Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Anwar Usman akan dilakukan dalam waktu dekat dan ditargetkan berlangsung pada pekan ini.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses administrasi untuk pengangkatan hakim baru tersebut telah berjalan dan pemerintah sudah menerima nama calon hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung.

“Direncanakan secepatnya dalam minggu ini,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Meski demikian, Prasetyo belum mengungkap identitas calon hakim yang akan dilantik tersebut. Dia menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai sosok pengganti akan disampaikan setelah seluruh tahapan administrasi rampung.

Selain pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah juga membuka kemungkinan agenda pelantikan pejabat Ombudsman Republik Indonesia dilakukan dalam waktu yang sama.

Dengan demikian, pelantikan sejumlah pejabat negara diproyeksikan dapat digelar dalam satu rangkaian pada pekan ini.

Pada Maret lalu, Anwar Usman telah resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim MK. Dalam kesempatan pamitnya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak selama menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi.

Anwar juga menyatakan harapannya agar lembaga MK tetap menjaga integritas serta menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi secara independen.

Pergantian hakim ini menjadi bagian dari proses pengisian kekosongan kursi hakim konstitusi yang sebelumnya ditempati Anwar Usman.

Pemerintah menilai pengisian posisi tersebut perlu segera dilakukan agar kerja-kerja peradilan konstitusi di MK tetap berjalan optimal, terutama dalam menangani berbagai perkara pengujian undang-undang maupun sengketa kewenangan lembaga negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Istana Negara hingga kini belum menerima surat resmi dari DPR RI terkait pengajuan calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan Prasetyo jelang pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dia menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah nama calon Hakim MK Adies Kadir telah disampaikan ke Presiden untuk segera dilantik.

“Belum. Jadi kami belum menerima surat dari DPR. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Secara administratif kami, kita [belum] menerima suratnya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan pemerintah akan memproses lebih lanjut pengangkatan Hakim MK setelah seluruh prosedur administrasi dari DPR RI diterima secara resmi oleh Istana.

Termasuk, kata Prasetyo terkait adanya penolakan dari sebagian publik terhadap sosok calon Hakim MK yang diusulkan DPR, Prasetyo menekankan bahwa mekanisme penunjukan calon tersebut merupakan kewenangan lembaga legislatif.

“Ya bagaimanapun kan secara prosedur itu menjadi kewenangan dari DPR ya. Karena beliau kan ditunjuk untuk mewakili DPR menjadi Hakim MK,” tandas Prasetyo.

Seperti diketahui,

Politisi Golkar Adies Kadir resmi disetujui sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Pengambilan keputusan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Menurutnya pergantian itu demi kepentingan konstitusional.

"Komisi III DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas fungsinya yang hakiki," katanya.

Dia menilai bahwa perlu adanya seorang hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif dan memiliki riwayat menorehkan di bidang hukum. Dengan begitu, katanya, kehadiran Adies dapat mengembalikan marwah MK

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Golkar Adies Kadir telah resmi disetujui sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan penunjukan Adies Kadir sebagai bentuk wakaf kader terbaik untuk negara.

Adapun, sebelum ditunjuk DPR sebagai calon hakim MK, Adies Kadir menurut Bahlil telah mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Golkar.

"Hakim itu harus independen. Sementara Golkar itu gudangnya para kader, jadi kami wakafkan lah [Adies Kadir]," ujar Bahlil di Istana Negara pada Rabu (28/1/2026).

Sebagaimana diketahui, Adies Kadir telah resmi disetujui sebagai calon hakim MK usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Pengambilan keputusan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Menurutnya pergantian itu demi kepentingan konstitusional.

"Komisi III DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas fungsinya yang hakiki," katanya.

Dia menilai bahwa perlu adanya seorang hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif dan memiliki riwayat menorehkan di bidang hukum. Dengan begitu, katanya, kehadiran Adies dapat mengembalikan marwah MK.

Setelah pemaparan laporan, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang, Saan Mustopa meminta pendapat kepada anggota sidang untuk mengambil keputusan masuknya Adies Kadir sebagai calon hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Pembacaan keputusan sekaligus mencopot penetapan Inosentius Samsul yang lebih dulu disahkan sebagai calon hakim MK pada tahun 2025.

