JAKARTA - Transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam beberapa tahun terakhir mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan pengamat transportasi. Perusahaan pelat merah tersebut dinilai berhasil menghadirkan layanan transportasi publik yang konsisten, sehingga menjadi rujukan bagi berbagai sektor industri dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Akademisi dan Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno dalam podcast bertajuk Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!.

Menurut Djoko, keberhasilan KAI tidak terjadi dalam waktu singkat. Perusahaan terus menjaga kualitas layanan melalui komitmen jangka panjang yang berfokus pada keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta kepuasan pelanggan.

Layanan yang terus berkembang tersebut dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Bahkan, keberhasilan KAI kini tidak hanya menjadi referensi bagi operator transportasi, tetapi juga bagi perusahaan di berbagai bidang usaha.

“Konsistensi dalam menghadirkan layanan berkualitas membuat banyak perusahaan menjadikan KAI sebagai sumber inspirasi, tidak hanya perusahaan transportasi,” ujar Djoko, Sabtu (13/6/2026).

Dia menilai kualitas layanan transportasi publik di Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dan mampu bersaing dengan sejumlah negara maju. Dalam pandangannya, KAI menjadi contoh nyata bagaimana sebuah operator transportasi dapat menjalankan sistem yang tertib dengan mengutamakan pengalaman pelanggan.

Selain faktor manajemen dan inovasi layanan, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik juga dinilai berperan penting dalam mendukung kualitas pelayanan yang diberikan.

Dia mencontohkan di beberapa kota besar dunia masih ditemukan pengguna transportasi yang mencoba menghindari pembayaran tiket dengan menerobos pintu masuk. Kondisi tersebut relatif jarang ditemukan di Indonesia.

Pengalaman melakukan studi banding ke sejumlah negara juga memperlihatkan bahwa layanan transportasi publik Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Bahkan, beberapa fasilitas publik di Tanah Air dinilai mampu dikelola lebih baik dibandingkan fasilitas serupa di negara-negara yang selama ini kerap dijadikan referensi pembelajaran.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi KAI tidak hanya ditopang oleh modernisasi teknologi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh tumbuhnya budaya disiplin masyarakat yang mendukung terciptanya layanan transportasi publik yang berkualitas.

Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka

Tangerang (ANTARA) - Pakar transportasi Piter Abdullah menilai pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi memiliki efek berantai yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Banten, Jumat.

Piter yang juga menjabat Direktur Kebijakan dan Program Pusat Studi Kebijakan Prasasti (Prasasti Center for Policy Studies) menyatakan penyediaan sarana angkutan massal yang memadai dapat menjadi langkah awal yang strategis bagi pemerintah daerah (pemda) untuk meringankan beban hidup warganya.

Untuk kondisi di Jakarta misalnya, kata dia, warga harus mengalokasikan 25 hingga 30 persen dari pendapatan minimum provinsi sebesar Rp5,7 juta hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pekerja komuter di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengeluarkan ongkos perjalanan yang cukup signifikan.

Sebanyak 28,6 persen komuter menghabiskan biaya minimal Rp25 ribu per hari atau berkisar Rp750 ribu per bulan. Sementara itu 14,7 persen komuter mengeluarkan Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari dan hanya 8,2 persen yang mengeluarkan biaya di bawah Rp5.000 per hari.

Menurut Piter, kehadiran transportasi massal yang nyaman dan murah secara otomatis akan memangkas pengeluaran rutin tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain menghemat biaya perjalanan, lanjutnya, kehadiran titik-titik perlintasan seperti stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Raya Terpadu (LRT) juga terbukti menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.

Lebih lanjut Piter menekankan dampak positif ini tidak boleh berpusat di Jakarta saja, melainkan harus direplikasi oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia melalui komitmen politik yang kuat.

Kendati membutuhkan investasi yang besar, menurutnya, pembangunan modal transportasi jangka panjang tidak akan merugikan karena pengembaliannya berupa pertumbuhan pajak dan geliat ekonomi warga.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran di daerah, Piter menyarankan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih luas hingga penerbitan obligasi daerah.

