Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan ikut terlibat dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Finansial di Bali. Selain pengawasan, lembaga itu akan menyiapkan aturan soal pembentukan special purpose vehicle (SPV) maupun trustee.

Untuk diketahui, instrumen SPV dan Trustee adalah dua instrumen baru untuk pendalaman pasar keuangan yang telah diperkenalkan pada Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). SPV merupakan badan khusus untuk melakukan kegiatan sekuritisasi aset, sehingga memperluas alternatif pembiayaan dan meningkatkan efisiensi di pasar keuangan.

Sementara itu, Trustee badan usaha khusus yang ditugaskan untuk mengelola dana perwaliantrust, yaitu menerima penitipan dan melakukan pengelolaan harta milik penitip asetsettlorberdasarkan perjanjian tertulis untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiary).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya akan ikut berjibaku dalam pembentukan KEK Finansial. Pihaknya juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait untuk persiapan pembentukan dua badan baru itu.

"Untuk SPV atau Trustee-nya kami tentunya juga harus berkoordinasi dulu ini bentuknya akan seperti apa secara detail karena kemarin itu baru preliminary discussion. Jadi ini akan nanti seperti apa tentunya akan kamu bahas lebih lanjut," jelasnya pada konferensi pers KSSK, Jakarta, Jumat (7/5/2026).

Kiki, sapaannya, menyebut sudah ikut mengenai pembahasan KEK Finansial bersama Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, serta CEO Danantara.

Menurutnya, KEK Finansial akan ikut membantu pendalaman pasar keuangan Indonesia. Pada hilirnya, Indonesia Financial Center (IFC) ini diharapkan bisa meningkatkan daya tarik aliran investasi global masuk ke Tanah Air.

"Financial center ini juga bisa menjadi pusat inovasi layanan keuangan yang terintegrasi dengan produk dan kegiatan yang lebih luas sehingga bisa memberikan ruang untuk piloting serta implementasi produk dan layanan baru di keuangan," ujarnya.

Kiki juga menyebut OJK sudah memperluas berbagai layanan dan produk keuangan seperti bank emas (bullion bank) maupun ETF emas.

"Kemudian kami juga punya rencana untuk memperluas struktur produk yang saat ini hanya ada untuk suku bunga dan juga nilai tukar. Kami juga akan mendorong perluasan kegiatan usaha dari lembaga jasa keuangan itu sendiri," terangnya.

OJK disebut akan ikut juga melakukan pengawasan khusus di KEK Finansial Bali. Saat ini, rancangan konsep KEK tengah digodok lintas kementerian/lembaga yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian.

SUSUN RANCANGAN PEMERINTAH

Adapun kerangka regulasi SPV dan Trustee yang sudah tertuang di UU P2SK saat ini masih digodok dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (DJSPSK Kemenkeu).

Setelah PP terbentuk,maka aturan turunan lanjutan akan disusun dalam format Peraturan OJK (POJK).

Plt. Dirjen SPSK Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, kehadiran instrumen SPV dan Trustee ini akan melengkapi instrumen keuangan yang telah ada saat ini dan diharapkan dapat mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia.

"Penyusunan RPP mengenai SPV dan Trustee saat ini masih berlangsung. Penajaman substansi dan konsultasi masih terus dilaksanakan, dengan turut melibatkan para pemangku kepentingan terkait," ujar Herman saat diminta konfirmasi oleh Bisnis.com, Selasa (14/4/2026).

Herman juga menyebut penyusunan RPP ini turut melibatkan berbagai kementerian/lembaga seperti OJK, Bank Indonesia (BI) serta DEN. Kerangka hukum pada RPP akan mengatur lebih umum mengenai operasionalisasi SPV dan Trustee, termasuk kriteria pihak yang dapat menjadi SPV/Trustee.

"Dan pengaturan yang lebih detail akan diatur dalam peraturan otoritas terkait, misalkan Peraturan OJK," lanjutnya.

Bentuk SPV nantinya direncanakan berbentuk perseroan terbatas (PT), sedangkan trustee dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan. Keduanya harus memeroleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, Trustee khususnya ditujukan untuk pengelolaan dana perwalian, yang berpotensi dimanfaatkan dalam pengelolaan dana filantropi, pengelolaan warisan, dan berbagai skema investasi.

Format Trustee yang diperkenalkan melalui UU P2SK mengadopsi karakteristik yang lazim digunakan di negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti pemisahan antara kepemilikan legal dan kepemilikan manfaat, serta prinsip bankruptcy remoteness yang memastikan aset yang dikelola tetap terpisah dari risiko kepailitan pihak yang menitipkan aset.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan aset di Indonesia.

