Indonesian Mining Association (API-IMA) buka suara soal wacana production sharing contract (PSC) yang sempat dibicarakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti menjelaskan industri pertambangan minerba memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan karakteristik yang berbeda-beda pada setiap komoditasnya.

Kondisi tersebut, kata Sari, menjadikan pendekatan kebijakan fiskal dan mekanisme penerimaan negara di sektor minerba tidak dapat disamakan dengan sektor migas.

"Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," ujar Sari dalam rilis resmi, Jumat (8/5).

IMA menilai bahwa penerapan skema bagi hasil seperti PSC seperti di sektor migas akan menghadapi tantangan signifikan apabila diimplementasikan pada sektor pertambangan minerba.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan fundamental dalam siklus usaha, profil risiko, struktur biaya, hingga mekanisme operasional antara kedua sektor tersebut.

Lebih lanjut, IMA menekankan pentingnya stabilitas kebijakan, khususnya terkait kewajiban keuangan perusahaan, guna menjaga keberlanjutan investasi dan operasional industri pertambangan nasional.

"Kami berharap adanya kestabilan kewajiban keuangan agar iklim investasi tetap terjaga dan sustainability operasi pertambangan dapat berjalan dengan baik. Saat ini industri menghadapi berbagai penyesuaian kebijakan seperti perubahan DHE, royalti, HPM, bea keluar, hingga penerapan B50 yang turut menambah tantangan operasional perusahaan tambang," tambah Sari.

Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan pihaknya mendapatkan arahan Presiden untuk memeroleh pendapatan maksimal dari sektor tambang.

Dia membuka opsi skema pembagian keuntungan yang dilakukan dengan kontraktor seperti yang sudah diterapkan proyek migas.

Skema semacam cost recovery dan gross split menjadi opsi untuk digunakan pada pengelolaan tambang, baik itu yang baru maupun yang sudah lama.

"Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," ujar Bahlil usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan.

Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian  Selfie Dewiyanti meraih penghargaan di ajang CNN Indonesia Leading Women Awards 2026 pada Selasa (5/5) malam.

Selfie terpilih sebagai The Exemplary Visionary in Strategic Marketing, Sales Excellence, and Sustainable Product Innovation.

Penghargaan itu diberikan oleh Direktur Utama Trans TV Atiek Nur Wahyuni di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

Sebagai motor penggerak transformasi, Selfie sukses mengintegrasikan strategi penjualan yang tangguh dengan kemudahan akses digital melalui Aplikasi TRIING by Pegadaian.

Dedikasi Selfie dalam mengembangkan produk solutif adalah langkah nyata dalam upaya bersama untuk Mengemaskan Indonesia.

Tahun ini, CNN Indonesia Leading Women Awards memberikan penghargaan pada lebih dari 40 perempuan inspiratif.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pada perempuan-perempuan inspiratif di Tanah Air, yang telah berkontribusi di berbagai bidang.

Leading Women Awards 2026 mengambil tajuk 'Empowered Women, Empowering the Nation'. Tema ini menyoroti perempuan sebagai pilar peradaban bangsa.

Tak cuma sebagai pendidik pertama generasi bangsa, perempuan juga jadi penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonommi dan sosial budaya, serta pendobrak batasan yang menciptakan perubahan.

"Melalui ajang CNN Indonesia Leading Women Awards, kami ingin mengirimkan pesan yang kuat bahwa keberhasilan bangsa ini tidak lepas dari kepemimpinan para perempuan tangguh," ujar Ketua CT Arsa Foundation Anita Ratnasari Tanjung.

[Gambas:Youtube]

CNNIndonesia akan kembali menggelar Economic Forum pada 4 Mei 2026 dengan menghadirkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pembicara kunci.

Forum rencananya digelar pada 4 Mei 2026 dengan tema Navigating Geopolitical Tensions - Securing Indonesia's Economic Resilience di Ballroom Menara Bank Mega mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Forum digelar sebagai ruang strategis untuk merespons dinamika global yang kian kompleks dan berpengaruh besar ke kondisi ekonomi dalam negeri terutama setelah AS-Israel menggempur Iran.

Forum akan mempertemukan pembuat kebijakan, otoritas moneter dan fiskal, dan pemimpin industri untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Forum juga akan menyoroti strategi mitigasi risiko serta percepatan diversifikasi energi, guna memastikan Indonesia tetap tangguh, adaptif, dan kompetitif di tengah ketidakpastian global.