"Apakah dapat disetujui?" ucap Saan. "Setuju," jawab tamu undangan. Setelah itu, Adies Kadir akan segera dilantik oleh presiden untuk menjadi hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir diusulkan Komisi III DPR sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Usulan tersebut disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR terkait penggantian calon hakim MK, yang digelar pada Senin (26/1/2026).

Seiring dengan usulan tersebut, berikut profil lengkap Adies Kadir dan daftar harta kekayaan yang dilaporkannya sebagai pejabat negara.

Adies Kadir lahir di Balikpapan pada 17 Oktober 1968. Ia merupakan politikus Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I dan telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2014. Pada periode 2024–2029, Adies dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI.

Dari sisi pendidikan, Adies memiliki latar belakang akademik di bidang teknik dan hukum. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Wijaya Kusuma pada 1992.

Pendidikan hukumnya ditempuh melalui program Sarjana dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Merdeka, sebelum akhirnya menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada 2017.

Karier politik Adies dimulai dari tingkat daerah. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya pada periode 2009–2014.

Pada 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dan kemudian dipercaya memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pada periode selanjutnya, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Puncak karier legislatifnya tercapai pada 2024, ketika ia dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Harta Kekayaan Adies Kadir

Berdasarkan laporan elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) tahun 2024, Adies Kadir tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp14,39 miliar.

Kekayaan tersebut terdiri atas aset tanah dan bangunan senilai Rp6,49 miliar yang tersebar di Surabaya dan Bekasi. Selain itu, Adies melaporkan kepemilikan empat kendaraan pribadi, yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp150 juta, BMW Rp750 juta, Toyota Alphard Rp600 juta, serta Land Rover JIP keluaran 2021 senilai Rp1,55 miliar. Seluruh kendaraan tersebut tercatat sebagai hasil sendiri.

Di luar itu, Adies juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,64 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp3,2 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Golkar Adies Kadir telah resmi disetujui sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai keputusan tersebut sangat menyimpang dan tidak sah.

Feri menilai keputusan Adies Kadir menjadi calon hakim MK menunjukan DPR sedang mencoba mengatur komposisi. DPR menilai siapa yang betul-betul sesuai dengan kepentingan politiknya, bukan memilih hakim konstitusi secara sadar untuk menjadi wasit konstitusional yang adil dalam proses penyelenggaraan negara.

“Bagaimanapun sifat kekuasaan itu adalah menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang baik dan tepat untuk menjadi hakim konstitusi sebagai wasit konstitusional kehidupan kita,” ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (27/1/2026).

Dia menambahkan proses penunjukan Adies Kadir sebagai calon hakim MK tidak terbuka dan mendadak, serta terkesan sesuka hati. DPR pun dinilai sedang mempermainkan konstitusi serta membuat proses penyelenggaraan negara secara asal-asalan.

“Padahal, setiap proses ketatanegaraan itu harus ada prosedurnya. Ada ketertiban di dalamnya. Ada kepatuhan kepada hukum, kepada undang-undang, agar kemudian politik tidak menyimpang,” kata Feri.

Dia pun menilai langkah DPR yang secara tiba-tiba menunjuk Adies Kadir sebagai hakim konstitusi tidak sah. Sedari awal, DPR tidak terbuka dan membuat plotnya sendiri serta skenario sendiri.

“Ini menunjukkan bahwa politik memainkan peran-peran tertentu untuk kepentingan di masa depan. Itu terlihat sekali ya, tanpa ada sikap kejelasan prosedur. Tiba-tiba hakim yang sudah dipilih bisa digantikan,” katanya.

DPR juga menurutnya mempunyai pola yang sangat rusak di dalam seleksi hakim MK. Oleh karena itu, langkah DPR perlu betul-betul dievaluasi, sebelum DPR semakin dianggap publik bukan mengerjakan kepentingan publik, tetapi kehendak DPR sendiri.

Sebagaimana diketahui, Adies Kadir telah resmi disetujui sebagai calon hakim MK usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Pengambilan keputusan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Menurutnya pergantian itu demi kepentingan konstitusional.

"Komisi III DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas fungsinya yang hakiki," katanya.

Dia menilai bahwa perlu adanya seorang hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif dan memiliki riwayat menorehkan di bidang hukum. Dengan begitu, katanya, kehadiran Adies dapat mengembalikan marwah MK.

