REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pengusung bahan bakar nabati berbasis jerami, BOBIBOS, kembali bertemu dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kedua pihak melakukan rapat teknis tertutup di Kantor KESDM, Jakarta, Kamis (23/4/2026). Pertemuan tersebut membahas tahapan pengujian yang akan dilalui sebelum produk masuk ke tahap komersialisasi.

Founder BOBIBOS M Iklas Thamrin menyampaikan proses pengujian disusun berjenjang dan dimulai dari uji laboratorium oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Tahap awal ini menjadi penentu karakter dasar bahan bakar sebelum masuk ke pengujian lanjutan.

"Dalam tahap awal, pengujian akan mencakup berbagai aspek penting, seperti sifat fisika dan kimia, stabilitas, kompatibilitas dengan mesin, kemudahan mengalir, kualitas penyalaan, hingga tingkat korosivitas," kata Iklas di Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Pengujian tidak hanya berhenti pada karakter dasar. Lemigas juga menilai performa bahan bakar melalui uji emisi gas buang, daya tahan mesin, pembentukan deposit hasil pembakaran, hingga kondisi komponen mesin setelah penggunaan.

Pada tahap tersebut, Lemigas melakukan pengambilan sampel dari tangki penyimpanan di beberapa titik dengan prosedur ketat. Sampel dimasukkan ke dalam wadah tersertifikasi, dilengkapi pelabelan serta berita acara pemeriksaan untuk menjamin validitas hasil uji.

"Dari sini nanti ditentukan BOBIBOS masuk kategori bahan bakar yang mana, eksisting atau jenis baru, sehingga parameternya bisa ditetapkan," ujar Iklas.

Setelah melewati uji laboratorium dan test bench, BOBIBOS akan masuk tahap uji jalan (road test). Tahap ini mensimulasikan penggunaan riil kendaraan, mencakup aspek perjalanan, perawatan, hingga kesiapan menuju uji komersialisasi dan sosialisasi produk.

Seluruh rangkaian pengujian tersebut menjadi dasar bagi diseminasi riset dan hilirisasi produk. Hasilnya juga menjadi rujukan teknis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi.

Pembina BOBIBOS yang juga Anggota DPR RI Mulyadi menyampaikan pengembangan bahan bakar ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan energi masyarakat. Produk tersebut ditargetkan hadir sebagai alternatif yang terjangkau, berkualitas, dan ramah lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Suroso Isnandar, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2026–2031. Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno Khusus Senat Akademik UGM, Jumat (24/4/2026).

Pemilihan anggota MWA ini merupakan bagian dari proses pergantian kepengurusan untuk masa bakti lima tahun ke depan. Sebanyak 16 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada periode 2026–2031 resmi ditetapkan dalam rapat tersebut.

Menanggapi amanah tersebut, Suroso menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam pengembangan universitas.

“Merupakan kehormatan bagi saya dapat dipercaya menjadi bagian dari Majelis Wali Amanat UGM. Saya siap memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung kemajuan UGM sebagai perguruan tinggi unggulan yang memberi manfaat luas bagi bangsa,” ujar Suroso.

Ketua Ad Hoc Pemilihan Anggota MWA, Prof. Dr. Eng. Ir. Deendarlianto, S.T., M.Eng., menyampaikan seluruh proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku dan mendapat persetujuan anggota pleno.

“Sebanyak 82 anggota Senat Akademik UGM telah memberikan suara dari total 88 anggota, dan seluruh tahapan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan,” ujarnya.

Proses pemilihan anggota dilakukan melalui tahapan penjaringan, seleksi, dan pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota MWA terpilih akan menjalankan tugas untuk periode 2026–2031 sesuai mandat dalam tata kelola Universitas Gadjah Mada.

Deendarlianto menjelaskan, 16 anggota MWA UGM yang baru berasal dari berbagai unsur, yakni tokoh masyarakat, alumni, dosen non guru besar, dosen guru besar, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Komposisi ini diharapkan mampu memperkuat peran MWA dalam mengawal arah kebijakan UGM ke depan.

MWA merupakan salah satu organ penting di UGM yang memiliki peran strategis dalam penetapan kebijakan umum universitas, pengawasan bidang non-akademik, serta mendukung arah pengembangan institusi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, tidak hanya faktor global, penyebab pelemahan nilai tukar rupiah saat ini di antaranya adalah persoalan domestik.

