JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027, kalangan pelaku usaha angkutan barang masih dibayangi ketidakpastian regulasi.

Hingga kini, dunia usaha menilai belum ada panduan teknis yang jelas sebagai acuan implementasi, terutama karena Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional belum juga diterbitkan.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai, ketidakjelasan aturan tersebut dikhawatirkan memicu persoalan baru di lapangan apabila kebijakan Zero ODOL tetap dipaksakan berlaku mulai Januari 2027.

Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, penerapan Zero ODOL sebaiknya ditunda hingga Perpres tentang Penguatan Logistik Nasional resmi diterbitkan.

Menurut dia, regulasi tersebut akan menjadi payung utama sekaligus pedoman implementasi kebijakan di lapangan.

“Zero ODOL itu sebaiknya jangan dilaksanakan dulu. Karena, implementasi Zero ODOL itu sudah dituangkan di sana (Perpres tentang Penguatan Logistik Nasional) dan itu harus dijadikan panduan,” ujar Gemilang dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Gemilang menjelaskan, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebelumnya telah mengusulkan sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang berkaitan dengan implementasi Zero ODOL.

Beberapa di antaranya meliputi integrasi data angkutan barang berbasis sistem elektronik, pengawasan dan pemberantasan pungutan liar di sektor transportasi darat, penetapan kelas jalan provinsi hingga kabupaten/kota, serta peningkatan daya saing distribusi logistik melalui sistem angkutan multimoda.

Selain itu, usulan lainnya mencakup pemberian insentif dan disinsentif, kajian dampak penerapan Zero ODOL, penguatan aspek ketenagakerjaan, harmonisasi regulasi, hingga penguatan kelembagaan.

“Jadi, kenapa tidak didorong saja Perpresnya agar segera dikeluarkan untuk dijadikan panduan dalam penyelesaian ODOL. Karena tidak adanya panduan itu, penyelesaian ODOL yang dilakukan sekarang ini pun serba membingungkan jadinya,” ucapnya.

Dia juga mempertanyakan apakah Menteri Perhubungan nantinya mau bertanggung jawab jika terjadi kegagalan terhadap apa yang dilakukan terhadap penyelesaian ODOL sebelum keluarnya Perpres itu.

“Apalagi Zero ODOL ini kan sudah dimasukkan dalam rencana aksi nasional. Itu artinya semua kementerian harus dilibatkan. Tidak hanya Menteri Perhubungan saja yang melakukannya seperti yang terlihat saat ini,” tuturnya.

“Sampai saat ini pun kita sudah beberapa kali dipanggil untuk memberikan masukan. Tapi, sampai sejauh ini juga kita masih dibuat bingung dengan penyelesaian ODOL ini,” tukasnya.

Dia mengatakan, pelaku usaha butuh solusi yang adil dan komprehensif yang akan terus diupayakan agar dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Tapi, Gemilang menilai bahwa Kemenhub lebih mengutamakan penegakan hukum dalam penyelesaian ODOL ini.

“Secara institusi yang berhak dalam penegakan hukum itu kanharusnya polisi bukan Kemenhub. Makanya, kita dari Aptrindo minta agar pemerintah mengesahkan jalan tengah dalam penyelesaian ODOL,” ucapnya.

Wakil Sekjen Aptrindo, Agus Pratiknyo, menambahkan permasalahan ODOL ini harus diselesaikan secara bertahap dan tidak boleh terburu-buru.

“Untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalah ODOL ini bukan hal yang mudah dan bisa selesai dalam waktu singkat. Penyelesaiannya harus dilakukan secara bertahap dan terencana serta melibatkan semua pihak,” ujar Agus.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menegaskan pemerintah akan melakukan penataan angkutan barang yang melebihi dimensi dan muatan secara komprehensif, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027.

“Banyak yang melihat masalah over dimension over load hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi kita harus melihat ini sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya,” kata Aan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/3/2026).

“Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan Zero Over Dimension Over Load 2027,” lanjut Aan.

