Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan sebagai salah satu produsen utama berbagai mineral kritis, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global.

"Kita harus memastikan bahwa pengembangan industri hilir berjalan seiring dengan keberlanjutan sumber daya mineral," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Cecep mengatakan bahwa Indonesia merupakan produsen utama berbagai mineral kritis, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, besi dan lain sebagainya.

Ia mengatakan bahwa saat ini hampir seluruh teknologi energi besi saat ini membutuhkan mineral kritis, mulai dari panel surya, turbin angin, jaringan listrik, penyimpanan energi, kendaraan listrik, hingga pengembangan hidrogen.

Begitu juga dengan tembaga yang menjadi tulang punggung elektrifikasi. Nikel, kobalt, dan lithium menjadi komponen penting dalam industri baterai yang saat ini sedang terus digalakkan.

Untuk itu, kata Cecep, Indonesia sebagai salah satu produsen mineral kritis memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global dari konvensional menjadi energi baru terbarukan.

"Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama berbagai mineral menjadikan Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global," ujarnya.

Cecep mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi perubahan, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan mampu bertahan 31 tahun dengan asumsi produksi per tahun 190 juta ton.

Selain itu ada juga cadangan timah setara 22 tahun dengan produksi per tahun 65 ribu ton dan menjadikan Indonesia sebagai pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia.

Dengan beragam cadangan mineral kritis tersebut, lanjut Cecep, perlu dibarengi dengan hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan tidak boleh berhenti hanya pada tahap awal pengolahan.

Kementerian ESDM, lanjut Cecep, dalam melakukan hilirisasi harus terus berkembang dari bijih menjadi "Mixed Hydroxide Precipitate" (MHP), menjadi nikel matte, kemudian menjadi prekursor dan katoda hingga menghasilkan produk akhir seperti kendaraan listrik dan energy storage system.

"Sebab semakin panjang rantai nilai yang dibangun di dalam negeri, semakin besar nilai tambah ekonomi yang dapat dinikmati oleh Indonesia dan masyarakat Indonesia secara nasional," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, mineral kritis akan menjadi penentu daya saing ekonomi global, sehingga Indonesia perlu mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara optimal, berkelanjutan, serta bernilai tambah.

"Mineral kritis akan menjadi salah satu penentu utama daya saing ekonomi global di masa depan," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini sedang berada pada periode perubahan yang sangat dinamis, di mana ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok global, perubahan iklim, serta percepatan transisi energi telah mengubah landscape energi dan mineral dunia secara fundamental.

Ia mengatakan bahwa dalam situasi seperti saat ini, ketahanan energi tidak lagi hanya mengenai ketersediaan energi, tetapi juga kemampuan suatu negara mengendalikan sumber daya strategis yang menjadi fondasi teknologi masa depan.

Indonesia, kata Cecep, memiliki modal yang kuat untuk menghadapi perubahan tersebut, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan mampu bertahan 31 tahun dengan asumsi produksi per tahun 190 juta ton.

Selain itu ada juga cadangan timah yang setara 22 tahun dengan produksi per tahun 65 ribu ton dan menjadikan Indonesia sebagai pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia.

"Selanjutnya cadangan bauksit terbesar keempat dunia, serta tembaga, emas, perak, dan besi yang cukup," ujar Cecep saat memberikan sambutan pada acara Dialog Mineral Kritis yang diselenggarakan oleh Indef.

Menurut dia, Indonesia juga memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia dan masih berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Cecep mengatakan, isu kedaulatan energi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara optimal, berkelanjutan, dan bernilai tambah.

"Tren global menunjukkan adanya perubahan struktur kebutuhan energi, permintaan terhadap mineral kritis seperti litium, kobalt, grafit, tembaga, dan rare earth elements terus meningkat hingga tahun 2040 untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, dan jaringan listrik modern," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi instrumen penting pemerintah dalam pengendalian mineral kritis bagi pemilik izin usaha pertambangan (IUP).

"RKAB ini memiliki peran yang sangat strategis. Bukan hanya sekedar instrumen administratif, melainkan instrumen pengendalian produksi," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penerapan RKAB pada mineral dan batu bara (minerba) dilakukan untuk memastikan pemerintah dapat mengontrol produksi khususnya nikel dan batu bara.

Ia menjelaskan bahwa melalui mekanisme RKAB, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara cadangan yang tersedia, produksi yang dilakukan, kapasitas pengolahan domestik, dan kebutuhan industri masa depan.