Ia menyampaikan adanya noise –yang bernuansa pesimistis- di dalam negeri, menyebabkan nilai tukar rupiah kian tertekan.

Pada perdagangan Jumat (24/4/2026), rupiah terpantau bergerak di sekitar level Rp 17.220-an per dolar AS. Beberapa hari belakangan, rupiah sempat menembus posisi terlemahnya sebesar Rp 17.300 per dolar AS.

“Kan juga terjadi noise yang seolah menggambarkan ekonomi kita sedang menuju keterpurukan dalam beberapa bulan ke depan,” kata Purbaya dalam agenda Media Briefing di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menyinggung para pengamat atau ekonom yang menyampaikan proyeksi ekonomi terpuruk ditandai dengan terjadinya tren pelemahan rupiah. Seiring dengan kurang kuatnya fundamental ekonomi domestik, di tengah tantangan ketidakpastian global.

“Mereka bilang kan tiga bulan (ekonomi terpuruk), kan berarti dua bulan lagi, Juni atau Juli. Tapi keadaan enggak seperti itu,” ungkapnya.

Noise Ordal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian arah kebijakan moneter global belum mereda dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah situasi ini, pasar kripto justru menunjukkan ketahanan yang ditopang oleh arus dana institusional.

Harga Bitcoin kembali menguat mendekati 79.500 dolar AS pada Rabu (22/4), setelah sempat terkoreksi ke kisaran 74.000 dolar AS di awal pekan (20/4). Penguatan dipicu arus masuk dana institusional yang tetap solid, tercermin dari akumulasi pada produk spot Bitcoin ETF sekitar 250,22 juta dolar AS sepanjang pekan dengan total mencapai 57,95 miliar dolar AS.

Kenaikan terjadi saat ketegangan meningkat setelah Iran menolak melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat. Situasi ini menegaskan pergerakan Bitcoin tidak hanya dipengaruhi sentimen risiko global, tetapi juga kekuatan permintaan jangka panjang.

Vice President Indodax Antony Kusuma mengatakan, penguatan Bitcoin mencerminkan perubahan struktur pasar yang semakin didorong investor institusional. Menurut dia, pergerakan Bitcoin saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek, tetapi juga oleh permintaan yang semakin konsisten dari investor institusional, yang terlihat dari arus masuk melalui produk spot ETF.

“Di tengah ketidakpastian global, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh sebagian investor sebagai momentum akumulasi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menopang harga, meskipun volatilitas jangka pendek tetap perlu diantisipasi,” kata Antony, Jumat (24/4/2026).

Selain itu, dinamika kebijakan moneter Federel Reserve (The Fed) turut memengaruhi pasar. Ketidakpastian arah suku bunga di tengah inflasi yang belum stabil membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati terhadap aset berisiko, termasuk kripto, dalam jangka pendek.

Di sisi lain, aktivitas pasar derivatif juga mendorong harga melalui fenomena short squeeze. Banyak posisi jual yang terpaksa ditutup saat harga naik, sehingga meningkatkan permintaan dalam waktu singkat dan mempercepat penguatan harga.

Antony menilai, kombinasi faktor geopolitik, makroekonomi, dan teknikal membuat struktur pasar kripto semakin kompleks. “Bagi kami di Indodax melihat kondisi ini sebagai bagian dari dinamika pasar yang perlu disikapi secara bijak. Sehingga, kami mengimbau agar setiap keputusan investasi tetap didasarkan pada pemahaman yang matang serta pengelolaan risiko yang terukur,” kata Antony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jalan tol tidak akan diberlakukan sebelum kondisi perekonomian membaik. Pemerintah belum akan menambah beban pajak hingga daya beli masyarakat dinilai cukup kuat.

"Posisi kita enggak berubah bahwa kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai dipandang cukup baik, dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya,” kata Purbaya dalam acara taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menkeu menerangkan, wacana pengenaan PPN untuk jalan tol saat ini masih sebatas rencana jangka panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan akan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

Sebagaimana diketahui, rencana tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029 sebagai salah satu opsi perluasan basis penerimaan negara.

Di samping itu, terkait rencana pemajakan kelompok super kaya atau High Wealth Individual (HWI), Purbaya juga menyatakan kebijakan itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat dan masih dalam tahap kajian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut antusiasme pendaftar untuk bergabung dalam program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) begitu besar. Pendaftaran seleksi nasional SDM KNMP akan ditutup pada 24 April 2026.

