Dan Alhamdulillah meskipun tidak ada impor beras, stok beras terus berlimpah

Kota Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Pemimpin Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) Darma Wijaya menjamin pasokan beras di Ranah Minang mencukupi hingga awal 2027.

"Saat ini pasokan beras di gudang Bulog sebanyak 18 ribu ton, dan dalam waktu dekat ada tambahan 20 ribu ton lagi sehingga ini mencukupi untuk kebutuhan hingga awal 2027," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade di Kota Padang, Jumat.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI yang salah satunya membidangi BUMN tersebut, pasokan beras di Bulog Sumbar tersebut menjadi cerminan bahwa swasembada beras dan ketahanan pangan terjaga dengan baik. Dengan pasokan beras yang saat ini tersimpan di Gudang Bulog setempat, ia mengimbau masyarakat tidak panik di tengah adanya potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian.

Dalam kunjungan ke Gudang Bulog ia menyampaikan sejak 2025 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Hal itu dilakukan karena pemerintah terus berupaya memaksimalkan program ketahanan atau swasembada pangan.

"Sejak 2025 kita tidak ada lagi impor beras. Dan Alhamdulillah meskipun tidak ada impor beras, stok beras terus berlimpah," ujar dia.

Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung pihak-pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah mengenai ketahanan pangan yang seharusnya disertai data termasuk solusi yang bisa dilakukan.

Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Wilayah Sumbar Darma Wijaya membenarkan saat ini Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 18 ribu ton. Jumlah itu mencukupi untuk empat hingga lima bulan ke depan.

Jumlah tersebut akan terus bertambah karena dalam waktu dekat terdapat tambahan pengiriman sebanyak 20 ribu ton. Artinya, total 38 ribu ton beras tersebut diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Februari atau Maret 2027.

"Pasokan beras Bulog ini merupakan jaminan ketahanan pangan bagi masyarakat hingga awal 2027 dan pasokan itu akan terus datang," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengajak Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) meninjau langsung kondisi riil stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan transparansi serta menunjukkan ketersediaan pangan nasional yang saat ini dalam kondisi aman dan melimpah.

“Alhamdulillah siang hari ini kami bersama BEM Seluruh Indonesia hadir, menyaksikan dan berkunjung ke gudang Bulog yang ada di Jakarta, yaitu di Sunter,” kata Rizal usai menunjukkan langsung kondisi stok beras di gudang tersebut kepada sejumlah BEM SI di Jakarta, Rabu.

Menurut Rizal, keterlibatan mahasiswa penting agar publik mendapatkan informasi langsung dan objektif terkait kondisi stok beras nasional.

Dia mengatakan, Bulog sengaja mengajak perwakilan BEM dari seluruh Indonesia untuk melihat langsung kondisi gudang yang saat ini telah terisi penuh oleh beras hasil panen petani di dalam negeri dengan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) mencapai Rp6.500 per kilogram.

Rizal mengungkapkan, hingga saat ini total stok cadangan beras pemerintah yang dikelola BUMN pangan tersebut secara nasional telah mencapai 5,2 juta ton setara beras.

"Ini pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka, beras Indonesia terbanyak di hari ini. Dan ini cukup membanggakan dan kami sengaja bawa adik-adik mahasiswa khususnya dari BEM seluruh Indonesia untuk menyaksikan langsung kondisi stok beras Bulog," beber Rizal.

Ia menambahkan, kunjungan para BEM SI juga memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai proses pengolahan beras, mulai dari gabah hingga menjadi beras premium maupun medium yang siap didistribusikan kepada masyarakat.

Sementara itu, lanjut Rizal, untuk Gudang Bulog Sunter, yang merupakan bagian dari gudang Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten, tingkat keterisian saat ini telah mencapai sekitar 98 persen dari total kapasitas yang tersedia.

Kapasitas gudang di Sunter mencapai 355 ribu ton, sehingga stok yang tersimpan saat ini berkisar sekitar 350 ribu ton.

Tingginya tingkat keterisian tersebut membuat Bulog harus menyewa gudang tambahan di wilayah Tangerang dan Banten.

