Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pintu ekspor Indonesia dan akses pasar ke seluruh dunia semakin terbuka lebar, seiring dengan kerjasama dagang yang dijalin dengan berbagai negara. Dia mengungkapkan hingga saat ini Indonesia telah memiliki 20 perjanjian perdagangan yang telah diimplementasikan.

"Selanjutnya kami sedang menyelesaikan proses ratifikasi 10 perjanjian perdagangan dan sedang dalam proses perundingan sebanyak 16 perjanjian perdagangan yang akan membuka lebih luas bagi akses pasar kita di luar negeri," kata Budi saat membuka TEI ke-40 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (15/10/2025).

Dari 16 perjanjian perdagangan tersebut, ada beberapa yang telah diteken tahun ini. Budi menyebutkan padaAgustus 2025, penandatanganan Indonesia-Peru (IP CEPA) telah dilakukan, yang diikuti penandatanganan Indonesia-Kanada-CEPA pada tanggal 24 September di Ottawa.

"Kemudian penandatanganan konklusi negosiasi juga sudah dilakukan untuk Indonesia-European Union CEPA. Selain itu, ada juga Indonesia Eurasian Economic Union-FTA atau Indonesia EIU-FTA, serta Indonesia-Tunisia PTA," pungkasnya.

Rangkaian perjanjian dagang tersebutmenurutnya merupakan capaian strategis dan menandai babak baru dalam perluasan jaringan perdagangan Indonesia ke berbagai kawasan penting dunia yaitu Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Eurasia hingga Afrika.

"Saat ini kami juga sedang melakukan perundingan perjanjian perdagangan dengan Indonesia Gulf Corporation Consultated Agreement atau Indonesia GCC-FTA untuk perluasan akses pasar Timur Tengah serta Indonesia Mercosur-CEPA untuk perluasan akses Amerika Latin," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 ke-40 pada 15-19 Oktober 2025 dengan mengusung tema "Discover Indonesia's Excellence: Trade Beyond Boundaries" di Convention Exhibition ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dalam sambutannya dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 tahun 2025. Pameran dagang internasional tahunan ini merupakan peran Kemendag dalam merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo dan menjadi program yang kolaboratif mendukung industrialisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan ekspor bernilai tambah, memperluas pasar internasional produk RI serta memperkuat RI di rantai pasok RI menuju target pertumbuhan ekonomi 8%.

TEI menjembatani pembeli internasional dengan produsen lokal RI yang ditargetkan akan memperkuat citra perdagangan RI melalui 3 jurnal utama yakni Food, Beverage and Agriculture Product, Manufacture Product, Services and Lifestyle Product.

TEI 2025 diikuti oleh 1.619 peserta dengan 8.045 buyer dari 130 negara siap bertransaksi di TEI 2025 dengan target sebesar USD 16,5 Miliar yang bisa berkontribusi pada ekonomi dan saya tarik investasi dan ekonomi RI.

Selengkapnya simak dalam Trade Expo Indonesia 2025 , CNBC Indonesia (Rabu, 15/10/2025)

Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) menemukan adanya ketidaksesuaian antara klaim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dengan kondisi faktual di lapangan terkait penguasaan kembali lahan kelapa sawit.

Hingga 1 Oktober 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengklaim telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 3.404.522,67 ha. Dari lahan tersebut, Satgas PKH telah menyerahkan 1.507.591,9 hektare lahan kelapa sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Ketika Satgas PKH mengumumkan keberhasilan “menguasai kembali” jutaan hektare lahan sawit yang diklaim Jaksa Agung bernilai Rp150 triliun dan telah dilaporkan kepada Presiden, publik tentu berasumsi bahwa negara benar-benar telah merebut kembali aset produktif yang besar nilainya.

Namun, data yang muncul dari Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama PT Agrinas Palma Nusantara pada tanggal 23 September 2025 justru menyingkap kenyataan yang berbeda. Dari total 833.413 hektare lahan yang diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara dalam Tahap I-III, hanya 61% yang tertanam sawit, sementara 39% sisanya hanyalah lahan kosong.

“Temuan itu seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk meninjau kembali data yang dilaporkan Satgas PKH. Tidak semua lahan yang dikuasai kembali benar-benar berbentuk kebun sawit. Bahkan Agrinas Palma sendiri telah mengonfirmasi di hadapan DPR bahwa banyak data versi Satgas tidak akurat,” ujar Muhamad Zainal Arifin, Direktur PUSTAKA ALAM.