Forum juga akan dilanjutkan dengan diskusi panel.

Sejumlah narasumber akan dihadirkan dalam forum ini. Mereka antara lain:

1. Purbaya Yudhi Sadewa - Menteri Keuangan RI2. Mukhamad Misbakhun - Ketua Komisi XI DPR RI3. Destry Damayanti - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia4. Simon Aloysius Mantiri - Direktur Utama PT Pertamina (Persero)5. Darmawan Prasodjo - Direktur Utama PT PLN (Persero)6. Rahmad Pribadi - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)7. Tri Andayani - Direktur PT Pelni (Persero)

Yuk segera daftar ke acara Economic Forum 2026 dengan tautan di bawah ini:

https://event-registration.cnn.co.id/visitor-registration

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menyoroti masih tingginya kredit yang telah disetujui tetapi belum dicairkan (undisbursed loan) di sejumlah sektor ekonomi. Kondisi tersebut dinilai membuka ruang peningkatan penyaluran kredit perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan tekanan inflasi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan saat yang sama terdapat beberapa sektor yang dapat dipacu lebih besar yang dilihat dari historisnya. Sektor tersebut antara lain pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, serta pengangkutan.

Menurut Destry, pada sektor lainnya kondisi penarikan kredit relatif seimbang, meskipun masih terdapat rasio kredit yang belum dicairkan pada level cukup tinggi, yakni di atas 20%.

Dia menjelaskan, secara umum kinerja kredit perbankan masih berada pada tren positif. Hingga Maret, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,4%, dengan bank-bank milik negara menjadi pendorong utama ekspansi pembiayaan.

“Pertumbuhan kredit per Maret 9,4%-9,5% dengan driver dari bank-bank Himbara,” ujar Destry dalam diskusi peluncuran Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Bank sentral juga mendorong peran lebih besar dari bank swasta dan kantor cabang bank asing untuk meningkatkan intermediasi, khususnya pada sektor-sektor yang masih memiliki ruang penarikan kredit.

Destry menilai siklus keuangan domestik saat ini masih berada di bawah siklus makroekonomi, sehingga tersedia ruang pertumbuhan yang cukup besar tanpa memicu inflasi yang berlebihan.

Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia berupaya menjembatani kesenjangan antara ketersediaan kredit di perbankan dan kebutuhan pembiayaan di sektor riil melalui Pinisi.

“Kita berusaha bridging the gap,” kata Destry.

Optimalisasi penyaluran kredit pada sektor-sektor dengan tingkat kredit belum dicairkan yang tinggi diharapkan dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyebut sejumlah sektor masih memiliki ruang pembiayaan yang besar dari fasilitas kredit yang telah disetujui perbankan namun belum dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam sesi policy dialogue pada Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin, mengatakan kondisi tersebut tercermin dari tingginya rasio pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) di sejumlah sektor.

“Ada beberapa sektor yang rasio undisbursed loan terhadap plafon di sektoral itu jauh di atas dibandingkan rata-ratanya. Artinya apa? Masih banyak ruang bagi bank atau bagi sektor tersebut untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan,” kata Destry.

Ia menyebut sektor yang memiliki ruang pembiayaan besar antara lain pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, serta transportasi dan pengangkutan.

Berdasarkan data BI, total nilai fasilitas pinjaman yang belum digunakan mencapai Rp2.527,46 triliun atau setara 22,59 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Secara umum, undisbursed loan merujuk pada fasilitas kredit yang telah disetujui bank namun belum dicairkan atau dimanfaatkan oleh debitur.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil.

“Nah di sinilah tempatnya bagaimana PINISI ini akhirnya kita berusaha untuk mempertemukan antara sisi kebutuhan pembiayaan dari korporasi dan konsumen dengan sisi pendanaan dari perbankan,” ujarnya.

Destry menambahkan pertumbuhan kredit perbankan hingga Maret 2026 masih berada di kisaran 9,5 persen, namun kontribusinya masih didominasi oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Karena itu, BI mendorong peran lebih besar dari bank swasta dan kantor cabang bank asing untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor produktif.

Ia juga menilai masih terdapat kendala berupa asimetri informasi terkait kelayakan proyek yang menghambat penyaluran kredit.

Melalui PINISI, BI berupaya mempercepat intermediasi pembiayaan dengan mempertemukan kebutuhan pembiayaan dunia usaha dan kapasitas pendanaan perbankan.

Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kesiapan proyek, meningkatkan kelayakan pembiayaan, serta memastikan realisasi pembiayaan berjalan lebih efektif.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bank Indonesia (BI) meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) sebagai wadah untuk mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor riil dan proyek prioritas di tengah tekanan ekonomi global.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan PINISI dirancang sebagai jembatan strategis untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Hal itu sejalan dengan arah kebijakan untuk mendorong laju ekonomi yang mengusung tiga pesan yakni optimisme, komitmen dan sinergi (OKS).

"Melalui PINISI sebagai platform strategi penguatan komunikasi dan koordinasi untuk membangun optimisme, sekaligus menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan dalam kita memberikan pembiayaan bagi perekonomian," ujar Perry dalam acara Kick Off PINISI di Komplek Perkantoran BI, Senin (27/4).

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan PINISI pada dasarnya merupakan wadah yang menjembatani kebutuhan pembiayaan dari dunia usaha dengan kapasitas penyaluran kredit dari perbankan.

"PINISI ini sebenarnya adalah bagian dari kebijakan kami yang sifatnya makroprudensial. Bagaimana kita berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kali ini adalah bagaimana dengan mengoptimalkan intermediasi perbankan ... Kita berusaha sebagai bridging the gap, menjembatani gap-gap yang ada, " kata Destry.

Menurutnya, inisiatif ini muncul di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari tekanan sektor keuangan akibat capital outflow, kenaikan harga komoditas, hingga gangguan perdagangan global.

Melalui PINISI, BI bersama pemerintah dan otoritas terkait ingin mempercepat pembiayaan ke sektor-sektor potensial yang selama ini masih menghadapi hambatan, termasuk proyek strategis nasional dan sektor-sektor dengan ruang kredit yang masih besar seperti pertanian, konstruksi, dan jasa usaha.

Selain itu, program ini juga mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif, tidak hanya melalui kredit perbankan konvensional, tetapi juga kombinasi pembiayaan seperti blended finance dan skema penjaminan.

"Bisa aja enggak hanya bentuk bank lending, tapi bisa corporate finance dengan kombinasi blended finance dengan guarantee dan sebagainya," kata Destry.

PINISI juga akan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan bersama untuk memastikan komitmen pembiayaan benar-benar terealisasi hingga tahap implementasi proyek.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, pelaku usaha, investor, akademisi, hingga media.

Lebih lanjut, BI menegaskan PINISI tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan akan diwujudkan dalam bentuk konkret seperti policy dialogue, business matching, hingga pengawalan proyek secara end-to-end.

Adapun tujuan utama dari program ini adalah mendorong pembiayaan yang optimal, meningkatkan efektivitas eksekusi proyek, serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas.

"Ultimate goals-nya adalah pertama adanya pembiayaan yang optimal dan tentunya prudent dan inovatif, jadi tidak hanya konvensional. Kemudian juga kita berharap terjadinya eksekusi proyek menjadi lebih efektif dan efisien. Kita juga berharap terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, termasuk masyarakat yang dibawah," ujar Destry.

Pertumbuhan kredit perbankan sendiri menunjukkan tren peningkatan. Hingga Maret 2026, BI mencatat kredit tumbuh 9,49 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan Februari yang sebesar 9,37 persen.

Dari sisi permintaan, ruang ekspansi kredit masih terbuka lebar, tercermin dari besarnya undisbursed loan yang mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari total plafon kredit.

Tahun ini, BI memperkirakan kredit melaju di kisaran 8 hingga 12 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan terus memonitor pergerakan rupiah yang sudah tembus Rp17.300 pada Kamis (23/4) siang.

Menurutnya, kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Mata uang negara lain juga ikut terdepresiasi imbas ketidakpastian global.

"Ya kita monitor aja, karena berbagai mata uang di regional juga bergejolak. Ya kan itu lihat gejolak, gejolak global juga. Jadi ya kita monitor saja," ujarnya ditemui di Kementerian Investasi/BKPM.

Ia menyebutkan pemerintah tak bisa terlalu aktif karena memang kondisi global masih tak menentu.

"Nanti kita monitor aja karena ini kan enggak bisa kita setiap hari reaktif," katanya.

Terpisah, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda dipicu meningkatnya ketidakpastian global yang turut menekan mata uang di kawasan Asia.