Aan menjelaskan, upaya penanganan kendaraan over dimension dan over loading dilakukan berdasarkan peta jalan serta rencana aksi yang telah disiapkan pemerintah.

Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan saat ini tengah menjalankan berbagai tahapan pembenahan di sektor logistik nasional guna menyelesaikan persoalan angkutan barang secara terintegrasi.

“Sebenarnya kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait,” tegas Aan.

IDXChannel - Pemerintah kini tengah menyiapkan skema insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha dalam rangka menekan praktik angkutan Over Dimension Over Load (ODOL), menuju target Zero ODOL 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penataan menyeluruh ekosistem logistik nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenub) Aan Suhanan menyatakan, pendekatan pemerintah tidak lagi sebatas penegakan hukum di jalan, melainkan mencakup pembenahan dari hulu ke hilir, termasuk melalui instrumen kebijakan ekonomi.

“Pemerintah akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang patuh, dan disinsentif bagi yang melanggar. Ini penting agar ada dorongan nyata untuk perubahan perilaku dalam ekosistem logistik,” ujar Aan dalam keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, selama ini persoalan ODOL kerap dipandang hanya sebagai pelanggaran lalu lintas. Padahal, praktik tersebut memiliki dampak luas terhadap keselamatan, kerusakan infrastruktur jalan, hingga efisiensi distribusi barang.

Karena itu, Kemenhub bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun langkah strategis yang mencakup perbaikan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penataan sistem logistik secara menyeluruh.

Aan menjelaskan, skema insentif dan disinsentif akan diterapkan seiring dengan penyempurnaan regulasi yang saat ini masih berproses di DPR. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha tanpa semata mengandalkan sanksi hukum.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat sistem pengawasan, mulai dari titik pemuatan barang hingga di jalan. Pengawasan akan didukung teknologi digital, integrasi data, serta penegakan hukum yang lebih konsisten.

“Ke depan, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga kepada operator dan pemilik barang. Semua pihak dalam rantai logistik harus bertanggung jawab,” kata dia.

Dia menambahkan, pendekatan berbasis ekosistem ini juga mencakup perhatian terhadap aspek kesejahteraan pengemudi serta efisiensi operasional angkutan barang. Dengan kombinasi kebijakan insentif, disinsentif, serta penguatan sistem pengawasan, pemerintah optimistis target Zero ODOL 2027 dapat tercapai.

“Dengan komitmen bersama dari seluruh stakeholder, kami yakin praktik ODOL bisa ditekan secara signifikan dan target 2027 dapat direalisasikan,” kata Aan.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyatakan, akan menertibkan angkutan lebih dimensi dan lebih muatan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Hal ini dalam rangka menuju Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.

“Banyak yang melihat masalah over dimension over load hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi kita harus melihat ini sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya,” kata Aan dalam keterangan resmi, Selasa (7/3/2026).

“Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan Zero Over Dimension Over Load 2027,” tambah dia.

Aan mengatakan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan yang menyeluruh ini didasarkan dari rencana aksi yang telah disusun oleh pemerintah.

Aan bilang, saat ini semua stakeholder yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Sebenarnya kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait,” ujar dia.

“Masalah regulasi sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini, seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar,” ungkap Aan.

Dari sisi pengawasan, Aan menilai pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten.

Menurutnya pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi logistik juga terawasi dan patuh dengan ketentuan yang ada.

“Penanganannya harus menyeluruh dari hulu ke hilir sehingga pendekatannya bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya,” ungkap Aan.

“Dengan roadmap dan sistem yang sedang kami bangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” kata Aan.

Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan pun optimistis target Zero Over Dimension Over Load 2027 dapat direalisasikan.

“Mudah-mudahan dengan roadmap yang kita buat dan komitmen yang sama dari seluruh stakeholder, saya optimistis pada 2027 Zero ODOL dapat tercapai,” tegas Aan.

