JAKARTA - Momentum Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 seharusnya menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan nilai persatuan. Termasuk nilai-nilai kemanusiaan, dan etika dalam kehidupan publik.

Hal tersebut disampaikan aktivis Jakarta Tobaristani yang menyebutkan perkembangan teknologi informasi dan media digital, kualitas diskursus publik justru dinilai menghadapi tantangan serius.

"Salah satu fenomena yang patut menjadi perhatian adalah munculnya berbagai narasi yang membangun stigma, memperkuat prasangka, dan mengabaikan prinsip verifikasi, termasuk dalam sejumlah konten dokumenter yang belakangan menjadi perbincangan publik, seperti film dokumenter Pesta Babi,” kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).

Menurut Tobaristani, sebuah karya dokumenter memiliki posisi penting dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, setiap narasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berpegang pada prinsip akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap pihak-pihak yang menjadi objek pemberitaan.

"Dokumenter pada dasarnya merupakan instrumen edukasi publik. Namun ketika sebuah narasi dibangun tanpa ruang konfirmasi yang memadai atau menghadirkan sudut pandang yang tidak utuh, maka yang muncul bukan lagi upaya pencarian kebenaran, melainkan potensi lahirnya prasangka baru di tengah masyarakat," kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).

Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi

Tobaristani menilai polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi, termasuk adanya keberatan dari sejumlah pihak yang merasa dicatut atau tidak memperoleh ruang klarifikasi yang proporsional, seharusnya menjadi pelajaran penting mengenai etika dalam produksi dan distribusi informasi di ruang publik.

Menurut Tobaristani, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

"Di dalam Pancasila khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, setiap pihak yang menyampaikan informasi kepada publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak merugikan pihak lain melalui asumsi, stigma, atau penggambaran yang tidak proporsional," ujarnya.

Pengurus IKA UNJ bidang Advokasi ini menambahkan istilah pesta babi yang digunakan dalam ruang publik juga telah berkembang menjadi simbol kritik terhadap dugaan perilaku elite yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Namun, Tobaristani mengingatkan kritik sosial harus tetap disampaikan secara rasional dan berbasis fakta.

"Kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Akan tetapi, kritik akan kehilangan nilai moralnya ketika dibangun di atas generalisasi, asumsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kebenaran," katanya.

Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta ini menilai fenomena saling menyalahkan yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya penurunan kualitas dialog kebangsaan.

"Bahkan berbagai persoalan yang kompleks kerap disederhanakan dengan mencari satu pihak yang dianggap paling bertanggung jawab", tegasnya.

Padahal, semangat Pancasila mengajarkan bahwa penyelesaian masalah bangsa membutuhkan gotong royong dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen negara, mulai dari pemerintah, lembaga publik, media, akademisi, hingga masyarakat.

"Pancasila tidak pernah mengajarkan budaya saling menyalahkan. Pancasila mengajarkan musyawarah, koreksi yang konstruktif, dan semangat mencari solusi bersama. Jika ruang publik dipenuhi prasangka dan saling curiga, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan kepada institusi, tetapi juga kepercayaan antarsesama warga bangsa," tuturnya.

Tobaristani berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat etika publik, budaya verifikasi informasi, dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik maupun memproduksi konten yang dikonsumsi masyarakat.

"Bangsa ini tidak akan melemah karena kritik. Justru kritik yang sehat adalah energi bagi demokrasi. Yang harus dihindari adalah fitnah, manipulasi informasi, dan narasi yang memecah belah. Pancasila lahir untuk mempersatukan bangsa, bukan menjadi alat untuk membenarkan prasangka atau menyalahkan pihak lain tanpa dasar yang jelas," ujar Tobaristani.

JAKARTA - TNI AD buka suara terkait narasi negatif dalam film dokumenter Pesta Babi. TNI AD menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi, setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan, pihaknya tidak antikritik. Namun, dia menegaskan pentingnya kritik berdasarkan data dan fakta lapangan.

"Kami tidak anti-kritik, tetapi kritik juga dibangun di atas data, keseimbangan, dan fakta lapangan," kata Donny, Jumat (29/5/2026).

Donny meminta publik tidak terjebak dalam polemik artistik film dan menekankan pentingnya objektivitas dan keseimbangan informasi dalam film yang dimaksud. Donny kemudian mengutip salah satu pernyataan Kepala Suku di Papua yang mengungkapkan kinerja TNI selama bertugas di daerahnya.

"Logikanya, seorang kepala suku yang bernama Pak Manu pernah diundang podcast bersama Bobon Santoso. Dalam podcast tersebut, kepala suku menyatakan bahwa TNI betul-betul untuk masyarakat selama bertugas di sana," ujarnya.

Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi



"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi, setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian atau pun distorsi terhadap institusi negara," sambungnya.

Wibowo Prasetyo

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua LTN PBNU, dan Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia

ADA satu pemandangan yang selalu berulang setiap Iduladha. Di sudut kampung, anak-anak berdiri membawa kantong plastik. Wajah mereka berbinar. Orang-orang berkumpul. Pisau diasah. Takbir menggema. Bau rumput, tanah, dan hewan kurban bercampur menjadi aroma yang hanya datang setahun sekali. Lalu daging dibagikan. Selesai.

