JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melaksanakan pemadaman lampu serentak di wilayah Ibu Kota pada Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bumi .

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi Sadikin mengatakan, kegiatan bersifat partisipatif. Adapun kegiatan yang merupakan implementasi dari Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu ini akan dilakukan pada pukul 20.30-21.30 WIB.

"Kegiatan pemadaman lampu bertujuan mendorong penghematan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan," ujar Dudi, dikutip Jumat (24/4/2026).

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pemadaman lampu dilakukan secara partisipatif oleh pengelola dan/atau penanggung jawab bangunan, fasilitas, serta penerangan sesuai kewenangan masing-masing.

Adapun kegiatan serupa juga akan berlangsung pada 13 Juni 2026 dalam rangka Hari Lingkungan Hidup dan 26 September 2026 dalam rangka Hari Ozon.

Berikut lokasi pemadaman lampu sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021:

1) Seluruh bangunan/gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (kecuali rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain).

2) Jalan Protokol dan Jalan Arteri pada 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi sebagai berikut :

a) Jakarta Pusat: Jl. Sudirman (Dukuh Atas sampai dengan Gedung Sampoerna Strategic), dan Jalan MH. Thamrin; Seputaran Jalan Medan Merdeka (Kec. Medan Merdeka Utara depan Istana Presiden), Jalan Gerbang Pemuda – Jalan Asia Afrika, Halaman Kantor Balaikota, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

b) Jakarta Utara: Jl. Yos Sudarso, Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Utara, dan Perintis Kemerdekaan.

c) Jakarta Timur: Jl. Dr. Sumarno, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

d) Jakarta Barat: Jl. Daan Mogot dan Jl. Kembangan Raya (depan Kantor Wali Kota Jakarta Barat), dan Komplek Kantor Walikota Jakarta Barat.

e) Jakarta Selatan: Jl. Prapanca Raya, Jl. Gerbang Pemuda – Jl. Asia Afrika, Jl. Sudirman (Gedung Sampurna Strategic – Patung Pemuda), dan Jl. Rasuna Said.

3) Simbol Kota Jakarta, yaitu Gedung Balai Kota; Monumen Nasional dan air mancurnya; Patung Arjuna Wiwaha dan air mancurnya; Bundaran Hotel Indonesia dan air mancurnya; Patung Pemuda dan air mancurnya; Patung Pahlawan; dan Patung Jenderal Sudirman.

4) Beberapa gedung milik swasta, gedung komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan apartemen turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemadaman lampu tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sebagai langkah pencegahan DBD yang banyak menyerang usia produktif karena berdampak pada kesehatan pekerja sekaligus produktivitas perusahaan.

Direktur Pengujian K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, M. Yusuf, menjelaskan bahwa pihaknya mengoptimalkan peran K3 sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit di tempat kerja. Dia menyebut, ekosistem K3 di perusahaan sudah terbentuk melalui Panitia Pembina K3 (P2K3) yang memiliki tugas menjaga kesehatan pekerja dan memastikan sanitasi lingkungan tetap terjaga.

Menurut Yusuf, keberadaan P2K3 menjadi kunci dalam mengantisipasi penyebaran DBD di lingkungan kerja. Selain itu, Kemenaker juga mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama menghilangkan potensi genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

“Kenaker sebagai pembina keselamatan dan kesehatan kerja mendukung aksi melawan DBD, salah satunya melalui ekosistem K3 di perusahaan. P2K3 memiliki tugas untuk menjaga penyakit akibat kerja dan sanitasi lingkungan, ini yang terus kita dorong,” ujarnya saat ditemui di acara SIAP Lawan Dengue, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).

Dia menambahkan, tingginya angka kasus DBD menjadi perhatian serius karena sebagian besar menyerang kelompok usia produktif. Data menunjukkan beban pembiayaan untuk penanganan DBD mencapai sekitar Rp3 triliun pada 2024, dengan sekitar 44 persen kasus berasal dari kelompok usia kerja.

“Data menunjukkan biaya penanganan DBD cukup besar dan 44 persen kasusnya ada di usia produktif. Ini menjadi concern kita bersama, baik pemerintah, pengusaha, maupun komunitas, untuk mencapai target nol kematian akibat DBD pada 2030,” tambahnya.

