Bisnis.com, BANDA ACEH — Gajah Sumatra menghadapi ancaman serius dari jerat listrik dan kerusakan habitat di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, Jambi, sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menyelamatkan spesies yang dilindungi tersebut.

Satwa endemik Indonesia ini terus mengalami tekanan akibat perambahan untuk perkebunan sawit, karet, tanaman industri kehutanan, serta ekspansi permukiman masyarakat. Di kawasan tersebut, populasi gajah diperkirakan hanya sekitar 120 ekor dengan kondisi habitat yang semakin terfragmentasi.

“Koridor tersebut justru perlu ditempatkan sebagai ruang kelola strategis yang menjamin keberlanjutan pengelolaan suatu konsesi,” ujar Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, dari siaran pers Selasa (13/4/2026).

Geopix mencatat adanya jerat listrik sepanjang 70 kilometer di wilayah konsesi Michelin Group di Jambi dengan 46,6 kilometer berada di dalam Wildlife Conservation Area (WCA) PT Lestari Asri Jaya yang seharusnya dilindungi.

Padahal, gajah membutuhkan ruang jelajah yang luas, sekitar 15 hingga 20 kilometer setiap hari. Terputusnya koridor tersebut meningkatkan konflik antara manusia dan gajah yang berpotensi mengancam keberlangsungan populasi di kawasan tersebut.

Annisa menegaskan bahwa koridor ekologis selama ini sering dianggap sebagai ruang kompromi yang bisa dinegosiasikan, bahkan dikorbankan dalam berbagai tekanan, termasuk konflik sosial.

Menurutnya, dalam situasi krisis, koridor harus dipandang sebagai bagian penting dari habitat gajah yang menentukan masa depan spesies tersebut.

Geopix juga menilai perlunya perbaikan tata kelola yang melibatkan sinergi antara aktivitas perusahaan dan regulasi pemerintah untuk melindungi Gajah Sumatra.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Satyawan Pudyatmoko, menyatakan bahwa ancaman terhadap Gajah Sumatra dan Kalimantan sangat serius dan tidak dapat diatasi dengan pendekatan tata kelola yang lama.

“Terbukti dengan kita menggunakan tata kelola yang biasa, kita tidak bisa menghentikan, tidak bisa mencegah terjadinya penurunan populasi gajah,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah kantong habitat gajah di Sumatra telah menurun drastis dari 42 kantong pada 1980-an menjadi hanya 21 kantong saat ini.

Satyawan juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Dia mendorong Satgas PKH untuk turut bergerak menyelamatkan populasi gajah di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh.

Sementara itu, Donny Gunaryadi dari Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) menjelaskan bahwa koridor gajah harus mampu menjamin rasa aman serta ketersediaan sumber air dan pakan. Dia juga membedakan antara pagar listrik dan jerat listrik, di mana jerat listrik bertegangan tinggi menjadi penyebab utama kematian gajah, sedangkan pagar listrik hanya memberikan efek kejut untuk menghalau.

Bisnis.com, JAKARTA--Museum MACAN meluncurkan program baru bertajuk CORAL: Coastal Vernacular Lab. Inisiatif ini menandai upaya memperluas peran seni ke ranah sosial dan lingkungan. Program berlangsung sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Program ini digarap bersama Grundfos Indonesia dan didukung Poul Due Jensen Foundation. Pengembangannya melibatkan Playo sebagai mitra kreatif. CORAL juga menjadi bagian dari rangkaian pameran Olafur Eliasson: Your curious journey.

Kurator Edukasi dan Program Publik Museum MACAN, Nin Djani mengatakan CORAL merupakan platform pembelajaran bersama, di mana para desainer, pelajar, pendidik, komunitas, dan sektor swasta berkolaborasi untuk menemukan solusi atas persoalan masyarakat.

Nin menjelaskan seni memiliki peran dalam memengaruhi nilai sosial, salah satunya dalam praktik Olafur Eliasson. "Mereka juga dapat terlibat dengan isu-isu ekologis yang bersifat interseksional, artinya setiap pihak memiliki peran untuk berkontribusi," katanya.

Melalui program ini Museum MACAN juga mendorong praktik seni yang lebih kontekstual. Artinya seni diposisikan sebagai alat untuk merespons persoalan nyata di masyarakat dengan fokus utamanya adalah isu lingkungan di wilayah pesisir Jakarta

CORAL: Coastal Vernacular Lab. berlokasi di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kawasan tersebut menghadapi persoalan kompleks terkait sanitasi, akses air bersih, dan banjir rob. Kondisi ini menjadi latar utama intervensi program.

Selain itu, aktivitas industri kerang hijau di wilayah tersebut juga menghasilkan limbah cangkang dalam jumlah besar. Limbah ini mencemari lingkungan pesisir dan mengubah lanskap ekosistem. Persoalan ini menjadi salah satu fokus solusi yang dikembangkan.

Adapun untuk menjawab tantangan tersebut, CORAL menggandeng koperasi lokal Cangkring. Dari sinilah kemudan limbah cangkang diolah menjadi produk seperti ubin, paving block, hingga fasilitas sanitasi. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan solusi yang aplikatif.

Program ini juga melibatkan pelajar sebagai bagian dari proses pembelajaran. SDN 09 Pagi dan SMKN 36 menjadi lokasi lokakarya dan pengembangan prototipe. Para siswa diajak terlibat langsung dalam eksperimen desain dan solusi yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Tiga kolektif desain Indonesia juga turut dilibatkan dalam program ini. Labtek Apung, Unconditional Design, dan Kampung Kollektief akan bekerja bersama masyarakat. Kolaborasi ini menekankan pendekatan ko-kreasi berbasis pengetahuan lokal.

Sepanjang program, karyawan Grundfos Indonesia turut berpartisipasi sebagai relawan. Mereka memberikan edukasi Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH) kepada pelajar. Selain itu, mereka juga memberikan konsultasi teknis kepada para desainer.

