Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak para peserta yang sudah menyelesaikan program Magang Nasional 2025 Tahap I untuk melanjutkan dengan sertifikasi kompetensi.

“Interaksi antara adik-adik para peserta Magang Nasional Batch I dengan Kemnaker belum selesai. Jadi walaupun sudah selesai magangnya di perusahaan, fase selanjutnya adalah kami dari Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memberikan hadiah kepada adik-adik semua, yaitu sertifikat kompetensi,” kata Menaker di Jakarta, Jumat.

Ia menilai, tahap sertifikasi kompetensi merupakan salah satu bentuk pengakuan atas keterampilan yang telah diperoleh di dunia kerja.

Untuk itu, ia juga meminta para peserta mempersiapkan diri dengan belajar sebelum mengikuti uji kompetensi di balai pelatihan Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan BNSP.

Selain itu, Yassierli mengatakan, Kemnaker juga terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan platform SiapKerja, termasuk fitur KarirHub yang menyediakan informasi lowongan kerja dari berbagai sektor.

“Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform,” kata dia.

Melalui platform tersebut, ia mendorong peserta untuk memanfaatkan KarirHub sebagai sarana mencari peluang kerja, sekaligus mengajak perusahaan lebih aktif membuka lowongan agar akses kerja semakin luas.

Sementara itu, Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepala Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, proses sertifikasi akan dimulai pada awal Mei 2026.

Ia berharap, seluruh peserta program Magang Nasional Tahap I bisa ikut serta pada program sertifikasi gratis tersebut guna memberikan nilai tambah di pasar kerja.

“Harapan kami tentunya dengan adanya sertifikasi kompetensi ini akan menjadi tambahan modal bagi adik-adik semuanya untuk meniti karir yang lebih cemerlang di masa-masa yang akan datang,” ujar Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Menaker di sela penutupan Magang Nasional 2025 Tahap I yang dilakukan secara hibrida di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Ini sedang kita kaji, sedang kita siapkan, karena beberapa perusahaan yang memang intens dalam membina adik-adik kita yang magang, serius beri proyek, ada progres harian, ada progres mingguan. Itu luar biasa,” kata Menaker.

“Dan komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepala Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pelaksanaan program Magang Nasional Tahap I menunjukkan perkembangan yang positif.

“Baik dari sisi keterlibatan peserta, komitmen mitra industri, maupun capaian pembelajaran yang diperoleh,” kata Anwar.

Dalam pelaksanaan tahap selanjutnya, ia mengatakan Kemnaker dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan, perluasan kemitraan dengan industri, serta penyesuaian dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

“Sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi lulusan perguruan tinggi ini,” ujar dia.

Adapun sebanyak 14.952 orang peserta telah menyelesaikan Magang Nasional Tahap I pada 19 April 2026.

Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerataan dalam pelaksanaan program Magang Nasional penting agar kesempatan memasuki dunia kerja bagi lulusan perguruan tinggi di daerah semakin terbuka.

“Kita sudah harus mulai menjadikan program Magang (Nasional) ini merata sebarannya sehingga menjadi kesempatan buat putra daerah untuk mereka bisa berkarya juga di daerah mereka masing-masing,” kata Menaker di sela penutupan Magang Nasional 2025 Tahap I yang dilakukan secara hibrida di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, evaluasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait Magang Nasional Tahap I adalah rancangan agar program ini memiliki sebaran peserta yang lebih merata secara geografis.

“Mungkin tahun 2025 sebagian besar masih di Pulau Jawa karena kesempatan juga bagi adik-adik magang kita untuk merasakan pengalaman bekerja di Jawa yang dari daerah-daerah,” ujar Yassierli.

Selain sebaran daerah, Menaker menilai dari segi kejuruan dan program studi juga harus lebih inklusif dan terbuka.

Hal ini, lanjut dia, penting agar semakin banyak lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi yang ikut serta mendapatkan pengalaman kerja sesuai bidang atau studi yang telah dipelajari.

“Ini adalah minimal beberapa hal yang nanti akan menjadi agenda kita untuk perbaikan ke depan, sehingga kita tahun ini memang fokusnya tahun yang pertama bagaimana memberikan pengalaman kerja,“ kata Yassierli.

“Lalu tahun kedua, nanti kalau ini bergulir, tidak hanya pengalaman kerja, tapi kita juga ingin memastikan mereka memiliki sertifikat dan mereka bisa diserap oleh perusahaan. Ini tentu butuh kerja keras kita semua,” imbuhnya.

Sementara itu, saat ini, program Magang Nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga.

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, sebanyak 14.952 peserta telah menyelesaikan masa magang pada 19 April 2026.

Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

“Saya tentu mengucapkan selamat kepada adik-adik peserta Magang Nasional Batch I yang sudah selesai dan yang sudah ditawari kerja oleh perusahaan,” kata Menaker Yassierli dalam penutupan Magang Nasional 2025 Tahap I yang dilakukan secara hibrida di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang melakukan penghitungan terkait berapa banyak peserta Magang Nasional yang pada akhirnya direkrut oleh perusahaan atau industri tempatnya melakukan magang selama kurang lebih enam bulan tersebut.

“Yang di luar kementerian dan lembaga, yang di swasta, berdasarkan monitoring yang kita lakukan, respons dari perusahaan saya lihat sangat baik. Ada yang sudah merekrut 20 persen dari yang magang, ada yang sudah 30 persen, dan ini sekarang sedang kita data,” ujar Yassierli.

Ia pun berharap, para peserta yang telah menyelesaikan program Magang Nasional bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih baik, didukung dengan berbagai upaya pemerintah lainnya termasuk salah satunya program sertifikasi kompetensi.

“Kepada adik-adik sekali lagi tetap optimis, tetap semangat, karena belum selesai kita sampai di sini, ada program sertifikasi yang menanti. Manfaatkan kesempatan ini untuk sukses, insya Allah, bagi adik-adik semua di masa yang akan datang,” kata Menaker.

Sementara itu, Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepala Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebanyak 1.185 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara magang dan melibatkan 5.267 orang mentor.

Lebih lanjut, berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

“Namun dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta,” kata Anwar.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perluasan jaminan sosial harus mampu menjangkau pekerja sektor informal, termasuk pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja perikanan dan perkebunan.

Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa perlindungan sosial merupakan hak setiap pekerja dan harus dapat diakses tanpa terkecuali.

“Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tantangan saat ini adalah memastikan pekerja sektor informal dapat masuk dalam skema jaminan sosial yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pekerja formal.

Untuk itu, lanjut dia, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun turut mendorong penguatan regulasi bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga didorong masuk dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan regulasi, sehingga diakui sebagai pekerja dan memperoleh hak perlindungan.

“BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja,” kata Menaker.

Yassierli yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Data terintegrasi pun ia sebut penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menambahkan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.

“Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata,” ujar Syaiful.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan untuk menyesuaikan penugasan peserta program magang nasional dengan latar belakang pendidikan masing-masing.

"Penyesuaian ini agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kompetensi peserta secara optimal," kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, masih terdapat peserta dengan latar belakang sarjana yang belum memperoleh penugasan sesuai tingkat pendidikannya.

Ia menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki agar peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kompetensi yang dimiliki.

Sebagai contoh, Yassierli menemukan peserta magang lulusan S1 yang ditempatkan pada tugas yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan latar belakang pendidikannya.

Menurutnya, peserta dengan jenjang pendidikan sarjana seharusnya dapat diberikan tugas yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

"Untuk lulusan S1, sebaiknya dapat diberikan tugas yang lebih menggambarkan tingkat pendidikannya," ujar Yassierli.

Selain kepada perusahaan, Menaker juga mengingatkan para peserta magang nasional agar memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Ia menegaskan masa magang harus dijalani secara serius, disiplin, dan bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapan kerja peserta.

Yassierli berharap program magang nasional dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, serta kesiapan peserta dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Sementara itu, saat ini, program magang nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga.

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa pemagangan pada 19 April 2026.

Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perluasan akses pelatihan vokasi terutama melalui balai-balai pelatihan Kemnaker untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Meminta seluruh balai pelatihan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan agar terus memperluas akses pelatihan sehingga manfaatnya dapat dirasakan banyak masyarakat,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Salah satu hal yang pemerintah kini dorong adalah program Pelatihan Vokasi Nasional sebagai langkah konkret untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.

“Inilah langkah konkret bagaimana Kemnaker dapat menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi,” ujar dia.

Menaker Yassierli menegaskan bahwa target peserta Pelatihan Vokasi Nasional pada 2026 mencapai 70 ribu orang.

Pada tahap I, jumlah peserta yang mengikuti program ini tercatat sebanyak 10.405 orang. Mereka tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Ia mencontohkan Pelatihan Vokasi Nasional 2026 tahap I yang dilaksanakan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Sumatera Utara, yang mencakup 10 program pelatihan dari 8 kejuruan.

Program tersebut meliputi Teknisi AC dari kejuruan Refrigerasi; Practical Office dari kejuruan IT; Barista, Kitchen Management, dan Housekeeping Management dari kejuruan Pariwisata; Surveyor dari kejuruan Bangunan; Operator Forklift dari kejuruan Otomotif; Las 6G dari kejuruan Las; Instalasi Tenaga Listrik dari kejuruan Listrik; serta Menjahit dari kejuruan Menjahit.

