfokuskan untuk evakuasi para penumpang di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, setelah terjadinya insiden kecelakaan antara Kereta CommuterLine dan kereta api jarak jauh, Senin malam.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin,” katanya.

“Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” imbuhnya.

KAI mengonfirmasi bahwa seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan prioritas utama keselamatan.

Berdasarkan informasi yang didapat, CommuterLine sedang berhenti di jalur 1 menuju Cikarang atau arah timur. Beberapa saat kemudian, kereta jarak jauh dari arah barat memasuki jalur yang sama dan langsung menabrak CommuterLine.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting memberikan pandangannya soal Komponen Cadangan ( Komcad ). Menurutnya, kalau situasinya memang mengharuskan, Komcad bisa menjadi wajib militer .

"Kalau memang mengharuskan Komcad itu menjadi wajib militer, jadi wajib militer saja," kata Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Kamis (23/4/2026).

Menurut Ginting, jika biayanya mahal, lama wajib militer bisa dikurangi. "Idealnya tiga tahun, ya sudah dikurangi jadi satu setengah tahun. Sekarang di beberapa negara juga nggak sanggup (tiga tahun) karena biayanya mahal, wajib militer hanya satu atau satu setengah tahun, sambil berlatih. Situasinya seperti itu, kenapa juga anti terhadap militer. Bukan persoalan militernya. Kita menjaga kedaulatan kita. Ancamannya nyata," jelasnya.

Diketahui, sebanyak 1.773 calon Komponen Cadangan (Komcad) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menjalani latihan dasar militer (latsarmil). Pelatihan itu resmi dilakukan ditandai dengan upacara pembukaan yang digelar di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan Letjen TNI Gabriel Lema menyampaikan, 1.773 calon anggota Komcad dari 55 Kementerian/Instansi di tingkat pemerintah pusat. Gabriel menyampaikan mereka yang menerima latsarmil artinya telah melewati tahap pemeriksaan administratif, pemeriksaan jasmani dan pemeriksaan data jasmani, psikologi, dan mental ideologi.



Pengamat militer Selamat Ginting. Foto/Dok SindoNews

"Puji syukur, hari ini di tingkat pusat, seluruh Kementerian/Lembaga terepresentasi lewat 55 Kementerian/Lembaga yang tadi sudah kita resmikan untuk pembukaan latihan sejumlah 1.773. Ini gelombang pertama sebagaimana awal tahun Bapak Menteri Pertahanan sudah menegaskan bahwa tahun 202 4.000 ASN akan kita bentuk dalam Komcad," ujar Gabriel kepada wartawan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Gabriel menyampaikan, calon anggota Komcad ini akan menjalani pelatihan selama satu setengah bulan (45 hari). Selanjutnya, mereka akan resmi ditetapkan sebagai Komcad.

"Ini wujud nyata kebersamaan yang melahirkan sikap karakter mental yang baik dari para ASN sehingga kita berharap modal awal secara kebersamaan ini dalam pelaksanaan. Latihan nanti selama kurang lebih 1,5 bulan ya. Dibuka hari ini, nanti diharapkan ditutup dan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan pada tanggal 5 Juni," jelas Gabriel.

Gabriel menambahkan pelatihan terakhir ini nantinya bisa membentuk karakter mental disiplin para ASN. Dengan demikian, diharapkan juga akan memberikan dampak langsung terhadap lingkup kerjanya.

"Kita berharap ada nilai tambah dalam rangka untuk memantapkan bagaimana kebersamaan bisa menjawab dan melaksanakan program di lingkup kerja masing-masing," tandas Gabriel.

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting menilai kondisi geopolitik yang sedang panas menuntut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus kuat. Bahkan, jika perlu Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Luar Negeri ( Menlu ).

"Kalau perlu ganti Menteri Luar Negerinya, cari yang kapabel, cakap, memang dia background-nya diplomat, begitu. Jaringannya kuat, harus seperti itu," ujar Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Kamis (23/4/2026).

Ginting menambahkan, kita pernah punya Menlu yang cukup dipandang di dunia internasional seperti Adam Malik, Ali Alatas, dan Retno Marsudi. Selain itu, Indonesia juga pernah memiliki Menlu sekelas Mochtar Kusumaatmadja.

