IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengungkap pemerintah resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Menurutnya, penurunan harga pupuk ini merupakan sejarah baru dalam perjalanan sektor pertanian Indonesia.

"Harga pupuk turun 20 persen, berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira. Masuk tahun ke-2 Pemerintahan Bapak Prabowo-Gibran, ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah," ujar Amran dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian di Kantor Pusat Kementan di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Mentan menegaskan penurunan HET pupuk ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN. Ini dimungkinkan berkat efisiensi di sektor industri pupuk serta perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor: 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

Adapun penurunan harga meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani:

- Urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram

- NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram

- NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram

- ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram

- Pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram

Lebih jauh, Mentan menegaskan apabila ada distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang terbukti memainkan harga, maka akan dikenakan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha.

“Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang lagi mafia atau korupsi di sektor pertanian,” kata Mentan.

Ia mengungkapkan kebijakan ini sebagai upaya melindungi kepentingan petani dan memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan dengan baik. Menurutnya, sektor pertanian merupakan urat nadi kehidupan bangsa yang harus dijaga dari praktik curang.

“Ini adalah kepentingan hayat hidup orang banyak. Kita harus berjuang bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amran mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menginstruksikan agar mafia dan koruptor di sektor pertanian segera diberantas.

“Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik. Tolong perhatikan nasib mereka,” sambungnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menindak para distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang terbukti memainkan harga. Praktik tersebut, kata dia, sangat merugikan petani.

“Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang lagi mafia atau korupsi di sektor pertanian,” kata Amran dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian, Rabu (22/10/2025).

Dia mengungkapkan bahwa kebijakan ini sebagai upaya melindungi kepentingan petani dan memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan dengan baik. Menurutnya, sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian yang harus dijaga dari praktik curang.

“Ini adalah kepentingan hayat hidup orang banyak. Kita harus berjuang bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menginstruksikan agar mafia dan koruptor di sektor pertanian segera diberantas.

“Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik. Tolong perhatikan nasib mereka,” kata dua.

Sebagai langkah lanjutan, Amran juga membuka kontak pengaduan pupuk bagi masyarakat yang menemukan kecurangan di lapangan. Masyarakat dapat melapor melalui nomor 0823-1110-9690, dan laporan tersebut akan langsung ditindaklanjuti.

“Kalau ada yang coba-coba menaikkan dari harga yang ditetapkan pemerintah, tolong dihubungi kontak pengaduan pupuk. Itu pasti langsung kami tindaklanjuti,” kata Amran.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ketidaksesuaian data calon pembeli rumah dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terhambat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi karena masalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah mengadakan pertemuan dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada Selasa (21/10), Purbaya meralat laporan awal yang menyebutkan ada 110.000 orang terhambat KPR karena tercatat memiliki kredit macet di SLIK OJK.

Setelah diverifikasi ulang, Purbaya mengatakan jumlah calon pembeli yang benar-benar bermasalah SLIK dan berpotensi lolos KPR subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) jauh lebih kecil.

"Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu di-clear-kan. Tapi ternyata setelah diperiksa enggak sebanyak itu, enggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000 dan itu pun enggak di bawah Rp1 juta. Yang di bawah Rp1 juta lebih sedikit lagi," jelas Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Menkeu bahkan menyimpulkan bahwa dari klaim 110.000 orang tersebut, hanya sedikit sekali yang benar-benar memenuhi syarat.

"Terus saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya peng-clear-an namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)," lanjut Purbaya.

Purbaya menduga ada salah perhitungan di awal yang berasumsi masalah demand perumahan MBR hanya disebabkan oleh isu SLIK OJK. Padahal, ada kendala lain di luar SLIK yang menyebabkan rendahnya penyerapan.

"Ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara SLIK saja. Rupanya ada hal-hal yang lain yang berpengaruh, yang di bawah Rp 1 juta juga enggak sebanyak yang diklaim sebelumnya," ungkap Purbaya.

Untuk mengatasi persoalan permintaan rumah yang belum terpenuhi, Purbaya menambahkan bahwa BP Tapera akan berdiskusi kembali dengan para pengembang.

"Nanti Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini," kata dia.

Purbaya berharap permintaan perumahan meningkat hingga akhir tahun demi mendorong sektor konstruksi dan laju pertumbuhan ekonomi.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Dalam dunia bisnis dan keuangan, istilah family office semakin sering terdengar terutama di kalangan perusahaan besar dan keluarga kaya raya. Namun, masih banyak orang yang belum memahami apa itu family office dalam suatu perusahaan, serta peran pentingnya dalam pengelolaan kekayaan.

