menyiapkan tambahan alokasi dan rencana penyaluran elpiji tiga kilogram sebanyak 1.265.600 tabung atau setara 3.797 metrik ton

Padang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menambah 1,26 juta lebih tabung elpiji (LPG) tiga kilogram sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan energi masyarakat selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

"Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyiapkan tambahan alokasi dan rencana penyaluran elpiji tiga kilogram sebanyak 1.265.600 tabung atau setara 3.797 metrik ton untuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau," kata Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Sumbagut I Gusti Bagus Suteja di Kota Padang, Sumbar, Selasa.

Rincian tambahan tersebut meliputi Aceh sebanyak 197.120 tabung atau setara 591 metrik ton, Sumatera Utara 562.800 tabung atau 1.688 metrik ton, Sumatera Barat 162.400 tabung atau 487 metrik ton, Riau 266.000 tabung atau setara 798 metrik ton, serta Kepulauan Riau 77.280 tabung atau setara 232 metrik ton.

Ia mengatakan dukungan pasokan gas bersubsidi tersebut dilatarbelakangi meningkatnya aktivitas rumah tangga, pengolahan makanan hingga pelaksanaan ibadah kurban setiap Hari Raya Idul Adha. Oleh sebab itu, Pertamina perlu memperkuat kesiapan layanan energi melalui penambahan alokasi serta penguatan penyaluran.

"Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah menyiapkan tambahan alokasi elpiji tiga kilogram serta memperkuat monitoring distribusi di seluruh wilayah operasional," ujar dia.

Selain menambah pasokan gas, perusahaan minyak negara tersebut juga mengintensifkan koordinasi dengan agen, pangkalan serta seluruh jaringan penyalur agar kebutuhan energi masyarakat selama periode Idul Adha dapat terpenuhi dengan aman dan lancar.

Kemudian termasuk juga memperkuat monitoring operasional distribusi di seluruh wilayah kerja Sumbagut guna memastikan penyaluran berjalan lancar hingga tingkat lembaga penyalur. Koordinasi dengan agen, pangkalan serta pemangku kepentingan terkait terus dilakukan sebagai langkah menjaga keandalan distribusi selama periode Hari Raya Idul Adha.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji tiga kilogram melalui jalur distribusi resmi.

"Kami imbau masyarakat untuk membeli elpiji tiga kilogram di pangkalan resmi agar memperoleh produk sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah," imbau dia.

Terakhir, dengan penguatan distribusi dan tambahan pasokan tersebut, Pertamina berharap kebutuhan energi bagi masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha dapat terpenuhi secara aman, lancar dan optimal. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan melalui Pertamina Contact Center (PCC) di nomor 135.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semarang, Jateng (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) meningkatkan stok di lembaga penyalur dengan menambah pasokan elpiji 3 kg sebanyak 1.567.660 tabung di Jawa Tengah dan DIY.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional JBT Taufiq Kurniawan di Semarang, Jateng, Senin, menjelaskan tambahan pasokan itu setara dengan 99,31 persen konsumsi normal harian.

"Kami memastikan tambahan pasokan elpiji 3 kg ini dapat menjaga keandalan stok di lapangan, terutama di tingkat pangkalan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan elpiji 3 kg selama perayaan Idul Adha," katanya.

Ia menjelaskan tambahan stok elpiji tersebut, terdiri atas 1.087.860 tabung di Jateng dan 479.800 tabung di DIY.

"Harapannya dengan tambahan tabung tersebut masyarakat semakin merasa aman dan nyaman dalam menjalankan rangkaian ibadah Idul Adha dan libur panjang akhir Mei ini," katanya.

Menurut dia, Pertamina terus memastikan keandalan stok hingga level distribusi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Ia menjelaskan tambahan pasokan tersebut disalurkan melalui dua skema, yakni pertama lewat penyaluran fakultatif sebanyak 1.048.440 tabung yang disalurkan pada 27 Mei 2026.

