Pemerintah menggelar program magang nasional yang dibuka sejak Oktober lalu.

Per awal Desember, program yang menawarkan gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) ini sudah memasuki batch 3.

Lantas, bagaimana syarat dan cara daftarnya?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran peserta program Magang Nasional Batch 3 bagi lulusan baru perguruan tinggi (fresh graduate) mulai Kamis (4/12) hingga Minggu (7/12).

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengajak lulusan periode 1 Desember 2024 sampai 30 November 2025 bisa memanfaatkan program tersebut.

Program yang menawarkan gaji setara upah minimum provinsi (UMP) ini diharapkan mampu membantu lulusan untuk mendapatkan pengalaman kerja yang bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing.

"Pada batch III ini, kami menargetkan 25 ribu peserta magang. Batch ini khusus dibuka bagi lulusan perguruan tinggi periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025," ujar Darmawansyah dalam keterangannya, Kamis (4/12) dikutip dari Antara.

Berdasarkan data dasbor Magang Nasional Kemnaker Batch 3, sebanyak 37.510 lowongan magang dibuka oleh penyelenggara baik dari sektor pemerintah maupun perusahaan swasta.

Secara rinci, kementerian/lembaga membuka 8.949 lowongan untuk 4.351 posisi, sedangkan perusahaan swasta membuka 28.571 lowongan untuk 11.918 posisi.

Dengan begitu, total posisi magang yang tersedia mencapai 16.269 posisi.

Kemudian, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas Kemnaker Surya Lukita Warman mengatakan setelah tahap pendaftaran, calon peserta akan mengikuti seleksi pada 8 sampai 11 Desember 2025 dan penetapan peserta dilakukan pada 12 Desember 2025.

"Selanjutnya, peserta mengikuti orientasi bersama mentor sebelum resmi memulai program pada 16 Desember 2025," kata Surya.

Diketahui, program Magang Nasional Kemnaker merupakan inovasi terbaru yang dilaksanakan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini diharapkan mampu menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.

Peserta akan menjalankan program magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Selain itu, peserta juga akan mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Pendaftaran Program Magang Nasional atau yang dikenal dengan magang bergaji UMP (upah minimum provinsi) gelombang kedua akan ditutup besok, Jumat (14/11).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak para lulusan baru atau fresh graduate mendaftar program itu. Ia berkata ada sekitar 85 ribu orang lowongan yang dibuka.

"Sekarang tahapannya para calon peserta magang memilih dari lowongan tersebut, ingat batas peserta semua adalah sampai hari Jumat ini 14 November 2025," kata Yassierli melalui akun Instagram @yassierli, Kamis (13/11).

Pendaftaran magang bergaji UMP sudah dibuka sejak 6 November 2025.

Yassierli menyampaikan setelah pendaftaran ditutup besok, Kemnaker akan melaksanakan tahap seleksi. Proses seleksi akan memakan waktu sekitar satu minggu.

"Insyaallah kita akan kick off magang batch 2 pada 24 November 2025," ucapnya.

Untuk mendaftar Program Magang Nasional, Anda perlu mengakses situs Magang Hub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id/.

Setelah masuk ke laman tersebut, Anda harus membuat akun menggunakan email aktif. Lalu, situs itu akan memandu Anda untuk tahapan pendaftaran berikutnya.

Bagi Anda yang mau mendaftarkan diri di program itu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Berikut daftar syarat daftar magang bergaji UMP:

Skema pelaksanaan magang bergaji UMP:

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan para lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi agar segera mendaftar dalam Program Magang Nasional bergaji UMP karena pendaftaran resmi ditutup pada Rabu (15/10) pukul 23.59 WIB ini.

"Kami ingin mengingatkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran bagi calon peserta magang. Bagi yang belum mendaftar, segera manfaatkan kesempatan ini sebelum ditutup," kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/10).

Dia mengatakan program Magang Nasional ditujukan bagi lulusan diploma (D1-D4) dan sarjana (S1) yang lulus maksimal satu tahun terakhir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengungkapkan hingga hari ini pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 140.472 peserta fresh graduate yang telah dinyatakan eligible dan melamar ke berbagai posisi magang.

