JAKARTA - Pemerintah secara resmi mengumumkan skema subsidi kendaraan listrik terbaru sebagai upaya mempercepat transisi energi dan menekan ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan besaran subsidi motor listrik senilai Rp5 juta per unit dengan target penyaluran sebanyak 100.000 unit.

Selain motor listrik, pemerintah juga memberikan insentif mobil listrik melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Besaran insentif ini bersifat dinamis, berkisar antara 40 hingga 100%, yang akan ditentukan berdasarkan kapasitas baterai kendaraan tersebut.

Purbaya yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini menegaskan bahwa kebijakan ini telah dikoordinasikan secara matang lintas kementerian guna memastikan implementasi yang efektif di lapangan.

Siap-siap! Insentif Kendaraan Listrik Bakal Terbit Dua Minggu Lagi



“Untuk subsidi motor dan mobil listrik, sudah saya bicarakan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan telah kami sampaikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Untuk motor listrik, subsidi sekitar Rp5 juta per unit, sedangkan untuk mobil disesuaikan dengan kapasitas baterainya,” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers KSSK, Kamis (7/5/2026).

Terkait kesiapan fiskal, Purbaya memastikan anggaran untuk mendukung program ini sudah tersedia dan telah melalui perhitungan yang komprehensif. Program subsidi ini dijadwalkan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.

Pemerintah optimistis bahwa peralihan konsumsi energi dari minyak ke listrik akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus merangsang pertumbuhan sektor industri otomotif berbasis energi bersih.

“Program ini tidak hanya memudahkan masyarakat beralih ke kendaraan listrik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang penting adalah peralihan dari BBM ke listrik, sehingga impor BBM maupun minyak kita bisa berkurang. Ini membantu daya tahan ekonomi kita,” pungkas Purbaya.

Program bantuan pangan berupa penyaluran beras dan minyak goreng secara gratis menjadi salah satu program stimulus ekonomi yang diandalkan pemerintah,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, bantuan pangan menjadi stimulus ekonomi dalam menjaga konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program bantuan pangan berupa penyaluran beras dan minyak goreng secara gratis menjadi salah satu program stimulus ekonomi yang diandalkan pemerintah," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, dia menyampaikan, Bapanas memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng secara nasional sangat memadai, bahkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) semakin kuat mencapai 5,2 juta ton.

"Sekarang ini stok kita untuk (cadangan) beras 5,2 juta ton," beber Amran.

Bapanas mencatat selama triwulan pertama tahun ini, Januari-Maret 2026, program bantuan pangan masih dijalankan Perum Bulog. Januari dan Februari merupakan perpanjangan dari 2025 dan Maret menjadi permulaan bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan anggaran tahun 2026.

Selama triwulan pertama ini, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan pangan mencapai 1,85 juta KPM dengan total beras 37,1 juta kilogram dan 7,4 juta liter minyak goreng. Adapun target penyaluran bantuan pangan menyasar 33,2 juta KPM di seluruh Indonesia.

Realisasi tersebut terdiri dari Januari dan Februari yang telah disalurkan ke 992,8 ribu KPM dan Maret yang telah berhasil menyasar 864 ribu KPM.

Untuk pelaksanaan bantuan pangan di 2026, Bapanas telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei.

Kebijakan itu berdasarkan permohonan perpanjangan waktu yang diajukan Perum Bulog pada akhir Maret 2026. Semula program bantuan pangan itu merupakan periode Februari dan Maret.

Pertumbuhan ekonomi secara tahunan Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan terhadap seluruh triwulan pertama sejak tahun 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Capaian itu belum pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau kita perhatikan di triwulan satu 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi. Kalau kita lihat di triwulan satu (sejak) 2021, belum pernah yang melebihi 5,61," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Data historis BPS menunjukkan perkembangan ekonomi Indonesia secara tahunan 2021 sampai 2026 dimulai pada triwulan pertama tahun 2021 yang berada di -0,69 persen. Kemudian triwulan pertama 2022 melonjak ke 5,02 persen. Triwulan pertama 2023 di 5,04 persen, 2024 di 5,11 persen, dan 2025 sedikit menurun ke 4,87 persen.