“Per hari ini, pukul 10.00 WIB, jumlah pelamar dari empat jabatan yang dibuka telah mencapai 118.676 orang, mencerminkan besarnya minat masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Nyoman mengatakan setiap lokasi KNMP akan diisi oleh empat posisi kunci yang saling terintegrasi, yakni Manajer Operasional, Kepala Produksi, Penjamin Mutu, dan Administrasi Keuangan. Ia menegaskan rekrutmen ini dirancang untuk melahirkan SDM unggul yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga tangguh secara karakter.

“KNMP membutuhkan SDM yang tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu memimpin, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah. Karena itu, peserta terpilih akan dibekali pelatihan komponen cadangan untuk membentuk kedisiplinan dan ketahanan, serta pelatihan manajerial dan tematik sesuai kebutuhan lapangan,” ucap Nyoman.

Nyoman menerangkan pelatihan komponen cadangan menjadi bagian penting dalam tahapan seleksi nasional yang tidak hanya menguji kompetensi, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, serta kemampuan problem solving di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pengelola kawasan perikanan yang profesional, mandiri, dan berorientasi pada hasil.

Secara nasional, sambung Nyoman, kebutuhan SDM KNMP mencapai 5.476 orang yang akan ditempatkan di berbagai lokasi di Indonesia sebagai bagian dari upaya percepatan operasionalisasi kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan. Ia mengatakan empat posisi yang dibutuhkan yakni manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, dan administrasi keuangan.

“Manajer Operasional berperan sebagai penggerak utama usaha, mulai dari menyusun rencana operasional, mengoordinasikan unit usaha, hingga mengambil keputusan strategis berbasis data lapangan,” lanjut Nyoman.

Nyoman menyampaikan posisi ini menjadi kunci dalam memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Di sisi teknis, Kepala Produksi bertanggung jawab merencanakan dan mengoptimalkan kegiatan produksi, memastikan efisiensi, serta mengelola sarana dan prasarana perikanan.

“Peran ini juga mencakup pengawasan proses pascaproduksi agar hasil perikanan tetap terjaga kualitas dan nilainya di pasar,” lanjut dia.

Sementara itu, kata Nyoman, Penjamin Mutu memastikan produk perikanan memenuhi standar kualitas melalui penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir, pengawasan higiene dan sanitasi, serta pengendalian rantai dingin. Peran ini menjadi krusial dalam menjaga daya saing produk di pasar yang semakin menuntut kualitas tinggi.

Nyoman menambahkan Administrasi Keuangan berperan menjaga kesehatan usaha melalui pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan, hingga mendukung akses pembiayaan. Transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi fondasi keberlanjutan usaha KNMP.

“Dengan waktu pendaftaran yang tersisa sangat terbatas, masyarakat yang memenuhi kualifikasi diimbau untuk segera memanfaatkan peluang ini,” sambung dia.

Nyoman mengatakan program KNMP menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, modern, dan berdaya saing, sekaligus membuka ruang kontribusi nyata bagi generasi muda dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Perekrutan ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menegaskan program KNMP merupakan bagian dari transformasi sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

“KNMP harus menjadi motor penggerak ekonomi di desa pesisir. Kita ingin memastikan pengelolaan perikanan dilakukan secara modern, terintegrasi, dan memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, SDM yang direkrut harus unggul, berintegritas, dan siap menjadi agen perubahan di lapangan,” kata Trenggono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 bisa menembus level 5,7 persen. Pemerintah memastikan terus menggelontorkan stimulus untuk menguatkan ekonomi.

“Pertumbuhannya (kuartal II 2026) 5,7 persen. Kita akan dorong ke sana untuk April, Mei, dan Juni,” ujar Purbaya dalam agenda Media Briefing di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Saat disinggung mengenai harga-harga kebutuhan masyarakat mulai naik, imbas kenaikan harga energi di tengah dinamika tantangan ketidakpastian global, Purbaya mengatakan mampu mengatasinya. Termasuk juga meskipun tidak adanya momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang diyakini mendorong ekonomi pada kuartal tersebut.

“Nanti begitu April datanya clear, kita lihat, kita akan kasih dorongan lagi ke ekonomi. Kalau mengalami perlambatan, saya akan monitor terus kondisi perekonomian kita. Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi,” tuturnya.

