Bisnis.com, MAKKAH — Sejumlah jemaah haji kini memilih membayar dam di Indonesia dengan pertimbangan kemanfaatan sosial dan aspek fikih. Hal tersebut dapat dilakukan seiring adanya izin dari pemerintah, meskipun terdapat perbedaan pandangan pembayaran dam haji.

Salah seorang jemaah haji, yakni Muh. Samsuri, yang juga merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA Solo), bercerita bahwa dia dan para jemaah di kloternya telah menitipkan pembayaran dam di Tanah Air sebelum berangkat haji ke Arab Saudi.

"Kami meyakini pembayaran dam di Indonesia itu tidak salah. Yang paling penting adalah kewajiban damnya terpenuhi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat yang membutuhkan," ujar Samsuri saat diwawancarai Tim Media Center Haji di Makkah, dikutip pada Minggu (17/5/2026).

Samsuri yang berangkat haji bersama istrinya dan rombongan teman-temannya meyakini bahwa keputusan itu telah melalui kajian fikih dan pembahasan berbagai pendapat ulama terkait dam haji tamattu’. Sebagian besar anggota rombongannya juga memilih penyembelihan dam di Indonesia.

"Kami mengkaji dari sisi fikih, membaca berbagai kitab, juga melihat pendapat para ulama. Ternyata pembayaran dam itu yang sifatnya ta’abbudi adalah kewajibannya, sedangkan tempat pelaksanaannya masuk wilayah ijtihadi," ujarnya.

Menurut Samsuri, perkembangan zaman membuka ruang baru dalam praktik pembayaran dam haji, termasuk kemungkinan penyembelihan dilakukan di negara asal jemaah.

"Kalau sesuatu itu wilayah ijtihadi, maka memungkinkan untuk dikaji sesuai perkembangan zaman dan kemanfaatannya," katanya.

Dia menilai aspek maslahat menjadi alasan penting mengapa dam haji lebih tepat disalurkan di Indonesia. Apalagi, masih banyak masyarakat miskin dan persoalan stunting yang membutuhkan perhatian.

"Tujuan utama dam itu memberi makan fakir miskin. Di Indonesia saya kira kebutuhan itu masih sangat besar dibandingkan di Arab Saudi," ujarnya.

Menurut dia, penyaluran dam di Indonesia idealnya dilakukan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun lembaga sosial lain yang memiliki basis data kemiskinan yang jelas.

Alasannya, lembaga resmi sudah memiliki peta kantong-kantong kemiskinan sehingga penyaluran daging dari hewan dam haji bisa lebih tepat sasaran.

Meskipun memilih membayar dam di Indonesia, Samsuri menegaskan dia dan rombongannya tetap menghormati jemaah yang meyakini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

"Ini pilihan ijtihadi. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang penting saling menghormati dan terus membuka ruang diskusi," ujarnya.

Menurut Samsuri, praktik pembayaran dam haji di Indonesia memang masih tergolong baru sehingga wajar memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

"Sesuatu yang baru pasti menimbulkan tanda tanya. Tapi kajian fikih itu berkembang terus sesuai kebutuhan zaman," ujarnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Terdapat perbedaan pandangan soal penyembelihan dam nusuk haji, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan fatwa bahwa dam haji tamattu dan qiran harus disembelih di Tanah Haram, sementara itu Kementerian Haji dan Umrah memperbolehkan penyembelihan hewan untuk dam di Indonesia.

Musyrif Diny Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Buya Gusrijal mengatakan bahwa perbedaan fatwa terkait dam nusuk haji tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing lahir dari proses ijtihad ulama.

"Sebenarnya dua fatwa ini boleh dikatakan tidak berhadapan secara penuh. Karena fatwa yang satu membolehkan [di Tanah Air], tidak mengharuskan. Yang satu lagi mengharuskan di Tanah Haram," ujar Gusrijal saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) di Makkah, Jumat (15/5/2026).

MUI menetapkan keputusan terkait dam dalam Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu di Luar Tanah Haram. Dalam fatwa itu disebutkan penyembelihan dam bagi jemaah haji tamattu maupun qiran harus dilakukan di Tanah Haram. Jika dilakukan di luar wilayah tersebut, maka hukumnya tidak sah.

Sementara itu, Kemenhaj membuka opsi penyembelihan dam dilakukan di Indonesia maupun di Arab Saudi. Pandangan yang membolehkan dam disembelih di Tanah Air juga sebelumnya dikeluarkan oleh Muhammadiyah.

Menurut Gusrijal, perbedaan pandangan fiqih merupakan hal lazim dalam tradisi hukum Islam dan tidak seharusnya membuat jemaah bingung ataupun saling menyalahkan.

“Manapun fatwa yang mereka pilih, itu adalah pilihan hati mereka. Mana yang membuat mereka tenang dan damai sesuai dengan guru yang memberikan fatwa kepada mereka. Itu sikap kita,” katanya.

Dia menegaskan tugas Musyrif Diny bukan menentukan fatwa mana yang harus diikuti jemaah, melainkan memastikan seluruh pilihan ibadah berjalan sesuai ketentuan dan aman bagi jemaah. Bagi jemaah yang memilih mengikuti fatwa MUI, penyembelihan dam harus dilakukan melalui lembaga Adahi yang ditunjuk resmi pemerintah Arab Saudi untuk menangani dam haji.

Sementara bagi jemaah yang memilih mengikuti fatwa penyembelihan dam di Tanah Air, pemerintah juga memastikan lembaga pengelola dam memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam arti lembaga yang ditunjuk untuk menangani dam di tanah air benar-benar terpercaya dan prosesnya transparan,” ujarnya.