Lebih lanjut, Yassierli menilai, keterbatasan anggaran pun tidak boleh menjadi hambatan dalam meningkatkan jumlah peserta pelatihan. Karena itu, ia meminta seluruh kepala balai agar aktif menjalin kerja sama dengan dunia industri.

“Kalau dana kita terbatas, saya minta kepada kepala balai agar menjalin kerja sama dengan industri. Dari situlah nanti kita bisa menyuplai tenaga kerja yang memiliki kompetensi vokasi sesuai kebutuhan industri,” ujar dia.

Ia pun berharap pelatihan vokasi tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memperluas peluang kerja dan mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor industri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya dukungan pemulihan jangka menengah dan panjang pascabencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara.

Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) mempersiapkan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pascabencana, serta peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan.

"Selain itu, juga penguatan produktivitas agar masyarakat kembali mandiri secara ekonomi," kata Yassierli.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemulihan tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi harus berlanjut hingga masyarakat benar-benar pulih dan berdaya.

"Bencana boleh meruntuhkan bangunan, tetapi tidak boleh meruntuhkan semangat. Kita jadikan musibah ini sebagai titik untuk bangkit lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan," ujar dia.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, hingga masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di Sumatera Utara dan Aceh.

Sementara itu, Kemnaker menyalurkan bantuan Kemnaker Peduli senilai Rp32.252.643.000 untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta membantu masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Utara dan Aceh.

Adapun bantuan tersebut dialokasikan untuk beberapa program sebagai berikut. Pertama adalah pelatihan vokasi untuk Sumatera Utara sebanyak 4.516 orang dengan anggaran Rp16.531.704.000 dan Aceh sebanyak 2.438 orang dengan anggaran Rp8.918.439.000.

Lebih lanjut, ada program Padat Karya dengan 40 paket kegiatan senilai Rp4.000.000.000 untuk menciptakan lapangan kerja sementara dan menggerakkan ekonomi lokal di wilayah terdampak.

Kemnaker juga memiliki program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sebanyak 400 paket bantuan senilai Rp2.000.000.000 untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil baru di masyarakat.

Selain itu, terdapat pula santunan pekerja terdampak senilai Rp52.500.000, dan dukungan wirausaha yang meliputi pelatihan dan modal usaha dengan total Rp750.000.000.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 dirancang agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri serta semakin siap memasuki dunia kerja.

“Program ini dirancang untuk link and match dengan kebutuhan industri. Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan program ini dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, serta 46 BLK UPTD.

Khusus di BBPVP Bandung, pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional Batch I Tahun 2026 diikuti oleh 512 peserta yang mengikuti berbagai pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Berbagai pelatihan yang diikuti peserta di BBPVP Bandung meliputi pengoperasian forklift, barista, pembuatan roti dan pastry, serta desain tiga dimensi berbasis computer-aided design (CAD).

Lebih lanjut, pelatihan juga dilaksanakan melalui skema project-based learning pada program pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas (smart building).

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, BBPVP Bandung telah menyiapkan seluruh fasilitas, sarana prasarana dan instruktur secara optimal guna menunjang pelatihan berbasis industri.

Selain itu, peserta juga memperoleh berbagai manfaat, mulai dari pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, hingga sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk skema tertentu, peserta juga mendapatkan fasilitas asrama.

Menaker Yassierli menambahkan bahwa pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan 70 ribu peserta mengikuti pelatihan vokasi yang dibiayai melalui APBN dan diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK sederajat tanpa dipungut biaya.

“Harapannya, peserta tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga siap berkontribusi di dunia industri,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam menjaga hak-hak pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.

Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai keberadaan serikat pekerja merupakan instrumen penting untuk memastikan hak-hak pekerja yang dijamin negara dapat terpenuhi melalui hubungan industrial yang sehat dan dialog yang konstruktif.

“Kehadiran serikat pekerja bukan untuk mengganggu perusahaan, melainkan untuk memastikan hak-hak fundamental pekerja yang sudah dijamin negara terpenuhi melalui dialog yang kondusif,” ujar dia.

Lebih lanjut, Menaker menambahkan, hubungan industrial yang baik tidak cukup hanya harmonis, tetapi harus berkembang menjadi kolaboratif dan transformatif.

Artinya, pekerja dan perusahaan perlu memiliki visi bersama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

“Kita ingin hubungan industrial naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga proaktif dan transformatif, di mana pekerja dan perusahaan memiliki visi bersama untuk meningkatkan daya saing,” kata Yassierli.

Pria yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan, selama ini banyak hubungan industrial berhenti pada level harmonis, yakni tercapainya kesepakatan antara pekerja dan manajemen.

Padahal, lanjut dia, kondisi tersebut belum cukup untuk mendorong produktivitas dan inovasi secara optimal.