Sering kali kurban berhenti di sana. Sebatas seremoni tahunan. Sebatas ritual yang datang lalu pergi. Padahal mungkin kita perlu bertanya ulang apakah kurban hanya tentang membagikan daging? Ataukah sesungguhnya ia sedang mengajari manusia cara mengelola kepedulian?

Tahun ini muncul gagasan yang menarik perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto meminta agar daging dam jamaah haji Indonesia yang dikelola di Arab Saudi dapat disalurkan untuk warga Palestina, khususnya Gaza yang menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan.

Gagasan itu sederhana, tapi maknanya besar. Ibadah tidak berhenti pada altar spiritual. Ia bergerak menjadi jalan kemanusiaan. Namun di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih dekat dengan rumah kita sendiri.

Jika daging dam bisa melintasi batas negara menuju Gaza, mungkinkah pengelolaan kurban dan dam juga dirancang lebih strategis untuk menjawab persoalan sosial di Indonesia?

Pertanyaan itu sesungguhnya bukan hal baru. Beberapa tahun terakhir, pengelolaan daging dam berkembang semakin modern. Tidak lagi sekadar dibagikan dalam bentuk segar, tetapi diolah menjadi pangan tahan lama seperti kornet atau makanan kaleng dengan masa simpan panjang.

Di Jawa Tengah, gagasan itu pernah dipraktikkan. Baznas Jawa Tengah, misalnya, mengembangkan pengelolaan daging dam menjadi produk olahan seperti kornet dan pangan kaleng yang dapat disimpan lebih lama. Dengan cara itu, manfaat daging dam tidak berhenti di hari pembagian.

Ia dapat bergerak lebih jauh. Menjangkau masyarakat rentan, memperkuat bantuan kebencanaan, menjangkau daerah rawan pangan. Bahkan membuka kemungkinan menjadi bagian intervensi gizi bagi kelompok yang membutuhkan.

Model seperti ini membuka kemungkinan besar. Kurban dan dam tidak hanya hadir sebagai bantuan sesaat. Tetapi menjadi bagian dari strategi sosial yang berkelanjutan. Di sinilah kita perlu membicarakan satu kata yang mungkin terdengar akademis, tetapi sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia: filantropi.

Filantropi adalah praktik memberi demi kebaikan bersama. Dan Indonesia sesungguhnya adalah bangsa filantropi. Laporan World Giving Index 2024 menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia selama tujuh tahun berturut-turut dengan skor 74 poin.

Laporan yang disusun Charities Aid Foundation (CAF) itu juga mencatat sekitar 90 persen masyarakat Indonesia menyumbangkan uang untuk kegiatan sosial, sementara sekitar 65 persen terlibat dalam aktivitas kerelawanan. Angka-angka itu memperlihatkan satu hal. Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan orang baik. Yang sering kurang adalah cara agar kebaikan bekerja lebih panjang.

Sosiolog Zygmunt Bauman pernah mengingatkan ironi manusia modern. Teknologi membuat manusia semakin terhubung. Informasi bergerak semakin cepat. Tetapi kepedulian tidak selalu tumbuh seiring perkembangan itu.

Manusia modern dapat dengan mudah menyaksikan penderitaan orang lain, namun tidak selalu bergerak melakukan sesuatu. Kita melihat begitu banyak, tapi kadang semakin sedikit merasakan. Di titik inilah filantropi menemukan relevansinya.

Filantropi cukup hadir sebagai rasa iba yang datang sesaat lalu pergi. Ia membutuhkan desain, tata kelola, data, dan keberlanjutan. Filsuf Emmanuel Levinas memberi pengingat penting. Menurutnya, tanggung jawab kepada sesama lahir ketika manusia berjumpa dengan “wajah orang lain”, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan.

Di hadapan penderitaan sesama, manusia sesungguhnya sedang diuji kemanusiaannya. Filantropi pada akhirnya bukan hanya tentang memberi. Namun tentang keberanian untuk tidak berpaling.

Filsuf Peter Singer melangkah lebih jauh. Menurutnya, membantu sesama tidak cukup berhenti pada niat baik. Kepedulian perlu dirancang agar benar-benar memberi manfaat terbesar bagi mereka yang membutuhkan.

Di sinilah filantropi modern menemukan bentuknya. Bukan sekadar kemurahan hati, juga keberpihakan yang dikelola secara cerdas. Kurban menjadi contoh menarik. Selama ini kita mengenalnya sebagai ritual berbagi daging.

Padahal di dalam tradisi Islam, kurban adalah bagian dari ekosistem filantropi besar bersama zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga dam haji. Seluruh instrumen itu memiliki tujuan yang sama: menghadirkan keadilan sosial.

Islam tidak hanya mengajarkan kemurahan hati. Islam mengajarkan bagaimana kepedulian diorganisasi. Sebab itu, mungkin sudah saatnya kita memikirkan kurban dengan cara pandang baru.