"Sehingga industri dapat berjalan secara sehat dan juga berkelanjutan," ujarnya.

Cecep mengatakan pada 2026, implementasi kebijakan minerba oleh pemerintah diarahkan untuk mendukung dua tujuan besar yaitu swasembada energi, dan keberlanjutan.

Menurut dia, terdapat sejumlah instrumen utama di antaranya yaitu kebijakan domestic market obligation batu bara sebesar 25 persen untuk menjamin pasokan energi domestik, khususnya bagi kelistrikan nasional.

Kebijakan ini kata dia, menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas harga listrik nasional. Kemudian penerapan RKAB per satu tahun dan penyesuaian produksi.

"Semula, kita memiliki kebijakan tiga tahun, tapi dianggap bahwa untuk tiga tahun relatif pemerintah tidak bisa mengontrol. Sehingga diberlakukan satu tahun, hal ini untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya, kebutuhan industri, dan juga keberlanjutan cadangan mineral serta batu bara nasional," katanya saat memberikan sambutan pada acara Dialog Mineral Kritis yang diselenggarakan oleh Indef.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi. Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) mengantongi dukungan dari sejumlah investor global papan atas menjelang rencana pencatatan saham atau IPO di Bursa Efek Hong Kong (HKEX).

Sejumlah nama besar seperti Glencore, Trafigura, Mercuria hingga investor keuangan internasional telah menyatakan komitmen sebagai cornerstone investor dalam penawaran saham tersebut.

Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke P. Abidin mengatakan masuknya sejumlah investor global tersebut mencerminkan kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas aset dan prospek pertumbuhan perusahaan.

“Komitmen investor global dalam transaksi ini mencerminkan kepercayaan terhadap kualitas Tambang Emas Pani, kemampuan eksekusi Perseroan, serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang kami miliki,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Investor utama dalam transaksi ini terdiri atas pelaku industri strategis dan investor keuangan global.

Dari kalangan industri, terdapat Wanguo Gold Group Limited, CNGR (Hong Kong Material Science & Technology) Co. Limited, Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd., Trafigura Pte. Ltd., Glencore International AG, serta Intera Mining Investment Limited yang sepenuhnya dimiliki oleh JCHX Mining Management Co. Ltd.

Sementara itu, investor keuangan yang berpartisipasi antara lain Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited, GF (Guangfa) Fund Management Co., Ltd., Eurus Holdings SPC yang berafiliasi dengan ORIX, Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund, dan Wind Sabre Fund SPC.

EMAS akan memulai proses bookbuilding kepada investor institusi internasional mulai 17 Juni hingga 23 Juni 2026.

Menjelang dimulainya masa pemasaran tersebut, para cornerstone investor telah berkomitmen menyerap 49,9% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran dasar, atau mendekati batas maksimum yang diperkenankan oleh ketentuan pencatatan di HKEX.

Secara keseluruhan, penawaran global itu merepresentasikan sekitar 7% dari modal ditempatkan Perseroan setelah pelaksanaan opsi greenshoe. Seluruh saham yang ditawarkan merupakan saham sekunder milik pemegang saham minoritas.

Di sisi lain, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) selaku pemegang saham pengendali tidak akan melepas kepemilikannya dan tetap mempertahankan seluruh porsi saham strategis di Merdeka Gold Resources.

Dukungan investor global tersebut tidak terlepas dari prospek Tambang Emas Pani di Gorontalo yang saat ini menjadi salah satu proyek emas terbesar yang sedang dikembangkan di Asia.

Tambang tersebut telah mencapai tonggak penting sejak EMAS melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2025, termasuk keberhasilan first gold pour pada Februari 2026 dan penjualan emas perdana pada Maret 2026.

Hingga akhir 2025, Tambang Emas Pani memiliki sumber daya mineral sebesar 7 juta ounces emas dan cadangan bijih 5,2 juta ounces emas. Perseroan juga melaporkan tambahan sekitar 445.000 ounces emas dari hasil pengeboran terbaru di Prospek Kolokoa yang berlokasi sekitar 1 kilometer dari pit utama Pani.

Dengan tambahan tersebut, total estimasi sumber daya mineral Tambang Emas Pani meningkat menjadi sekitar 7,4 juta ounces emas. Perseroan juga tengah melanjutkan program eksplorasi lanjutan, termasuk pengeboran di bawah desain pit utama dan area Lone Pine yang dijadwalkan dimulai pada semester II/2026.