Ia menambahkan, setiap peserta dapat mengajukan lamaran hingga tiga posisi sekaligus.

"Antusiasme pendaftar terus meningkat dari hari ke hari. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mendapat sambutan positif dari para lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman kerja nyata," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, sebanyak 1.668 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui aplikasi Maganghub. Jumlah ini terus bertambah seiring meningkatnya minat dunia usaha untuk berkontribusi dalam penyiapan tenaga kerja terampil dan siap kerja.

Cris pun menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata sekaligus meningkatkan keterampilan peserta sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk mengenal dunia industri secara langsung," kata dia.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyampaikan pandangan terkait rencana pemerintah meluncurkan Program Magang Nasional agak tak menjadi celah bagi pengusaha nakal mengakali kewajiban ketenagakerjaan.

Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan penghargaan terhadap kontribusi peserta magang melalui pemberian upah setara upah minimum provinsi (UMP).

"Ini merupakan sinyal positif dalam mengakui hak-hak dasar pekerja magang dan memberikan insentif yang layak bagi generasi muda untuk meningkatkan keahlian mereka," kata Mirah dalam keterangan tertulis, Senin (13/10).

Namun, Mirah memberikan empat catatan agar program magang tidak menjadi celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan. Catatan pertama, program magang harus memiliki batas waktu magang yang jelas.

Kedua, struktur pelatihan dan pembinaan yang nyata. Ketiga, larangan penggunaan peserta magang sebagai pengganti pekerja tetap. Terakhir, pengawasan yang kuat dari pemerintah serta pelibatan serikat pekerja.

"ASPIRASI mendukung langkah pemerintah selama pelaksanaannya transparan, adil, dan melindungi hak-hak pekerja. Magang harus menjadi jembatan menuju pekerjaan layak, bukan alat eksploitasi. Dengan pengawasan yang baik, program magang nasional dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia dan menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat dan berkeadilan," kata Mirah.

Pemerintah akan menyelenggarakan Program Magang Nasional pada 20 Oktober mendatang dengan diikuti 20 ribu peserta. Program ini diperuntukkan bagi para lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun, baik sarjana maupun diploma.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan para peserta akan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan UMP di tempat magang.

"Jadi contohnya berapa? Misalnya di Jakarta, ya berarti upah minimum di sini Rp5,4 juta-Rp5,5 juta. Tiap bulannya para sarjana yang bekerja, yang magang, ya dapat segitu, dan tentunya nanti di daerah lain, sesuai dengan upah minimum dari kota dan daerah tersebut," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa program magang untuk para lulusan perguruan tinggi akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, bukan hanya berhenti pada 2025.

Yassierli mengungkapkan keputusan tersebut dilakukan sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi sudah ada arahan dari Pak Presiden bahwa ini akan dilakukan juga pada 2026 dan seterusnya,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Saat ini, Yassierli masih akan fokus pada gelombang pertama program magang yang akan ditutup pada 15 Oktober 2025. Selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi program tersebut.

Kemudian hasil evaluasi akan ditindaklanjuti pada pelaksanaan gelombang kedua yang rencananya akan dibuka pada pertengahan November nanti, maupun pada gelombang-gelombang selanjutnya pada tahun depan.

Evaluasi juga dilakukan terhadap sebaran peserta magang, apakah sudah terdistribusi merata di provinsi seluruh Indonesia atau belum. Termasuk upaya memperluas kesempatan bagi tempat magangnya, yang tidak hanya di perusahaan tapi juga kementerian, lembaga, dan badan.

Pertimbangan lainnya, yakni variasi dari program studi lulusannya. Harapannya, jangan sampai hanya satu program studi saja yang diterima di satu perusahaan, tetapi harus merata untuk jurusan lainnya.

“Di situlah nanti kita akan atur nanti terkait dengan [kuota] untuk kementerian berapa, untuk lembaga berapa, badan berapa dan seterusnya,” tambahnya.