Apa Itu Family Office

Secara sederhana, family office adalah sebuah organisasi atau struktur yang dibentuk secara khusus untuk mengelola kekayaan dan urusan keuangan dari individu atau keluarga dengan aset yang sangat besar. Dalam konteks perusahaan, family office dalam suatu perusahaan merujuk pada unit atau entitas yang dibentuk oleh keluarga pemilik perusahaan untuk memastikan kekayaan mereka, termasuk aset bisnis, dikelola secara profesional, aman, dan berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Family office biasanya digunakan oleh keluarga dengan kekayaan bersih tinggi (High Net Worth Individuals/HNWI), yang memerlukan layanan keuangan yang lebih kompleks dan terintegrasi.

Jenis-jenis Family Office

1. Single Family Office (SFO)
Ini adalah family office yang hanya melayani satu keluarga saja. Biasanya dimiliki dan dioperasikan secara langsung oleh keluarga tersebut.

2. Multi-Family Office (MFO)
Berbeda dengan SFO, MFO melayani beberapa keluarga sekaligus dan biasanya dikelola oleh pihak ketiga atau lembaga profesional.

Fungsi Utama Family Office

Family office tidak hanya mengelola kekayaan, tetapi juga menyediakan berbagai layanan strategis lainnya, antara lain:

- Manajemen Investasi: Mengelola portofolio investasi keluarga, baik di dalam maupun luar negeri.

- Perencanaan Pajak: Mengoptimalkan kewajiban pajak agar sesuai dengan regulasi namun tetap efisien.

- Perencanaan Warisan dan Suksesi: Menyusun strategi pembagian kekayaan kepada generasi berikutnya.

- Manajemen Risiko dan Asuransi: Melindungi aset keluarga dari risiko keuangan yang tidak terduga.

- Pengelolaan Filantropi: Menangani kegiatan sosial atau yayasan amal milik keluarga.

- Layanan Pribadi: Termasuk pengelolaan properti, perjalanan, pendidikan anak, dan lainnya.

Umumnya di Indonesia, semakin banyak keluarga pengusaha yang mulai mempertimbangkan membentuk family office walau dengan aset yang lebih rendah, sebagai strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas finansial keluarga dan perusahaan.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, membentuk family office bisa menjadi langkah strategis untuk memastikan keamanan dan pertumbuhan aset keluarga dalam jangka panjang.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pasokan minyak dan gas. Hal ini bertujuan untuk memastikan tercapainya target ketahanan dan swasembada energi sesuai visi Asta Cita pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada acara Peringatan Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.

"Pertamina memiliki tugas untuk memastikan ketahanan, keterjangkauan dan keberlanjutan energi. Tidak hanya menjadi entitas bisnis atau entitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah kepada Pemegang Saham untuk menjaga profitabilitas, tetapi Pertamina punya tugas sebagai agen pembangunan (agent of development),” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Pada sisi hulu migas, Simon menjelaskan, berbagai upaya dilakukan Pertamina untuk mendorong kenaikan produksi migas di lapangan-lapangan Pertamina. Di antaranya, melakukan pemanfaatan teknologi terkini, serta inisiatif dan intervensi terhadap sumur-sumur eksplorasi untuk menambah balance dan juga produksi energi.

Simon menambahkan, pada tahun 2029, Pertamina bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi memiliki target untuk mencapai produksi minyak bumi hingga 1 juta barrel per hari, pada tahun 2029.

Pertamina berkomitmen meningkatkan eksplorasi dan produksi, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hingga kini, baru sekitar 65 cekungan eksplorasi dan 20 cekungan produksi yang sudah dimanfaatkan di Indonesia, dari sekitar 120 cekungan yang ada.

"Indonesia masih menyimpan banyak potensi migas. Saat ini sebagian besar migas berasal dari Indonesia bagian timur dan sudah masuk ke deep water (laut dalam), dengan demikian dibutuhkan investasi, teknologi ataupun kemitraan dengan perusahaan migas lainnya," kata Simon.

Mengoptimalkan sumber daya untuk pencapaian ketahanan energi, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda (Dual Growth Strategy), yakni memaksimalkan bisnis eksisting Pertamina, serta mendorong energi hijau sebagai energi baru untuk masa depan.

Simon menambahkan, dalam berbisnis Pertamina tidak hanya berorientasi pada laba. Kinerja keuangan positif Pertamina turut dikontribusikan ke negara, dalam bentuk pajak, dividen dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga Juni 2025, kontribusi Pertamina kepada keuangan negara mencapai Rp 225 triliun.

“Pertamina adalah instrumen strategis untuk pembangunan nasional,” ujarnya.

Simon menambahkan, untuk mengoptimalkan perannya dalam Asta Cita, Pertamina akan terus melakukan perbaikan serta inisiatif untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait adanya keluhan mengenai keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesejahteraan Rakyat.

Bantuan yang ditujukan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu rencananya disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia mulai Senin, 20 Oktober 2025.

Namun, Purbaya mengakui ada beberapa KPM masih belum menerima bantuan tersebut. Menurutnya, masalah utama terletak pada persiapan logistik penyaluran.