Stimulus tersebut, kata dia bisa berupa cash management atau pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang akan diperbaiki dan lebih diperkuat, maupun dengan mempercepat belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sepanjang 2025 yakni 5,11 persen. Perinciannya ekonomi tumbuh 4,87 persen pada kuartal I 2025, 5,12 persen pada kuartal II 2025, dan 5,04 persen pada kuartal III 2025, serta 5,39 persen pada kuartal IV 2025.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 belum dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumuman rilisnya direncanakan pada 5 Mei 2026.

Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 tentu saja belum dirilis, namun cukup banyak yang mengekspektasikannya lebih rendah, diantaranya karena ekspektasi dampak perang Timur Tengah dan dinamika geopolitik dan geoekonomi global akan kentara. Juga adanya banyak kritik soal tidak cukup kuatnya kondisi fundamental ekonomi domestik. Serta tidak adanya momen HBKN pada kuartal tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai penguatan sektor hulu menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri sawit di tengah dorongan hilirisasi biodiesel B50. Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu dipacu agar pasokan bahan baku tetap terjaga.

Langkah ini dinilai penting agar kebijakan energi berjalan seimbang dengan peningkatan kesejahteraan petani. Ketua SPKS Sabarudin mengatakan, program PSR berperan strategis dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat sekaligus mendukung kebutuhan bahan baku energi nasional.

“Selama ini realisasi PSR masih jauh dari target. Padahal program ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas petani dan mendukung kebutuhan bahan baku biodiesel ke depan,” kata Sabarudin, Jumat (24/4/2026).

SPKS mencatat realisasi PSR masih di bawah 50 persen setiap tahun, meski program ini telah berjalan sejak 2015 dengan target sekitar 180 ribu hektare per tahun.

Menurut Sabarudin, percepatan PSR dapat menjadi solusi tanpa perlu membuka lahan baru, sekaligus mendorong produktivitas kebun rakyat. Dengan peremajaan, produktivitas sawit dinilai bisa meningkat dari sekitar 10 ton menjadi 20 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun atau lebih.

“Potensi produktivitas bahkan bisa mencapai 20 hingga 30 ton TBS per hektare per tahun jika didukung praktik budidaya yang baik,” kata Sabarudin.

Ia mengatakan, peningkatan produktivitas tersebut akan memperkuat pasokan CPO untuk program biodiesel B50 yang akan diterapkan mulai Juli 2026.

Namun demikian, SPKS menilai masih ada sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari legalitas lahan hingga kebutuhan pembiayaan selama masa replanting. Petani disebut kehilangan pendapatan saat tanaman belum menghasilkan.

“Selama masa replanting, petani kehilangan penghasilan. Karena itu skema pembiayaan harus mencakup biaya hidup, bukan hanya biaya tanam,” kata Sabarudin.

SPKS mengusulkan peningkatan bantuan PSR dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare agar mencakup kebutuhan teknis dan keberlangsungan ekonomi petani. Selain itu, SPKS juga mendorong evaluasi skema subsidi biodiesel agar tidak berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

“Jangan sampai kebijakan hilirisasi justru membebani petani melalui penurunan harga TBS akibat skema pungutan ekspor,” kata Sabarudin.

SPKS menilai keberhasilan hilirisasi sawit, termasuk program B50, sangat bergantung pada penguatan sektor hulu, mengingat sekitar 40 persen kebun sawit nasional dikelola oleh petani rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada para gubernur untuk memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) memiliki tantangan serius di tingkat daerah. Faisal menyebut kebijakan tersebut bertujuan melanjutkan dorongan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik melalui insentif.

"Ini kan sebetulnya ingin mendorong kebijakan yang selama ini dijalankan untuk memberikan insentif pengembangan kendaraan listrik. Tapi karena keterbatasan budget, ini akhirnya jadinya insentif itu ingin supaya pemerintah daerah yang memberikan insentif juga," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Faisal, kebijakan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran beban insentif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Faisal menduga pemerintah ingin mengurangi beban pusat dalam menyokong industri kendaraan listrik.

"Jadi diberikan, dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembebasan misalnya balik nama atau pajak kendaraan bermotor," sambung Faisal.