Melalui strategi pengembangan bertahap, kapasitas pengolahan Tambang Emas Pani ditargetkan meningkat menjadi 22 juta ton per tahun pada 2028. Ekspansi tersebut diproyeksikan mampu mendorong produksi emas tahunan puncak hingga sekitar 545.000 ounces.

Selain skala sumber daya yang besar, proyek tersebut juga diperkirakan memiliki struktur biaya yang kompetitif dengan estimasi life-of-mine all-in sustaining cost (AISC) sebelum royalti pemerintah sebesar US$794 per ounces.

Rencana IPO di HKEX didukung oleh UBS dan CITIC Securities sebagai sponsor utama. Adapun Morgan Stanley, HSBC, CICC, dan Macquarie bertindak sebagai Joint Overall Coordinators, Joint Global Coordinators, dan Joint Bookrunners.

Sejumlah bank internasional lain seperti DBS, Mizuho, OCBC, UOB Kay Hian, Société Générale, Natixis, dan Crédit Agricole turut berpartisipasi sebagai Joint Bookrunners dan Lead Managers.

PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi.

Isu tersebut ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per loter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan.

"Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," kata Roberth dalam keterangan resmi.

Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

"Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah. Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan," ujarnya.

Roberth memastikan distribusi dan penyaluran Pertalite masih berjalan normal. Menurutnya, program Subsidi Tepat yang dijalankan Pertamina bertujuan mendukung penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak berkaitan dengan narasi pembatasan berdasarkan jenis kendaraan yang beredar di media sosial.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua.

"Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas," kata Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6).

Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan.

"Tapi jangan juga ada praktik-praktik helikopter yang bolak-balik tangkinya diisi bolak-balik SPBU. Tambah lagi jangan ada panic buying, jangan ada penimbunan. Itu yang mengakibatkan kelangkaan di mana-mana," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) menetapkan estimasi sumber daya mineral perdana (maiden Mineral Resource Estimate/MRE) di Prospek Kolokoa, Gorontalo, yang mengandung sekitar 445.000 ons emas. Temuan tersebut meningkatkan inventaris sumber daya mineral Tambang Emas Pani menjadi sekitar 7,4 juta ons emas.

Berdasarkan estimasi per 1 Juni 2026, Prospek Kolokoa yang berlokasi sekitar 500 meter dari area Tambang Emas Pani, Kabupaten Pohuwato, memiliki sumber daya mineral sebesar 42 juta ton dengan kadar emas rata-rata 0,33 gram per ton (g/t), setara dengan 445.000 ons emas.

Penambahan sumber daya tersebut meningkatkan total inventaris sumber daya mineral emas Tambang Emas Pani dari sekitar 7 juta ons menjadi 7,4 juta ons, atau bertambah sekitar 6%.

Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke Poerbaya Abidin, mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan perseroan dalam mengonversi hasil eksplorasi menjadi sumber daya mineral dalam waktu relatif singkat.

“Dalam waktu enam bulan, kami berhasil menetapkan sumber daya mineral perdana yang mengandung 445.000 ons emas. Hasil ini mendukung strategi pertumbuhan produksi jangka panjang Perseroan, termasuk rencana peningkatan produksi puncak hingga 500.000 ons per tahun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Menurut manajemen, kedekatan lokasi Kolokoa dengan Tambang Emas Pani membuka peluang pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia sehingga menciptakan sinergi operasional. Deposit tersebut juga dinilai dapat memberikan fleksibilitas dalam perencanaan tambang dan optimalisasi kadar bijih guna meningkatkan keekonomian proyek.

Penetapan sumber daya mineral Kolokoa dilakukan melalui program eksplorasi yang berlangsung sekitar enam bulan, yakni November 2025 hingga April 2026. Program tersebut mencakup pengeboran inti (diamond drilling) sebanyak 54 lubang dengan total panjang 11.701,6 meter.

Pengeboran dilakukan untuk memetakan bentuk, kontinuitas, serta distribusi kadar mineralisasi emas sekaligus meningkatkan tingkat keyakinan geologi yang diperlukan dalam penyusunan estimasi sumber daya mineral perdana.

Dari sisi metalurgi, pengujian awal menggunakan metode bottle-roll menunjukkan tingkat perolehan emas (gold recovery) yang tinggi. Material oksida mencatat tingkat perolehan 87% hingga 94%, sedangkan material transisi berada pada kisaran 81% hingga 92%.