Adapun dari sisi pengeluaran, pemerintah dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat secara konsisten. Hal itu tercermin dari porsi kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi hingga 54,36 persen dan pertumbuhan 5,52 persen.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tertinggi ada di pengeluaran kelompok restoran dan hotel dengan 7,38 persen dan kelompok transportasi dan komunikasi 6,91 persen. Sementara kelompok makanan dan minuman selain restoran punya andil terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga di 4,54 persen.

Amalia menyatakan, berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikan pemerintah merupakan instrumen yang mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini pun termasuk paket stimulus ekonomi yang mendorong konsumsi masyarakat, seperti program bantuan pangan.

Kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, tingkat suku bunga acuan, paket stimulus ekonomi dalam rangka mendorong konsumsi serta kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran untuk aktivitas yang lebih produktif, dinilai turut mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan satu 2026.

"Selanjutnya dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan satu 2026, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,94 persen, jelas Amalia.

Hal itu didorong momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta berjalannya program-program prioritas pembangunan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai program fiskal sepanjang tahun ini, termasuk bantuan pangan, guna menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, pada triwulan pertama, berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi bantalan dalam menghadapi dampak gejolak global yang masih berlangsung.

"Nah kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global. (Termasuk) akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat," kata Airlangga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai optimalisasi kebijakan strategis pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi tahun ini, yang diharapkan mencapai 6 persen.

Hal ini menyusul Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen (year-on-year/yoy).

“Kita lakukan untuk memaksimalkan momentum pertumbuhannya tidak berubah atau lebih baik ke depan. Kita jalankan kebijakan seoptimal mungkin supaya kita bisa tumbuh terus menuju ke arah 6 persen tahun ini,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Bendahara Negara menilai, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2026 berjalan beriringan dengan pertumbuhan sejumlah sektor perekonomian secara umum.

Dari sisi permintaan (demand), aktivitas ekonomi dominan didorong oleh percepatan belanja pemerintah, serta peningkatan konsumsi rumah tangga, dan investasi yang turut ditopang akselerasi berbagai proyek Danantara.

Sementara, dari sisi suplai (supply), peningkatan aktivitas sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan akomodasi makanan-minuman (mamin) untuk memenuhi permintaan domestik dan luar negeri, serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Menurut saya, 5,61 persen kita maksimalkan. Ini angkanya sama bagusnya dengan manufaktur yang tumbuh 5,04 persen, lebih tinggi daripada triwulan-triwulan sebelumnya. (Sektor) Perdagangan yang berhubungan dengan ritel dan daya beli (juga naik),” ujar Purbaya.

“Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, ini signifikan sekali, sebelumnya 4,9 (persen), sekarang 5,5 (persen), dan kontribusinya ke ekonomi adalah 54,36 (persen). Ini menunjukkan daya beli masyarakat membaik,” kata dia menambahkan.

Dari sektor perumahan, Menkeu mengatakan terdapat pertumbuhan sebesar 3,54 persen. Ia memastikan akan mengakselerasi peningkatan ini menyusul berbagai stimulus yang kini tengah dikaji bersama para pemangku kepentingan terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Nanti kita pikirkan stimulus sektor perumahan agar tumbuh lebih cepat. Saya ketemu Bu Kiki (Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi), yang bilang SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang di bawah Rp1 juta sudah dibersihkan, sehingga ada sekian puluh juta orang yang bisa pinjam lagi di sektor perumahan,” kata Purbaya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Karena (bensin) ini bobotnya kecil, jadi pengaruh di inflasinya itu relatif tidak begitu besar

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menuturkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada pertengahan April 2026 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi.

Inflasi pada April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), 2,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dan 1,06 persen dalam tahun kalender (year-to-date/ytd).

“Karena (bensin) ini bobotnya kecil, jadi pengaruh di inflasinya itu relatif tidak begitu besar,” ujar Ateng Hartono di Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan komoditas bensin, yang merupakan bagian dari Kelompok Pengeluaran Transportasi, hanya mengalami inflasi sebesar 0,34 persen mtm pada April 2026.

Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,98 persen mtm.

Dengan begitu, komoditas bensin pun memberikan andil inflasi sebesar 0,13 persen terhadap inflasi Kelompok Pengeluaran Transportasi serta andil inflasi 0,02 persen terhadap inflasi umum bulanan April 2026.

Ateng menjelaskan rendahnya andil inflasi komoditas bensin tersebut disebabkan karena kenaikan harga hanya terjadi pada kelompok BBM nonsubsidi.