Palembang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka penerapan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) yang direncanakan berlaku efektif mulai 2027.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat diwawancarai di Palembang, Selasa, mengatakan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan agar penertiban kendaraan ODOL dapat berjalan komprehensif dan berkelanjutan.

"Penanganan ODOL tidak bisa dilakukan secara parsial atau represif semata, karena melibatkan banyak sektor dan semua pihak pemangku kepentingan,” katanya.

Menurutnya, selama satu setengah tahun terakhir pemerintah telah mengawal berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan zero ODOL, mulai dari regulasi, aspek sosial, hingga kesiapan pelaku usaha dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Dalam upaya tersebut, pemerintah melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan sebagai leading sector, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Korlantas, hingga jajaran kepolisian daerah.

Kebijakan zero ODOL bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas serta melindungi infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian nasional.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan ODOL telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian materiil, sementara kerusakan jalan dan jembatan akibat ODOL memaksa negara mengeluarkan anggaran besar setiap tahun untuk perbaikan.

Selain aspek keselamatan dan infrastruktur, AHY kendaraan ODOL juga berdampak pada peningkatan emisi karbon, sehingga penertiban ODOL sejalan dengan upaya pemerintah menekan dampak lingkungan.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan zero ODOL secara bertahap melalui sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan, sebelum dilanjutkan dengan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara adil, tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan dan pihak karoseri yang terlibat dalam modifikasi kendaraan,” kata AHY.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan pemberian insentif untuk menekan ongkos distribusi produk air minum dalam kemasan (AMDK). Pasalnya, industri tersebut masih banyak menggunakan angkutan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan dilarang pada 2027.

Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan akan ada penambahan biaya distribusi akibat penambahan armada. Selama ini, ODOL masih banyak ditemukan di industri AMDK demi menekan ongkos logistik.

"Kalau dari industri penggunanya ini kan ada cost, sebenarnya kalau ada insentif, kemudahan pembiayaan dan lain-lainnya, dan apalagi ada stimulus yang diberikan pemerintah, ini secara keekonomian secara keseluruhan industri otomotifnya laku, tenaga kerja armada nya tambah banyak, ini yang perlu dicari solusinya," kata Putu saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Pemberian insentif kepada industri angkutan logistik disebut akan memberikan dampak berganda untuk mendorong industri angkutan yang mengangkut produk manufaktur.

"Ya salah satu untuk logistik. Kalau logistik udah banyak dibahas, nanti mungkin salah satunya yang tadi di transportasi angkutan barang untuk produk-produk yang dibutuhkan masyarakat yang dihasilkan industri," terangnya.

Sebelumnya, Putu menerangkan bahwa biaya logistik per unit masih cukup mahal akibat keterbatasan moda transportasi dan penerapan kebijakan over dimension over load (ODOL).

“Banyak AMDK yang didistribusikan dengan kendaraan truk yang over dimension maupun overload,” katanya.

Pembatasan distribusi pada periode tertentu, terutama hari besar keagamaan, juga berdampak pada kelancaran pasokan AMDK.

Tantangan lainnya yaitu terkait bahan baku kemasan yang belum sepenuhnya dapat dipasok dari dalam negeri. Selain itu, sebagian bahan kemasan seperti Biaxially Oriented Polypropylene Terephtalte (BOPET) dan (Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dikenakan bea masuk antidumping sehingga harganya relatif tinggi dan berkontribusi besar terhadap biaya produksi.

Sebelumnya, Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) tengah mencari cara agar dampak larangan angkutan berlebih atau Zero ODOL tak membebani ongkos produksi.

Ketua Umum Aspadin Firman Sukirman mengatakan, pihaknya memahami dan mendukung upaya pemerintah mewujudkan keselamatan dan ketertiban transportasi yang salah satu melalui penerapan Zero ODOL.