Setelah pemaparan laporan, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang, Saan Mustopa meminta pendapat kepada anggota sidang untuk mengambil keputusan masuknya Adies Kadir sebagai calon hakim MK menggantikan Arief Hidayat. Pembacaan keputusan sekaligus mencopot penetapan Inosentius Samsul yang lebih dulu disahkan sebagai calon hakim MK pada tahun 2025.

"Apakah dapat disetujui?" ucap Saan. "Setuju," jawab tamu undangan. Setelah itu, Adies Kadir akan segera dilantik oleh presiden untuk menjadi hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Sari Yulianti diangkat menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Adies Kadir yang telah disahkan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Saan Mustopa lebih dulu menyampaikan pemberhentian Adies sebagai Wakil Ketua DPR.

Saan melanjutkan telah masuknya surat dari DPP Partai Golkar yang menyampaikan usulan agar Sari Yulianti menjadi Wakil Ketua DPR.

"Surat DPP Partai Golkar dimaksud juga menyampaikan usulan penggantian Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar dari saudara Prof. DR. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., kepada saudari Ir. H. Sari Yulianti," katanya, Selasa (27/1/2026).

Setelah meminta pendapat kepada anggota partai dan disetujui sebagai Wakil Ketua DPR, Saan mengetok palu, serta menginstruksikan Sari dilantik oleh Mahkamah Agung.

Sari kemudian membacakan sumpah di bawah kitab suci Al-Qur'an yang dipandu perwakilan dari Mahkamah Agung. Sari akan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR masa keanggotaan 2024-2029. Setelah pembacaan sumpah, Sari langsung duduk bersama jajaran pimpinan DPR lainnya.

Adies Kadir telah disetujui sabagai calon hakim MK usulan DPR dalam rapat paripurna tersebut.

Ketua Komisi III, Habiburokhman menjelaskan alasan pengusulan Adies Kadir menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, MK membutuhkan sosok hakim yang dapat menjaga marwah lembaga.

Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Setelah mendapatkan persetujuan, nama Adies dibawa ke Paripurna terdekat agar segera disetujui. Dia akan menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026. .

Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

"Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan alasan pengusulan Adies Kadir menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, MK membutuhkan sosok hakim yang dapat menjaga marwah lembaga

Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Setelah mendapatkan persetujuan, nama Adies dibawa ke Paripurna terdekat agar segera disetujui. Dia akan menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026). Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026.

Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

"Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Usai menyampaikan laporan, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang, Saan Mustopa meminta pendapat kepada anggota sidang untuk mengambil keputusan masuknya Adies Kadir sebagai calon hakim MK.

Pembacaan keputusan sekaligus mencopot penetapan Inosentius Samsul yang lebih dulu disahkan sebagai calon hakim MK pengganti Arief Hidayat pada tahun 2025.

"Apakah dapat disetujui?" ucap Saan.

"Setuju," jawab tamu undangan.

Setelah itu, Adies Kadir akan segera dilantik oleh presiden untuk menjadi hakim MK pilihan DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Sosok politisi Golkar Adies Kadir mendadak menjadi sorotan usai Komisi III DPR RI mengusulkan Wakil Ketua DPR RI itu sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak disangka, Adies Kadir terpilih untuk menggantikan hakim MK Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026. Persetujuan Adies sebagai calon hakim MK disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III terkait usulan penggantian calon hakim MK, Senin (26/1/2026).

"Menyetujui saudara Prof. DR. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Habiburokhman yang menjadi pimpinan sidang, Senin (26/1/2026).

Ucapan Habiburokhman Senin kemarin berbeda dengan kesepakatan yang diambil oleh Komisi III pada akhir September 2025. Pasalnya, Komisi III sendiri telah mengesahkan Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR untuk menggantikan hakim Arief Hidayat.

Pernyataan itu disampaikan secara lantang olehHabiburokhman dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Kamis (21/8/2025).

"Berdasarkan pandangan seluruh fraksi secara bulat disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI, Komisi III DPR RI memutuskan menyetujui saudara Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., sebagai hakim konstitusi," katanya.

Dia menyampaikan keputusan itu sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah tanggal 19 Agustus 2025 yang salah satu agendanya membahas surat masuk dari pimpinan Mahkamah Konstitusi nomor 3093.1/KP/07.00/08/2025 tanggal 5 Agustus 2025, terkait pemberitahuan berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi Profesor Arief Hidayat.

