Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia sedang menikmati bonus demografi yang menjadimesin pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlahpenduduk sekitar 287 juta jiwa, mayoritas masyarakatIndonesia berada pada usia produktif 15–64 tahun denganproporsi sekitar 69% dari total populasi. Kelompok usia mudajuga masih dominan, termasuk kelompok usia 25–29 tahunyang mencapai lebih dari 22 juta jiwa (BPS 2026). Kondisi inimerupakan momentum emas untuk memperkuat produktivitasekonomi sekaligus membangun fondasi perlindungan sosialjangka panjang. Namun bonus demografi tidak otomatismenjadi bonus kesejahteraan. Tantangan utamanya adalahmemastikan pekerja hari ini tetap memiliki penghasilan dan perlindungan yang layak saat memasuki usia tua

Pekerja Informal

Persoalan terbesar Indonesia saat ini terletak pada strukturpasar tenaga kerja. Berdasarkan Survei Angkatan KerjaNasional (Sakernas), sektor informal masih mendominasi. Dari sekitar 147 juta penduduk bekerja, sekitar 59,42% atau87,74 juta orang berada di sektor informal, sedangkan pekerjaformal hanya sekitar 40,58% atau 59,93 juta orang. Bahkanpertumbuhan lapangan kerja baru lebih banyak berasal darisektor informal dibanding sektor formal (BPS 2026). Artinya, mayoritas pekerja Indonesia belum memiliki perlindunganpensiun yang kuat dan terstruktur. Jika kondisi ini tidakdipersiapkan sejak sekarang, bonus demografi justru dapatberubah menjadi tantangan sosial ketika jumlah penduduklanjut usia meningkat tanpa perlindungan pendapatan yang memadai.

Di sisi lain, dunia kerja juga berubah sangat cepat. Era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) melahirkanpola kerja yang semakin fleksibel dan dinamis. Generasimuda kini banyak bekerja sebagai freelancer, content creator, streamer, desainer grafis, editor video, pedagang online, hingga pekerja berbasis aplikasi seperti pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir digital. Fenomena inimenunjukkan kreativitas dan adaptabilitas masyarakatIndonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan baru karenasebagian besar pekerja tersebut memiliki penghasilan hari initanpa kepastian perlindungan di masa tua.

Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem multi-pilar dana pensiun yang terdiri dari skema wajib dan sukarela. Untukanggota TNI dan Polri terdapat ASABRI, bagi Aparatur SipilNegara terdapat TASPEN, sedangkan pekerja swastadilindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pada sisi sukarelaterdapat Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPLK diselenggarakanoleh bank, perusahaan asuransi jiwa, dan manajer investasiserta terbuka bagi masyarakat umum, termasuk pekerjamandiri dan informal.

Dalam konteks ekonomi digital, DPLK menjadi sangatrelevan. Freelancer, pengemudi online, YouTuber, pekerjaUMKM, hingga pedagang online dapat menjadi peserta secaramandiri dengan iuran fleksibel sesuai kemampuan. Inilahyang menjadikan DPLK memiliki potensi besar untukmenjangkau pekerja informal dan generasi digital yang selama ini sulit disentuh oleh skema pensiun konvensional.

Berbagai negara mulai mencari solusi agar pekerja berbasisaplikasi dan gig economy tetap memiliki perlindunganpensiun. Singapura mulai memasukkan platform workersseperti pengemudi ride-hailing dan kurir digital ke dalamCentral Provident Fund (CPF) dengan kontribusi bertahapserta dukungan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Malaysia juga memiliki program i-Saraan di bawah Employees Provident Fund (EPF) yang memberikan insentif pemerintahbagi pekerja informal yang rutin menabung pensiun.

Digitalisasi Dana Pensiun

Hong Kong menunjukkan bagaimana digitalisasi dapatmemperluas akses dana pensiun. Melalui Mandatory Provident Fund (MPF) dan platform digital eMPF yang diluncurkan sejak 2024, peserta dapat memantau saldo, melihat hasil investasi, hingga mengelola akun secara online. Saat ini, 24 skema MPF dari 12 trustee telah terintegrasidalam platform tersebut, dengan lebih dari 2,5 juta unduhanaplikasi dan sekitar 1,88 juta peserta terdaftar (MPFA 2026).

Indonesia sebenarnya juga mulai bergerak ke arah yang sama. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) yang memungkinkan peserta melihatsaldo, mengakses kartu digital, hingga melakukan klaimsecara online. Per Mei 2026, jumlah pengguna JMO mencapai32,6 juta dengan sekitar 15,1 juta pengguna aktif. Tantangannya, digitalisasi dana pensiun di Indonesia masihberjalan sendiri-sendiri dan belum sepenuhnya terintegrasiantar skema maupun penyelenggara dana pensiun.

Urgensi digitalisasi semakin penting jika melihatperkembangan ekonomi berbasis aplikasi. Saat inidiperkirakan terdapat lebih dari 2 juta pengemudi online di Indonesia, baik roda dua maupun roda empat, yang bekerjamelalui berbagai platform digital. Sementara mitra penjual di Tokopedia dan TikTok mencapai lebih dari 21 juta penjual. Namun mayoritas dari mereka masih belum memilikiperlindungan jaminan pensiun yang memadai, baik melaluiBPJS Ketenagakerjaan maupun skema pensiun lainnya.

Karena itu, aplikator digital seperti Gojek, Grab, Maxim, BlueBird, hingga Tokopedia dan Tiktok perlu dipandangbukan hanya sebagai platform digital, tetapi juga bagian dariekosistem dana pensiun dan perlindungan sosial nasional. Platform-platform ini dapat menjadi pintu masuk strategisuntuk memperluas kepesertaan dana pensiun melalui fiturtabungan pensiun digital, integrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun DPLK, serta edukasi literasikeuangan bagi para mitra.

Ke depan, arah kebijakan perlu dibuat lebih konkret. Pertama, membangun sistem pendaftaran dana pensiun digital yang sederhana dan mudah diakses melalui aplikasi, dompet digital, maupun platform kerja. Kedua, mendorong skema iuranmikro seperti Rp5.000 atau Rp10.000 per hari agar lebihmudah diterima pekerja informal. Ketiga, mengintegrasikanplatform digital dengan penyedia dana pensiun agar pekerjaberbasis aplikasi dapat menyisihkan sebagian penghasilannyasecara otomatis. Keempat, membangun sistem digitalisasipensiun nasional yang memungkinkan masyarakat melihatseluruh hak pensiunnya dalam satu ekosistem. Kelima, memperkuat literasi keuangan dan pensiun bagi generasimuda.

Jika lebih dari 87 juta pekerja informal tidak dipersiapkanperlindungan hari tuanya, Indonesia berisiko menghadapikelompok lanjut usia yang rentan secara ekonomi di masa depan. Karena itu, dana pensiun tidak boleh hanya dinikmatisebagian pekerja formal. Dana pensiun harus menjadi miliksemua.

Disclaimer: Opini ini merupakan pendapat pribadi penulisdan tidak serta-merta mewakili pendapat OJK secara kelembaagaan

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia sedang berdiri di persimpangan yang menentukan. Pada saat jumlah penduduk usia produktif masih sangat besar, kecerdasan buatan justru makin masuk ke ruang hidup yang paling pribadi mencakup apa yang kita tonton, apa yang kita beli, apa yang kita baca, bahkan bagaimana kita membentuk preferensi.
Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa pada pada 2025 sekitar 64,61% penduduk Indonesia berada pada usia 15–64 tahun. Ini adalah modal sejarah yang besar. Namun di era AI, jumlah manusia produktif saja tidak cukup.
Pertanyaan yang jauh lebih penting ialah: apakah bonus demografi ini akan menjadikan Indonesia sekadar pasar yang empuk, atau kekuatan sumber daya yang sanggup mengelola teknologi untuk kepentingannya sendiri dan memenangkan persaingan.
Kecerdasan buatan kini tidak lagi sekadar alat bantu teknis di belakang layar. Ia bekerja di tengah kehidupan sehari-hari melalui sistem rekomendasi, personalisasi iklan, kurasi informasi, dan penawaran digital yang terasa makin sesuai dengan kebiasaan kita.
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi menjelaskan dalam kerangka klasifikasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada 2022 bahwa sistem AI menghasilkan prediksi, rekomendasi, atau keputusan yang memengaruhi lingkungan nyata maupun virtual.
Dalam praktik bisnis, ini berarti teknologi tidak hanya merespons perilaku manusia, tetapi juga mulai ikut membentuk arah pilihan manusia. Risiko itu makin nyata ketika personalisasi bertemu dengan logika pasar.

Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat pada Januari 2025 melaporkan bahwa data seperti lokasi presisi, riwayat perambanan, dan karakteristik konsumen dapat digunakan untuk menetapkan penawaran atau harga yang berbeda bagi orang yang berbeda.
Dengan kata lain, AI tidak hanya membuat pengalaman belanja lebih nyaman, tetapi juga membuka kemungkinan bahwa konsumen diarahkan secara semakin halus, bahkan tanpa menyadarinya. Jika masyarakat tidak cukup paham cara sistem ini bekerja, kenyamanan digital mudah berubah menjadi ketergantungan digital. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi lebih penting karena kesiapan publik belum merata.

Laporan PwC Indonesia yang dirilis pada Februari 2026 menunjukkan bahwa 69% pekerja di Indonesia sudah menggunakan AI dalam 12 bulan terakhir, tetapi hanya 16% yang memakainya setiap hari. Laporan yang sama juga menunjukkan kesenjangan akses pembelajaran antara pekerja biasa dan pimpinan senior. Artinya, adopsi bergerak cepat, tetapi kedalaman pemahaman dan kemampuan mengelolanya belum tersebar merata.
Negara yang cepat memakai teknologi belum tentu cepat membangun daya saing dari teknologi itu. Di titik inilah bonus demografi bisa berbelok arah. Populasi besar memang dapat menjadi modal pembangunan, tetapi juga dapat menjadi pasar yang sangat menarik bagi platform, ekosistem digital, dan mesin personalisasi global. Jika manusia produktif hanya tumbuh sebagai pengguna, pembeli, dan penghasil data, maka bonus demografi pada akhirnya hanya melahirkan bonus konsumsi. Kita tampak modern, tetapi posisi kita tetap pasif.

Mengubah AI Menjadi Kekuatan Sumber Daya

Karena itu, persoalan utamanya bukan pertama-tama pada mesin, melainkan pada manusia yang menggunakannya. Kita sering mendengar ungkapan populer bahwa manusia hanya memakai 10% dari otaknya. Sains modern tidak mendukung klaim itu.

McGovern Institute di Massachusetts Institute of Technology menegaskan pada 2024 bahwa gagasan tersebut adalah mitos; manusia menggunakan seluruh otaknya setiap hari. Jadi masalah kita bukan kekurangan kapasitas biologis, melainkan kekurangan kesadaran, disiplin, dan kemauan untuk mengelola kapasitas yang sudah ada.
Di era AI, ancaman terbesar bukan mesin yang terlalu cerdas, melainkan manusia yang terlalu cepat menyerahkan pertimbangan, selera, dan keputusan tanpa refleksi yang cukup.
Dalam perspektif manajemen strategik, inilah titik yang menentukan. Edith Penrose melalui karya klasiknya The Theory of the Growth of the Firm, yang pertama terbit pada 1959, menjelaskan bahwa pertumbuhan dan keunggulan tidak lahir hanya dari kepemilikan aset, tetapi dari cara sumber daya diorganisasi, dikembangkan, dan digunakan.
Oxford University Press menyebut karya Penrose sebagai fondasi penting dari pandangan berbasis sumber daya dalam strategi. Artinya, keunggulan bukan ditentukan oleh apa yang dimiliki semata, melainkan oleh kemampuan mengubah sumber daya menjadi kapabilitas yang bernilai.
Dalam logika ini, AI bukanlah strategi. AI adalah sumber daya. Nilainya baru muncul ketika diterjemahkan ke dalam proses, kualitas manusia, budaya kerja, dan arah jangka panjang institusi. Itulah sebabnya Indonesia tidak cukup hanya memperluas akses digital. Yang jauh lebih penting ialah memperdalam kualitas manusianya: pendidikan, kebiasaan berpikir, disiplin kerja, kemampuan membaca konteks, dan kecakapan mengubah informasi menjadi keputusan.
Di sinilah martabat manusia menjadi penting. Stanford Encyclopedia of Philosophy menjelaskan martabat manusia sebagai nilai dasar yang melekat pada setiap manusia secara setara. Dari sudut pandang teologi umum, manusia bukan sekadar data, bukan sekadar perilaku konsumsi, dan bukan objek yang sepenuhnya boleh diarahkan oleh algoritma.
Manusia memiliki akal budi, kehendak, dan tanggung jawab moral. AI bisa memproses data dengan sangat cepat, tetapi AI tidak memikul tanggung jawab etis. Manusialah yang memikulnya.
Karena itu, pertanyaan terbesar di era AI bukan lagi apakah teknologi akan terus masuk ke dalam hidup kita. Itu sudah pasti. Pertanyaannya adalah apakah kita akan membiarkan bonus demografi ini hanya menjadi ladang konsumsi yang diarahkan algoritma, atau mulai berbenah di setiap bagian kehidupan kita, di keluarga, di sekolah, di kampus, di perusahaan, dan di ruang kebijakan.
Agar kita dengan kekuatan bersama untuk membangun manusia yang sanggup mengubah AI menjadi kekuatan sumber daya. Jika tidak mulai memikirkan peran kita sekarang, kita mungkin akan tetap menjadi pengguna yang nyaman, tetapi kehilangan posisi sebagai pengarah masa depan.

Indonesia tengah memasuki babak baru perjalanan demografi. Setelah mengoptimalkan bonus demografi, ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia nonproduktif, kini arah struktur penduduk mulai bergerak menuju fase penuaan. Jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat seiring menurunnya angka kelahiran dan naiknya usia harapan hidup.

Perubahan ini sesungguhnya merupakan kabar baik. Artinya, kualitas kesehatan membaik, layanan publik berkembang, dan semakin banyak warga yang dapat hidup lebih lama. Dalam literatur kependudukan, peningkatan usia harapan hidup sering dipandang sebagai indikator kemajuan pembangunan. Namun, setiap kemajuan menghadirkan konsekuensi baru yang perlu dikelola dengan cermat.

Indonesia, karena itu perlu mempersiapkan diri sejak sekarang. Penuaan penduduk bukan ancaman, melainkan transisi yang harus diantisipasi melalui kebijakan cerdas. Jika dikelola dengan tepat, lansia dapat tetap mandiri, produktif, dan sejahtera. Sebaliknya, jika diabaikan, tekanan terhadap rumah tangga, sistem kesehatan, dan fiskal negara akan semakin besar.

Laporan National Transfer Accounts (NTA) 2024

Laporan Statistik Eksperimental Neraca Transfer Nasional atau National Transfer Accounts (NTA) 2024 yang baru saja dirilis BPS pada 30 April yang lalu, memberi gambaran rinci mengenai bagaimana kelompok umur menghasilkan pendapatan, mengonsumsi sumber daya, serta saling menopang antargenerasi. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa isu lansia bukan semata persoalan jumlah penduduk, tetapi juga persoalan keberlanjutan ekonomi.

Data NTA menunjukkan bahwa kelompok lansia usia 61 tahun ke atas rata-rata mengalami life cycle deficit sebesar Rp21,67 juta per kapita per tahun. Artinya, konsumsi yang dibutuhkan lebih besar dibanding pendapatan tenaga kerja yang mereka hasilkan. Rata-rata konsumsi lansia tercatat Rp48,35 juta per kapita, sementara pendapatan tenaga kerja sebesar Rp26,68 juta.

Dalam bahasa sederhana, ketika seseorang memasuki usia lanjut, kemampuan menghasilkan pendapatan cenderung menurun, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan, bahkan sebagian meningkat. Kondisi ini wajar dan dialami hampir semua negara.

Namun, data tersebut juga mematahkan stereotip lama bahwa lansia identik dengan ketergantungan total. Faktanya, banyak lansia Indonesia masih aktif secara ekonomi. Sebagian besar konsumsi mereka masih dapat dibiayai dari hasil kerja sendiri. Ini menunjukkan semangat kemandirian yang tinggi.

Lebih menarik lagi, mayoritas pendapatan tenaga kerja lansia berasal dari usaha sendiri atau self-employment. Ini berarti banyak warga senior tetap bekerja sebagai pedagang kecil, petani, pengusaha mikro, pekerja jasa, maupun aktivitas ekonomi mandiri lainnya.

Fenomena ini mengandung dua pesan sekaligus. Pertama, lansia Indonesia memiliki daya juang dan etos kerja yang patut diapresiasi. Kedua, masih banyak warga yang memasuki usia tua tanpa perlindungan pensiun memadai sehingga tetap harus bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena pendapatan kerja tidak sepenuhnya mencukupi, kelompok lansia sangat bergantung pada mekanisme pembiayaan lain. Menurut laporan NTA, sebagian besar defisit ekonomi lansia ditutup melalui realokasi privat, terutama pendapatan aset seperti tabungan, bunga, sewa, atau hasil kepemilikan lainnya.