Area Managing Director Grundfos Water Utility sekaligus Country Director Grundfos Indonesia, Callum Peck, menyebut tantangan akses air bersih tidak bisa diselesaikan hanya dengan teknologi. Menurut dia, kolaborasi dan pemahaman lokal menjadi kunci. “Kami ingin menghadirkan solusi yang praktis sekaligus bermakna,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Director Playo, Adil Alba, menyebut CORAL sebagai laboratorium hidup. Program ini tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga solusi nyata. “Pendekatan ini menggeser cara pandang dari merancang untuk menjadi merancang bersama,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan program CORAL dibagi dalam lima fase. Dimulai dari orientasi dan ko-kreasi hingga residensi desainer selama 14 hari di Kalibaru. Program kemudian berlanjut ke tahap pengembangan dan finalisasi prototipe.

Hasil dari proses tersebut akan dipresentasikan kepada publik. Pameran akhir dan seminar akan digelar di Museum MACAN pada 29 Mei hingga 7 Juni 2026. Kegiatan ini terbuka untuk umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Klien institusional JPMorgan Chase & Co. mulai menaruh perhatian khusus terhadap titik kritis yang menentukan kualitas ekologis Bumi, terutama terhadap seberapa lemah arus Atlantik yang berpotensi membuat musim dingin di Eropa menjadi lebih dingin.

“Risiko-risiko tersebut mulai diperhatikan sebagai skenario yang sangat masuk akal. Dan bagi investor institusional seperti dana pensiun dan dana kekayaan negara, “hal-hal ini mulai dipandang semakin sebagai suatu kekhawatiran” kata Sarah Kapnick, kepala penasihat iklim global JPMorgan, dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg.

Dalam ilmu iklim, titik kritis adalah ambang batas penting dalam sistem Bumi yang dapat mengakibatkan pola cuaca yang tiba-tiba, berbahaya, dan seringkali tidak dapat dipulihkan jika terlampaui. Menurut Kapnick, sejumlah klien institusional JPMorgan telah mulai meminta informasi lebih lanjut tentang Sirkulasi Balik Meridional Atlantik (Atlantic Meridional Overturning Circulation/AMOC).

AMOC, yang mengangkut air hangat dari khatulistiwa ke Eropa barat laut, menunjukkan tanda-tanda melemah, dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa mungkin melambat dengan kecepatan yang lebih cepat daripada perkiraan.

Kapnick, yang merupakan kepala ilmuwan di Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS sebelum bergabung dengan JPMorgan pada 2024, mengatakan dia menyadari bahwa perkembangan seperti itu dapat “terdengar seperti fiksi ilmiah.”

“Berdasarkan bukti yang dia amati, sangat mungkin bahwa kita sekarang keluar dari fase linier perubahan iklim dan bergerak ke fase nonlinier yang lebih cepat di mana Anda akan mulai melihat konsentrasi gas rumah kaca terakumulasi lebih cepat di atmosfer,” katanya.

Kapnick mengatakan klien institusional menyadari bahwa tujuan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius atau bahkan 2 Celsius makin terlihat seperti usaha yang sia-sia. Dengan latar belakang itu, kemungkinan melampaui titik kritis menjadi perhatian, katanya.

AMOC merupakan arus yang mengangkut air permukaan hangat dari daerah tropis ke utara, membawa suhu yang lebih ringan ke Eropa. Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa perubahan iklim berpotensi melemahkan sistem AMOC, yang akan mengakibatkan musim dingin yang jauh lebih dingin di Eropa dan mengganggu Monsun Afrika Barat. Pergeseran pola cuaca seperti itu berpotensi merusak ketahanan pangan dengan mengurangi produktivitas pertanian dan bahkan menyebabkan perikanan runtuh.

Seiring dengan akumulasi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menghangatkan planet ini, para ilmuwan memperingatkan bahwa ambang batas lainnya makin berisiko terlampaui. Kondisi ini menyebabkan perubahan dramatis pada ekosistem dan pola cuaca.

Risiko melampaui titik kritis iklim, istilah yang mencakup pencairan lapisan es, pencairan permafrost, gangguan monsun, pemutihan karang, hilangnya hutan boreal, dan degenerasi hutan hujan Amazon, meningkat seiring dengan pemanasan global. Pada Oktober, para peneliti di Universitas Exeter mengatakan bahwa dunia menghadapi "realitas baru" setelah mencapai titik kritis pertama, yaitu "kematian massal" terumbu karang di perairan hangat.

Di Eropa, pemerintah telah mulai mempertimbangkan implikasi keamanan nasional dari terlampauinya titik kritis. Di Inggris, sebuah laporan pemerintah baru-baru ini menemukan bahwa runtuhnya ekosistem global berpotensi berdampak pada kemampuan Inggris untuk memberi makan penduduknya.

Pada Februari, Dewan Menteri Nordik yang mencakup wilayah dari Finlandia hingga Greenland, menerbitkan sebuah laporan tentang potensi implikasi dari kerusakan AMOC. Dewan tersebut mencatat bahwa meskipun saat ini terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai kondisi yang mungkin mengakibatkan skenario seperti itu, pendekatan kehati-hatian harus diasumsikan. Dewan tersebut juga mencatat bahwa makin jauh dunia menyimpang dari target 1,5 Celsius, makin besar pula risiko keruntuhan AMOC.

Dan pada Juni, sebuah lembaga think tank yang terkait dengan Direktorat Jenderal Hubungan Internasional dan Strategi Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis, mencatat bahwa kesimpulan ilmiah terbaru mendukung gagasan perlambatan AMOC yang “substansial”. Lembaga tersebut memperingatkan potensi tekanan pada sistem energi selama musim dingin yang lebih ekstrem, serta kelangkaan air dan bahkan “arus migrasi yang signifikan” dari Eropa Utara ke selatan benua, sebagai skenario risiko yang mungkin terjadi.

Bisnis.com, KUNINGAN- Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya menjadi wilayah penopang hijau dalam pengembangan kawasanRebana Metropolitandi Jawa Barat.

Di tengah ekspansi industri dan investasi di koridor ekonomi tersebut, Kuningan diarahkan menjalankan fungsi konservasi sebagai kawasan penyangga ekologis yang menjaga keseimbangan lingkungan kawasan timur provinsi itu.