Sebagian tetap dibagikan langsung sebagaimana tradisi yang selama ini menghidupkan kegembiraan Iduladha. Tetapi sebagian lain dapat dikelola lebih strategis.

Diolah menjadi kornet, abon, protein siap konsumsi, cadangan bantuan bencana, intervensi daerah rawan pangan. Atau menjadi bagian dari upaya mengatasi stunting.

Masalah gizi Indonesia memang terus membaik. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen, membaik dari 21,5 persen pada tahun sebelumnya. Secara absolut, jumlah balita stunting turun dari sekitar 4,8 juta menjadi 4,4 juta anak.

Capaian ini patut diapresiasi. Tetapi pekerjaan rumah belum selesai. Jutaan anak Indonesia masih menghadapi tantangan tumbuh kembang akibat persoalan gizi. Ketimpangan ekonomi memperberat keadaan.

Kelompok keluarga ekonomi terbawah memiliki risiko stunting jauh lebih tinggi dibanding kelompok ekonomi atas. Padahal protein hewani memiliki peran penting.

Berbagai studi gizi global menunjukkan kecukupan protein hewani membantu pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta mengurangi risiko gagal tumbuh pada anak. Di titik inilah filantropi menemukan makna baru. Bukan sekadar memberi, namun membantu menyelesaikan akar persoalan.

Bayangkan jika distribusi daging kurban tidak hanya bekerja satu hari. Tetapi sepanjang tahun. Bayangkan jika filantropi tidak hanya menyentuh rasa iba. Tetapi ikut membangun masa depan.

Allah SWT berfirman:

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu.”

(QS Al-Hajj: 37)

Ayat ini menyentuh inti persoalan. Yang sampai kepada Allah bukan daging. Bukan darah. Tetapi ketakwaan. Dan ketakwaan selalu memiliki wajah sosial.

Ia hadir ketika orang lapar mendapatkan makanan. Ia hadir ketika anak-anak memperoleh gizi yang layak. Ia hadir ketika kepedulian tidak berhenti menjadi rasa iba. Tetapi berubah menjadi sistem yang bekerja.

Al-Qur’an juga mengingatkan:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir; pada tiap bulir seratus biji.”

(QS Al-Baqarah: 261)

Ayat ini berbicara tentang satu hal penting. Kebaikan seharusnya bertumbuh.Berlipat. Meluas. Bukan berhenti pada satu titik.

Mungkin di situlah masa depan filantropi Islam berada. Bukan hanya memberi. Tetapi memastikan pemberian itu terus bekerja. Bukan hanya menyentuh. Tetapi mengubah.

Kita saat ini hidup di zaman paradoks. Teknologi berkembang pesat. Logistik semakin canggih. Tapi sering kali kepedulian masih bekerja dengan cara lama.

Iduladha sesungguhnya sedang mengajarkan sesuatu. Nabi Ibrahim AS tidak hanya mengajarkan kepatuhan. Beliau mengajarkan keberanian melepaskan sesuatu yang dicintai demi nilai yang lebih besar.

Hari ini mungkin yang perlu kita korbankan bukan hanya hewan. Tetapi cara berpikir lama. Bahwa ibadah cukup selesai di tempat ibadah. Bahwa kepedulian cukup berhenti pada belas kasihan. Bahwa kurban hanya soal satu hari.

Kurban bisa menjadi arsitektur kepedulian. Ia dapat bergerak dari halaman masjid menuju daerah rawan pangan. Dari tempat pemotongan menuju wilayah bencana. Dari ritual menuju masa depan. Karena dunia sesungguhnya tidak sedang kekurangan kebaikan.

Yang sering kurang adalah kemampuan mengelolanya agar manfaatnya hidup lebih lama. Dan mungkin, Iduladha datang setiap tahun untuk mengingatkan kita tentang itu.

Wallahu a’lam bishawab.

JAKARTA - Sekelompok peretas telah menjual data dari 340 juta pengguna situs web OnlyFans (khusus dewasa), mengancam akan mengungkap identitas asli jutaan kreator konten dan penggemar, meskipun perusahaan tersebut membantah hal tersebut.

Kebocoran data besar-besaran ini diposting di forum peretas populer, di mana para penyerang mengklaim memiliki basis data internal yang berisi informasi pribadi dan data aktivitas untuk lebih dari 340 juta akun

OnlyFans saat ini merupakan platform berlangganan berbayar yang sangat populer dengan lebih dari 4,5 juta kreator dan hampir 380 juta pengguna, di mana privasi dan anonimitas sangat penting karena sifat konten yang sensitif.

Dikenal karena kelonggarannya dalam mengizinkan konten dewasa (18+), platform ini secara aktif berekspansi ke area konten arus utama seperti kebugaran, memasak, musik , dan seni untuk mendiversifikasi basis pelanggannya.

Menurut para peretas, data yang ditawarkan untuk dijual meliputi nama pengguna, tanggal bergabung, alamat email, jumlah pengikut, jumlah suka, jumlah foto dan video , siaran langsung, dan bahkan informasi kartu pembayaran serta profil media sosial yang terhubung.

