Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Afrika Selatan mengumumkan status bencana nasional setelah terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan banjir bandang di sejumlah wilayah.

Dilansir Bloomberg pada Minggu (18/1/2026), Kementerian Tata Kelola Kooperatif dan Urusan Tradisional Afsel menyampaikan hujan deras, angin kencang, petir, dan banjir telah menelan korban jiwa.

Tak hanya itu, terjadi juga kerusakan parah pada infrastruktur dan perumahan, serta degradasi lingkungan dan penggusuran masyarakat.

Wilayah yang terdampak bencana antara lain Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Cape Timur dan Provinsi Barat Laut, di mana banyak bangunan sekolah rusak dan petani mengalami kerugian. Beberapa bagian dari wilayah ikonik Taman Nasional Kruger juga ditutup.

"Setelah konsultasi dengan beberapa badan/lembaga, Kepala Pusat Manajemen Bencana Nasional [Afsel] mengklasifikasikannya sebagai bencana nasional," demikian pengumuman dari kementerian.

Pengumuman status bencana tersebut didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kondisi cuaca buruk sejak akhir November dan kunjungan Presiden Cyril Ramaphosa ke Provinsi Limpopo pada 15 Januari 2026 dan Menteri Tata Kelola Kooperatif dan Urusan Tradisional Velenkosini Hlabisa ke Mpumalanga dua hari kemudian.

Semua lembaga negara diharuskan untuk memperkuat sistem manajemen bencana, menerapkan langkah-langkah darurat, menyerahkan laporan kemajuan kepada NDMC, dan memastikan pendekatan multisektoral yang terkoordinasi untuk pencegahan, mitigasi, bantuan, dan rehabilitasi, kata pemerintah.

Bisnis.com, SURABAYA – Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Suparto Wijoyo menyatakan, penetapan status bencana nasional menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan arah penanganan yang lebih optimal di tengah upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Suparto menjelaskan, bencana yang telah terjadi itu tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar mengenai paradigma manusia dalam memandang alam.

Dia menilai, pembangunan yang bersifat antroposentris, atau pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan kepentingan manusia tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan telah meningkatkan risiko bencana dan memperlebar skala dampaknya.

“Penyebab utama banjir bukanlah air hujan melainkan buruknya manajemen lingkungan. Peristiwa ini tidak akan terjadi kalau tidak ada deforestasi, penyalahgunaan ruang, dan proses industri yang tidak memperhatikan fungsi ekologis sebagai penyangga keberlanjutan wilayah. Apa yang terjadi saat ini adalah produk dari tata kelola kehutanan kita yang memang harus dikoreksi secara total,” ucap Suparto, Jumat (2/12/2025).

Prof Jojo sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah fundamen dan panduang yang nyata mengenai manajemen kebencanaan. Mekanismenya dimulai dari tahap pencegahan, penanggulangan, hingga pascabencana.

Dalam peraturan tersebut, penetapan status bencana nasional didasari pada sejumlah indikator. Seperti, jumlah korban jiwa, tingkat kerusakan infrastruktur, cakupan wilayah terdampak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani kondisi kedaruratan.

“Kalau situasinya sudah seperti ini, korban jiwa besar, ratusan ribu orang mengungsi, ratusan ribu hektare kawasan terdampak, siapa yang bisa mengatakan ini bukan bencana yang sangat dahsyat? Pertanyaannya sekarang, apakah bencana yang terjadi ini masih layak disebut bencana lokal?” tegasnya.

Meski begitu, dirinya menyebut bahwa secara hukum, status legal bagi bencana memang dapat diperdebatkan. Namun, Suparto menilai besarnya dampak bencana terhadap lintas wilayah perlu menjadi pertimbangan utama.

Terdampaknya berbagai infrastruktur, seperti jalan, listrik, irigasi, sanitasi, hingga energi yang terjadi di lintas provinsi menunjukkan bencana tersebut memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh sebab itu, lanjut Suparto, bencana yang terjadi sudah sepatutnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

Menurut Prof Jojo, apabila suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional, maka implikasinya akan terlihat lebih jelas. Mulai dari pengerahan kekuatan nasional, pembiayaan penanganan dan pemulihan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga penguatan otoritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengoordinasikan penanganan di lapangan.

“Dengan status bencana nasional, seluruh sumber daya nasional bisa lebih terpusat, lebih akuntabel, dan daerah maupun otoritas pemerintah pusat memiliki kepastian dalam penggunaan keuangan tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum,” sebutnya.

Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa pengalaman di berbagai daerah menunjukkan pemanfaatan dana penanggulangan bencana kerap dihadapkan pada konsekuensi hukum.

"Oleh sebab itu, penetapan status bencana nasional dapat memberikan ruang kapasitas hukum yang lebih nyaman baik bagi BNPB, kementerian, maupun lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mampu menangani bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sehingga tidak perlu menetapkan status bencana nasional.

Pernyataan itu merespons berbagai komentar dari masyarakat karena pemerintah tidak tetapkan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut, walaupun banyak kerusakan infrastruktur dan menelan lebih dari 1.000 korban jiwa.

"Masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain, jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," katanya saat tinjau pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Dia menegaskan bukan berarti pemerintah tidak memandang serius bencana ini. Menurutnya jajaran kabinet merah putih dan pihak lainnya terus bekerja dengan meninjau langsung lokasi bencana, serta menyiapkan berbagai rencana strategis.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal memulihkan keadaan di wilayah terdampak.

"Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," terangnya.

Dia juga menyoroti terkait bantuan dari sejumlah pihak. Dia menjelaskan pemerintah tetap menerima bantuan asalkan melalui mekanisme yang jelas.

"Kalau ada pihak yang memberikan bantuan, silakan. Bikin surat 'saya ingin menyumbang ini' nanti kita laporkan ke pemerintah pusat, nanti kita salurkan," tuturnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali membeberkan alasan mengapa pemerintah tidak menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai status bencana nasional. Prabowo menegaskan negara masih mampu mengatasi bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut.

“Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional? Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi masalah ini berdampak di 3 provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian Danantara, di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Meski tidak menetapkan status bencana nasional, Prabowo memastikan kehadiran pemerintah secara serius dalam penanganan bencana di Sumatra.

“Tetapi tidak berarti, kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan. Dua sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang,” kata Prabowo.

Prabowo memastikan alokasi anggaran yang besar dalam penanganan bencana di Sumatera. “Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar ya untuk mengatasi ini,” kata Prabowo.

Diketahui rapat digelar di tengah-tengah agenda Prabowo meninjau pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang. Turut hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Membuka rapat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan rapat dalam rangka meninjau 600 hunian rumah dari 15.000 yang rencananya dibangun oleh Danantara, turut dihadiri 10 menteri dan anggota Kabinet Merah Putih serta 15 direktur utama BUMN.

Tampak hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono.

Kemudian, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kajian terbaru Center of Reform on Economics (CORE) menegaskan pandangan bahwa penetapan bencana banjir dan longsor Sumatra bersifat krusial untuk pemulihan di tiga provinsi terdampak. Penetapan bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional penting di tengah keterbatasan fiskal daerah maupun pusat.

Pada kajian bertajuk 'Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera' itu, CORE memprakirakan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat mencapai Rp77,4 triliun. Nilai itu belum termasuk pemulihan nonfisik, namun sudah jauh melampaui hitung-hitungan terakhir pemerintah yakni Rp51,8 triliun.

CORE menemukan bahwa, dari hasil analisis terhadap 52 kabupaten/kota di tiga provinsi itu, terdapat kesenjangan struktural yang besar antara kebutuhan rehabilitasi dan kapasitas fiskal daerah.

Dalam hal ini, total pendapatan daerah-daerah terdampak bencana itu yakni Rp73 triliun. Apabila dihitung hanya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), maka nilainya hanya Rp8,31 triliun atau 10% saja.

Sementara itu, sebesar 90% dari total pendapatan berasal merupakan transfer ke daerah (TKD) yang bersumber dari APBN. Di sisi lain, dalam catatan Bisnis, TKD tahun depan dianggarkan Rp693 triliun atau sudah lebih rendah dari outlook APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun.

Oleh sebab itu, CORE menilai anggaran pemulihan fisik yang dibutuhkan Rp77 triliun lebih itu tidak mungkin ditutup melalui pembiayaan mandiri bahkan dengan refocusing maksimal sekalipun.

"Rata-rata PAD di 52 kabupaten/kota terdampak hanya Rp159,9 miliar, berbanding dengan kebutuhan pemulihan rata-rata Rp700 miliar per daerah," demikian dikutip dari kajian tersebut, Minggu (28/12/2025).

Ketergantungan fiskal 52 daerah itu kepada transfer pusat juga terlihat dari analisis kapasitas fiskal daerah (KFD). CORE menemukan sebanyak 33 dari 52 daerah atau 63% di antaranya berada di kategori KFD rendah dan sangat rendah.

