Ibadah kurban atau aqiqah dulu? Mana yang harus diutamakan menurut hukum Islam? Adakah kesamaan dan perbedaan di antara keduanya? Berikut ulasan dan penjelasannya.

Sebenarnya, dalam Islam kurban dan aqiqahmerupakan dua ibadah yang hukumnya Sunnah Muakkad yang berbeda dan tidak saling memengaruhi sah atau tidaknya ibadah yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang ada di antara keduanya lebih pada waktu pelaksanaannya.

Kurban hanya dapat dilakukan pada bulan Zulhijjah, apalagi saat ini sudah memasuki Zulkaidah, sebulan menuju bulan Zulhijjah tersebut. Sedangkan aqiqah dilaksanakan pada saat mengiringi kelahiran seorang bayi dan lebih dianjurkan lagi pada hari ketujuh dari kelahirannya.

Aqiqah sendiri merupakan hak seorang anak atas orang tuanya. Dalam artian, anjuran untuk menyembelih hewan aqiqah sangat ditekankan kepada orang tua bayi yang diberi kelapangan rezeki untuk sekadar berbagi dalam rangka menyongsong kelahiran anaknya.

Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam:

"Aqiqah menyertai lahirnya seorang bayi." (HR Bukhari).

Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Al Bahjah, Buya Yahya, dalam kanal YouTube Al-Bahjah TV, menjelaskan bahwa masih banyak kesalahpahaman fikih, yang pertama orang mengira kurban itu seumur hidup sekali. Padahal yang namanya kurban itu adalah sunnah, kapan itu? Masuk Iduladha maka itu disunahkan kita untuk kurban.

Sementara, hukum aqiqah adalah sunnah bagi orang tua terhadap anaknya yang belum memasuki usia baligh.

Karena itu, Buya Yahya berpendapat, jika sudah mendekati dan masuk waktu untuk berkurban (menjelang Iduladha) maka hendaknya didahulukan berkurban karena waktunya sempit dan mepet. Sedangkan waktu untuk aqiqah masih panjang.

Karena, para ulama memberi kelonggaran pelaksanaan aqiqah oleh orang tua hingga si bayi tumbuh sampai dengan baligh. Setelah itu, anjuran aqiqah tidak lagi dibebankan kepada orang tua melainkan diserahkan kepada sang anak untuk melaksanakan sendiri.

Jadi, manakah yang didahulukan antara kurban dan aqiqah? Jawabannya adalah tergantung momentum serta situasi dan kondisi. Apabila mendekati Hari Raya Iduladha seperti sekarang ini, maka mendahulukan kurban adalah lebih baik daripada malaksanakan aqiqah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menggandeng perguruan tinggi dalam percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Kolaborasi ini ditargetkan mampu mendorong realisasi instalasi PLTS hingga 17 GW pada tahun ini.

"Dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara, PLN dan juga para ahli-ahli di kementerian dan beberapa perguruan tinggi, ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga," ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan pelibatan perguruan tinggi dilakukan untuk memperkuat kajian teknis dan percepatan implementasi proyek, khususnya dalam upaya transisi dari pembangkit berbasis diesel ke energi terbarukan.

"Jadi untuk saat ini dari perhitungannya bersama-sama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan juga beberapa ahli perguruan tinggi itu kira-kira 17 giga bisa dilakukan instalasi PLTS," tuturnya.

Brian mengatakan program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan pengembangan energi baru terbarukan, terutama PLTS. Fokus awal diarahkan pada pengurangan pembangkit diesel yang dinilai lebih mahal dan tidak ramah lingkungan.

[Gambas:Youtube]

Dalam pelaksanaannya, PT PLN (Persero) akan menjadi pihak yang bertanggung jawab sebagai implementator proyek, termasuk dalam penentuan lokasi pembangunan PLTS di berbagai wilayah.

"Lokasinya nanti, semuanya dari PLN ya sebagai implementator program tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 GW sebagai bagian dari strategi mencapai kemandirian energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan proyek ini akan dijalankan dengan skema kolaborasi bersama swasta dan investor tanpa bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam skema tersebut, pendanaan akan mengandalkan kerja sama dengan investor, termasuk dari luar negeri, dengan skema pembiayaan yang lebih ringan seperti bunga rendah dan tenor panjang.

Program PLTS ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi menuju energi bersih sekaligus menjawab kebutuhan energi yang terus meningkat di dalam negeri.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong empat perusahaan rintisan (startup) Indonesia untuk menembus pasar Jepang melalui ajang Sushitec Tokyo yang akan digelar pada 27-29 April 2026.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan keikutsertaan startup ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama bisnis hingga menarik investasi global.