Kendati demikian ia mengingatkan pentingnya kepastian hukum guna menarik minat investor, mengingat adanya risiko perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

"Melihat dari efek berantainya, saya optimis dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri, tapi dia akan mengubah daerah yang dilewati," kata Piter.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pembangunan transportasi publik dinilai punya efek berantai yang positif karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keringanan biaya perjalanan dan menghidupkan ekonomi di titik-titik perlintasan. Inisiatif di daerah-daerah pun harus didorong.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah, Jumat (12/6/2026)

Dalam hal efek keringanan biaya hidup, dia mencontohkan dengan warga Jakarta. Dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditetapkan di angka Rp5,7 juta, warga ibu kota rata-rata mengeluarkan 25% hingga 30% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan transportasi.

Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sebagian besar warga yang bepergian untuk bekerja (komuter) di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi mengeluarkan ongkos perjalanan yang signifikan tiap harinya.

Berikut rinciannya:

- 8,2% komuter mengeluarkan biaya transportasi < Rp5.000 (atau < Rp150.000 per bulan)

- 14,7% komuter mengeluarkan biaya Rp5.000 - Rp 10.000 (atau Rp150 ribu - Rp300 ribu per bulan)

- 28,6% komuter mengeluarkan biaya minimal Rp25.000 (atau Rp750 ribu per bulan)

Piter melanjutkan penggunaan transportasi publik yang nyaman dan murah jelas bisa memangkas pengeluaran untuk biaya perjalanan ini.

Dalam hal penghidupan, dia menjelaskan transportasi publik akan memunculkan sumber perekonomian baru warga. Misalnya, keberadaan stasiun kereta Commuter Line (KRL) atau Mass Rapid Transit (MRT) menjadi sentra baru UMKM. "Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," katanya.

Piter menggarisbawahi efek berantai itu bisa dinikmati di daerah-daerah, tak cuma di Jakarta. Syaratnya, para kepala daerah berkomitmen penuh pada pembangunan infrastruktur transportasi publik.

"Untuk membahagiakan, menyejahterakan masyarakat itu banyak cara. Salah satunya dengan menyediakan transportasi publik yang tidak hanya nyaman sehat, tapi terjangkau, murah, dan itu sekaligus mengurangi beban yang harus mereka hadapi," ujar Piter.

Dia memaklumi pembangunan transportasi publik ini tidak murah meski program tersebut akan memberikan benefit yang sesuai dalam jangka panjang. Bentuknya berupa terbangunnya ekonomi warga, kemunculan aktivitas perniagaan baru, serta pengembalian ke negara berupa pajak. "Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik walaupun investasinya pasti besar," katanya.

Untuk menalangi kebutuhan pendanaan yang besar di awal itu, Piter menyarankan penerapan kolaborasi swasta dan pemerintah atau Public Private Partnership yang lebih luas di daerah-daerah hingga penerbitan obligasi. Pilihan-pilihan ini bisa berjalan lancar jika didukung proposal yang baik, sosialisasi transparan, serta kebijakan pemerintah yang konsisten. "Karena investor pasti akan berpikirnya lebih kepada risiko," ucapnya.

Salah satu risiko ketidakpastian itu datang dari sektor hukum dan politik. Piter mengakui ada kecenderungan perubahan kebijakan atau peraturan dalam pergantian pimpinan, termasuk di daerah yang nyata berpengaruh pada investasi.

"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kacau jadinya," ujar Piter.

Jika pembangunan transportasi publik di Jakarta itu seperti KRL, MRT, Light Rapid Transit (LRT), hingga JakLingko bisa direalisasikan di berbagai daerah, Piter meyakini efek ekonominya akan menyebar pula ke pelosok Indonesia.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang penambahan golongan masyarakat yang dapat menikmati fasilitas transportasi umum secara gratis di Jakarta. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari skema subsidi silang di tengah rencana penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek.

Pramono mengatakan, rencana penyesuaian tarif tidak akan berlaku sama untuk seluruh rute layanan Transjabodetabek. Menurutnya, kenaikan tarif hanya akan diterapkan pada beberapa rute tertentu yang memiliki rute panjang, seperti rute menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Bogor.

"Memang akan mengalami penyesuaian harga terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan karena memang di tempat itu misalnya yang ke Soekarno-Hatta itu ada tiga tempat parkir. Setiap parkir kan nggak ada gratis di Jakarta ini. Nah itu pasti ada tambahan kemudian juga yang ke Bogor. Tetapi tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menentukan besaran tarif baru.