“Untuk bobot BBM nonsubsidi ini relatif rendah. Kenapa rendah? Karena (BBM) nonsubsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas, sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan,” ucap Ateng.

Ia menuturkan hal yang sama juga terjadi pada komoditas avtur yang mengalami kenaikan harga pada periode April 2026 dibandingkan dengan periode Maret 2026. Menurut data PT Pertamina (Persero), harga avtur meningkat di setiap bandara yang beroperasi di Indonesia.

“(Harga) avtur mengalami peningkatan, (dan berdampak) terhadap inflasi (tiket) pesawat udara, tetapi karena bobotnya itu tidak besar, maka tidak terlalu signifikan untuk dampaknya terhadap inflasi secara umumnya,” kata Ateng.

Terkait tarif angkutan udara yang mengalami inflasi hingga 15,24 persen mtm pada April lalu, ia menyatakan hal tersebut terjadi karena sebelumnya harga tiket pesawat mengalami deflasi akibat stimulus dari pemerintah.

“Secara umum, kelompok jasa angkutan penumpang mengalami inflasi karena tarif yang kembali normal setelah sebelumnya mengalami deflasi oleh kebijakan pemerintah, yaitu paket stimulus ekonomi pada triwulan I 2026,” tutur dia.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mulai 18 April.

Mengutip laman resmi Pertamina, tertera harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta per 18 April naik sebesar Rp19.400 per liter dari harga per 1 April 2026 sebesar Rp13.100 per liter.

Untuk harga Dextlite, ditetapkan sebesar Rp23.600 per liter, naik dari 1 April 2026 yang sebesar Rp14.200 per liter.

Sedangkan, untuk Pertamina Dex, harga ditetapkan menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter.

Per hari ini, Pertamina kembali mengumumkan pembaruan harga BBM untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 4 Mei, dengan jenis BBM nonsubsidi solar dan Pertamax Turbo mengalami lonjakan, sementara Pertamax tetap.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Senin, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Seperti di Jabodetabek, tercatat harga BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) menunjukkan peningkatan ke angka Rp19.900 per liter dari Rp19.400 per liter pada April.

Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar di wilayah tersebut turut mengalami peningkatan. Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp26.000 per liter dari Rp23.600 per liter pada April 2026.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas/Ketua KPPU RI 2015–2018

SALAH satu kerangka kebijakan moneter internasional yang paling populer sejak tahun 1960-an hingga sekarang adalah impossible trinity atau trilemma kebijakan moneter. Pendekatan ini dipopulerkan oleh ekonom International Monetary Fund (IMF), Robert Mundell (1960) dan Marcus Fleming (1963). Populer dengan Mundell – Fleming model.

Impossible trinity menyatakan bahwa suatu negara tidak mungkin bisa mencapai tiga tujuan secara bersamaan, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar (fixed exchange rate), menjamin kebebasan arus modal (free capital mobility), dan memastikan independensi kebijakan moneter (independent monetary policy).

Suatu negara harus memilih untuk mencapai dua dari tiga tujuan di atas, yaitu: pertama, menjaga kestabilan nilai tukar dan menerapkan kebebasan arus modal tetapi mengorbankan independensi kebijakan moneternya. Langkahnya, bergabung dalam common currency, seperti euro atau mengaitkan nilai tukar mata uangnya dengan Dollar Amerika Serikat (AS).

Kedua, menjaga kebebasan arus modal dan independensi kebijakan moneter dari pengaruh eksternal tetapi dengan mengorbankan kestabilan nilai tukar. Pilihannya, menerapkan regim nilai tukar fleksibel (floating exchange rate regim).

Ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar (fixed exchange rate regim) dan menjamin independensi kebijakan moneter untuk memastikan kontrol ketat terhadap perekonomian nasional suatu negara. Pilihan ini mengorbankan kebebasan arus modal (capital control).

Sejalan dengan tiga opsi di atas, bank sentral China, People Bank of China (PBOC) lebih memilih opsi ketiga, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar dan mengeliminir eksposur perekonomian China dari faktor eksternal. Pada saat yang sama, PBOC membatasi aliran modal antar negara.