Berdasarkan Kajian PUSTAKA ALAM terhadap data Penyerahan Tahap IV dari Satgas PKH ke PT Agrinas Palma Nusantara, dari total luas lahan penguasaan kembali sebesar 674.178,44 Ha, ada sebagian besar lahan merupakan lahan kosong yang tidak tertanam.

Contoh paling mencolok penguasaan kembali di Provinsi Kalimantan Tengah adalah PT AKL, yang dari total lahan penguasaan kembali seluas 8.696,09 hektar, secara mengejutkan hanya 2,33 hektar yang tertanam. Kondisi serupa terjadi PT KHS dilakukan penguasaan kembali 1.357, 91 ha dengan luas yang tertanam hanya 15 ha. Kemudian, ada PT ISA lahan yang dikuasai kembali 1.156,26 ha, akan tetapi yang tertanam 8,89 ha. Begitu juga di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat PT KSG dengan dilakukan penguasaan kembali 1.452,41 ha akan tetapi tertanam hanya 8,38 ha dan masih banyak perusahaan yang mengalami hal yang sama.

“Jika data ini dijadikan dasar laporan kepada Presiden, maka Presiden disesatkan oleh angka-angka yang tidak mencerminkan realitas lapangan. Negara tampak seolah merebut aset besar, padahal sebagian lahan yang diklaim hanyalah lahan kosong, semak, rawa bahkan kawasan High Conservation Value (HCV),” kata Zainal.

Menurut PUSTAKA ALAM, perbedaan angka ini membuka dua kemungkinan. Pertama, sebagian lahan yang diklaim Satgas PKH bukanlah kebun sawit aktif. Padahal Penjelasan Pasal 110B ayat (1) UU Cipta Kerja menegaskan bahwa luas pelanggaran hanya mencakup lahan yang benar-benar diubah

fungsinya. Artinya, lahan kosong tidak bisa dijadikan dasar penguasaan kembali. Fokus pemberian sanksi administratif hanya untuk kegiatan usaha yang telah terbangun.

Kedua, terdapat indikasi pembesaran data oleh Satgas PKH dalam memenuhi target kinerja. Lahan milik pihak lain atau lahan kosong dilakukan penguasaan kembali. Dalam beberapa berita acara penguasaan kembali, ditemukan pula perusahaan diminta menyerahkan lahan yang bukan miliknya.

“Itu pelanggaran terhadap asas nemo plus juris, yang berarti seseorang tidak bisa menyerahkan hak atas tanah yang bukan miliknya. Negara seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan asas hukum ini, bukan justru mengabaikannya demi pencapaian statistik,” tegas Zainal.

Selain itu, kajian PUSTAKA ALAM juga menemukan bahwa sebagian lahan penguasaan kembali oleh Satgas PKH justru berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang masih berlaku. Banyak dari HGU tersebut telah diterbitkan berdasarkan keputusan resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ada banyak temuan di mana lahan berstatus HGU ikut dilakukan penguasaan kembali. Padahal, selama hak tersebut belum dicabut sesuai prosedur, negara tidak bisa begitu saja merampas lahan yang sudah bersertifikat. Situasi ini mengingatkan pada Bremen Tobacco Case tahun 1959, yang berawal dari nasionalisasi perusahaan tembakau Belanda di Sumatera Timur. Pemerintah Indonesia saat itu digugat di Pengadilan Bremen, Jerman, karena dianggap melakukan pengambilalihan tanpa kompensasi dan melanggar prinsip prompt, effective, and adequate,” jelas Zainal.

Ketidakakuratan data Satgas PKH juga berdampak langsung terhadap besaran denda administratif yang dikenakan kepada perusahaan. Dalam suatu kasus, perusahaan yang seharusnya hanya dituduh melanggar seluas 2,33 hektare justru dijatuhi denda untuk area seluas 8.696,09 hektare. Ironisnya, situasi serupa juga dapat menimpa Kementerian Kehutanan. Jika di dalam Surat Keputusan sanksi administratif yang diterbitkan, luas areal pelanggaran ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang justru lebih kecil dari klaim Satgas PKH, maka malah dituding melakukan korupsi tata kelola hutan dengan alasan dianggap mengurangi potensi penerimaan negara.

