JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menerima kunjungan Menteri Suistanable dan Lingkungan Singapura Grace Fu di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Plaza Kuningan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam pertemuan itu, keduanya menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

“Kami menandatangani MoU yang akan ditindaklanjuti dengan kerja sama-kerja sama operasional. MoU itu jadi payung tapi nanti yang dikerjakan ada banyak hal. Antara lain soal climate change, manajemen sampah, kesiapan menghadapi el nino. Kita tidak hanya memikirkan mengatasi api kebakaran tapi yang kita kerjakan adalah supaya api itu tidak ada, jadi memitigasi. Mitigasi itu akan kita kerjakan terus," kata Jumhur usai penandatangan MoU Indonesia dan Singapura.

Jumhur mengaku bersyukur ada komitmen dari Singapura untuk ikut membantu bersama-sama Indonesia upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan dijadikan sebagai program regional, bukan hanya program nasional. Jadi, kalau ada asap akibat kebakaran lahan, maka Singapura akan ikut membantu Indonesia dalam penanganannya.



“Kita akan bekerja keras, kita sudah kerjakan seperti misalnya membuat bloking kanal-kanal sehingga air yang tersisa yang ada bisa ditampung. Dari BNPB kerja sama membuat hujan buatan, airnya tertampung dan tidak mengalir lagi ke sungai tapi ke kanal-kanal. Sehingga air tanah gambut terus teraliri air jadi basah dan itu akan jadi penangkal kebakaran lahan dan hutan," kata Jumhur.

Jumhur berharap semakin banyak pihak yang mau terlibat dalam upaya membantu memitigasi sebelum terjadinya bencana kebakaran lahan atau hutan. Indonesia juga bisa banyak belajar dari Singapura soal berbagai hal termasuk teknologi ramah lingkungan.

Saat ditanya apakah dalam MoU itu termasuk kerja sama perdagangan karbon, Jumhur mengaku mendengar sudah banyak investor dari Singapura yang stand by dan bersiap-siap untu berinvestasi ikut serta dalam perdagangan karbon Indonesia. “Kita akan launch pada 9 Juli Jam 3 sore untuk memulai penerapan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK). Sehingga sejak itu kita sudah bisa mulai memperdagangkan karbon," ungkap Jumhur.

Khusus soal perdagangan karbon, Jumhur mewanti-wanti agar benefit atau keuntungan dari perdagangan karbon yang paling penting adalah untuk warga lokal. "KLH akan memastikan ada regulasi yang mengatur bahwa perdagangan karbon bukan permainan spekulan. Tapi kita pastikan punya manfaat bagi local people. Hasil dari hutan atau sumber oksigen itu adalah untuk mereka yang ada di sana. Sehingga dengan begitu mereka bisa menjaga lingkungannya," kata Jumhur.

Sebab, kata Jumhur, kalau warga lokal tidak mendapatkan pembagian yang adil dari perdagangan karbon, maka mereka tidak akan mau ikut menjaga lingkungannya. Akibatnya akan membuat harga karbon jadi murah. "Kita ingin menjaga agar orang di bawah sejahtera, menjaga lingkungan. Lagi pula biasanya komunitas internasional akan menghargai apabila perdagangan karbon itu menghargai penduduk lokal," tutur Jumhur.

Selain kesepakatan perdagangan karbon, dalam MoU tersebut juga membahas kerja sama waste management. Dimulai dengan studi kasus. Kemudian juga kerja sama recycling dan farming water. "Singapura sudah punya pengalaman yang luar biasa, memanfaatkan energi baru terbarukan. Indonesia bisa mendapatkan pengetahuan soal itu," ungkap Jumhur.

Jumhur mengungkapkan, dalam kesempatan itu juga turut dibahas soal kemungkinan produksi gas metan berasal dari kelapa sawit yang akan dibuat jadi metan capture. Jadi dari beberapa banyak metan capture itu dikumpulkan jadi gas yang dipooling kemudian bisa dialirkan ke Singapura jadi bio energi.

"Barusan kami bertemu dengan PGN dan sudah mulai menyiapkan. Artinya emisi dari gas metan yang lebih jahat 30 kali dari Co2 itu bisa direduce jadi sesuatu yang bermanfaat menghasilkan gas yang baik, bersih untuk pembakaran. Kalau itu terjadi maka mungkin Singapura akan menjadi penerima manfaat proses ini," ujar Jumhur.

Sementara itu, Menteri Suistanable dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengaku senang dengan pertemuan Menteri LH Moh Jumhur Hidayat yang menghasikan sesuatu yang positif berupa nota kesepahaman di bidang suistanable dan lingkungan hidup bagi kedua negara, Indonesia dan Singapura.

"Tadi kami dijelaskan secara komprensif dengan banyak hal positif yang telah dilakukan dan rencana ke depan Indonesia seperti menghadapi el nino, termasuk managemen sampah, dan climate change. MoU ini adalah langkah besar sebagai tanda awal untuk keberlanjutan pembicaraan dan event yang dilakukan berikutnya," kata Grace Fu.

Beberapa area yang difokuskan dalam MoU ini meliputi ekonomi sirkular, manajemen lingkungan, climate change, dampak polusi, dan pekerjaan hijau atau Green Jobs.

Bank bjb kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui penandatanganan tiga Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat, serta PT Migas Utama Jabar (MUJ). Ketiga kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah nyata bank bjb dalam memperluas kolaborasi bisnis sekaligus menghadirkan solusi keuangan yang relevan bagi berbagai sektor usaha di Jawa Barat.

Kolaborasi tersebut mencerminkan peran bank bjb yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan berbagai pelaku usaha melalui layanan perbankan yang komprehensif.

Melalui kerja sama ini, bank bjb menghadirkan pendekatan yang lebih luas dalam mendukung pengembangan bisnis, mulai dari akses pembiayaan, pengelolaan dana, layanan transaksi, digitalisasi pembayaran, hingga edukasi dan literasi keuangan bagi para mitra.

Sinergi pertama dilakukan bersama PT Trans Galaxy Orbit Indonesia atau Whuush Ojol, perusahaan penyedia layanan transportasi dan pengiriman berbasis aplikasi yang saat ini telah mengakomodasi sekitar 71.000 mitra pengemudi yang terdaftar dalam sistemnya.