Secara keseluruhan, sekitar 140 ribu ton stok beras juga telah ditempatkan di gudang untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten guna menjaga distribusi dan stabilitas harga komoditas tersebut di pasaran.

Sementara itu, Emon Wirawan, perwakilan BEM Seluruh Indonesia menilai ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi baik karena mereka telah melakukan peninjauan langsung di lapangan secara real time.

Menurutnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama Perum Bulog telah berupaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Para mahasiswa menyaksikan langsung ketersediaan stok beras Bulog yang mencapai 5,2 juta ton sebagai penopang ketahanan pangan Indonesia ke depan.

Menurutnya, berbagai isu yang meragukan kondisi ketahanan pangan yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan fakta yang mereka lihat secara langsung di lapangan.

"Dan kami sebagai mahasiswa sudah menyaksikan itu (stok beras di gudang Bulog) dan beberapa isu yang mungkin tersebar di media sana yang mungkin meragukan bagaimana ketahanan pangan Indonesia," katanya.

"Maka hari ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai perwakilan dari mahasiswa, ketahanan pangan kita untuk ke depan sudah terjaga, optimislah untuk Indonesia maju," tambahnya.

Senada dengan itu, Hani Fatimah dari Universitas Trilogi menyampaikan setelah melihat langsung kondisi stok cadangan beras pemerintah, hal itu dapat memastikan ketersediaan komoditas itu tetap aman menghadapi ancaman potensi El Nino.

"Kekhawatiran kita tentang nanti akan ada El Nino yang besar, itu juga sudah bisa dipastikan beras kita tuh aman dalam jangka waktu satu tahun ke depan," katanya.

Zakir Ramdani dari STAI Al Hidayah Bogor menyampaikan mahasiswa diundang bersama BEM fakultas dan universitas meninjau langsung gudang Bulog di Kelapa Gading, menyaksikan stok beras penuh.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan swasembada beras yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah tercapai pada akhir 2025, merupakan fakta, sekaligus memperkuat keyakinan mahasiswa terhadap ketahanan pangan nasional saat ini.

Sebagai sosial kontrol, lanjut Zakir, mahasiswa akan terus mengawasi pasokan dan kondisi gudang, serta mengajak masyarakat berkolaborasi menjaga ketahanan pangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah gudang di daerah Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Sabtu (3/5/2026) malam. Seluruh area di gudang tersebut habis dilahap si Jago Merah.

Adapun, lokasi tepatnya gudang tersebut berada di Jalan Jelambar Utama Sakti VIII, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Setelah mendapat kabar dari warga, unit dan personel pemadam kebakaran dikerahkan menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman.

Operasi pemadaman mulai dilaksanakan pada pukul 21.35 WIB. Pada pukul 21.36 WIB, proses lokalisir api berhasil dilakukan.

Selanjutnya, pada pukul 22.25 WIB petugas melakukan pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap.

Setelah mengerahkan 13 unit dan 65 personel, operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 23.14 WIB.

Jakarta (ANTARA) - Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) layaknya hadir sebagai solusi di tengah gejolak harga pangan.

Maka kehadiran program ini kemudian menjadi salah satu instrumen kebijakan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga sarat makna keberpihakan.

Program ini memang dirancang untuk menjaga stabilitas harga beras, sekaligus memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap pangan pokok yang layak dan terjangkau.

Dengan harga acuan sekitar Rp13.500 per kilogram, SPHP menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan pasar.

Namun, memahami SPHP tidak cukup hanya pada angka dan distribusi. Program ini sesungguhnya adalah refleksi dari dinamika sistem pangan nasional yang kompleks.

Program ini bergerak di antara fluktuasi harga pasar, ketimpangan pasokan antarwilayah, hingga tantangan distribusi yang tidak selalu mulus.

Karena itu, dinamika bukan sekadar perubahan, melainkan interaksi antara berbagai faktor yang menentukan apakah kebijakan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Tujuan SPHP sendiri sangat jelas dan strategis. Pertama, mengendalikan harga beras agar tetap stabil. Kedua, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketiga, memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan keempat, mengurangi ketergantungan pada impor dengan memastikan ketersediaan beras di dalam negeri tetap terjaga.