"Sedang diperiksa masalahnya. Katanya masih perlu persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan lewat yang biasa untuk desil 1 dan 2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Purbaya optimis keterlambatan ini akan segera teratasi. Dia pun yakin penyaluran BLT Kesra kembali terlaksana pada hari ini, Rabu (22/10/2025).

Kementerian Keuangan (Kemeneku) juga segera berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran dana.

"Saya perintahkan ke bidang saya untuk diskusi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih Minggu ini sudah keluar juga," tegasnya.

BLT ini diberikan senilai Rp900 ribu per penerima, dengan rincian Rp300 ribu per bulan yang disalurkan satu kali di Oktober. Total anggaran yang dikucurkan untuk bantuan ini mencapai Rp34 triliun.

Purbaya menjelaskan dana untuk BLTS berasal dari pos anggaran tambahan, yakni dari realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang serapannya rendah.

"Kan seperti yang bilang lihat tadi, ada beberapa anggaran yang enggak terserap sehingga saya bisa alihkan. Nah, dari situ kan saya alihkan beberapa Rp34 triliun dari sana kan," ungkapnya.

Purbaya menambahkan, semula bantuan tersebut direncanakan hanya untuk dua bulan, namun kemudian diperpanjang dan penerima manfaat diperluas.

"Tadinya kan cuma dua bulan. Terus kita tambah lagi jadi tiga bulan dan desil ditambah jadi desil 3-4 ikut," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ketidaksesuaian data calon pembeli rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terhambat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi karena masalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah mengadakan pertemuan dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada Selasa (21/10), Purbaya meralat laporan awal yang menyebutkan ada 110.000 orang terhambat KPR karena tercatat memiliki kredit macet di SLIK OJK.

Setelah diverifikasi ulang, Purbaya mengatakan jumlah calon pembeli yang benar-benar bermasalah SLIK dan berpotensi lolos KPR subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) jauh lebih kecil.

"Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu di-clear-kan. Tapi ternyata setelah diperiksa enggak sebanyak itu, enggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000 dan itu pun enggak di bawah Rp1 juta. Yang di bawah Rp1 juta lebih sedikit lagi," jelas Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Menkeu bahkan menyimpulkan bahwa dari klaim 110.000 orang tersebut, hanya sedikit sekali yang benar-benar memenuhi syarat.

"Terus saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya peng-clear-an namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)," lanjut Purbaya.

Purbaya menduga ada salah perhitungan di awal yang berasumsi masalah demand perumahan MBR hanya disebabkan oleh isu SLIK OJK. Padahal, ada kendala lain di luar SLIK yang menyebabkan rendahnya penyerapan.

"Ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara SLIK saja. Rupanya ada hal-hal yang lain yang berpengaruh, yang di bawah Rp 1 juta juga enggak sebanyak yang diklaim sebelumnya," ungkap Purbaya.

Untuk mengatasi persoalan permintaan rumah yang belum terpenuhi, Purbaya menambahkan bahwa BP Tapera akan berdiskusi kembali dengan para pengembang.

"Nanti Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini," kata dia.

Purbaya berharap permintaan perumahan meningkat hingga akhir tahun demi mendorong sektor konstruksi dan laju pertumbuhan ekonomi.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan dirinya telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Saya baru terima Keppres lima hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antarinstasi pemerintahan pusat sampai daerah," ungkapnya dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan yang digelar di Kemenko Pangan pada Selasa (21/10/2025).

Zulhas menjelaskan, struktur pelaksanaan program MBG melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga lintas sektor, termasuk pengawasan di tingkat daerah yang akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pengawasan tentu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Punya gubernur, punya bupati, punya wali kota, punya camat, sampai punya desa. Itu pengawasan," lanjutnya.

Ia menambahkan, puskesmas dan Dinas Kesehatan akan menjadi ujung tombak dalam evaluasi pelaksanaan program MBG secara rutin. Pelaksanaan teknis program ini akan dipimpin oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang selaku penanggung jawab utama di lapangan.

“Puskesmas, Dinas Kesehatan, bisa secara rutin melakukan evaluasi, dipimpin langsung nanti pelaksananya Ibu Nanik. Tata kelolanya harus diperbaiki,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulhas menargetkan perbaikan tata kelola dan pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal sehingga pada Maret 2026 program ini dapat menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat.

"Agar tata kelolanya juga melakukan perbaikan-perbaikan sehingga diperkirakan tahun 2026 Maret itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan risiko dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun. Insyaallah, mohon doanya," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan impor garam tidak lagi dilakukan pada akhir 2027. Sebab, kegiatan impor garam akan terus dikurangi secara bertahap.

Kata Zulhas, impor garam untuk kebutuhan konsumsi sudah dihentikan. Sementara impor garam untuk keperluan industri masih dilakukan.