Corporate Secretary bank bjb Irwan Riswandi mengatakan kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan, pengelolaan rekening mitra pengemudi untuk kebutuhan payroll service, penggunaan layanan dompet digital Digi Cash milik bank bjb, serta integrasi sistem aplikasi Whuush Ojol dengan sistem perbankan bank bjb.

“Kolaborasi ini juga membuka peluang peningkatan volume transaksi digital yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi para mitra pengemudi, kerja sama tersebut menghadirkan kemudahan akses layanan keuangan formal yang lebih aman, cepat, dan efisien melalui dukungan infrastruktur digital bank bjb,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6).

Selanjutnya adalah kerja sama kedua yang dilakukan bersama KADIN Provinsi Jawa Barat difokuskan pada pendampingan pelayanan dalam pengembangan dunia usaha dan investasi di Jawa Barat serta pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan.

“Melalui kemitraan tersebut, bank bjb dan KADIN Jawa Barat akan bersama-sama mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui program edukasi dan literasi pengembangan bisnis serta edukasi produk dan layanan perbankan,” ujar Irwan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan pelaku usaha yang lebih tangguh, adaptif, dan memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Selain edukasi dan literasi, ruang lingkup kerja sama juga mencakup penempatan dana, layanan giro, tabungan, deposito, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pembiayaan usaha, serta berbagai fasilitas transaksi perbankan yang dapat mendukung aktivitas bisnis para anggota KADIN Jawa Barat.

bank bjb juga akan mendukung pemberian fasilitas kredit produktif kepada pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga dapat memperkuat kapasitas usaha dan mempercepat ekspansi bisnis. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem kewirausahaan di Jawa Barat sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di tingkat nasional maupun regional.

Sementara itu, kerja sama ketiga dilakukan bersama PT Migas Utama Jabar (MUJ), salah satu perusahaan strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di sektor energi dan migas.

Kerja sama ini akan fokus pada pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan guna mendukung pengembangan bisnis kedua institusi secara berkelanjutan Ruang lingkup kerja sama mencakup pengelolaan dana melalui giro, tabungan, deposito, DPLK, fasilitas pembiayaan, layanan transaksi keuangan, layanan pembayaran gaji dan tunjangan, serta berbagai fasilitas pembayaran dan penerimaan lainnya.

Melalui kerja sama ini, bank bjb menghadirkan dukungan keuangan yang dapat membantu MUJ mengelola operasional bisnis secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Ketiga kerja sama tersebut menunjukkan kemampuan bank bjb dalam menghadirkan solusi yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing sektor usaha, mulai dari ekonomi digital, dunia usaha dan investasi, hingga industri energi.

Adapun penandatanganan kerja sama dilaksanakan di Kantor Pusat bank bjb, Menara bank bjb Lantai 9, Bandung, sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang terintegrasi antara sektor perbankan, dunia usaha, ekonomi digital, dan industri strategis.

Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, bank bjb terus memperluas perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan kolaboratif yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat.

PT Pollux Hotels Group Tbk menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kemitraan strategis jangka panjang dengan Accor Group untuk memperkuat pengembangan sektor perhotelan dan pariwisata Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan di World Capital Tower, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (23/6).

Kolaborasi tersebut menggabungkan jaringan distribusi global dan pengalaman operasional Accor dengan kapabilitas pengembangan properti yang dimiliki Pollux Hotels Group.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat menangkap potensi pasar pariwisata Indonesia yang didukung populasi lebih dari 280 juta jiwa dan pergerakan wisatawan domestik yang mencapai sekitar 120 juta perjalanan per tahun.

Direktur Utama PT Pollux Hotels Group Tbk Handojo Koentoro Setyadi mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut menjadi tonggak penting bagi perusahaan dalam memperkuat bisnis perhotelan.

"Hari ini menandai dimulainya sebuah kolaborasi yang kami yakini memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi kedua perusahaan, tetapi juga bagi perkembangan industri perhotelan dan pariwisata Indonesia secara keseluruhan," kata Handojo dalam sambutannya.

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, Pollux Hotels Group membutuhkan mitra global yang memiliki standar operasional, jaringan distribusi, serta pengalaman internasional yang kuat untuk mendukung pengembangan portofolio hotel perusahaan.

"Accor merupakan mitra yang sangat tepat untuk mendukung visi pertumbuhan kami. Melalui kerja sama ini kami berharap dapat memperkuat kualitas operasional hotel kami, meningkatkan daya saing properti yang kami miliki, memperluas akses ke pasar internasional, serta menciptakan nilai yang lebih besar bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Chief Development Officer Accor Group Andrew Langdon mengatakan kemitraan yang dijalin kedua perusahaan dirancang sebagai kerja sama jangka panjang yang dapat berlangsung hingga lebih dari 20 tahun.

Ia mengibaratkan hubungan antara Accor dan Pollux Hotels Group seperti sebuah pernikahan yang membutuhkan komitmen serta rasa saling menghormati dari kedua belah pihak.

"Seperti halnya sebuah pernikahan yang sukses, yang terpenting adalah adanya mutual respect atau saling menghormati. Akan ada masa-masa yang baik dan juga masa yang menantang, tetapi hubungan yang kuat akan membantu kita melewati semuanya," ujar Andrew.

Melalui kemitraan tersebut, kedua perusahaan berencana mengembangkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan pasar internasional, serta mendukung pertumbuhan industri pariwisata nasional yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi tekanan dari sejumlah anggota kongres dan kelompok pro-Israel untuk menyerahkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terbaru dengan Iran kepada kongres sebagaimana diatur dalam Iran Nuclear Agreement Review Act atau INARA.

Desakan tersebut muncul setelah pemerintah Trump menyepakati sebuah memorandum dengan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik antara AS, Israel, dan Iran, sekaligus membuka jalan bagi perundingan baru terkait program nuklir Teheran.

Salah satu tokoh yang pertama kali meminta agar kesepakatan itu dikaji Kongres adalah Senator Partai Republik Lindsey Graham.

"Berdasarkan undang-undang kami, setiap kesepakatan nuklir dengan Iran akan dikirim ke kongres untuk ditinjau dan dilakukan pemungutan suara. Saya berharap dapat meninjau produk akhirnya," tulis Lindsey Graham dikutip melalui Aljazeera, Sabtu (20/6/2026).