Faisal menilai penerapan kebijakan ini kurang tepat karena bersamaan dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dia mengatakan pemotongan TKD membuat ruang fiskal daerah kian menipis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Hasanuddin (Unhas), Muhammad Syarkawi Rauf, menilai perekonomian global bergerak dari unipolar menuju multipolar, seiring dinamika geoekonomi dan geopolitik yang terjadi. Menghadapi kondisi transisi ke dunia multipolar, Syarkawi berpandangan salah satu langkah meminimalisasi pelemahan kurs rupiah adalah dengan menguatkan local currency transaction (LCT).

“Dunia unipolar ditandai oleh dominasi AS dengan mata uang dolar AS sebagai satu-satunya mata uang dominan dalam transaksi internasional. Sementara dunia multipolar menempatkan AS bukan lagi sebagai pemain tunggal (monopoli),” ujar Syarkawi dalam keterangannya kepada Republika, dikutip Jumat (24/4/2026).

Ia menerangkan dalam dunia multipolar terdapat beberapa negara lain yang ikut mengendalikan perekonomian global dengan mata uangnya masing-masing. Kandidatnya yakni Uni Eropa dengan mata uang euro dan China dengan mata uang yuan.

Syarkawi menuturkan diskursus mengenai berakhirnya dominasi dolar AS dipicu oleh sanksi AS terhadap Rusia pasca aneksasi Krimea, Ukraina pada 2014. Hal itu memaksa Rusia berhenti menggunakan dolar AS dalam transaksi internasionalnya. Pemerintah Rusia kemudian beralih menggunakan yuan China.

“Kondisi ini diperparah oleh perilaku Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal ekstra tinggi ke sejumlah negara, termasuk negara-negara yang tergabung dalam BRICS,” terangnya.

BRICS diketahui meliputi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dibentuk pada medio 2009—2010. Indonesia sendiri menyusul menjadi anggota BRICS pada awal 2025. Dari BRICS, lahir ide pembentukan mata uang bersama (common currency) negara-negara tersebut.

Delapan Dekade Dominasi Dolar AS

Syarkawi menjelaskan sejarah singkat dominasi dolar AS hingga saat ini mulai bertransisi. Ia menyebut mata uang pound sterling Inggris merupakan mata uang dominan dalam transaksi internasional hingga akhir 1930-an, yakni awal Perang Dunia (PD) II. Peran pound sterling Inggris memudar sejak PD I karena Pemerintah Inggris mengalami kesulitan keuangan hingga menjual aset-asetnya untuk membiayai perang dan menghadapi tekanan persaingan dengan mata uang lain.

Pada periode tersebut, utang Pemerintah Inggris meningkat hingga enam kali lipat menjadi 130 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Risiko gagal bayar utang meningkat, biaya utang naik, yaitu yield obligasi Pemerintah Inggris meningkat dengan harga yang semakin rendah.

Hingga periode Great Depression pada 1930-an, pound sterling Inggris masih menjadi mata uang dominan dalam transaksi internasional. Perannya benar-benar tergantikan oleh dolar AS pasca PD II. Pound sterling mengalami devaluasi pada 1949.

Berakhirnya masa keemasan pound sterling menjadi awal dominasi dolar AS secara global. Momentumnya terjadi saat pertemuan sekitar 700 delegasi dari 44 negara pada 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, AS.

“Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan Bretton Woods. Kesepakatan ini menjadi titik awal dolar AS menggantikan peran pound sterling Inggris sebagai mata uang dominan secara global. Hingga saat ini, dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global sudah lebih dari 80 tahun,” ungkapnya.

Pertemuan Bretton Woods melahirkan sistem Bretton Woods (Bretton Woods System/BWS), yaitu sistem devisa yang mengaitkan mata uang masing-masing negara terhadap dolar AS. Terdapat 44 negara yang bersepakat mengonversi cadangan devisanya ke dalam dolar AS.

Secara faktual, setelah lebih dari 70 tahun, world index of international currency usage menunjukkan penurunan peran dolar AS sebagai mata uang utama dunia. Indeks penggunaan dolar AS menurun dari 61 pada 2015 menjadi 59,65 pada 2025. Sebaliknya, indeks euro dan yuan meningkat. Indeks penggunaan euro naik dari 29,94 pada 2015 menjadi 30,22 pada 2025, sedangkan yuan meningkat dari 0,95 pada 2015 menjadi 2,85 pada 2025.

Namun, indeks penggunaan yuan China tidak sejalan dengan dominasi China dalam perdagangan global. Pada awal 2000-an, nilai perdagangan internasional China sebesar 474 miliar dolar AS, empat kali lebih kecil dari nilai perdagangan internasional AS sebesar 2 triliun dolar AS.