Fakultatif merupakan skema penyaluran tambahan yang dilakukan pada hari libur atau tanggal merah, di luar jadwal penyaluran reguler yang hanya berlangsung pada hari kerja, guna memastikan stok tetap tersedia di tengah tingginya permintaan masyarakat.

Kedua, skema extra dropping sebanyak 519.220 tabung yang dilaksanakan pada minggu keempat Mei 2026.

Extra dropping adalah penambahan volume di atas penyaluran harian normal, yang ditujukan untuk memperkuat stok di tingkat pangkalan secara lebih cepat seiring meningkatnya kebutuhan menjelang Idul Adha.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina dalam menjaga stabilitas pasokan energi, sekaligus mengantisipasi peningkatan konsumsi elpijirumah tangga yang umumnya terjadi selama periode Idul Adha.

"Saat kegiatan memasak dalam skala besar meningkat signifikan di tingkat keluarga maupun komunitas," ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, sebagai dukungan terhadap program subsidi elpiji yang dijalankan pemerintah, Pertamina mengimbau masyarakat yang mampu untuk menggunakan elpiji nonsubsidi agar penyaluran subsidi tetap tepat sasaran.

Pertamina menyediakan produk elpiji nonsubsidi Bright Gas dalam dua varian ukuran, yakni Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg.

"Meskipun jumlah melimpah, kami juga mengimbau masyarakat agar bijak mengkonsumsi energi dan melakukan pembelian elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina," katanya.

Selain stoknya terjamin, kata dia, harganya juga dipastikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan masyarakat pun dapat dengan mudah mengetahui lokasi pangkalan terdekat melalui laman subsiditepatlpg.mypertamina.id.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 5,8 juta tabung, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih . Penambahan fakultatif tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang.

Komitmen ini ditegaskan Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan dan keandalan pasokan energi, khususnya LPG subsidi bagi masyarakat. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, penambahan penyaluran dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG rumah tangga selama momentum libur panjang.

“Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 5,8 juta tabung selama periode libur panjang ini. Langkah ini kami lakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi LPG subsidi berjalan lancar di seluruh wilayah,” ujar Roberth dalam keterangan pers, Minggu (17/5/2026).

Bahlil Buka Opsi LPG 3 Kg Diganti CNG, Masuk Tahap Uji Coba



Roberth juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi dapat merata dan tepat sasaran. Dia mengingatkan, LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

"Kami mengajak masyarakat mampu untuk menggunakan LPG Non Subsidi Bright Gas agar subsidi energi lebih tepat sasaran,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta agen dan pangkalan LPG untuk memastikan distribusi tambahan berjalan optimal selama masa libur panjang.

Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menghentikan operasional sementara akibat kelangkaan gas elpiji 12 kilogram.

Penghentian operasional berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026 dan berdampak pada layanan MBG di sejumlah daerah, mulai dari Kabupaten Manggarai, Timor Tengah Utara (TTU), Kota Kupang, Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Sumba Barat.

"SPPG berhenti operasional sementara disebabkan kelangkaan gas di beberapa wilayah Provinsi NTT. Penghentian berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026," ujar Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/5).

Dadang menjelaskan penghentian operasional pertama terjadi di Kabupaten Manggarai pada 8 Mei 2026. Sejumlah dapur MBG di wilayah tersebut tidak dapat melanjutkan produksi makanan karena pasokan gas terbatas.

Penghentian operasional kemudian meluas pada 11 hingga 12 Mei 2026 ke sejumlah wilayah lain di NTT, termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat.

Menurut Dadang, kelangkaan elpiji berdampak langsung terhadap proses penyediaan makanan karena sebagian besar dapur MBG masih mengandalkan gas elpiji 12 kilogram untuk kegiatan produksi harian.

[Gambas:Youtube]

"Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram memengaruhi operasional SPPG di lapangan sehingga beberapa layanan belum dapat berjalan normal sampai pasokan kembali tersedia," ujar Dadang.