“Kami berharap agar pemerintah berkenan mempertimbangkan dampak pemberlakuan Zero ODOL ini yang akan berimbas pada kenaikan biaya logistik,” ujar Firman kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga memicu peningkatan jumlah kendaraan dan beban jalan raya, biaya pengadaan kendaraan angkut tambahan serta juga dampak lain seperti konsumsi bahan bakar dan emisi gas buangan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) menyatakan siap mendukung Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pelarangan operasi truk sumbu 3. Namun, industri meminta waktu cukup untuk menyesuaikan operasional agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketua Umum Amdatara, Karyanto Wibowo, menegaskan dukungan industri AMDK terhadap upaya pemerintah mengatasi masalah over dimension over loading (ODOL). Meski demikian, waktu implementasi harus realistis dan tidak tiba-tiba.

“Tentu harus ada instrumen pendukung yang disinkronkan dari pusat hingga implementasi di daerah. Kami berharap penerapan zero ODOL tahun 2027 menjadi acuan pemerintah daerah, sehingga tidak ada aturan daerah yang melebihi ketentuan pemerintah pusat," ujar Karyanto dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, SE yang dikeluarkan Oktober 2025 dan mulai diberlakukan 2 Januari 2026, memaksa industri AMDK beralih menggunakan truk sumbu 2.

Akibatnya, industri harus menambah sekitar 2.700 unit truk baru dalam waktu dua bulan, yang dinilai mustahil dilakukan mengingat keterbatasan kapasitas produksi truk.

"Ini tidak memungkinkan diimplementasikan dalam waktu singkat dua bulan. Industri harus melakukan pengkajian truk secara masif, sementara kapasitas produsen truk sangat terbatas," katanya.

Karyanto juga menyebutkan biaya logistik diperkirakan naik signifikan akibat berkurangnya muatan, peningkatan frekuensi pengiriman, dan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. "Semua itu akan membebani operasional cost logistik," tuturnya.

Industri air minum dalam kemasan mendukung kebijakan pelarangan truk sumbu 3, namun meminta waktu penyesuaian agar distribusi tidak terganggu.

Ia manembahkan, dampak lain SE KDM terhadap industri AMDK adalah potensi gangguan distribusi dan keterlambatan pasokan.

"Jika harus pindah ke truk lebih kecil dengan jumlah armada banyak, akan menambah kemacetan di jalan. Modifikasi proses bongkar muat di pabrik juga diperlukan, termasuk fasilitas loading dan unloading," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik. Ia mengingatkan bahwa AMDK bukan sekadar bisnis, tetapi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah dengan keterbatasan air bersih.

"Apa jadinya jika armada yang ada dilarang, sementara armada pengganti belum tersedia?" ujarnya.

Ia khawatir pelarangan truk sumbu 3 tanpa kesiapan armada pengganti dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. "Ini perlu dipikirkan bersama," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat (Kadin Jabar), Akhmad Hidayatullah, menyatakan siap menjadi fasilitator antara industri AMDK dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait SE pelarangan truk sumbu 3.

"Melalui Kadin Jabar, kita bersama-sama teman-teman pelaku usaha AMDK dan Ketua Umum Apindo Jabar akan merumuskan kebijakan-kebijakan apa yang nantinya perlu disampaikan melalui diskusi kepada KDM, baik secara informal dan formal. Ini mungkin langkah yang paling efektif yang bisa kita lakukan nanti," ujar dia.

Dia menegaskan, meskipun sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Jabar juga wajib mengkritisi kebijakan yang merugikan pelaku usaha secara komprehensif.

Menurut dia, komunikasi yang setara antara pemerintah daerah dan dunia usaha penting untuk menjaga iklim investasi di Jawa Barat tetap kondusif.

Dia menambahkan, Kadin Jabar siap menjadi katalisator masukan konstruktif kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, hingga kini pemerintah belum hadir secara resmi dalam pembahasan.