"Pemerintah DKI Jakarta terus akan mengampanyekan bagi warga Jakarta 15 golongan dan kemungkinan akan kita tambah golongannya akan kita gratiskan. Karena supaya cross subsidinya itu lebih adil, bagi yang tidak mampu gratis bagi yang mampu ya bayarnya lebih tinggi sedikit," ujarnya.

Lihat video: Penumpang Transportasi Umum Meningkat, Macet Berkurang?

Meski demikian, Pramono belum mengungkapkan besaran tarif yang akan diberlakukan. Ia menyebut keputusan terkait angka penyesuaian tarif akan diumumkan dalam waktu dekat. "Nah mengenai angkanya berapa nanti pada saatnya dalam waktu dekat ini kami umumkan," katanya.

Pramono juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan transportasi publik menjadi salah satu fokus Pemprov DKI. Menurut dia, konektivitas antarmoda saat ini telah mencapai sekitar 93 persen dan perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah pengguna.

Karena itu, perhitungan penyesuaian tarif dilakukan secara hati-hati agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Maka kenapa dalam memperhitungkan rencana kenaikan tarif betul-betul supaya masyarakat tetap dengan kemampuannya untuk bisa membayar atau membeli ini," ujar Pramono.

Ia menambahkan, tarif transportasi publik di Jakarta sudah lebih dari dua dekade tidak mengalami penyesuaian. Bahkan, jika dibandingkan dengan daerah lain, tarif per kilometer di Jakarta masih relatif lebih murah.

"Dan perlu diketahui ini sudah 20 tahun lebih nggak pernah ada penyesuaian. Bahkan sekarang ini di Jakarta boleh dicek dibandingkan dengan daerah manapun per mil-nya atau per kilometer-nya jauh lebih murah dari semuanya," tuturnya.

Saya kira transportasi Jabodetabek dengan KRL, MRT sudah setara kota-kota di dunia

Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Djoko Setidjowarno mengungkapkan transportasi publik di Jabodetabek seperti Moda Raya Terpadu​​​​​​​ (MRT) dan kereta listrik (KRL) sudah setara dengan sejumlah transportasi publik di banyak kota dunia.

"Saya kira transportasi Jabodetabek dengan KRL, MRT sudah setara kota-kota di dunia. Sudah setara," ujar Djoko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Salah satu tantangannya, kata dia, saat ini bagaimana masyarakat mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum.

Djoko melihat bahwa proyek-proyek transportasi strategis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni perluasan pembangunan MRT Jakarta, proyek pembangunan Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), dan Pembangunan LRT fase 2 dari Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

"Karena itu kebutuhan dasar. Ini kebutuhan masyarakat. Memang masyarakat kita didorong menggunakan angkutan umum," katanya.

Dia menyarankan agar pembangunan dan perluasan transportasi di DKI Jakarta yang sudah sedemikian bagus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan saat ini terdapat enam. proyek strategis di wilayah DKI Jakarta yang sangat berpotensi menyerap investasi lanjutan dari Jepang.

Untuk diketahui enam proyek strategis di wilayah DK Jakarta meliputi, Perluasan Pembangunan MRT Jakarta; Proyek Pembangunan Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ); Proyek ITF (Intermediate Treatment Facility) Sunter; Pembangunan Tanggul Pelindung Pantai NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) di pesisir utara.

Kemudian Proyek penguatan Sistem Polder Pompa Waduk Pluit Timur; dan Pembangunan LRT fase 2 dari Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium.

Peluang investasi Jepang pada proyek-proyek strategis di Kota Jakarta terus diupayakan untuk mengalami peningkatan. Hal itu dikatakan Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Sjahrir saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 4 – 6 Juni 2026. Selain bertemu dengan Gubernur Pramono Anung, Dubes Kartini juga melakukan pembahasan teknis hingga peninjauan langsung sejumlah proyek strategis Jakarta.

Pramono mengatakan, kerja sama sister-province antara Jakarta dan Tokyo yang telah aktif terjalin sejak 1989 diperkuat dengan kehadiran lebih dari 10 ribu warga Jepang yang bekerja di 1.500 perusahaan di ibu kota.

Kunjungan ini adalah sebagai follow up dari lawatan Gubernur Pramono Anung ke Tokyo pada akhir April 2026 lalu dan pertemuan dengan Gubernur Metropolitan Tokyo Yuriko Koike.

Ditargetkan pada perayaan HUT ke-500 tahun kota Jakarta di tanggal 22 Juni 2027 akan diresmikan area komersial bawah tanah MRT Jakarta beserta jalur lanjutan dari Bundaran HI menuju Monas.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero membangun konektivitas jalur kereta api dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan jalur tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatera.