BGN menyatakan saat ini terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan distribusi elpiji kembali normal.

Ia berharap pasokan gas dapat segera tersedia kembali agar operasional dapur MBG di sejumlah wilayah NTT bisa kembali berjalan normal dalam waktu dekat.

Dalam sebulan terakhir, keterbatasan stok dan lonjakan harga LPG non-subsidi mulai dikeluhkan masyarakat di Labuan Bajo dan sejumlah wilayah lain di NTT. Harga tabung elpiji 12 kilogram bahkan dilaporkan sempat menyentuh Rp350 ribu per tabung.

Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor berkurang sejak selepas Lebaran. Akibatnya, stok di lapangan cepat habis dan harga terus naik.

"Kalau biasanya saya ambil 20-40 tabung, sejak habis Lebaran tidak bisa terpenuhi. Kadang dikasih 4, kadang cuma 2," ujar pemilik kafe di Labuan Bajo bernama Ebit kepada CNNIndonesia.com.

Keluhan serupa juga disampaikan pedagang kios bernama Polce Salestinus. Ia mengaku harga beli dari agen terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

"Dulu dapat Rp245 ribu, tiba-tiba naik jadi Rp275 ribu, sekarang sudah Rp325 ribu per tabung. Mau tak mau saya jual jadi Rp350 ribu," katanya.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin stok minyak dan Elpiji di atas standar minimum nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal ini, ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (12/5/2026).

"Tadi saya melaporkan pada presiden kaitannya dengan kesiapaan BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude (minyak mentah) semua diatas standar minimun nasional. jadi insya Allah tidak ada masalah," jelas Bahlil dikutip dari Kontan.

Meski berada di atas standar minimum, Bahlil terus memantau cadangan energi nasional secara berkala.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi bila munculnya gangguan.

Ketika bertemu Prabowo, ia juga membahas soal izin usaha pertambangan (IUP) terkhusus bila operasionalnya di kawasan hutan.

Pemerintah segera mengevaluasi IUP yang dinilai tak sesuai ketentuan.

"Ini sudah presiden menginstruksikan sejak dua bulan lalu kalau enggak salah untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," jelas Bahlil.

Tunda kenaikan royalti

Menyoal penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak, pemerintah menundanya.

Kementerian ESDM tengah menyusun formulasi baru supaya seimbang antara negara dan pelaku usaha.

"Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan," jelas Bahlil.

Formulasi baru nantinya menguntungkan negara tapi tanpa membebani pengusaha.

Pada Juni 2026, formulasi baru diharapkan sudah kelar dan bisa diterapkan.

"(Target Juni) masih kami pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan pengusaha tetapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," katanya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Bahlil Lapor kepada Prabowo, Pasokan LPG hingga Minyak Mentah Aman" dan "Bahlil Tunda Kenaikan Royalti Tambang setelah Diprotes Pengusaha"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, proses konversi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) di tabung gas 3 kilogram telah memasuki tahap uji coba yang diperkirakan rampung paling lambat 3 bulan ke depan.

Bahlil menekankan, konversi ke CNG menjadi cara pemerintah perlahan keluar dari ketergantungan impor sumber daya yang selama ini digunakan untuk kepentingan produk LPG hingga jutaan ton. Sumber daya yang digunakan sebagai basis produk CNG disebut melimpah di Indonesia.

"Ketika gejolak geopolitik seperti ini untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kami merumuskan alternatif lain. Apalagi kami baru menemukan gas di Kalimantan Timur. Nah ini sebagian besar kami bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk meng-cover CNG," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Produk CNG

Sampai kini, pemerintah masih merumuskan soal pendanaan konversi energi gas tersebut. Hanya saja, skema bisnis produksinya bakal bersifat business to business, yang kemungkinan besar melibatkan Pertamina.

"CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, sudah ada, tapi pada klasifikasi yang 20 kilogram ke atas, ada yang 10-10 kilogram ke atas. Nah untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba," ujar Bahlil.