Bupati KuninganDian Rachmat Yanuarmenyatakan wilayahnya tidak difokuskan sebagai pusat industri seperti daerah lain dalam Rebana, melainkan sebagai kawasan konservasi yang menjaga kelestarian hutan dan sumber air.

Peran ini dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi kawasan tidak mengorbankan daya dukung lingkungan.

Menurutnya, Kuningan memiliki karakter geografis yang berbeda dibanding wilayah lain di Rebana karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan dan daerah tangkapan air.

Kondisi tersebut menjadikan daerah ini berfungsi sebagai paru-paru ekologis yang menopang keberlanjutan pembangunan regional.

“Pembangunan boleh tumbuh, tetapi kawasan hutan dan sumber air harus tetap terjaga. Itulah fondasi masa depan Kuningan sekaligus penyangga bagi kawasan Rebana,” ujar Dian, Senin (9/3/2026).

Wilayah hutan di sekitarGunung Ciremaimenjadi salah satu ekosistem penting yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan timur Jawa Barat.

Selain menjadi sumber air bagi masyarakat di wilayah Kuningan dan sekitarnya, kawasan tersebut juga memiliki fungsi strategis sebagai penyerap karbon serta penjaga stabilitas ekosistem.

Dalam konteks pengembangan Rebana, pemerintah daerah menilai keberadaan kawasan konservasi menjadi faktor penting untuk mengimbangi pertumbuhan industri di wilayah pesisir utara Jawa Barat. Tanpa pengelolaan lingkungan yang baik, ekspansi industri dikhawatirkan dapat memicu tekanan terhadap sumber daya alam.

Rebana sendiri diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat dengan potensi pengembangan kawasan industri lebih dari 43 ribu hektare. Kawasan ini mencakup sejumlah daerah strategis seperti Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Subang, Indramayu, Sumedang, dan Kuningan.

Pengembangan kawasan tersebut didukung oleh keberadaan infrastruktur strategis nasional, antara lainPelabuhan Patimbandi Subang danBandara Internasional Kertajatidi Majalengka. Kedua infrastruktur tersebut diproyeksikan memperkuat konektivitas logistik dan meningkatkan daya tarik investasi di kawasan Rebana.

Meski demikian, pemerintah daerah menilai industrialisasi di Rebana harus berjalan seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam skema tersebut, Kuningan berperan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Dian mengatakan, untuk memperkuat fungsi ekologis tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan menempatkan perlindungan kawasan hutan sebagai salah satu prioritas kebijakan daerah.

Langkah yang ditempuh antara lain melalui pengawasan terhadap aktivitas penebangan liar, pencegahan perambahan hutan, serta penguatan pengelolaan kawasan konservasi.

Selain menjaga kawasan hutan, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi yang ramah lingkungan. Beberapa sektor yang diprioritaskan meliputi agroindustri berbasis pertanian, pariwisata alam, serta industri kecil yang memanfaatkan sumber daya lokal tanpa merusak ekosistem.

"Strategi tersebut dinilai sejalan dengan karakter wilayah Kuningan yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan lanskap pegunungan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi diharapkan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis wilayah," kata Dian.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan sumber daya manusia agar masyarakat lokal dapat terlibat langsung dalam dinamika ekonomi kawasan Rebana. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor ekonomi baru.

Setiap kali Ramadan dan masa Pra-Paskah datang, jutaan orang di Indonesia memasuki musim berpuasa. Tahun ini, kedua masa suci itu bahkan berlangsung hampir bersamaan, sehingga umat Islam dan umat Kristen sama-sama menjalani hari-hari puasa dalam waktu yang berdekatan.

Umat Islam menahan diri dari makan dan minum dari fajar hingga senja, sementara umat Kristen memasuki masa puasa dan pantang menjelang Paskah dengan aneka tradisi doa dan pengendalian diri. Dua tradisi besar ini sering dibicarakan dalam bahasa spiritualitas pribadi—soal pertobatan, penguasaan diri, dan kedekatan dengan Tuhan. Namun di tengah kerusakan ekologis yang kian parah, barangkali sudah saatnya kita bertanya: apa arti puasa jika jejak ekologis kita tetap merusak bumi?

Puasa: Latihan Menahan Hasrat

Secara etimologis, puasa dalam banyak tradisi agama berkaitan dengan menahan diri: menunda pemuasan keinginan sebagai jalan melatih kebebasan batin. Dalam Islam, puasa didefinisikan sebagai al-imsak yang diwujudkan dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal tertentu dengan niat ibadah. Dalam tradisi Kristen, khususnya masa Pra-Paskah, puasa dihidupi sebagai upaya pertobatan dan solidaritas dengan Kristus yang menderita, yang dinyatakan dalam doa, puasa, dan aksi kasih.

Namun dalam praktik sehari-hari, puasa kerap direduksi menjadi sekadar penggeseran jam konsumsi. Di banyak kota, konsumsi pangan dan energi justru melonjak saat Ramadan: berbuka puasa dengan hidangan berlimpah, sampah makanan menumpuk, penggunaan plastik sekali pakai meningkat tajam, dan pusat perbelanjaan penuh dengan promosi promo Ramadhan. Hal serupa terjadi di sebagian komunitas Kristen: puasa dan pantang menjelang Paskah diiringi pola konsumsi baru yang tidak selalu lebih sederhana, kadang justru lebih boros—baik dalam hal makanan maupun gaya hidup.

Padahal, seperti diingatkan banyak pemikir ekoteologi, esensi puasa justru ada pada pengendalian hasrat dan rasa cukup. Kalau puasa hanya memindahkan pesta ke malam hari atau ke hari lain, tanpa mengurangi jejak konsumsi dan eksploitasi sumber daya, maka nilai ekologisnya nyaris nol. Pada titik ini, tampak kontras antara kesediaan kita menahan lapar dan kerakusan cara kita memperlakukan alam menjadi terasa sangat tajam

Kerusakan Ekologis: Lapar yang Tak Kita Rasakan

Di sisi lain, bumi sedang “berpuasa” secara paksa. Hutan-hutan yang dulu rimbun, kini digunduli oleh tambang, sawit, dan berbagai proyek infrastruktur. WALHI mencatat, deforestasi di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 283.803 hektare—naik dibanding 2024, dan setara hampir empat kali luas DKI Jakarta. Studi lintas-tropis di jurnal PNAS tahun 2022 menunjukkan, antara 2000–2019 sedikitnya 3.264 km² hutan tropis hilang akibat industri pertambangan, dan sekitar 1.901 km² di antaranya berada di Indonesia. Riset lanjutan di Nature Communications tahun 2025 mengkonfirmasi bahwa Indonesia tetap menjadi kontributor terbesar deforestasi terkait tambang di kawasan tropis.