Keempat tujuan ini jika dijalankan secara konsisten akan membentuk fondasi ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan, terutama di sektor pangan yang sangat sensitif.

Dikelola Bulog

Pertanyaan penting yang sering muncul adalah apakah beras SPHP sama dengan beras Bulog? Di sinilah publik perlu mendapatkan pemahaman yang lebih jernih.

Beras SPHP adalah bagian dari program stabilisasi harga yang dapat bersumber dari cadangan beras yang dikelola Bulog, tetapi tidak seluruh beras Bulog otomatis menjadi bagian dari SPHP.

Dengan kata lain, ada irisan, tetapi tidak identik. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi simplifikasi yang justru mengaburkan fungsi masing-masing instrumen dalam sistem pangan nasional.

Dalam praktiknya, dinamika SPHP sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Perubahan harga di pasar, misalnya, dapat langsung memengaruhi efektivitas program. Jika selisih harga antara beras SPHP dan beras komersial terlalu lebar, maka akan muncul distorsi, baik dari sisi permintaan maupun distribusi.

Di sisi lain, perbedaan produksi antarwilayah juga menciptakan tantangan tersendiri. Daerah surplus harus mampu terhubung secara efisien dengan daerah defisit, dan di sinilah peran logistik menjadi sangat krusial.

Keterlambatan distribusi menjadi salah satu isu klasik yang tidak bisa diabaikan. Ketika beras tidak tiba tepat waktu, maka tujuan stabilisasi harga menjadi sulit tercapai.

Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap program juga bisa tergerus. Karena itu, upaya pemerintah untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi langkah yang tidak hanya penting, tetapi juga mendesak.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, langkah Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk meningkatkan batas maksimal pembelian beras SPHP menjadi sinyal kebijakan yang menarik.

Jika sebelumnya masyarakat hanya bisa membeli maksimal 10 kilogram, kini direncanakan meningkat menjadi 25 kilogram per konsumen, mulai 2026. Kebijakan ini tidak sekadar soal kuantitas, tetapi juga mencerminkan upaya meningkatkan akseptabilitas program di tengah masyarakat.

Langkah ini tentu memiliki implikasi yang luas. Di satu sisi, ini membuka akses yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Pengawasan ketat

Di sisi lain, juga menuntut pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan. Di sinilah keseimbangan kebijakan diuji. Negara harus hadir dengan keberanian untuk memperluas akses, tetapi juga dengan ketegasan untuk menjaga integritas distribusi.

Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak statis dalam merespons dinamika pasar.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan riil di lapangan. Ini adalah pendekatan yang patut diapresiasi, karena kebijakan pangan memang tidak bisa bersifat kaku. Ia harus adaptif, responsif, dan berbasis data.

Dari sisi harga, jika diasumsikan satu kantong berisi lima kilogram, maka dengan harga Rp13.500 per kilogram, satu kantong beras SPHP berada di kisaran Rp67.500.

Angka ini tentu sangat berarti bagi banyak keluarga, terutama di tengah tekanan ekonomi. Namun, yang lebih penting dari angka adalah kualitas. Harapan masyarakat sederhana, tetapi mendasar: beras yang dibeli harus sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Karena itu, pengelolaan SPHP ke depan tidak cukup hanya fokus pada distribusi dan harga, tetapi juga pada kualitas dan transparansi.

Profesionalisme dalam pengelolaan menjadi kunci agar program ini tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, maka program ini akan menjadi lebih dari sekadar kebijakan, tetapi juga simbol kehadiran negara yang nyata.

SPHP bukan hanya tentang beras, tapi juga tentang bagaimana negara memastikan setiap warganya dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan layak. Ini juga tentang keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk paling konkret.

Dan tentang harapan bahwa di tengah berbagai tantangan, selalu ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara pasar dan kemanusiaan.

Jika dikelola dengan baik, SPHP berpotensi menjadi kebanggaan nasional, bukan karena besarnya anggaran atau luasnya distribusi, tetapi karena kemampuannya menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat.