Selain dari sisi kesehatan, dampak ekonomi akibat DBD juga dirasakan oleh perusahaan, meskipun belum dihitung secara pasti. Namun secara empiris, kerugian yang timbul akibat pekerja yang sakit dinilai lebih besar dibandingkan biaya pengobatan yang dikeluarkan.

“Memang belum ada hitungan pasti, tetapi secara empiris kerugian perusahaan akibat karyawan terkena DBD bisa lebih besar dari biaya pengobatan itu sendiri,” ujarnya.

Untuk memastikan pencegahan berjalan optimal, Kemenaker melakukan pengawasan rutin melalui inspeksi ke perusahaan. Dalam pemeriksaan tersebut, aspek sanitasi lingkungan menjadi perhatian utama, termasuk potensi genangan air dan area lembap yang berisiko menjadi sarang nyamuk.

Yusuf menuturkan, pengujian lingkungan kerja juga dilakukan secara berkala, mencakup faktor fisika, kimia, dan biologi. Dalam konteks DBD, pengujian lebih difokuskan pada faktor biologis untuk mendeteksi potensi penyebaran penyakit.

“Pengawas ketenagakerjaan rutin melakukan inspeksi, termasuk memeriksa sanitasi lingkungan. Jika ditemukan potensi seperti genangan air atau area lembab, perusahaan akan diberikan catatan untuk segera diperbaiki,” tutupnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi pembelian motor listrik sekitar Rp 5 juta per unit. Subsidi ini ditargetkan untuk kloter pertama sebanyak 6 juta unit tahun ini.

Angka itu merupakan usulan darinya, sehingga perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

“Kalau saya mengusulkan untuk yang baru dulu. Itu enam juta penjualan motor. Tetapi tidak semua sekaligus. Kami lihat bertahap, yang baru. Kami coba buat programnya,” kata Purbaya saat media briefing di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Bendahara negara ini menyatakan telah berdiskusi dengan Airlangga. Setelah itu, akan dibahas dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, sebelum akhirnya dilaporkan pada Presiden Prabowo Subianto.

“Subsidi mungkin Rp 5 juta per motor, atau lebih. Kami lihat, ini kan masih awal,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan langkah bertahap untuk melakukan konversi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik, khususnya pada sepeda motor yang jumlahnya mencapai sekitar 120 juta unit di Indonesia.

“Ada 120 juta motor yang memakai bensin. Kami akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” ujar Bahlil, Kamis (5/4), dikutip dari laman Setkab.

Bahlil menjelaskan, program konversi motor sebenarnya telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Setiap tahunnya sekitar 200 ribu sepeda motor telah dikonversi dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

Ke depannya, tambah Bahlil, program ini diharapkan dapat makin dipercepat seiring dengan perkembangan teknologi yang membuat biaya konversi semakin terjangkau.

“Sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Jadi semakin ke sini semakin murah,” kata dia.

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso memastikan bakal mengusut tindak pidana pencucian uang ( TPPU ) di seluruh penanganan kasus narkotika. Menurut Eko, pengembangan pencucian uang tersebut dilakukan untuk memiskinkan seluruh pelaku penyalahgunaan narkoba.

"Ya, intinya penanganan narkoba saat ini ditingkatkan lebih ke TPPU. Tidak hanya mengungkap tindak pidana asalnya saja, jadi lebih dikembangkan untuk memiskinkan para pelaku peredaran narkoba," kata Eko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Eko menyebut, jajarannya terus mengusut pencucian uang seluruh kasus pidana narkoba yang sedang ditangani. "Nanti kurang lebihnya kita rilis setelah komplet sampai berapa TPPU yang berhasil kita sita, ya," ujarnya.

Terbaru, polisi mengusut TPPU kasus bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin. Terkait itu, Polri telah menangkap istri dan dua anak Koh Erwin .

Mereka dibawa ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan seusai ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketiga orang itu yakni; Virda Virginia Pahlevi yang merupakan istri dari Koh Erwin. Kemudian, Hadi Sumarho Iskandar dan Christina Aurelia yang merupakan anak dari Koh Erwin.