Perseroan menilai hasil tersebut mendukung kesesuaian karakteristik Kolokoa dengan rencana pengolahan di Tambang Emas Pani.

Selain itu, sumber daya mineral Kolokoa masih dinilai terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut. Mineralisasi emas masih terbuka ke arah utara, selatan, maupun pada kedalaman yang lebih besar.

EMAS akan memanfaatkan model geologi dan sumber daya mineral Kolokoa untuk mengarahkan program pengeboran lanjutan, studi metalurgi, serta kajian perencanaan tambang. Perseroan juga berkomitmen melanjutkan kegiatan eksplorasi guna memperkuat basis sumber daya mineral di kawasan Tambang Emas Pani.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) memulai program pengeboran dalam atau diamond deep drilling sedalam 3.600 meter di Tambang Emas Pani, Gorontalo. Langkah ini disebut berpotensi mendongkrak sumber daya mineral Pani yang kini tercatat sebesar 7,0 juta ounces emas.

Tambang Emas Pani yang berlokasi di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Sulawesi memiliki estimasi sumber daya mineral sebesar 291,5 juta ton dengan kadar emas 0,75 g/t atau setara dengan sekitar 7,0 juta ounces emas.

Estimasi awal itu berasal dari area eksplorasi seluas 135 hektar yang merupakan bagian kecil dari total wilayah konsesi EMAS seluas 14.670 hektar.

Eksplorasi yang dilakukan perseroan sebelumnya menunjukkan adanya indikasi kuat mineralisasi di luar batas program pengeboran terdahulu. Program diamond drilling sedalam 3.600 meter ini sengaja dirancang untuk mengevaluasi potensi perluasan basis sumber daya yang sudah ada tersebut.

EMAS nantinya akan menguji potensi kelanjutan kandungan emas pada area yang lebih dalam. Tahap awal program mencakup enam lubang bor, dengan satu unit rig yang telah beroperasi dan satu unit rig tambahan dijadwalkan bekerja bulan depan. Apabila hasil awal menunjukkan indikasi positif, perseroan bersiap melanjutkan pengeboran dengan skala yang lebih besar.

Presiden Direktur Merdeka Gold Resources, Boyke Abidin, mengatakan dimulainya operasional ini menempatkan anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) tersebut pada posisi untuk memetakan potensi cadangan baru.

"Seiring dimulainya produksi di Pani, perseroan kini berada dalam posisi yang lebih strategis untuk melanjutkan pengujian potensi mineralisasi pada area yang lebih dalam melalui enam titik bor yang telah dirancang dengan matang,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (29/5/2026).

Di area Kolokoa, EMAS telah menyelesaikan program pengeboran awal dengan total 54 lubang bor sedalam 11.701,6 meter. Dengan memakan waktu enam bulan dan biaya sekitar US$2,4 juta, perseroan menetapkan target eksplorasi di Kolokoa pada kisaran 20-40 juta ton dengan kadar emas 0,3 g/t hingga 0,5 g/t.

Saat ini, perseroan tengah memfinalisasi estimasi perdana sumber daya mineral Kolokoa yang ditargetkan rilis pada kuartal II/2026. Proyeksi tambahan sumber daya tersebut melengkapi program eksplorasi EMAS yang lebih luas, termasuk persiapan pengeboran di wilayah Lone Pine pada semester II/2026.

Secara simultan, perseroan juga berencana menggelar survei geofisika melalui Mobile Magnetotelluric dan magnetik udara berbasis helikopter pada Juni atau Juli 2026. Seluruh data hasil pengeboran tersebut nantinya ditinjau dan dilaporkan sesuai standar JORC Code 2012 dan KCMI 2017.

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), memulai program diamond deep drilling sedalam 3.600 meter di Tambang Emas Pani, Gorontalo.

Program ini berpotensi meningkatkan sumber daya mineral yang saat ini mencapai sekitar 7 juta ounces emas.

Tambang yang berlokasi di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Sulawesi tersebut saat ini memiliki estimasi sumber daya mineral sebesar 291,5 juta ton dengan kadar emas 0,75 g/t, setara dengan sekitar 7 juta ounces emas.

DOK. MDKA Tambang Emas Pani di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo menjadi proyek utama PT Merdeka Gold Resources Tbk yang mulai memproduksi emas pada Februari 2026.