"Tekanan terhadap rupiah hari ini dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global yang juga menekan mata uang regional," ujar Destry dalam keterangan tertulis.

Menurut Destry, pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional lainnya. Secara year to date (ytd), rupiah tercatat melemah 3,54 persen sejak awal tahun.

Destry juga memastikan bank sentral akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.

"Bank Indonesia senantiasa hadir di pasar dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Destry.

[Gambas:Youtube]

Bank Indonesia (BI) membeberkan penyebab nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga menembus level terendah sepanjang sejarah Rp17.300 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (23/4) pagi.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda dipicu meningkatnya ketidakpastian global yang turut menekan mata uang di kawasan Asia.

"Tekanan terhadap rupiah hari ini dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global yang juga menekan mata uang regional," ujar Destry dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4).

Menurut dia, pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional lainnya. Secara year to date (ytd), rupiah tercatat melemah 3,54 persen sejak awal tahun.

"Pergerakan rupiah masih sejalan dengan kawasan, dengan pelemahan year-to-date sebesar 3,54 persen," katanya.

Bank sentral juga menyoroti berlanjutnya dampak konflik di Timur Tengah sebagai salah satu faktor yang memperbesar tekanan di pasar keuangan global dan mendorong penguatan dolar AS.

Merespons kondisi tersebut, BI mengaku telah meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah.

Langkah itu dilakukan melalui intervensi di pasar offshore lewat Non-Deliverable Forward (NDF), pasar domestik baik spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, BI juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter yang pro-pasar guna menjaga daya tarik aset domestik di tengah gejolak global.

"Bank Indonesia senantiasa hadir di pasar dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Destry.

Di tengah tekanan tersebut, BI memastikan posisi cadangan devisa Indonesia masih kuat di level US$148,2 miliar per akhir Maret 2026.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa sebagai respons atas kasus yang menimpa Andrie Yunus. Kegiatan tersebut berlangsung di gerbang Majapahit, tepatnya di area masuk Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (17/4/2026),

Berdasarkan pantauan di lapangan, para peserta aksi mulai berdatangan sekitar pukul 10.03 WIB. Mereka langsung membentangkan spanduk di depan akses masuk lokasi.

Aksi sempat mendapat penghalangan dari petugas keamanan, mengingat titik aksi berada di jalur keluar-masuk kendaraan.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satu poin utama adalah dorongan kepada pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

"Kami juga meminta agar otoritas negara membentuk tim gabungan pencari fakta. Karena dalam kasus ini terdapat banyak sekali hambatan politik maupun hambatan yang bersifat legal formal," kata Dimas.

Dia menambahkan, selain menyuarakan tuntutan, pihaknya juga akan menyerahkan surat yang ditulis langsung oleh Andrie Yunus kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi acara hari ini juga akan ada penyerahan surat dari Andrie Yunus dan juga surat dari kawan-kawan masyarakat sipil lainnya kepada Kementerian Sekretariat Negara," ucapnya.

Selanjutnya, Fatia Maulidiyanti dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) membacakan isi surat yang ditulis oleh Andrie Yunus di hadapan peserta aksi.

Usai pembacaan, massa diarahkan oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) untuk memasuki area dan menyerahkan dokumen tersebut ke pihak Kementerian Sekretariat Negara.

Berikut isi surat yang ditulis oleh Andrie Yunus:

Jakarta, 17 April 2026

Kepada Yth.

Bapak Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia

Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya?

Minggu 12 April 2026, menandai 30 hari peristiwa percobaan pembunuhan berencana terhadap diri saya melalui teror siraman air keras. Surat ini saya tulis karena saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dari kemauan serius dalam penuntasan kasus ini.

Kolega saya di KontraS dan Taud selaku kuasa hukum saya telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan semartat-hormatnya mulai dari melakukan investigasi mandiri, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, hingga mengajukan laporan tipe B ke Bareskrim Mabes Polri.

Investigasi Taud mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan yang semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer. Dalam berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh prajurit TNI melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas dan pertanggung-jawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas.

Berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR-RI dalam RDPU, menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan kepentingan serta perspektif saya selaku korban. Untuk itu, penting dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk membawa kasus ini di peradilan umum guna membuka secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat sampai dengan lapisan aktor intelektualnya. Walaupun proses pengadilan militer akan berjalan, proses tersebut tidak pernah legitimate karena sedari awal tidak pernah ada transparansi informasi kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI.