Kerusakan ini berkelindan dengan krisis iklim: cuaca ekstrem, banjir bandang, kekeringan, dan kebakaran hutan. Di berbagai daerah, pola yang sama berulang: hulu digunduli, hilir menanggung banjir dan longsor. Eksploitasi hutan di hulu itu menyebabkan air tak lagi ditahan dan diatur; ia meluru ke hilir dan menjelma banjir bandang yang meluluhlantakkan kampung-kampung di sepanjang sungai—sebagaimana yang terjadi dalam katastrofe Sumatra 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kemarin. Apa yang oleh banyak orang disebut “bencana alam” itu, dalam berbagai kajian, justru tampak sebagai akumulasi keputusan politik yang mengobral izin usaha di daerah tangkapan air dan kawasan rawan bencana.

Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan pola yang serupa: wilayah hilir yang tenggelam selalu terhubung dengan hulu DAS yang dikepung konsesi tambang, sawit, dan kehutanan. Ketika pesisir digerus tambang dan reklamasi, nelayan kehilangan daerah tangkapan dan perlindungan alami dari gelombang, lalu pelan-pelan juga kehilangan tempat tinggal. Ironisnya, mereka yang paling menderita akibat krisis ekologis ini bukanlah kelompok yang paling boros konsumsi, melainkan komunitas miskin yang sejak awal hidupnya relatif sederhana.

Di tengah realitas ini, tradisi puasa yang seharusnya menajamkan kepekaan kita justru sering berlangsung seolah di ruang vakum: kita menahan lapar di siang hari, tetapi menutup mata terhadap kerusakan ekologi yang terus meluas. Padahal, jika kembali ke sumber ajarannya, baik Islam maupun Kekristenan memberi landasan kuat untuk menjadikan puasa sebagai pintu masuk pertobatan ekologis.

Puasa sebagai Pertobatan Ekologis

Baik tradisi Islam maupun Kristen sebenarnya memiliki fondasi kuat untuk mengaitkan puasa dengan tanggung jawab ekologis. Dalam Islam, konsep manusia sebagai khalifah di bumi mengandung mandat untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari kerusakan (fasad) di darat dan laut.

Demikian juga dalam tradisi Katolik dan Kristen, seruan “pertobatan ekologis” menguat sejak ensiklik Laudato Si’ Paus Fransiskus, yang mengaitkan iman Kristiani dengan perawatan bumi sebagai rumah bersama dan mengkritik keras model ekonomi yang merusak ekosistem serta meminggirkan kaum miskin. Dari visi inilah masa Pra-Paskah dihidupi sebagai momen untuk mengubah cara hidup, bukan hanya menambah doa, tetapi juga mengubah hubungan dengan sesama dan ciptaan. Katekese Aksi Puasa Pembangunan pun mulai mengangkat tema keadilan ekologis, mengajak umat untuk mengurangi gaya hidup boros dan peduli pada dampak konsumsi terhadap lingkungan.

Dari dua tradisi ini, kita bisa menarik benang merah bahwa puasa bukan sekadar menahan diri dari yang halal dalam jangka waktu tertentu, tetapi latihan untuk menata ulang relasi kita dengan dunia material. Menahan diri dari makan dan minum mestinya melatih kita menahan diri dari praktik produksi dan konsumsi yang rakus dan merusak.

Dari Ritual Individual ke Agenda Publik

Tantangan berikutnya adalah membawa makna ekologis puasa ke ranah sosial dan politik. Puasa selalu memiliki dimensi kolektif: ia dirayakan bersama dan seharusnya juga membuahkan sikap bersama terhadap ketidakadilan. Jika kerusakan ekologis di Indonesia banyak didorong oleh kebijakan yang mengizinkan penebangan hutan di hulu, penggalian perut bumi untuk tambang, pembukaan lahan besar-besaran untuk sawit dan industri, hingga pengerukan pesisir untuk reklamasi, maka pertobatan ekologis semestinya juga berarti menguji ulang arah pembangunan yang kita pilih, bukan sekadar mengubah kebiasaan pribadi.

Puasa yang berdampak ekologis tidak cukup diwujudkan dalam penggunaan gelas non-plastik di masjid atau gereja, atau dalam sedekah makanan sehat. Itu semua penting, tetapi belum menyentuh akar masalah. Dengan demikian, kita perlu bertanya lebih jauh: apakah makanan yang kita santap saat berbuka atau sahur, saat Paskah dan lebaran, dihasilkan dari sistem yang adil bagi petani, nelayan, dan buruh; apakah energi yang menghidupkan lampu-lampu di rumah ibadah kita berasal dari sumber yang merusak hutan atau menggusur kampung; dan apakah kebijakan yang kita dukung—melalui suara, partisipasi, atau diam—menjaga bumi atau justru mempercepat kerusakannya.

Pada titik ini, puasa bisa menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman ini. Di tingkat komunitas, masjid, gereja, dan kelompok doa bisa menjadikan bulan puasa dan masa Pra-Paskah sebagai waktu untuk mengkaji ulang pola produksi dan konsumsi serta mendorong aksi nyata untuk perubahan yang mendasar.

Menahan Diri, Mengubah Arah

Pada akhirnya, inti puasa adalah menahan diri. Kerusakan ekologis lahir dari kegagalan menahan diri untuk terus menebang, menggali, membakar, dan mengonsumsi tanpa batas, yang dilegalisasi oleh keputusan politik dan kebijakan ekonomi. Deforestasi yang meningkat, tambang yang merambah hutan dan kampung, dan krisis iklim yang kian terasa adalah tanda bahwa kita, sebagai masyarakat, belum mampu berpuasa dalam arti yang lebih dalam—terutama di tingkat kekuasaan yang mengatur arah pembangunan.