“Kita sudah sampai pada situasi absurd, di mana kebenaran data hanyalah versi Satgas. Jika lembaga lain menggunakan angka yang lebih kecil dari klaim Satgas, malah bisa dicap korupsi,” ungkap Zainal.

PUSTAKA ALAM memperingatkan bahwa angka-angka fantastis dalam data penguasaan kembali yang dibesar-besarkan ini dapat menyesatkan kebijakan nasional. Jika dijadikan dasar untuk perencanaan target CPO dan program B50, perhitungan aset negara dan BUMN maupun perhitungan target PNBP, maka kesalahan data akan menjelma menjadi kesalahan kebijakan.

“Negara harus berhati-hati, karena keputusan yang didasarkan pada data yang keliru dapat menimbulkan salah kelola kebijakan. Oleh karena itu, data yang disusun Satgas PKH maupun kinerja lembaganya perlu dievaluasi secara menyeluruh, agar setiap langkah penataan benar-benar mencerminkan keadilan, bukan sekadar angka untuk pencitraan keberhasilan,” tutup Zainal.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal pangkas anggaran kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti anggaran perjalanan dinas hingga efisiensi listrik mulai tahun depan.

Hal itu merupakan skema dalam menyikapi pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp238 miliar. Pemangkasan itu membuat potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2026 berkisar Rp1,4-1,5 miliar.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan Pemkot Cimahi akan melakukan efisiensi kegiatan yang tidak terlalu berdampak langsung terhadap masyarakat. Di antaranya belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum serta belanja alat tulis kantor (ATK) yang akan dipangkas hingga 50%.

"Sudah ditekankan oleh Pak Wali Kota juga untuk pemotongan anggaran-anggaran yang sifatnya seremonial dan rutin. Ada arahan dari Pak Wali untuk perjalanan dinas kita potong 50%, untuk makan dan minum kita potong 50%, begitu juga untuk belanja ATK dan setara itu kita potong juga 50%," kata Adhitia, Selasa (14/10/2025).

Pemkot Cimahi juga akan menghemat pemakaian utilitas seperti listrik, air hingga pendingin udara atau air conditioner (AC) dan sebagainya. Adhitia membeberkan, biaya yang digelontorkan Pemkot Cimahi untuk membayar berbagai utilitas itu mencapai sekitar Rp17 miliar setiap tahun.

Namun penghematan utilitas itu akan dikeculikan di tempat-tempat pelayanan seperti rumah sakit, Puskesmas dan Mal Pelayanan Publil (MPP). Kebijakan efisiensi utilitas itu hanya berlaku untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi yang tidak memiliki fungsi pelayanan langsung terhadap masyarakat.

"Jadi hanya untuk di lingkungan pemerintah kota yang sifatnya dinas tidak memiliki tugas fungsi pelayanan yang besar, itu yang kita efisiensikan. Kalau memang jam 16.00 WIB adalah jam pulang kerja, ya sudah pulang kerja, listrik matikan dan lain sebagainya," sebut dia.

Sedangkan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, lanjut Adhitia, bakal tetap terakomodasi dalam perencanaan belanja daerah tahun 2026. Seperti program pemberdayaan masyarakat (PPM), sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis untuk siswa sekolah swasta, hingga pembangunan sekolah baru.

"Hasil dari itu [efisiensi] sekarang masih disusun kira-kira dapat berapa supaya walaupun dipotong Rp 238 miliar tidak mengurangi program dan apalagi janji politik yang dijanjikan oleh Pak Wali dan saya selama masa kampanye," tandas Adhitia.

EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mewanti-wanti dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bakal mengenakan tarif tambahan sebesar 100 persen terhadap barang asal Cina mulai 1 November 2025. Trump mengumumkan rencana ini setelah negeri Tirai Bambu mengontrol ekspor strategis negaranya di bidang logam tanah jarang atau rare earth.

Wijayanto mengatakan apabila rencana ini terealisasi, produk Cina bakal membanjiri pasar Indonesia. “Ini akan membuat produk Cina akan semakin deras membanjiri pasar Indonesia. Pemerintah perlu mengantisipasi,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Meski demikian, Wijayanto mengatakan langkah Trump juga bisa menguntungkan bagi Indonesia. Dia mengatakan naiknya tarif ekspor Cina justru membuka peluang bagi Indonesia mengekspor ke AS. “Di satu sisi, ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan lebih banyak ekspor ke AS,” kata dia.