Gusrijal berharap tidak ada pihak yang membenturkan kedua pandangan tersebut karena sama-sama berangkat dari proses ijtihad ulama.

“Padahal posisinya keduanya sama-sama berijtihad. Dan kita tahu, ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang sama,” katanya.

Menurut dia, persoalan fiqih sebaiknya diserahkan kepada para ulama dan mujtahid yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum.

“Ini fatwa Majelis Ulama, siapa yang nyaman dengan itu, amalkan. Dan ini fatwa lembaga-lembaga keumatan lainnya, di situ ada di Indonesia, mereka juga selama ini telah berfatwa,” ujarnya.

Dam nusuk sendiri merupakan kewajiban bagi jemaah yang melaksanakan haji tamattu maupun qiran. Haji tamattu merupakan jenis haji yang paling banyak dipilih jemaah Indonesia karena dilakukan dengan umrah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji.

Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menghentikan operasional sementara akibat kelangkaan gas elpiji 12 kilogram.

Penghentian operasional berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026 dan berdampak pada layanan MBG di sejumlah daerah, mulai dari Kabupaten Manggarai, Timor Tengah Utara (TTU), Kota Kupang, Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Sumba Barat.

"SPPG berhenti operasional sementara disebabkan kelangkaan gas di beberapa wilayah Provinsi NTT. Penghentian berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026," ujar Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/5).

Dadang menjelaskan penghentian operasional pertama terjadi di Kabupaten Manggarai pada 8 Mei 2026. Sejumlah dapur MBG di wilayah tersebut tidak dapat melanjutkan produksi makanan karena pasokan gas terbatas.

Penghentian operasional kemudian meluas pada 11 hingga 12 Mei 2026 ke sejumlah wilayah lain di NTT, termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat.

Menurut Dadang, kelangkaan elpiji berdampak langsung terhadap proses penyediaan makanan karena sebagian besar dapur MBG masih mengandalkan gas elpiji 12 kilogram untuk kegiatan produksi harian.

[Gambas:Youtube]

"Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram memengaruhi operasional SPPG di lapangan sehingga beberapa layanan belum dapat berjalan normal sampai pasokan kembali tersedia," ujar Dadang.

BGN menyatakan saat ini terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan distribusi elpiji kembali normal.

Ia berharap pasokan gas dapat segera tersedia kembali agar operasional dapur MBG di sejumlah wilayah NTT bisa kembali berjalan normal dalam waktu dekat.

Dalam sebulan terakhir, keterbatasan stok dan lonjakan harga LPG non-subsidi mulai dikeluhkan masyarakat di Labuan Bajo dan sejumlah wilayah lain di NTT. Harga tabung elpiji 12 kilogram bahkan dilaporkan sempat menyentuh Rp350 ribu per tabung.

Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor berkurang sejak selepas Lebaran. Akibatnya, stok di lapangan cepat habis dan harga terus naik.

"Kalau biasanya saya ambil 20-40 tabung, sejak habis Lebaran tidak bisa terpenuhi. Kadang dikasih 4, kadang cuma 2," ujar pemilik kafe di Labuan Bajo bernama Ebit kepada CNNIndonesia.com.

Keluhan serupa juga disampaikan pedagang kios bernama Polce Salestinus. Ia mengaku harga beli dari agen terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

"Dulu dapat Rp245 ribu, tiba-tiba naik jadi Rp275 ribu, sekarang sudah Rp325 ribu per tabung. Mau tak mau saya jual jadi Rp350 ribu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor S-50/BN/2026 yang mengatur pilihan jenis haji serta mekanisme pelaksanaan pembayaran dam.

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi jemaah, sekaligus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar sesuai dengan syariat dan regulasi.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo menegaskan bahwa jemaah haji Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan jenis ibadah haji yang akan dijalankan.

“Jemaah haji Indonesia memiliki hak penuh untuk memilih jenis haji, baik Ifrad, Qiran, maupun Tamattu’. Namun, pilihan tersebut memiliki konsekuensi, khususnya terkait kewajiban pembayaran dam bagi jemaah yang melaksanakan haji Qiran dan Tamattu’,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/03/2026).

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga merinci tata cara pelaksanaan dam, baik yang dilakukan di Arab Saudi maupun di Indonesia. Untuk pelaksanaan di Tanah Suci, penyembelihan hewan dam diwajibkan melalui jalur resmi yang dikelola Pemerintah Arab Saudi, yakni program Adahi.

“Seluruh jemaah, petugas, maupun pembimbing ibadah dilarang keras melakukan atau memfasilitasi pemotongan dam di luar mekanisme resmi. Hal ini untuk menghindari sanksi dari otoritas setempat serta memastikan keabsahan ibadah jemaah,” tegas Puji.

Pembayaran dam melalui mekanisme resmi tersebut dilakukan lewat platform Nusuk Masar dengan biaya sekitar 720 riyal Saudi atau menyesuaikan dengan ketentuan musim haji yang berjalan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan alternatif pelaksanaan dam di dalam negeri. Jemaah dapat menunaikannya melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional, lembaga amil zakat, organisasi keagamaan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), maupun secara mandiri dengan tetap mengikuti ketentuan syariah.

“Pelaksanaan dam di Tanah Air harus menjunjung tinggi prinsip syariah, akuntabilitas, dan transparansi agar ibadah tetap sah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak,” tambahnya.

Melalui surat edaran ini, Kemenhaj juga menginstruksikan seluruh kantor wilayah untuk menggencarkan sosialisasi sejak tahap manasik, memperketat pengawasan, serta mencegah praktik pemotongan dam ilegal baik di Arab Saudi maupun di dalam negeri.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempermudah jemaah dalam menjalankan ibadah, menekan potensi pelanggaran, serta memastikan pelaksanaan haji berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.