Di sisi lain, kapasitas APBN atau anggaran pemerintah pusat juga terbatas. Pada 2025 saja, outlook defisit diperkirakan melebar dari UU APBN yakni 2,53% terhadap PDB menjadi kisaran 2,7% sampai 2,8% terhadap PDB.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, defisit APBN per akhir November 2025 sudah Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Hal ini terjadi di tengah lemahnya penerimaan pajak, tingginya beban bunga utang serta kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas baru.

Untuk APBN 2026, defisit dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Refocusing Anggaran Program Prioritas

Menurut kajian tersebut, beberapa anggaran program flagship nasional masih bisa disesuaikan tanpa harus dihentikan sepenuhnya. CORE mengeklaim anggaran MBG yang ditetapkan sekitar Rp335 triliun bisa dikurangi dengan automatic adjusment sebesar 5% atau sekitar Rp17 triliun untuk pemulihan bencana.

Sementara itu, anggaran untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp83 triliun juga bisa disesuaikan dengan kisaran yang sama sehingga menyisihkan Rp4 triliun.

CORE mengeklaim total potensi relokasi anggaran program prioritas itu bisa mencapai Rp20 triliun hingga Rp21 triliun. Itu masih bisa ditambah dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) maupun penyesuaian anggaran lintas kementerian/lembaga dengan serapan rendah sekitar Rp10 triliun-Rp15.

Meski demikian, kombinasi dari penyesuaian pos-pos anggaran tersebut dinilai masih belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pembiayaan rehabilitasi serta rekonstruksi berskala besar.

Oleh sebab itu, status bencana nasional menjadi krusial karena dibutuhkan untuk membuka akses terhadap hibah dan pinjaman lunak internasional. Hal itu berdasarkan preseden bencana tsunami Aceh pada 2004 lalu.

"Status ini membuka akses terhadap hibah dan pinjaman lunak internasional, yang berdasarkan preseden Tsunami Aceh 2004 berpotensi mencapai Rp70-100 triliun, sekaligus memungkinkan dukungan teknis dan institusional yang tidak dapat disediakan melalui APBN semata," demikian bunyi kajian tersebut.

Sudah Sisir Anggaran

Adapun pemerintah menyebut telah menyisir APBN 2026 dan menyisihkan sekitar Rp60 triliun untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana ini didapatkan dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026, serta pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Yang buat bencana kan sudah cukup, kami sudah sisihkan Rp60 triliun," terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun. Kebutuhan terbesar yakni untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun.

Secara umum, Kemenkeu mencatat telah menyiapkan sejumlah pos anggaran untuk penanggulangan dampak bencana Sumatra. Misalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 miliar pada 2026. Kemudian, ada cadangan bencana Rp5 triliun yang bisa juga digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di luar anggaran bencana, pemerintah akan merelaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) ke pemda di tiga provinsi itu. Anggaran TKD senilai Rp43,8 triliun pada 2026 akan disalurkan dari pusat ke daerah tanpa syarat salur.

Pemda juga diberikan kemudahan dalam restrukturisasi pinjaman daerah ke pusat yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19, serta percepatan klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan.

Tidak hanya itu, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH senilai Rp250,4 miliar.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Aceh menghimpundonasi sebesar Rp1 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh yang disalurkan dalam bentuk logistik, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikososial.

Ketua Pos Koordinasi Tanggap Bencana Wilayah (Poskorwil) PW Muhammadiyah Aceh Sukri Karim mengatakan rekening donasi itu dibuka sejak akhir November 2025, bersamaan dengan pembentukan posko tanggap bencana.

“Sejak 28 November kita sudah mulai membentuk Poskorwil dan membuka rekening donasi. Sampai sekarang yang khusus Aceh saja, donasi yang sudah terkumpul sebanyak Rp1 miliar dari rekening Lazismu Aceh,” ujarnya.

Sukri Karim menjelaskan Lazismu Aceh menjadi pintu utama penghimpunan dana yang kemudian dikelola oleh Poskorwil PW Muhammadiyah Aceh. Dana tersebut selanjutnya disalurkan ke Pos Koordinasi Daerah (Poskorda) di tingkat kabupaten dan kota untuk diteruskan kepada masyarakat terdampak bencana.

Adapun bantuan yang disalurkan oleh PWM Aceh berupa kebutuhan dasar, seperti beras, minyak goreng, mi instan, dan berbagai kebutuhan pokok lainn sesuai kebutuhan warga di lokasi bencana.