"Jadi, kalau nggak dikenal di komunitas, elu siape? Sama kayak kita di kalangan wartawan, tiba-tiba ada orang ngaku wartawan, lo wartawan di mana, nggak kenal, males juga (ngomong)," kata Ginting.

Selain itu, lanjut pengamat berlatar belakang wartawan ini, kementerian yang juga perlu dievaluasi adalah di bidang ekonomi, termasuk energi.

"Saya sebenarnya kecewa kemarin ketika Presiden mengumpulkan para menteri dan eselon I, yang dimunculkan di media massa hanya taklimat Presiden. Kenapa tidak diungkapkan laporan para menteri itu. Kalau laporan menteri-menteri itu diungkapkan, jadi kami orang-orang kampus, pengamat, bisa menilai, membandingkan, kita memberikan opsi," ujar Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) ini.

JAKARTA - Pengamat militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menyebut sudah saatnya memperkuat dan membesarkan militer. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang luas dan membutuhkan kekuatan militer yang memadai.

"Negara kita luas cuma punya tiga Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan). Satu di ujung di Natuna, kedua di Kalimantan, ketiga di Papua," ujar Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (21/4/2026).

Diketahui, Kogabwilhan I berkedudukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kogabwilhan I dipimpin Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo . Selanjutnya, Kogabwilhan II berkedudukan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dipimpin Marsekal Madya TNI Muhammad Khairil Lubis. Terakhir Kogabwilhan III berkedudukan di Timika, Papua Tengah, dipimpin Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto.

Menurut Ginting, antara Kogabwilhan I dan Kogabwilhan II harus ada Kogabwilhan baru. Selanjutnya, antara Kogabwilhan II dan Kogabwilhan III harus ada Kogabwilhan baru.

"Makanya menurut saya, kalau perlu, pulau-pulau besar itu harus ada (Kogabwilhan). Sumatera sendiri, Jawa sendiri, Sulawesi sendiri, Kalimantan, Maluku dan Papua, udah lima nih. Tambah dengan daerah-daerah kepulauan, Natuna-Bangka Belitung, Maluku-Nusa Tenggara," ujarnya.

Pengamat yang berlatar belakang wartawan ini menambahkan, "Kalau delapan (Kogabwilhan) itu masuk akal. Jadi, organisasi militer itu harus menyesuaikan kondisi ancaman."

Kota Bandung, Jabar (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, menyiapkan aplikasi E-Selamat (Sehat Layak Makin Tenang) untuk memastikan masyarakat dapat berkurban dengan aman.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan dengan aplikasi tersebut masyarakat dapat memindai barcode yang tertera pada stiker di tubuh hewan kurban yang telah diperiksa.

"Dari hasil pemindaian tersebut, warga tidak perlu ragu saat memilih hewan kurban. Semua hasil pemeriksaan bisa diakses langsung melalui ponsel," katanya di Bandung, Jabar, Selasa.

Gin Gin menjelaskan pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap.

Pertama, pemeriksaan ante mortem, yakni pemeriksaan fisik hewan saat masih hidup untuk memastikan hewan sehat, cukup umur, dan tidak cacat secara syariat.

Kedua, pemeriksaan post mortem, yakni pemeriksaan organ dalam setelah hewan disembelih untuk mendeteksi kemungkinan penyakit yang tidak terlihat saat pemeriksaan awal.

"Dari sistem ini masyarakat bisa melihat data lengkap pemeriksaan kesehatan hewan. Mulai dari foto hewan hingga hasil pemeriksaan kelayakannya sebagai hewan kurban," katanya.

Gin Gin mengatakan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 58 persen penyakit yang menular ke manusia berasal dari hewan.

Oleh karena itu, lanjut dia, pengawasan hewan kurban bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian dari upaya menjaga keamanan pangan dan kesehatan warga kota.

Ia menambahkan inovasi ini juga dilakukan agar proses penyembelihan hewan kurban dapat memenuhi unsur syariat, kesehatan, dan keamanan pangan, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi daging yang halal, aman dan terjamin kesehatannya.