Artinya, siapa yang memiliki aset cenderung lebih siap menghadapi masa tua. Sebaliknya, mereka yang sepanjang usia produktif tidak sempat menabung atau berinvestasi akan lebih rentan ketika memasuki lansia.

Menyiapkan Kesejahteraan Lansia

Di sinilah pesan kebijakannya sangat jelas. Menyiapkan kesejahteraan lansia tidak dimulai saat seseorang berusia 60 tahun, tetapi jauh sebelumnya, bahkan sejak awal memasuki dunia kerja.

Benjamin Franklin pernah mengatakan, an investment in knowledge pays the best interest. Dalam konteks kependudukan, investasi terbaik itu dapat berupa pendidikan, literasi keuangan, kebiasaan menabung, kepesertaan jaminan sosial, dan kepemilikan aset produktif.

Jika generasi muda hari ini gagal menyiapkan fondasi keuangan, maka lansia masa depan berisiko menghadapi kerentanan yang lebih besar.

Peran negara juga tetap krusial. Dalam laporan NTA menunjukkan transfer publik kepada lansia masih relatif terbatas dibanding total kebutuhan mereka. Memang tersedia dukungan berupa layanan kesehatan publik dan bantuan tunai, tetapi skalanya belum cukup untuk menjadi penyangga utama.

Pada saat yang sama, kebutuhan kesehatan meningkat tajam di usia lanjut. Pengeluaran kesehatan privat lansia jauh lebih tinggi dibanding kelompok usia kerja. Ini menunjukkan bahwa risiko sakit pada usia tua masih menjadi tekanan besar bagi rumah tangga.

Jika tidak diantisipasi, maka ketimpangan akan melebar. Lansia yang memiliki tabungan dan aset bisa mengakses layanan kesehatan lebih baik, sementara lansia miskin akan menghadapi keterbatasan perawatan. Karena itu, penguatan sistem kesehatan lansia menjadi agenda mendesak.

Indonesia juga masih ditopang budaya kekeluargaan yang kuat. Banyak anak membantu orang tua, dan di sisi lain tidak sedikit lansia yang masih membantu anak atau cucunya. Transfer antargenerasi ini menjadi ciri khas masyarakat Asia, termasuk Indonesia.

Namun struktur keluarga sedang berubah. Ukuran keluarga semakin kecil, angka kelahiran menurun, urbanisasi meningkat, dan mobilitas kerja membuat anak tidak selalu tinggal dekat orang tua. Ke depan, kapasitas keluarga sebagai satu-satunya penyangga lansia akan semakin terbatas.

Karena itu, perlindungan sosial perlu bergeser dari dominasi sistem informal menuju kombinasi yang lebih seimbang antara keluarga, pasar, komunitas, dan negara.

Setidaknya ada empat langkah strategis yang dapat segera diperkuat.

Pertama, reformasi sistem pensiun yang lebih inklusif. Skema hari tua tidak boleh hanya kuat untuk pekerja formal, tetapi juga ramah bagi pekerja informal, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja mandiri. Mekanisme iuran perlu fleksibel, sederhana, dan terjangkau.

Kedua, memperluas literasi keuangan nasional. Menabung, berasuransi, dan berinvestasi harus menjadi budaya baru. Edukasi ini idealnya dimulai sejak sekolah dan diperkuat saat seseorang mulai bekerja. Negara-negara maju menunjukkan bahwa financial preparedness berkontribusi besar terhadap kesejahteraan lansia.

Ketiga, membangun layanan kesehatan ramah lansia. Fokus tidak hanya kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Skrining penyakit kronis, kesehatan mental, rehabilitasi, dan sistem long-term care perlu dikembangkan secara bertahap.

Keempat, menciptakan pasar kerja yang inklusif usia. Banyak lansia masih sehat, berpengalaman, dan produktif. Mereka dapat tetap berkontribusi melalui pekerjaan paruh waktu, konsultasi, mentoring, kewirausahaan, atau pekerjaan berbasis fleksibilitas digital. Dunia kerja masa depan perlu lebih age-friendly.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara yang sukses menghadapi penuaan penduduk bukan negara yang menolak perubahan, melainkan yang beradaptasi lebih awal. Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa terus memperbarui sistem pensiun, teknologi kesehatan, serta desain kota ramah lansia.

Indonesia memiliki peluang melakukan hal serupa dengan pendekatan yang sesuai konteks lokal.

Yang perlu ditekankan, lansia bukan beban pembangunan. Mereka adalah generasi yang telah membangun bangsa, menyumbang pengalaman, nilai, dan modal sosial. Penuaan penduduk seharusnya dipandang sebagai fase pendewasaan bangsa.

Tantangannya bukan pada bertambahnya jumlah lansia, tetapi apakah kita mampu memastikan mereka menjalani usia tua dengan martabat, kesehatan, dan kemandirian.

Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi tinggi, infrastruktur megah, atau transformasi digital. Visi itu juga harus mencakup masyarakat yang menghormati siklus hidup warganya, dari anak-anak hingga lansia.

Saat ini jendela kesempatan masih terbuka. Bonus demografi mungkin akan berakhir, tetapi peluang menciptakan silver economy baru justru mulai muncul. Lansia yang sehat, aktif, dan mandiri dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru melalui konsumsi, jasa, kewirausahaan, dan kontribusi sosial.

Karena itu, menyiapkan kemandirian lansia bukan agenda pinggiran. Ini adalah investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Semakin cepat disiapkan, semakin ringan beban yang ditanggung generasi berikutnya.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membesarkan anak mudanya, tetapi juga bangsa yang memuliakan hari tua warganya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada kuartal I-2026. Namun, kenyataan hidup sehari-hari yang dirasakan masyarakat berkebalikan dengan pencapaian yang tampak menggembirakan ini. Secara riil, perekonomian terasa kesu.

Situasi ini ditunjukkan oleh pelemahan rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian pasar kerja. Pilihan hidup pun menjadi semakin pragmatis: menunda membeli rumah, membatasi hiburan, mengurangi kualitas konsumsi, hingga memilih makanan murah sekadar untuk bertahan di tengah kenaikan biaya hidup. Keadaan ini semakin berat dirasakan oleh mereka yang termasuk generasi sandwich.

Dari Sandwich ke “Ayam Geprek”

Survei Litbang Kompas pada 2022 menunjukkan sekitar 67% responden mengaku menopang beban ekonomi lintas generasi. Jika diproyeksikan terhadap populasi usia produktif Indonesia, jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 56 juta orang.

Sementara itu, pengolahan data Susenas 2022 menunjukkan sedikitnya 8,4 juta penduduk hidup dalam struktur rumah tangga “extended family” yang mencerminkan tekanan khas generasi sandwich.

Tekanan ekonomi yang meningkat dan dirasakan secara merata oleh generasi sandwich. Jika berlanjut, fenomena generasi sandwich—yang harus membiayai diri sendiri, orang tua, dan anak-anak—akan bergeser menjadi generasi “ayam geprek”.

Istilah ini menemui relevansinya bukan karena merujuk pada menu makanan murah yang populer. Akan tetapi menjadi simbol dari generasi yang dipaksa hidup hemat secara ekstrem di tengah tekanan ekonomi yang terus membesar.

Generasi “ayam geprek”, sesuai namanya, menghadapi tekanan dari segala arah yang membuat kondisi finansialnya babak belur. Mereka menghadapi tekanan berlapis: beban keluarga, stagnasi pendapatan, mahalnya biaya hidup, dan rapuhnya perlindungan sosial secara bersamaan.

Mereka bukan hanya “terjepit” di antara dua generasi—sebagaimana generasi sandwich—tetapi juga “terimpit” oleh struktur ekonomi yang semakin tidak ramah terhadap kelas muda produktif.

Generasi ini tidak terbatas pada kriteria memiliki anak, tetapi juga mencakup mereka yang tidak selalu memiliki anak. Mereka menanggung ekonomi keluarga, dirinya sendiri, dan memikul tekanan ekonomi struktural tanpa dukungan dari pihak mana pun.

Dalam banyak kasus, posisi mereka menjadi “penyangga informal” ketika perlindungan sosial negara belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan ekonomi keluarga.

Dengan kata lain, istilah “ayam geprek” tidak lagi sekadar metafora makanan yang populer di kalangan anak-anak muda. Istilah ini merupakan pintu masuk untuk memahami perubahan struktur beban ekonomi generasi muda di Indonesia hari ini.

Beban yang Kompleks

Generasi ayam geprek di Indonesia, yaitu milenial dan gen Z—memikul beban yang berat jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dalam kehidupan keluarga, banyak di antara mereka yang harus menopang orang tua mereka secara finansial akibat tidak adanya jaminan pensiun.

Di kala upah tenaga kerja stagnan dan biaya hidup semakin naik, pendapatan individu yang tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi. Gaji yang mereka peroleh digunakan juga untuk menghidupi seluruh keluarga besar ini terasa kian cekak.