Sehubungan dengan itu, saya berharap negara tidak mengambil langkah yang justru akan mengaburkan proses penegakan hukum. Sebagai korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memastikan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Saya meminta Bapak memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law, dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari konflik kepentingan.

Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menegakkan hukum secara adil.

Salam,

(Tanda Tangan)

ANDRIE YUNUS

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk meninjau kembali wacana penghentian restitusi pajak.

Pasalnya, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan.

Restitusi pajak adalah hak setiap wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara, dan penting dalam mendukung cash flow, serta mencerminkan tata kelola (good governance) pemerintah.

"Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar," ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (13/4).

Sari mengingatkan kepastian hukum restitusi perpajakan sangat penting bagi kepercayaan investor.

Selanjutnya, IMA mengajak pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Komisi XI DPR RI sebelumnya membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang.

Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas.

[Gambas:Youtube]

Bank Indonesia (BI) buka suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp17.128 per dolar AS pada Senin (13/4) pagi.

Posisi tersebut melemah 24 poin atau 0,14 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya sekaligus menjadi rekor terendah sepanjang sejarah.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti memastikan bank sentral akan terus menjaga stabilitas rupiah.

"Bank Indonesia selalu akan ada di pasar. Kita terus akan menjaga stabilitas daya rupiah dengan berbagai instrumen yang kita miliki," katanya di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, pada Senin ini.

Destry menjelaskan pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami Indonesia. Sejumlah negara seperti Korea Selatan, Thailand, dan Filipina juga mengalami depresiasi mata uang.

Sejak perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari, nilai tukar rupiah tercatat melemah sekitar 1,9 persen.

"Jadi pergerakan nilai tukar ini kita enggak sendirian. Beberapa negara mengalami yang sama," ujar Destry.

Guna menjaga stabilitas rupiah, bank sentral akan mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter. Intervensi dilakukan baik di pasar spot maupun pasar derivatif.

Destry menjelaskan BI masuk ke pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta Non Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore. Selain itu, BI juga akan memperluas basis pelaku di pasar luar negeri.

Ia mencontohkan pergerakan rupiah di pasar NDF yang sempat melonjak di atas Rp17.100 meski belum ada transaksi riil. Menurut dia, tim BI langsung merespons pergerakan tersebut.

Destry juga memastikan BI memantau pasar selama 24 jam.

Ia menjelaskan ketika pasar Asia dibuka seperti Singapura dan Hong Kong, BI sudah mulai memantau. Setelah pasar domestik tutup, perhatian dialihkan ke pasar Eropa dan kemudian Amerika Serikat.

"Tentunya kita mengoptimalkan keberadaan kantor perwakilan kami yang di luar negeri. Kita ada di London, kita ada di New York. Jadi, kita terus mengoptimalkan itu, tapi juga kita tetap kita menjaga likuditas di pasar," ujar Destry.

[Gambas:Youtube]

Bank Indonesia (BI) buka suara soal nilai tukar rupiah yang tembus rekor terlemah sepanjang sejarah pada Selasa (7/4), hingga menyentuh level Rp17.105 per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi saat ini stabilitas menjadi prioritas utama bagi Bank Sentral.

Destry menyampaikan BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimiliki dan juga kebijakan OM untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"⁠BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market, DNDF maupun NDF di-offshore market," ujar Destry dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (7/4).

Menurutnya, ⁠dampak konflik Timur Tengah bersifat dua arah, yakni kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai negara eksportir dapat memberikan efek positif bagi perekonomian kita.

Dengan demikian, Indonesia tetap dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut.

[Gambas:Youtube]

"⁠Dampak konflik Timur Tengah bersifat dua arah, di mana kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai negara eksportir dapat memberikan efek positif bagi perekonomian kita, sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut," tambahnya.

Diketahui, nilai tukar rupiah mencatatkan rekor terlemah sepanjang sejarah pada Selasa (7/4) dengan nilai sebesar Rp17.105 per dolar AS.

Mata uang Garuda melemah 70 poin atau 0,41 persen dari perdagangan sebelumnya. Level tersebut sekaligus menandai level terendah baru sepanjang sejarah pergerakan rupiah.

Sebelumnya, rupiah sempat menyentuh level terendah pada krisis moneter 1998 dan berada di level Rp16.800 per dolar AS.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp17.092 per dolar AS.