INARA, yang disahkan pada tahun 2015 saat pemerintahan Barack Obama merundingkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), mewajibkan presiden menyerahkan setiap kesepakatan terkait program nuklir Iran kepada kongres dalam waktu 5 hari setelah disepakati.

Setelah dokumen diserahkan, kongres memiliki waktu 30 hari untuk melakukan peninjauan dan dapat mengeluarkan resolusi persetujuan.

Namun, resolusi tersebut masih dapat diveto oleh presiden sehingga memerlukan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres untuk membatalkannya.

Perdebatan muncul karena memorandum terbaru antara AS dan Iran tidak hanya mencakup isu nuklir, tetapi juga menjanjikan penghentian konflik, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan blokade pelabuhan Iran, hingga pelonggaran sanksi terhadap sektor energi Iran.

Kesepakatan itu juga menetapkan kedua negara akan mempertahankan status quo program nuklir selama proses negosiasi berlangsung, sementara Iran akan mengurangi tingkat pengayaan uranium tinggi dengan cara yang masih akan dibahas.

Meski Trump sempat menyatakan terbuka untuk menyerahkan kesepakatan tersebut ke kongres, hingga kini pemerintahannya belum mengambil langkah resmi.

"Saya menyukai gagasan itu. Maksud saya, siapa yang tidak menyetujuinya?" kata Trump kepada wartawan awal pekan ini.

Sejumlah pakar hukum menilai memorandum tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam INARA sehingga wajib ditinjau kongres.

Mantan penasihat hukum Gedung Putih era Obama Tess Bridgeman menilai aturan itu berlaku terhadap MoU terbaru maupun perjanjian yang mungkin dicapai pada masa mendatang.

Namun, Bridgeman juga berpendapat INARA seharusnya dicabut karena berisiko menghambat proses diplomasi.

"INARA bukanlah cara yang tepat bagi Kongres untuk terlibat dalam program nuklir Iran, dan hal tersebut bahkan lebih benar lagi saat ini," tulisnya dalam artikel di forum kebijakan Just Security.

Pandangan serupa disampaikan profesor hukum dari Harvard Law School Jack Goldsmith. Menurutnya, komitmen Trump untuk segera mencabut sanksi terhadap industri minyak Iran berpotensi bertentangan dengan ketentuan INARA.

"Saya rasa presiden tidak mempunyai wewenang berdasarkan hukum dalam negeri untuk mengeluarkan keringanan ini," tulis Goldsmith.

Meski demikian, Goldsmith mencurigai kongres maupun lembaga-lembaga hukum akan memaksa Trump untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Perdebatan mengenai INARA juga memunculkan tudingan kemunafikan politik. Sejumlah senator Demokrat menilai Partai Republik sebelumnya tidak terlalu mempermasalahkan keterlibatan Kongres ketika Trump melancarkan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan legislatif.

Senator Demokrat Chris Van Hollen menilai sikap terbaru sejumlah anggota Partai Republik menunjukkan standar ganda.

"Senator Partai Republik yang awalnya sejalan dengan tugas konstitusional mereka dalam memulai perang melawan Iran tiba-tiba menuntut agar kongres berperan dalam menghentikan perang tersebut. Banyak sekali penghasutan perang yang terjadi," ucap Van Hollen.

Kelompok pro-Israel seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan Jewish Institute for National Security of America (JINSA) juga menjadi pihak yang paling vokal mendesak keterlibatan kongres.

Hingga kini, belum jelas apakah Trump akan mematuhi ketentuan INARA atau memilih melanjutkan pendekatan yang selama ini memperluas interpretasi kewenangan presiden dalam urusan luar negeri dan keamanan nasional.

Namun, polemik tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam membahas politik AS terkait hubungan dengan Iran dalam beberapa bulan mendatang.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait potensi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan langkah pemerintah selanjutnya, setelah Selat Hormuz resmi kembali dibuka.

Hal tersebut ia sampaikan usai penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dengan Iran.

"Ya pertama kan penandatanganan harapannya betul-betul bisa dilaksanakan. Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga (BBM) lagi," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6).

Meski begitu, Airlangga menyebut pemerintah akan terus memantau implementasi terhadap perjanjian perdamaian tersebut.

Ia juga masih belum banyak bicara ketika ditanyai apakah harga BBM non-subsidi akan kembali turun usai dibukanya kembali blokade Selat Hormuz.

"Ya barangnya sampai di mana kan kita lihat," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Usai bersitegang sejak akhir Februari 2026 lalu yang dipicu serangan operasi militer gabungan AS-Israel atas Iran. Kini, AS dan Iran meneken secara digital nota kesepahaman yang menjadi cikal bakal perjanjian damai kedua negara.

Berdasarkan MoU, AS dan Iran akan merumuskan perjanjian final dalam kurun waktu 60 hari setelah penekenan. Selama kurun waktu itu, Selat Hormuz akan dibuka secara cuma-cuma dan AS akan menarik pasukan dari sekitar Iran.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Pezeshkian mengatakan MoU ini adalah dokumen bersejarah, yang mengarah pada perdamaian.

"Ini merupakan dokumen bersejarah dan sebuah pesan dari Iran yang kuat: perdamaian akan tercapai di bawah naungan rasa saling menghormati," tulis Pezeshkian dalam unggahan di akun X-nya, Kamis (18/6).

Dalam unggahan itu, Pezeshkian juga mengunggah teks MoU yang sudah dibubuhi tanda tangannya dan Presiden AS Donald Trump.

Sama seperti teks yang beredar di media, ada 14 poin kesepakatan dalam MoU tersebut. Beberapa di antaranya yaitu perjanjian untuk mengakhiri perang di semua front, termasuk Lebanon, perjanjian untuk mencabut blokade dan sanksi terhadap Iran, serta komitmen untuk memberi Iran kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan selama perang.

Bisnis.com, JAKARTA - MoU 14 butir antara Amerika Serikat dan Iran, yang dijadwalkan diteken di Bürgenstock, Swiss, pada 19 Juni 2026, kemungkinan besar akan disebut Washington sebagai keberhasilan besar AS dan Presiden Trump. Tidak sepenuhnya salah. Perang berhenti, Selat Hormuz dibuka kembali, pasar energi bisa lebih tenang, dan Iran kembali masuk dalam pengawasan internasional.