Namun, hasil rapat Komisi III pada akhir September silam berubah drastis detik-detik jelang pengesahan. Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Adies Kadir RI untuk menjadi Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang berasal dari lembaga DPR RI.

"Apakah dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memimpin rapat paripurna yang dijawab setuju oleh anggota DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Selain itu, rapat paripurna juga sepakat untuk mencabut Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR/1/2025-2026 tentang persetujuan DPR terhadap pergantian hakim konstitusi, yang sebelumnya sempat mencalonkan Inosentius Samsul.

Setelah disetujui, Saan pun mempersilakan Adies Kadir untuk ke area depan mimbar rapat paripurna untuk diperkenalkan sebagai calon Hakim MK. Adapun, pencalonan Adies tersebut dilakukan untuk mengganti Hakim MK Arief Hidayat yang akan segera pensiun bulan depan.

Dengan telah disetujuinya Adies Kadir sebagai calon Hakim MK, menurut dia, DPR RI pun telah menerima surat dari DPP Partai Golkar Nomor: B/934/DPP/GOLKAR/2026 tanggal 26 Januari 2026, perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) Pimpinan DPR RI dari Partai Golkar sisa masa jabatan 2024-2029

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman selaku komisi yang memproses pencalonan itu, mengatakan bahwa perlu adanya penguatan dalam lembaga MK untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang hakiki.

Dia menilai MK memerlukan sosok halim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum.

"Sehingga dapat menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah MK," kata Habiburokhman.

Munculnya nama Adies Kadir sebagai calon pengganti hakim Arief Hidayat memunculkan tanda tanya besar di masyarakat. Bukan hanya sosok Adies yang sempat menuai kontroversi saat demo kenaikan gaji DPR, Komisi III juga telah menyelesaikan tahapan fit and proper test dan sepakat memilih Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK usulan DPR gantikan Arief Hidayat.

Sorotan publik terhadap nama Adies Kadir bukan kali ini terjadi. Dia pernah melontarkan pernyataan kontroversial terkait tunjangan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan.

Kejadian berlangsung pada akhir bulan Agustus 2025, sebelum aksi demonstrasi memuncak di depan gedung DPR dan sejumlah titik lainnya.

Adies mengatakan tunjangan yang diberikan berdasarkan harga kontrakan atau kos-kosan yang berada di sekitar Senayan dengan besar 4×6 meter. Menurut perhitungannya, total harga sewa rumah di daerah tersebut adalah Rp78 juta/bulan.

"Kalau Rp3 juta dikalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan, padahal yang didapat sekitar Rp50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi," katanya di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/8/2025).

Artinya, kata dia, dari tunjangan rumah yang diberikan, anggota DPR masih perlu mengeluarkan kocek sekitar Rp28 juta.

Dia mengatakan tunjangan itu masih masuk akal untuk diberikan. Sebab, menurutnya kerja anggota DPR tidak hanya rapat, tetapi membahas rancangan anggaran yang kompleks.

Dia menambahkan kehidupan anggota DPR yang banyak tanggungan mulai dari istri hingga supir pribadi.

"Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu 1 dan supir 1 yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan cukup baik kalau di dalam ruangan sekitar 4×6 meter," ujarnya.

Adies Kadir Jalani Sidang dengan MKD
Pada Rabu (5/11/2026), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggelar sidang etik terhadap 5 anggota parlemen yang menjadi pemicu demo akhir Agustus 2025 itu.

Dalam amar putusan, Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun memutuskan dan mengadili kepada Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik.

Dia diminta untuk berhati-hati dalam memberikan informasi dan menjaga perilaku untuk kedepannya.

“Menyatakan teradu I Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., diaktifkan sebagai anggota DPR RI sejak putusan ini dibacakan,” kata Adang, Rabu (5/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Golkar Adies Kadir resmi disetujui sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Pengambilan keputusan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026. Menurutnya pergantian itu demi kepentingan konstitusional.

"Komisi III DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas fungsinya yang hakiki," katanya.

Dia menilai bahwa perlu adanya seorang hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif dan memiliki riwayat menorehkan di bidang hukum. Dengan begitu, katanya, kehadiran Adies dapat mengembalikan marwah MK.

Setelah pemaparan laporan, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang, Saan Mustopa meminta pendapat kepada anggota sidang untuk mengambil keputusan masuknya Adies Kadir sebagai calon hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Pembacaan keputusan sekaligus mencopot penetapan Inosentius Samsul yang lebih dulu disahkan sebagai calon hakim MK pada tahun 2025.

