Jakarta: PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Subholding Downstream Pertamina mencatatkan penurunan emisi lebih dari 13 ribu ton CO₂e hingga Maret 2026 melalui implementasi green shipping, sebagai bagian dari transformasi operasional distribusi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Capaian tersebut berasal dari berbagai inisiatif efisiensi operasional armada, di antaranya penerapan speed optimization yang berkontribusi menurunkan emisi sebesar 8.161 ton CO₂e, serta penerapan desain kapal ramah lingkungan (eco ship design) yang memberikan tambahan penurunan emisi sebesar 4.862 ton CO₂e.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, menyampaikan, penguatan green shipping menjadi langkah strategis perusahaan dalam menjawab tantangan keberlanjutan sektor energi dan maritim.

“Melalui optimalisasi operasional dan pemanfaatan teknologi yang lebih efisien, kami tidak hanya menekan emisi, tetapi juga memastikan keandalan distribusi energi nasional tetap terjaga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 April 2026.

Mengenal green shipping

Implementasi green shipping dilakukan secara menyeluruh, mencakup optimalisasi kecepatan pelayaran, pemilihan rute yang lebih efisien, hingga pemanfaatan teknologi dan desain kapal yang mendukung efisiensi energi. Pendekatan ini memungkinkan pengurangan konsumsi bahan bakar sekaligus menekan emisi secara signifikan.

Selain itu, pengelolaan energi dilakukan melalui sistem pemantauan terintegrasi yang memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap performa operasional kapal, sehingga efisiensi energi dapat terus ditingkatkan secara konsisten.

Upaya ini juga diperkuat dengan praktik operasional berkelanjutan lainnya, seperti pemeliharaan badan kapal untuk mengurangi hambatan saat berlayar (hull performance maintenance), serta pengelolaan limbah dan air kapal secara bertanggung jawab guna menjaga kelestarian ekosistem laut.

Melalui implementasi green shipping yang terintegrasi, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi nasional sekaligus mendorong terciptanya sektor maritim yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi penyerapan karbon dari sektor kelautan atau disebut karbon biru mencapai 10 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) per tahun.

Potensi serapan ini berasal dari ekosistem laut yang mencakup hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (seagrass). Potensi luas karbon biru dari area bakau tercatat mencapai 997.733 hektare, dengan potensi serapan 6,3 juta ton CO₂e.

Sementara itu, luas padang lamun di perairan Indonesia mencapai 860.156 hektare. Kawasan ini diperkirakan mampu menyerap karbon sebanyak 3,7 juta ton CO₂e per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO₂ ekuivalen,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (14/4/2026).

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Trenggono mengemukakan bahwa KKP kini tengah fokus memperkuat data dan informasi yang mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO₂ yang akurat.

KKP juga menyiapkan proyek rintisan restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan.

Adapun untuk mengoptimalisasi potensi karbon sektor kelautan, Trenggono berpandangan aspek-aspek yang diperlukan mencakup integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan penyedia energi terbarukan, BECIS Indonesia, mencatatkan pemasangan 10 megawatt-peak (MWp) kapasitas terpasang proyek pembangkit PLTS di berbagai wilayah Indonesia.

Secara kolektif, proyek-proyek PLTS yang diselesaikan pada 2025 diproyeksikan menghasilkan sekitar 14.600 megawatt hour (MWh) energi bersih per tahun.

Produksi energi tersebut setara dengan menanam dan merawat 95.000 pohon selama satu dekade, mengurangi lebih dari 12.260 ton emisi CO₂, serta mendukung kebutuhan energi lebih dari 5.000 kendaraan listrik.

Managing Director BECIS Indonesia, Dion Pius Jefferson menyatakan bahwa capaian ini bukan semata pertumbuhan kapasitas, melainkan juga mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghadirkan solusi dekarbonisasi yang terukur dan andal.