Ramadan dan masa Pra-Paskah memberi kita kesempatan unik: jutaan orang secara serentak menjalani latihan menahan diri. Jika momentum ini hanya berakhir sebagai perubahan menu dan jam makan, maka kita kehilangan peluang besar untuk mengubah arah. Namun, jika kesadaran spiritual ini berani diterjemahkan menjadi kesadaran kritis—membaca siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh proyek tambang, sawit, dan berbagai proyek destruktif lainnya, maka puasa dapat menjadi awal bagi tekanan moral yang mengubah keputusan politik, bukan sekadar kebiasaan konsumsi.

Dengan demikian, kesederhanaan baru yang lahir dari puasa tidak berhenti pada lebih sedikit pemborosan dan konsumsi destruktif, tetapi berlanjut pada keberanian menuntut negara berhenti memperluas izin di kawasan rentan, mengoreksi model pembangunan ekstraktif, dan berpihak pada komunitas yang terdampak.

Pertanyaannya: maukah kita menjadikan puasa sebagai titik balik, tidak hanya bagi hati dan pola hidup pribadi, tetapi juga bagi arah kekuasaan yang menentukan nasib rumah bersama kita?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan resmi memulai program reforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo sebagai bagian dari langkah pemulihan ekosistem hutan di Provinsi Riau pada Selasa (3/3/2026). Peluncuran reforestasi yang berlangsung pada Selasa (3/3/2026) itu dilakukan langsung oleh dan dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Dalam sambutannya, Menhut menegaskan bahwa pemulihan Tesso Nilo merupakan prioritas nasional karena kawasan ini memiliki nilai ekologis yang sangat penting.

“Kita tidak bisa menunda lagi upaya pemulihan. Tesso Nilo adalah habitat penting bagi gajah sumatra dan berbagai satwa lainnya. Jika kita tidak bergerak sekarang, maka kita mempertaruhkan masa depan ekosistem Sumatra bagian tengah,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sambutannya, dikutip Rabu (4/3/2026).

Reforestasi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penertiban dan pengembalian fungsi kawasan hutan yang selama ini mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan. Pemerintah menargetkan pemusnahan tanaman sawit secara bertahap dan penggantian dengan tanaman hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Pada tahap awal pada 2026, pemulihan difokuskan pada areal seluas 2.574 hektare. Sementara hingga 2028, total target pemulihan ditetapkan 66.704 hektare. Pada lokasi peluncuran, penanaman perdana dilakukan di areal bekas sawit seluas sekitar 400 hektare dengan 2.000 bibit tanaman hutan.

Menurut Raja Juli, program ini disusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dengan melibatkan berbagai institusi riset dan akademisi, sehingga jenis tanaman yang ditanam benar-benar mendukung ketersediaan pakan dan habitat satwa liar.

“Pemulihan ini dibangun di atas fondasi ilmiah yang kuat. Kami memastikan jenis yang ditanam memiliki fungsi ekologis, menjadi sumber pakan sekaligus naungan bagi satwa, khususnya Gajah Sumatera,” ujar Menhut.

Selain pendekatan ekologis, pemerintah juga memperkuat aspek tata kelola melalui penegakan hukum, pendekatan restorative justice, relokasi masyarakat secara persuasif dan bertahap, serta pembenahan status lahan agar clear and clean.

Raja Juli turut menekankan bahwa keberhasilan reforestasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

“Reforestasi ini bukan sekadar menanam pohon. Ini adalah komitmen bersama untuk mengembalikan keseimbangan alam dan memastikan anak cucu kita tetap mewarisi hutan yang lestari,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memastikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup melalui penyediaan peta jasa lingkungan hidup (JLH). Peta tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan serta pembangunan kembali ekosistem gajah.

“Kami mendukung penuh langkah ini demi penyelamatan lingkungan. Melalui peta JLH, KLH akan membantu memprioritaskan wilayah dengan nilai jasa lingkungan tinggi untuk rehabilitasi dan restorasi. Selain itu, dalam pembangunan ekosistem gajah atau pembuatan saltlick, kami dapat menyediakan data peta JLH pengatur air," kata Diaz.

Diaz menambahkan bahwa penguatan rehabilitasi dapat ditempuh melalui dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang dapat diakses KLH. Sebagaimana diketahui, degradasi di TNTN cukup signifikan dengan lebih dari 90% kawasannya diperkirakan telah mengalami kerusakan.

“Kami berkomitmen untuk menghijaukan kawasan Tesso Nilo karena tadinya ada 81.000 hektare, sekarang jadi tinggal sedikit, jadi kami mendukung program reforestasi ini,” kata Diaz.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kementerian Kehutanan menargetkan reforestasi atau penghutanan kembali lahan seluas 2.557 hektare di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sepanjang 2026.

Target tersebut disampaikan langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meluncurkan program pemulihan hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Pada tahap awal, pemerintah langsung memulai penanaman kembali seluas 400 hektare. Proses reforestasi selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai total target di akhir tahun.

"Insyaallah, tahun ini Kemenhut akan mereforestasi 2.557 hektare. Ini bagian dari upaya memulihkan fungsi ekologis kawasan," ujarnya Selasa (3/3/2026).

Dirinya menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari peta jalan penyelesaian persoalan TNTN yang kini mulai terlihat arah dan tahapan kerjanya.

Program pemulihan ini melibatkan kolaborasi lintas 11 kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda, yang dinilai menjadi kunci percepatan rehabilitasi kawasan konservasi tersebut.

Selain penanaman kembali, pemerintah juga menyiapkan identifikasi lahan pengganti untuk relokasi melalui Dirjen terkait dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Pendekatan ini ditempuh guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

TNTN merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Riau yang selama bertahun-tahun mengalami tekanan deforestasi.