Area tersebut menjadi basis pengembangan tambang jangka panjang perseroan.

Estimasi sumber daya tersebut berasal dari area eksplorasi seluas 135 hektar yang merupakan bagian dari wilayah konsesi EMAS seluas 14.670 hektar.

Presiden Direktur Merdeka Gold Resources, Boyke Abidin, mengatakan hasil eksplorasi sebelumnya menunjukkan indikasi adanya mineralisasi yang berlanjut di luar batas program pengeboran terdahulu.

Maka dari itu, program deep drilling ini dirancang untuk menguji potensi perluasan mineralisasi pada area yang lebih dalam.

"Seiring dimulainya produksi di Pani, perseroan kini berada dalam posisi yang lebih strategis untuk melanjutkan pengujian potensi mineralisasi pada area yang lebih dalam melalui enam titik bor yang telah dirancang dengan matang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).

Tahap awal program mencakup enam lubang bor dengan satu unit rig yang telah beroperasi, sementara rig kedua dijadwalkan mulai beroperasi bulan depan.

Jika hasil awal menunjukkan potensi positif, perusahaan berencana memperluas skala pengeboran.

"Program ini juga memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan lebih lanjut apabila hasil pengeboran menunjukkan potensi yang positif,” kata Boyke.

Selain di Pani, EMAS juga telah menyelesaikan program pengeboran awal di Kolokoa dengan 54 lubang bor total kedalaman 11.701,6 meter.

Dalam enam bulan terakhir dengan biaya sekitar 2,4 juta dollar AS, perusahaan menargetkan estimasi eksplorasi di Kolokoa mencapai 20 juta hingga 40 juta ton dengan kadar emas 0,3 g/t hingga 0,5 g/t.

Saat ini, perusahaan tengah menyiapkan estimasi perdana sumber daya mineral yang ditargetkan diumumkan pada kuartal II 2026.

Selain itu, EMAS juga menyiapkan ekspansi eksplorasi lain, termasuk pengeboran di wilayah Lone Pine pada semester II 2026, serta survei geofisika menggunakan Mobile Magnetotelluric dan magnetik udara berbasis helikopter yang direncanakan pada Juni atau Juli 2026.

Perseroan menegaskan seluruh hasil eksplorasi akan disampaikan secara bertahap setelah data material tersedia dan diverifikasi sesuai standar pelaporan internasional, termasuk JORC Code 2012 dan KCMI 2017.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) tengah berupaya mengerek sumber daya mineral Pani yang saat ini mencapai 7,0 juta ounces emas.

Anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) itu memulai program diamond deep drilling sedalam 3.600 meter di Tambang Emas Pani yang berlokasi di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Sulawesi.

“Seiring dimulainya produksi di Pani, perseroan kini berada dalam posisi yang lebih strategis untuk melanjutkan pengujian potensi mineralisasi pada area yang lebih dalam melalui enam titik bor yang telah dirancang dengan matang,” ujar Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke Abidin dalam siaran pers, Jumat (29/5/2026).

Adapun, Boyke mengatakan program ini juga memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan lebih lanjut apabila hasil pengeboran menunjukkan potensi yang positif.

Sebagaimana diketahui, Tambang Emas Pani saat ini memiliki estimasi sumber daya mineral sebesar 291,5 juta ton dengan kadar emas 0,75 g/t, setara dengan sekitar 7,0 juta ounces emas, yang menjadi dasar pengembangan tambang berskala jangka panjang. Estimasi sumber daya mineral ini berasal dari area eksplorasi seluas 135 hektar, yang merupakan bagian dari wilayah konsesi perseroan seluas 14.670 hektar.

Dalam eksplorasi sebelumnya, menunjukkan indikasi adanya mineralisasi di luar batas program pengeboran sebelumnya. Program diamond drilling sedalam 3.600 meter ini dirancang untuk mengevaluasi potensi memperluas basis sumber daya yang telah ada.

Melalui program pengeboran terbaru ini, EMAS akan menguji potensi kelanjutan mineralisasi emas pada area yang lebih dalam. Tahap awal program mencakup enam lubang bor, dengan satu unit rig yang telah beroperasi dan rig kedua dijadwalkan mulai beroperasi bulan depan.

Apabila hasil awal menunjukkan potensi positif, Merdeka Gold Resources berencana melanjutkan program pengeboran dengan skala yang lebih besar. EMAS telah menyelesaikan program pengeboran awal yang sebelumnya telah diumumkan, dengan 54 lubang bor sedalam total 11.701,6 meter.