"Kalau sudah dapat hasilnya (uji coba) dan kalau sudah dinyatakan firm, kami akan melakukan konversi (LPG ke CNG)," imbuhnya.

Kementerian ESDM Dorong Bio-CNG Sebagai Pengganti LPG



Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6-1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Adapun bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu. Adapun gas cair C1-C2 adalah gas alam (natural gas) yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2) yang telah dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi.

JAKARTA - Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai kenaikan harga gas nonsubsidi mulai dirasakan pelaku UMKM, terutama sektor kuliner. Hal ini perlu direspons dengan langkah perlindungan yang adaptif dan berlapis agar tidak mengganggu daya tahan sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Fahira mengapresiasi pemerintah yang memastikan elpiji subsidi 3 kg tidak mengalami kenaikan serta berbagai ikhtiar Pertamina menjaga distribusi tetap aman dan merata.

Menurut dia, penyesuaian harga gas nonsubsidi di tengah gejolak energi global merupakan realitas yang dapat dipahami, namun perlindungan bagi UMKM harus tetap menjadi prioritas.

“Kita memahami ada tekanan geopolitik dan dinamika harga energi global yang memengaruhi kebijakan domestik. Di saat yang sama, negara juga perlu hadir memastikan UMKM yang menyerap tenaga kerja besar dan menopang ekonomi rakyat tetap tangguh menghadapi tekanan biaya produksi,” ujar Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,beberapa waktu lalu.

Senator Jakarta ini mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan semata kenaikan biaya energi, tetapi dilema yang menyertainya. Misalnya jika menaikkan harga berisiko menekan daya beli.

Sementara jika mempertahankan harga menggerus margin atau jika beralih ke gas subsidi 3 kg juga bukan solusi ideal karena berpotensi mengganggu skema subsidi tepat sasaran.

Fahira yang juga pemerhati UMKM menyampaikan rekomendasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang agar UMKM Indonesia lebih tahan terhadap dinamika harga energi global.

Untuk jangka pendek, Fahira Idris mendorong pemerintah menghadirkan bantalan proteksi bagi UMKM terdampak, antara lain melalui insentif biaya produksi untuk sektor-sektor paling rentan energi-intensif, percepatan akses pembiayaan murah seperti KUR untuk menopang likuiditas usaha, serta relaksasi sementara bagi pelaku UMKM yang menghadapi tekanan arus kas.

Selain itu, dia menekankan pentingnya pengawasan ketat distribusi gas subsidi agar tidak terjadi migrasi pengguna yang justru mengganggu kelompok penerima hak subsidi.

Untuk jangka menengah, Fahira mendorong penguatan efisiensi energi di level UMKM melalui program konversi bertahap ke teknologi produksi yang lebih hemat energi, insentif adopsi kompor induksi atau teknologi efisien untuk sektor tertentu, serta pendampingan manajemen biaya produksi bagi pelaku UMKM.

Dia mengusulkan mulai dirintis skema perlindungan energi untuk UMKM produktif strategis, terutama sektor pangan dan kuliner rakyat agar lebih resilien menghadapi volatilitas harga energi. Sudah saatnya, efisiensi energi menjadi bagian dari agenda pemberdayaan UMKM, bukan hanya isu sektor energi.

Untuk jangka panjang, Fahira menekankan pentingnya agenda besar ketahanan energi yang berpihak pada ekonomi rakyat, termasuk percepatan jaringan gas (jargas) untuk pelaku usaha kecil, diversifikasi sumber energi untuk UMKM, penguatan transisi energi yang inklusif, dan integrasi kebijakan UMKM dengan strategi nasional kemandirian energi. Tanpa pembenahan struktural, UMKM akan terus rentan setiap kali terjadi gejolak harga energi global.

“Kalau hanya merespons setiap ada gejolak, kita akan terus reaktif. Saat ini dan ke depan yang kita butuhkan adalah membangun UMKM yang tahan guncangan melalui reformasi yang lebih mendasar,” kata Fahira.