"Empat startup dari program ini kita akan kirimkan, kita siapkan untuk bisa hadir dalam event besar di Tokyo. Tentu harapannya nanti di sana mereka bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas, atau bahkan mendapatkan bisnis partner, atau investasi untuk pengembangan usaha mereka," ujar Teuku Riefky dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan pengiriman startup ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong kekayaan intelektual (IP) Indonesia semakin dikenal di tingkat global.

"Tentu ini sebuah kebanggaan seperti yang Pak Presiden inginkan, bagaimana IP Indonesia semakin mendunia," katanya.

Adapun empat startup yang terpilih berasal dari berbagai sektor, mulai dari sustainability hingga talenta digital. Mereka adalah Bell Living Lab, Gapai, IJO, dan SPUN.

[Gambas:Youtube]

Bell Living Lab mengembangkan material ramah lingkungan dari limbah pertanian, khususnya ampas kopi, untuk kebutuhan industri fesyen dan furnitur berbasis ekonomi sirkular. Sementara IJO memanfaatkan rumput laut sebagai bahan dasar pupuk dan pestisida ramah lingkungan guna mendukung pertanian berkelanjutan.

Di sisi lain, SPUN menghadirkan platform berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mempermudah proses pengurusan visa lintas negara di Asia Tenggara. Sedangkan Gapai fokus menghubungkan tenaga kerja Indonesia terampil dengan pasar global, termasuk sektor hospitality, manufaktur, dan layanan.

Teuku Riefky menambahkan, pemerintah turut memberikan pendampingan kepada para startup sebelum berangkat, termasuk dalam penyusunan proposal bisnis dan pemahaman pasar tujuan.

"Pendampingan termasuk persiapannya, karena bisnis proposal itu juga penting, ketika kita mau hadir ke sebuah negara juga kita penting tahu bagaimana sebetulnya market di negara itu, kemudian storytelling yang menarik bagi pengusaha-pengusaha di negara itu kan lain-lain juga," ujarnya.

Ia mencontohkan pasar Jepang yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu keberlanjutan (sustainability), sehingga menjadi peluang bagi startup Indonesia yang mengusung inovasi ramah lingkungan.

"Misalnya Jepang, mereka kan sangat tertarik yang kaitannya dengan sustainability," kata dia.

Selain memperluas pasar, pemerintah juga menargetkan adanya transfer teknologi dan kolaborasi dengan pelaku industri di Jepang.

"Target output-nya adalah kerja sama bisnis, apakah itu untuk memperluas pasar atau mungkin bertemu dengan bisnis partner yang juga bisa memberikan investasinya untuk membesarkan bisnis dari empat startup ini," ujar Teuku Riefky.

WASHINGTON - Militer AS secara signifikan mengurangi persediaan rudal utamanya selama perang dengan Iran dan menciptakan "risiko jangka pendek" kehabisan amunisi dalam konflik di masa depan jika terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Itu diungkapkan para ahli dan tiga orang yang mengetahui penilaian persediaan internal Departemen Pertahanan baru-baru ini. Akibatnya, pertahanan militer AS makin rapuh.

Selama tujuh minggu terakhir perang, militer AS telah menghabiskan setidaknya 45% dari persediaan Rudal Serangan Presisi (Precision Strike Missiles); setidaknya setengah dari persediaan rudal THAAD, yang dirancang untuk mencegat rudal balistik; dan hampir 50% dari persediaan rudal pencegat pertahanan udara Patriot, menurut analisis baru yang dilakukan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (Center for Strategic and International Studies). Angka-angka tersebut sangat sesuai dengan data rahasia Pentagon tentang persediaan AS, menurut sumber yang mengetahui penilaian tersebut.

Awal tahun ini Pentagon menandatangani serangkaian kontrak yang akan membantu memperluas produksi rudal, tetapi jangka waktu pengiriman untuk mengganti sistem ini adalah tiga hingga lima tahun bahkan dengan peningkatan kapasitas, kata para ahli CSIS dan sumber tersebut.

Pertahanan AS Makin Rapuh Akibat Perang Iran, Ini 4 Pemicunya

1. Butuh Waktu 4 Tahun untuk Mempersiapkan Pasokan Rudal

Dalam jangka pendek, AS kemungkinan mempertahankan cukup bom dan rudal untuk melanjutkan operasi tempur melawan Iran, dalam skenario apa pun, jika gencatan senjata yang rapuh gagal bertahan. Namun, jumlah amunisi penting yang tersisa di persediaan AS tidak lagi cukup untuk menghadapi musuh yang setara, seperti China, dan kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum persediaan senjata tersebut kembali ke tingkat sebelum perang, demikian kesimpulan analisis CSIS.

“Pengeluaran amunisi yang tinggi telah menciptakan celah kerentanan yang meningkat di Pasifik barat,” kata Mark Cancian, seorang Kolonel Korps Marinir AS yang telah pensiun dan salah satu penulis laporan CSIS, kepada CNN. “Akan dibutuhkan satu hingga empat tahun untuk mengisi kembali persediaan ini dan beberapa tahun setelah itu untuk memperluasnya hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan.”