Opsi kebijakan ketiga sangat relevan sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 yang ditandai oleh depresiasi ekstrim nilai tukar mata uang dan penurunan indeks harga saham beberapa negara di Asia. Hal ini dipicu oleh aliran hot money, yaitu aliran dana jangka pendek untuk tujuan spekulasi (speculative attact).

PBOC menerapkan pembatasan bagi bank-bank China untuk meminjam ke luar negeri dan membatasi nilai saham yang dapat dibeli oleh investor asing di pasar saham China. Kebijakan ini efektif membatasi aliran hot money dan mengurangi fluktuasi harga saham.

Kebijakan ini berlanjut hingga saat ini yang menghambat investor asing berbisnis dengan perusahaan-perusahaan China dan membatasi peredaran yuan China secara internasional. Mata uang yuan China belum secara penuh dan bebas dikonversi ke mata uang lainnya.

Sejalan dengan Eichengreen dan Kawai, 2015, PBOC membedakan suku bunga pasar uang dalam negeri, CNY (mainland) dan pasar uang luar negeri, CNH (offshore). Pemisahan tersebut untuk menjamin ketersediaan yuan China bagi para importir, tetapi pada saat yang sama, PBOC mengontrol lalu lintas devisa antar negara.

Mata uang yuan China diperdagangkan secara bebas di pasar uang dalam negeri tetapi dilakukan pembatasan transaksi di pasar uang yuan China di luar negeri. Kedua pasar uang yuan China juga berbeda dari sisi suku bunga. Selisihnya bisa mencapai 10 persen. Hal ini secara langsung menaikkan biaya transkasi (transaction cost).

Pada dasarnya, seperti yang dikemukakan oleh ekonom Prasad, 2017, PBOC telah membuka clearing centre untuk memfasilitasi transaksi antar bank di luar negeri dan pasar uang di luar China, tetapi hingga saat ini, yuan China belum tersedia dalam jumlah yang cukup di pasar uang utama dunia, seperti pusat keuangan dunia di London dan Geneva.

Akibatnya, peran yuan China dalam transaksi perdagangan dan keuangan internasional menjadi terbatas. Hal ini tercermin pada indeks penggunaan mata uang yuan China dalam transaksi internasional yang hanya 2,5. Sementara indeks penggunaan dollar AS secara internasional mencapai 66 pada tahun 2023.

Indeks penggunaan yuan China dalam transaksi internasional tidak sejalan dengan besarnya kontribusi perekonomian China terhadap perekonomian global yang mencapai 17 persen. Lebih besar dari Uni Eropa yang hanya 15 persen dengan indeks penggunaan euro 23.

Demikian juga dengan kontribusi perekonomian AS terhadap perekonomian global yang mencapai 25 persen diukur berdasarkan real Gross Domestic Product (GDP). Kontras dengan indeks penggunaan dollar AS yang mencapai sekitar 67.

Dalam hal perdagangan internasional. Nilai perdagangan China juga sudah melampaui AS yang mencapai sekitar 6,2 trilyun dollar AS tahun 2024. Sementara nilai perdagangan internasional AS hanya 5,3 trilyun dollar AS tahun 2024.

Jika diamati pada awal tahun 2000-an, nilai perdagangan internasional China hanya 447 milyar dollar AS. Pada saat yang sama nilai perdagangan internasional AS mencapai 2,0 trilyun dollar AS. Nilai perdagangan internasional China melampaui AS sejak tahun 2012.

Indeks penggunaan yuan China secara internasional hanya 2,5 disebabkan oleh rendahnya penggunaan yuan China dalam pembayaran perdaganagn barang dan jasa China. Penggunaan yuan China dalam perdagangan barang China hanya 27 persen dan 30 persen dalam perdagangan jasa.

Solusinya, dalam rangka meningkatkan pengaruh yuan China dalam transaksi internasional, ada baiknya kembali merujuk pada ekonom Mundell – Fleming, opsi terbaik bagi bank sentral China, PBOC adalah menjamin kebebasan arus modal antar negara sekaligus menjaga independensi kebijakan moneter dengan beralih ke regim nilai tukar fleksibel.

Sejalan dengan Eichengreen, 2023, PBOC sedikit mengorbankan kestabilan nilai tukarnya tanpa mengorbankan kebebasan arus modal dengan menghilangkan pembatasan nilai transaksi yuan China dengan mata uang lainnya di pasar luar negeri (offshore market).