Menurutnya, keberhasilan pemasangan melampaui 10 MWp pada tahun lalu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengeksekusi proyek skala besar dengan tetap menjaga standar kualitas dan keselamatan.

“Klien mempercayakan BECIS untuk mempercepat perjalanan dekarbonisasi mereka, dan kami bangga menjadi mitra dalam menghadirkan solusi energi terbarukan yang andal dan berkinerja tinggi, dibangun dengan standar kualitas dan keselamatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, pencapaian sepanjang 2025 menegaskan kapabilitas BECIS dalam melakukan eksekusi proyek secara terukur dengan tetap mempertahankan keunggulan rekayasa yang diharapkan mitra bisnis.

Memasuki 2026, Dion menjelaskan BECIS menargetkan penambahan kapasitas PLTS dengan skala yang relatif serupa melalui peluang on-grid yang selektif. Strategi ini sejalan dengan meningkatnya komitmen industri dalam menurunkan intensitas emisi dan mempercepat transisi menuju operasional rendah karbon.

“Kami akan tetap fokus membangun kemitraan jangka panjang serta menghadirkan solusi energi terbarukan yang skalabel, guna menciptakan nilai lingkungan dan ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha,” tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Rumah Energi menggagas program fasilitas biogas yang mampu menekan emisi 2,5 ton setara karbon dioksida (CO₂e) per tahun serta rumah pengering berbasis tenaga surya (Solar Dryer House) di Sukabumi, Jawa Barat.

“Biogas dan Solar Dryer House bukan sekadar infrastruktur, tetapi sarana pembelajaran bagi masyarakat tentang energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan ekonomi sirkular. Ketika masyarakat terlibat sejak perencanaan hingga pengelolaan, dampaknya akan jauh lebih berkelanjutan,” kata Direktur Yayasan Rumah Energi Sumanda Tondang dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Fasilitas biogas dan Solar Dryer House ini digagas Rumah Energi dan PT Insight Investment Management dan didukung pendanaan Ford Foundation dalam kerangka proyek Pro Women 3. Sumanda mengatakan perluasan program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat model energi terbarukan berbasis komunitas.

Peresmian fasilitas tersebut, Kamis, dilakukan oleh Bupati Sukabumi Asep Japar di Kampung Cihurang, Desa Cidadap, untuk fasilitas biogas, serta di Kampung Babakan Asem, Desa Loji, untuk Solar Dryer House. Acara peresmian itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali.

Menurut Rumah Energi, program biogas di Kampung Cihurang memanfaatkan limbah organik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diolah menjadi energi bersih kebutuhan memasak warga. Selain mengurangi volume sampah organik, pemanfaatan tersebut berpotensi menekan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 2,5 ton setara karbon dioksida per tahun serta mengurangi ketergantungan pada LPG.

Residu biogas juga dapat diolah menjadi pupuk cair dan padat guna mendukung praktik pertanian ramah lingkungan di tingkat desa.

Sementara itu, Solar Dryer House di Kampung Babakan Asem, kata Sumanda, dikembangkan untuk menjawab persoalan pengeringan pascapanen bawang merah dan padi yang selama ini masih mengandalkan penjemuran terbuka. Teknologi pengering berbasis energi matahari tersebut dirancang menjaga kestabilan suhu sehingga kualitas hasil panen lebih merata dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

Bupati Sukabumi Asep Japar, dalam peresmian, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat yang dinilai mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus ekonomi bagi warga desa.

“Pemanfaatan biogas dan Solar Dryer House ini menunjukkan bahwa solusi energi bersih bisa hadir dari desa, dikelola oleh masyarakat, dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan serta peningkatan kesejahteraan warga,” kata Asep.