Dalam sebuah pernyataan kepada CNN, juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, mengatakan bahwa militer “memiliki semua yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pada waktu dan tempat yang dipilih Presiden.”

“Sejak Presiden Trump menjabat, kami telah melaksanakan beberapa operasi yang sukses di seluruh komando tempur sambil memastikan militer AS memiliki persenjataan yang lengkap untuk melindungi rakyat dan kepentingan kami,” katanya.

2. Pesanan Rudal Tak Bisa Direalisasikan dalam Waktu Cepat

Militer AS juga telah menghabiskan sekitar 30% dari persediaan rudal Tomahawk-nya; lebih dari 20% dari persediaan rudal jarak jauh Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSA); dan sekitar 20% dari rudal SM-3 dan SM-6, menurut analisis dan sumber-sumber tersebut. Diperlukan sekitar empat hingga lima tahun untuk mengganti sistem-sistem tersebut.

Perhitungan rudal yang melacak penipisan persediaan tersebut sangat kontras dengan klaim Presiden Donald Trump baru-baru ini bahwa AS tidak kekurangan persenjataan apa pun – bahkan ketika ia meminta pendanaan tambahan untuk rudal karena dampak perang Iran terhadap persediaan yang ada.

“Kami meminta karena banyak alasan, bahkan di luar apa yang sedang kita bicarakan di Iran,” kata Trump bulan lalu, merujuk pada permintaan pendanaan tambahan Pentagon. “Amunisi khususnya, di tingkat atas kita memiliki banyak, tetapi kita melestarikannya.”

“Ini adalah harga kecil yang harus dibayar untuk memastikan bahwa kita tetap berada di puncak,” tambahnya.

3. Senjata Habis Juga Dikirim ke Israel dan Ukraina

Laporan CSIS mencatat bahwa kesepakatan terbaru pemerintahan Trump dengan perusahaan swasta seharusnya meningkatkan produksi, tetapi pengiriman amunisi penting ini dalam waktu dekat relatif rendah karena pesanan kecil di masa lalu.

Sebelum perang dimulai, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dan para pemimpin militer lainnya memperingatkan Trump bahwa kampanye militer yang berkepanjangan dapat berdampak pada persediaan senjata AS – khususnya yang mendukung Israel dan Ukraina, seperti yang dilaporkan CNN sebelumnya.

4. Pertahanan Negara-negara Arab di Ujung Tanduk

Dan sejak awal konflik, Demokrat di Capitol Hill telah menyuarakan kekhawatiran tentang jumlah amunisi yang digunakan dan apa artinya bagi pertahanan AS di Timur Tengah dan sekitarnya.

“Iran memang memiliki kemampuan untuk membuat banyak drone Shahed, rudal balistik, jarak menengah, jarak dekat, dan mereka memiliki persediaan yang sangat besar,” kata Senator Demokrat Arizona Mark Kelly bulan lalu. “Jadi pada titik tertentu… ini menjadi masalah matematika dan bagaimana kita dapat memasok kembali amunisi pertahanan udara. Dari mana amunisi itu akan berasal?”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pembangunan jaringan perkeretaapian nasional ditargetkan hingga 2045 dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp1.200 triliun secara bertahap.

Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan baru sekaligus reaktivasi jaringan rel sepanjang sekitar 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa, meliputi wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Kita menghitung, jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 km (untuk reaktivasi dan pembangunan jaringan rel kereta api) sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun hingga (tahun) 2045," kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Program tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang menuju visi Indonesia 2045, yang membutuhkan perencanaan matang dan dukungan pembiayaan berkelanjutan dari berbagai sumber.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran tahunan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun jika investasi tersebut dibagi dalam kurun waktu sekitar 20 tahun.

"Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Tapi paling tidak, itu hitungan awal yang bisa kita sampaikan sebagai bahan diskusi tadi," ujarnya.

Kebutuhan pengembangan jaringan rel masih cukup besar di luar Jawa. Di Sumatra, panjang jalur kereta saat ini sekitar 1.871 kilometer, namun masih diperlukan tambahan sekitar 7.837 kilometer untuk memenuhi kebutuhan konektivitas berbasis jumlah penduduk.

Di Kalimantan, jaringan rel kereta api masih belum tersedia, sementara kebutuhan minimal pembangunan diperkirakan mencapai 2.772 kilometer.

Sementara itu di Sulawesi, panjang jalur kereta yang tersedia baru sekitar 109 kilometer, sehingga masih membutuhkan tambahan sekitar 3.284 kilometer untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas regional.

AHY menegaskan pembangunan jaringan kereta tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan tahapan jangka menengah dan panjang dengan prioritas program cepat (quick wins) sebagai langkah awal.

"Tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah, di sinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045, maupun kira-kira per tahunnya," katanya.

Sejumlah proyek quick wins tengah dikaji, termasuk pengembangan jalur kereta dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara guna mempercepat konektivitas antarwilayah strategis.

Ia menambahkan bahwa pengembangan transportasi publik, termasuk kereta api, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah.

Selain mengandalkan APBN, pembiayaan proyek ini akan melibatkan APBD, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta dan luar negeri.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam pengembangan transportasi perkeretaapian, baik untuk angkutan penumpang perkotaan maupun logistik antardaerah.

AHY menegaskan pemerintah akan terus mencari sumber pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong penguatan industri dalam negeri agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar,Sulawesi Selatan (Sulsel) melarang tiap sekolah menyelenggarakan acara penamatan di luar lingkungan sekolah, terutama jika pelaksanaannya berbayar atau menyaratkan kontribusi iuran dari orang tua siswa.

Ultimatum ini dilayangkan kepada seluruh jajaran pendidik dan kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan peringatan tersebut merespons keresahan orang tua siswa terkait maraknya praktik pungutan biaya perpisahan yang dinilai membebani ekonomi keluarga.

"Kalau sekolah tidak punya anggaran, jangan paksakan menggelar kegiatan penamatan. Jangan memberatkan orang tua siswa," ujar Munafri di Makassar, Rabu (22/4/2026).

Kebijakan ini sendiri bukan regulasi baru. Larangan serupa telah disosialisasikan sejak tahun sebelumnya dan diperkuat melalui Surat Edaran (SE) resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Namun, Munafri mengatakan, praktik pungutan dengan dalih "ramah tamah" atau euforia kelulusan dilaporkan masih kerap terjadi.

Oleh sebab itu dia memperingatkan dengan tegas bahwa jabatan kepala sekolah menjadi taruhan bagi mereka yang tetap membandel. Mengingat saat ini tengah berlangsung proses rotasi kepemimpinan sekolah, pelanggaran terhadap instruksi tersebut dapat berujung pada sanksi berat.

“Jangan sampai karena kegiatan seperti ini, justru berdampak pada posisi kepala sekolah. Bisa saja dicopot kalau tidak patuh,” tegas Munafri.

Guna memastikan implementasi kebijakan di lapangan, pemerintah kota menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memperketat kontrol. Pengawasan tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga mencakup koordinasi dengan sekolah swasta dan pihak yayasan di bawah kementerian terkait.

Kendati demikian, Munafri mengecualikan instruksi tersebut jika kegiatan didanai sepenuhnya oleh pihak ketiga atau sponsor tanpa memungut sepeser pun dari wali murid.

“Dengan adanya edaran ini, kita berharap seluruh sekolah di Makassar patuh. Tidak boleh ada kegiatan yang membebani orang tua siswa,” tutup Munafri.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau guna mencegah kekeringan dan menjaga produktivitas sektor pertanian tetap stabil.

Ketua Tim Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Dodo Hadi Triwardoyo mengatakan upaya mitigasi telah dilakukan, termasuk pemetaan lahan sawah yang berpotensi terdampak kekeringan. Hingga saat ini, kondisi lahan pertanian masih dinilai aman.

"Kami memitigasi titik-titik sawah rawan kekeringan, termasuk pendataan pompa bantuan pemerintah maupun milik petani yang tersedia di lapangan," katanya di Cikarang, Rabu.

Selain itu, pihaknya juga mendata sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian, terutama saat musim kemarau berlangsung.

Menurut Dodo, ketersediaan air irigasi menjadi faktor kunci untuk menghindari risiko gagal panen akibat kemarau panjang. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kecukupan cadangan pangan bagi masyarakat.

Sosialisasi kepada petani terkait pola tanam adaptif juga terus dilakukan, termasuk mendorong pergiliran tanaman ke komoditas yang lebih hemat air.

"Untuk sementara ini memang belum ada lahan yang rawan kekeringan. Dampak dari normalisasi di titik BSH 0 masih cukup untuk mendukung kegiatan tanam padi," jelasnya.

Meski demikian, Dinas Pertanian tetap merekomendasikan alternatif tanaman yang lebih tahan terhadap keterbatasan air, seperti jagung, ketimun, dan berbagai jenis sayuran.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pertanian di Kabupaten Bekasi di tengah potensi perubahan kondisi cuaca ke depan.

Titik BSH-0 (Bendung Sungai Hulu-0) adalah proyek bendung strategis yang berlokasi di area Kali Cikarang-CBL (Cikarang Bekasi Laut), Kabupaten Bekasi yang difungsikan, utamanya untuk pengairan (irigasi) areal pertanian.