Di situlah letak kekuatan sejati sebuah kebijakan, ketika tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang hampir sampai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog akan mengadopsi teknologi hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan kualitas penyimpanan beras di gudang baru.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknologi tersebut memungkinkan beras disimpan hingga sekitar dua tahun tanpa menggunakan bahan kimia.

“Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang hampir sampai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya,” kata Ahmad usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan teknologi tersebut dikembangkan melalui kerja sama antara Bulog dan BRIN yang telah dilakukan beberapa bulan terakhir.

Menurut dia, penggunaan teknologi tersebut akan membuat beras yang disimpan menjadi lebih sehat dan higienis.

“Sehingga beras itu akan semakin sehat, semakin higienis, dan lebih layak untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan campuran kimia,” ujarnya.

Ahmad mengatakan teknologi tersebut akan diterapkan secara bertahap pada gudang-gudang baru yang sedang disiapkan pemerintah.

“Nanti kita bertahap, harapannya nanti bisa 100 (titik) semuanya,” ucapnya.

Selain pada gudang baru, Bulog juga berencana melakukan renovasi gudang lama dengan teknologi serupa guna meningkatkan kualitas penyimpanan beras nasional.

Ia menilai inovasi tersebut merupakan hasil karya anak bangsa yang perlu dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Potensi ini hasil kreasi anak bangsa Indonesia sendiri, ini harus kita wujudkan,” tutur Ahmad.

Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan sebanyak 100 titik pembangunan infrastruktur pascapanen telah rampung ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional.

Ia menyebut penetapan tersebut mencakup seluruh tahapan perencanaan, termasuk studi kelayakan dan pertimbangan teknis di masing-masing wilayah.

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan berbasis tipologi wilayah agar sesuai dengan potensi komoditas di daerah, termasuk penyediaan gudang di wilayah kepulauan serta fasilitas pengolahan di sentra produksi pangan.

Langkah penguatan infrastruktur pascapanen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi penanganan hasil pertanian sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan 100 titik pembangunan infrastruktur pascapanen telah rampung disetujui dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan siap ditindaklanjuti ke tahap administrasi berikutnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan 100 titik tersebut tersebar di 26 kantor wilayah Bulog dan 92 kabupaten/kota.

“Alhamdulillah tadi sudah disetujui dari 100 lokasi tersebut, ini harapan kami dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti dengan proses-proses administrasi berikutnya,” kata Ahmad usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan tindak lanjut tersebut mencakup penyelesaian tahapan administrasi lanjutan yaitu penandatanganan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk pengesahan.

Sementara itu, lanjutnya, proses administrasi terkait studi kelayakan, pertimbangan teknis, dan asesmen awal telah rampung dilakukan.

“Studi kelayakan dari Bulog itu sudah disetujui 100 persen, kemudian pertimbangan teknis dari Kementerian Pertanian juga sudah 100 persen, ditambah dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berupa asesmen juga sudah 100 persen,” ujarnya.

Ahmad mengatakan pembangunan infrastruktur pascapanen tidak hanya berupa gudang, tetapi disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing titik.

Ia menyebut kapasitas gudang bervariasi mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton per unit, dengan tambahan fasilitas seperti pengering (dryer), rice milling unit (RMU), dan pengemasan di daerah tertentu.

“Kalau kami hitung dengan total jumlah bangunan, itu lebih kurang untuk (menampung) sekitar 900.000 ton,” ujarnya.

Ia menambahkan pembangunan akan diprioritaskan di wilayah sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, sekaligus menjangkau daerah terpencil seperti Morotai dan Natuna.

Menurut dia, infrastruktur pascapanen itu disiapkan untuk memperkuat stok pangan nasional serta meningkatkan efisiensi penanganan hasil panen di berbagai wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya mengatakan pembangunan 100 titik infrastruktur tersebut diperlukan karena kapasitas penyimpanan beras pemerintah semakin terbatas seiring meningkatnya stok nasional.

“Sekarang gudang Bulog isinya sudah 4,9 juta ton. Oleh karena itu kita kewalahan mengenai gudang,” kata Zulhas.

Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan 100 titik tersebut. Menurut dia, infrastruktur yang dibangun akan menggunakan desain yang menyesuaikan perkembangan teknologi penyimpanan.

"Anggaran totalnya Rp5 triliun, ya, di 100 titik. Gudangnya ini didesain sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemarin Kepala BRIN mengatakan ini bisa tahan 2 tahun. Jadi beras bisa tahan 2 tahun di gudang," ungkap dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap ton beras yang disimpan tidak menjadi beban, tetapi menjadi harapan

Jakarta (ANTARA) - Ada sesuatu yang berubah dalam lanskap pangan Indonesia ketika angka cadangan beras pemerintah melesat jauh melampaui kebiasaan.

Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahwa negara sedang menggeser cara pandangnya terhadap risiko, ketahanan, dan masa depan pangan.

Ketika stok mencapai 4,7 juta ton pada April 2026 dan berpotensi menembus 6 juta ton dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia tidak hanya berbicara tentang kelimpahan, tetapi juga tentang tanggung jawab besar yang mengikutinya.

Langkah pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menargetkan pengadaan 4 juta ton gabah atau beras merupakan keputusan strategis yang tidak bisa dibaca secara sederhana.

Hal ini lahir dari kesadaran bahwa ketahanan pangan tidak lagi bisa disandarkan pada pola lama yang reaktif.

Dunia berubah cepat. Cuaca ekstrem seperti El Nino, ketegangan geopolitik, hingga gangguan rantai pasok global membuat pangan menjadi isu yang semakin rentan.

Dalam konteks ini, cadangan besar menjadi semacam “asuransi nasional” yang memberi ruang bagi negara untuk tetap tenang saat situasi global tidak menentu.

Namun, seperti semua kebijakan besar, keberhasilan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi dari kualitas pengelolaannya. Di sinilah kompleksitas itu muncul.

Penyimpanan beras

Menyimpan beras dalam jumlah besar bukan sekadar soal ruang gudang, tetapi soal menjaga mutu, mengendalikan risiko penyusutan, dan memastikan rotasi berjalan disiplin. Beras bukan komoditas statis.

Beras hidup dalam waktu. Semakin lama disimpan tanpa sistem rotasi yang baik, semakin besar risiko penurunan kualitas yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah beban fiskal. Harga Pembelian Pemerintah yang dipatok Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen memang memberikan insentif kuat bagi petani untuk menjual ke pemerintah.

Ini adalah langkah afirmatif yang melindungi pendapatan petani dan memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok.

Namun, di sisi lain, konsekuensinya adalah meningkatnya biaya pengadaan, penyimpanan, dan distribusi yang harus ditanggung oleh anggaran negara. Jika tidak diimbangi dengan penyaluran yang efektif, biaya ini bisa menjadi beban yang terus membesar tanpa memberikan dampak optimal.

Di titik ini, semua bisa melihat bagaimana kebijakan pangan tidak pernah berdiri sendiri. Tapi selalu berkelindan dengan dinamika pasar. Ketika serapan pemerintah terlalu dominan, pelaku usaha lain, terutama penggilingan kecil dan UMKM, bisa terdesak.

Akses terhadap bahan baku menjadi lebih terbatas, sementara harga bisa mengalami fluktuasi yang tidak sehat. Ini adalah dilema klasik antara intervensi negara dan mekanisme pasar. Negara harus hadir, tetapi kehadirannya tidak boleh mematikan ekosistem yang sudah ada.

Karena itu, pendekatan yang mulai melibatkan BUMN, swasta, dan koperasi dalam pengelolaan cadangan beras menjadi langkah yang patut dicermati. Ini bukan sekadar soal berbagi beban, tetapi tentang membangun ekosistem yang lebih inklusif.

Rantai pasok yang lebih pendek dari petani ke gudang, kemitraan dengan penggilingan, serta distribusi yang lebih merata adalah kunci agar cadangan besar ini tidak menjadi monopoli satu pihak, melainkan menjadi milik bersama yang dikelola secara kolektif.

Di sisi hilir, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa beras yang disimpan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Di sinilah pentingnya integrasi data dan digitalisasi.