Pada 2025 lalu, DJSPSK Kemenkeu menyampaikan bahwa model trustee telah digunakan secara luas di berbagai negara untuk pengelolaan dana filantropi, pengelolaan warisan, dan berbagai skema investasi.

Dengan hadirnya kerangka hukum Trustee di Indonesia, instrumen ini berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk tujuan-tujuan tersebut, termasuk berbagai lembaga milik negara seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Danantara, serta Indonesia Investment Authority (INA).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Finansial di Bali berisiko menjadi suaka pajak (tax haven).

Menurut Purbaya, aset investor global yang masuk ke KEK Finansial akan berpotensi menjadi sumber pembiayaan baru bagi proyek-proyek sektor riil di Indonesia, termasuk yang digarap Danantara, serta untuk APBN melalui pasar SBN.

Purbaya tidak menampik bahwa aset investor global ini rencananya tidak dipajaki saat masuk ke KEK, sebagai salah satu insentif yang ditawarkan. Akan tetapi, dia menilai itu tidak akan menjadi suaka pajak.

"Kenapa tiba-tiba anda bilang design tax haven? Kira-kira yang akan akan kami buat adalah seperti di Dubai, 100 hektare atau lebih sedikit atau lebih atau sedikit sekaligus. Itu menjadikan kawasan ekonomi khususnya. Di situ akan berlaku common law. Uang bisa masuk dari luar negeri ke situ, enggak saya pajakin," ujarnya pada konferensi pers KSSK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Purbaya, investor berpeluang tertarik untuk menanamkan modalnya ke proyek Danantara maupun SBN pemerintah. Proyek Danantara khususnya dianggap sebagai nilai tambah yang ditawarkan Indonesia Financial Center (IFC).

Sebab, pusat keuangan internasional di negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA) maupun Singapura tidak memiliki proyek sektor riil yang memiliki return tinggi.

"Kalau dia [aset investasi] ditaruh di situ [KEK] saja enggak diapa-apain, dia enggak akan dapat return. Return-nya paling ya harusnya ditaruh di tempat saya [pasar SBN], tempat Pak Gubernur BI [SRBI], di sektor finansial yang lain. Tetapi yang paling menarik kan di sektor riil," terang mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini.

Purbaya memastikan desain dari KEK Finansial akan dibuat dalam waktu yang tidak lama. Dari otoritas fiskal, dia menyatakan bersedia menawarkan insentif kepada investor global asalkan bersedia ikut menanamkan modalnya di proyek-proyek di luar KEK.

"Ketika dia keluar ada hasil, ada pajak dan lain-lain dan ekonomi jalan. Jadi kamu punya sumber pembiayaan baru yang mungkin lebih murah dari sekarang dan membuat pembiayaan kami lebih sustainable," tuturnya.

Adapun dari lokasinya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tengah melirik sejumlah KEK di Bali. Beberapa di antaranya adalah KEK Kura-Kura dan KEK Sanur.

Namun, Airlangga memastikan Bali menjadi tempat pembangunan IFC sejalan dengan banyaknya KEK yang sudah beroperasi di Pulau Dewata itu.

"Kemudian kami juga melihat di wilayah Barat dan juga ada di lokasi lain di dekat Benoa. Jadi kami melihat ke depan financial center ini ada peluang," ujarnya kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Airlangga, yang ditugasi untuk mengkaji pembentukan IFC oleh Presiden, turut memastikan ada badan otoritas khusus yang mengelola KEK Finansial.

Menko Perekonomian sejak 2019 ini juga menyebut tujuan utama pemerintah membangun KEK Finansial yakni menarik investasi ke dalam negeri. Dengan adanya dampak perang yang turut sampai di negara-negara Teluk, Indonesia dinilai bisa mengambil kesempatan untuk menyaingi Singapura hingga Hong Kong.

Saat ditanya terkait dengan risiko Indonesia menjadi tax haven atau surga pajak, Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan berbagai insentif setara dengan negara-negara lain dan proyek potensial untuk dibiayai

"Yang paling penting kan tujuannya adalah untuk menarik investasi. Itu potensinya berbagai macam dan kami melihat sekarang kan dimanfaatkan maksimal oleh Singapura. Nah Singapura ini enggak ada pesaing apalagi dengan adanya global geopolitik di Timur Tengah, sehingga alternatifnya sekarang hanya Singapura dan Hong Kong. Nah tentu kami juga punya potensi," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan KEK itu.

Namun demikian, Kepala Riset Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sebelumnya menilai wacana IFC ini malah akan mendorong pembuatan tax haven alias surga pajak. Dia menilai wacana ini sudah lama digodok sejak pemerintahan Presiden Jokowi.