Berdasarkan pantauan di Gedung Bareskrim Polri, mereka tiba sekira pukul 17.20. Istri dan anak Koh Erwin tersebut tak berbicara kepada awak media setelah ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Istri dan anak Koh Erwin juga terlihat tangannya diborgol meskipun mereka berusaha menutupi wajah dengan jaket. Mereka langsung menuju Gedung Bareskrim Polri untuk dilanjutkan proses pemeriksaan.

Penyidik yang mendampingi juga terlihat membawa koper dan tas diduga berisikan barang bukti terkait dengan penangkapan tersebut. Eko Hadi Santoso mengungkapkan, pihaknya juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset terkait perkara itu.

"Barang Bukti Tindak Pencucian Uang dari hasil tindak pidana narkotika disita dari ketiga tersangka tersebut, berupa rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta berbagai dokumen terkait," ujar Eko.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap Koh Erwin yang menyetorkan uang hingga narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro .

"Benar bahwa DPO Erwin telah ditangkap oleh Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," ucap Eko.

Koh Erwin mencuat setelah terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia terseret dalam perkara bersamaan dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.

AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar Rp1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koh Erwin. Dalam penyidikan Polda NTB, Koh Erwin disebut sebagai pemasok sabu-sabu kepada AKP Malaungi.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menanggapi santai gugatan yang dilayangkan kubu Hercules Cs terkait sengketa lahan di kawasan Tanah Abang . Diketahui, gugatan baru saja dilayangkan kepada sejumlah institusi negara, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ara menyebut gugatan tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi pemerintah dalam menjalankan kebijakan untuk kepentingan publik. Momen Menteri Ara dan Hercules GRIB Debat Soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

"Ya, itu risiko. Itu risiko ya. Risiko kita berbuat baik juga ada kok. Cuma teman-teman media mengerti aturan, mengerti apa tujuan kita. Cuma risiko kita berbuat baik juga ada," ungkap Menteri Ara usai mengecek progres renovasi rumah dan UMKM di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap status lahan yang disengketakan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pihak PT KAI, lahan tersebut dipastikan merupakan aset negara.

"Dasarnya sudah dijelaskan, sudah dirjen dari ATR/BPN. Dan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) juga saya sudah cek. Kereta api juga saya sudah cek. Itu memang adalah tanah negara. Jadi saya rasa kita sangat yakin itu adalah tanah negara," terang Ara.

Hercules Gandeng Tokoh Politik Laode Ida sebagai Dewan Pembina GRIB Jaya



Menurutnya, kepastian status hukum lahan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam penyediaan perumahan di Jakarta.

Ara menambahkan, kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan aset negara sejalan dengan arahan Presiden agar tanah negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Seperti arahan Presiden Prabowo bagaimana tanah air itu digunakan untuk kepentingan rakyat kita. Jadi menurut saya kebijakan itu harus berguna bagi masyarakat. Begitu banyak di Jakarta ini rakyat, Jakarta yang membutuhkan perumahan. Ini ada aset negara," pungkasnya.

Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, rencana pembangunan 1.000 unit rumah susun (rusun) di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) kawasan Tanah Abang tetap berlanjut meski menghadapi dinamika hukum.

"Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia menegaskan, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan.

Adapun pembangunan rusun tersebut direncanakan berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang diyakini sebagai aset negara berdasarkan hasil pengecekan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan dasar tersebut, pemerintah optimistis proyek dapat berjalan sesuai rencana karena legalitas lahan dinilai telah memenuhi ketentuan dan tidak bermasalah secara administratif.

Program pembangunan itu akan dilakukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Astra International Tbk sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

"Jadi saya rasa kita sangat yakin itu adalah aset negara. Dan tentunya kita gunakan untuk kepentingan negara seperti arahan Presiden Prabowo bagaimana tanah, air itu digunakan untuk kepentingan rakyat kita. Nah, di situ rencananya akan dibangun 1.000 unit rusun CSR dari Astra," ujar Menteri Ara.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi contoh nyata bagaimana aset negara dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan masyarakat luas.