"Reforestasi yang ditargetkan tahun ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekosistem kawasan, meningkatkan daya serap karbon, serta melindungi habitat satwa dan tumbuhan yang ada di dalamnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia animasi kembali diramaikan dengan kehadiran Hoppers, film terbaru dari Disney yang akan tayang 4 Maret 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Film ini mengajak penonton menatap dunia hewan dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya, penuh warna dan detail yang membuat setiap adegan terasa hidup.

Cerita Hoppers tidak hanya soal hiburan. Penonton diajak melihat hubungan manusia dengan hewan dari perspektif yang unik, sambil terselip pesan halus tentang pentingnya menjaga alam. Tanpa mengungkap alur utama, film ini berhasil menyatukan hiburan dengan kesadaran ekologis yang relevan bagi semua usia.

Di tengah maraknya isu lingkungan global, Hoppers menyoroti tanggung jawab manusia terhadap alam melalui teknologi bernama “Hopping”. Dengan kemampuan memindahkan kesadaran manusia ke tubuh hewan robotik, teknologi ini membuka kesempatan untuk menjelajahi petualangan, memahami konflik sosial, dan menyaksikan upaya menjaga kelestarian ekosistem.

Sutradara yang sangat terkenal, Daniel Chong, kembali menunjukkan keahliannya dengan menyutradarai film Hoppers. Chong memadukan humor ringan dan sentuhan emosional, sementara visual futuristik dan karakter hewan robotik menghadirkan pengalaman menonton yang imersif dan memikat.

Dalam film ini terdapat Mabel, sebagai karakter utama yang membawa penonton berkelana ke dunia hewan dengan cara yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setiap interaksi, warna, dan detail visual terasa hidup, membuat penonton seakan berada di tengah petualangan.

Selain hiburan, Hoppers menanamkan pesan tentang empati terhadap makhluk hidup dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Film ini mengingatkan kita bahwa setiap keputusan manusia bisa memengaruhi ekosistem, namun penyampaiannya tetap ringan dan menyenangkan untuk diikuti.

Selain itu, visual yang atraktif, narasi emosional, dan humor ringan menjadikan film ini cocok dinikmati keluarga. Pesan moralnya tersampaikan dengan halus tanpa terasa menggurui, membuat penonton ikut merenung sambil tertawa.

Dengan konsep kreatif dan animasi yang memanjakan mata, Hoppers bukan sekadar film animasi.

Film ini memberikan pengalaman menonton berbeda yang menghibur sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk lebih peduli terhadap hewan dan lingkungan di sekitar kita.

Bisnis.com, KUNINGAN- Gelombang penolakan terhadap dugaan praktik penyadapan getah pinus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) kian menguat.

Sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas pencinta alam mendesak aparat penegak hukum segera menghentikan aktivitas yang diduga berlangsung tanpa dasar perizinan resmi serta mengusut aktor yang terlibat dalam rantai distribusinya.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Kuningan untuk Alam Raya (AKAR), serta komunitas pecinta alam lainnya menilai praktik penyadapan di kawasan konservasi bertentangan dengan prinsip perlindungan ekosistem.

Aktivis AKAR, Amalo mengatakan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam kawasan taman nasional wajib mengantongi izin sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika terbukti tidak memiliki dasar Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi dengan otoritas berwenang, aktivitas tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam.

“Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang menampung dan memperdagangkan getah hasil sadapan. Rantai distribusinya harus jelas dan sesuai hukum,” ujar Amalo, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, sorotan publik menguat setelah beredar informasi kalau penyadapan telah berlangsung sejak 2021 di lereng Gunung Ciremai yang termasuk zona taman nasional. Kawasan ini memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air, habitat satwa liar, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat di Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Ia menyebut penyadapan berlebihan dapat berdampak ekologis serius. Ia menilai teknik koakan yang tidak sesuai standar berpotensi merusak batang pinus dan menurunkan kualitas tegakan hutan.

"Kerusakan vegetasi bisa memengaruhi debit air dan meningkatkan risiko longsor di lereng Ciremai. Ini bukan semata soal ekonomi, tapi keselamatan lingkungan,” katanya.

Selain isu legalitas dan dampak ekologis, massa aksi juga menyoroti dugaan perundungan terhadap aktivis lingkungan yang sebelumnya menyampaikan kritik atas praktik penyadapan tersebut. Mereka meminta jaminan perlindungan agar kebebasan berpendapat dalam isu lingkungan tetap terjaga.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Gunung Ciremai sekaligus menyesalkan adanya dugaan intimidasi terhadap aktivis.

“Saya menyesalkan kejadian perundungan tersebut. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar hal serupa tidak terulang,” ujarnya.

Terkait polemik penyadapan, Dian menegaskan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan kementerian terkait sejak enam bulan terakhir untuk meminta kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan kawasan.

Ia menekankan komitmen Kuningan sebagai kabupaten konservasi yang pembangunan daerahnya harus selaras dengan prinsip keberlanjutan. “Kuningan adalah Kabupaten Konservasi. Arah pembangunan wajib berwawasan lingkungan,” tegasnya.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola TNGC belum memberikan penjelasan rinci mengenai status legalitas aktivitas penyadapan yang dipersoalkan. Namun, pengawasan kawasan taman nasional disebut terus dilakukan guna mencegah perambahan dan pemanfaatan sumber daya tanpa izin.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan pencemaran 2,5 juta ton pestisida di Sungai Cisadane akan mengancam ekosistem perairan dan berimbas kepada kesehatan manusia.

Peneliti Ahli Utama Bidang Teknik Lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumberdaya Air BRIN, Ignasius D.A. Sutapa mengatakan hal itu tidak lepas dari pengelolaan Sungai Cisadane untuk kebutuhan air baku, irigasi, dan penopang ekosistem perairan bagi penduduk maupun industri.

"Selama ini, sungai tersebut memang disinyalir menghadapi persoalan pencemaran kronis dari limbah domestik, industri, dan pertanian. Namun, insiden kali ini bersifat akut karena melibatkan volume besar zat beracun yang masuk secara tiba-tiba ke badan air,” ujar Ignas dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Ignas menjelaskan ketika zat kimia tersebut memiliki tingkat larutan tinggi dalam air dan relatif stabil dalam lingkungan perairan, maka konsentrasinya dapat bertahan cukup lama untuk menyebar di sepanjang Sungai Cisadane. Alhasil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memanfaatkan Sungai Cisadane akan terdampak.