Jakarta: Setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, PT Pertamina Patra Niaga juga melakukan kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi.

Kenaikan ini berlaku untuk ukuran 5,5 kg dan 12 kg, yang mulai efektif sejak 18 April 2026.

Mengacu pada informasi resmi, harga LPG 12 kg naik dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung, atau meningkat sekitar 18,75 persen.

Sementara itu, LPG 5,5 kg turut mengalami kenaikan dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung, atau naik 18,89 persen.

Berlaku di sejumlah wilayah

Harga baru tersebut berlaku di berbagai wilayah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat.

Untuk wilayah lain di Indonesia, harga LPG nonsubsidi juga mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan biaya distribusi ke masing-masing daerah.

Kenaikan pertama sejak 2023

Penyesuaian harga LPG ini menjadi yang pertama sejak November 2023. Sebelumnya, pada periode tersebut, Pertamina sempat menurunkan harga LPG 12 kg menjadi Rp192.000 per tabung.

Langkah penurunan harga kala itu dilakukan setelah evaluasi terhadap tren Contract Price Aramco (CPA), yang menunjukkan penurunan harga akibat pelemahan nilai tukar dolar terhadap rupiah.

(ANN)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan, kenaikan harga LPG yang berlaku mulai 18 April untuk gas non subsidi bersifat sementara. Sebab harganya bisa kembali turun apabila acuan harga gas dunia menhalami penurunan.

Bahlil mengatakan, Pemerintah hanya bisa menjamin atau menahan kenaikan harga gas subsidi, ketika kenaikan harga acuan gas dunia mengalami kenaikan. Sementara untuk LPG non subisidi, harganya mengikut fluktuasi harga acuan global.

"Pemerintah hanya menjamin subsidi, sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai industri, restoran, hotel, itu menyesuaikan dengan harga pasar," ujarnya usai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).

Bahlil mengatakan, kenaikan harga gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas di seluruh Indonesia per 18 April 2026 sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. Regulasi tersebut membentuk harga jual di pasar, dengan acuan harga gas dunia yang berlaku saat itu.

"Pasti (harga gas non subsidi akan turun) kan ada formulasinya, jadi kalau harga dunia turun, pasti dia turun juga, kalau naik, dia ikut naik," tambahnya.

Ini Daftar Lengkap Harga LPG Non Subsidi yang Naik per 18 April 2026



Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG non subdisi per tanggal 18 April 2026. Hal tersebut seperti yang diumumkan melalui website resmi Pertamina Patra Niaga.

Harga LGP Non Subsidi untuk ukuran 12 Kg naik menjadi Rp208.000 untuk harga terendah sampai Rp285.000 per tabung. Sementara ukuran 5,5 Kg per 18 April dihargai mulai dari Rp107 ribu sampai Rp134.000 harga tertingginya.

Adapun untuk tabung 12 Kg, harga Rp208 ribu hanya di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam. Sementara mayoritas penyesuaian harga LPG non subdisi menjadi Rp228 ribu, terjadi di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat.

Sementara untuk harga LPG non subsidi ukuran 5,5 Kg, mengalami penyesuaian harga dari sebelumnya Rp90 ribu menjadi antara Rp107-134 ribu. Wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat harganya naik menjadi Rp107 ribu.

Kota Padang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memblokir pangkalan elpiji di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) setelah ada temuan dugaan praktik pengoplosan gas bersubsidi.

"Untuk kejadian pangkalan tersebut, saat ini sudah kita blokir," kata Sales Area Manager (SAM) Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fakhri Rizal Hasibuan di Kota Padang, Jumat.

Tidak hanya itu, setelah pemblokiran dilakukan, selanjutnya Pertamina akan menetapkan pemutusan hubungan usaha melalui agen yang menyalurkan gas ke pangkalan yang terbukti melakukan praktik pengoplosan.