Oleh karena itu, penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja dan perusahaan pun ia nilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas talenta digital Indonesia yang dinilai masih ada kesenjangan (gap).

“Kita ingin mengisi gap terkait dengan (sektor) digital, talenta digital atau digital talent di Indonesia yang saat ini kita masih ada shortage, masih ada gap dibandingkan dengan negara-negara lain,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan ekonomi digital merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat di dunia.

Oleh karena itu, Menaker menilai pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap sektor tersebut melalui sejumlah program dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan termasuk pelaku industri, agar kualitas keterampilan sumber daya manusia (SDM) digital Indonesia mampu berdaya saing dan relevan oleh zaman.

“Kita sangat sadar bahwa tidak mungkin kita sendiri untuk bisa melakukan. Mulai dari penyiapan instruktur, penyiapan kurikulum, penyiapan skema sertifikasi, penyiapan terkait dengan proses sertifikasi itu sendiri,” kata Yassierli.

“Sehingga, sekali lagi, kolaborasi dengan industri sesuai dengan tata kelola kementerian, seharusnya maka itu menjadi suatu keniscayaan,” ujar dia menambahkan.

Yassierli menyampaikan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mendekati 100 miliar dolar AS pada tahun 2025 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

“Sehingga, sekali lagi, sektor e-commerce, sektor terkait dengan content-driven commerce ini menjadi salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh anak bangsa sebagai bagian utama dalam sektor ekonomi digital,” katanya.

Selain kesiapan pemerintah dan kolaborasi dengan sektor industri digital, Yassierli mengingatkan para pekerja maupun calon pekerja yang tertarik masuk ke sektor tersebut agar terus memiliki pola pikir bertumbuh (growth mindset), sehingga selalu siap untuk belajar sesuatu yang baru dan mengasah keterampilan yang ada, sesuai dengan perubahan zaman.

“Mindset siap untuk belajar sesuatu yang baru karena kita sadar bahwa industri bergeser, industri berkembang. Sering saya sampaikan dalam 10 tahun ke depan, 50 persen proses bisnis yang ada saat ini di industri menjadi tidak relevan. Banyak yang baru, ada sekian banyak pekerjaan-pekerjaan, job title, yang sekarang tumbuh besar, padahal mungkin lima tahun yang lalu itu belum ada,” katanya menjelaskan.

Dalam peningkatan keterampilan SDM muda, lanjut dia, salah satunya dilakukan melalui program Pelatihan Vokasi Nasional dan Magang Nasional yang membekali peserta dengan berbagai pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja saat ini.

“Kita harapkan memang ini bisa sebagai bagian solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan link and match, tuntutan skills saat dia bekerja dan dengan kebutuhan dari industri,” ujar Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan platform media sosial dan video pendek TikTok Indonesia bekerja sama menggelar pelatihan vokasi digital dengan tajuk “BISA (Belajar dan Implementasi Skill Adaptif) Bareng TikTok” secara hibrida di Jakarta, Rabu.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara peluncuran tersebut mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dengan industri terkait untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat, sekaligus mengakselerasi kualitas talenta digital Indonesia.

“Kami membuka kerja sama dengan semua pihak selama ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan peraturan, sesuai dengan tata kelola kami di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Yassierli.

Ia berharap, dengan lebih terbukanya akses masyarakat untuk mengakses pelatihan digital yang relevan seperti membuat konten, hingga masuk ke e-commerce melalui berbagai platform, dapat menjadi salah satu opsi pekerjaan yang bisa dilakukan secara lebih mudah dan fleksibel.

“Semoga ini bisa menjadi satu skill baru yang bisa terus dikembangkan, yang bisa menjadi salah satu alternatif terkait dengan pekerjaan, walaupun bisa untuk temporary, yang bisa kita harapkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Yassierli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan kolaborasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi digital penting agar mampu adaptif di tengah tantangan ketenagakerjaan secara global.

“Kerja sama meliputi penyusunan analisis penghubungan pelatihan, pengembangan program pelatihan dan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana pelatihan, peningkatan kapasitas instruktur,“ kata Darmawansyah

“Yang kedua, program pelatihan BISA Bareng TikTok pada hari ini merupakan implementasi dari kerja sama tersebut dalam rangka peningkatan kompetensi SDM yang bidang digital,” katanya menambahkan.

Di sisi lain, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia Hilmi Adrianto mengatakan, pelatihan itu dilakukan dalam satu hari secara hibrida, diikuti oleh 400 orang peserta yang hadir secara luring, dan kurang lebih 1.000 orang peserta yang hadir secara daring.

“Kami ingin berkontribusi dalam membangun ekosistem yang lebih inklusif di mana masyarakat tidak hanya memiliki akses terkait teknologi, tapi juga memiliki pembangunan yang baik untuk memanfaatkannya,” ujar Hilmi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026