Namun, pemeriksaan awal oleh para ahli keamanan di Cybernews hanya mengungkapkan 10 profil sampel dan menunjukkan bahwa data ini mungkin telah dikumpulkan sekitar Agustus 2025.

Yang perlu diperhatikan, kelompok peretas tersebut membantah telah menyerang server OnlyFans secara langsung.

Sebaliknya, mereka mengklaim telah membangun basis data ini dengan mengumpulkan informasi dari kebocoran OnlyFans sebelumnya, dikombinasikan dengan sumber yang tersedia untuk umum dan data dari pelanggaran platform lain. OnlyFans dengan cepat menanggapi, menegaskan bahwa laporan tentang kebocoran data ini adalah palsu.

Meskipun skala sebenarnya dari kebocoran tersebut masih dalam penyelidikan, para ahli memperingatkan bahwa bahkan jika itu hanya kompilasi data lama, hal itu sangat berbahaya.

Peretas dapat menggunakan email tersebut untuk mencocokkan kebocoran dari layanan yang kurang sensitif (seperti Netflix atau Spotify) untuk menemukan identitas asli pengguna, nomor telepon, atau alamat. Hal ini dapat membuka jalan bagi kampanye phishing, pemerasan, atau pelecehan yang secara langsung menargetkan pembuat konten.

Bisnis-bisnis di Vietnam mengalami lebih dari 320.000 serangan spionase siber . Jumlah serangan spyware di Asia Tenggara melonjak sebesar 18% pada tahun 2025. Vietnam mencatat volume serangan tertinggi yang menargetkan jaringan bisnis di kawasan tersebut.

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan bahwa berbagai persoalan di Papua bukanlah isu baru. Dia menuturkan, permasalahan Papua harus menjadi perhatian serius negara karena menyangkut ruang hidup masyarakat, eksploitasi sumber daya alam, hingga arah pembangunan nasional di wilayah tersebut.

Hal tersebut dikatakan Yorrys dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Hutan dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-Bayang PSN”, Selasa (26/5/2026). Selama ini, DPD RI menerima banyak aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa seperti PMKRI, terkait situasi sosial, lingkungan, dan pembangunan di Papua.

“Masalah Papua itu bukan masalah baru. Banyak organisasi dan kelompok masyarakat datang ke DPD menyampaikan berbagai persoalan. Karena itu kami melihat ini momentum yang tepat untuk didukung dan dibicarakan secara lebih serius,” ujar Yorrys.

Dia menambahkan, DPD RI dalam sidang paripurna telah memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Papua yang saat ini sedang dalam proses finalisasi. “Di pembukaan masa sidang kemarin sudah diputuskan bahwa DPD akan membentuk Pansus Papua. Ini sedang diproses dan minggu depan diharapkan sudah disahkan. Pansus ini akan membahas berbagai persoalan Papua secara lebih fokus dan menyeluruh,” imbuhnya.

Yorrys pun buka suara merespons polemik film dokumenter yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurut Yorrys, substansi tayangan tersebut seharusnya dipahami secara utuh dan tidak semata dilihat dari judul yang dianggap provokatif. “Kalau ditonton secara keseluruhan, film itu menjelaskan soal perusakan hutan yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Papua. Tetapi memang yang paling besar sekarang terjadi di Papua,” jelasnya.

Dia berpendapat, tidak ada alasan untuk melarang pemutaran film tersebut. Dia menilai bahwa di era keterbukaan saat ini, pelarangan terhadap karya atau diskusi publik justru tidak relevan. “Kenapa harus dilarang? Ini era keterbukaan. Saya juga sudah tanyakan langsung kepada Menko Polkam dan ditegaskan bahwa tidak ada larangan resmi terkait pemutaran film itu,” ujar Senator asal Papua tersebut.

Dia juga turut menyoroti dampak eksploitasi hutan di Papua, khususnya terkait proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, yang disebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare. “Yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke. Pertanyaannya, kalau hutan dibuka untuk padi dan tebu, kayu-kayu hasil pembukaan lahannya ke mana? Ini bukan lahan tandus. Ini hutan yang dibuka dan tentu merusak tatanan lingkungan serta ruang hidup masyarakat,” ungkapnya.

Yorrys meminta semua pihak terus menyuarakan persoalan pengrusakan hutan yang terjadi, baik di Papua maupun wilayah lain di Indonesia. Yorrys juga mengkritik pola pembebasan lahan yang dinilai tidak adil bagi masyarakat adat. Ia menyoroti adanya laporan harga pembebasan tanah yang sangat rendah dan tidak manusiawi.

“Penataan pola pembebasan lahan menurut saya keliru. Kenapa masyarakat tidak dijadikan mitra? Jadi ada rasa memiliki. Bukan hanya dibayar selesai dengan harga yang tidak manusiawi,” pungkasnya.

Kami (menargetkan) memberikan setiap tahunnya paling tidak 1 persen dari total dividen yang kami terima dari semua BUMN yang ada

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia Trust ditargetkan menerima alokasi pendanaan filantropi minimal 1 persen dari total dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang diterima Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) setiap tahun.