"Masyarakat kami harap dapat melaksanakan ibadah kurban dengan rasa aman, nyaman, dan tenang karena hewan yang dipilih telah dipastikan sehat dan layak," kata Gin Gin.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting menyarankan Presiden Prabowo Subianto membentuk 'kabinet perang'. Kondisi perang di Timur Tengah yang berdampak ke seluruh dunia menuntut dibentuknya kabinet perang tersebut.

Isu reshuffle kabinet timbul tenggelam belakangan ini. Pada 7 April 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bicara terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih. "(Soal reshuffle) tunggu aja,” ucap Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebutkan, Presiden Prabowo yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujarnya.

Namun, dua pekan berlalu, isu reshuffle kabinet belum juga terjadi. Di tengah isu reshuffle tersebut dan kondisi perang Timur Tengah, Selamat Ginting memberikan saran kepada Prabowo untuk membentuk kabinet perang.



Pengamat militer Selamat Ginting. Foto/Dok SindoNews

"Kondisi kita sekarang adalah kondisi perang. Jangan dibilang tidak kondisi perang. Karena itu, Presiden menurut saya kalau perlu membuat semacam kabinet (seperti) dulu era Soekarno, Kabinet Dwikora, kan perang itu, karena ada tujuan, 'Ganyang Malaysia'," ujar Selamat Ginting saat syuting podcast atau siniar To The Point Aja, dikutip Senin (20/4/2026).

Ginting menambahkan, "Reshuffle kabinet, bikin kabinetnya seperti kabinet perang. Sudah harus begitu. Makanya TNI turun untuk nangani pangan, nangani bencana segala macam. Sekarang kita harus berpikir, jangan membuat dikotomi lagi."

Seperti apa kabinet perang yang dimaksud Selamat Ginting? Siapa saja menteri yang seharusnya kena reshuffle? Saksikan To The Point Aja di YouTube SindoNews, Senin (20/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Bisnis.com, BANDUNG - KAI memastikan seluruh pelanggan dalam kondisi selamat pada kejadian KA 174 Ciremai yang terdampak material longsoran di petak jalan Maswati – Sasaksaat (MSI–SKT) pada Selasa, 1 April 2026 pukul 14.53 WIB.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa material longsoran yang menutup jalur di Km 142+8/9 menyebabkan perjalanan KA 174 Ciremai mengalami gangguan operasional.

“Seluruh pelanggan dalam kondisi selamat. Tidak terdapat korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Petugas kami langsung melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan keselamatan tetap terjaga,” ujar Anne.

Sebagai dampak dari kejadian tersebut, sejumlah perjalanan kereta api di lintas tersebut mengalami pengaturan operasional. KAI melakukan langkah cepat melalui koordinasi lintas unit dan instansi terkait guna menjaga keselamatan perjalanan serta meminimalkan dampak terhadap layanan.

Di lokasi kejadian, petugas prasarana dan sarana KAI saat ini tengah melakukan penanganan intensif, termasuk evakuasi rangkaian serta pembersihan jalur dari material longsoran agar jalur dapat segera dilalui kembali dengan aman.

“Kami fokus pada percepatan penanganan di lapangan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan. Seluruh proses dilakukan secara terukur agar operasional perjalanan dapat segera kembali normal,” tambah Anne.

KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau pelanggan untuk memperhatikan informasi resmi yang terus diperbarui melalui kanal komunikasi KAI.

Keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan kereta api.

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

Pendahuluan

KASUS penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus pada pertengahan Maret 2026 lalu, adalah peristiwa kekerasan yang meninggalkan penderitaan fisik dan trauma mendalam. Oleh karena itu, satu pesan yang harus ditegaskan sejak awal adalah: kasus ini harus dituntaskan secara adil.

Dalam negara hukum, tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan yang melanggar martabat kemanusiaan. Setiap pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Penegakan hukum yang tegas bukan hanya penting bagi korban, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi kepercayaan publik terhadap negara.

Kejernihan Berpikir

Di tengah tuntutan keadilan tersebut, penting untuk menjaga kejernihan berpikir. Kasus ini harus ditempatkan sebagai perbuatan individu terlebih dahulu, bukan langsung atau serta-merta digeneralisasi dan memvonis dengan asumsi sebagai cerminan institusi. Kita kawal proses hukum yang dilakukan Polisi Militer dan peradilan militer tanpa prejudice (prasangka).