Namun bila dibaca lebih dalam dari narasumber Pemerintah AS yang menjelaskan isi MoU itu, kesepakatan ini bukan kemenangan strategis Amerika Serikat. Ini lebih merupakan jalan keluar politik yang layak bagi Washington. AS bisa menyelamatkan muka, meredam risiko ekonomi global, dan mengurangi tekanan politik domestik terutama kans Partai Republik di pemilihan legislatif November ini. Tetapi pihak yang memperoleh keuntungan lebih besar adalah Iran.

Iran tidak mendapatkan semua yang diinginkannya. Tetapi Teheran memperoleh hal-hal yang paling menentukan: rezim tetap aman, perang berhenti tanpa Iran harus menyerah, akses ekonominya mulai dibuka kembali, posisi atas Hormuz tetap menjadi leverage strategis, dan program nuklir sipilnya tidak dibongkar total.

Dalam perundingan seperti ini, kemenangan tidak selalu berarti mendapatkan semua tuntutan. Kesepakatan lahir karena biaya perang menjadi terlalu tinggi bagi kedua pihak dan dunia. Bagi AS, kelanjutan perang berarti risiko harga minyak, inflasi, gangguan rantai pasok energi, dan tekanan politik dalam negeri yang semakin sulit dikendalikan. Perang Iran–AS tidak lagi bisa diperlakukan sebagai konflik kawasan semata. Dampaknya sudah masuk ke pasar global.

Washington membutuhkan narasi keberhasilan untuk keluar dari perang tanpa terlihat mundur. Hormuz harus dibuka kembali. Program nuklir Iran harus kembali berada dalam pengawasan. Risiko energi global harus diturunkan. Dengan paket itu, AS dapat mengatakan kepada publik domestik dan sekutunya bahwa tekanan militer dan diplomasi telah berhasil.

Iran juga membutuhkan kepastian. Tetapi kebutuhannya berbeda. Teheran tidak mencari jalan keluar yang membuatnya tampak kalah. Iran membutuhkan penghentian perang tanpa kehilangan kartu strategis utama: rezim tetap kokoh, kapasitas nuklir sipil tidak dibongkar, dan posisi atas Hormuz tidak hilang.

Di titik inilah MoU ini menjadi kompromi yang asimetris. AS memperoleh penghentian perang. Iran mempertahankan posisi tawar.

Lima Garis Besar MOU

Secara garis besar, isi MoU dapat dibaca dalam lima kelompok. Pertama, penghentian permusuhan di semua lini. Kedua, pembukaan kembali Selat Hormuz. Ketiga, pelonggaran sanksi, pembukaan ekspor minyak, dan pelepasan sebagian aset Iran. Keempat, komitmen Iran untuk tidak mengejar senjata nuklir, dengan pengawasan IAEA. Kelima, negosiasi lanjutan selama 60 hari menuju kesepakatan final.

Yang penting bukan hanya apa yang tertulis. Yang tidak tertulis justru lebih menentukan. Tidak ada pembongkaran total program nuklir Iran. Tidak ada pelucutan rudal. Tidak ada agenda perubahan rezim. Tidak ada ketentuan yang memaksa Iran menyerahkan seluruh kartu strategisnya.

Di situlah letak kemenangan Iran.

Pertama, perang berhenti tanpa rezim Iran runtuh. Ini kemenangan politik yang sangat besar. Bila tujuan tekanan perang adalah membuat Iran menyerah atau memicu krisis internal yang mengguncang rezim, maka tujuan itu tidak tercapai. Teheran tetap menjadi pihak yang harus diajak berunding, bukan pihak yang dipaksa menyerah.

Kedua, sanksi mulai dilonggarkan. Ini bukan hanya masalah ekonomi. Pelonggaran sanksi berarti pengakuan bahwa tekanan maksimal tidak bisa dipertahankan tanpa batas. Begitu ekspor minyak dibuka kembali dan sebagian aset Iran dilepas, daya tekan AS akan berkurang. Semakin lama proses ini berjalan, semakin mahal biaya politik bagi Washington untuk kembali ke tekanan maksimum.

Ketiga, Hormuz tetap menjadi kartu tawar Iran. Memang benar Hormuz dibuka kembali. Tetapi pembukaan itu tidak berarti Iran kehilangan kontrol strategis. Justru MoU ini mengakui realitas bahwa stabilitas Hormuz tidak mungkin dipisahkan dari perhitungan terhadap Iran. Tanpa Iran, Hormuz tidak bisa dijamin stabil. Itu pesan yang sangat kuat.

Keempat, program nuklir Iran tidak dibongkar total. Iran menerima pengawasan dan memberi komitmen untuk tidak mengejar senjata nuklir. Tetapi yang dipertahankan tetap besar: kapasitas nuklir sipil. Bagi Teheran, ini bukan sekadar program teknologi. Ini simbol kedaulatan, kemampuan nasional, dan posisi tawar strategis.

AS tentu tidak pulang dengan tangan kosong. Washington dapat mengklaim bahwa perang berhasil dihentikan, Hormuz kembali dibuka, risiko krisis energi ditekan, dan Iran masuk lagi ke jalur pengawasan internasional. Untuk kepentingan domestik AS, klaim itu penting.

Namun tetap harus dibedakan antara menyelamatkan muka dan menang. AS tidak berhasil memaksa Iran membongkar total program nuklirnya. AS tidak berhasil mendorong pelucutan kemampuan strategis Iran. AS juga tidak berhasil membongkar pengaruh regional Iran. Yang diperoleh AS adalah stabilisasi. Itu penting, tetapi bukan kemenangan maksimal.

Di sisi lain, Israel menjadi pihak yang paling jelas kehilangan momentum. Bagi Israel, hasil ideal dari perang tentu bukan sekadar penghentian permusuhan. Israel menginginkan Iran dilemahkan secara permanen, program nuklirnya dihapus, pengaruh regional Teheran dikurangi, dan bila mungkin struktur kekuasaan Iran ikut terguncang.