Rumah Energi menyatakan model kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta tersebut diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain sebagai bagian dari pembangunan rendah karbon berbasis desa.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat total emisi karbon layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) sepanjang periode Januari-Desember 2025 sebesar ±127.315.192 kg CO₂e. Pada periode yang sama, layanan KA Jarak Jauh melayani 47.405.539 pelanggan, menegaskan peran kereta api sebagai moda utama perjalanan antarkota dengan karakteristik emisi yang terkelola.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan bagaimana pertumbuhan mobilitas masyarakat dapat berjalan seiring dengan pengendalian emisi karbon. Menurutnya, kereta api dirancang sebagai transportasi massal berkapasitas besar dengan efisiensi energi yang mendukung upaya pengurangan emisi secara agregat.

Sebagai ilustrasi perjalanan antarkota, dengan asumsi rata-rata jarak tempuh pelanggan KA Jarak Jauh sebesar 300 kilometer, total aktivitas perjalanan sepanjang 2025 setara dengan sekitar 14,22 miliar penumpang-kilometer (pkm). Berdasarkan perhitungan tersebut, total emisi karbon KA Jarak Jauh tercatat sekitar 127,3 juta kg CO₂e atau 127,3 ribu ton CO₂e dalam satu tahun operasional.

Anne menjelaskan bahwa besaran emisi tersebut menggambarkan efisiensi moda berbasis rel yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara terjadwal. Dengan kapasitas angkut yang tinggi, emisi yang dihasilkan dapat terbagi ke lebih banyak pengguna perjalanan antarkota, sehingga akumulasi emisi dapat dikendalikan.

Pada skenario yang sama, apabila seluruh pelanggan KA Jarak Jauh melakukan perjalanan menggunakan bus antarkota, total emisi karbon diperkirakan mencapai sekitar 386,4 juta kg CO₂e atau 386,4 ribu ton CO₂e. Sementara itu, apabila perjalanan dilakukan menggunakan kendaraan pribadi, total emisi karbon diperkirakan meningkat hingga sekitar 2.716,3 juta kg CO₂e atau setara 2,72 juta ton CO₂e.

“Perbandingan ini menunjukkan bahwa pilihan moda transportasi berpengaruh besar terhadap akumulasi emisi karbon sektor transportasi. Dengan jumlah pelanggan yang besar, pemanfaatan kereta api membantu menjaga emisi tetap lebih terkendali dibandingkan moda lain,” ujar Anne.

Lebih lanjut, Anne menambahkan bahwa KAI terus mendorong peningkatan efisiensi operasional, penguatan tingkat keterisian penumpang, serta integrasi layanan antarmoda. Langkah tersebut diarahkan agar pertumbuhan layanan KA Jarak Jauh tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.

“Melalui pengelolaan layanan Kereta Api Jarak Jauh yang konsisten dan terukur, KAI berkomitmen mendukung sistem transportasi nasional yang andal, efisien, serta berorientasi pada pengendalian emisi karbon, seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia,” tutup Anne

Bisnis.com, JAKARTA — Data terbaru Carbon Majors menunjukkan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan negara mendominasi emisi global sepanjang 2024 dengan kontribusi mencapai 57% dari total emisi karbon dioksida (CO₂) fosil dunia.

Di antara korporasi yang ditelusuri, sebanyak 32 entitas menyumbang 50% emisi CO₂ fosil global pada 2024, turun dari 38 perusahaan lima tahun sebelumnya. Temuan ini menunjukkan konsolidasi emisi pada kelompok entitas yang kian menyempit.

Adapun emisi dari perusahaan dalam basis data Carbon Majors meningkat di seluruh kawasan pada 2024 dibandingkan 2023. Perusahaan Asia tetap menjadi penyumbang terbesar, dengan kontribusi hampir sepertiga emisi global yang tercatat.

Pada 2024, lima pengemisi terbesar yang dimiliki negara mencakup perusahaan minyak dan gas milik pemerintah Arab Saudi, Saudi Aramco; perusahaan batu bara asal India, Coal India; CHN Energy milik pemerintah China; National Iranian Oil Co., yang dikendalikan pemerintah Iran; dan Gazprom milik Rusia. Perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab atas 18% emisi CO₂ dari bahan bakar fosil dan semen global atau setara 7,8 gigaton CO₂e pada 2024.