Singkirkan terlebih dahulu sikap, perasaan, atau penilaian negatif yang tidak berdasar terhadap seseorang atau institusi. Apalagi penilaian "a priori" atau praduga sebelum mengetahui fakta sebenarnya, yang cenderung sulit diubah.

Dalam konteks ini, TNI sebagai organisasi negara memiliki sistem, nilai, dan mekanisme yang jelas dalam menegakkan disiplin serta hukum terhadap setiap anggotanya. Kita kawal proses hukumnya agar trasparan. Peradilan militer itu jauh lebih berat hukumannya daripada peradilan umum. Kita awasi bersama demi keadilan hakiki.

Jelas tidak adil apabila sebuah institusi yang selama ini menjadi pilar pertahanan negara, kemudian diseret dalam penilaian publik sebelum ada fakta hukum yang jelas. Bukankah prinsip dasar dalam hukum adalah praduga tak bersalah. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga harus dijunjung dalam menilai institusi.

Menjaga objektivitas berarti tidak mencampuradukkan antara tanggung jawab personal dan kehormatan organisasi. Bahkan untuk menjaga kehormatan militer, Letjen Yudi Abrimantyo mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, secara kesatria.

Sebuah contoh baik untuk ditiru oleh para pejabat negeri, baik militer, kepolisian, pegawai negeri, dan para penegak hukum, tanpa harus diminta. Sebagai institusi, TNI memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat luas, yaitu memastikan hukum ditegakkan secara adil.

Profesionalisme TNI justru ditunjukkan melalui komitmennya untuk mendukung proses hukum yang berjalan, serta tidak memberikan ruang bagi pelanggaran oleh siapa pun di dalamnya. Dengan kata lain, menjaga TNI tetap profesional adalah bagian dari menjaga negara itu sendiri.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal kasus ini. Kritik dan pengawasan publik adalah bagian dari demokrasi, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Agen Asing

Ketika aktivis diduga menjadi proksi pihak asing, maka di negara mana pun, dia tidak hanya dianggap sebagai aktivis yang kritis. Melainkan akan dianggap menjadi musuh negara dan akan berhadapan dengan aktor negara.

Terdapat kemiripan narasi antara tragedi Tiananmen 1989 di Tiongkok dan demonstrasi di Iran awal 2026. Terutama dalam hal tuduhan pemerintah terhadap "agen asing" sebagai dalang kerusuhan. Apalagi di tengah situasi politik global yang memanas.

Protes besar-besaran pada akhir Desember 2025 dan memanas pada Januari 2026 di berbagai wilayah Iran, termasuk Teheran, dipicu oleh krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan melemahnya mata uang rial.

Otoritas Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian, menuding Amerika Serikat (Donald Trump) dan Israel (Mossad) berada di balik demonstrasi untuk menciptakan kerusuhan dan menggulingkan rezim.

Begitu juga demonstrasi pro-demokrasi oleh mahasiswa dan warga terjadi di Beijing, Tiongkok, pada April hingga Juni 1989, menuntut reformasi politik dan pemberantasan korupsi.

Pemerintah Tiongkok saat itu menjustifikasi penindasan brutal dengan menuduh bahwa protes tersebut adalah "konspirasi" yang direncanakan oleh agen asing dan elemen kontra-revolusioner yang memanfaatkan situasi ekonomi.

Rumah Bersama

Penyebaran spekulasi, narasi yang tidak utuh, atau bahkan provokasi yang mengarah pada delegitimasi institusi negara, hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi merusak kohesi sosial.

Kita juga perlu menyadari bahwa dalam era informasi tanpa batas sekat negara saat ini, sebuah kasus dapat dengan cepat berkembang menjadi isu yang lebih luas dan sensitif.

Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakpercayaan dan perpecahan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara menuntut keadilan dan merawat persatuan menjadi sangat penting.

Kasus Andrie Yunus ini pada akhirnya bukan hanya tentang satu peristiwa kriminal, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa meresponsnya. Menuntaskan kasus secara hukum adalah keharusan, tetapi menjaga keutuhan institusi negara juga merupakan tanggung jawab bersama.