“Kami siap menjadi fasilitator dan katalisator agar masukan dari pelaku usaha bisa disampaikan secara konstruktif. Ini masalah bersama, dan perlu solusi bersama agar penertiban ODOL berjalan seimbang dengan kelancaran logistik,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub akan melaksanakan uji coba terbatas pengawasan dan penegakan hukum (gakkum) pelanggaran angkutan lebih dimensi dan lebih muatan (ODOL) pada periode 27 Januari-31 Mei 2026 menuju target Zero ODOL 2027. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan saat kegiatan courtesy meeting Kebijakan Nasional Zero ODOL di Kantor Jasa Marga Toll Command Centre, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (21/1/2026).

"Kami akan lakukan uji coba terbatas, ada di beberapa titik termasuk di jalan tol yang sudah terpasang WIM (Weigh in Motion). Terkait uji coba ini kami butuh dukungan dari operator jalan tol, seperti Jasa Marga, terutama untuk penyempurnaan integrasi data," ujar Aan.

Aan mengatakan penegakan hukum yang akan diujicobakan ini tidak akan dilakukan secara konvensional, melainkan dengan berbasis teknologi salah satunya dengan memanfaatkan teknologi WIM dan Radio Frequency Identification (RFID) di ruas jalan tol yang terintegrasi dengan data kendaraan yang ada di Kemenhub (BLU-e, SPIONAM, E-manifest). Oleh sebab itu, ia menilai, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum terhadap angkutan barang lebih dimensi dan lebih muatan memerlukan database yang lengkap.

“Penggunaan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum kendaraan ODOL, memerlukan database yang lengkap dan terintegrasi. Kementerian Perhubungan punya data, tapi masih sangat minim, kami berharap Kementerian/Lembaga dan BUJT terutama Jasa Marga juga bisa melengkapi data kendaraan angkutan barang yang ada di Kementerian Perhubungan ini,” ucap Aan.

Rencananya uji coba gakkum terbatas ini akan dilakukan di lima lokasi yakni di UPPKB Kalapa dan UPPKB Kertapati, Sumatera Selatan; UPPKB Balonggandu, Jawa Barat; kawasan industri, dan jalan tol milik BUJT yang terpasang WIM. Aan menjelaskan integrasi data Kemenhub dengan Korlantas Polri masih berproses guna mendukung kelengkapan data, terutama ketika identitas kendaraan tidak ditemukan dalam database BLUe.

"Nantinya jika sistem sudah terintegrasi dengan data yang dimiliki Korlantas Polri, apabila terjadi pelanggaran dan data BLUe tidak lengkap maka sistem akan otomatis mengirimkan permintaan data ke ERI-Regident Korlantas Polri yang dapat melihat identitas kendaraan dan data pelanggaran yang tervalidasi akan diteruskan ke ETLE Korlantas," lanjut Aan.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat resmi memberlakukan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi Penuh (SIM PKB Fullcycle) secara nasional mulai 2 Januari 2026.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, serta hasil evaluasi yang masih mendapati sejumlah masalah dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan. Selain itu, implementasi ini juga menjadi pemenuhan Rencana Aksi Nasional Zero ODOL 2027 yang berkaitan dengan aspek integrasi data dari seluruh stakeholders sebagai basis data.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyatakan, akselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle diperlukan untuk menjaga agar layanan pengujian kendaraan bermotor tetap optimal. Akselerasi dilakukan khususnya agar data pengujian kendaraan bermotor dapat terintegrasi secara nasional.

"Kami akan memberlakukan pengintegrasian secara penuh sistem ini secara serentak mulai tahun 2026. Untuk itu, kami mendorong adanya akselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle oleh seluruh pemerintah daerah. Integrasi data pengujian kendaraan bermotor secara nasional ini diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tutur Aan di Jakarta pada Jumat (2/1).

Ia menjelaskan, didapati beberapa pelanggaran prosedur terkait bukti pengujian berkala kendaraan bermotor. Seluruh pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan diimbau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan seluruh tahapan implementasi SIM PKB agar terintegrasi penuh.