Selain logistik, kata Sukri, Muhammadiyah juga mengirimkan tim medis ke sejumlah wilayah. Layanan kesehatan menjadi prioritas utama mengingat banyak warga terdampak yang membutuhkan penanganan medis pascabencana.

“Untuk bantuan psikososial belum terlalu rutin. Masih mengutamakan bantuan kesehatan dan logistik. Alasannya karena Muhammadiyah memandang bahwa harus memenuhi kebutuhan dasarnya dulu,” ujarnya.

Sukri menyebut Muhammadiyah memberikan pendampingan psikososial secara bertahap di beberapa daerah yang kondisinya sudah lebih stabil. Pendampingan tersebut dilakukan seiring dengan pemulihan awal pascabencana.

Terkait status bencana, Muhammadiyah secara konsisten mengatakan bahwa kondisi yang terjadi sekarang adalah sebuah bencana nasional.

“Muhammadiyah sampai sekarang menilai bahwa bencana yang terjadi adalah bencana nasional. Walau pemerintah tidak menganggap sebagai bencana nasional, tetapi Muhammadiyah tetap berkomitmen atas status bencana nasional tersebut,” jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatra telah dilakukan pemerintah pusat dalam skala nasional sejak hari pertama kejadian, meskipun hingga kini masih ada pihak-pihak yang terus memperdebatkan status bencana nasional.

“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh. Sejak hari pertama, tanggal 26 November, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya,” tuturnya saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Teddy menjelaskan sejak awal pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu personel gabungan dari berbagai unsur untuk menangani dampak bencana di lapangan.

“Sudah ada 50.000 pasukan di sana, TNI, Polri dengan 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di minggu pertama ada 26.000 , seperti Pak KSAD bilang saat awal-awal dari yang sudah ada di sana,” ucapnya

Dia juga menepis anggapan bahwa tanpa penetapan status bencana nasional, anggaran penanganan tidak berasal dari pemerintah pusat. Menurut Teddy, Presiden telah menegaskan seluruh pembiayaan menggunakan dana pusat.

Teddy menyatakan bahwa semua upaya pemulihan pasca-bencana akan menggunakan dana pusat. Dia menyebutkan bahwa Rp60 triliun akan dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah-rumah sementara, fasilitas umum, gedung DPRD, dan fasilitas lainnya.

“Dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu. Bila ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya, bantuan dari segala macam sudah masuk ke Kabupaten itu,” imbuhnya.

Terkait sarana dan prasarana, Teddy menegaskan pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai moda transportasi dan peralatan berat ke wilayah terdampak.

“Kemudian yang ketiga, dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter, sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin, totalnya sekitar seribu mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana,” ucapnya

Dia menambahkan pemulihan infrastruktur terus berjalan meski membutuhkan waktu karena banyaknya jembatan dan ruas jalan yang rusak.

“Kemudian, kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh, jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Teddy juga mengajak masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan untuk aktif melaporkan apabila masih ada wilayah yang belum menerima bantuan logistik.

“Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo, kita sama-sama, bahu membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo, ikhlas, tulus. Kalau anda ke sana, ada di lokasi yang belum, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas,” ujarnya.

Da memastikan seluruh aparat dan pemerintah daerah dapat dihubungi dan siap menindaklanjuti laporan masyarakat.

Oleh sebab itu, Teddy menekankan bahwa seluruh unsur baik yang terlihat maupun tidak dan telah bekerja keras sejak hari pertama bencana, serta mengingatkan pentingnya menjaga energi positif.

“Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklaim penanganan bencana di Sumatra telah berjalan dengan cepat dan tepat.

Prabowo membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.

Prabowo menegaskan sejak fase awal bencana, puluhan ribu personel telah dikerahkan dan operasi penanganan dilakukan secara masif sebagai bukti kehadiran negara yang kuat.

“Dalam rangka ini, [pemerintah tak hadir] di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.

Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya.

Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

“Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo.

Aceh Surati PBB

Klaim penanganan bencana pemerintah terlihat bertolak belakangan dengan aksi warga Aceh mengibarkan bendera putih yang belakangan ramai di media sosial. Aksi itu disebut sebagai sebagai pesan jika sudah tidak mampu lagi menghadapi situasi bencana.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah mengirim surat permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

“Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

Muhammad MTA menjelaskan, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

“Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.

Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

“Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

Saat yang sama, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan wisata bencana. Sindirian ini terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.

"Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah," kata Prabowo dalam sambutannya dikutip dari Antara.

Prabowo menilai kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana. Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana.

Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.

"Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu," kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana.

Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.

"Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan," kata Prabowo.

JAKARTA - Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor mendukung penerapan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) pascaditerjang bencana banjir bandang dan longsor. Alasannya, ruang bantuan kemanusiaan yang lebih luas hingga dunia internasional diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana alam tersebut.

"Penderitaan rakyat sangat luar biasa. Demi mereka sebaiknya kesampingkan dahulu rasa ego bangsa ini. Kita memerlukan uluran tangan banyak pihak termasuk dunia internasional, karena kerusakan yang terjadi sedemikian parah. Kita perlu mempercepat penanganan korban, perbaikan infrastruktur dan pemulihan sosial-ekonomi lainnya," tutur Senator Paul Finsen Mayor (PFM), Senin (15/12/2025).

Hal terpenting, lanjut PFM, bantuan yang masuk ke tanah air sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa tendensi tertentu dan bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

"Waktu semakin mendesak, langkah-langkah penanganan di lapangan perlu semakin cepat, namun harus secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan. Semoga pemerintahan Presiden Prabowo mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat. Pada intinya, kita semua ingin yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Aceh-Sumatra," tegas dia.

Di sisi lain, PFM yang konsen dalam perlindungan alam mengingatkan agar aparat penegak hukum mengusut secara serius para pelaku perusakan lingkungan yang menjadi penyebab utama bencana. Tanpa pandang bulu, mereka harus ditindak tegas, sesuai hukum yang berlaku.

"Tak bisa dipungkiri, faktor utama penyebab bencana adalah eksploitasi yang berlebihan. Makanya penegakan hukum tidak boleh diabaikan. Lakukan investigasi menyeluruh bagaimana kelalaian tata kelola yang terjadi, dan pastikan pelakunya diproses secara hukum," tandas PFM.

JAKARTA - Tokoh nasional Anies Baswedan menyebut sudah saatnya menetapkan banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai bencana nasional . Hal itu disampaikan Anies setelah dirinya melihat langsung kondisi daerah bencana dan warga di pengungsian.

Menurut Anies, beberapa hari lalu dia keliling Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang. Anies pun bertemu dengan warga di pengungsian.

"Saya duduk di tenda pengungsian. Ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur," ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Anies pun mendorong agar bencana di tiga provinsi tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional. "Setelah melihat langsung, rasanya sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya, kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara," kata Anies.

Calon Presiden 2024 itu mengatakan, dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu.

"Buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial," ujarnya.

Selain itu, lanjut Anies, akses jalan yang putus lebih bisa cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. "Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan biaya untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar Rp51,82 triliun. Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di posko terpadu penangan bencana alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.

"Kemudian kami laporkan ini secara nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan penjumlahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah Rp51,82 triliun," kata Suharyanto, dikutip Senin (8/12/2025).

Sementara, Presiden Prabowo Subianto berharap masyarakat bersabar karena semua upaya pemulihan membutuhkan proses yang tidak sebentar. Prabowo memastikan semua pihak bekerja keras memulihkan kondisi pascabencana.

"Tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-Ibu sekalian. Karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu ya," kata Prabowo, Jumat (12/12/2025).

JAKARTA - Senator RI dari Sumatera Barat Irman Gusman menegaskan perlunya sikap kelembagaan dari DPD untuk mendorong pemerintah menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional yang bersifat mandiri.

Hal tersebut sampaikan Irman Gusman dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-5 pada Rabu, 10 Desember. Irman menilai dengan penetapan tersebut, pemerintah dapat menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menangani bencana tanpa ketergantungan pada pihak luar.

"Sehingga tidak perlu barangkali intervensi asing atau apa pun demi citra dan kemandirian kita untuk dilihatkan kepada bangsa-bangsa lain," ujar Irman dalam sidang tersebut.

Irman mengakui kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan tahun 2004 ketika tsunami melanda Aceh. Ia menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik sehingga “tidak perlu bantuan atau pertolongan dari luar.” Namun, ia menegaskan bahwa sikap mandiri tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas.

Dalam sidang tersebut, Irman berharap DPD dapat menyampaikan sikap kelembagaan yang tegas terkait penetapan status bencana, apakah menggunakan istilah bencana nasional, prioritas nasional, atau bencana nasional mandiri. Menurutnya, kepastian status akan berdampak langsung pada mekanisme penanganan hingga pencairan anggaran.