“Dalam waktu enam bulan, dan dengan biaya sekitar US$2,4 juta, Perseroan telah menetapkan target eksplorasi di Kolokoa pada kisaran 20 juta hingga 40 juta ton dengan kadar emas 0,3 g/t hingga 0,5 g/t, yang menunjukkan potensi tambahan sumber daya.”

Lebih lanjut, EMAS juga tengah menyiapkan estimasi perdana sumber daya mineral yang ditargetkan diumumkan pada kuartal II/2026. Selain itu, program eksplorasi yang lebih luas juga akan mencakup dimulainya kegiatan pengeboran di Lone Pine pada semester II/2026 serta survei geofisika melalui mobile magnetotelluric dan magnetik udara berbasis helikopter yang direncanakan berlangsung pada Juni atau Juli 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hingga kalangan dunia usaha Indonesia memberikan respons beragam mengenai surat yang dilayangkan Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait gangguan iklim berusaha di Tanah Air.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu.

Namun, Bahlil menyebut bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China di Indonesia terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral yang dijalankan pemerintah, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," kata Bahlil di Kejaksaan Agung, dikutip pada Kamis (13/5/2026).

Dia lantas menyebut bahwa komunikasi serupa telah berjalan terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keluhan pengusaha Negeri Tirai Bambu merupakan bagian dari hubungan perekonomian kedua negara yang bersifat dua arah.

Menurutnya, pemerintah Indonesia sebelumnya juga sempat menyampaikan sejumlah keluhan kepada pengusaha China mengenai kepatuhan bisnis sesuai aturan di Tanah Air.

“Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” kata Purbaya di kantornya, Rabu (13/5/2026).

Terkait kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), dia menyebut hal ini semestinya tidak menjadi persoalan berarti karena terdapat sejumlah pengecualian bagi perusahaan dengan kriteria tertentu.

Demikian pula dengan pajak dan royalti sumber daya alam. Purbaya menyebut belum ada kebijakan final, tetapi menegaskan tetap akan mengutamakan kepentingan Indonesia.

Dari kalangan dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga telah memberikan respons. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan pelaku usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, serta ruang perencanaan bisnis yang jelas.

Oleh karena itu, masukan terkait kebijakan DHE SDA maupun harga patokan mineral nikel perlu dipandang sebagai bahan dialog konstruktif antara pemerintah dan investor.

“Kadin melihat masukan dari kamar dagang China tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika investasi dan hubungan dagang internasional,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Sebelumnya, Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha bagi para investor asal Negeri Panda.

Secara umum, para pengusaha ini menyampaikan tengah menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Secara khusus, sejumlah kebijakan juga menuai sorotan, antara lain pungutan pajak atau royalti sumber daya mineral, retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam, pengurangan kuota produksi bijih nikel, hingga penegakan hukum sektor kehutanan yang dinilai berlebihan. Terdapat pula keluhan mengenai penangguhan proyek besar hingga pengetatan pengawasan visa kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat protes kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha bagi investor. Di antara isi surat tersebut, Kamar Dagang China mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu. Meski begitu, dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," katanya

Bahlil juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Sebagaimana diketahui, Kamar Dagang China telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Dalam surat tersebut, para pengusaha menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha mengaku umum menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Setidaknya ada enam poin utama yang disampaikan pebisnis asal China kepada Presiden Prabowo. Pertama, terkait dengan pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi DHE SDA selama satu tahun sebesar 50% di Himbara yang ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.

Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menyiapkan pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti LPG subsidi 3 kg.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG saat ini sudah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini, pemerintah mulai mengarahkannya untuk kebutuhan rumah tangga.

CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam, terutama yang mengandung metana (C1), yang dimampatkan hingga bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan digunakan.

Selain itu, ongkosnya disebut lebih murah sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan LPG.

Lantas, apakah mungkin CNG tabung 3 kg menjadi alternatif dari LPG 3 kg atau sering dikenal juga dengan sebutan gas melon?

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai rencana CNG sebagai alternatif LPG 3 kg merupakan rencana yang feasible atau dapat dikerjakan.

[Gambas:Youtube]

"Strategi ini feasible secara terbatas, terutama di wilayah dekat sumber gas, jaringan gas, fasilitas kompresi, dan pusat konsumsi besar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).