"Seluruh Dinas Perhubungan agar segera melakukan instalasi, integrasi serta uji coba pelaksanaan secara penuh SIM PKB Fullcycle. Ini perlu dilaksanakan mengingat teridentifikasinya beberapa pelanggaran SOP Bidang Uji Berkala Kendaraan Bermotor, pemalsuan Bukti Lulus Uji Berkala, hingga keamanan akses data serta hasil uji yang tidak real time," katanya.

Untuk diketahui, SIM PKB Fullcycle merupakan penyempurnaan sistem pengujian berkala kendaraan bermotor yang mencakup seluruh alur mulai dari pendaftaran, pengujian, hingga pencetakan dokumen digital.

Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh tahapan untuk menghasilkan data yang akurat dan terpusat di Kementerian Perhubungan.

"Kami berharap dengan terbangunnya sistem ini tidak ditemukan lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hasil uji berkala kendaraan bermotor. Mari kita bersama mengutamakan aspek keselamatan angkutan umum," pungkas Aan.

Rencana penerapan Zero ODOL pada 2027 mulai mendorong kawasan industri dan pelaku usaha mempersiapkan infrastruktur kepatuhan muatan.

Dalam agenda rapat koordinasi tata kelola fasilitas penimbangan di Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menekankan perlunya pedoman kerja sama BPTD dengan pengelola kawasan untuk memastikan kesiapan industri menghadapi kebijakan tersebut.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan, menyebut pedoman itu penting guna memastikan pengelolaan fasilitas penimbangan sesuai aturan nasional.

Ia menegaskan bahwa setiap pengelola kawasan wajib mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri.

“Sesuai ketentuan Pasal 35 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, pengoperasian fasilitas penimbangan di kawasan dapat dilakukan oleh pengelola kawasan sesuai standar operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ucapnya.

Adanya kebijakan Zero ODOL dinilai membawa konsekuensi ekonomi bagi pelaku industri, mulai dari penyesuaian standar muatan hingga kewajiban memenuhi sertifikasi muatan digital dan prosedur pemuatan terstandar.

Pengamat Transportasi dan Kebijakan Publik, Tory Damantoro, menyatakan bahwa reformasi logistik nasional harus dimulai dari kawasan industri sebagai pusat penegakan standar.

Ia menekankan kewajiban penimbangan muatan terintegrasi teknologi.

“Kawasan industri adalah gerbang penegakan hukum primer sedangkan jalan raya hanya untuk pengawasan sehingga pengawasan kendaraan barang lebih efektif,” tambahnya.

PT JIEP, sebagai pilot project kawasan industri, menjadi salah satu contoh penerapan persiapan industri.

Diketahui bahwa perusahaan tersebut berkomitmen menyediakan lokasi, area WIM, integrasi E-Gate, dan fasilitas pendukung lain yang dibutuhkan untuk pengawasan kendaraan barang.

Dengan adanya langkah ini menjadi bagian dari dukungan pelaku industri terhadap implementasi Zero ODOL 2027.

Sebagai informasi, rapat tersebut menargetkan penyusunan pedoman nasional PKS yang mengatur tata kelola penimbangan di kawasan strategis. Penyusunan pedoman ini diharapkan membantu pelaku usaha mengantisipasi penyesuaian operasional sekaligus memberi kepastian dalam mematuhi kebijakan Zero ODOL.

Pemerintah menilai, kolaborasi kawasan industri, regulator, dan operator logistik diperlukan untuk memastikan transisi yang tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT KAI Logistik memproyeksikan penerapan kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027 dapat memperkuat peran kereta api dalam rantai logistik nasional.

Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah mengatakan regulasi tersebut diperkirakan dapat mendorong pengalihan pengiriman dari moda truk ke kereta api sekitar 4,7 juta ton, sehingga berpotensi meningkatkan market share kereta api sebesar 1,33%

"Kesiapan kereta api dalam peralihan dari moda truk menjadi kunci untuk menjaga kelancaran distribusi nasional pasca implementasi ODOL," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/11/2025).