"Sedari jaman Pak Jokowi memang ada kelompok yang ingin membuat tax haven di Indonesia, beruntung saat itu ditentang keras Sri Mulyani. Sekarangkan punggawa penting Kemenkeu sudah berganti semua, ya enggak heran saya kalau ide pembuatan tax haven di Indonesia muncul lagi." ujarnya kepada Bisnis.

Padahal, lanjut Fajry, Indonesia sudah menawarkan berbagai instrumen insentif pajak guna menarik investasi. Pada 2025 lalu, Kemenkeu pun sudah menggelontorkan sekitar Rp7 triliun untuk tax holiday dan tax allowance.

Saat ini pun pemerintah menyiapkan skema kredit pajak yang dapat dikembalikan, atau Qualified Refundable Tax Credit (QRTC), maupun insentif Substance-Based Tax Incentive Safe Harbour (SBTI SH).

"Kalau untuk menarik investasi, kita sudah ada kok instrumen insentif pajak. Apalagi nanti akan disiapkan skema QRTC dan SBTI-SH untuk menarik investasi dari luar negeri. Manfaat dan biayanya lebih jelas, terukur, dan terawasi dengan baik," tuturnya

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan di Denpasar, Bali. Pembentukan Indonesia Financial Center (IFC) di daerah Kura-Kura Bali itu berpeluang memperdalam pasar keuangan nasional (financial deepening).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan, OJK bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Danantara sedang mencari formula agar IFC dapat menjadi pusat keuangan global yang dapat mendukung ekonomi domestik. Oleh karena itu, kawasan tersebut harus mampu menarik investor global.

"Pembentukan Financial Center di Indonesia, ini tentu saja untuk sebagai akselerator untuk market deepening. Jadi kan ini PR kita semua nih bagaimana kita memperdalam pasar keuangan di Indonesia," katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).

Friderica menitikberatkan IFC di KEK Bali ini juga bisa menjadi pusat inovasi layanan keuangan yang terintegrasi dengan produk dan kegiatan yang lebih luas. Dengan demikian, pusat keuangan ini bisa memberikan ruang untuk mengkapitalisasi pasar dan mengimplementasikan produk serta layanan baru di sektor keuangan.

Salah satunya regulasi mengenai Exchange Traded Fund (ETF) emas yang diterbitkan OJK untuk memperkuat struktur pasar modal nasional dan membangun ekosistem bullion di Indonesia pada April 2026.

"Kami juga punya rencana untuk memperluas structure product yang saat ini hanya ada untuk suku bunga dan juga nilai tukar. Kemudian kita juga akan mendorong perluasan kegiatan usaha dari lembaga jasa keuangan itu sendiri," urainya.

Pemerintah menargetkan KEK Kura Kura Bali sebagai Indonesia Financial Center (IFC). Bercokolnya pusat keuangan di Tanah Dewata tersebut digadang-gadang untuk memperkuat arus investasi, baik domestik maupun asing.

Terkini, pemerintah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali, yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Pada Jumat (1/5/2026) lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, serta Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, menyambangi KEK di Bali tersebut untuk mencanangkan pendirian IFC. Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Kura Kura Bali sebesar Rp104,4 triliun.

(Rahmat Fiansyah)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan atau Indonesia Financial Center (IFC) di Bali akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 100 hektare, dengan konsep mirip seperti di Dubai.

Menurut Purbaya, kawasan yang kini tengah dikembangkan pemerintah itu nantinya akan memiliki aturan hukum khusus, termasuk berbagai insentif perpajakan.

"Kita akan buat seperti di Dubai, 100 hektare atau lebih sedikit. Itu menjadikan kawasan ekonomi khusus. Di situ akan berlaku common law hukum tertentu. Uang bisa masuk dari luar negeri ke situ enggak saya pajakin," ujar Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Purbaya memastikan kebijakan pembebasan pajak tersebut tidak akan merugikan negara.

Ia menjelaskan dana asing yang masuk ke IFC nantinya akan dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi dalam negeri, termasuk melalui Danantara. Dana tersebut bisa digunakan untuk investasi di proyek-proyek dengan tingkat keuntungan yang baik.

Selain itu, dana asing yang masuk ke kawasan IFC juga dapat ditempatkan pada surat utang negara atau obligasi pemerintah.

Dengan skema tersebut, Purbaya optimistis Indonesia akan memiliki sumber pembiayaan baru yang lebih kuat dan berkelanjutan.

"Jadi kita punya sumber pembiayaan baru yang mungkin lebih murah dari sekarang dan membuat pembiayaan kita lebih sustainable," ujar Purbaya.