CEO Danantara Indonesia dan Pembina Danantara Indonesia Trust Rosan Roeslani mengatakan pendanaan tersebut akan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, serta air, sanitasi dan higiene (water, sanitation, and hygiene/WASH) untuk mendukung program sosial berkelanjutan.

“Kami (menargetkan) memberikan setiap tahunnya paling tidak 1 persen dari total dividen yang kami terima dari semua BUMN yang ada,” kata Rosan usai acara Peluncuran Kemitraan Strategis Danantara Indonesia Trust di Jakarta, Senin.

Rosan mengatakan Danantara Indonesia Trust telah memperoleh pendanaan awal sebesar 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,77 triliun.

Menurut dia, Danantara Indonesia Trust dibentuk untuk menjadi lembaga filantropi yang kredibel, profesional, transparan dan memiliki tata kelola yang baik.

Ia mengatakan Danantara Indonesia juga bekerja sama dengan Gates Foundation dalam membangun pengembangan kelembagaan dan tata kelola filantropi tersebut.

“Bagaimana kita membuat Danantara Trust ini menjadi satu filantropi yang kredibel, yang relevan, yang transparan dengan governance yang tinggi,” ujarnya.

Rosan mengatakan Danantara Indonesia Trust resmi didirikan pada Oktober 2025 sebagai unit filantropi Danantara Indonesia dengan mandat mendorong dampak pembangunan sosial di Indonesia.

Menurut dia, program-program yang dijalankan diharapkan dapat memberikan dampak sosial yang positif, berkelanjutan, dan berkesinambungan bagi masyarakat.

Danantara Indonesia Trust diharapkan tidak hanya menjadi pemberi dukungan pendanaan, tetapi juga menjadi katalis dan ecosystem enabler untuk memperkuat kolaborasi sosial lintas sektor.

“Kami harapkan ini adalah awal. Insya Allah kita akan lebih banyak menggandeng mitra-mitra partner lain lagi ke depannya,” ungkap Rosan.

Ketua Danantara Indonesia Trust Nuraini Razak mengatakan pihaknya saat ini juga membangun sistem tata kelola, struktur organisasi, mekanisme pengawasan, serta kerangka monitoring, evaluation, and learning (MEL) untuk memastikan efektivitas program.

“Kami percaya bahwa mandat jangka panjang ini dapat dijalankan secara kredibel apabila dibangun dengan tata kelola yang baik sejak awal,” ucap Nuraini.

Ia mengatakan Danantara Indonesia Trust juga melakukan pembelajaran dan diskusi dengan sejumlah sovereign wealth fund, institusi filantropi, serta mitra pembangunan di tingkat nasional maupun global.

Menurut Nuraini, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam acara tersebut, Danantara Indonesia Trust menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan, Yayasan Karya Salemba Empat, serta Museum dan Cagar Budaya atau Indonesia Heritage Agency.

Dalam kemitraan perdananya, Danantara Indonesia Trust menyalurkan dukungan sekitar Rp250 miliar untuk program kesehatan ibu dan anak melalui pengadaan vaksin heksavalen, penguatan rantai dingin (cold chain) vaksin, serta bantuan suplemen gizi mikro bagi ibu hamil dan ibu nifas.

Selain itu, kerja sama dengan Yayasan Karya Salemba Empat mencakup program beasiswa tiga tahun bagi sekitar 500 mahasiswa kurang mampu, sementara kerja sama dengan Museum dan Cagar Budaya diarahkan untuk pengembangan perpustakaan dan ruang pembelajaran publik di Museum Nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi buka suara terkait narasi yang ada di film Pesta Babi. Uskup Mandagi menyebut para pihak yang diwawancarai dalam film tersebut dipilih berdasarkan keinginan sutradara.

"Bagi saya film Pesta Babi itu memang betul-betul provokatif, terlebih untuk diri sendiri. Tetapi dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita. Karena misalnya ya, apa tujuan dari film itu? Apa? Orang yang membuat film ini dia tidak tinggal di Papua,” kata Uskup Mandagi dalam sebuah video, pada Senin,(25/5/2026).

Uskup Mandagi menegaskan apa yang ditampilkan dalam film tersebut tentang sikap Keuskupan Agung Merauke tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak benar. Dia menilai apa yang terdapat dalam film seolah menyatakan Keuskupan Agung Merauke telah disuap oleh pemerintah.

"Jadi misalnya tentang Gereja Katolik di dalam film itu. Betapa tidak benar apa yang dikatakan di dalam film itu. Mengatakan Keuskupan Agung Merauke menyetujui, menerima PSN. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup menjual tanah. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menghancurkan katakanlah hutan Papua Selatan terlebih kelapa sawit, hutan sawit. Ini dan dikatakan juga bukan hanya kerja sama, tapi mendapat dana lagi. Jadi seolah-olah Keuskupan Agung Merauke sudah disuap," papar Uskup Mandagi.

Uskup Mandagi justru mempertanyakan mengapa pihaknya tidak pernah diminta pendapat secara langsung mengenai PSN pemerintah yang dipersoalkan dalam film tersebut.