Kenaikan harga barang-barang pokok, energi, transportasi, dan hunian mengakibatkan anak-anak muda terpaksa bekerja secara berlebihan (overwork). Alhasil, mereka rentan mengalami kelelahan fisik dan mental (burnout).

Pelemahan rupiah membuat biaya impor naik dan menyebabkan lonjakan inflasi. Artinya, generasi ini tidak hanya terhimpit secara sosial, tapi tergencet oleh tekanan makroekonomi yang tidak berpihak pada mereka.

Kegagalan Institusional

Dalam kajian ekonomi politik pembangunan, kemunculan generasi ayam geprek tidak hanya dipahami sebagai gaya hidup generasi muda semata. Hal ini merupakan cerminan dari struktur pembangunan nasional yang belum mampu menyediakan perlindungan sosial yang memadai.

Kasus seperti ini umum terjadi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia karena sistem kesejahteraan sosial (social welfare) masih relatif lemah. Dengan demikian menyebabkan keluarga harus menjadi institusi yang secara dominan menopang ekonomi seseorang.

Implikasinya, beban tanggungan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang seharusnya dipikul oleh negara maka diserahkan begitu saja pada individu dan rumah tangga. Di waktu yang sama, ketimpangan struktural—yang juga tampak dari ketimpangan sosial yang ada—terus membatasi ruang gerak generasi ayam geprek ini untuk bisa keluar dari jerat tekanan ekonomi.

Akses mendasar pada layanan publik seperti pendidikan berkualitas, pekerjaan formal dengan pendapatan yang layak, serta jaminan sosial masih belum dirasakan oleh generasi ini.

Dalam kerentanan yang demikian, banyak anak muda yang hidup dalam kerapuhan ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini pula yang memunculkan risiko kemiskinan yang diwariskan antargenerasi (intergenerational transmission of poverty).

Oleh sebab itu, generasi ayam geprek bukanlah sebuah fenomena anomali akibat ketidakmampuan individu belaka. Kondisi ini merupakan produk dari kegagalan institusional yang terus-menerus direproduksi dalam sistem ekonomi yang timpang.

Bukan Gaya Hidup Anak Muda yang Boros

Tatkala tekanan ekonomi semakin berat, generasi muda yang juga generasi ayam geprek ini kerap disalahkan sebagai pihak yang memiliki gaya hidup yang terlalu boros, impulsif, konsumtif, serta tidak cakap dalam mengelola keuangan. Alhasil, stigma seperti ini acapkali terlalu menyederhanakan masalah yang sesungguhnya.

Generasi ayam geprek hidup dalam keadaan yang serba terbatas, menekan konsumsi, dan menunda berbagai kebutuhan pokok seperti hunian demi bertahan di tengah kenaikan biaya hidup.

Di sisi lain, glorifikasi berlebihan terhadap narasi resiliensi individu juga mengandung sisi problematis. Sebab, hal ini hanya melihat kemampuan bertahan hidup sebagai tanggung jawab personal belaka.

Akibatnya, narasi yang demikian rawan menghindari problem struktural yang lebih besar: lemahnya sistem kesejahteraan sosial, perlindungan sosial yang tidak memadai, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Parahnya, atensi publik pun tidak terarah pada akar persoalan yang disebabkan karena kegagalan institusional, dan lebih melihat bahwa isu ini sebatas pada kapabilitas individu dalam mengelola kehidupan ekonominya.

Urgensi Kebijakan

Mengatasi tantangan yang dihadapi generasi ayam geprek membutuhkan pembenahan struktural melalui kebijakan yang berpihak pada jutaan kelompok usia produktif. Langkah ini meliputi reformasi jaminan sosial, terutama pensiun dan kesehatan yang perlu diperkuat agar beban keluarga tidak sepenuhnya ditanggung oleh individu.

Di samping itu, kebijakan yang urgen dan perlu dilakukan dalam waktu dekat ialah stabilisasi harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Negara pun perlu berpihak pada kelas menengah dengan memprioritaskan penyediaan akses pada pekerjaan formal dan perlindungan sosial yang menjamin kesejahteraan pekerja. Tanpa intervensi yang serius, generasi ini akan terus terjebak dalam siklus beban ekonomi lintas generasi.

Harga ayam geprek boleh jadi masih bisa dijangkau oleh generasi ini. Akan tetapi, harga sesungguhnya yang harus dibayar oleh generasi ini sangatlah mahal: tekanan hidup, ketidakpastian, ekonomi, dan beban lintas generasi seumur hidup.

Apakah kondisi ini hanya fase sementara akibat krisis ekonomi global, atau justru tanda bahwa pembangunan belum benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan yang adil bagi generasi mudanya?

JAKARTA, KOMPAS.com – Struktur demografi Indonesia menunjukkan dinamika baru. Di satu sisi, jumlah penduduk usia produktif masih mendominasi.

Namun di sisi lain, beban yang harus ditanggung kelompok ini mulai meningkat, tercermin dari rasio ketergantungan yang kembali naik.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, setiap 100 penduduk usia produktif kini menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif. Angka ini tercermin dari rasio ketergantungan sebesar 45,05.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

“Kita perlu hati-hati sebab angka rasio ketergantungan mulai meningkat. Indonesia masih mengalami bonus demografi, namun kita sudah memasuki fase ageing population karena proporsi penduduk lansia sudah berada di atas 10 persen, tepatnya 11,97 persen,” ujar Amalia dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Rasio ketergantungan kembali meningkat

Rasio ketergantungan adalah indikator yang menggambarkan perbandingan antara penduduk usia nonproduktif, yakni usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas, dengan penduduk usia produktif (15–64 tahun).

Berdasarkan data SUPAS 2025, rasio ketergantungan Indonesia mencapai 45,05. Artinya, dari setiap 100 orang usia produktif, terdapat sekitar 45 orang usia nonproduktif yang harus ditanggung.

Jika ditarik ke belakang, tren rasio ketergantungan sempat mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Pada Sensus Penduduk 2010, angkanya berada di level 51,31, kemudian turun menjadi 49,20 pada 2015, dan kembali menurun menjadi 44,33 pada 2020.

Namun, hasil SUPAS 2025 menunjukkan tren tersebut berbalik arah dengan kenaikan menjadi 45,05.

Kenaikan ini terjadi di tengah kondisi di mana Indonesia masih berada dalam periode bonus demografi.

Selama periode 2015–2025, rasio ketergantungan masih berada di bawah 50, yang secara umum menunjukkan proporsi usia produktif lebih besar dibanding usia nonproduktif.

Dominasi usia produktif masih kuat

Secara struktur umur, penduduk Indonesia masih didominasi oleh kelompok usia produktif.

Hasil SUPAS 2025 menunjukkan, sekitar 68,94 persen penduduk berada dalam rentang usia 15–64 tahun.

Proporsi ini meningkat dibandingkan satu dekade sebelumnya. Pada 2010, penduduk usia produktif tercatat sebesar 66,09 persen.

Sementara itu, kelompok usia muda (0–14 tahun) mengalami penurunan proporsi dari 28,87 persen pada 2010 menjadi 23,44 persen pada 2025. Sebaliknya, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat dari 5,04 persen menjadi 7,62 persen dalam periode yang sama.

Perubahan komposisi ini menunjukkan adanya pergeseran struktur penduduk. Basis usia muda mulai menyempit, sementara kelompok usia lanjut semakin melebar.

Dalam konteks generasi, dominasi usia produktif juga tercermin dari besarnya proporsi Gen Z dan milenial. Gen Z menjadi kelompok terbesar dengan porsi 24,93 persen, disusul milenial sebesar 24,34 persen.

Kombinasi kedua generasi tersebut mencakup hampir separuh populasi Indonesia.

Bonus demografi di tengah penuaan penduduk

Meski proporsi usia produktif masih tinggi, Indonesia mulai menghadapi fenomena penuaan penduduk (aging population).

SUPAS 2025 mencatat, persentase penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 11,97 persen. Angka ini telah melampaui ambang batas 10 persen yang menjadi indikator masuknya suatu negara ke fase ageing population.

Peningkatan jumlah lansia terjadi secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2010, proporsinya masih 7,59 persen, kemudian naik menjadi 8,47 persen pada 2015 dan 9,93 persen pada 2020, sebelum mencapai hampir 12 persen pada 2025.

Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan rasio ketergantungan. Bertambahnya jumlah penduduk lansia berarti semakin banyak penduduk yang berada di luar usia produktif.

Pertumbuhan penduduk melambat

Dinamika rasio ketergantungan juga tidak terlepas dari tren pertumbuhan penduduk yang melambat.