Ia menjelaskan penggunaan CNG membutuhkan standar teknis tinggi karena tekanan gas bisa mencapai 200-250 bar. Oleh karena itu, aspek keselamatan harus diuji, mulai dari tabung, regulator, kompor, hingga sistem distribusi.

Menurut dia, implementasi CNG sebaiknya dilakukan bertahap dan tidak dijadikan solusi cepat untuk seluruh Indonesia.

Ia menilai fokus awal bisa diarahkan ke sektor yang lebih siap seperti dapur besar, hotel, restoran, usaha kuliner, kawasan perkotaan dekat jaringan gas, dan rumah tangga yang infrastrukturnya siap.

Syafruddin memandang penggunaan CNG tabung 3 kg ini bisa menekan impor LPG Indonesia yang mencapai sekitar 80,58 persen dari kebutuhan nasional.

Ia sendiri menekankan keberhasilan program CNG memang sebaiknya jangan diukur dari jumlah tabung yang disalurkan, melainkan dari seberapa besar impor LPG yang bisa ditekan.

"Target realistisnya bukan mengganti 80 persen impor dalam waktu singkat, melainkan mengurangi pertumbuhan konsumsi LPG impor dari tahun ke tahun," ujar Syafruddin.

Jika CNG hanya mengganti sebagian kecil konsumsi rumah tangga di wilayah pilot, dampaknya disebut terhadap impor masih terbatas.

Namun, jika pemerintah mampu membangun ekosistem kompresi, distribusi, standar tabung, dan subsidi tertutup secara luas, CNG dinilai dapat menekan impor secara bertahap.

Ia mengatakan kehadiran CNG tabung 3 kg realistisnya hanya bisa menekan impor LPG secara bertahap, bukan langsung besar.

Perkiraannya, pada tahap awal kontribusi CNG terhadap pengurangan impor LPG masih terbatas, sekitar 2 hingga 5 persen.

Pengurangan masih terbatas karena CNG masih membutuhkan tabung bertekanan tinggi, kompor dan regulator khusus, fasilitas kompresi, distribusi baru, standar keselamatan ketat, serta penerimaan masyarakat.

Jika uji coba berhasil dan pemerintah memprioritaskan dapur besar, restoran, hotel, kantin, program MBG, dan UMKM kuliner di wilayah dekat infrastruktur gas, pengurangan impor LPG bisa naik ke kisaran lima sampai 10 persen dalam tiga hingga lima tahun.

Sementara itu, target penurunan impor LPG 10 sampai 20 persen dinilai realistis dalam jangka panjang dengan syarat CNG diperluas ke rumah tangga yang siap, jaringan gas kota diperbesar, subsidi LPG 3 kg diperketat, dan opsi lain seperti kompor induksi, biogas, serta DME ikut berjalan.

"CNG sebaiknya tidak dijual sebagai solusi instan penghapus impor LPG, melainkan sebagai instrumen untuk menahan laju kenaikan impor lebih dulu, lalu menurunkannya secara bertahap dengan desain teknis, fiskal, dan sosial yang kredibel," ujar Syafruddin.

Selain CNG, ia menyebut tidak ada satu solusi tunggal untuk menggantikan LPG.

Menurut Syafruddin, pemerintah perlu menggunakan pendekatan portofolio energi seperti jaringan gas kota untuk wilayah urban, LPG berbasis batubara (Dimethyl Ether/ DME) untuk sektor tertentu, kompor induksi untuk rumah tangga menengah, serta biogas di wilayah pedesaan.

Untuk DME, Syafruddin memandang ini sebagai alternatif menarik karena dapat dicampur atau menggantikan LPG dan pemerintah juga memasukkannya dalam agenda hilirisasi, dengan pra-studi kelayakan yang telah dibahas dalam proyek strategis.

"Akan tetapi, DME membutuhkan investasi gasifikasi batu bara besar, kepastian harga, pasokan batu bara, teknologi, pembiayaan, serta pengelolaan emisi," ujar Syafruddin.

Sementara itu, jaringan gas rumah tangga lebih dapat diterapkan di kota padat yang sudah memiliki pipa gas.

Kompor induksi disebut dapat diterapkan di wilayah dengan pasokan listrik andal dan rumah tangga yang mampu membeli perangkat. Selain itu, biogas disebut sesuai untuk desa peternakan atau pertanian.