MoU ini menghasilkan sebaliknya. Iran tidak dilumpuhkan. Program nuklirnya tidak dihapus. Pengaruh regionalnya tidak dipatahkan. AS justru memilih stabilisasi, bukan eskalasi. Artinya, agenda maksimal Israel tidak menjadi dasar kesepakatan akhir.

Oposisi Iran juga berada dalam posisi sulit. Mereka berharap tekanan perang akan memperlemah legitimasi rezim, memperdalam krisis internal, dan membuka ruang politik baru. Tetapi MoU ini justru memberi rezim di Teheran legitimasi diplomatik baru. Iran kembali duduk sebagai pihak yang diakui dalam perundingan besar. Sanksi mulai dilonggarkan. Ekonomi diberi ruang bernapas. Perang berhenti tanpa perubahan rezim. Bagi oposisi Iran, ini kekalahan momentum.

Struktur lima kelompok ini pada dasarnya mengkonfirmasi kerangka yang diajukan dalam tulisan 12 Mei 2026, “Menang Bersama atau Gagal Total: Jalan Realistis Perdamaian Iran-AS”. Tulisan itu membagi kemungkinan hasil perundingan ke dalam tiga paket: Paket Satu yang dapat dijalankan, yaitu verifikasi IAEA dan pelonggaran sanksi bertahap; Paket Dua yang dapat dinegosiasikan, yaitu pembatasan pengayaan uranium dan pengaturan Hormuz; serta Paket Tiga yang tidak realistis, yaitu pembongkaran total.

MoU 14 butir ini menempatkan Paket Satu sebagai inti yang terealisasi. Sebagian Paket Dua juga tercermin, terutama dalam pengakuan posisi Iran atas Hormuz, meski mekanisme internasionalnya belum dirinci. Paket Tiga, sebagaimana diperkirakan, tidak menjadi dasar kesepakatan sama sekali.

Peringatan: Perundingan Baru Akan Dimulai!

Namun kesepakatan yang dimediasi oleh Pakistan ini belum otomatis menjadi perdamaian permanen. Masa 60 hari ke depan akan menentukan apakah MoU ini menjadi jembatan menuju kesepakatan final atau hanya jeda sebelum krisis berikutnya.

Risiko pertama adalah perbedaan tafsir. AS akan menekankan pengawasan nuklir dan pembukaan Hormuz. Iran akan menekankan pelonggaran sanksi dan pengakuan atas hak nuklir sipil. Israel akan mencari celah untuk menunjukkan bahwa kesepakatan ini terlalu lemah.

Risiko kedua adalah urutan pelaksanaan. Apakah Hormuz harus dibuka penuh lebih dulu? Apakah sanksi harus dicabut lebih dulu? Apakah langkah nuklir harus diverifikasi lebih dulu? Pertanyaan semacam ini terlihat teknis, tetapi sering menjadi sumber ketegangan paling serius.

Risiko ketiga adalah sabotase. Pihak yang merasa dirugikan tidak akan tinggal diam. Provokasi terbatas, serangan yang sulit dilacak, atau insiden yang ditafsirkan sebagai pelanggaran MoU dapat mengganggu seluruh proses.

Tiga Isu Utama: Hormuz, Sanksi dan Nuklir

Dari seluruh isi MoU, tiga isu akan menentukan apakah kesepakatan ini menjadi awal stabilitas atau hanya jeda sebelum konflik berikutnya: Hormuz, sanksi, dan nuklir.

Hormuz penting karena menyangkut stabilitas energi global. Selama jalur ini terganggu, perang Iran–AS langsung menjadi krisis dunia. Harga minyak, biaya pengapalan, inflasi, dan sentimen pasar ikut terdampak. Karena itu, pembukaan kembali Hormuz bukan sekadar butir teknis, tetapi syarat agar perang berhenti dirasakan oleh ekonomi global.

Namun Hormuz juga menyimpan konsekuensi politik. MoU ini mengakui bahwa keamanan jalur energi tersebut tidak bisa dipisahkan dari posisi Iran. Stabilitas Hormuz tidak cukup dijaga dengan kekuatan militer, tetapi juga membutuhkan pengaturan politik yang memperhitungkan Teheran.

Isu kedua adalah sanksi. Selama sanksi tetap menjadi tekanan utama, Iran akan mempertahankan kartu balasan melalui Hormuz, pengaruh regional, atau program nuklir. Sebaliknya, bila sanksi dilonggarkan terlalu cepat tanpa verifikasi, AS akan dituduh memberi konsesi besar tanpa jaminan cukup. Karena itu, urutan pelonggaran sanksi akan menjadi ujian utama 60 hari ke depan.

Isu ketiga adalah nuklir. Bagi AS, pengawasan nuklir diperlukan untuk menunjukkan bahwa perang berhenti dengan hasil keamanan. Bagi Iran, mempertahankan program nuklir sipil penting untuk menunjukkan bahwa negara itu tidak menyerah. MoU ini tidak menghapus program nuklir Iran, tetapi menempatkannya kembali dalam kerangka komitmen dan pengawasan.

Ketiga isu ini saling terkait. Hormuz tidak akan stabil bila sanksi tetap mencekik. Sanksi sulit dilonggarkan bila isu nuklir tidak bisa diverifikasi. Isu nuklir tidak akan selesai bila Iran merasa konsesi ekonominya dapat ditarik kembali sewaktu-waktu.

Itulah sebabnya kesepakatan ini tidak boleh dibaca hanya sebagai penghentian perang. Ia adalah ujian apakah AS dan Iran mampu mengubah tekanan militer menjadi pengaturan politik yang lebih tahan lama. Jika gagal, perang hanya tertunda. Jika berhasil, kawasan memasuki keseimbangan baru yang lahir bukan dari kemenangan mutlak, melainkan dari pengakuan atas batas kekuatan masing-masing pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding mengusulkan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Usulan itu Karding sampaikan dalam audiensi dengan Jaksa Agung Sanitiar (St) Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Karding mengatakan, selama ini Kejagung sudah mengusut banyak kasus pidana di lingkungan Barantin baik terkait hewan, ikan, maupun tumbuhan.

Sepanjang 2026 saja, terdapat 13 perkara yang berkas penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21) sementara 15 perkara lain masih tahap penyidikan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kejaksaan Agung yang selama ini telah membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Barantin, khususnya dalam penanganan perkara karantina,” kata Karding dalam keterangan resminya, Jumat.