Praktik dugaan pengoplosan tersebut diketahui Pertamina setelah Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar mengungkap kasus dugaan pengoplosan LPG yang dilakukan salah satu pangkalan di Kota Padang pada Kamis (9/4).

Ia menegaskan praktik pengoplosan yang dilakukan pangkalan sangat merugikan masyarakat yang berhak menerima LPG subsidi.

Pertamina memastikan LPG bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019.

Sasarannya penerima manfaat gas bersubsidi di antaranya rumah tangga miskin, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani sasaran, dan nelayan sasaran. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan termasuk praktik pengoplosan tidak dapat ditoleransi.

Saat ini Pertamina setempat sedang memproses pemutusan hubungan usaha terhadap pangkalan yang bermasalah. Nantinya, pihak agen akan mencarikan pangkalan yang baru agar rantai pasok gas elpiji subsidi tidak terputus di kawasan itu.

Senada dengan itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw menegaskan komitmen Pertamina dalam menjaga integritas distribusi energi kepada masyarakat.

"Pertamina tidak akan menoleransi segala bentuk penyalahgunaan LPG bersubsidi dan akan terus memperkuat pengawasan serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membatasi penjualan liquefied petroleum gas ( LPG ) ke sektor industri guna memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon untuk masyarakat. Kebijakan ini diambil di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Pada 2025, impor LPG tercatat mencapai 80,58% dari total kebutuhan nasional, dan meningkat menjadi 83,97% pada awal 2026. Sementara itu kebutuhan LPG nasional juga mengalami kenaikan dari sekitar 25 ribu metrik ton per hari pada 2025 menjadi 26 ribu metrik ton per hari pada awal 2026.

“LPG yang selama ini digunakan oleh industri kami upayakan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama LPG 3 kg yang sangat dibutuhkan,” ujar Sesditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam dalam Raker bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Indonesia 70% Masih Impor LPG, Bahlil Minta Masyarakat Berhemat

Ia mengakui bahwa produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga pasokan LPG nasional masih didominasi impor. Kondisi ini semakin menantang akibat dinamika geopolitik global, termasuk kendala distribusi di jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Rizwi menambahkan, Kementerian ESDM juga akan mengalihkan sebagian pasokan LPG yang sebelumnya diperuntukkan bagi industri untuk kebutuhan masyarakat, khususnya LPG subsidi 3 kg. Selain itu, Kementerian ESDM juga menginstruksikan kilang LPG swasta agar memprioritaskan penjualan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk didistribusikan ke sektor rumah tangga.

"Kami menginstruksikan kepada kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran produksi mereka kepada PT Pertamina Patra Niaga. LPG yang sebelumnya dijual ke industri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya LPG 3 kg," lanjutnya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor dengan mencari pasokan dari negara di luar Timur Tengah, seperti Amerika, Afrika, dan kawasan Asia Tenggara, guna menghindari risiko gangguan distribusi.

Langkah lain yang ditempuh adalah optimalisasi kilang dalam negeri serta penyesuaian produksi di proyek pengolahan seperti RDMP Balikpapan, agar lebih mendukung peningkatan produksi LPG nasional. Di sisi hulu, Kementerian ESDM juga meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memprioritaskan pasokan minyak dan gas bagi kebutuhan domestik dibandingkan ekspor.

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai bahwa pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (kg) agar tepat sasaran. Langkah ini dirasa lebih penting dalam rangka menghadapi krisis energi dibanding harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana diusulkan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ia meminta agar pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan berbasis data saja dalam penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram ini. Tapi, juga harus menerapkan mekanisme berlapis, untuk mengetahui keaslian penerimanya. Misalnya, dengan penggunaan identifikasi biometrik.

"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan yang dimiliki Banggar DPR, kebutuhan riil penerima subsidi sebenarnya lebih kecil dari pagu anggaran subsidi yang ada saat ini.

"Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu," pungkasnya.