“Kondisi ini memungkinkan wilayah hilir, termasuk lokasi pengambilan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), ikut terdampak,” jelasnya.

Ignas menyampaikan rentetan bahaya yang dapat menyasar kesehatan manusia. Hal ini tidak lepas dari rantai hidup di perairan setempat, ketika residu pestisida memengaruhi jaringan organisme air berpindah ke predator tingkat yang lebih tinggi seperti ikan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga berpotensi memicu gangguan kesehatan kronis.

Selain itu, masyarakat yang masih memanfaatkan Sungai Cisadane untuk mencuci dan mandi juga tidak luput dari masalah kesehatan. Efek jangka panjang dapat memicu kanker.

“Dalam jangka panjang, paparan kronis berpotensi memicu gangguan endokrin, kerusakan organ, bahkan risiko karsinogenik,” ungkapnya.

Dari sisi ekologis, kadar pestisida yang tinggi menyebabkan kematian massal biota air seperti ikan, zooplankton, dan fitoplankton. Tak hanya itu, kematian ikan massal juga tidak dapat terhindarkan.

BRIN, katanya, mengimbau kepada PDAM menutup sementara intake air baku di zona terdampak, peningkatan pemantauan kualitas air secara real-time, serta edukasi cepat kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan air sungai hingga dinyatakan aman.

Ignas menuturkan nantinya BRIN akan melakukan identifikasi jenis dan konsentrasi pestisida, serta memberikan rekomendasi teknologi pengolahan air baku yang efektif bagi PDAM. Termasuk mengukur dampak toksikologi pada biota lokal dan memprediksi waktu pemulihan ekosistem.

Ignas menilai perlu strategi jangka panjang seperti penguatan hukum bagi pelaku pencemaran B3, pembangunan sistem peringatan dini berbasis sensor kualitas air online, hingga diversifikasi sumber air baku untuk meningkatkan ketahanan air saat terjadi krisis.

“Kepada masyarakat, kami mengimbau agar tidak panik, tetapi tetap waspada dan mengikuti instruksi resmi pemerintah dan PDAM. Jangan menggunakan air sungai untuk memasak, minum, mencuci, atau mandi sampai ada pernyataan bahwa air telah aman. Hindari konsumsi ikan dari wilayah terdampak selama masa krisis,” tandasnya.

Dalam konteks bencana, waktu sangatlah berharga. Waktu menjadi satu fungsi distribusi penderitaan. Tepatnya, setiap keterlambatan keputusan untuk merespons bencana akan melipatgandakan kerugian, menyebabkan beban sangat berat ke pundak para korban, yang justru paling tidak sanggup untuk menanggungnya. Apa yang tampak sebagai keterlambatan administratif di pusat pengambilan keputusan, berbuah di lokasi bencana dalam bentuk kelaparan, perpindahan yang terpaksa, dan kematian yang harusnya bisa dicegah.

Ini bukan lagi sekadar abstraksi teoretis. Di bagian utara Sumatra, redistribusi penderitaan ini terjadi dan disimbolkan oleh dikereknya bendera putih selama beberapa hari di sejumlah desa Aceh, tiga pekan setelah dilanda banjir namun pergerakan bantuan masih begitu tersendat. Dikenali sebagai bencana ekologis akibat sistem yang ada bekerja secara eksploitatif dan merusak alam, demi keuntungan jangka pendek bagi segelintir orang, tetapi menciptakan kehancuran jangka panjang bagi banyak orang.

Segera setelah bencana banjir terjadi, cerita lama pun seperti berulang. Pusat kekuasaan berdebat soal prosedur, sementara kehidupan di wilayah terdampak keburu senyap. Ketika respons resmi dari pihak yang berwenang tetap tidak merata dan memadai, masyarakat terpaksa mengandalkan bantuan dari jejaring informal, solidaritas antarwarga, dan kepedulian dari luar.

Ketika semua ini tidak juga mencukupi, masyarakat korban pun beralih ke simbol- simbol keputusasaan. Maka bendera-bendera putih yang berkibar di desa-desa Aceh bukanlah simbol menyerah secara politik, tetapi tangisan putus asa atas begitu sulitnya untuk bertahan, ketika sistem formal gagal. Ini juga bukan bentuk pembangkangan, tetapi seruan kepada dunia untuk menyadari bahwa respons pemerintah pusat masih jauh dari kebutuhan masyarakat lokal.

Kejadian bencana tersebut pastilah mengingatkan pada satu peristiwa di masa lalu. Tepatnya, masyarakat Aceh pernah berterima kasih kepada dunia yang telah begitu baik membantu mereka setelah wilayah Aceh dilanda tsunami 2004. Antropolog Annemarie Samuels—dalam tulisannya “Aceh thanks the world”—menyebutkan bahwa masyarakat Aceh menempatkan bantuan internasional itu sebagai “hadiah dari dunia” dan karenanya sangat berterima kasih. Ini dilihat sebagai sesuatu yang istimewa, kendatipun misalnya rumah yang diterima ada kekurangan.

Sementara itu, karena mendapatkan dukungan dari pemerintah diposisikan sebagai hak warganegara, maka tidaklah penting untuk secara khusus berterima kasih kepada pemerintah. Alasannya, memang sudah seharusnya pemerintah mengurus warganya yang tengah dirundung malang. Sebaliknya, berterima kasih kepada dunia adalah keharusan. Maka ada monumen “Aceh thanks to the World” dengan puluhan plakat mewakili negara yang telah membantu Aceh sepanjang pemulihan pasca-tsunami.

Apa yang terjadi sekian minggu pasca-bencana tersebut, bila dibandingkan dengan peristiwa 20-an tahun lalu, menunjukkan melambatnya respons negara atas warga dan wilayah yang babak belur diterjang “tsunami darat”. Itulah mengapa bisa dimengerti bila Gubernur Aceh Muzakir Manaf—sebelum bendera-bendera putih berkibar—sempat secara resmi mengirimkan surat permintaan bantuan ke sejumlah badan internasional. Ini lagi-lagi bukan karena bantuan dunia lebih disukai, melainkan karena lambannya respons negara.