Lihat video: Sangat Teologis! Velix Wanggai Kritik Penggunaan Simbol Budaya di Film Pesta Babi



"Pertanyaannya, benarkah ini? Kenapa sutradara film ini tidak datang tanya kepada uskup? Tidak datang tanya kepada pastor-pastor yang ada di tempat itu dan hanya mendengar dari orang-orang yang punya tujuan yang sama dengan sutradara itu. Kenapa? Ada apa?", tanya dia.

Uskup Mandagi justru mengaku sedih dengan berita tentang Keuskupan Agung Merauke di dalam film itu. Terlebih, dia menilai orang-orang yang tampil dalam film tersebut tidak mengetahui bagaimana perjuangan Keuskupan Agung Merauke dalam merawat Papua Selatan.

JAKARTA - Ratusan peserta agenda Nonton Bareng (Nobar) Film Dokumenter Pesta Babi mulai berdatangan di Sekretariat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat. Acara nobar ini sendiri digelar oleh Gerakan Gen Z, Speak Up, Take Part! bertajuk “Orang Muda Bareng-Bareng Nobar dan Diskusi”.

Menurut pantauan SindoNews, para peserta satu per satu datang dari arah gerbang dan langsung menuju titik pemeriksaan terlebih dahulu yang telah disiapkan oleh panitia. Pemeriksaan itu dilakukan demi kondusifitas acara.

Ada beberapa barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam ruangan, di antaranya adalah air minum, rokok, dan senjata tajam. Selain itu, para peserta juga diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dan diberi tanda cap oleh panitia.



Air minum sendiri tidak diperbolehkan dibawa masuk karena telah disediakan langsung oleh panitia. Sementara itu, suasana di dalam ruangan juga sudah dipenuhi oleh para peserta yang sedang menunggu dimulainya pemutaran film Pesta Babi.

Ratusan peserta itu memenuhi tempat duduk di atas karpet yang telah disediakan. Suasana di dalam ruangan juga penuh dengan spanduk bertuliskan nada perlawanan.

Selain itu, layar besar juga sudah terpasang di bagian depan. Meski demikian, tidak semua peserta yang akan menonton bisa masuk secara langsung. Ada sebagian dari mereka yang harus menunggu terlebih dahulu karena pertimbangan kapasitas.

Mereka yang menunggu merupakan peserta yang melakukan registrasi secara on the spot (di tempat). Namun, hal itu tidak menyurutkan rasa penasaran mereka untuk menonton film Pesta Babi. Mereka tampak sabar menunggu giliran di luar ruangan untuk menonton film tersebut.

Sebagai informasi, acara itu akan dihadiri oleh berbagai penanggap dari konten kreator dan influencer ternama. Seperti Virdian Aurelio, Indah G, Eky Priyagung, Virdinda, Tommy Wibowo, Pitengz dan Kevin Nguyen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kevin Warsh resmi dilantik sebagai Ketua The Federal Reserve (The Fed) menggantikan Jerome Powell, pada Jumat (22/5/2026).

Pelantikan Warsh berlangsung di East Room, Gedung Putih, Washington, D.C. pada Kamis (22/5/2026) waktu setempat. Warsh tampil mengenakan setelan rapi dengan kemeja putih yang dibalut dengan jas dan dasi hitam. Kemudian, Warsh diambil sumpah jabatan oleh Hakim Mahkamah Agung Clarence Thomas.

Dalam momen itu, nampak istrinya Jane Lauder dengan dress merah turut mendampingi Kevin Warsh saat momen pengambilan sumpah jabatan. Adapun, terlihat juga Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dalam pelantikan itu.

"Tujuan saya sekarang adalah menciptakan lingkungan di mana orang-orang terbaik dapat melakukan pekerjaan terbaik dalam hidup mereka dan menghadapi setiap tantangan dengan semangat tujuan bersama dan pengabdian kepada kepentingan nasional. Singkatnya, untuk keunggulan. Tugas-tugas ini sekarang menjadi tanggung jawab saya," ujar Warsh usai dilantik, Jumat (22/5/2026).

Profil Kevin Warsh

Dilansir Dataindonesia.id, Kevin Warsh lahir pada 13 April 1970 di Albany, New York. Dia tumbuh di Loudonville dalam keluarga yang dekat dengan dunia usaha dan media. Ayahnya menjalankan beberapa perusahaan, sementara ibunya bekerja sebagai jurnalis.

Pendidikan Warsh ditempuh di institusi elite. Dia mendapatkan gelar sarjana kebijakan publik dari Stanford University pada 1992 dan gelar hukum dari Harvard Law School pada 1995. Tak berhenti di situ, Warsh juga menjalani studi ekonomi di Harvard Business School dan Massachusetts Institute of Technology.

Kemudian, karier profesional Warsh dimulai di sektor keuangan. Dia mengawali langkah di Morgan Stanley pada 1990-an sebelum beralih ke pemerintahan.

Di era Presiden AS George W. Bush, Warsh menjadi penasihat ekonomi dan keuangan. Pada 2006, Warsh mencetak sejarah sebagai gubernur termuda The Fed pada usia 35 tahun.