Akhirnya, bagi perekonomian nasional, dalam jangka pendek masih akan menghadapi tantangan hegemoni dollar AS. Namun, dalam jangka menengah, porsi yuan China akan meningkat signifikan yang memerlukan langkah diversifikasi portofolio cadangan devisa Bank Indonesia (BI).

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan stimulus fiskal bagi industri pengguna plastik menyusul lonjakan harga bahan baku yang dilaporkan meningkat hingga 100%. Kebijakan ini sedang dimatangkan untuk menjaga daya saing industri di tengah tekanan biaya produksi dan ketidakpastian global.

"Besok kita akan bahas dalam rapat dengan tim satgas di sini," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Senin (27/4/2026).

Airlangga menjelaskan, pembahasan stimulus akan dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perekonomian Nasional guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif mendorong produktivitas sektor industri terkait.

Namun demikian, pemerintah belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan, apakah berupa keringanan pajak atau kebijakan lain. Airlangga menyebut detail kebijakan baru akan diputuskan setelah rapat koordinasi selesai digelar.

Satgas Percepatan Perekonomian Nasional sendiri memiliki mandat untuk mengawal pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas makro di tengah dinamika global. Salah satu fokus utamanya adalah melakukan debottlenecking atau penguraian hambatan regulasi dan operasional yang menghambat investasi dan kegiatan usaha.

Dalam konteks industri plastik, langkah tersebut diharapkan mampu memberikan solusi bagi pelaku usaha, khususnya di sektor makanan, minuman, dan kemasan yang sangat bergantung pada bahan plastik.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan keseimbangan antara dukungan terhadap industri dengan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, seiring meningkatnya perhatian terhadap isu pengurangan sampah plastik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah berencana membahas dukungan fiskal atau stimulus bagi industri pengguna plastik.

Pembahasan tersebut rencananya akan dilakukan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (28/4).

“Besok (Selasa) kami akan bahas, rapat dengan satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk debottlenecking,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

Rapat tersebut akan menjadi forum bagi pemerintah untuk menyusun respons terhadap persoalan yang menghambat dunia usaha, termasuk tekanan biaya akibat lonjakan harga plastik belakangan ini.

Namun, Airlangga tidak merinci bentuk stimulus yang akan disiapkan pemerintah. Airlangga mengatakan rincian lebih lanjut akan disampaikan usai rapat besok.

“Tunggu, besok baru dibahas,” ujarnya.

Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Satgas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I dan dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II.

Pembentukan satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Satgas ini mempunyai tugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meliputi antara lain Program Paket Ekonomi dan Program Stimulus Ekonomi.

Kemudian Program Prioritas Pemerintah, Program Utama pada beberapa kementerian/lembaga dan program lainnya berdasarkan arahan Presiden.

Selain itu, satgas bertugas menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran pendukung pelaksanaan program pemerintah.

Selanjutnya menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II- 2026 mencapai angka 5,7%, seiring komitmen pemerintah menjaga stimulus demi mengerek stabilitas ekonomi.Menanggapi kekhawatiran mengenai tren kenaikan harga kebutuhan pokok akibat lonjakan harga energi di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global, Purbaya meyakini bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk menanganinya.

“Pertumbuhannya (kuartal II 2026) 5,7 persen. Kita akan dorong ke sana untuk April, Mei, dan Juni,” kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4).

Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Airlangga Jadi Ketua



Hal tersebut tetap berlaku meski pada periode ini tidak ada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang biasanya menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. “Nanti begitu April datanya clear, kita lihat, kita akan kasih dorongan lagi ke ekonomi. Kalau mengalami perlambatan, saya akan monitor terus kondisi perekonomian Indonesia. Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi,” ujar dia.

Bentuk stimulus tersebut, lanjut Purbaya, dapat dilakukan melalui optimalisasi manajemen kas, yakni dengan meningkatkan efektivitas penerimaan serta pengeluaran negara, atau melalui langkah percepatan realisasi belanja oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Purbaya juga menampik anggapan bahwa ketiadaan momen HBKN secara otomatis akan memicu pelemahan ekonomi. “Sebetulnya anggapan bahwa kalau hari besar pertumbuhan ekonomi cepat, itu tidak akurat. Karena biasanya kalau hari besar kan banyak libur, produktivitas cenderung turun,” jelasnya.