Saat ini harusnya sudah ada perubahan. Akhirnya, pada awal Januari ini, Jakarta memutuskan membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi terlanda bencana. Pemda Aceh membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, sekaligus juga telah menerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah lain. Perlahan, bantuan mulai datang, pedagang pasar mulai beraktivitas, hunian sementara (huntara) mulai ada, kegiatan sekolah mulai berjalan bertahap.

Namun posisi Jakarta tidak berubah, yakni tetap pada keputusan untuk tidak menyatakan bencana banjir di Sumatra bagian utara tersebut sebagai bencana nasional. Dari kacamata Jakarta, hanya tiga dari 38 provinsi yang terkena bencana ini, dan Indonesia diyakini sangat mampu mengatasi urusan ini. Keputusan Jakarta tersebut bukanlah sekedar urusan teknis. Penggolongan bencana akan menentukan realokasi anggaran, koordinasi dan kerjasama internasional, termasuk juga narasi politik soal kapasitas negara. Keengganan menaikkan status bencana lantas membuka jalan untuk menggeser biaya pemulihan, setidaknya sebagian, ke pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan ujung-ujungnya adalah masyarakat yang terdampak banjir.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa untuk bencana ekologis sebesar itu, jika tidak serius diurus, maka dapat melemahkan keyakinan atas daya tahan Indonesia menghadapi bencana, baik di tingkat wilayah maupun nasional. Menyatakan banjir Sumatera sebagai bencana nasional pasti akan membawa implikasi politik, khususnya bagi yang menggelorakan kekuatan dan kemandirian negara. Maka, tawaran-tawaran bantuan dari negara luar pun secara resmi tidak diterima, seiring dengan kuatnya narasi politik bahwa “hadiah dari dunia” sebagai ancaman potensial terhadap kedaulatan. Demi menjadi posisi politik Jakarta, bantuan asing lebih disalurkan melalui aktor-aktor non-negara. Ini semacam menyediakan ruang penyangkalan karena pusat dapat mengklaim tidaklah menerima transfer antarnegara, namun warganegara tetap dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan.

Itulah mengapa ketika keterlambatan respons berhenti menjadi urusan prosedural, watak politiknya makin tampak. Satu pihak masih bermain dengan argumen kedaulatan, namun bendera putih di Aceh menjadi ukuran nyata kapasitas dan prioritas sesungguhnya dari negara. Masyarakat Aceh bukan sedang berusaha menjangkau dunia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mendesak negaranya sendiri untuk akhirnya membuktikan diri hadir di tengah warganya. Inilah simbol tuntutan agar kebanggaan nasional tidak diukur dari cara menolak bantuan, melainkan dari seberapa efektif penderitaan warga terdampak telah dikurangi.

Bendera-bendera putih mewakili satu fakta, bahwa dalam situasi bencana, kekuasaan tidak hanya terletak atau tampak pada apa yang dilakukan oleh negara, tetapi juga pada apa yang dipilih untuk tidak dilakukan, dan kapan ini tidak dilakukan. Hal ini penting mengingat Indonesia berada di garis depan bencana. Respons yang lamban bukanlah kesalahan belaka, justru sebuah keputusan politik.

Merujuk Christopher Hood, dalam bukunya The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government, ini tak ubahnya sebuah “permainan saling menyalahkan” (blame game) sebagai upaya untuk memindahkan beban tanggung jawab atas sebuah kegagalan, dengan cara cepat-cepat mengambil posisi sebagai “penuduh”, demi menghindarkan diri menjadi “tertuduh”. Keterlambatan respons dalam konteks banjir Sumatra agaknya lebih ke kategori strategi operasional, yakni memilih kebijakan yang aman secara politik, walau tidak efektif, namun dapat terhindar dari risiko tinggi demi menjaga kemapanan yang minim kritik.

Untuk masa depan, kini tinggal menunggu kesediaan kekuasaan untuk mengubah kalkulus politiknya untuk menempatkan keselamatan warga sebagai pilihan utama yang tak boleh ditunda. Semoga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengajukan gugatan perdata senilai triliunan rupiah di pengadilan terhadap enam perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra bagian utara pada November 2025.

"Jadi mungkin di tahap awal ini ada enam perusahaan yang akan kami daftarkan gugatan perdatanya di pengadilan terkait dengan kontribusi dalam banjir di Sumatra bagian utara," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq setelah pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Rabu (14/1/2026), dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan pendaftaran gugatan rencananya dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

"Karena dokumennya sangat rigid, tetapi itu akan berlaku selama satu tahun," kata dia.

Ketika ditanya terkait dengan perusahaan yang akan digugat, nilai gugatan yang akan diajukan oleh KLH/BPLH, dan apakah jumlahnya mencakup kerugian dan dana pemulihan lingkungan, dia menyatakan belum akan memberikan nama dan jumlah yang pasti.

"Triliunan rupiah, jadi mungkin nanti akan besar gugatannya. Karena dinilai semuanya, tidak ada yang lepas," kata Hanif.

Setelah banjir dan longsor di Sumatra yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia pada akhir 2025, KLH telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penyegelan dilakukan karena dugaan kontribusi aktivitas perusahaan yang memperparah bencana ekologis di wilayah terdampak.

Selain rencana gugatan perdata dan penyegelan aktivitas terhadap sejumlah perusahaan, Hanif menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup kini tengah mengawasi 100 perusahaan di wilayah banjir Sumatra, di mana 20 perusahaan di antaranya telah menjalani sanksi administrasi audit lingkungan.

"Evaluasi untuk tiga provinsi itu ada 300, kemudian yang kami lakukan pengawasan ada 100, yang telah kami berikan sanksi administrasi audit lingkungan sekitar 20 dan terus berkembang," paparnya.

KLH sendiri tercatat telah melakukan pemanggilan terhadap delapan korporasi yang aktivitasnya disinyalir melanggar regulasi tata ruang dan lingkungan sehingga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Kedelapan perusahaan yang dipanggil untuk dimintai keterangan tersebut mencakup PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari Tbk., Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.