Menurut dia, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra saat ini.

"Kita mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun. Yang lebih penting adalah memastikan jalur yang sudah ada berfungsi optimal, cepat, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ujar Gus Rivqy di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menyoroti hingga saat ini sejumlah layanan kereta api di Sumatera masih menghadapi tantangan efisiensi dan kecepatan perjalanan. Bahkan pada beberapa lintas, termasuk koridor Lampung–Palembang, pemanfaatannya dinilai belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas maupun kualitas layanan.

"Jangan sampai kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal. Koridor Lampung-Palembang atau Palembang-Lubuk Linggau misalnya masih membutuhkan penguatan agar benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas penumpang dan distribusi barang," tegasnya.

Selain itu, Gus Rivqy juga mengingatkan bahwa jaringan perkeretaapian Sumatera selama ini masih didominasi oleh angkutan barang, khususnya komoditas tambang dan logistik tertentu. Karena itu, perencanaan rel lintas Sumatera harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan angkutan barang dan pelayanan penumpang.

"Ke depan, rel Sumatera jangan hanya dipersepsikan sebagai jalur pengangkutan tambang atau komoditas. Kita ingin hadirnya jaringan kereta yang juga memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru," katanya.

Lihat video: KAI Resmi Tambah Jadwal Perjalanan Kereta Api Hadapi Libur Panjang Akhir Pekan



Kapoksi FPKB Komisi VI DPR itu menilai pembangunan jaringan rel lintas Sumatera harus disinergikan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Menurutnya, keberadaan jalan tol Trans Sumatera yang hingga kini juga belum sepenuhnya optimal dari sisi konektivitas dan utilisasi menjadi pelajaran penting agar pembangunan rel dilakukan dengan kajian yang matang.

"Kita memiliki jalan tol Trans Sumatera yang pembangunannya masih terus berproses dan pemanfaatannya juga belum maksimal di beberapa ruas. Karena itu, pembangunan rel lintas Sumatera harus benar-benar didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi, proyeksi permintaan yang kuat, serta kemampuan pembiayaan yang terukur agar tidak menjadi proyek yang besar di atas kertas tetapi minim manfaat di lapangan," jelasnya.

Gus Rivqy mendorong KAI bersama pemerintah untuk menyusun peta jalan yang jelas, dimulai dari optimalisasi jalur eksisting, peningkatan kecepatan perjalanan, pembangunan jalur penghubung yang paling mendesak secara ekonomi, hingga pengembangan konektivitas penuh Banda Aceh–Bandar Lampung secara bertahap.

"Visi besar harus disambut dengan langkah yang realistis. Kita ingin rel lintas Sumatera menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, tetapi keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata dari panjang rel yang berhasil dibangun," katanya.

industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Prasasti Piter Abdullah Redjalam menilai perlu adanya kehati-hatian dalam rencana pemotongan komisi mitra pengemudi ojek daring (ojol) dari semula 20 persen menjadi 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojol yang diumumkan pada awal Mei 2026.

“Kalau di sisi pemerintah perlu ada kesamaan pandangan, kemudian dari industri perlu ada juga. Rekomendasi forum pakar (juga penting) supaya ada yang menjembatani antara pemerintah, regulator, dengan industri, karena industri mau tak mau perlu ada yang menjembatani,” ujar Piter dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Ia menilai saat ini regulasi terkait ojol di Indonesia sudah cukup banyak dan ketat jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam lanskap ekonomi digital, utamanya dalam pembagian komisi atas biaya layanan platform.

“Mereka (mitra pengemudi) menggunakan teknologi untuk bisa mengakses platform, bisa berhubungan dengan customer melalui platform, dan untuk itu mereka membayar terhadap penyedia platform,” ujar Piter.

Lebih lanjut, ia mengatakan diperlukan pula kajian mendalam terkait potensi dampak aturan komisi ini dengan keberlanjutan industri transportasi daring, karena harga merupakan hal yang sensitif terutama bagi pengguna layanan.

“Tingkat sensitivitas terhadap harga itu cukup tinggi. Kalau sensitivitas harga begitu tinggi, maka pengaturan tarif yang sekarang 8 persen. Ini pasti akan berdampak terhadap industri. Dan industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti,” jelas Piter.