Dalam konteks investasi, Wijayanto menambahkan, risiko ekonomi dunia akan meningkat. Dia mengatakan investor asing akan mengambil langkah wait and see. “Harga saham cenderung turun atau landai, harga aset digital tertekan, emas semakin mahal,” kata dia.

Ketegangan kedua negara tersebut sebelumnya pernah mereda setelah ada kesepakatan pada 12 Mei 2025. Ketika itu, AS dan Cina menyetujui kesepakatan untuk memangkas tarif timbal balik. Seperti dilansir Channel NewsAsia, dua ekonomi terbesar dunia tersebut berusaha untuk mengakhiri perang dagang yang telah mengganggu prospek global dan membuat pasar keuangan gelisah.

Sejak menjabat pada Januari, Trump telah menaikkan tarif yang dibayarkan oleh importir AS untuk barang-barang dari Cina menjadi 145 persen, sebagai tambahan dari tarif yang dikenakannya pada banyak barang Cina selama masa jabatan pertamanya dan bea yang dikenakan oleh pemerintahan Biden.

Beijing membalas dengan memberlakukan pembatasan ekspor pada beberapa elemen tanah jarang, yang penting bagi produsen senjata dan barang-barang elektronik konsumen AS. Cina juga menaikkan tarif pada barang-barang AS menjadi 125 persen.

Perselisihan tarif menyebabkan perdagangan dua arah senilai hampir US$ 600 miliar terhenti, mengganggu rantai pasokan, memicu kekhawatiran stagnasi dan memicu sejumlah PHK.

Sita Planasari berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) menyepakati pengangkatan Hendri Widiarta sebagai direktur perseroan, Rabu (15/10/2025).

Sekretaris Perusahaan Unilever Padwestiana Kristanti menerangkan bahwa Hendri diangkat sebagai direktur guna menggantikan Willy Saelan yang mengundurkan diri dari kursi direktur. Adapun Willy Saelan telah menjabat sebagai direktur sejak 2015.

“Mengangkat Hendri Widiarta sebagai direktur perseroan, efektif sejak 15 Oktober 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan 2026,” kata Padwestiana saat ditemui di Tangerang, Rabu (15/10/2025).

Selepas persetujuan RUPSLB, Hendri bakal menjabat sebagai Direktur Human Resources, yang selama ini dijabat oleh Willy Saelan. Manajemen menerangkan Willy telah bergabung dengan Unilever sejak 30 tahun yang lalu.

Sebagai informasi, Willy Saelan adalah Warga Negara Indonesia kelahiran Bandung, Jawa Barat, yang bergabung dengan Unilever Indonesia sejak 1995. Ia diangkat sebagai Direktur pada RUPS Luar Biasa pada 15 Desember 2015 dan selama ini memimpin divisi Human Resources.

Sebelum menjadi direktur, Willy menempati sejumlah posisi strategis di Unilever, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Head of HR untuk Marketing and Sales di Unilever Indonesia (2011–2015), pelaksana tugas (Plt) Head of HR di Unilever Australia dan Selandia Baru (2015), hingga HR Director untuk wilayah Asia-Afrika-Timur Tengah dan Eropa Timur (AACEE) pada 2007–2009.

Berikut adalah jajaran direksi Unilever terbaru hasil RUPSLB:

• Presiden Direktur: Benjie Yap

• Direktur: Neeraj Lal

• Direktur: Alejandro Meinardo Jr Santos Concha

• Direktur: Vandana Suri

• Direktur: Enny Hartati Sampurno

• Direktur: Hendri Widiarta

Profil Hendri Widiarta

Melansir laman resmi Unilever, Hendri merupakan WNI yang memiliki pengalaman selama kurang lebih 28 tahun di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai industri. Sebelum bergabung dengan Unilever, Hendri menjabat sebagai Senior Vice President of Human Resources, APAC di B. Braun.

Sebelum bergabung dengan B.Braun, Hendri menjabat posisi senior di bidang SDM di sejumlah perusahaan besar, seperti SC Johnson, grup RGE (APRIL, Pacific Oil & Gas), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI).