"Oleh karena itu, strategi paling masuk akal adalah portofolio, yaitu CNG untuk wilayah gas, jargas untuk perkotaan berpipa, DME untuk substitusi industri energi berbasis batu bara yang layak secara ekonomi, induksi untuk kelas menengah perkotaan, dan LPG tetap dipertahankan bagi wilayah yang belum siap," ujar Syafruddin.

Ia menekankan transisi dari LPG ke CNG harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Pemerintah disebut tidak boleh menarik LPG 3 kg sebelum CNG tersedia, aman, murah, dan mudah diakses.

[Gambas:Photo CNN]

"Pemerintah juga harus menjaga stok LPG selama masa transisi agar masyarakat tidak panik," ujar Syafruddin.

Harga CNG pun perlu diumumkan secara transparan berdasarkan biaya memasak per hari, bukan hanya harga per tabung.

Setiap tabung CNG harus memiliki nomor seri, uji tekanan, masa berlaku, regulator khusus, dan inspeksi berkala.

Dalam mengkomunikasikan penggunaannya, pemerintah juga disebut harus sejujur dan setransparan mungkin. Pemerintah perlu menyebut CNG adalah alternatif bertahap, bukan penghapusan mendadak LPG 3 kg.

"Jika pemerintah menjaga pasokan lama sambil membangun sistem baru, transisi dapat berlangsung tertib dan tidak menciptakan kelangkaan buatan," ujar Syafruddin.

Di sisi lain, Analis Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengaku masih meragukan implementasi CNG secara masif, terutama dari sisi keselamatan.

"Sebelum ada uji tuntas yang jelas, saya masih ragu apakah CNG akan bisa dilakukan secara masif," kata Putra.

Ia menekankan CNG memang sudah umum digunakan pada kendaraan, tetapi tekanan tinggi membuat penanganannya jauh lebih kompleks.

Putra mencontohkan India yang telah lama menggunakan CNG untuk kendaraan. Meski begitu, penggunaannya tidak lazim untuk kebutuhan rumah tangga.

"Kalau tidak salah sekitar 20 persen kendaraan di india pakai CNG, tapi enggak di dapur juga," ujar Putra.

Ia menilai penggunaan CNG dalam tabung kecil seperti 3 kg masih tidak lazim, sehingga perlu pengujian ketat, termasuk aspek kekuatan tabung, keamanan distribusi, hingga kesiapan masyarakat.

Putra menyarankan pemerintah melakukan uji coba terbatas terlebih dahulu sebelum memperluas implementasi.

Menurut dia, transparansi terkait lokasi dan waktu uji coba juga penting agar publik memahami arah kebijakan.

"Tabung itu perlu memiliki kemampuan menahan tekanan, berat, dan harga dari tabung, juga kesesuaian untuk transportasi di khalayak ramai," ujar Putra.

Menurut dia, ada opsi lain seperti jaringan gas rumah tangga dan kompor listrik yang perlu didorong. Pengembangan DME juga termasuk di dalamnya, tetapi ia mengingatkan perlunya pengkajian secara terbuka dari sisi biaya dan manfaat.

Lima PR Pemerintah Agar RI Bisa Kurangi Impor Energi

Syafruddin pun mengungkap lima hal yang perlu dilakukan pemerintah agar bisa mengurangi impor komoditas energi Indonesia.

[Gambas:Photo CNN]

"Indonesia perlu mengubah kebijakan energi rumah tangga dari subsidi komoditas menjadi strategi ketahanan energi nasional," katanya.

Pertama, pemerintah harus mempercepat substitusi LPG impor dengan gas domestik melalui CNG dan jaringan gas di wilayah yang layak.

Kedua, pemerintah perlu memperbaiki subsidi LPG 3 kg agar hanya dinikmati rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan kecil, dan kelompok rentan.

Ketiga, pemerintah perlu membangun cadangan LPG, gas, dan bahan bakar strategis agar gejolak Selat Hormuz atau konflik geopolitik tidak langsung menekan dapur rumah tangga.

Keempat, Indonesia harus memperluas energi alternatif berbasis wilayah seperti CNG, jargas, DME, biogas, dan kompor induksi.

Kelima, pemerintah perlu menjaga nilai tukar dan APBN karena impor energi dibayar dalam dolar. Saat rupiah melemah dan harga energi global naik, beban subsidi langsung membengkak.

"Dengan strategi ini, ketahanan energi tidak lagi bergantung pada satu komoditas, satu sumber impor, atau satu instrumen subsidi," pungkas Syafruddin.