Seturut itu, Purbaya bilang bakal menyalurkan bantuan yang tepat sasaran agar roda perekonomian terus bergerak, termasuk memberikan dukungan bagi para pelaku usaha. “Bukan hari besar saja, yang utama adalah kita memaksimalkan stimulus apapun. Nanti kita akan lebih aktif panggil businessman, bantuan apa yang bisa kita berikan,” tuturnya.

Airlangga Incar Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal-II, Berikut Modalnya



Salah satu bentuk bantuan yang direncanakan menyasar sektor padat karya, seperti industri tekstil. Pemerintah berencana menyediakan skema pendanaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi industri tekstil, yang sering kali dianggap sebagai sunset industry dan kerap menemui kendala dalam akses permodalan.

Purbaya menjamin bahwa seluruh stimulus yang dirancang pemerintah akan berjalan secara berkelanjutan dan tidak akan terhambat di tengah jalan.

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,11%, dengan rincian kuartal I sebesar 4,87%, kuartal II 5,12%, kuartal III 5,04%, dan kuartal IV 5,39%.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 diperkirakan sebesar 5,05 persen dipengaruhi faktor seasonal Ramadhan-Lebaran

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 mencapai 5,05 persen berkat faktor musiman Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 diperkirakan sebesar 5,05 persen dipengaruhi faktor seasonal Ramadhan-Lebaran,” ujar Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pada dasarnya, kata Bhima, pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama 2026 mampu melampaui angka proyeksinya di 5,05 persen.

Hanya saja, dia melihat terdapat beberapa tantangan yang membuat konsumsi rumah tangga relatif lebih terbatas.

Pemicu pertama yaitu keputusan masyarakat yang cenderung menahan uang tunjangan hari raya (THR) untuk dibelanjakan dan memilih mengalokasikannya sebagai tabungan.

Kecenderungan itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh kekhawatiran melonjaknya harga energi dan pangan usai Lebaran.

Sementara, belanja masyarakat yang tertahan kemungkinan bakal menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Atas tantangan itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk memperhatikan pengendalian inflasi pada periode mudik sehingga masyarakat lebih percaya diri untuk membelanjakan THR mereka.

Faktor penghambat berikutnya yaitu arus balik masyarakat yang diperkirakan belum optimal lantaran lapangan pekerjaan di kota yang masih terbatas.

Biasanya, jelas Bhima, para pencari kerja memanfaatkan momen Idul Fitri untuk merantau ke kota. Maka dari itu, Bhima mendorong pemerintah untuk lebih menggencarkan penciptaan lapangan kerja agar jumlah pemudik tumbuh lebih tinggi dan berkualitas.

Selain kedua tantangan itu, Bhima juga berpendapat pemerintah bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada musim Ramadhan dan Idul Fitri melalui dukungan terhadap sektor pariwisata.

“Secara musiman mudik memberi dorongan ke sektor pariwisata, tapi ke depan perlu promosi lebih gencar lagi ke destinasi wisata baru sehingga durasi tinggalnya lebih lama,” tutur dia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026 tumbuh di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen (year-on-year/yoy).

Target ini didorong oleh percepatan belanja negara, stimulus fiskal, dan penguatan daya beli masyarakat, khususnya di tengah periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Guna menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I-2026.

Salah satunya adalah insentif transportasi untuk mudik Lebaran berupa diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat 17–18 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kesiapan pemerintah dalam memastikan infrastruktur dan berbagai moda transportasi berfungsi optimal, sekaligus menghadirkan sejumlah stimulus seperti diskon tarif jalan tol guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini.

Dia menjelaskan pemerintah terus memastikan kondisi sarana dan prasarana transportasi berada dalam kondisi prima, mulai dari jalan nasional, jalan tol, hingga jalan arteri.

“Yang paling utama adalah keselamatan. Kita ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, menjaga diri sendiri, keluarga, dan juga pengguna jalan lainnya,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kesiapan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api juga terus dipantau agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, lancar, dan nyaman.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, pemerintah juga menghadirkan sejumlah insentif untuk membantu masyarakat selama periode mudik. Di antaranya diskon tarif jalan tol serta potongan harga tiket transportasi seperti pesawat, kapal laut, dan kereta api.