Ia menambahkan pemanfaatan lahan negara harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema pemanfaatan rusun, termasuk penentuan kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas penerima manfaat dari pembangunan tersebut.

Kelompok sasaran tidak hanya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat berpenghasilan menengah yang membutuhkan akses hunian di kawasan strategis perkotaan.

"Apakah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Dan juga di Jakarta ini dan kota besar (lainnya) cukup banyak masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Jadi kita siapkan nanti aturannya," jelasnya.

Dengan kapasitas sekitar 1.000 unit, proyek tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 4 ribu warga dan membantu mengurangi backlog perumahan di Jakarta.

"Kalau 1.000 unit rumah susun, kalau dua kamar (per unit), ya kurang lebih ada 4.000 orang yang bisa tertampung di situ. Apakah itu tidak bagus? Kalau benar dan bagus tolong didukung. Kalau tidak ya kritik saja saya," kata Menteri Ara.

Dia menilai, langkah tersebut sebagai solusi konkret dalam menjawab kebutuhan hunian di ibu kota sekaligus mendorong pemanfaatan aset negara secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Diketahui, lahan di Tanah Abang yang direncanakan untuk pembangunan 1.000 unit rumah susun saat ini tengah menghadapi polemik sengketa hukum.

Lahan tersebut digugat oleh ahli waris bernama Sulaeman Effendi, dengan dukungan Rosaria de Marshall atau Hercules bersama Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak tergugat meliputi PT KAI serta Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah sedang menggodok kembali program subsidi motor listrik.

Tahap awal diarahkan pada sekitar 6 juta unit motor baru.

Skema yang dibahas tidak langsung mengonversi seluruh motor berbahan bakar minyak.

Pendekatan dimulai dari penjualan motor baru dan dilakukan bertahap.

“Terus yang motor listrik, kan ada program, nanti ada pemikiran untuk mengganti semua motor yang ada di sini. Itu berapa? 120 juta motor? Kok banyak kan? Kalau saya sih, saya mengusulkan, kita kasih yang baru dulu, yang pertama itu 6 juta penjual motor kan. Kita akan, tapi nggak semua sekali. Terus kita lihat bertahap. Tapi yang baru akan kita coba buat program, ya,” kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Rencana tersebut masih berupa usulan. Pemerintah mempertimbangkan kesiapan anggaran dan kapasitas industri.

Kajian awal mengarah pada subsidi sekitar Rp 5 juta per unit. Nilai insentif masih bisa berubah mengikuti skema akhir.

“Ya enggak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin 5 juta per motor, 5 juta rupiah, atau lebih,” kata dia.

Jika diterapkan pada 6 juta unit, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 30 triliun.

Pembahasan dilakukan lintas kementerian.

Diskusi melibatkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Saya diskusikan dengan Menteri Perindustrian. Belum ketemu. Beberapa kali. Tapi saya sudah diskusi dengan Pak Airlangga juga. Dia setuju dengan jumlah yang nanti diatur-aturkan,” ujarnya.

Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Program ini membuka kemungkinan penggunaan kembali insentif fiskal untuk kendaraan listrik.

Pendekatan yang disiapkan lebih bertahap. Fokus diarahkan pada perluasan pasar motor listrik baru. Strategi ini berbeda dari dorongan konversi besar-besaran.

Jumlah motor nasional diperkirakan mencapai 120 juta unit.

Pemerintah berupaya menyeimbangkan transisi energi dengan kapasitas fiskal. Kesiapan industri domestik juga menjadi pertimbangan utama.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada rencana penerapan tarif di Selat Malaka.

Pernyataan ini merespons wacana yang sempat ia sampaikan sebelumnya.

Purbaya menyebut kebijakan Indonesia terkait jalur pelayaran internasional selalu mengacu pada hukum internasional.

Acuan utama berasal dari United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

"Jadi itu konteksnya bukan konteks serius," kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

UNCLOS mengatur pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Konvensi tersebut juga mensyaratkan tidak adanya pungutan tarif di selat internasional.

Purbaya menjelaskan wacana itu muncul dari pengalaman saat menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2018 hingga 2020.

Salah satu prinsip utama UNCLOS adalah kebebasan navigasi.

Indonesia wajib mengizinkan kapal melintas di Zona Ekonomi Eksklusif.