Melihat capaian tersebut, Karding menilai kerja sama kedua lembaga perlu diperkuat dengan kesepakatan sehingga lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, ia mengusulkan Kejagung dan Barantin menandatangani MoU yang bisa menjadi dasar kegiatan kedua pihak.

“Kami berharap ke depan sinergi ini dapat diperkuat melalui kerja sama yang lebih komprehensif sehingga upaya perlindungan sumber daya hayati Indonesia semakin optimal,” ujar Karding.

Dalam pertemuan itu, Barantin juga mengusulkankolaborasi pendampingan kasus pidana di krantina hingga perkara itu dinyatakan P-21.

Barantin meminta Kejagung mengawasi berbagai proyek strategis di lingkungan karantina sehingga pelaksanaan program sesuai aturan undang-undang.

Selain itu, Barantin juga mengusulkan peluang pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sehingga penyidikan perkara di karantina bisa lebih berkualitas.

Menanggapi usulan tersebut, St. Burhanuddin menyambut positif. Ia mnielai, koordinasi antar lembaga perlu diperkuat agar penegakan hukum bisa efektif.

“Keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga,” tutur St Burhanuddin.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Alfamart dan Alfamidi menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata (Bispar). Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang melibatkan tiga pihak sekaligus.

Penandatanganan dilakukan oleh Human Capital Director Alfamart & Alfamidi Tri Wasono Sunu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Vokasi Tatang Muttaqin Ph.D, serta Kepala BBPPMPV Bispar Dr. Nana Halim, bertempat di Kantor BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Depok, Kamis (21/5/2026).

Fokus kerja sama ini adalah penguatan skema link and match antara dunia pendidikan vokasi dan industri ritel modern, khususnya penguatan kompetensi guru kelas industri Alfamart Class & Alfamidi Class yang kini bermitra dengan 229 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 23 provinsi dengan total 16.700 siswa aktif, di mana 7.100 lulusan telah terserap langsung menjadi bagian dari karyawan Alfamart dan Alfamidi dengan kompetensi dan kualitas yang berbeda dari lulusan non kelas industri ini.

Dalam kerja sama ini, Alfamart, Alfamidi dan BBPPMPV Bispar bersepakat pada sejumlah agenda strategis, antara lain sinkronisasi kurikulum Alfamart Alfamidi Class, penguatan kompetensi guru lewat skema Training for Trainer (TFT), pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), serta uji kompetensi sebagai tolok ukur kesiapan pengajar dan lulusan.

Human Capital Director Alfamart dan Alfamidi, Tri Wasono Sunu mengatakan, sejak diluncurkan pada 2009 lalu di SMK PGRI 3 Malang, program kelas industri ini telah meluluskan ribuan siswa yang langsung terserap menjadi karyawan Alfamart dan Alfamidi tanpa melalui seleksi tambahan.

"Komitmen kerja sama ini semakin menguatkan peran para pengajar di program Alfamart-Alfamidi Class, yang tercatat saat ini 1.373 Guru Produktif mengajar di sekolah mitra. Pelatihan manajemen ritel akan diberikan langsung oleh para profesional Alfamart-Alfamidi, dan nantinya mereka mendapat sertifikasi yang dikeluarkan resmi oleh Alfamart-Alfamidi dan BBPPMPV Bispar," kata Sunu.

Kolaborasi ini juga memberi ruang bagi guru untuk merasakan langsung proses bisnis di gerai Alfamart dan Alfamidi, sehingga materi yang diajarkan di kelas benar-benar selaras dengan kebutuhan industri ritel modern.

“Melalui kemitraan strategis dengan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata di tahun 2026 ini, kami tidak ingin pelatihan guru hanya menjadi sekadar formalitas di atas kertas saja. Kami mendesain program ini secara komprehensif melalui metode Blended Learning dan Action Learning yang terukur,” jelas Sunu.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin Ph.D, menyambut baik kemitraan ini sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memajukan pendidikan vokasi.

Tatang memberikan penjelasannya bahwa peran guru sangat penting dalam pendidikan pola pikir dan membentuk kompetensi peserta didiknya di program vokasi khususnya Alfamart Class.

“Fleksibilitas dan keragaman materi yang didapatkan di pelatihan ini betul-betul bisa sesuai, untuk itu saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan dengan penuh komitmen, dan kerja keras yang tinggi,” tutur Tatang.

“Peran guru dapat dioptimalkan dengan menjadikan Bapak dan Ibu sebagai pionir yang memiliki kedekatan serta kemampuan untuk membentuk perubahan kebiasaan tersebut. Sederhananya, kebiasaan peserta didik saat ini tentu akan berbeda ketika mereka nantinya memasuki dunia industri. Karena itu, peran para pengajar menjadi sangat penting dalam membangun mentalitas serta kompetensi anak didik,” jelasnya saat memberikan pemaparan di hadapan para peserta guru Alfamart Class yang diselenggarakan secara hybrid.

Empat Fase Pelatihan Guru Alfamart Class

Pelatihan guru dalam program ini mengadopsi skema terintegrasi yang dibagi dalam empat tahapan. Pertama, pembelajaran daring selama dua hari. Kedua, simulasi kelas secara luring selama tiga hari di learning center Alfamart-Alfamidi. Ketiga, magang industri langsung di gerai selama 10 hari. Terakhir, asesmen dan sertifikasi resmi, mulai rentang periode Mei hingga Agustus 2026 mendatang.

Kepala BBPPMPV Bispar Dr. Nana Halim menegaskan, visi kedua lembaga dalam kerja sama ini sejalan, yakni meningkatkan kompetensi pengajar dan lulusan SMK mitra Alfamart Class.

“Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan kompetensi atau link and match antara pendidikan SMK dengan kebutuhan industri khususnya ritel modern. Secara keseluruhan materi ini dilaksanakan sebanyak 150 jam pelajaran yang difasilitasi oleh praktisi dari manajemen Alfamart,” Jelas Dr. Nana.

Fujifilm Indonesia resmi menggandeng Siloam International Hospitals melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mentransformasi layanan kesehatan di Indonesia. Melalui kerja sama strategis ini, Fujifilm berkomitmen memperkuat ekosistem kesehatan digital dan meningkatkan standar layanan kesehatan digital di Indonesia.