Ketika penyaluran bantuan pangan terhubung dengan data sosial yang akurat, risiko kebocoran bisa ditekan, dan manfaatnya menjadi lebih terasa. Cadangan beras tidak lagi hanya menjadi angka di laporan, tetapi hadir nyata di meja makan keluarga yang membutuhkan.

Stabilisasi harga

Yang menarik, fungsi cadangan beras pemerintah kini tidak lagi terbatas pada bantuan sosial. Tapi juga menjadi instrumen stabilisasi harga.

Dalam situasi harga beras yang melonjak, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan operasi pasar tanpa harus bergantung pada impor.

Ini adalah perubahan paradigma yang penting. Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal kemampuan mengendalikan harga agar tetap terjangkau.

Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: konsistensi kebijakan. Cadangan besar bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika tidak dikelola dengan arah yang jelas.

Keputusan untuk menunda atau membuka keran impor, misalnya, harus didasarkan pada data yang akurat dan pertimbangan yang matang. Jika tidak, kebijakan yang seharusnya melindungi petani justru bisa berbalik menekan mereka.

Maka, lonjakan cadangan beras pemerintah adalah cermin dari ambisi besar untuk membangun kedaulatan pangan. Tapi menunjukkan bahwa negara tidak ingin lagi berada dalam posisi rentan.

Namun, ambisi ini hanya akan bermakna jika diiringi dengan tata kelola yang cermat, transparansi yang kuat, dan keberanian untuk terus mengevaluasi.

Bangsa ini sedang menyaksikan sebuah eksperimen kebijakan dalam skala besar. Sebuah upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan petani, stabilitas harga, dan efisiensi anggaran.

Tidak ada jalan yang benar-benar mudah dalam proses ini. Akan ada tantangan, bahkan mungkin kegagalan di beberapa titik. Tetapi justru di situlah letak pembelajaran.

Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap ton beras yang disimpan tidak menjadi beban, tetapi menjadi harapan.

Harapan bagi petani yang ingin dihargai hasil panennya, bagi masyarakat yang membutuhkan akses pangan yang terjangkau, dan bagi negara yang ingin berdiri tegak dalam menghadapi ketidakpastian global.

Semua berharap cadangan beras bukan sekadar stok. Tapi adalah simbol dari keberanian untuk merencanakan masa depan dengan lebih matang.

*) Penulis adalah Anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam keadaan aman dan siap dalam menghadapi dampak fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Indonesia mulai April 2026.

"El Nino Godzilla diprediksikan bertahan selama enam bulan, namun stok beras kita per hari ini ada sebanyak 4,9 juta ton yang diprediksi dapat memenuhi kebutuhan selama 11 bulan. Aman," kata Amran saat mengunjungi Gudang Bulog Banjar Kemantren di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu.

Selain itu, Amran menjelaskan ketersediaan bahan pangan dari sektor lain seperti industri makanan horeka tercatat sebanyak 12,5 juta ton, disertai dengan hasil tanaman standing crop sebanyak 11 juta ton.

Menurutnya, stok beras nasional diprediksi dapat segera menembus angka lima juta ton selambat-lambatnya pada pertengahan minggu depan.

Dengan demikian, lanjutnya, stok beras tersebut menjadi rekor tertinggi selama Republik Indonesia berdiri.

"Artinya ketersediaan pangan nasional mencapai kurang lebih 28 juta ton, cukup untuk 11 bulan dan menghadapi dampak fenomena El Nino," katanya.

Ia pun meminta masyarakat untuk turut serta dalam melaksanakan verifikasi data pangan nasional tersebut, sekaligus demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Amran juga menegaskan untuk menghadapi musim kemarau panjang ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai strategi seperti pompa dan distribusi air, serta penguatan sistem irigasi di sejumlah wilayah terdampak.

Selain itu, Amran turut menegaskan stok pupuk nasional dalam kondisi aman disertai dengan adanya penurunan harga pupuk sebesar 20 persen yang dinilainya dapat membantu para petani serta meningkatkan produksi bahan pangan di Indonesia.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan kapasitas gudang masih mencukupi untuk menampung cadangan beras dan jagung nasional guna menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa, Rizal mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola saat ini mencapai sekitar 4,59 juta ton.