Namun sejak 2012, perdagangan internasional China telah melampaui AS. Pada 2024, nilai perdagangan internasional AS sebesar 5,3 triliun dolar AS, lebih kecil dibanding China yang mencapai 6,2 triliun dolar AS.

Kondisi tersebut kontras dengan penggunaan yuan sebagai cadangan devisa global yang hanya mencapai 1,95 triliun dolar AS pada 2025. Sementara itu, penggunaan dolar AS sebagai cadangan devisa global mencapai 56,77 persen, turun sekitar 14,42 persen dalam 10 tahun terakhir dari 71,19 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Saudia Airlines Indonesia resmi mengawali layanan penerbangan haji tahun 1447H/2026M dengan memberangkatkan kloter pertama jemaah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) pada Rabu (22/4/2026) pukul 07.00 WIB. Jemaah diterbangkan langsung menuju Madinah sebagai bagian dari awal operasional haji tahun ini.

Penerbangan inaugural ini menjadi pembuka rangkaian layanan Saudia Airlines dalam mendukung mobilitas jemaah haji Indonesia. Selain Jakarta, maskapai juga melayani keberangkatan dari sejumlah embarkasi lain, yaitu Batam (BTH), Palembang (PLM), Kertajati (KJT), dan Surabaya (SUB), dengan penerbangan langsung menuju Madinah maupun Jeddah.

Dalam momen ini, Saudia Airlines menghadirkan langsung perwakilan manajemen untuk melepas kloter perdana jemaah haji Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut Mr. Reham, Director Southeast Asia & Australia Saudia Airlines, dan Mr. Ali, Director Ground Operational East Asia Region, bersama Bapak Andri Bermawi, Director PT Ayuberga selaku General Sales Agent (GSA) resmi Saudia Airlines di Indonesia. Kehadiran langsung jajaran pimpinan ini mencerminkan komitmen nyata Saudia Airlines terhadap kelancaran dan kualitas layanan haji di Indonesia.

Sebagai salah satu maskapai dengan pengalaman terpanjang dalam penyelenggaraan penerbangan haji untuk musim haji 2026, maskapai memastikan seluruh aspek operasional telah dipersiapkan secara matang. Mulai dari proses check-in, penanganan bagasi, hingga kenyamanan di dalam kabin, semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan jemaah Indonesia.

Saudia Airlines siap memastikan setiap jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci dengan selamat dan tepat waktu.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menyampaikan realisasi investasi sektor hilirisasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp 147,5 triliun. Angka tersebut setara 29,6 persen dari total realisasi investasi nasional.

Capaian itu menunjukkan peran strategis hilirisasi dalam menopang struktur ekonomi domestik di tengah dinamika global. Secara tahunan, investasi di sektor ini juga tumbuh 8,2 persen.

"Berikutnya adalah capaian realisasi bidang hilirisasi, kenapa ini kami angkat karena kontribusi dari investasi yang berhubungan dengan hilirisasi itu cukup signifikan mencapai 29,6 persen di Triwulan pertama ini. Jadi kurang lebih angkanya mencapai Rp147,5 triliunan atau peningkatan 8,2 persen," kata Rosan dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal I 2026 di Jakarta, Kamis (23/4/206).

Ia merinci, sektor nikel masih mendominasi dengan nilai investasi Rp41,5 triliun. Disusul sektor tembaga sebesar Rp20,7 triliun dan industri besi dan baja Rp17 triliun. Investasi hilirisasi bauksit tercatat Rp13,7 triliun, sedangkan timah mencapai Rp2,9 triliun. Sektor hilirisasi lainnya menyumbang Rp2,5 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi investasi nasional pada kuartal I-2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp465,2 triliun. Capaian ini setara 24,4 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

"Jadi alhamdulillah ini tercapai karena memang kalau kita lihat kontribusi dari investasi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia itu biasanya mencapai kurang lebih 28-29 persen tapi kami melihat ini bisa kontribusinya makin meningkat ke depannya," ujar Rosan.

Sekretaris Jenderal Indonesian Mining Association (IMA) Tony Wenas menilai capaian hilirisasi di sektor hulu pertambangan telah berjalan optimal sesuai mandat regulasi. Fokus kebijakan kini perlu diarahkan pada penguatan sektor manufaktur sebagai penyerap utama hasil hilirisasi.