Emisi Coal India, CHN Energy, National Iranian Oil Co., dan Gazprom tercatat meningkat pada 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, lima pengemisi terbesar milik investor mencakup ExxonMobil dan Chevron asal Amerika Serikat, perusahaan migas asal Inggris Raya Shell dan BP, serta terakhir ConocoPhillips dari AS. Lima perusahaan ini menyumbang 5,5% emisi global atau 2,4 gigaton CO₂e.

Analisis terbaru atas data 2024 menunjukkan emisi perusahaan-perusahaan dalam basis data tersebut terus meningkat dibandingkan dengan 2023, sementara produksi makin terkonsentrasi pada segelintir entitas.

“Produsen fosil yang dikendalikan negara mendominasi, mewakili 17 dari 20 pengemisi terbesar dunia, mencerminkan hambatan politik dalam percepatan aksi iklim,” ungkap Carbon Majors.

Analis Senior InfluenceMap Emmett Connaire mengatakan bahwa basis data Carbon Majors menunjukkan bahwa setiap tahun emisi global makin terkonsentrasi pada kelompok produsen beremisi tinggi yang makin kecil, sementara produksi keseluruhan terus meningkat. Pada saat yang sama, para pengemisi besar ini terus menggunakan lobi untuk menghambat transisi yang telah lama dinyatakan penting oleh komunitas ilmiah.

“Pembaruan data ini menegaskan pentingnya bukti yang ketat untuk menentukan akuntabilitas atas kerugian terkait iklim, dengan menghubungkan aktivitas korporasi dan dampak iklim ke ranah hukum, legislatif, dan regulasi,” kata Connaire.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Eksekutif UNFCCC sekaligus pendiri Global Optimism Christiana Figueres berpandangan bahwa meski investasi energi bersih dan elektrifikasi kini hampir dua kali lipat dibandingkan bahan bakar fosil secara global, para raksasa karbon tetap bertahan pada produk usang yang mencemari dan menyesatkan publik soal dampak nyata dari tindakan mereka.

“Namun mereka tidak akan mampu menghambat lebih lama. Data ini menjadi alat bagi mayoritas pihak yang mendorong solusi berbasis sains dan akuntabilitas,” katanya.

Ketua dan pendiri Fossil Fuel Treaty Initiative Tzeporah Berman menambahkan bahwa perjanjian bahan bakar fosil global menjadi kebutuhan mendesak untuk fondasi pertanggungjawaban para raksasa penghasil emisi ini.

Analisis Carbon Majors disebutnya memperlihatkan kenyataan bahwa sekelompok korporasi fosil yang sangat kuat dan terkonsentrasi bukan hanya mendominasi emisi global, tetapi juga secara aktif melemahkan ambisi pemerintah dalam aksi iklim.

“Peningkatan produksi dan penolakan terang-terangan terhadap penghapusan bertahap bahan bakar fosil, seperti terlihat pada COP30, menunjukkan hambatan sistemik terhadap kemajuan,” katanya.

Pada COP30 tahun lalu, koalisi yang terdiri atas lebih dari 80 negara memang mengusulkan peta jalan transisi untuk menghapus pemakaian bahan bakar fosil, tetapi rencana tersebut terhambat oleh penolakan negara-negara produsen migas utama.

Data Carbon Majors menunjukkan 17 dari 20 pengemisi terbesar dikendalikan oleh pemerintah negara-negara yang menolak peta jalan tersebut, yakni Arab Saudi, Rusia, China, Iran, Uni Emirat Arab, Aljazair, Irak, Qatar, dan India. Ketujuh belas entitas ini memproduksi 38% emisi CO₂ dari fosil dan semen pada 2024. Tiga entitas lainnya adalah Shell yang berbasis Inggris serta Chevron dan ExxonMobil dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri tercatat tidak menghadiri KTT COP30.