“Artinya kalau ada penurunan komisi yang kemudian bisa berdampak kepada kenaikan tarif, kenaikan tarif bisa menyebabkan penurunan order,” imbuhnya.

Secara luas, Piter mengatakan dampak lainnya dari hal ini adalah penurunan kualitas layanan dari platform karena ruang untuk berinovasi dan berinvestasi menjadi berkurang.

“Yang kita khawatirkan adalah industrinya sendiri yang akan secara kualitas juga akan turun. Padahal ini adalah industri digital yang kita tahu berpacu dengan kecepatan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Perbaikan standar keselamatan dan pengawasan juga menjadi mutlak untuk kemudian ekosistem ojek online ini bisa dimasukkan dalam perundang-undangan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Advisor Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengatakan penting bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku industri, pemerintah dan pakar untuk membangun ekosistem industri layanan transportasi online atau dalam jaringan (daring) yang kondusif dan berkelanjutan.

“Kita berharap semua elemen, semua stakeholders membangun ekosistem ini dengan kondusif,” kata Umam dalam peluncuran hasil riset “Masa Depan Ojek Online di Indonesia” oleh PPPI dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual di Jakarta, Rabu.

Hal ini, lanjut dia, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang diumumkan pada awal Mei 2026.

Umam juga merekomendasikan adanya ruang dialog dari para pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan hingga pengambilan keputusan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terukur.

“Ini terkait dengan konteks yang secara general kami berharap ini kemudian bisa diakomodir oleh pemerintah, terutama dalam penataan regulasi yang sebagaimana kemarin disampaikan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) akan diakomodir dalam Perpres (27/2026) yang akan dikeluarkan,” ujar dia.

Lebih lanjut, adalah regulasi yang jelas sebagai kepastian payung hukum yang kuat bagi industri ojol di Indonesia.

Langkah ini kemudian dapat disempurnakan dengan adanya satu komite lintas kementerian dan lembaga yang bisa mengatur dan mengelola ekosistem transportasi daring, baik itu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Terkait penataan tarif, PPPI merekomendasikan pemerintah untuk tetap mempertimbangkan kondisi daerah, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, serta berbasis pada data empiris dan metode perhitungan yang tepat.

“Tarif oleh pemerintah pusat memang sebaiknya tetap mempertimbangkan capacity to pay dari masyarakat, dan tentu bisa mempertimbangkan aspek-aspek dari perspektif perusahaan aplikasi, sehingga kemudian lebih balance dalam pengaturannya di sana,” kata Umam.

Selain itu, pengaturan komisi juga diharapkan tetap mempertimbangkan antara keberlanjutan perusahaan aplikasi, stabilitas order, manfaat, insentif, perlindungan mitra pengemudi, keberlanjutan UMKM, kualitas layanan, dan kemampuan membayar oleh konsumen.

“Kemudian terkait status kemitraan. Memang di basis ini dari para narasumber kita mendorong model kemitraan dengan fleksibilitas, tetapi sekali lagi penguatan perlindungan minimum melalui jaminan sosial dan juga asuransi juga harus diperhatikan, harus diperkuat ke depan,” ujar Umam.

“Perbaikan standar keselamatan dan pengawasan juga menjadi mutlak untuk kemudian ekosistem ojek online ini bisa dimasukkan dalam perundang-undangan ke depan,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat kontribusi ekosistem dan layanan transportasi daring termasuk ojek online (ojol) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai Rp565 triliun.

"Transportasi ojek online ini ternyata menyumbang hampir Rp565 triliun atau setara 2,37 persen dari PDB," kata Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan riset "Masa Depan Ojek Online di Indonesia" oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Indef, angka tersebut merupakan total dari dampak langsung dan tidak langsung dari ojol.

Rizal mengatakan dampak langsung dan tidak langsung tersebut masing-masing mencapai sekitar Rp169 triliun dan Rp396 triliun.

Porsi kontribusi terbesar berasal dari multiplier effect/spillover lintas sektor.

Kontribusi itu juga didominasi oleh ojol roda dua, yang lebih besar dibanding taksi online roda empat dengan proporsi 2,1 kali.

"Artinya, angka ini bukan angka kecil. Bayangkan, 2,4 persen terhadap PDB, angka hampir Rp565 triliun ini, ini justru memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap multiplier effect dan spillover-nya. Artinya apa? Ojek online itu memberikan nilai tambah, ini bukan multiplier lagi, nilai tambah terhadap PDB kita, berbasis pada sektor-sektor di sistem ekonomi kita," jelasnya.