Kolaborasi ini memadukan keahlian global Fujifilm di bidang teknologi pencitraan medis canggih dengan jaringan klinis milik Siloam. Kedua institusi berkomitmen menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang jauh lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Kemitraan strategis ini mencakup tiga pilar utama pelayanan, yakni penguatan kapabilitas klinis, pengembangan program pendidikan tenaga medis, serta penyelesaian berbagai isu kesehatan masyarakat. Seluruh inisiatif diarahkan untuk mengoptimalkan hasil perawatan pasien di tanah air.

President, Chief Executive Officer (CEO) and Representative Director of Fujifilm Corporation, Teiichi Goto, mengapresiasi kolaborasi erat yang terbangun dengan pihak Siloam. Sejak 90 tahun lalu, Fujifilm terus bertransformasi untuk menghadirkan inovasi teknologi pencitraan diagnostik yang mendukung perawatan pasien secara global.

Kerja sama kali ini dipandang sebagai model pembentukan masa depan pelayanan yang mengusung semangat kolaborasi (model of co-creation). Kontribusi yang diberikan mencakup seluruh lini, mulai dari aspek penegakan diagnosis dini hingga fase perawatan.

"MoU ini bukan sebuah tujuan akhir. Ini adalah fondasi, kami sepenuhnya berkomitmen membangun kemitraan jangka panjang yang berkembang melalui berbagi pengetahuan, inovasi berkelanjutan, dan kepercayaan bersama," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan MoU di Jakarta, Rabu (20/5).

Goto memaparkan, salah satu fokus konkret dari kemitraan ini adalah komitmen Fujifilm untuk membangun lingkungan pelatihan medis yang terstruktur. Kedua belah pihak akan memfasilitasi pengajaran teknik endoskopi tingkat lanjut bagi para praktisi kesehatan di jaringan Siloam.

Inisiatif pengajaran medis tersebut turut melibatkan institusi pendidikan nasional seperti Universitas Pelita Harapan (UPH). Langkah ini dirancang secara terpadu untuk mencetak generasi baru profesional kesehatan Indonesia yang kompeten dan adaptif.

Di samping itu, Fujifilm juga menunjukkan komitmen sosialnya dalam merespons tantangan kesehatan masyarakat, khususnya penanganan kasus tuberkulosis.

Perusahaan akan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat rontgen portabel canggih yang terintegrasi dengan kecerdasan artifisial (AI). Teknologi pencitraan portabel ini diproyeksikan mampu memperluas akses penapisan klinis hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.

"Kami melihat bahwa masa depan layanan kesehatan tidak lagi ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh bagaimana teknologi tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang mampu memberikan dampak nyata bagi pasien dan tenaga medis. Melalui kemitraan ini, kami ingin mengambil peran yang lebih aktif dalam membentuk model layanan kesehatan yang adaptif, scalable, dan relevan dengan kebutuhan Indonesia di masa depan," jelas Goto.

Di sisi lain, Chief Executive Officer Siloam Hospitals, Caroline Riady, menyambut baik kolaborasi bersama pemimpin pasar teknologi global tersebut. Menurutnya, transformasi layanan kesehatan yang berdampak luas tidak dapat diwujudkan secara optimal oleh satu institusi saja.

Sinergi bersama Fujifilm menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Siloam dalam memperkuat kapasitas medis di seluruh jaringannya. Fokus utama ditekankan pada peningkatan keunggulan klinis serta pengembangan sumber daya manusia.

"Di Siloam, kami meyakini bahwa transformasi layanan kesehatan yang bermakna dimulai dari penguatan kapabilitas klinis, peningkatan standar layanan, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia," tuturnya.

Salah satu inisiatif konkret yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan Endoscopy Training Center di dalam jaringan rumah sakit Siloam. Pusat pelatihan inovatif tersebut ditargetkan menjadi platform strategis guna mendongkrak keahlian dalam prosedur gastroenterologi.

Fasilitas pendidikan klinis yang didukung teknologi Fujifilm ini nantinya tidak hanya difungsikan bagi internal dokter Siloam. Ke depan, akses pembelajaran tersebut akan dibuka untuk memperkuat kompetensi komunitas medis yang lebih luas di Indonesia.

Caroline berharap, kolaborasi jangka panjang dengan Fujifilm mampu memicu dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat banyak.

"Kemitraan ini juga mendukung aspirasi Siloam untuk menjadi pusat pelatihan dan pembelajaran regional, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan berstandar internasional lebih dekat dari rumah tanpa perlu berobat ke luar negeri," pungkas dia.

Di samping pusat pelatihan medis, kedua perusahaan juga berkolaborasi menerapkan teknologi AI klinis dalam alur kerja diagnosis sehari-hari. Integrasi sistem IT medis modern ini diharapkan bisa mendongkrak efisiensi operasional sekaligus menaikkan kualitas klinis faskes nasional.

Melalui kemitraan ini, Fujifilm Indonesia dan Siloam berperan sebagai katalis dalam mempercepat adopsi inovasi klinis dan membangun ekosistem kesehatan berbasis teknologi yang berorientasi pada hasil optimal bagi masyarakat Indonesia.

JAKARTA - Dalam rangka memperkuat pertahanan nasional, Telkomsel menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan anak perusahaan Republikorp, Republik Technetronic Nusantara (RTN) untuk pengembangan Secure Private Network. Kerja sama ini juga untuk mendukung komunikasi strategis nasional.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital sektor pertahanan melalui pengembangan infrastruktur komunikasi yang aman, resilien, dan critical-mission.

Kerja sama strategis ini ditandatangani Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo bersama Direktur RTN, Rikza Nurhakim sebagai langkah konkret dalam memperkuat sinergi teknologi komunikasi pertahanan nasional.

Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan jaringan komunikasi strategis yang aman, resilien, dan mampu mendukung kebutuhan operasional pertahanan modern di lingkungan dengan tingkat kompleksitas tinggi dan tantangan geografis yang beragam.