Adapun basis data Carbon Majors merupakan satu-satunya kumpulan data yang melacak emisi dari produsen minyak, gas, batu bara, dan semen terbesar dunia sejak 1854. Dengan pembaruan data 2024, analisis ini menunjukkan 70% emisi CO₂ fosil antropogenik sejak Revolusi Industri dapat ditelusuri ke 178 entitas korporasi dan negara dalam basis data tersebut. Dalam periode tersebut, hanya 22 perusahaan menyumbang sepertiga atau 33,4% emisi CO₂ fosil global.

BOGOR - Tambang emas Antam di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) diduga meledak. Kadar CO2 atau gas karbon dioksida masih tinggi sehingga petugas belum bisa memasuki lokasi kejadian.

"Anggota belum bisa masuk lokasi. Kadar CO2 masih tinggi," kata Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto saat dikonfirmasi iNews Media Group, Rabu (14/1/2026).

Wikha mengungkapkan, kepolisian bersama Forkopimda setempat sudah turun langsung ke lokasi kejadian. "Forkopimda masih perjalanan ke Antam untuk cek lokasi," ujar Wikha.

Oleh sebab itu, belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis penerapan biodiesel 40% atau B40 dan meningkatnya kemampuan produksi dalam negeri akan signifikan memangkas impor solar pada 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, berdasarkan capaian 2025, pihaknya optimistis pemerintah bisa mencanangkan target ambisius yakni menghentikan impor solar sepenuhnya pada tahun ini.

Target tersebut didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester pertama 2026, kemudian dicanangkan implementasinya pada semester kedua setelah hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi.

"Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton," ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2% dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL pada tahun lalu.

Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor solar yang tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Tidak hanya itu, program ini juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Bahlil menambahkan, optimisme bebas impor Solar pada 2026, akan didorong dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, yang akan meningkatkan kapasitas produksi Solar dalam negeri secara masif.

"Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026," pungkasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan catatan khusus untuk Solar CN51 yang memiliki kualitas tinggi untuk kebutuhan industri alat berat, di mana opsi impor masih terbuka terbatas karena kapasitas produksi domestik yang masih dalam tahap pengembangan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan dana insentif biodiesel B40 untuk 2026 bakal ditetapkan pada level sekitar Rp51 triliun. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, angka itu masih mirip dengan dana alokasi B40 pada 2025.

Pasalnya, alokasi biodiesel tahun ini ditetapkan sebesar 15,65 juta kiloliter (kl), tak terpaut jauh dari alokasi 2025 yakni sebesar 15,6 juta kl. Kendati demikian, dana insentif 2026 secara resmi baru akan diputuskan oleh komite pengarah (komrah) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada pekan depan.

"Karena kan naiknya cuma sedikit, jadi proyeksi solar yang dikeluarkan oleh BPH Migas sama dirjen migas ditetapkan. Nah, itu cuma beda sedikit sama tahun lalu, hampir sama lah, hampir sama itu. Jadi kemungkinan duitnya juga sama lah, ya naik dikit lah,” kata Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

Eniya menuturkan, alokasi B40 pada 2026 untuk sektor public service obligation (PSO) ditetapkan sebesar 7,45 juta kl, sementara alokasi non-PSO ditetapkan sebesar 8,19 juta kl.

Hal tersebut ditetapkan gegara realisasi non-PSO pada 2025 lebih tinggi yakni sekitar 7,4 juta kl, sementara realisasi PSO mencapai 6,8 juta kl sepanjang tahun lalu. “Jadi PSO-nya itu lebih rendah daripada non-PSO. Jadi non-PSO-nya cukup tinggi,” kata Eniya.