SUPAS 2025 mencatat, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,08 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Angka ini lebih rendah dibandingkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang sebesar 1,10 persen.

Secara total, jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,67 juta jiwa pada 2025, meningkat dari 270,20 juta jiwa pada 2020 dan 237,64 juta jiwa pada 2010.

Amalia menyebutkan bahwa perlambatan pertumbuhan penduduk merupakan bagian dari dinamika demografi yang terus berkembang.

“Laju pertumbuhan penduduk yang melambat menunjukkan adanya perubahan pola demografi yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Penurunan fertilitas dan perbaikan kesehatan

Selain penuaan penduduk, perubahan rasio ketergantungan juga dipengaruhi oleh penurunan angka kelahiran.

SUPAS 2025 mencatat angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) sebesar 2,13, turun dari 2,18 pada pendataan sebelumnya. Angka ini semakin mendekati tingkat penggantian (replacement level) sebesar 2,10.

Penurunan fertilitas terutama terjadi pada kelompok perempuan usia muda, yakni 15–19 tahun dan 20–24 tahun.

Di sisi lain, indikator kesehatan menunjukkan perbaikan. Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR) turun menjadi 14,12 kematian per 1.000 kelahiran hidup, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Penurunan angka kematian ini turut berkontribusi terhadap perubahan struktur umur penduduk, karena lebih banyak penduduk yang bertahan hidup hingga usia lanjut.

Mobilitas penduduk meningkat

Perubahan struktur demografi juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk yang semakin tinggi.

SUPAS 2025 mencatat, sekitar 15 dari 1.000 penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas tinggal di provinsi yang berbeda dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Selain itu, sekitar 9 dari 100 penduduk merupakan migran seumur hidup, yang menunjukkan adanya perpindahan tempat tinggal antarprovinsi dalam jangka panjang.

DKI Jakarta tercatat memiliki karakteristik khusus dengan tingkat migrasi keluar yang tinggi, meskipun tetap menjadi salah satu tujuan utama migrasi masuk.

Mobilitas ini menunjukkan dinamika distribusi penduduk yang terus berubah, seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesempatan kerja di berbagai wilayah.

Implikasi perubahan struktur demografi

Kombinasi antara meningkatnya jumlah lansia, menurunnya fertilitas, serta melambatnya pertumbuhan penduduk membentuk struktur demografi baru di Indonesia.

Rasio ketergantungan yang kembali meningkat menjadi salah satu indikator perubahan tersebut.

Jika sebelumnya penurunan rasio ketergantungan menjadi ciri fase bonus demografi, maka kenaikan saat ini menunjukkan adanya transisi menuju struktur penduduk yang lebih tua.

Dalam konteks ini, penduduk usia produktif tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga menanggung beban yang semakin besar dari kelompok usia nonproduktif.

Data SUPAS 2025 menunjukkan bahwa dinamika ini terjadi secara bertahap, seiring dengan perubahan pola kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk.

Dengan rasio ketergantungan sebesar 45,05, struktur demografi Indonesia masih memberikan ruang bagi pemanfaatan bonus demografi.

Namun, tren peningkatan rasio ini sekaligus menandai perubahan arah yang perlu dicermati dalam perjalanan demografi Indonesia ke depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mencapai 284,67 juta jiwa. Lebih dari separuh penduduk, yakni 55,65 persen, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Di tengah pertumbuhan jumlah penduduk tersebut, laju pertumbuhan penduduk Indonesia menunjukkan tren melambat. SUPAS 2025 mencatat laju pertumbuhan sebesar 1,08 persen per tahun dalam lima tahun terakhir, turun dibandingkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang sebesar 1,10 persen.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/5), menyampaikan bahwa perlambatan ini menjadi bagian dari dinamika demografi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

“Laju pertumbuhan penduduk yang melambat menunjukkan adanya perubahan pola demografi yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Amalia dikutip, Selasa (5/5/2026).

Dari sisi struktur umur, penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekitar 68,92 persen penduduk merupakan bagian dari generasi muda, yaitu Gen-Z (kelahiran 1997-2012), Milenial (kelahiran 1981-1996) dan Post-GenZ (kelahiran 2013 keatas).

Namun demikian, rasio ketergantungan menunjukkan adanya peningkatan. SUPAS 2025 mencatat rasio ketergantungan sebesar 45,05, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil Long Form SP2020 (LF SP2020) yang sebesar 44,33.

“Kita perlu hati-hati sebab angka rasio ketergantungan mulai meningkat. Indonesia masih mengalami bonus demografi, namun kita sudah memasuki fase ageing population karena proporsi penduduk lansia sudah berada diatas 10 persen, tepatnya 11,97 persen” ungkap Amalia.

Dari sisi fertilitas, angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) tercatat mendekati replacement level sebesar 2,13, menurun dari 2,18 pada pendataan LF SP2020. Penurunan ini terutama terjadi pada kelompok perempuan usia muda, yakni 15–19 tahun dan 20–24 tahun.

Sementara itu, indikator kesehatan juga menunjukkan perbaikan. Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR) turun menjadi 14,12 kematian per 1.000 kelahiran hidup, lebih rendah dibandingkan pendataan LF SP2020.

Penurunan ini bahkan menunjukkan capaian yang semakin baik dibandingkan satu dekade terakhir.

Selain itu, mobilitas penduduk juga mengalami peningkatan, baik migrasi internasional maupun domestik. Dalam konteks domestik, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan persentase migrasi keluar antarprovinsi terbesar.

Kampus-kampus besar berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)--seperti UGM, UI, IPB, dan ITB–sebaiknya didorong menuju kemandirian penuh. Bahkan, kalau perlu, diswastakan. Argumen saya sederhana: kampus-kampus tersebut telah memiliki reputasi baik, jaringan kuat, peminat tinggi, kerja sama internasional mapan, serta fasilitas perkuliahan dan penelitian yang memadai.

Dengan menjadi mandiri, maka iklim pendidikan tinggi di Indonesia akan lebih kompetitif. Alhasil, dapat mendorong universitas-universitas unggulan dari luar negeri masuk, kemudian dapat menjadi benchmark bagi kampus-kampus lokal. Dampak selanjutnya, triliunan anggaran negara yang selama ini terserap oleh kampus-kampus tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat perguruan tinggi di daerah yang masih tertinggal.

Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi. Namun, tanpa pendidikan, industrialisasi, dan lapangan kerja yang memadai, bonus tersebut justru dapat menjadi bencana demografi. Situasi ini dapat memicu peningkatan pengangguran, ketimpangan ekonomi, hingga kriminalitas yang berujung pada potensi konflik sosial.

Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah penduduk berusia 19-23 tahun, maka perluasan pendidikan tinggi sangat dibutuhkan. Kita memerlukan pemerataan kualitas, agar bonus demografi ini selaras dengan industrialisasi yang kemudian diharap berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Tiongkok dan Fleksibilitas Kebijakan

Fleksibilitas kebijakan pendidikan ini pernah dilakukan Tiongkok. Akhir 1970an, Deng Xiao Ping mulai memimpin Tiongkok dalam kondisi ekonomi yang terpuruk pasca-Revolusi Kebudayaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, di saat yang sama Tiongkok sedang menghadapi Bonus Demografi.

Pembenahan dimulai dengan mereformasi sektor Pendidikan Tinggi: merombak ulang tata kelola kampus-kampus negeri, dan mulai berkolaborasi dengan sektor industri melalui transfer pengetahuan dan teknologi berbasis korporasi.

Salah satu contohnya adalah kehadiran Motorola pada pertengahan 1980an, yang membawa sistem pelatihan internal bernama Motorola University (semacam Corporate University), yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain seperti Lenovo. Ribuan insinyur Tiongkok dilatih dalam mekanisme ini. Hal ini terus berlanjut hingga kini, perusahaan domestik seperti Huawei dan Haier juga membangun corporate university serupa.

Pada 2000an, Tiongkok mulai membuka diri terhadap kehadiran kampus asing. Tujuannya adalah agar kampus-kampus di dalam negeri memiliki benchmark dalam tata kelola. Universitas seperti University of Nottingham Ningbo, Xián Jiaotong-Liverpool University hingga New York University Shanghai hadir dengan regulasi ketat.

Menariknya, pemerintah Tiongkok membatasi bidang studi yang boleh diajarkan khusus pada bidang ilmu sains, teknologi dan bisnis. Sementara bidang studi sosial, politik, dan kebudayaan tetap dikontrol oleh institusi domestik. Ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang kuat. Dan setelahnya kita tahu, Tiongkok tumbuh menjadi raksasa ekonomi baru.