Bicara mengenai nilai tambah ojol bagi berbagai sektor terkait, Rizal memberikan contoh bagaimana ekosistem layanan ini turut membantu sektor lain seperti perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga logistik.

Riset tersebut juga menunjukkan bahwa transportasi daring ini turut menciptakan 2,62 juta pekerjaan turunan pada ekosistem UMKM dan ekonomi digital.

Sementara, ekosistem transportasi daring menyerap 2,91 juta mitra pengemudi dan berfungsi sebagai employment buffer bagi pekerja urban berkeahlian rendah-menengah atau bahkan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi, tentu multiplier effect atau spillover antarsektor inilah yang kemudian memberikan impact yang cukup signifikan terhadap kinerja ekonomi kita. Jadi kita bisa lihat sekarang ojek online ini ternyata punya kontribusi yang luar biasa," ujar Rizal.

Selain itu, riset tersebut juga menemukan bahwa ojol berperan dalam menekan inflasi hingga 0,16 persen melalui lalu lintas barang dan jasa serta konsumsi pengguna.

Hal ini, lanjut dia, mengindikasikan ojol turut berkontribusi dalam meningkatkan volume produksi dan menurunkan biaya distribusi, sehingga harga barang turun.

"Ojek online menekan inflasi. Jadi, lalu lalang, lalu lintas barang dan jasa ternyata menekan angka inflasi," kata Rizal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - LRT Jabodebek mencatat rekor jumlah pengguna tertinggi sejak mulai beroperasi, baik pada hari kerja maupun periode libur nasional dan akhir pekan. Capaian ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan tepat waktu dalam mendukung mobilitas sehari-hari.

Pada hari kerja (weekday), jumlah pengguna LRT Jabodebek mencapai 129.692 orang pada Selasa (26/5), menjadi angka tertinggi sepanjang operasional layanan. Capaian tersebut meningkat 2% atau 2.603 pengguna dibandingkan rekor sebelumnya yang tercatat pada 28 April 2026 sebanyak 127.089 pengguna.

Libur Panjang, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Melonjak



Sementara itu pada periode libur nasional dan akhir pekan, LRT Jabodebek juga mencatat rekor baru dengan melayani 59.870 pengguna pada Kamis (28/5). Jumlah tersebut naik 13% atau 7.093 pengguna dibandingkan rekor sebelumnya pada 25 April 2026 yang mencapai 52.775 pengguna.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika mengatakan, peningkatan jumlah pengguna menunjukkan transportasi publik semakin menjadi kebutuhan masyarakat dalam mendukung mobilitas yang efisien dan terintegrasi, baik untuk aktivitas bekerja maupun perjalanan saat libur nasional dan akhir pekan.

7.000 Barang mulai HP hingga Tumbler Tertinggal di LRT Selama 2025, Total Nyaris Rp800 Juta



“Peningkatan jumlah pengguna ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik terus tumbuh. LRT Jabodebek hadir mendukung mobilitas masyarakat dengan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya,” ujarnya.

Tingginya mobilitas pengguna pada Selasa (26/5) terlihat dari pola pergerakan masyarakat pada jam sibuk pagi dan sore hari. Pada periode tap in pukul 06.00-08.00 WIB, Stasiun Harjamukti menjadi stasiun keberangkatan dengan volume pengguna tertinggi mencapai 6.180 pengguna, kemudian Stasiun Cikunir 1 sebanyak 2.891 pengguna dan Stasiun Jatimulya sebanyak 2.733 pengguna.

Para pengguna LRT Jabodebek sebagian besar menuju Stasiun Kuningan dengan 7.390 pengguna, disusul Stasiun Pancoran sebanyak 5.507 pengguna dan Stasiun Dukuh Atas BNI sebanyak 4.589 pengguna.

Sementara itu, pada periode sore hingga malam hari, mobilitas pengguna LRT Jabodebek didominasi perjalanan keluar dari Jakarta. Pada pukul 16.00–21.00 WIB, volume tap in tertinggi tercatat di Stasiun Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia dengan 14.527 pengguna, diikuti Stasiun Kuningan sebanyak 12.320 pengguna dan Stasiun Rasuna Said sebanyak 6.750 pengguna.

