Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam percepatan penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes).

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno yang dikutip melalui laman resmi Kementerian ESDM yang diakses dari Jakarta, Selasa.

Tri menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, ia menggelar Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 di Jakarta, Senin (25/5).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi.

Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen.

Dalam forum tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada tahun 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” kata Anwar.

Ia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Andriah Feby Misna menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada Tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes), meski masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 menyampaikan pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi. Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5%.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” tegas Anwar.

Dia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan, Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil menghubungkan 38 desa ke jaringan PLN dalam satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Bambang Arwanto menyatakan penambahan cakupan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) yang menjadi langkah strategis Pemprov Kaltim bersama PLN untuk memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil.

Menurut data yang dihimpun Dinas ESDM Kaltim, terdapat 928 desa yang telah menikmati listrik PLN, sementara 110 desa masih bergantung pada sumber listrik non-PLN seperti diesel atau tenaga surya mandiri dari total sekitar 1.038 desa di Kalimantan Timur.

"Dalam satu tahun terakhir, melalui program Lisdes, sebanyak 38 desa berhasil terhubung dengan jaringan listrik PLN," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Dia menambahkan, dari angka tersebut, jumlah desa yang belum teraliri listrik PLN kini menurun menjadi 72 desa.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan rasio desa berlistrik dapat mencapai 100 persen pada tahun 2027.

Jika dipetakan secara matematis, untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kaltim dan PLN harus mengalirkan listrik ke sekitar 36 desa per tahun atau rata-rata tiga desa per bulan.

Adapun, capaian 38 desa dalam satu tahun terakhir memang sedikit melampaui target proporsional, meski tantangan geografis dan aksesibilitas di desa-desa tersisa yang umumnya lebih terpencil dan berpotensi memperlambat implementasi.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan energi hingga pelosok negeri.

Berkat Program Lisdes dan BPBL ini, hampir seluruh desa di berbagai wilayah Indonesia kini telah menikmati penerangan listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, kehadiran energi di desa bukan hanya soal penerangan, tetapi juga simbol hadirnya negara yang membuka kesempatan baru bagi peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

Kementerian ESDM mencatat, program Lisdes saat ini telah menjangkau 10.068 lokasi, menyentuh lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi BPBL periode 2024 telah diterima oleh 155.429 rumah tangga (RT). Pada periode Januari-September 2025, tercatat sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT hingga akhir tahun.

Melalui program ini, Bahlil mengatakan, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan energi sebagai bagian dari keadilan dan kemandirian nasional. Meski capaian elektrifikasi nasional sudah tinggi, namun jalan menuju kesejahteraan energi belum sepenuhnya tuntas.

Bahlil menyebut rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1 persen. Sisanya merupakan wilayah yang sulit dijangkau karena letak rumah penduduk yang terpencar di pulau-pulau terluar dan daerah pedalaman.

Untuk menjangkau wilayah tersebut, Kementerian ESDM terus melakukan transformasi menuju energi bersih dengan mempercepat pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik energi terbarukan. Hingga kini, pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi.

"Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," ucap Bahlil.

Bahlil menegaskan tekad pemerintah untuk mempercepat pencapaian elektrifikasi 100 persen. Menurutnya, setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih hidup dalam gelap gulita saat malam hari.

Salah satu penerima manfaat program BPBL adalah Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dia mengaku bersyukur kini rumahnya terang setiap malam. Sebelumnya, ia dan keluarganya hanya mengandalkan genset kecil dengan bahan bakar yang harus dibeli setiap hari.

"Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," kata Ruslam.

Cerita serupa datang dari Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Daerah tempat tinggalnya kini terang berkat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi. Lokasinya yang terpencil membuat pembangkit energi terbarukan menjadi solusi paling efektif.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita," ujar Elias.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada 2030. Bahlil memastikan tidak boleh ada satu pun warga yang masih hidup dalam kegelapan. Setelah delapan dekade merdeka, listrik menjadi hak dasar seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025 sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat meninjau progres Program Lisdes sekaligus penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10), menegaskan bahwa terang listrik merupakan hak setiap warga negara.

“Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,' ujar Bahlil.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo menargetkan 5.758 desa dan 4.310 dusun di seluruh Indonesia dapat segera terbebas dari kegelapan.

Karena itu, pemerintah memastikan program ini akan terus dikebut agar seluruh rakyat bisa menikmati manfaat listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Menurut Bahlil, proyek kelistrikan di daerah terpencil memang tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN. Namun, negara wajib hadir untuk memastikan akses energi yang adil.

“Jadi itu (melistriki desa) biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu (penerangan). Bapak Presiden sangat konsen untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," paparnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo,menegaskan bahwa PLN siap menuntaskan agenda pemerataan listrik hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri ESDM.

“Melalui listrik, perubahan besar dapat terjadi bagi masyarakat, mulai dari peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi desa, hingga pembukaan lapangan kerja baru. PLN siap menjalankan amanat pemerintah untuk menerangi seluruh negeri tanpa terkecuali," tegas Darmawan.

Darmawan menambahkan, untuk melistriki 1.285 desa pada tahun ini PLN akan membangun 4.770 kilometer sirkuit (kms) jaringan tegangan menengah, 3.265 kms jaringan tegangan rendah, dan 94.040 kilovolt ampere (kVA) gardu distribusi. Melalui pembangunan tersebut, lebih dari 77 ribu keluarga diharapkan bisa segera menikmati listrik.

“Ini bukan sekadar angka, tapi kehidupan yang berubah. Anak-anak bisa belajar malam hari, usaha kecil bisa tumbuh, dan desa jadi lebih sejahtera,” ujarnya.

Di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 11 desa yang menjadi bagian dari Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025.

Dari jumlah tersebut, 7 desa berada di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk Desa Bandar Jaya, Desa Epil Barat, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Muara Merang, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban.

Kepala Desa Bandar Jaya, Rosidin, menyampaikan rasa syukur atas realisasi program ini. Menurutnya, penantian panjang warga selama hampir satu dekade akhirnya berbuah hasil dengan segera hadirnya listrik di Dusun 4 Sungai Putih.

“Hampir sekitar 10 tahun warga menunggu. Alhamdulillah, dalam waktu dekat ini jaringan listrik dan sarana penerangan bakal terealisasi. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo dan Bapak Menteri ESDM atas kerja kerasnya menghadirkan program ini. Listrik ini sangat membantu perekonomian warga dan mendukung anak-anak kami belajar dengan lebih baik,” ucapnya haru.

Hal senada disampaikan Rohiya, warga Dusun 4 Sungai Putih, yang selama ini harus bergantung pada genset dengan biaya hingga Rp25 ribu per malam.

“Biasanya kami nyalakan genset dari jam enam sampai jam sembilan malam, biaya Rp25 ribu semalam. Kalau sedang tak punya uang, ya gelap-gelapan. Semoga semuanya diberi keselamatan dan kelancaran dalam memasang listrik sampai ke desa kami,” ujarnya.

Program Listrik Desa menjadi bagian penting dari agenda pemerataan energi nasional yang juga sejalan dengan target pemerintah mencapai rasio elektrifikasi 100 persen dalam beberapa tahun ke depan.