Ia mengatakan, kebijakan ini diharapkan membuat biaya perjalanan lebih terjangkau sekaligus mendorong pergerakan ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah juga menyiagakan berbagai dukungan operasional di lapangan. Salah satunya melalui unit tanggap darurat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dilengkapi alat berat dan material untuk mengantisipasi potensi gangguan di jalur mudik.

AHY menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan arus mudik.

Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk operator jalan tol dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan sistem transportasi berjalan baik di seluruh wilayah.

Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Pol Agus Suryonugroho menyampaikan pengamanan arus mudik dilakukan melalui Operasi Ketupat, yang merupakan operasi kemanusiaan dengan fokus utama pada keamanan dan keselamatan masyarakat.

Menurutnya, Polri bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai skenario pengaturan lalu lintas, termasuk rekayasa lalu lintas, pengaturan jalur perjalanan, serta pendirian pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis.

“Kami memastikan perjalanan mudik dan arus balik dapat berlangsung aman. Berbagai langkah telah disiapkan secara kolaboratif, termasuk pemanfaatan teknologi untuk memantau arus lalu lintas dan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah,” ujar Irjen Pol Agus.

Melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai pemangku kepentingan, pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu optimistis perekonomian Indonesia terus tumbuh meskipun terdapat gangguan rantai pasok komoditas akibat penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Ia mengatakan Kemenkeu akan menerapkan strategi belanja pemerintah yang merata di seluruh kuartal agar dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami ingin pertumbuhan ekonominya juga lebih merata di sepanjang tahun, di mana belanja negaranya juga kami buat lebih merata,” kata Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3).

Lebih lanjut ia mengatakan Kemenkeu berupaya untuk merealisasikan anggaran belanja pemerintah dengan lebih cepat, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga untuk mencapai target peningkatan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga akhir 2026.

Ia mengatakan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target, melonjak 41,9 persen yoy per 28 Februari lalu.

“Sisi penerimaannya juga sangat memungkinkan kami untuk melakukan (percepatan belanja) itu, (karena) pertumbuhannya untuk pajak di atas 30 persen,” kata Febrio.

Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen yoy menjadi Rp245,1 triliun, atau 10,4 persen dari target, hingga akhir Februari 2026.

Melalui percepatan belanja tersebut, Kemenkeu berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 cukup kuat, melanjutkan momentum pertumbuhan dari kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen yoy.

“Dengan (pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar) 5,39 persen (yoy), nanti kami harapkan (pertumbuhan) ini bisa berada di 5,5 persen atau lebih di kuartal I 2026, momentum pertumbuhan ekonomi itu juga kita harapkan terus berlanjut,” ujar dia.

Selain mengakselerasi belanja, pemerintah juga memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk mendorong pergerakan roda ekonomi dari berbagai sektor di dalam negeri, terutama saat periode libur Idul Fitri.

Febrio mengatakan pemerintah telah mengumumkan adanya diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tarif dasar tiket angkutan laut sebesar 30 persen, penghapusan 100 persen tarif jasa pelabuhan untuk angkutan penyeberangan, hingga diskon tiket pesawat.

Selain itu, terdapat pula bantuan pangan berupa beras bagi kelompok masyarakat desil I hingga IV yang berjumlah 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mencapai Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026.

“Kami harapkan (penyaluran THR) ini juga sangat mendorong daya beli masyarakat di masa Ramadhan dan juga menjelang Idul Fitri, dan juga tentunya bagian dari (upaya meningkatkan) belanja masyarakat di kuartal I (2026) dan pertumbuhan ekonomi kuartal I (2026),” katanya menambahkan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi menerbitkan PMK Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam. Regulasi yang diundangkan pada Desember 2025 ini akan mulai berlaku pada 27 Februari 2026.

Sudahkah Anda memahami persyaratan dan tahapan pengajuan pembebasan bea masuk dan/atau cukai agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal?

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo menegaskan, bahwa aturan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik. “PMK ini secara substansi pro-publik. Negara memberikan pembebasan fiskal untuk kegiatan non-komersial yang berdampak sosial luas, termasuk penanggulangan bencana alam,” ujarnya.

Syarat Penting untuk Permohonan

PMK 99 Tahun 2025 mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan/atau cukai. Untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan, pemohon wajib melampirkan:

- Rekomendasi dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai bidangnya (keagamaan, sosial, atau kebudayaan).

- Gift certificate atau memorandum of understanding (MoU).