Selama menjabat di The Fed, Warsh dijuluki sebagai “inflation hawk”. Pasalnya, dia konsisten menempatkan pengendalian inflasi sebagai prioritas utama dan cenderung berhati-hati terhadap kebijakan pelonggaran agresif seperti quantitative easing.

Krisis Keuangan Global 2008

Selanjutnya, dikutip dari laman Forbes.com pada Sabtu (23/5/2026), Warsh pernah menangani krisis keuangan 2008. Pada krisis itu, Warsh menjembatani komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaku pasar.

Selain itu, Warsh juga turut membantu pemerintah dalam penyelamatan perusahaan asuransi AIG dan membantu akuisisi Bear Stearns oleh JPMorgan.

Setelah meninggalkan The Fed pada 2011, Warsh berkarier di dunia akademik sebagai dosen di Stanford Graduate School of Business serta peneliti di Hoover Institution.

Soal kehidupan pribadinya, Warsh telah menikahi miliarder Jane Lauder pada 2022. Dia cucu perempuan Estée Lauder dengan kekayaan US$2,5 miliar.

Di samping itu, Ayah mertua Warsh adalah miliarder Ronald Lauder, yang merupakan teman sekelas Trump pada tahun 1960-an. Ronald Lauder juga sempat menyumbang untuk kampanye presiden Trump pada tahun 2016.

Ketua Fed Terkaya

Kemudian, masih dalam situs Forbes.com, Kevin Warsh disebut sebagai ketua Fed terkaya. Warsh sendiri mengungkapkan keuangannya bulan lalu dengan melaporkan investasi dan kepemilikan aset senilai sekitar US$131 juta–US$209 juta.

Kekayaan itu, telah melebihi aset yang dilaporkan oleh Powell, yang mengungkapkan kekayaannya hingga US$75 juta. Powell sendiri diyakini sebagai orang terkaya yang menjabat sebagai ketua Fed setidaknya sejak tahun 1948.

Sejak meninggalkan Federal Reserve pada tahun 2011, Warsh bekerja sebagai mitra di Duquesne Family Office, sebuah perusahaan investasi yang didirikan oleh Stanley Druckenmiller untuk mengelola kekayaan pribadinya.

Druckenmiller sendiri bekerja sebagai manajer hedge fund bersama miliarder George Soros, yang memiliki kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai US$7,8 miliar.

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati mengusulkan 1.000 layar bioskop di desa yang dananya diambil dari APBN 2027. Alasan pembangunan bioskop desa untuk mendorong perkembangan usaha rumah produksi di daerah.

"Mungkin lintas mitra menyiapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dengan mengalokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil bisa hidup," ujar politikus dari Fraksi Gerindra itu dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, pemerintah perlu mendukung pengembangan rumah produksi kecil di daerah yang masih kesulitan mengembangkan usaha karena keterbatasan akses untuk menayangkan film buatan mereka di jaringan bioskop.

Keterbatasan akses rumah produksi untuk menayangkan film di jaringan bioskop dapat menghambat produksi film-film yang menampilkan potensi dan budaya daerah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menuturkan dugaan praktik oligopoli yang membuat rumah produksi kecil dan sineas independen kesulitan mendapatkan layar bioskop. Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar persaingan bisnis, melainkan persoalan ketimpangan akses yang mengancam keberagaman film nasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menilai dominasi segelintir rumah produksi terhadap layar bioskop sudah masuk kategori tidak sehat. Hanya sekitar 10% PH yang menguasai hampir separuh akses layar lebar di Indonesia.

“Kalau kemudian hanya 6 PH menguasai 50% ya berarti hanya 8% kurang lebih PH yang menguasai 50% atau yang mempunyai akses penuh terhadap layar lebar,” katanya, Kamis (21/5/2026).

Persoalan utama terletak pada kewenangan penentuan film yang tayang di jaringan bioskop. Menurut Lamhot, jika pihak bioskop memiliki afiliasi dengan PH tertentu, maka peluang praktik monopoli dan oligopoli sangat terbuka.

“Kalau bioskop itu sendiri yang menentukan otoritas, maka tidak menutup kemungkinan mereka punya afiliasi terhadap PH-PH tertentu. Inilah yang dimaksud monopoli,” ucapnya.

Data terbaru menunjukkan terdapat 113 rumah produksi yang terdaftar hingga 2025. Namun, hanya segelintir PH besar yang mendominasi distribusi dan penayangan film di bioskop nasional.

“Ini sudah dicek datanya ternyata sampai 2025 ada 113 untuk PH. Tapi kan cuma 6-7 PH. Anggaplah 10 PH, sampai 10% yang menguasai 50%. Itu yang jadi catatan kita,” kata Lamhot.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Andhika Satya Wisastho mengusulkan revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman agar sesuai dengan kondisi industri perfilman sekarang.

"Saya kira kondisi di 2009 dan 2026 sudah amat sangat berbeda tentang perfilman di Indonesia. Saya mengusulkan kalau memungkinkan ke depan Komisi VII juga bisa mengadakan terkait revisi undang-undang perfilman," ujarnya.

PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate berupa cetak sawah baru seluas satu juta hektare di Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan harus tetap berjalan. Sebab hal itu sangat penting untuk jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto di tengah munculnya propaganda menyerang program ketahanan pangan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui film berjudul Pesta Babi, belakang ini.

"Cetak sawah baru ini penting untuk ketahanan pangan jangka panjang, untuk antisipasi kebutuhan pangan yang meningkat, dan menghindari ketergantungan pangan dari negara lain," ujarnya, Jumat (21/5/2026).

Tak hanya itu, Panggah juga memaparkan untuk jangka pendek, tentu dapat mengoptimalkan lahan yang ada, demi mencapai kedaulatan pangan. ”Selain itu untuk capaian ketahanan pangan dalam jangka pendek dan menengah secara simultan juga dengan mengoptimalkan lahan yang ada," katanya.

Sebagaimana diketahui, film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat mereka dari ancaman proyek-proyek skala besar yang mengatasnamakan pembangunan. Hutan dan lahan yang digambarkan dalam isi film tersebut juga bukan bagian PSN dan bukan berlokasi di Wanam yang mencetak sawah satu juta hektare.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Senada, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, film Pesta Babi kalau bukan sebatas kreativitas film akan menjadi masalah. "Yang salah adalah jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan ageda politik terselubung," kata Iwan Selasa, 19 Mei 2026.

Iwan menegaskan, bila menimbang dan melihat kondisi global hari ini, PSN cetak sawah satu juta hektare di Wanam harusnya tetap berlanjut. "Kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena, kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi," katanya.

Iwan menjelaskan proyeksi program cetak sawah Wanan difokuskan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Berbagai manfaat utamanya meliputi pencapaian target swasembada beras, penciptaan lapangan kerja baru di perdesaan, peningkatan pendapatan masyarakat maupun petani hingga 20% sampai 30% , serta pemanfaatan lahan tidur menjadi area produktif.

Mengenai lingkungan dan hutan, Iwan menilai pemerintah pasti sudah memiliki kajian dan megikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam situasi tekanan global yang berefek ke kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita perlu membangun narasi-narasi optimisme dan bukan malah melakukan provokasi," katanya.

PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan, sama sekali tidak terkait dengan film Pesta Babi yang ramai baru-baru ini. Dengan demikian program tersebut terus berlanjut untuk mewujudkan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat di wilayah Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat mereka dari ancaman proyek-proyek skala besar yang mengatasnamakan pembangunan. Hutan dan lahan yang digambarkan dalam isi film tersebut bukan bagian PSN dan bukan berlokasi di Wanam yang mencetak sawah satu juta hektare.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menegaskan, bila menimbang dan melihat kondisi global hari ini, PSN cetak sawah 1 juta hektare di Wanam harusnya tetap berlanjut.

"Menurut saya kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena, kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi," ujar Iwan, Rabu (20/5/2026).

Iwan menjelaskan proyeksi program cetak sawah Wanan difokuskan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Berbagai manfaat utamanya meliputi pencapaian target swasembada beras, penciptaan lapangan kerja baru di pedesaan, peningkatan pendapatan masyarakat/petani hingga 20 persen sampai 30 persen, serta pemanfaatan lahan tidur menjadi area produktif.

"Soal kritik di film Pesta Babi itu ya hak demokrasi menyatakan pendapat dalam bentuk kreativitas film. Yang salah adalah jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan ageda politik terselubung," tegasnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Mengenai lingkungan dan hutan, Iwan menilai pemerintah pasti sudah memiliki kajian dan megikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. "Dalam situasi tekanan global yang berefek ke kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita perlu membangun narasi-narasi optimisme dan bukan malah melakukan provokasi," tegas dia lagi.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan menunjukkan progres signifikan dengan sejumlah fasilitas utama telah rampung 100%. Kehadiran proyek tersebut telah membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Salah satu warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga ke kampung dan dusun mereka. Menurutnya, manfaat proyek tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami harus bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tapi sampai kami punya anak-cucu,” kata salah seorang warga Tarsan Balagaize, dikutip di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Balagaize menilai program pembangunan dari pemerintah pusat akan membuka peluang kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dan makmur. “Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat berarti kita punya kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan jadi lebih makmur,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100 persen program pembangunan ini,” tuturnya.

Sementara itu, petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell disebut telah mencapai progres 100%.

“Untuk progres area jetty multipurpose sudah mencapai 100%,” ujar petugas proyek. Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97%, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88%.

“Untuk HSD tank kapasitas 5.000 meter per ton kita sudah menyetok di 97%. Berikut juga dengan warehouse multipurpose kita sudah mencapai 88%, dan disusul yang pasti oleh solar cell kita sudah 100%,” katanya.

Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru yang ambisius seluas 1 juta hektare. PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group ini bukan sekadar membuka lahan pertanian, melainkan membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara. Namun, kunci dari seluruh ekosistem ini adalah satu, yakni konektivitas.