Pria ini merupakan lulusan dari Edith Cowan University, Australia, dengan gelar Sarjana Manajemen Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial. Manajemen Unilever menilai, kehadiran Hendri sebagai Direktur SDM bakal mendukung strategi pertumbuhan Unilever ke depannya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebuah mobil mengalami kecelakaan lalu lintas (laka lantas) hingga hingga hangus terbakar di Jalan Manyar Kertoarjo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Rabu (15/10/2025) pagi. Dua orang pun dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kanit Laka Satlantas Polrestabes Surabaya, Iptu Suryadi menjelaskan, mobil merk Honda Jazz dengan nomor polisi L-1361-CBD tersebut diketahui dikemudikan oleh Dihon Purba, warga Jalan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya.

Selain itu, terdapat dua penumpang yang berada dalam mobil tersebut, yakni Mega Silfi Daratriti yang duduk di samping pengemudi dan Rieka Ayu yang posisinya duduk di belakang supir.

"Kronologinya, mobil Honda Jazz L-1361-CBD semula berjalan dari arah timur ke barat sesampainya di TKP [Jalan Manyar Kertoarjo] oleng ke kanan, sehingga menyebabkan kecelakaan tunggal menabrak tiga pohon di pulau [marka] jalan kemudian terbakar, dengan posisi akhir mobil menghadap ke timur," ucap Suryadi saat dikonfirmasi, Rabu (15/10/2025).

Suryadi menjelaskan, akibat peristiwa tersebut, pengemudi dan seorant penumpang meninggal dunia di tempat. Sedangkan, satu orang lainnya menderita luka bakar dan tengah menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Soetomo Surabaya.

"Akibat dari laka lantas tersebut, sang supir yakni Dihon Purba dan seorang penumpang, Rieka Ayu mengalami luka bakar dan meninggal dunia di TKP. Sementara, penumpang lainnya, Mega Silfi mengalami luka terbakar dan dibawa ke RSUD dr. Soetomo," ucapnya.

Aparat kepolisian pun menduga kecelakaan tunggal tersebut terjadi akibat pengemudi yang berada dalam pengaruh alkohol, sehingga menyebabkan konsentrasi menurun hingga tabrakan tak dapat dihindarkan. Suryadi juga menyebut, saat peristiwa naas itu terjadi, arus lalu lintas di sekitar TKP masih sepi, kondisi aspal jalan baik, dan cuaca tergolong cerah.

"Dugaan penyebab kecelakaan adalah faktor manusia yang kurang konsentrasi karena pengaruh alkohol. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengamankan barang bukti dan visum korban meninggal dunia dan luka-luka di RSUD dr. Soetomo," pungkasnya.

SORONG, KOMPAS.com - Ada pemandangan yang berbeda di SD Inpres 06 Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Selasa (7/10/2025) siang.

Di tengah siang yang terik, SD yang berjarak lebih dari 37 kilometer (km) dari pusat kota Sorong itu kedatangan sekitar 30 orang mengenakan kaos seragam berwarna kuning.

Orang-orang tersebut merupakan Pekerja PT Pertamina EP Cepu Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina yang secara sukarela bergabung untuk mengikuti kegiatan Employee Volunteerism. Mereka hadir ke SD Inpres 06 Distrik Klayili untuk mengajar materi terkait lingkungan.

Kehadiran para peserta Employee Volunteerism itu pun disambut antusias oleh para siswa. Marcelo (8), siswa kelas 2 SD Inpres 06 Distrik Klayili, mengatakan, dirinya sudah menantikan program ini sejak jauh hari.

“Saya sampai potong rambut karena ingin terlihat rapi,” kata dia.

Maklum saja, para siswa tidak terbiasa kedatangan tamu atau pengajar dari luar. Sehari-harinya, sekolah yang memiliki sekitar 49 siswa itu diajar oleh 9 guru saja.

Siska Kabes (32), guru di SD Inpres 06 Distrik Klayili bilang, akses yang sulit dari Sorong menuju ke Distrik Klayili menjadi salah satu alasan utama kenapa sekolah ini jarang kedatangan tamu.

“Ini semacam sesuatu yang baru bagi murid. Kalau biasa kan setiap hari mereka berhadapan dengan guru, jadi bosan,” ujarnya.

“Jadi anak-anak itu sudah tidak sabar ketika tahu ada yang mau datang ke sini,” sambungnya.

Semangat para siswa pun terlihat ketika kegiatan mengajar berlangsung. Siswa silih berganti mengacungkan tangannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pekerja Pertamina.