"Akhir 2027, seluruh model garam insya Allah kita sudah punya, enggak perlu impor lagi. Insyaallah. Enggak perlu impor lagi," ujarnya dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Senada dengan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan optimismenya Indonesia mampu mencapai swasembada garam sesuai target yang ditetapkan.

Dia menjelaskan, pengurangan impor akan dilakukan secara bertahap mulai 2025 hingga 2026.

"Jadi garam konsumsi, garam industri, aneka pangan, garam untuk farmasi, semuanya masih impor," kata Trenggono.

"Di bawah koordinasi Pak Menko (Zulhas), sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa akhir 2027 soal swasembada garam sudah bisa dijalani seluruh jenis, sehingga tidak impor lagi," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal potensi kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Pada tahun ini, gaji ASN tidak naik, setelah 2024 naik.

Purbaya menilai, peluang kenaikan gaji ASN tahun depan tetap terbuka. Meski begitu, dia tidak dapat memberikan kepastian gaji abdi negara naik.

“Kalau kemungkinan (gaji ASN naik) selalu ada, cuma peluangnya berapa kita nggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai potensi kenaikan gaji AN 2026, Ketua LPS periode 2020-2025 itu menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui detail kebijakan tersebut. “Aduh saya nggak tahu, kayaknya ada (kebijakan), tapi saya belum tahu detailnya,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyampaikan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, belum direncanakan untuk tahun 2026. Anggaran kenaikan gaji ASN tidak masuk dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto menyebut, hingga saat ini Kemenkeu belum mendapatkan arahan atau kebijakan khusus untuk menyiapkan kenaikan gaji ASN di tahun depan.

“Kalau kita bicara 2026 di Nota Keuangan, belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini,” ujar Tri dalam acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Meski begitu, Tri menilai, tidak menutup kemungkinan pemerintah dapat memutuskan kenaikan gaji ASN di kemudian hari. Menurutnya, keputusan akhir tetap berada pada Presiden Prabowo Subianto.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menyiapkan anggaran untuk mobil dinas Maung pada 2025. Namun, anggaran tersebut dikembalikan kepadanya.

Purbaya mengatakan, anggaran pengadaan mobil Maung diperuntukkan sebagai kendaraan dinas menteri dan wakil menteri. Namun, realisasi pengadaan menunggu kesiapan industri dalam negeri, khususnya PT Pindad (Persero) sebagai produsen kendaraan tersebut.

“Tahun ini harusnya ada. Cuma kan rupanya kapasitasnya belum cukup. Jadi dikembalikan tahun ini,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Purbaya menegaskan, apabila Pindad sudah mampu memproduksi unit dalam jumlah yang dibutuhkan, maka pendanaan langsung tersedia. Dia memastikan, Kementerian Keuangan siap mengalokasikan kembali anggaran tersebut pada 2026.

“Tahun depan saya enggak tahu seperti apa kesiapan industri Pindad-nya. Kalau siap ya ada uangnya,” katanya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan program pengadaan kendaraan Maung merupakan kewenangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sedangkan Kemenkeu hanya memastikan dukungan anggaran tersedia sesuai kebutuhan.

“Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang saja. Uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri, dibilang ikut campur, tetapi kita siap ya,” kata Ketua LPS periode 2020-2025 itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Senin (20/10/2025) mengatakan, para menteri dan wakil menteri wajib menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas resmi.

“Dan sebentar lagi Saudara-Saudara semua harus pakai Maung, saya enggak mau tahu tuh,” ujar Prabowo.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah skema pembayaran kompensasi subsidi untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Ke depan, pembayaran akan dilakukan setiap bulan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, skema pembayaran kompensasi kepada PLN dan Pertamina disusun ulang dengan mekanisme yang lebih cepat dan terstruktur. Sebelumnya, pembayaran dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga menghambat arus kas kedua BUMN tersebut.

"Kompensasi kita buat sistem yang baru di mana kita bayar juga tiap bulan 70 persennya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

"Kalau (70 persen) clear (beres), tinggal 30 persen kita bayar semuanya,” katanya.

Ketua LPS periode 2020-2025 itu menegaskan dana kompensasi subsidi energi telah tersedia. Posisi Kemenkeu saat ini tengah menunggu surat dari PLN dan Pertamina.

“Sudah, sudah dikirim (suratnya), sudah cair harusnya sih. Enggak (nanti), sekarang ya, kita sudah kirim surat ke Pertamina dan PLN bahwa uangnya sudah available (tersedia), tinggal mereka kirim surat ke kita,” katanya.

“Tinggal mereka kirim surat, nanti duit kayak gitu, nanti dicairkan, nanti kita kirim uangnya. Tapi sudah disetujui oleh tiga menteri, jadi sudah enggak ada masalah,” ujar Purbaya.

(Rahmat Fiansyah)