Bendung ini dirancang untuk mengairi lahan pertanian sawah mulai dari titik BSH-0 hingga BHS-34, mencakup luas sekitar 7.000 hektar. BSH-0 merupakan proyek strategis yang menjadi senjata penting dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur air, tidak hanya untuk pengairan, tetapi juga untuk membantu pengendalian banjir di wilayah sekitar.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

TEHERAN - Lebih dari enam minggu setelah ia diumumkan sebagai pemimpin tertinggi baru mereka setelah pembunuhan ayahnya, warga Iran masih belum melihat atau mendengar Mojtaba Khamenei. Strategi sembunyi dan tidak banyak bicara jadi kunci Iran mampu memenangkan perang,

Di tengah konflik yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi rezim yang telah memerintah negara mereka selama hampir setengah abad, Khamenei secara mencolok tidak terlihat. Sebaliknya, pernyataan yang dikaitkan dengan ulama berusia 56 tahun itu telah dibacakan di televisi nasional atau diposting di media sosial. Rezim bahkan menggunakan video yang dihasilkan AI untuk menunjukkan Khamenei menyampaikan pesan, memicu spekulasi bahwa pemimpin tertinggi yang baru itu tidak mampu menjalankan tugasnya atau berada di luar negeri.

Hal ini sangat kontras dengan ayahnya, almarhum Ayatollah Ali Khamenei, yang selama beberapa dekade menjadi wajah yang sangat terlihat dalam pengambilan keputusan Iran. Di bawah kepemimpinannya, tidak ada satu minggu pun berlalu tanpa pidato, keputusan, atau intervensi yang diatur waktunya dengan cermat.

Sebuah sumber mengatakan kepada CNN bulan lalu bahwa Khamenei menderita patah kaki, memar di mata kiri, dan luka kecil di wajahnya dalam gelombang serangan yang sama yang menewaskan ayahnya dan para komandan militer tertinggi Iran.

Laporan lain di Reuters mengutip sumber anonim yang mengatakan bahwa ia ikut serta dalam pertemuan dengan pejabat senior melalui konferensi audio dan terlibat dalam pengambilan keputusan tentang isu-isu utama termasuk perang dan negosiasi baru dengan Washington.

Apakah Mojtaba Khamenei mengetahui seluk-beluknya? Apakah dia menetapkan parameter, menarik garis merah yang dibutuhkan para negosiatornya? Atau apakah jabatan kepemimpinan secara fungsional kosong, dan jika demikian, siapa yang memegang kendali?

Strategi Sembunyi Mojtaba Khamenei Jadi Kunci Kemenangan Iran, Ini 4 Alasannya

1. Mojtaba Beri Persetujuan Akhir untuk Keputusan Besar

Ali Vaez, direktur proyek Iran di International Crisis Group, mengatakan tampaknya “Mojtaba tidak dalam kondisi di mana ia benar-benar dapat membuat keputusan penting atau mengelola pembicaraan secara detail,” tetapi “sistem tersebut menggunakannya untuk mendapatkan persetujuan akhir atas keputusan-keputusan besar yang penting dan bukan (untuk) taktik negosiasi.”

“Sistem tersebut sengaja menyoroti keterlibatan Mojtaba karena hal itu memberikan perlindungan terhadap kritik internal… tidak seperti ayahnya yang secara teratur muncul dan mengomentari keadaan negosiasi,” tambahnya. “Mojtaba tidak hadir, jadi mengaitkan pandangan kepadanya adalah kedok yang baik bagi para negosiator Iran untuk melindungi diri mereka dari kritik.”

Presiden AS Donald Trump telah membanggakan sejak pembunuhan Khamenei senior bahwa Iran telah mengalami perubahan rezim dan menggambarkan mereka yang sekarang bernegosiasi atas nama Teheran sebagai “orang-orang yang masuk akal.”

“Kita berurusan dengan orang-orang yang berbeda dari siapa pun yang pernah berurusan sebelumnya,” katanya bulan lalu.

2. Menerapkan Strategi Pemerintahan yang Terdesentralisasi

Sistem politik Iran yang tidak transparan membuat pencarian jawaban semakin sulit. Tetapi semakin lama Khamenei menjauh dari sorotan publik, semakin keras pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul.

Salah satu yang selamat dari pembersihan kepemimpinan politik dan militer Iran oleh AS-Israel adalah Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen negara yang telah lama menjabat, yang memimpin putaran pertama negosiasi dengan AS di Islamabad.

Mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam – yang terlibat dalam penumpasan protes mahasiswa pro-reformasi – telah muncul sebagai salah satu dari sedikit politisi Iran yang mampu berurusan dengan diplomat yang mengenakan jas dan tentara berseragam tempur.

Ghalibaf didampingi di Islamabad oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan delegasi besar pejabat Iran dalam apa yang tampaknya merupakan upaya yang disengaja untuk menunjukkan persatuan.