Dari perhitungan Kementerian ESDM, program biodiesel untuk 2026 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri hilir dan rantai nilai sawit nasional dengan peningkatan nilai tambah minyak kelapa sawit (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp21,8 triliun.

Selanjutnya, terjadi penghematan devisa dari impor solar sebesar Rp139 triliun, menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) telah resmi mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di pabrik tepung terigu Bogasari sebagai sumber energi baru terbarukan perseroan.

Pengoperasian PLTS itu dilakukan oleh Indofood Sukses Makmur divisi Bogasari Jakarta. Pabrik Bogasari Jakarta menjadi pabrik kedua yang mengaplikasikan PLTS dalam mendukung operasionalisasi Indofood. Pabrik pertama berlokasi di Cibitung, Bekasi yang telah mulai dijalankan pada 2022.

Manajemen menerangkan bahwa upaya ini dilakukan dalam rangka menjalankan konsepgreen industrysecara berkelanjutan oleh perusahaan. Selain itu, target jangka panjang dalam penerapan PLTS ini juga untuk menekan tingkat pemanasan global serta menghemat biaya listrik divisi Bogasari.

Adapun kapasitas terpasang PLTS di pabrik Bogasari Jakarta mencapai 1.88megawatt-peak(MWp) dan mampu menghasilkan penghematan energi sebesar 1,92 juta KWh per tahun. Di pabrik ini, terdapat 3.410 lembarphotovoltaic(PV) yang tersebar di beberapa gedung pada area sekitar gudang.

“Bahkan Bogasari Jakarta rencananya akan menambahkan kapasitas dari PLTS kurang lebih sampai dengan total 4 MWp,” kataVice President Engineering and TechnologyBogasari Andry Wiryanto dalam keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

Andry menerangkan bahwa ide pemasangan dan pengelolaan PLTS di pabrik Bogasari Jakarta semula digagas pada 2022. Hanya saja, proses perencanaan dan penguatan struktur atap bangunan gedung dilakukan secara bertahap pada 2024. Baru setelahnya pemasangan solar panel pada 2025.

Nantinya, penghematan listrik yang dilakukan oleh pabrik Bogasari Jakarta melalui penggunaan PLTS diprediksi dapat mengurangi emisi hingga 1.350 ton CO2-e per tahun atau setara dengan aksi menanam sebanyak 22.346 pohon setiap tahunnya.

Wakil Kepala Divisi Bogasari Erwin Sudharma menerangkan bahwa selain PLTS, sejumlah komitmen dalam menjaga keberlanjutan lingkungan telah dijalankan oleh Indofood melalui divisi Bogasari, seperti upaya mengurangi sampah kemasan dengan pemakaian berulang.

Selain itu, Bogasari juga memiliki sistemsea water reverse osmosis(SWRO) yang mampu mengelola air laut menjadi air tawar. Sistem ini telah dijalankan Bogasari sejak 2016 dan telah memiliki kapasitas 1.000 meter kubik per hari di Jakarta dan 750 meter kubik per hari di Surabaya.

“Kedepannya terkait energi, Bogasari akan meningkatkan penggunaan energi bersih dengan meningkatkan pembelian REC,” tegas Erwin.

Adapungrup Bogasari telah menetapkan standar baru dalam industri tepung terigu di Indonesia melalui pabrik tepung terigu Cibitung, yang menerapkan sistem solar PV komprehensif sebesar 1 MWp13.

Hingga akhir 2024, proyek ini telah menghasilkan lebih dari 3.000.000 kWh listrik dan berhasil mengurangi emisi Scope 2 sebesar lebih dari 2.300 ton CO2-e. Listrik yang dihasilkan dari panel surya secara langsung digunakan untuk mengoperasikan peralatan produksi di pabrik penggilingan tepung terigu.