Keduanya tidak saling bertentangan, justru harus berjalan beriringan. Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita rawat. Keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sementara institusi negara yang tidak terlibat harus tetap dijaga kehormatannya.

Dengan sikap yang adil, rasional, dan tidak mudah terprovokasi, kita dapat memastikan bahwa hukum berjalan dengan baik tanpa mengorbankan persatuan nasional.

Pada akhirnya, ketika keadilan ditegakkan dan kebijaksanaan dikedepankan, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum sekaligus menjaga keutuhan negaranya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menyatakan bahwa Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei telah ditetapkan sebagai Pemimpin Tertinggi ketiga Republik Islam Iran setelah memperoleh lebih dari 85 persen suara dari Assembly of Experts (Dewan Pakar Kepemimpinan).

Penetapan tersebut dilakukan setelah wafatnya pemimpin sebelumnya, Ali Khamenei, yang menurut Iran tewas dalam serangan yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Dalam pernyataan pers yang dirilis Kedutaan Iran di Jakarta pada Senin (9/3/2026), disebutkan bahwa proses pemilihan berlangsung di tengah situasi keamanan yang penuh risiko.

“Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, putra Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah al-Udzma syahid Seyyed Ali Hosseini Khamenei, dengan memperoleh lebih dari 85 persen suara dari Majelis Khobregan Kepemimpinan (Dewan Pakar Kepemimpinan), telah ditetapkan sebagai Pemimpin Ketiga Republik Islam Iran,” demikian pernyataan Kedutaan Besar Iran.

Iran menyatakan pemilihan tersebut menunjukkan bahwa sistem politik negara itu tidak bergantung pada satu tokoh.

“Pemilihan ini sekali lagi membuktikan bahwa Republik Islam Iran tidak bergantung pada satu individu, melainkan merupakan sebuah sistem yang berlandaskan supremasi hukum, suara rakyat, dan nilai-nilai Ilahi,” tulis pernyataan tersebut.

Kemudian dalam rilis tersebut juga Iran menyebut serangan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah menimbulkan korban besar di kalangan sipil.

“Sejak dimulainya serangan brutal Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel pada pagi hari Sabtu, 28 Februari 2026 lebih dari 1.300 anak-anak dan warga sipil tak berdosa telah menjadi syahid,” kata Kedutaan Iran.

Iran juga menyatakan ribuan fasilitas sipil rusak atau hancur, termasuk rumah tinggal, pusat perdagangan, sekolah, fasilitas kesehatan, serta bangunan milik Iranian Red Crescent Society.

Putin ucapkan selamat

Terpilihnya pemimpin baru Iran tersebut membuat Presiden Rusia Vladimir Putin ikut memberikan ucapan selamat. Putin mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Mojtaba Khamenei atas pengangkatannya sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, kata Kremlin pada Senin (9/3/2026), dikutip dari Anadolu.

"Sekarang, ketika Iran menghadapi agresi bersenjata, pekerjaan Anda di jabatan tinggi ini tidak diragukan lagi akan membutuhkan keberanian dan dedikasi yang besar. Saya yakin Anda akan dengan terhormat melanjutkan pekerjaan ayah Anda dan menyatukan rakyat Iran dalam menghadapi cobaan berat," kata pernyataan Kremlin.

Menurut pernyataan tersebut, Putin menegaskan kembali dukungan Moskow untuk Teheran, dengan mengatakan Rusia akan tetap menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi Iran.

"Dari pihak saya, saya ingin menegaskan dukungan kami yang tak tergoyahkan untuk Teheran dan solidaritas dengan teman-teman Iran kami. Rusia telah dan akan tetap menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi Republik Islam. Saya berharap Anda sukses dalam menyelesaikan tugas-tugas sulit di hadapan Anda, serta kesehatan yang baik dan kekuatan semangat," katanya.

Tuduhan serangan kapal perang

Pemerintah Iran juga menuduh Amerika Serikat menyerang kapal perang IRIS Dena di perairan internasional saat kapal tersebut sedang menuju India untuk mengikuti program pelatihan.