Saat mereka menegosiasikan kelangsungan rezim di luar negeri, di dalam negeri mereka harus mengelola basis pendukung yang semakin khawatir tentang pembicaraan dengan AS dan bersemangat untuk terus menimbulkan penderitaan global sebagai hukuman atas serangan terhadap Iran.

Sejak perang pecah, basis pendukung telah turun ke jalan dalam demonstrasi publik untuk mendukung rezim yang menghadapi ancaman eksistensial. Tetapi bahkan ketika para pendukung tersebut menunjukkan persatuan, mereka mengamati setiap langkah pejabat yang berupaya mengamankan kelangsungan rezim.

“Jika negosiasi sulit sebelum konflik, sekarang jauh lebih kompleks,” tulis Danny Citrinowicz, seorang ahli Iran di Institut Studi Keamanan Nasional Israel, di X. “Iran menghadapi sistem yang semakin terdesentralisasi, garis keras, dan kaku secara ideologis, yang menafsirkan ketahanannya dalam konflik sebagai bentuk kemenangan ilahi.”

3. Terwujudnya Keseimbangan

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan setelah negosiasi pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan bahwa delegasi Iran harus kembali ke negara mereka untuk mendapatkan persetujuan dari pemimpin tertinggi atau “seseorang”.

Hingga saat ini, kesepakatan tanpa restu pemimpin tertinggi bukanlah kesepakatan yang dapat dipertahankan oleh badan politik Iran. Namun, Iran mungkin telah memasuki fase baru di mana dukungan nyata dari pemimpin tidak lagi diperlukan.

Ketidakhadiran pemimpin tertinggi telah membuat para politisi Iran yang masih bertahan terjebak di antara dua tekanan – mengelola dampak konstan dari komentar publik Trump (yang terbukti merugikan pembicaraan) dan basis domestik garis keras yang memandang kompromi apa pun dengan AS sebagai penyerahan diri.

“Mengelola ini sangat sulit… ini adalah tanda dilema yang nyata,” kata Hamidreza Azizi, peneliti tamu di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, kepada CNN. Becky Anderson. “Mereka perlu berjalan di atas tali yang tipis dalam menyeimbangkan semua tekanan domestik dan eksternal tersebut.”

4. Mendorong Perjuangan untuk Bertahan Hidup

Pengaturan masa perang yang tidak resmi ini, yang telah mengangkat beberapa pejabat Iran ke posisi kepemimpinan, telah membuat bahkan pendukung rezim yang paling setia pun bingung tentang siapa yang membuat keputusan.

Minggu lalu, ketika Menteri Luar Negeri Araghchi menyatakan Selat Hormuz terbuka untuk pelayaran komersial, ia mendapat kecaman dari pendukung rezim yang menuduhnya secara sepihak memberikan kesempatan kepada Trump untuk menyatakan kemenangan.

“Masyarakat Iran telah dibiarkan dalam keadaan kebingungan,” kata sebuah media yang berafiliasi dengan pemerintah, Fars News, setelah deklarasi Araghchi. Media lain yang berafiliasi dengan pemerintah mengatakan langkah tersebut “membutuhkan persetujuan dari kepemimpinan, dan perlu bagi para pejabat untuk memberikan klarifikasi tentang masalah ini.” Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menuai kecaman bulan lalu setelah meminta maaf kepada negara-negara tetangga Arab dan menyatakan tidak akan ada lagi serangan terhadap mereka.

Kritik media semacam itu telah meningkatkan spekulasi bahwa mungkin ada perselisihan internal di antara para politisi. Tetapi setelah Araghchi diserang, Ghalibaf menyampaikan pidato nasional untuk meyakinkan penduduk bahwa ada kohesi.

“Rezim ini belum keluar dari kesulitan,” kata Vaez. “Ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup hingga hari ini dan kapan saja mereka dapat kembali berperang, jadi mereka tidak dalam posisi untuk terlibat dalam perselisihan internal.”

Untuk saat ini, pemimpin tertinggi Iran yang baru, seorang pria yang terbiasa beroperasi dari balik bayang-bayang, memiliki peran yang berguna bagi para politisi veteran negara itu.

“Mengaitkan pandangan kepadanya bahkan jika dia belum tentu setuju dengan pandangan tersebut adalah cara yang baik bagi para negosiator Iran untuk melindungi diri mereka dari kritik,” kata Vaez. “Tidak ada perlawanan dari seorang pria yang menghilang tanpa jejak.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai skema baru pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak lagi sepenuhnya dibebaskan merupakan langkah yang adil, meski berpotensi memengaruhi penjualan di pasar.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026), mengatakan, pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik dapat dipahami dari sisi penggunaan infrastruktur publik.