Adapun pada periode libur nasional Kamis (28/5), pola mobilitas pengguna menunjukkan ritme yang relatif serupa dengan hari kerja meskipun dengan volume yang berbeda. Hal tersebut memperlihatkan bahwa LRT Jabodebek semakin dimanfaatkan masyarakat tidak hanya untuk mobilitas bekerja, tetapi juga untuk perjalanan saat libur nasional dan akhir pekan.

“Tingginya mobilitas pengguna LRT Jabodebek yang akan beraktivitas di pusat Jakarta menunjukkan peran transportasi publik semakin penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi,” tambahnya.

LRT Jabodebek terus melakukan optimalisasi layanan operasional dan penguatan integrasi antarmoda guna mendukung ekosistem transportasi publik perkotaan yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp300 triliun per tahun sekaligus mengurangi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.

"Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Aan, ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan.

Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Meski begitu, Aan tidak merinci ke-20 kota tersebut.

Ia mengatakan, program itu bertujuan untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” kata Aan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menyediakan aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan terukur.

Di samping itu, dukungan juga diberikan melalui situs resmi Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional buy the service (BTS), executive dashboard untuk pemantauan laporan operasional, digital checker app untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh operator bus, dan checker web untuk melihat pencapaian standar pelayanan minimal.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengapresiasi komitmen pemerintah daerah, salah satunya Kota Batam dalam mengoptimalisasi layanan bus Trans Batam melalui penambahan jumlah armada pada tahun 2026.

Hal itu dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema BTS itu, kata, adalah langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

"Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di tahun 2026,” ucapnya.

Sejak tahun 2024, Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam, kemudian menambah armada sebanyak 13 unit di tahun 2025, dan kembali menambah 19 unit bus pada 2026 sehingga total armada BTS yang beroperasi mencapai 52 unit.

Seluruh armada siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis menuju Batam Centre yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa.

"Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim,” jelas Aan.

Lebih lanjut, Ia menilai penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT ini menjadi bagian penting untuk mendukung efisiensi mobilitas masyarakat.

"Jika tersedia transportasi publik yang efisien maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus berupaya mengembangkan sistem dan layanan transportasi publik melalui pengembangan angkutan massal perkotaan, sistem BRT, serta integrasi antarmoda

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku industri untuk menghadirkan transportasi publik rendah emisi yang andal, terintegrasi, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

“Apabila kita ingin kota yang lebih bersih, maka perlu sistem transportasi lebih ramah lingkungan, jika ingin mobilitas yang lebih efisien, diperlukan sistem transportasi yang lebih cerdas," kata Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Komitmen tersebut disampaikan Muiz saat menjadi pembicara utama dalam Busworld Southeast Asia Conference 2026 di Jakarta.

Menurutnya transformasi transportasi perkotaan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, dan sektor swasta agar mampu menghasilkan layanan yang efisien serta ramah lingkungan.

Ia mengatakan layanan bus memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas harian masyarakat karena mampu menjangkau berbagai wilayah dengan biaya yang relatif terjangkau dan kapasitas angkut yang besar.

Karena itu, Kementerian Perhubungan terus memperkuat sistem transportasi publik nasional melalui pengembangan angkutan massal perkotaan dan jaringan bus yang lebih modern serta berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan proyek Bus Rapid Transit (BRT) bersama World Bank di wilayah Cekungan Bandung (BRT Bandung Basin Metropolitan Area) dan BRT di wilayah Sumatera Utara mencakup Medan, Binjai, Deli Serdang (Mebidang).

“Kami terus berupaya mengembangkan sistem dan layanan transportasi publik melalui pengembangan angkutan massal perkotaan, sistem BRT, serta integrasi antarmoda," ujarnya.

Pada proyek tersebut, pemerintah pusat bertanggung jawab membangun infrastruktur utama seperti jalur khusus bus, halte, serta sistem transportasi cerdas untuk mendukung operasional layanan.

Sementara itu, pemerintah daerah berperan menyediakan armada bus, termasuk bus listrik, guna memperkuat implementasi transportasi rendah emisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Muiz menegaskan model kolaborasi tersebut menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.

Melalui kerja sama lintas sektor yang semakin erat, Kementerian Perhubungan optimistis transportasi publik dapat berkembang menjadi moda utama masyarakat sekaligus mendukung terciptanya mobilitas yang lebih hijau, efisien, dan berdaya saing di kawasan ASEAN.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026