“Ini membuktikan bahwa semangat belajar di daerah terpencil pun sangat tinggi,” ujar Ardi, Field Manager Papua Field.

Tak berhenti sampai di situ, para peserta program Employee Volunteerism Pertamina juga memberikan bantuan ke SD Inpres 06 Distrik Klayili. Para siswa turut mendapatkan bantuan berupa berbagai macam perlengkapan sekolah.

Assistant Manager Communications Relations Regional 4 Subholding Upstream Pertamina Widya Gustiani bilang kegiatan volunteer ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 PT Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur.

“Kita dari volunteer ini ambil donasi untuk memberikan kelengkapan sekolah,” katanya.

Program volunteer ini sebenarnya sudah dijalankan secara reguler oleh perusahaan sejak 2021. Lewat program ini perusahaan ingin memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat yang berada di wilayah operasional perusahaan.

“Program CSR ini bukan hanya program perusahaan, tapi program ini milik semuanya, kita ingin menciptakan Pertamina bergerak untuk kebaikan,” ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 200 penunggak pajak besar dengan nilai kewajiban Rp60 triliun untuk membayar sebesar Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut sampai dengan saat ini baru Rp7,2 triliun tunggakan pajak yang sudah dibayarkan oleh para penunggak pajak dimaksud.

Bimo menyebut pihaknya telah menyepakati target Rp20 triliun itu sebab di antaranya para penunggak kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya ke negara.

"Target akhir tahun dari yang 200 pengemplang pajak ini masih diproses, tapi dari hasil rapimnas sekitar Rp20 triliun karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan minta restrukturisasi utangnya diperpanjang," terangnya dikutip Rabu (15/10/2025).

Secara terperinci, dari 200 penunggak pajak besar itu, sebagian besar yakni 91 wajib pajak (WP) melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya. Sementara itu, 59 WP ditangani oleh Ditjen Pajak dengan tindak lanjut lainnya.

Kemudian, sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

"Sudah kami lakukan asset tracing 5, pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian di dalam proses penyanderaan ada 1," terang Bimo.

Sebelumnya, pada Rabu (8/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa penunggak pajak besar yang telah diputus inkrah telah membayar kewajiban secara bertahap. Total baru Rp7 triliun yang dibayar ke kas negara.

Dengan demikian, belakangan ini pemenuhan pembayaran tunggakan pajak baru bertambah sekitar Rp200 miliar sampai dengan data terbaru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan nilai transaksi dagang lewat ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 tahun 2025 mencapai 16,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 273,4 triliun.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, mengatakan target ambisius itu diharapkan mampu mendorong peningkatan ekspor, menarik investasi, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 sebesar 16,5 miliar dollar AS, yang diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan ekspor, daya tarik investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Budi saat pembukaan TEI ke-40 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (15/10/2025).

Ajang perdagangan internasional tahunan ini mencatat antusiasme tinggi.

Sebanyak 1.619 peserta dari berbagai sektor usaha ikut ambil bagian, sementara 8.045 pembeli (buyer) dari 130 negara telah terdaftar untuk menghadiri pameran.

“TEI tahun ini memperoleh antusiasme yang tinggi dari para eksportir dan buyer, sebanyak 1.619 peserta berpartisipasi dalam TEI, dan hingga saat ini kami mencatat sebanyak 8.045 orang buyer terdaftar dari 130 negara,” paparnya.

Budi menyebut, TEI bukan sekadar ajang pameran, melainkan sarana strategis untuk memperluas pasar internasional dan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global.

“TEI merupakan momen yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahun, sebuah perayaan besar yang tidak hanya menyatukan para pelaku usaha nasional, tetapi juga mempertemukan pelaku usaha dengan ribuan buyer dari seluruh penjuru dunia,” beber Mendag.

Selama empat dekade, Trade Expo Indonesia telah berperan sebagai jembatan bagi produsen dan eksportir dalam negeri, baik yang baru merintis maupun yang sudah berpengalaman, dengan pembeli internasional dari berbagai negara.

TEI 2025 yang digelar pada 15-19 Oktober 2025 mengusung tema “Discover Indonesia’s Excellence, Trade Beyond Boundaries.” Pameran ini menampilkan tiga zona utama, yaitu produk pangan, minuman, dan pertanian; produk manufaktur; serta produk jasa dan gaya hidup.