Untuk mendukung penyimpanan cadangan pangan pemerintah, Bulog masih memiliki sisa kapasitas gudang sekitar 1,07 juta ton, sehingga memungkinkan penyerapan gabah petani di dalam negeri secara optimal selama memasuki masa panen.

"Kami laporkan jumlah cadangan beras pemerintah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) tadi per hari ini (Selasa, 7 April 2026 red.) sudah 4,59 juta ton. Nah ini kami siapkan juga cadangan space gudang, masih tersisa 1,07 juta ton space gudang kami," kata Rizal dalam rapat tersebut.

Dia menyampaikan kapasitas gudang juga didukung oleh jaringan gudang sewa yang mencapai total sekitar dua juta ton, serta tambahan kapasitas dari proses sewa lanjutan dan pembangunan fasilitas baru.

"Dengan perincian gudang yang kami sewa itu totalnya mencapai dua juta ton. Kemudian yang sedang proses sewa lanjutan (kapasitasnya) 7,62 (ton) dan sedang proses bangun sekitar 250 ton," ujarnya.

Sementara itu, cadangan jagung pemerintah tercatat mencapai 175.598 ton dengan total kapasitas gudang 275.444 ton, sehingga masih tersedia ruang penyimpanan sekitar 99.846 ton untuk komoditas tersebut.

Ke depan, Bulog akan membangun 100 infrastruktur pascapanen untuk beras dan jagung sesuai arahan Presiden guna memperkuat sistem logistik dan meningkatkan efisiensi pengelolaan cadangan pangan nasional.

Sebelumnya, Bulog segera melakukan pembangunan 100 gudang baru guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kapasitas penyimpanan pascapanen.

Program pembangunan itu direncanakan tersebar di 92 kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp5 triliun, yang terdiri atas sekitar Rp4,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur utama dan sekitar Rp560 miliar untuk mekanisasi, otomatisasi, serta sistem teknologi informasi.

Adapun rencana pembangunan infrastruktur pascapanen itu meliputi 94 unit gudang penyimpanan; enam unit silo gabah; delapan unit silo jagung; 17 unit dryer beras; 17 unit rice milling unit (RMU); delapan unit dryer jagung; dan sembilan unit sentra pengolahan dan fasilitas packaging beras.

Dalam pelaksanaannya, setiap lokasi akan melalui uji kelayakan teknis seperti soil test, analisis kemiringan lahan, serta kajian akses jalan guna mendukung mobilisasi angkutan logistik.

Rizal menuturkan pembangunan fisik akan dilaksanakan BUMN karya sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 terkait pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen di seluruh Indonesia.

Infrastruktur itu akan diprioritaskan di sentra produksi pangan seperti Lampung, Jawa, dan Sulawesi Selatan dengan fasilitas lengkap berupa dryer, RMU, silo, hingga sistem mekanisasi dan otomatisasi modern.

Sementara itu, di wilayah kepulauan seperti Natuna, Rote, dan Tidore, pembangunan difokuskan pada gudang penyimpanan guna menjaga stabilitas pasokan pangan, khususnya saat kondisi cuaca ekstrem.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Ngawi (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok beras secara nasional dalam kondisi aman seiring dengan kondisi gudang Bulog yang melimpah dengan capaian tertinggi sepanjang sejarah.

"Seperti kita lihat, kondisi Gudang Bulog yang ada di Geneng ini penuh beras. Ini mencerminkan produksi pangan nasional yang meningkat signifikan sekaligus menunjukkan produksi pangan Indonesia luar biasa," ujar dia saat meninjau Gudang Bulog di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu.

Menurut dia, stok beras nasional per 3 April 2026 yang dikuasai Bulog mencapai 4,4 juta ton. Jumlah tersebut merupakan capaian tertinggi dari capaian sebelumnya pada tahun 2025 sebesar 4,2 juta ton.

"Stok beras 4,4 juta ton ini adalah stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia," katanya.