“Kapal perang yang tidak bersenjata ini melakukan perjalanan ke India atas undangan resmi Angkatan Laut India untuk mengikuti sebuah program pelatihan. Namun tanpa peringatan apa pun, kapal tersebut menjadi sasaran serangan di perairan internasional,” demikian pernyataan tersebut.

Serangan itu, menurut Iran, menyebabkan 104 awak kapal tewas.

Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa tindakan militernya merupakan bentuk pertahanan diri sesuai Piagam United Nations.

“Republik Islam Iran menegaskan hak wajar, sah, dan legalnya untuk mempertahankan integritas teritorialnya, sesuai dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," katanya.

Iran juga menyatakan angkatan bersenjatanya akan menggunakan seluruh kapasitas untuk menghadapi agresi hingga serangan dihentikan atau hingga United Nations Security Council menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas konflik tersebut.

Di akhir pernyataannya, Kedutaan Besar Iran di Jakarta mengutuk tindakan Amerika Serikat dan Israel serta menyerukan reaksi dari komunitas internasional.

Iran juga menilai tindakan Washington dan Tel Aviv sebagai ancaman serius bagi stabilitas kawasan dan global.

“Kami senantiasa berkomitmen pada perdamaian yang berkelanjutan di kawasan, namun dalam membela kehormatan dan kedaulatan kami, kami tidak akan pernah ragu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta mengungkapkan data terbaru jumlah korban akibat longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, bertambah menjadi empat orang.

"Korban atas nama Irwan Suprihatin ditemukan di dalam truk dengan kondisi meninggal dunia," kata Humas Kantor SAR Jakarta, Ramli Prasetyo dikutip dari Antara, Minggu (8/3/2026).

Selain mengevakuasi korban yang telah meninggal, pihaknya juga berhasil menemukan korban selamat, yaitu atas nama Setiabudi dan Johan.

Dia menambahkan bahwa petugas sedang melakukan pendataan dan masih banyak kendaraan truk sampah dan warung yang tertimbun di lokasi area tersebut.

Polda Metro Jaya menduga masih ada sejumlah korban yang ikut tertimbun dalam peristiwa longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu.

"Diduga masih terdapat korban lain yang belum ditemukan serta beberapa truk sampah yang turut tertimbun material longsor," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Polda Metro Jaya telah melakukan penanganan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di TPST DKI Zona 4C, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Terkait peristiwa longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Polda Metro Jaya telah melakukan penanganan di lapangan," katanya.

Sebelumnya, Basarnas DKI Jakarta mengungkapkan tiga korban meninggal dunia akibat tertimbun longsoran sampah di TPST Bantargebang Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menjelaskan, ketiga korban terdiri atas dua perempuan dan satu laki-laki yang merupakan pemilik warung dan sopir truk.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelaskan ihwal kapal berjenis tugboat Mussafah 2 yang meledak di Selat Hormuz pada Jumat (6/3/2026) pukul 02.00 waktu setempat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne Mewengkang menceritakan kronologi meledaknya kapal tersebut berdasarkan kesaksian saksi mata.

"Saat insiden, Kapal Mussafah 2 sedang melakukan pengecekan kapal kontainer Safeen Prestige yang rusak," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (8/3/2026).

Lebih lanjut, Yvonne mengatakan bahwa terdapat 5 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai anak buah kapal terkait insiden tersebut. Perinciannya, 4 WNI ABK berada di kapal Mussafah 2, dan satu di kapal Safeen Prestige.

“Status para WNI yaitu satu WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Khasab, Oman, dan satu WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi. Sementara tiga WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat,” ujar Yvonne.

Dia menambahkan perwakilan RI di Persatuan Emirat Arab dan Oman terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta perusahaan kapal terkait, untuk mempercepat proses pencarian.

Selain itu, perwakilan RI juga memastikan penanganan medis bagi WNI yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada keluarga korban di Indonesia.

“Kementerian Luar Negeri juga mendorong penyelidikan menyeluruh atas insiden ini dan perwakilan RI sedang berkoordinasi dengan otoritas Persatuan Emirat Arab dan Oman serta pihak perusahaan kapal,” ujarnya.