“Selain pameran, akan diselenggarakan pula berbagai program pendukung, yaitu business matching, business counseling, hingga business forum untuk memberikan informasi terkini seputar perdagangan dan investasi kepada pelaku usaha asosiasi, buyer, dan stakeholder lainnya,” lanjut Budi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menyebut bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat bagi masyarakat untuk membeli rumah.

Menurutnya, perekonomian yang mulai pulih dan stimulus pemerintah yang sedang berjalan menciptakan momentum positif bagi pasar perumahan.

Namun, benarkah kondisi tersebut cukup aman untuk membeli properti tahun ini?

Pengamat properti Aleviery Akbar menilai pernyataan Purbaya tidak sepenuhnya keliru.

Ia menilai bagi masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, tahun ini memang bisa menjadi saat yang tepat untuk membeli rumah. Alasannya, masih ada sejumlah insentif yang membuat harga properti relatif lebih menarik.

"Benar saat yang tepat untuk membeli properti jika ada uang sebab insentif yang diberikan pemerintah masih berlaku selain insentif PPN (pajak pertambahan nilai), BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dan ditambah suku bunga yang rendah," ujar Aleviery kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/10).

Kendati demikian, Aleviery mengingatkan secara makroekonomi, situasinya belum benar-benar pulih.

Pertumbuhan ekonomi, kata dia, masih membutuhkan waktu untuk kembali ke level ideal, meski berbagai kebijakan fiskal telah digulirkan oleh Kementerian Keuangan.

"Masalahnya adalah pertumbuhan ekonomi belum naik pada saat ini. Kebijakan menkeu masih perlu waktu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Prediksi saya jika semakin membaik ekonominya, kuartal I-2026 baru akan kelihatan," ujarnya.

Pandangan yang lebih hati-hati disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda. Ia menilai pembelian rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di tengah ekonomi yang belum stabil justru berisiko tinggi.

"Membeli rumah dengan KPR dengan perekonomian yang tidak stabil, itu akan sangat berisiko mengingat bunga KPR floating, kecuali fix rate. Fix rate pun itu juga biasanya lebih tinggi dibandingkan bunga secara umum," tutur Nailul.

Ia menjelaskan banyak nasabah yang terjebak pada tawaran bunga rendah di awal masa kredit. Setelah masa bunga tetap berakhir, cicilan bisa melonjak drastis karena beralih ke suku bunga mengambang.

"Kadang yang jadi permasalahan banyak nasabah KPR adalah ketika awal ditawarkan bunga fix rate rendah selama tiga tahun. Tapi ketika masuk ke floating rate, cicilannya bisa tiga kali lipat. Tapi pendapatan hanya naik 5 persen, akibatnya banyak gagal bayar," jelasnya.

Menurut Nailul, meski saat ini likuiditas tinggi dan bunga sempat turun, kondisi itu tidak bisa dijadikan patokan jangka panjang.

Dalam beberapa tahun ke depan, suku bunga floating bisa kembali naik dan menekan kemampuan bayar masyarakat.

Ia menilai masalah utama dalam kepemilikan rumah bukan hanya soal bunga, tapi juga ketimpangan antara kenaikan harga properti dan pertumbuhan pendapatan masyarakat.

"Pembelian rumah ini tidak hanya berdasarkan likuiditas yang meningkat, tapi harga rumah juga. Pertumbuhan harga rumah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Semakin ke sini, masyarakat semakin susah untuk membeli rumah," katanya.

Untuk menekan inflasi harga perumahan, Nailul mendorong adanya kebijakan pajak progresif bagi kepemilikan rumah lebih dari satu unit.

"Inflasi perumahan yang naik, tapi pendapatan stagnan, ya permintaan rumah juga akan rendah. Maka, saya pribadi sebenarnya harus ada pengaturan harga rumah melalui perpajakan. Terapkan pajak progresif kepemilikan rumah. Orang yang mempunyai rumah lebih banyak, harus mendapatkan tarif yang lebih tinggi. Agar harga rumah bisa terkendali," ujarnya.

Dengan demikian, meski kebijakan pemerintah saat ini memang mendukung pasar perumahan melalui insentif dan suku bunga rendah, keputusan untuk membeli rumah tetap perlu memperhitungkan risiko jangka panjang.