Ia mengatakan jika melihat jumlah tersebut, maka dipastikan masih berpotensi bertambah mengingat saat ini baru memasuki awal April. Bulog mengklaim masih memiliki waktu sekitar delapan bulan ke depan untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani, sehingga stok pangan dipastikan bertambah.

"Potensinya akan lebih besar lagi. Bulog akan terus menyerap gabah dan beras petani, sehingga stok akan semakin meningkat. Diproyeksikan hingga akhir tahun nanti bisa mencapai 6 juta ton," katanya.

Rizal juga mengimbau masyarakat agar tidak panik terhadap ketersediaan pangan. Dirinya memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri.

Dengan proyeksi stok beras hingga akhir 2026 dapat mencapai 6 juta ton tersebut, menurut dia, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun, sekalipun ada potensi gangguan iklim seperti El Nino di pertengahan tahun.

Ia menjelaskan meningkatnya serapan Bulog akan gabah dan beras tersebut juga didukung oleh produksi pertanian yang didorong oleh sejumlah faktor. Di antaranya penurunan harga pupuk yang membuat petani lebih bergairah menanam, serta kebijakan pemerintah terkait harga pembelian gabah kering panen yang di atas harga pasar, yakni sebesar Rp6.500 per kilogram.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mendukung produksi petani dengan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang mumpuni.

"Ini menjadi momentum kebanggaan bangsa Indonesia karena kita sudah mandiri beras dan jagung. Ke depan, harapannya kita bisa swasembada komoditas lain seperti kedelai," katanya.

Selain memastikan adanya stok, Rizal juga memastikan beras dalam gudang tetap terjaga kualitasnya. Baik yang sudah setahun dalam gudang, maupun yang baru sekitar dua bulan.

Dalam kunjungannya di Ngawi, Dirut Bulog juga melakukan panen raya musim tanam pertama tahun 2026 di Desa Baderan, Kecataman Geneng, Ngawi.

Adapun Kabupaten Ngawi terpilih menjadi lokasi pemantauan stok pangan karena wilayah tersebut merupakan lumbung pangan nasional dengan jumlah produksi padi per tahun mencapai sekitar 770 ribu ton gabah kering giling (GKG).

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di kawasan Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi dilanda kebakaran hebat pada Rabu (1/4/2026) malam. Data sementara, 10 orang dilarikan ke rumah sakit.

"Total 10 kalau menurut informasinya ya," kata Relawan PMI Indra Septian dalam wawancaranya di iNews TV.

"Selanjutnya nanti mungkin diinformasikan oleh pihak kepolisian," sambungnya.

Ia mengungkapkan, mayoritas korban yang dilarikan ke rumah sakit mengalami luka bakar mencapai 50 persen. "Kalau rata-rata (luka bakar) 50-an ke atas, kalau kita lihat ya," ujarnya.

Dia menuturkan, korban itu dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat, seperti RSUD Kota Bekasi dan RSUD Kabupaten Bekasi.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab kebakaran terjadi. Sejumlah petugas kepolisian juga sudah berada di lokasi untuk meminta warga mundur dari lokasi kejadian.

BEKASI - Kebakaran melanda Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di kawasan Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Rabu (1/4/2026) malam. Api terlihat membakar hampir seluruh kawasan tersebut.

Pantauan di lokasi pada pukul 22.58 WIB api merah masih menyala hebat di bagian dalam kawasan SPBE. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi terlihat masih berjibaku memadamkan api.

Adapun di lokasi bagian depan kawasan SPBE terlihat sudah hangus terbakar. Namun demikian, api di bagian depan sudah tidak terlihat menyala.



Sementara, permukiman warga yang berada di sekitar SPBE juga ikut tersambar. Petugas pemadam kebakaran terlihat sempat berusaha memadamkan api yang mulai menyambar ke rumah warga.

Di lokasi sejumlah dentuman ledakan juga sesekali terdengar. Namun, dentuman itu terdengar jauh dari lokasi pintu gerbang depan SPBE.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab kebakaran terjadi. Sejumlah petugas kepolisian juga sudah berada di lokasi untuk meminta warga mundur dari lokasi kejadian.