"Melanjutkan keberhasilan di pabrik Cibitung, Bogasari juga sedang mengembangkan sistem solar PV yang lebih besar hingga 1,9 MWp di fasilitas Jakarta, yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2025. Inisiatif ini diharapkan dapat membuka jalan bagi adopsi energi terbarukan yang lebih luas di seluruh pabrik penggilingan tepung terigu kami," kata manajemen Indofood dalam Laporan Keberlanjutan 2024.

Secara umum, Indofood berfokus pada peningkatan efisiensi energi di seluruh kegiatan operasionalnya, khususnya dengan mengoptimalkan sistem uap pada boiler, mengingat energi termal merupakan bagian signifikan dari konsumsi energi.

“Kami telah menerapkan pengendalian oksigen yang ketat dalam proses pembakaran dan daur ulang kondensat uap, yang menghasilkan pengurangan signifikan dalam penggunaan energi dan air. "Kami juga mengoptimalkan sistem kelistrikan pada berbagai motor listrik untuk meningkatkan efisiensi dan manfaat bagi lingkungan."

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mencatatkan realisasi produksi pupuk mencapai 5,35 juta ton per 10 Oktober 2025, atau setara dengan 80% dari target produksi tahunan.

Capaian tersebut menjadi indikator positif menjelang musim tanam Oktober hingga Maret, seiring upaya memastikan ketersediaan stok untuk menopang ketahanan pangan nasional.

Direktur Operasi Pupuk Kaltim, F. Purwanto, menyatakan pencapaian produksi dimaksud merupakan respons strategis perusahaan dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan pupuk sektor pertanian.

"Kami terus memastikan operasional produksi berjalan lancar, guna memenuhi kebutuhan pupuk secara optimal, terutama untuk musim tanam akhir tahun ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).

Dia menambahkan, dari total produksi tersebut, 2,85 juta ton merupakan pupuk Urea dan 247.745 ton pupuk NPK. Sementara itu, segmen petrokimia mencatatkan realisasi produksi amonia sebesar 2,25 juta ton.

Berbekal momentum positif tersebut, manajemen Pupuk Kaltim menargetkan produksi tahun 2025 mencapai 6,43 juta ton, terdiri dari 3,43 juta ton urea, 285.000 ton NPK, dan 2,71 juta ton amonia.

Target ambisius ini ditetapkan, mengingat kapasitas terpasang dari 13 pabrik milik perusahaan mampu menghasilkan hingga 3,43 juta ton urea, 300.000 ton NPK, dan 2,74 juta ton amonia per tahun.

Dalam jangka panjang, produsen pupuk di bawah naungan Pupuk Indonesia Holding Company ini tengah mengakselerasi sejumlah proyek strategis untuk meningkatkan keandalan operasional.

Purwanto menyebutkan salah satu inisiatif unggulan adalah revamping Pabrik Amonia PKT-2 yang bertujuan meningkatkan efisiensi energi, menekan konsumsi gas, serta menurunkan emisi CO2.

Langkah ini tidak hanya relevan dengan agenda keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan di tengah tuntutan regulasi emisi yang kian ketat.

Di sisi lain, Pupuk Kaltim menyadari bahwa kecanggihan teknologi tidak akan optimal tanpa didukung sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, perusahaan meluncurkan program pelatihan berbasis virtual reality (VR) bernama House of Future.

Dia mengungkapkan bahwa program inovatif ini memanfaatkan simulator dengan tingkat kemiripan hingga 90% terhadap kondisi lapangan aktual, sehingga operator dapat mengasah keterampilan dalam lingkungan simulasi yang aman namun realistis.

Adapun, Purwanto menuturkan integrasi antara teknologi dan pengembangan kompetensi ini diharapkan mampu mendongkrak standar operasional secara signifikan.

"Ke depannya, Pupuk Kaltim akan terus meningkatkan kapasitas produksi guna menunjang sektor pertanian nasional. Pupuk Kaltim juga akan mengeksplorasi potensi inovasi-inovasi yang dapat mendorong optimalisasi produksi," pungkasnya.