"Apakah dapat disetujui?" ucap Saan.

"Setuju," jawab tamu undangan.

Setelah itu, Adies Kadir akan segera dilantik oleh presiden untuk menjadi hakim MK menggantikan Arief Hidayat.

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Adies Kadir kembali mencuat di permukaan publik setelah DPR melalui Komisi III mengusulkan Wakil Ketua DPR itu menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Politikus Partai Golkar itu akan menggantikan hakim MK Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Persetujuan ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III terkait usulan penggantian calon hakim MK, Senin (26/1/2026).

"Menyetujui saudara Prof. DR. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Habiburokhman yang menjadi pimpinan sidang, Senin (26/1/2026).

Padahal nama Inosentius Samsul lebih dulu masuk bursa calon hakim MK usulan DPR gantikan Arief Hidayat pada bulan Agustus 2025.

Kontroversi Adies Kadir

Sorotan publik terhadap nama Adies Kadir bukan kali ini terjadi. Dia pernah melontarkan pernyataan kontroversial terkait tunjangan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan.

Kejadian berlangsung pada akhir bulan Agustus 2025, sebelum aksi demonstrasi memuncak di depan gedung DPR dan sejumlah titik lainnya.

Adies mengatakan tunjangan yang diberikan berdasarkan harga kontrakan atau kos-kosan yang berada di sekitar Senayan dengan besar 4×6 meter. Menurut perhitungannya, total harga sewa rumah di daerah tersebut adalah Rp78 juta/bulan.

"Kalau Rp3 juta dikalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan, padahal yang didapat sekitar Rp50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi," katanya di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/8/2025).

Artinya, kata dia, dari tunjangan rumah yang diberikan, anggota DPR masih perlu mengeluarkan kocek sekitar Rp28 juta.

Dia mengatakan tunjangan itu masih masuk akal untuk diberikan. Sebab, menurutnya kerja anggota DPR tidak hanya rapat, tetapi membahas rancangan anggaran yang kompleks.

Dia menambahkan kehidupan anggota DPR yang banyak tanggungan mulai dari istri hingga supir pribadi.

"Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu 1 dan supir 1 yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan cukup baik kalau di dalam ruangan sekitar 4×6 meter," ujarnya.

Adies Kadir Jalani Sidang dengan MKD

Pada Rabu (5/11/2026), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggelar sidang etik terhadap 5 anggota parlemen yang menjadi pemicu demo akhir Agustus 2025 itu.

Dalam amar putusan, Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun memutuskan dan mengadili kepada Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik.

Dia diminta untuk berhati-hati dalam memberikan informasi dan menjaga perilaku untuk kedepannya.

“Menyatakan teradu I Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., diaktifkan sebagai anggota DPR RI sejak putusan ini dibacakan,” kata Adang, Rabu (5/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR mengusulkan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Adies Kadir adalah Wakil Ketua DPR dan juga seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2014 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I.

Persetujuan ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III terkait usulan penggantian calon hakim MK, Senin (26/1/2026).

Mulanya, Habiburokhman selaku pimpinan sidang meminta pendapat dari delapan perwakilan fraksi partai yakni partai PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan, Demokrat. Seluruh fraksinya mengatakan setuju Adies Kadir menjadi calon hakim MK usulan DPR.

Setelah itu, Habiburokhman menyampaikan kepada Adies bahwa produk undang-undang yang dibentuk selama dirinya menjabat di DPR bukan berdasarkan kepentingan pribadi.

Dia berpesan kepada Adies bahwa setelah menjadi hakim MK diminta tidak memiliki konflik kepentingan saat menguji materi undang-undang bersama DPR

"Karena itu ketika nanti aktif menjadi hakim konstitusi, Pak Adies Kadir tidak memiliki konflik kepentingan kalau harus memeriksa, menguji materi undang-undang yang disahkan oleh DPR. Ini hal yang memang wajar, umum, sudah menjadi pengetahuan semua orang," kata Habiburokhman.

Hal itu juga berlaku bagi mantan DPR yang saat ini menjabat sebagai hakim MK. Habiburokhman kemudian membacakan kesimpulan rapat bahwa Adies Kadir menjadi calon hakim MK usulan DPR dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Setuju?" ucapnya.

"Setuju," jawab anggota rapat.