Negara juga bertanggung jawab menjaga keamanan jalur tersebut.

“Di freedom of navigation itu kita diwajibkan mengizinkan kapal-kapal yang lewat di ZEE kita, bahkan kita harus menjaga keamanan di sana,” jelas Purbaya.

Ia menegaskan Indonesia tidak akan melanggar kesepakatan internasional tersebut.

Penegasan ini sekaligus meluruskan kabar soal usulan pungutan tarif di Selat Malaka.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya juga menyampaikan hal serupa.

Menurut dia, penerapan tarif di Selat Malaka tidak sesuai dengan UNCLOS.

“Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka),” tegas Sugiono.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN jasa jalan tol dan pajak orang kaya belum akan diterapkan pada 2026. Pemerintah berkomitmen tidak akan memberlakukan pajak baru hingga kondisi ekonomi dinilai cukup baik dan daya beli masyarakat sudah kuat.

“Pajak orang kaya, saya enggak tahu. Barangnya sih saya baru dengar kemarin malah. Terus pajak jalan tol juga sama, itu rencana jangka panjang yang dibuat sebelumnya,” kata Purbaya saat media briefing di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Purbaya menjelaskan, rencana itu telah ada sebelum dirinya menjabat. Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah akan menggalakkan penarikan pajak yang saat ini telah berlaku. Salah satunya dengan menjalankan penegakan hukum jika ada perusahaan-perusahaan yang salah melaporkan dengan sengaja under invoicing ekspor.

“Ini kan saya sudah janji kita akan naikkan pajak atau kenakan pajak baru ketika kondisi memungkinkan kita melakukan kebijakan countercyclical. Percuma kalau saya naikkan pajak orang kaya, pajak tol, pajak itu, lalu orang-orang pada berhenti bisnis. Pajaknya akan turun, ekonomi susah, rugi saya,” kata dia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Rencana pengenaan PPN untuk jalan tol ini telah disebutkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak 2025-2029.

Renstra ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan menerapkan pajak baru.

Wacana pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa jalan tol maupun pajak untuk kelompok kaya raya masih sebatas rencana.

Rencana tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2025-2029.

“Jadi posisi kami enggak berubah. Kami tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonomi dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya,” kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Pemerintah belum ingin menambah beban pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha. Keputusan menunggu kondisi ekonomi dan daya beli membaik.

Fokus kebijakan saat ini diarahkan pada optimalisasi aturan yang sudah berjalan.

Penegakan hukum terhadap wajib pajak menjadi prioritas. Penerimaan negara dinilai masih bisa meningkat jika kebocoran ditekan.

Purbaya menyoroti praktik underinvoicing. Praktik ini berupa pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya.

Dugaan tersebut muncul pada sejumlah perusahaan baja penanaman modal asing asal China.

Sekitar 40 perusahaan menjadi sorotan. Perusahaan tersebut diduga belum menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh.

“Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya. Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya masih jalan seperti biasa, business as usual,” ujarnya.

Langkah mengejar kepatuhan dinilai lebih mendesak dibanding menyiapkan pajak baru.

Strategi ini menitikberatkan optimalisasi basis pajak yang sudah ada. Pemerintah belum memperluas jenis pungutan dalam waktu dekat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap istri dan dua anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin . Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan mereka bakal langsung ditahan di Rutan Bareskrim seusai dilakukan sejumlah proses pemeriksaan.

"Tahan, tahan, ya. Begitu cukup unsur, digelarkan dulu, dilakukan penahanan. Untuk menentukan penahanan harus digelarkan melalui beberapa pihak supaya unsurnya terpenuhi, ya," kata Eko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Diketahui, Virda Virginia Pahlevi yang merupakan istri dari Koh Erwin, Hadi Sumarho Iskandar dan Christina Aurelia yang merupakan anak dari Koh Erwin, sudah dibawa ke Gedung Bareskrim seusai ditangkap di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan pantauan di Gedung Bareskrim Polri, mereka tiba pukul 17.20 WIB. Istri dan anak Koh Erwin tak berbicara kepada awak media setelah ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Istri dan anak Koh Erwin juga terlihat tangannya diborgol. Mereka berusaha menutupi wajah dengan jaket. Mereka langsung menuju Gedung Bareskrim Polri untuk dilanjutkan proses pemeriksaan.