Perseroan, lanjutnya, menegaskan komitmennya dalam mendorong optimalisasi moda kereta api menjadi penggerak utama jaringan distribusi nasional yang efisien.

Dia memaparkan bahwa sejauh ini kereta api merupakan moda strategis dengan keunggulan ekonomis yang kuat, terutama pada pengiriman jarak menengah hingga panjang di rentang 750–1.500 km.

Biaya operasi ton per km lebih rendah untuk jarak menengah – panjang, jaminan keamanan dan keselamatan, perjalanan terjadwal dan tepat waktu serta kapasitas angkut yang besar menjadikan kereta api sebagai pilihan yang semakin relevan di tengah tuntutan industri terhadap ketepatan waktu dan konsistensi pelayanan.

Melalui satu rangkaian perjalanan, kereta api mampu mengangkut hingga 1.080 ton, setara dengan 60 truk berkapasitas 20 ton sehingga memberikan nilai ekonomis signifikan bagi pelaku usaha yang mengandalkan pengiriman dalam jumlah besar.

Dari sisi konektivitas, KAI Logistik, sebutnya, telah hadir di sejumlah titik strategis yang berdekatan dengan pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, serta Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Konektivitas ini memperkuat integrasi layanan multimoda antara kereta api, truk, dan angkutan laut, sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelanggan dalam mengoptimalkan rantai pasoknya.

Lebih lanjut, Fredi menekankan bahwa layanan logistik berbasis kereta api memiliki karakteristik yang tidak dimiliki moda lain, mulai dari perjalanan terjadwal dan tepat waktu, efisiensi energi dan biaya pada jarak menengah hingga panjang, standar keselamatan yang menjadi prioritas utama, hingga sistem pelacakan 24 jam serta perlindungan asuransi untuk setiap pengiriman.

Bisnis.com, BANDUNG— KAI Logistik menegaskan komitmennya dalam mendorong optimalisasi moda kereta api menjadi penggerak utama jaringan distribusi nasional yang efisien.

Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah, menyampaikan hal tersebut dalam Forum Logistik Indonesia 2025 bertema “Infrastruktur Logistik sebagai Tulang Punggung Transformasi Ekonomi Indonesia” yang menjadi bagian dari rangkaian ALFI Convex 2025 belum lama ini.

Dalam paparannya, Fredi menjelaskan bahwa kereta api merupakan moda strategis dengan keunggulan ekonomis yang kuat, terutama pada pengiriman jarak menengah hingga panjang di rentang 750–1.500 km.

Biaya operasi ton per km lebih rendah untuk jarak menengah – panjang, jaminan keamanan dan keselamatan, perjalanan terjadwal dan tepat waktu serta kapasitas angkut yang besar menjadikan kereta api sebagai pilihan yang semakin relevan di tengah tuntutan industri terhadap ketepatan waktu dan konsistensi pelayanan.

Melalui satu rangkaian perjalanan, kereta api mampu mengangkut hingga 1.080 ton, setara dengan 60 truk berkapasitas 20 ton sehingga memberikan nilai ekonomis signifikan bagi pelaku usaha yang mengandalkan pengiriman dalam jumlah besar.

Keunggulan kereta api juga terlihat dari sisi lingkungan. Moda ini mampu menghasilkan reduksi emisi hingga 70 persen dibandingkan moda angkutan darat, sehingga menjadi pilar penting dalam upaya menurunkan emisi sektor transportasi. Fredi menegaskan bahwa kontribusi ini sejalan dengan arah kebijakan nasional maupun komitmen global terhadap keberlanjutan.

Penerapan kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027 juga diprediksi memperkuat peran kereta api dalam rantai logistik nasional.

Regulasi tersebut diperkirakan dapat mendorong pengalihan pengiriman dari moda truk ke kereta api sekitar 4,7 juta ton, sehingga berpotensi meningkatkan market share kereta api sebesar 1,33%.