“Pajak mobil listrik kan belum selesai, tapi itu adil lah. Artinya sama-sama pakai jalan, harusnya bayar pajaknya sama," ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah skema pajak kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan listrik. Dalam aturan tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan besaran insentif, baik berupa pembebasan maupun pengurangan pajak. Hal ini membuat kebijakan pajak kendaraan listrik berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Kukuh mengakui bahwa perubahan skema pajak tersebut tidak terlepas dari konsekuensi terhadap pasar. “Pasti ada dampaknya. Itu masalah bisnis,” kata dia menanggapi potensi pengaruh terhadap penjualan kendaraan listrik.

Menurutnya, dinamika kebijakan di tingkat daerah merupakan hal yang sudah dipahami pelaku industri.

Gaikindo menyebut komunikasi antara industri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan, terutama dalam mencari keseimbangan antara kebutuhan penerimaan daerah dan daya beli masyarakat.

“Intinya mereka juga ingin ada revenue (pemasukan), tapi juga ingin pajaknya terjangkau.” kata Kukuh.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yaitu kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Diketahui, dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Sejumlah daerah kini mulai merespons regulasi tersebut, termasuk Jakarta yang tengah menyusun kebijakan terkait insentif kendaraan listrik.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana memperkuat sinergi ekonomi dengan Pemerintah China guna memacu realisasi investasi dan memperlebar akses pasar ekspor di kawasan timur Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman usai menerima kunjungan resmi rombongan Kedutaan Besar China untuk Indonesia yang dipimpin oleh Konselor Zhen Wangda.

Jufri Rahman mengatakan pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat peningkatan penetrasi modal Negeri Tirai Bambu di Sulawesi Selatan.

Hubungan dagang antara dua pihak selama ini pun menunjukkan tren yang signifikan. Berdasarkan data pemerintah provinsi, China saat ini memegang peranan penting dalam neraca perdagangan daerah.

Realisasi Investasi negara tersebut di Sulsel pada 2025 mencapai Rp748 miliar. Sementara kontribusi ekspornya menjadi yang terbesar kedua dengan pangsa sebesar 33,69% dari total nilai ekspor atau senilai US$ 693,88 juta.

Oleh sebab itu Jufri menegaskan bahwa penguatan kerja sama ini sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dia menawarkan sejumlah sektor prioritas yang mencakup pertanian, perikanan, pertambangan, hingga industri pengolahan.

"Pemprov Sulsel mendorong peningkatan investasi yang berorientasi pada hilirisasi sumber daya alam serta penciptaan lapangan kerja di daerah," ujar Jufri di Makassar, Rabu (22/4/2026).

Konselor China untuk Indonesia Zhen Wangda mengakui posisi Sulsel sebagai pusat ekonomi dan budaya yang strategis di Indonesia, utamanya di wilayah timur.

Diaa menyoroti potensi industri makanan dan pertambangan yang telah menarik minat banyak investor asal negaranya.

"Kami berharap pertemuan ini dapat meningkatkan saling pengertian, memperkuat kerja sama daerah China dan Indonesia, termasuk integrasi industri unggulan, serta mempererat hubungan antar masyarakat," jelas Zhen Wangda.

Selain sektor industri, Kedutaan Besar China juga melirik sektor pariwisata sebagai area pengembangan baru, mengingat kekayaan budaya dan alam Sulsel yang dinilai kompetitif.

Langkah ini dipandang sebagai upaya taktis kedua belah pihak dalam memperluas jejaring internasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat global melalui integrasi industri hulu ke hilir.

Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, tetapi distribusi yang tidak dikendalikan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan ketersediaan bahan baku minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita dalam kondisi aman dan mencukupi, sehingga tidak ada alasan bagi pelaku usaha menaikkan harga di atas ketentuan.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan kenaikan harga Minyakita di pasar lebih disebabkan oleh persoalan distribusi yang belum terkendali.

“Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, tetapi distribusi yang tidak dikendalikan,” katanya.

Ia menegaskan tidak ada faktor, termasuk global, yang dapat dijadikan alasan untuk menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Menurut dia, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi lonjakan harga tersebut. Bapanas bersama Satuan Tugas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian akan menindak tegas pelaku usaha yang terlibat dalam anomali harga.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang digelar secara hybrid bersama produsen Minyakita dan Satgas Pangan daerah pada Selasa (21/4), terungkap adanya ketidaksesuaian antara kondisi pasokan dan harga di pasar.

Di tengah ketersediaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) domestik yang mencapai 5,7 juta ton, harga Minyakita justru berada pada kisaran Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter di sejumlah wilayah dengan distribusi relatif lancar, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

“Produsen harus bertanggung jawab sampai ke tangan konsumen. Jika ada distributor yang memainkan harga, harus ditindak tegas,” ujarnya.

Pemerintah juga menyoroti masih adanya pelaku usaha yang belum menyalurkan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita, yang berpotensi memicu kelangkaan dan spekulasi harga.