Penyidik yang mendampingi juga terlihat membawa koper dan tas diduga berisikan barang bukti terkait dengan penangkapan tersebut. Eko mengungkapkan, pihaknya juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset terkait perkara itu. "Barang bukti tindak pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika disita dari ketiga tersangka tersebut, berupa rumah, ruko, gudang, kendaraan bermotor, serta berbagai dokumen terkait," ujar Eko.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap Koh Erwin yang menyetorkan uang hingga narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. "Benar bahwa DPO Erwin telah ditangkap oleh Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," ucap Eko.

Koh Erwin mencuat setelah terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia terseret dalam perkara bersamaan dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.

AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar Rp1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koh Erwin. Dalam penyidikan Polda NTB, Koh Erwin disebut sebagai pemasok sabu-sabu kepada AKP Malaungi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pernyataannya mengenai niatan memajaki kapal yang melewati Selat Malaka bukanlah dalam konteks serius.

Purbaya menyebut, ucapannya dalam acara Simposium PT SMI yang digelar di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/4) itu diucapkannya secara santai sebagai perandaian.

"Jadi konteksnya bukan yang serius. Kita belum pernah merencanakannya," kata Purbaya saat media briefing di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Ia mengatakan 0ernah menjadi Deputi Menteri bagian Kementerian Koordinator Kemaritiman, sehingga mengetahui aturan terkait, termasuk perjanjian internasional.

"Jadi saya tahu betul peraturannya. Penandatangan UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), enggak bisa kita mengenakan tarif untuk kapal yang lewat kecuali dalam bentuk-bentuklayanan," kata dia.

Purbaya mengatakan, dalam UNCLOS terdapat prinsipkebebasan navigasiyang menjamin hak dan pesawat terbang dari semua negara untuk berlayar bebas di laut lepas, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan laut teritorial (melalui lintas damai/transit). Ia menyatakan mendukung prinsip tersebut.

“Bahkan dikebebasannavigasiitu kita mewajibkan, kita mengizinkan kapal-kapal yang lewat di situ. Bahkan kita harus menjaga keamanan di sana seperti itu,” katanya.

Di sisi lain, ia menyebut tambahan dana penerimaan yang bisa didapat bukan seperti 'jatah preman' terhadap kapal yang berlayar. Namun, dengan cara memaksimalkan servis-servis yang dimungkinkan.

"Kita kan buka alur laut baru kan yang internasional itu di Selat Sunda sama Selat Lombok, kalau enggak salah. Di situ nantilayanandioptimalkan yang bisa dilakukan oleh diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan uang tambahan. Jadi bukan apa kayak uang reman gitu, lewat bayar lewat bayar, enggak seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, Purbaya berandai-andai untuk memungut pajak dari kapal-kapal yang melalui Selat Malaka. Bendahara negara ini ingin meniru Iran yang menerapkan "biaya tol" di Selat Hormuz.

Purbaya mengutip perkataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur strategi perdagangan dan energi dunia.

"Dan seperti Arah Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategi perdagangan dan energi dunia," kata Purbaya dalam Simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).

Purbaya mencontohkan situasi di Selat Hormuz, di mana Iran 'memajaki' kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut.

"Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge. Enggak tahu betul apa salah, sekarang Iran mau memungut (biaya) untuk kapal yang lewat Selat Hormuz katanya," kata Purbaya.

Jika hal ini dapat direalisasikan, Purbaya mengatakan penerimaan pajak di Selat Malaka itu akan dibagi tiga dengan dua negara terangga yaitu Malaysia dan Singapura, dengan porsi Indonesia paling besar. Namun, itu hanya pengdaian Purbaya.

"Kalau kita bagi tiga: Indonesia, Malaysia, dan Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," kata dia.

Namun, Purbaya mengakui tidak mudah untuk merealisasikan khayalannya itu.

“Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai menyerang dalam hal ini. Tapi tetap terukur. Jadi kita akan menciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita,” kata Purbaya.