Menurut Fredi, kesiapan kereta api dalam peralihan dari moda truk menjadi kunci untuk menjaga kelancaran distribusi nasional pasca implementasi ODOL.

Dari sisi konektivitas, KAI Logistik telah hadir di sejumlah titik strategis yang berdekatan dengan pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, serta Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Konektivitas ini memperkuat integrasi layanan multimoda antara kereta api, truk, dan angkutan laut, sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelanggan dalam mengoptimalkan rantai pasoknya.

Lebih lanjut, Fredi menekankan bahwa layanan logistik berbasis kereta api memiliki karakteristik yang tidak dimiliki moda lain, mulai dari perjalanan terjadwal dan tepat waktu, efisiensi energi dan biaya pada jarak menengah hingga panjang, standar keselamatan yang menjadi prioritas utama, hingga sistem pelacakan 24 jam serta perlindungan asuransi untuk setiap pengiriman.

Kombinasi aspek operasional, lingkungan, dan keselamatan inilah yang menjadikan kereta api sebagai moda yang relevan dalam menghadapi kebutuhan logistik modern.

“Dengan seluruh keunggulan tersebut, kereta api adalah moda masa depan untuk membangun jaringan distribusi nasional yang efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan. KAI Logistik berkomitmen untuk terus memperkuat peran ini melalui inovasi dan kolaborasi di seluruh rantai pasok,” kata Fredi.

Pemerintah diketahui menargetkan secara penuh kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (Zero ODOL) pada 2027. Karena hal itu, diproyeksikan bisa menjadi penentu efisiensi dan biaya logistik nasional.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi saat menutup Indonesia Logistic Outlook 2026 dan ALFI Conference & Exhibition 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, menegaskan bahwa aturan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat struktur ekonomi melalui sistem logistik yang modern dan terintegrasi.

Dudy menyatakan bahwa penguatan logistik memang menjadi prioritas pemerintah.

“Presiden Prabowo telah menempatkan penguatan struktur ekonomi nasional sebagai prioritas utama. Pasalnya, kunci mendapatkan struktur ekonomi yang kuat adalah apabila sistem logistik nasional berjalan efisien, terintegrasi, dan modern,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Ia menambahkan bahwa logistik merupakan “denyut nadi ekonomi” dan Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat logistik modern di Asia Pasifik.

Implementasi Zero ODOL, kata Dudy, membutuhkan dukungan seluruh pelaku usaha, terutama yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)

“Pemerintah bersama ALFI telah membahas isu ODOL dan mencari jalan keluarnya selama bertahun-tahun. Perlu saya sampaikan, dukungan dari para anggota ALFI akan sangat menentukan keberhasilan Zero ODOL yang diinginkan bersama tanpa mengurangi efisiensi sistem logistik di lapangan,” katanya.

Saat ini, ALFI menaungi lebih dari 4.000 perusahaan di 33 provinsi.

Menhub menilai adanya forum logistik nasional menjadi kanal strategis untuk menyampaikan arah kebijakan Zero ODOL sekaligus menyatukan langkah meningkatkan daya saing rantai pasok.

Bahkan, ia menyebutkan bahwa transformasi logistik penting untuk menopang fondasi ekonomi nasional sesuai Asta Cita, termasuk penciptaan lapangan kerja, akses UMKM ke rantai pasok global, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi.

Dalam momen yang sama, Dudy juga mengapresiasi penyelenggaraan forum logistik yang melibatkan eksportir, importir, forwarder, industrialis, dan akademisi.

Dengan adanya partisipasi tersebut, kata Dudy, menunjukkan bahwa transformasi logistik tidak bisa dilakukan pemerintah saja.

Bahkan, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan 2026 sebagai tahun percepatan transformasi logistik nasional.

“Misi besar kita akan berada di jalan yang benar apabila Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tetapi sebagai kekuatan logistik regional yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi,” ujar Dudy.

Sekedar informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan, serta pelaku jasa logistik nasional.