MBG dan Fleksibilitas Kebijakan

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan hingga Rp335 triliun per tahun patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan kualitas nutrisi sumber daya manusia. Namun, kita memiliki pekerjaan rumah darurat, karena banyak ahli menyatakan puncak bonus demografi sudah terjadi pada 2020, dan akan terus melandai hingga 2040.

Artinya kita sedang berada di fase kritis dalam memanfaatkan bonus demografi. Apakah tepat jika memulainya dengan perbaikan gizi? Atau kita harus melompat memperbaiki kualitas pendidikan tinggi, dengan harapan mampu mencetak manusia yang siap mendorong investasi dan industrialisasi?

Jika kita menggunakan pendekatan sederhana, dengan asumsi biaya pendidikan tinggi berkualitas adalah Rp20 Juta per mahasiswa per tahun (asumsi ini didapat dari pengalaman akreditasi program studi), maka satu kampus dengan 30 ribu mahasiswa membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar per tahun.

Dengan skema dana abadi–sejumlah uang yang diinvestasikan dan tidak boleh diganggu-gugat–dan asumsi imbal hasil moderat 5%-6%, sebuah kampus dapat beroperasi mandiri dengan dana sekitar Rp10-12 triliun. Artinya, jika anggaran MBG dialokasikan sebagai dana abadi perguruan tinggi, maka Rp335 triliun dapat membiayai sekitar 34 kampus berkualitas secara berkelanjutan. Hampir 1 juta mahasiswa dapat menikmati pendidikan tinggi berkualitas secara gratis setiap tahun.

Keberadaan dana abadi yang dikelola secara profesional tentu akan berdampak baik: mulai dari pendidikan gratis, peningkatan anggaran seiring kecerdasan dalam berinvestasi, peningkatan fasilitas belajar-mengajar, kesejahteraan dosen, hingga pengelolaan kerja sama industri dan kerja sama kampus asing unggulan seperti yang dilakukan oleh Tiongkok.

Tentu saja seiring dengan berjalannya waktu dan dalam kondisi tertentu, kampus tetap dapat memungut uang kuliah agar dapat semakin memperkuat basis keuangan. Hal ini dilakukan oleh universitas top dunia seperti Universitas Harvard. Mereka tetap mengenakan tuition fee meskipun dana abadi yang mereka miliki mencapai Rp900 triliun. Imbal hasil yang mereka dapat bahkan melampaui kebutuhan operasionalnya.

Jika dikaitkan dengan gagasan awal, maka strategi ini dapat diterapkan pada daerah yang tingkat pembangunan manusianya masih rendah. Dengan dana abadi, kampus di daerah dapat tumbuh menjadi pusat unggulan baru yang menopang industrialisasi. Pemerintah bisa mengarusutamakan bidang Science, Technology, Engineering, Math (STEM) dalam program ini.

Tidak masalah jika pemerintah ingin tetap mempertahankan MBG, selama tata kelolanya dibuat profesional, tepat sasaran dan tidak sekedar menguntungkan pihak elite. Namun, pemerintah juga tidak haram apabila mengadopsi strategi fleksibel ala Tiongkok: sebagian anggaran untuk perbaikan nutrisi generasi belia, sebagian lagi untuk investasi pendidikan tinggi dalam rangka memanfaatkan ujung bonus demografi.

Penutup

Kita tidak bisa mengulang masa lalu, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk membentuk masa depan. Tahun 2040 tinggal 14 tahun lagi. Jika Indonesia ingin bergegas mendorong industrialisasi dan meningkatkan daya saing global, maka investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi adalah keniscayaan yang harus dimulai hari ini.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kita memiliki anggaran, tetapi bagaimana kita mengalokasikannya dengan cerdik. Pilihan antara mendahulukan gizi atau investasi pendidikan tinggi bukanlah dikotomi yang harus dipertentangkan, melainkan keseimbangan yang harus dirancang secara cermat. Tanpa itu, bonus demografi bisa menjadi bencana demografi yang sulit ditanggung generasi selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan mengevaluasi dan berpotensi menutup program studi (prodi) yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, seiring tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun yang tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja.

Dilansir dari Antara, kebijakan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, sebagai upaya pemerintah menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan masa depan, termasuk mendorong pengembangan prodi berbasis delapan industri strategis.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengajak perguruan tinggi memilah bahkan menutup program studi (prodi) yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja ke depan.

“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco.

Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, menjelaskan langkah ini dilakukan pemerintah untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Kemdiktisaintek mencatat setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta generasi muda terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma.

Pada saat yang sama, kata dia, ketika terjadi deindustrialisasi dini para lulusan ini akan kesulitan masuk ke pasar kerja, sehingga pemerintah mengeluarkan inisiatif meningkatkan industrialisasi, khususnya industri spesifik. Dengan adanya delapan industri strategis yaitu energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju, maka perguruan tinggi didorong untuk mengoptimalkan peluang di sana.

“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan,” ujar Badri.

Ia menilai semestinya dalam menyambut bonus demografi, pendidikan tinggi dapat mengantar Indonesia maju lewat lulusan yang bisa menjawab kebutuhan masa depan. Saat ini banyak kampus yang melakukan strategi market driven atau membuka prodi sesuai jurusan yang sedang laris oleh para calon mahasiswa.

“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri.

Selain itu Kemdiktisaintek menemukan tiap tahun jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda 490.000 lulusan, sementara pasar calon guru 20.000 orang, sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik. Untuk itu ia mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP, yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenedukbangga) /BKKBN membantu dalam menyusun kajian prodi yang masih relevan.

Pemerintah juga mengajak kampus menggunakan strategi market driving dengan menggerakkan pasar, terutama delapan industri strategis yang sudah disusun pemerintah.

“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” ucapnya.

Di sisi lain, wacana penutupan prodi juga mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) Radius Setiyawan menilai penutupan program studi harus dikaji secara kritis agar tidak menggeser tujuan utama Kemdiktisaintek menata prodi berbasis kebutuhan industri.

“Sejak Orde Baru, kita sudah mengenal diksi pembangunan, modernisasi, hingga konsep link and match dengan industri,” ujar Radius di Surabaya, Selasa.

Radius menjelaskan, konsep link and match merujuk pada keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri sebagai pengguna lulusan, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.

“Secara kritis, konsep link and match berpotensi melahirkan manusia yang kurang kritis, hanya berorientasi material, dan hanya difokuskan sebagai tenaga kerja di sektor industri,” tegasnya.

Menurut Radius, orientasi pendidikan saat ini belum banyak beranjak dari pola era Orde Baru, yang ditandai dengan narasi pembangunan, modernisasi pendidikan, serta dorongan mengejar ketertinggalan.

Ia menuturkan, narasi tersebut cenderung menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan fisik dan industrialisasi, bukan semata sebagai ruang pengembangan nalar kritis.

“Terjadi semacam demitologisasi pembangunan yang justru melahirkan mitos baru tentang keharusan mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Ia menilai, jargon mengejar ketertinggalan kerap mengandaikan bahwa masyarakat perlu meninggalkan pandangan lama menuju modernitas demi kemajuan ekonomi dan industri. Radius menambahkan penekanan pada konsep link and match menunjukkan adanya kecenderungan negara mengarahkan pendidikan agar selaras dengan kepentingan industri, seiring menguatnya logika pasar.

“Individu menginternalisasi prinsip-prinsip pasar dan mengontrol dirinya sendiri. Siswa dikendalikan melalui norma sosial yang mendorong kompetisi berorientasi industri,” ujarnya.

Ia menilai, pendidikan saat ini berpotensi terdorong ke arah marketisasi dan komersialisasi yang memiliki kemiripan dengan pola developmentalisme pada masa sebelumnya.

8 Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di Indonesia

Sementara itu, di tengah wacana evaluasi dan potensi penutupan prodi, sejumlah jurusan justru masih memiliki daya tampung besar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berikut daftar prodi dengan daya tampung terbanyak:

1. Hukum – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa = 380 orang
2. Manajemen – UPN “Veteran” Yogyakarta = 354 orang
3. Ilmu Hukum – Universitas Sam Ratulangi = 350 orang
4. Ilmu Hukum – Universitas Udayana = 297 orang
5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) – Universitas Negeri Medan = 288 orang
6. Ilmu Hukum – Universitas Tanjungpura = 284 orang
7. Ilmu Hukum – Universitas Negeri Semarang = 283 orang
8. Hukum – Universitas Lampung = 280 orang

Kebijakan penataan hingga penutupan prodi tak relevan menjadi sinyal kuat perubahan arah pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, langkah ini diharapkan mampu menekan pengangguran terdidik dan meningkatkan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan industri. Namun di sisi lain, para akademisi mengingatkan agar pendidikan tidak semata diarahkan pada kepentingan pasar, melainkan tetap menjaga perannya sebagai ruang pengembangan nalar kritis dan pembentukan karakter generasi masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) mengungkap 10 pola perilaku impulsif warganet melalui eksperimen sosial bertajuk Jangan Reaktif, Evaluasi, Double-check, Ambil keputusan dengan tenang (JEDA).