- Dokumen pendirian badan/lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan (akta notaris, dasar hukum pendirian berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah).

Viral Bantuan Bencana dari Diaspora Kena Pajak, Purbaya: Nggak Ada!



Sementara untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, persyaratan disesuaikan dengan kondisi bencana (prabencana, tanggap darurat, atau rehabilitasi dan rekonstruksi). Dokumen yang dipersyaratkan antara lain:

- Rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

- Gift certificate atau MoU.

- Dalam hal pemohon badan/lembaga, dilengkapi dokumen pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Dalam kondisi darurat bencana, dapat dilengkapi surat keterangan/pernyataan bahwa barang merupakan hibah apabila gift certificate atau MoU belum tersedia.

Selain itu, permohonan minimal memuat identitas pemohon (nama, alamat, NPWP untuk badan/lembaga), rincian jumlah dan jenis barang, perkiraan harga barang, pelabuhan pemasukan, serta nomor dan tanggal dokumen rekomendasi dan dokumen hibah.

Bantuan untuk Korban Bencana Tidak Kena Pajak



Budi menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi kunci utama percepatan proses. “Sepanjang persyaratan administratif dan substansi terpenuhi, prosesnya sangat cepat dan transparan,” katanya.

Tahapan Pengajuan Secara Elektronik melalui SINSW

Mempercepat pelayanan, salah satu pembaruan penting dalam PMK 99 Tahun 2025 adalah mekanisme pengajuan secara elektronik. Permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU Bea Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), yang terhubung otomatis dengan sistem CEISA Bea Cukai.

Tahapan pengajuannya meliputi:

1. Menyiapkan dokumen persyaratan untuk pengajuan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.

2. Mengajukan permohonan secara elektronik melalui SINSW.

3. Penelitian administrasi dan substansi oleh Bea Cukai.

4. Apabila disetujui, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) dengan jangka waktu pengimporan paling lama 1 tahun.

5. Mencantumkan nomor SKMK dan kode fasilitas pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

6. Menyampaikan laporan realisasi impor paling lambat 30 hari setelah masa berlaku impor berakhir melalui portal DJBC.

“Pengajuan secara elektronik melalui SINSW menjadi kunci percepatan layanan. Untuk permohonan elektronik, SKMK dapat diterbitkan paling lama lima jam setelah penelitian selesai. Untuk pengajuan tertulis, keputusan diterbitkan paling lama satu hari kerja setelah penelitian,” jelas Budi.

Ketentuan Lainnya dan Kewajiban Penerima Fasilitas

Ketentuan lainnya mengatur bahwa jangka waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan diberikan paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan Menteri ditetapkan. Kemudian, dalam keadaan tanggap darurat bencana, pemberitahuan pabean dapat dilakukan melalui dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), dan pengeluaran barang dapat dilaksanakan dengan menggunakan jaminan tertulis dari Kepala BNPB.

Di sisi lain, penerima fasilitas berkewajiban menggunakan barang impor sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan. Apabila terjadi penyalahgunaan, penerima wajib melunasi bea masuk dan/atau cukai yang seharusnya terutang serta dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kewajiban penyampaian laporan realisasi impor juga harus dipenuhi secara tepat waktu dan akurat.

Fasilitas ini diberikan untuk mendukung kepentingan umum. Karena itu, akuntabilitas dan kepatuhan tetap menjadi prinsip utama Bea Cukai. Budi juga menjelaskan, untuk ketentuan yang lebih rinci terkait ketentuan ini masyarakat dapat mengakses kemenkeu.go.id/dok/pmk-99-tahun-2025 atau FAQ pada tautan s.kemenkeu.go.id/faqPMK99th2025.

Dorong Persepsi Positif dan Kolaborasi

PMK 99 Tahun 2025 juga merupakan integrasi dan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami. Regulasi ini membuka peluang kolaborasi dengan kementerian/lembaga penerbit rekomendasi, pemerintah daerah, organisasi sosial, hingga NGO internasional.

Melalui regulasi ini, Bea Cukai berharap dapat menggeser persepsi negatif bahwa institusi kepabeanan menghambat bantuan. “Kami ingin menunjukkan bahwa Bea Cukai adalah bagian dari ekosistem penanggulangan bencana dan kegiatan sosial, bukan penghambat, melainkan fasilitator,” pungkas Budi.