Dalam pengembangan jangka panjang, Telkomsel dan Republikorp membuka peluang kolaborasi pada berbagai teknologi komunikasi pertahanan, mulai dari Mobile Tactical Communication System hingga pengembangan teknologi satelit, LTE tactical, dan hybrid communication system guna memastikan konektivitas yang aman dan resilien di wilayah operasi strategis maupun terpencil.

Selain mendukung kebutuhan operasional pertahanan modern, kolaborasi ini juga berpotensi mencakup pengembangan sistem komunikasi darurat nasional serta infrastruktur dual-use untuk mendukung penanggulangan bencana, keamanan nasional, dan penguatan ekosistem industri pertahanan berbasis teknologi komunikasi dalam negeri.

“Kolaborasi ini merupakan perwujudan komitmen nyata Telkomsel dalam menghadirkan solusi konektivitas dan layanan digital yang andal guna menyokong berbagai kebutuhan strategis nasional. Melalui inisiatif pengembangan Secure Private Network bersama Republikorp, kami berupaya memaksimalkan ketersediaan infrastruktur komunikasi yang aman dan resilien,” ungkap Stanislaus, Rabu (20/6/2026).

Kemitraan ini berkomitmen untuk memperkuat pengembangan ekosistem komunikasi strategis nasional yang adaptif terhadap kebutuhan pertahanan modern.

Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital di Indonesia berkomitmen menghadirkan konektivitas, layanan, dan solusi digital inovatif untuk mendukung transformasi nasional. Dengan dukungan jaringan broadband terluas dan terdepan, mereka terus memperkuat kapabilitas digital melalui pengembangan enterprise solutions, Internet of Things (IoT), dan secure private network.

Sementara Republikorp, merupakan perusahaan induk swasta nasional yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian industri pertahanan Indonesia. Dengan komitmen tinggi, mereka berhasil meyakinkan berbagai produsen dan pemilik teknologi internasional untuk mengadopsi serta membangun lini produksi di dalam negeri melalui skema joint venture, guna mencapai kemandirian industri pertahanan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Badan Pengelola Investasi Danantara dengan Hisense Group dalam rangka penjajakan kerja sama di bidang teknologi.

Penandatanganan tersebut dilakukan di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Jumat (15/5).

"MoU tersebut menjadi langkah awal dalam menjajaki kerja sama di bidang teknologi," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan yang diterima, Sabtu.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, CTO Danantara Sigit Puji Santosa, serta Chairman Hisense Group Jia Shaoqian, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama investasi dan kemitraan strategis antara Indonesia dengan pelaku industri global.

"Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Presiden Prabowo menyambut baik minat Hisense untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, peningkatan investasi serta penguatan ekosistem industri dalam negeri," ujar Prasetyo.

Kerja sama itu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menarik investasi berkualitas, mendorong transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing Indonesia di sektor industri strategis.

Melalui penandatanganan MoU tersebut, Indonesia dan Hisense menegaskan komitmen awal untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG - bank bjb dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) resmi memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan oleh Direktur Keuangan dan Umum PUSRI R. Eric J. Rachman yang didampingi oleh Dia Imada selaku SVP Manajemen Keuangan dengan Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna yang didampingi oleh Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana yang berlangsung di Kantor Pusat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) di Palembang Sumatera Selatan, pada hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2026, yang di saksikan oleh jajaran manajemen baik dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI), maupun bank bjb yang khusus membidangi pengembangan bisnis dan layanan korporasi.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting bagi bank bjb dalam memperluas jalinan kerja sama layanan produk dan jasa perbankan dengan sektor industri strategis nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang bisnis baru yang berkelanjutan di masa mendatang.

Melalui kerja sama ini, bank bjb akan menyediakan berbagai layanan perbankan yang dapat mendukung kebutuhan transaksi dan operasional PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI), termasuk layanan perbankan untuk para pegawai perusahaan.

Kerja sama tersebut juga mencerminkan komitmen bank bjb untuk terus hadir sebagai mitra strategis bagi dunia usaha dan industri nasional. Dengan dukungan layanan yang adaptif dan inovatif, bank bjb optimistis dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh mitra bisnis.

Sinergi dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Tidak hanya dalam layanan dasar perbankan, namun juga pada sektor pembiayaan, pengelolaan dana, hingga pengembangan layanan keuangan lainnya.

Sebagai informasi, sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) perusahaan pelopor produsen pupuk nasional, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) memiliki sejarah panjang dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Perusahaan tersebut berdiri sejak 24 Desember 1959 dan hingga kini menjadi bagian penting dalam industri pupuk nasional.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) juga dikenal sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap sektor pertanian nasional. Dengan pengalaman lebih dari lima dekade, perusahaan terus memperkuat transformasi bisnis dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Sinergi antara kedua institusi diharapkan mampu memperkuat ekosistem bisnis yang saling mendukung. Kehadiran layanan perbankan yang tepat sasaran dapat membantu efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan secara lebih optimal.

Selain mendukung kebutuhan transaksi perusahaan, bank bjb juga membuka peluang layanan lain yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI). Hal ini menjadi bagian dari strategi perluasan layanan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Saat ini, kerja sama antara bank bjb dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) telah berjalan melalui sejumlah layanan existing. Di antaranya penempatan dana dalam bentuk Giro IDR dan Giro USD yang telah aktif berjalan. Selain itu, bank bjb juga telah menyediakan layanan Internet Banking Corporate, transfer valas, serta remittance yang digunakan untuk mendukung aktivitas transaksi perusahaan secara efektif dan efisien.

Pada sisi pembiayaan, bank bjb turut mendukung kebutuhan bisnis PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) melalui sejumlah fasilitas kredit. Dukungan tersebut menunjukkan komitmen bank bjb dalam mendorong pertumbuhan sektor industri produktif di Indonesia.

Kerja sama yang telah terjalin sejauh ini menjadi fondasi penting untuk pengembangan kolaborasi yang lebih luas di masa depan. Kedua belah pihak optimistis hubungan baik yang telah terbangun dapat terus diperkuat melalui berbagai program dan layanan strategis lainnya.

bank bjb menilai kemitraan yang kuat dengan perusahaan nasional seperti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. bank bjb berharap dapat semakin memperkuat posisinya sebagai bank pembangunan daerah yang aktif mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama strategis bersama berbagai sektor industri. Sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call centerbjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbwww.bankbjb.co.id.