“DMO bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi,” tegas Sarwo.

Sebagai langkah pengawasan, Satgas Pangan Polri mengerahkan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus di seluruh daerah untuk melakukan pemantauan langsung di pasar, termasuk menelusuri rantai distribusi dari pengecer hingga produsen.

Bapanas menegaskan pengendalian harga dan pasokan Minyakita merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan nasional.

Pemerintah juga memastikan stok nasional Minyakita dalam kondisi aman dan cukup, serta membuka ruang koordinasi dengan pelaku usaha agar penyesuaian kebijakan dapat berjalan efektif.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan, sementara pemerintah memastikan distribusi akan ditertibkan dan harga kembali sesuai HET.

“Yang terpenting adalah memastikan masyarakat tidak kekurangan pangan, harga terjangkau, dan distribusi berjalan adil,” kata Sarwo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Harga minyak goreng di pasar tradisional Peterongan Semarang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga ini terjadi pada berbagai merek minyak kemasan hingga minyak curah, seiring juga dengan kenaikan harga kemasan plastik.
Salah satu pedagang di pasar Peterongan, Ica, menuturkan bahwa di tokonya hampir seluruh merek minyak goreng mengalami kenaikan harga pasca Lebaran.

“Iya di sini hampir naik semua ya. Minyak goreng Sunco itu sebelum naik harga Rp23.000 sekarang jadi Rp25.000, kalau Filma itu tadinya Rp21.000 sekarang naik jadi Rp23.000. Rata-rata naiknya itu Rp2.000-3.000 dan sudah naik sekitar dua mingguan setelah Lebaran,” tutur Ica saat ditemui di lapak dagangannya, dikutip Selasa (21/04/2026)
Tak hanya minyak goreng merk Sunco dan Filma yang mengalami kenaikan, harga minyak kemasan Minyakita milik Bulog juga disebut mengalami kenaikan. “Buat Bimoli juga sama harga sebelumnya itu Rp23.000 sekarang ada di harga Rp25.000. Untuk Minyakita, dulu itu untuk kemasan satu liter harganya Rp20.000-21.000 sekarang jadi Rp22.000,” tambahnya
Lebih lanjut, Ica menyebut bahwa selain harga minyak goreng kemasan, minyak curah yang dijual di tokonya juga turut mengalami kenaikan harga. Namun, berdasarkan pantauan, harga minyak curah disebut naik secara bertahap. “Minyak curah juga naik, sebelumnya itu Rp22.000 per kg, sekarang sudah di harag Rp24.000 per kg. Naiknya itu bertahap ya dari 2-3 pekan terakhir,” katanya
Terkait ketersediaan stok minyak, Ica mengungkap bahwa stok Minyakita yang sempat kosong di pasaran. “Minyakita itu kosong lama, yang ukurang satu liter itu kosong. Kalau kita order nggak ada, di distributor pun kosong. Di sini (toko) stoknya tinggal sedikit,” ungkap Ica.
Untuk mengatasi keterbatasan stok Minyakita, Ica menyebut bahwa dirinya mulai menambahkan minyak goreng kemasan lainnya yang memiliki harga serupa. “Di sini kita juga ada minyak kemasan yang harganya mirip dengan Minyakita kayak merek Siip ini harganya mirip ya sekitar Rp20.000-21.000,” ujarnya
Selain Ica, pedagang lain di Pasar Peterongan, Sawi juga merasakan hal yang serupa. Sawi mengungkap bahwa harga minyak curah dan Minyakita di tokonya sama-sama mengalami kenaikan harga. “Kalau yang curah sekarang harganya Rp22.000 per kg, tadinya Rp15.000, naik terus. Kalau Minyakita sekarang yang satu liter harganya Rp20.000, naik sekitar Rp2.000 dari sebelumnya Rp18.000,” tutur Sawi
Sawi menyebutkan bahwa kenaikan harga ini mulai dirasakannya saat menjelang Lebaran hingga saat ini. Meski demikian, sawi mengungkap bahwa tidak adanya penurunan daya beli dari pelanggan karena menurutnya minyak menjadi salah satu bahan pokok yang selalu dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga hingga penjualan.

“Sudah lama naik, dari mau Lebaran sampai sekarang belum turun. Tapi pembeli tetap saja karena tiap hari kan butuh buat masak, mau mahal juga tetap dibeli,” tambahnya.
Dilansir dari laporan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan baku biji plastik alias nafta mulai merembet ke komoditas minyak goreng kemasan, khususnya kualitas premium.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan tren harga minyak goreng kemasan premium ikut terdampak. Hal ini disebabkan dengan kenaikan harga biji plastik yang menjadi bahan utama kemasan, sehingga berdampak langsung terhadap biaya produksi. (Fadya Jasmin Malihah)