Program yang berlangsung pada 19 Februari hingga 31 Maret 2026 ini melibatkan lebih dari 158.000 partisipan di Indonesia.

Inisiatif JEDA hadir di tengah tingginya intensitas interaksi digital, ketika masyarakat kian terbiasa bereaksi cepat tanpa jeda. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya kasus penipuan digital. Data Indonesia Anti Scam Center mencatat 432.637 aduan dengan total kerugian Rp9,1 triliun sepanjang 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026. Sementara itu, Survei APJII 2025 menunjukkan 22,12% pengguna internet Indonesia pernah mengalami penipuan online.

Head of PR Blibli Nazrya Octora menilai kondisi tersebut membutuhkan upaya berkelanjutan dan kolaboratif untuk memperkuat literasi digital serta mendorong konsumen yang lebih kritis dan tangguh. Menurutnya, kualitas keputusan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga kejernihan berpikir.

“Hal ini sejalan dengan upaya perlindungan konsumen yang terus digaungkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat,” kata Nazrya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dari eksperimen tersebut, Blibli menemukan sejumlah pola perilaku impulsif. Konten clickbait masih menjadi pemicu utama rasa penasaran pengguna, yang mendorong mereka tetap mengklik meski kontennya terlihat tidak masuk akal.

Dari sisi demografi, kelompok usia lanjut atau Baby Boomers tercatat paling responsif terhadap clickbait dengan tingkat klik 7,06%, lebih tinggi dibandingkan Gen Z usia 18–24 tahun sebesar 3,43%. Temuan ini menunjukkan kerentanan terhadap impulsivitas tidak hanya terjadi pada kelompok usia muda.

Eksperimen juga menunjukkan perilaku impulsif bersifat universal, baik pada perempuan (52%) maupun laki-laki (48%). Artinya, siapa pun berpotensi terjebak dalam dorongan impulsif saat berinteraksi di ruang digital.

Dari sisi geografis, tingkat klik tertinggi berasal dari kota-kota besar. Jakarta mencatat tingkat respons tertinggi sekitar 7,81%, diikuti sejumlah kota lain seperti Surabaya, Medan, dan Bandung. Sementara itu, Depok dan Surakarta juga menunjukkan tingkat respons yang cukup signifikan.

Menariknya, perilaku impulsif justru banyak terjadi pada jam-jam sibuk, yakni pukul 09.00, 11.00, 13.00, dan 15.00 WIB. Selain itu, lonjakan trafik juga teridentifikasi pada periode tertentu seperti awal Ramadan, long weekend, dan libur Lebaran.

Blibli juga menemukan pendekatan sederhana seperti gamifikasi efektif membantu pengguna mengambil jeda. Aktivitas yang ringan dan berulang dinilai mampu mengalihkan dorongan impulsif menjadi kegiatan yang lebih terkendali.

Psikolog Irma Gustiana menjelaskan pendekatan tersebut dapat melatih kendali diri secara kognitif. “Dengan mengalihkan energi impulsif menjadi aktivitas yang memuaskan secara kognitif, kita sebenarnya sedang melatih kendali diri dengan cara yang menyenangkan,” ujarnya.

Eksperimen ini juga menunjukkan aktivitas mindful cenderung memberikan dampak lebih dalam meski dilakukan singkat. “Ketenangan itu bukan soal berapa lama, tapi seberapa terasa. Kalau sekali main sudah membuat ‘lega’, artinya tujuan mindful-nya berhasil,” tambah Irma.

Lebih lanjut, mayoritas partisipan mengaku mengalami perubahan emosi setelah melakukan jeda 10 detik. Sekitar 7 dari 10 responden menyatakan merasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan keputusan yang lebih sadar membutuhkan jeda singkat. Kebiasaan sederhana seperti berhenti sejenak sebelum bereaksi dinilai dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi risiko, termasuk dalam transaksi digital.

Inisiatif JEDA 10 detik sendiri mendorong konsumen agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mengevaluasi informasi dan memastikan keamanan sebelum bertransaksi. Nazrya menegaskan ekosistem digital yang aman tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kebiasaan pengguna.

“Di tengah arus informasi yang serba cepat, kita selalu punya pilihan untuk berhenti sejenak, karena keputusan yang lebih baik dimulai dari ruang jeda. Mari mulai dengan jeda10detik.com–Jangan reaktif, Evaluasi, Double-check, Ambil keputusan dengan tenang,” tutupnya.

Dari sisi pemerintah, Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menilai temuan ini relevan dengan upaya penguatan literasi digital. Ia menyebut tantangan utama saat ini bukan hanya akses informasi, tetapi cara masyarakat meresponsnya.

“Di tengah arus yang begitu cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi menjadi bagian penting dari literasi digital. Pendekatan seperti JEDA menjadi contoh konkret bagaimana edukasi bisa dikemas secara sederhana, relevan, dan mudah diterapkan dalam keseharian,” ujarnya.

Sementara itu, data Direktorat Pemberdayaan Konsumen menunjukkan mayoritas pengaduan berasal dari transaksi online. Hingga Desember 2025, tercatat 7.836 aduan (99,35%) berasal dari transaksi daring, sedangkan transaksi offline hanya 32 aduan (0,40%). Sisanya, sebanyak 19 aduan (0,24%), terkait isu lain seperti label, K3L, MKG, dan laporan tanpa kronologi jelas.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, Immanuel Sibero Tarigan, menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumen dalam memperkuat perlindungan. Ia mengaitkan inisiatif JEDA dengan kampanye BIJAK dalam momentum Hari Konsumen Nasional 2026.

Menurutnya, prinsip “Kritis sebelum membeli” dalam konsep BIJAK sejalan dengan semangat JEDA, yakni mendorong konsumen untuk lebih berhati-hati dan tidak reaktif dalam mengambil keputusan.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong penguatan pendidikan vokasi sebagai langkah strategis menghadapi bonus demografi sekaligus menekan angka pengangguran, khususnya dari kalangan terdidik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momentum bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang besar. Kondisi tersebut, menurutnya, harus diimbangi dengan kesiapan lapangan kerja dan kualitas pendidikan yang relevan.

“Ya, jadi kan kita ini eranya bonus demografi, banyak sekali usia produktif dan kita harus match-kan dengan peluang kerja,” ujar Pratikno di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah tengah membangun format koordinasi terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai Latihan Kerja (BLK), serta dunia usaha sebagai penyedia lapangan kerja. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terjadi keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri.

“Karena itu, kita harus terus meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan peluang kerja, dan juga menciptakan peluang kerja,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti paradoks ketenagakerjaan yang terjadi saat ini, di mana pengangguran justru banyak berasal dari kelompok berpendidikan tinggi.

“Problem kita hari ini, mereka yang nganggur itu rata-rata memiliki pendidikan relatif tinggi, sementara yang tidak nganggur justru pendidikannya lebih rendah,” ujarnya.

Menurut Dedi, persoalan ini terjadi karena sistem pendidikan masih cenderung mengarahkan lulusan untuk bekerja di sektor formal, seperti industri atau aparatur sipil negara (ASN), sehingga terjadi penumpukan pencari kerja di sektor tersebut.“Nah karena sektor formal, akhirnya ngantri di pabrik, kemudian ngantri juga di ASN, dari honorer sampai P3K. Padahal ruang kerja itu sangat terbuka,” kata dia.

Dia menekankan pentingnya mendorong pola pikir baru melalui pendidikan vokasi yang berbasis inovasi dan kreativitas, termasuk membuka peluang di sektor nonformal dan kewirausahaan.

Dedi mencontohkan, banyak sektor berbasis kearifan lokal justru memiliki potensi besar namun mulai ditinggalkan, seperti industri anyaman, kuliner tradisional, hingga sektor perkebunan seperti teh dan kopi.

“Yang bikin anyaman bilik sudah makin tidak ada, padahal pasarnya tinggi. Tukang masak makanan tradisi juga menurun, padahal itu pasarnya besar. Memetik teh juga semakin sedikit, padahal nilainya tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu menjawab kebutuhan tersebut, tidak hanya untuk mengisi pasar kerja formal di kawasan industri, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi berbasis budaya dan sumber daya alam.“Pasar kerja itu bisa dibangun dalam ruang inovasi, termasuk vokasi yang dikembangkan. Kita ingin dorong agar link and match pendidikan berjalan,” kata Dedi.