Kesiapan Anggaran

Dalam pelaksanaannya, Yassierli memastikan bahwa anggaran untuk memberikan uang saku maupun tunjangan lainnya bagi para peserta magang, telah siap. Mengingat, bantuan program magang bagi para lulusan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Anggarannya karena ini sudah diminta arahan dari Pak Presiden, artinya anggarannya akan ada,” ujar Yassierli.

Mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 8/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, nantinya peserta akan mendapatkan uang saku alias gaji yang besarannya ditetapkan oleh Menaker, dalam hal ini Yassierli.

Di mana Yassierli telah menyampaikan bahwa besaran uang saku akan setara dengan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Nantinya, uang saku akan langusng ditransfer ke rekening penerima manfaat oleh bank penyalur, dalam hal ini Himbara.

“Kecuali kalau kota/kabupaten tersebut tidak memiliki UMK, maka berlaku adalah UMP. Jakarta misalnya sebesar Rp5,3 juta satu bulan, itu adalah uang saku,” tutur Menaker.

Selain mendapatkan uang saku, pemagang juga mendapatkan manfaat seperti BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK).

Iuran untuk program jaminan sosial nantinya akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Angagran (DIPA) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

Pada gelombang pertama, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 20.000 orang. Sementara untuk gelombang kedua, akan dibuka untuk 80.000 orang. Dengan demikian pada tahun ini akan ada kuota sebanyak 100.000 peserta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut perhitungan Bisnis, apabila mengambil rata-rata UMK senilai Rp3,3 juta per bulan, artinya anggaran yang dibutuhkan unutuk gelombang pertama mencapai Rp66 miliar per bulan atau Rp396 miliar untuk enam bulan.

Sementara untuk gelombang kedua, pemerintah harus merogoh kocek senilai Rp1,58 triliun untuk enam bulan.

Meski demikian, Yassierli belum dapat menyampaikan seberapa banyak kuota yang akan dibuka pada tahun depan—yang berdampak pada jumlah anggaran—maupun waktu pelaksanaannya.

Pemerintah bakal membuka program magang dengan gaji Rp3,3 juta per bulan batch 2 pada November 2025. Targetnya sebanyak 80 ribu fresh graduate atau lulusan baru yang mengikuti program ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan jumlah ini lebih banyak dari pada batch I sebanyak 20 ribu orang.

"Batch 1 sebanyak 20 ribu peserta dan ketika sudah berjalan kita akan siapkan untuk batch 2 sebesar 80 ribu dan kita targetkan itu sekitar pertengahan November sudah jalan," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (13/10).

Yassierli mengatakan untuk batch II ini, pemerintah akan memperluas kelompok pemberi kerja. Tidak hanya perusahaan swasta tapi juga bisa instansi pemerintah.

"Pada batch II, kita perluas perusahaan yang ikut berpartisipasi ke kementerian, lembaga, dan badan. Baik dari pemerintah pusat/daerah karena kami ingin sesuai arahan presiden memberi kesempatan luas dan kesempatan terdistribusi ke semua provinsi," jelasnya.

Selain itu, untuk batch II, pemerintah akan memberikan kesempatan tidak hanya bagi sarjana tapi juga diploma untuk ikut berpartisipasi.

"Tidak hanya untuk sarjana tapi juga diploma, sehingga adik-adik yang melamar ada beberapa posisi untuk diploma," kata dia.

Berdasarkan data Kemenaker, sebanyak 105 ribu fresh graduate dari target 200 ribu orang yang sudah mendaftar program magang pemerintah hingga pagi ini, dengan jumlah 1.147 perusahaan yang membuka lowongan.

Selain itu, Yassierli mengatakan program magang pemerintah ini direncanakan untuk dilanjut tahun depan. Namun, untuk detailnya akan disampaikan kemudian.

"Jadi sudah ada arahan dari Pak Presiden bahwa ini akan dilakukan juga pada 2026 dan seterusnya. Jadi ini adalah akan menjadi program tidak hanya 2025, tapi juga 2026 dan seterusnya," pungkasnya.