Pemerintah berharap, melalui penguatan vokasi yang terintegrasi dengan dunia kerja, lulusan pendidikan di Indonesia tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Budi Setiyono

Semendukbangga

Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengingatkan publik tentang paradoks Indonesia: negeri yang kaya sumber daya alam, besar secara ekonomi, namun masih menyisakan persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di istana tanggal 8-4-2026 kemarin, Presiden kembali menekankan fenomena tersebut. Paradoks ini bukan sekadar retorika politik, melainkan diagnosis yang tepat atas tantangan struktural pembangunan nasional.

Data ekonomi terbaru menunjukkan paradoks itu dalam bentuk yang lebih konkret. Pada 2025, Indonesia mencatat realisasi investasi tertinggi sepanjang sejarah, mencapai sekitar Rp 1.931 triliun. Kepercayaan investor domestik dan asing menguat. Stabilitas makroekonomi terjaga. Fondasi pertumbuhan jangka panjang semakin kokoh.

Namun pada saat yang sama, jutaan warga usia produktif masih mencari pekerjaan. Dari investasi besar tersebut, lapangan kerja yang tercipta sekitar 2,7 juta orang, sementara jumlah penganggur masih berada di kisaran 7,4 juta orang. Selain dari itu selama setidaknya dua dekade terakhir, ekonomi tumbuh dikasaran 5-6%, tetapi angka kemiskinan justru terus bertambah.

Lagi pula, jumlah kelas menengah juga turun, sementara jumlah kebocoran fiskal mencapai Rp. 2.500 triliun setiap tahun. Di sinilah paradoks Indonesia bekerja: ekonomi tumbuh, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat dan pencari kerja.

Paradoks yang Sedang Dihadapi, Bukan Diabaikan

Penting untuk ditegaskan: kondisi ini bukan kegagalan kebijakan, melainkan fase transisi struktural. Indonesia sedang bergerak dari ekonomi berbasis komoditas mentah dan tenaga kerja murah menuju ekonomi industri dan teknologi bernilai tambah tinggi. Transisi ini, di hampir semua negara, selalu disertai tantangan ketenagakerjaan.

Sebagian besar investasi 2025 mengalir ke sektor-sektor strategis: hilirisasi mineral, energi, industri pengolahan, dan infrastruktur. Sektor-sektor ini krusial untuk kedaulatan ekonomi jangka panjang—persis seperti yang ditekankan Presiden Prabowo—tetapi memang bersifat padat modal, bukan padat karya.

Dengan kata lain, investasi hari ini sedang membangun mesin ekonomi masa depan, namun mesin itu belum otomatis menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia saat ini. Paradoks inilah yang perlu dikelola dengan kebijakan yang tepat, bukan disederhanakan menjadi dikotomi “pro atau kontra pemerintah”.

Bonus Demografi: Kesempatan yang Sedang Dipersiapkan

Indonesia masih berada dalam jendela bonus demografi, di mana penduduk usia produktif mendominasi. Presiden Prabowo secara konsisten menekankan bahwa bonus ini harus diterjemahkan menjadi kekuatan nasional, bukan beban sosial.

Di sinilah investasi berperan strategis. Tanpa investasi besar, tidak akan ada industrialisasi, tidak ada transfer teknologi, dan tidak ada lompatan produktivitas. Pemerintah telah memilih jalur yang tepat: memperkuat basis ekonomi terlebih dahulu, sambil secara bertahap meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan kerja.

Namun, agar bonus demografi benar-benar optimal, investasi perlu dikaitkan lebih erat dengan penciptaan kerja. Ini bukan berarti menghambat investasi strategis, melainkan melengkapinya dengan kebijakan pendukung.

Mengubah Paradoks Menjadi Sinergi

Pendekatan pemerintah ke depan dapat dibaca sebagai upaya mengurai dan menyelesaikan paradoks, bukan menafikannya.

Pertama, dengan menggeser orientasi kebijakan investasi dari sekadar nilai nominal ke dampak sosial-ekonomi. Program Kerja Prioritas Nasional dalam delapan kluster serta insentif yang mempertimbangkan rasio penciptaan kerja akan membuat investasi padat karya modern—seperti agroindustri, manufaktur menengah, dan industri berbasis UMKM—semakin menarik.

Kedua, melalui industrialisasi bernilai tambah yang inklusif. Hilirisasi yang menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo tidak harus berakhir di smelter dan pabrik besar saja, tetapi akan diperluas ke rantai pasok domestik yang menyerap tenaga kerja lokal.

Ketiga, dengan reformasi pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Pemerintah telah mengarah ke sana melalui vokasi, link and match, dan pelatihan kerja. Tantangannya kini adalah mempercepat skala dan ketepatannya, agar tenaga kerja muda benar-benar siap masuk ke sektor-sektor baru hasil investasi.

Keempat, pemberdayaan UMKM sebagai jembatan utama penciptaan kerja. UMKM bukan sektor pelengkap, melainkan tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional. Ketika UMKM terintegrasi dengan investasi besar, paradoks antara pertumbuhan dan pemerataan mulai menyempit. Presiden menginginkan distribusi kredit yang lebih adil kepada pelaku usaha kecil dan mikro, dibandingkan dengan memprioritaskan kelompok elit yang sudah kaya.

Paradoks sebagai Titik Tolak Kepemimpinan

Dalam banyak pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekayaan nasional harus kembali kepada rakyat. Paradoks Indonesia, dalam kerangka ini, bukanlah ironi yang melemahkan, melainkan tantangan yang disadari dan sedang dijawab secara bertahap.

Investasi besar yang masuk hari ini adalah prasyarat. Penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas adalah tahap berikutnya. Keduanya tidak saling meniadakan, melainkan harus disinergikan.

Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa negara yang berhasil adalah negara yang sabar namun konsisten: membangun fondasi ekonomi kuat, lalu memastikan hasilnya mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Indonesia berada di jalur itu.

Paradoks Indonesia bukan kutukan. Ia adalah pekerjaan rumah besar—dan dengan arah kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang kuat, serta koreksi berbasis data, paradoks itu justru bisa menjadi sumber lompatan kemajuan nasional. Tugas kita memperkuat bahu Presiden untuk berhasil menuntaskan paradoks agar tidak terus berlanjut.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menegaskan bahwa penguatan kewirausahaan menjadi strategi penting dalam menghadapi puncak bonus demografi Indonesia pada 2030 sekaligus menjawab tantangan ekonomi ke depan.

“Kewirausahaan bagi generasi muda harus terus didorong untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga Indonesia siap menghadapi lonjakan bonus demografi,” ujar Helvi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Saat menghadiri Dialog Menuju Kesejahteraan Antargenerasi yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin, Helvi menjelaskan UMKM berkontribusi hingga 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Penguatan kewirausahaan diyakini mampu mendorong peningkatan pendapatan per kapita, dari sekitar 5.083,4 dolar AS pada 2025 menjadi 7.400–8.240 dolar AS pada 2029, hingga mencapai 23.000–30.300 dolar AS pada 2045.

Namun, ia mengakui tantangan masih besar. Sebanyak 99 persen UMKM masih berada pada skala mikro, sementara rasio akses pembiayaan formal baru sekitar 19,4 persen dari total kredit perbankan.

Keterbatasan akses pasar, kemitraan global, kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan standardisasi juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi.

“Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan generasi muda perlu didukung tidak hanya dari sisi semangat, tetapi juga melalui penguatan ekosistem yang inklusif, produktif, dan berdaya saing,” kata Helvi.

Ia menambahkan penguatan kewirausahaan juga menjadi bagian dari penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Ia menyampaikan Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 198,3 juta pekerjaan layak pada 2045. Upaya peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 3,29 persen pada 2025, kata dia, telah berkontribusi terhadap penciptaan sekitar 52,5 juta peluang kerja.

Target tersebut diyakini dapat tercapai apabila rasio kewirausahaan meningkat menjadi 3,60 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.

Untuk mencapai target, Helvi menekankan perlunya ekosistem kewirausahaan terintegrasi melalui penguatan kebijakan nasional, perluasan akses pembiayaan, peningkatan inkubator bisnis, penguatan inovasi dan teknologi, serta akselerasi transformasi digital.

Integrasi program kewirausahaan ke dalam instrumen kebijakan pemerintah juga menjadi langkah penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan.

“Langkah-langkah strategis ini sangat relevan dalam memperkuat arah pembangunan Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan momentum bonus demografi sekaligus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Helvi menekankan bahwa pembangunan kewirausahaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.

Ekosistem yang kuat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda sebagai aktor utama.

Ia mengatakan Kementerian UMKM terus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk dengan sivitas akademika, untuk menumbuhkan wirausaha produktif yang siap bekerja, berani mengambil peluang, adaptif terhadap perubahan, dan terus berinovasi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti Entrepreneur Hub, Kartu Usaha Produktif, serta program Transformasi Usaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026