Saat ini, pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK Sektor Keuangan di Bali, yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemerintah bakal membentuk badan otorita baru untuk mengurus Pusat Keuangan Indonesia (Indonesia Financial Center/IFC).

Hal ini disampaikan Rosan sekaligus menekankan bahwa pusat keuangan internasional yang dibangun di Bali itu tidak dikelola oleh Danantara.

"Nanti itu ada badan otoritas center sendiri," ujarnya ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/5).

Namun, Danantara sebagai penggagas pengembangan International Financial Center, dinilai akan turut membantu dalam pembangunannya, baik dari sisi membuat kebijakan hingga pendanaan.

"Dalam hal ini kita akan sebagai pemrakarsa juga untuk mungkin untuk pembangunan dari kawasan financial center itu sendiri," jelasnya.

Rosan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, akan bertugas untuk menyusun apa saja yang harus disiapkan dalam penyusunan regulasi. Misalnya dari sisi hukum maupun insentifnya.

"Pembahasannya seperti itu dan kurang lebih PR-nya apa saja yang kita mesti tindak lanjuti," tegasnya.

[Gambas:Youtube]

Kita nanti akan dipanggil Bapak Presiden, membicarakan untuk pendirian dari Indonesia Financial Center yang rencananya akan kita lihat lokasi-lokasinya di Bali,

Jakarta (ANTARA) - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut pembentukan Indonesia Financial Center (IFC) yang tengah dikaji pemerintah akan dikelola oleh badan otoritas tersendiri.

Rosan mengatakan, keberadaan otoritas tersebut diperlukan untuk mengelola kawasan pusat keuangan secara khusus.

“Ya nanti itu ada badan otoritas-nya sendiri,” kata Rosan usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, pembentukan IFC masih berada pada tahap awal pembahasan dan akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Rosan menyebut, pembahasan tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari regulasi, kerangka hukum, hingga insentif untuk menarik pelaku industri keuangan global.

“Kita nanti akan dipanggil Bapak Presiden, membicarakan untuk pendirian dari Indonesia Financial Center yang rencananya akan kita lihat lokasi-lokasinya di Bali,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah juga akan mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak pemangku kepentingan.

Selain itu, Rosan menambahkan pemerintah akan melakukan studi perbandingan dengan sejumlah pusat keuangan internasional.

“Nanti kita juga akan lihat perbandingan dengan Financial Center yang di Dubai, yang ada di Abu Dhabi, yang ada di Singapura dan yang lain-lainnya,” katanya.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan daya saing pusat keuangan Indonesia di tingkat global.

Rosan juga menyebut Danantara berpotensi berperan sebagai salah satu pemrakarsa yang mengawal dalam pembangunan kawasan pusat keuangan tersebut.

Menurut dia, pembentukan IFC diharapkan dapat meningkatkan peran Indonesia dalam ekosistem keuangan internasional.

Sebelumnya, pemerintah juga tengah mematangkan regulasi pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) sektor keuangan di Bali sebagai landasan pengembangan pusat keuangan internasional.

Pengembangan tersebut antara lain diarahkan di kawasan KEK Kura-Kura Bali yang disiapkan untuk mendukung ekosistem pusat keuangan global.

Hingga triwulan I 2026, kawasan KEK di Bali telah mencatat realisasi investasi mencapai Rp5,37 triliun dengan penyerapan tenaga kerja ribuan orang, menunjukkan potensi pengembangan sektor berbasis investasi bernilai tambah.

Rosan menegaskan, pembahasan IFC akan terus dilanjutkan sebelum pemerintah mengambil keputusan resmi terkait pembentukannya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kita nanti akan dipanggil Bapak Presiden, membicarakan untuk pendirian dari Indonesia Financial Center yang rencananya akan kita lihat lokasi-lokasinya di Bali,

Jakarta (ANTARA) - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut pembentukan Indonesia Financial Center (IFC) yang tengah dikaji pemerintah akan dikelola oleh badan otoritas tersendiri.

Rosan mengatakan, keberadaan otoritas tersebut diperlukan untuk mengelola kawasan pusat keuangan secara khusus.

“Ya nanti itu ada badan otoritas-nya sendiri,” kata Rosan usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, pembentukan IFC masih berada pada tahap awal pembahasan dan akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Rosan menyebut, pembahasan tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari regulasi, kerangka hukum, hingga insentif untuk menarik pelaku industri keuangan global.

“Kita nanti akan dipanggil Bapak Presiden, membicarakan untuk pendirian dari Indonesia Financial Center yang rencananya akan kita lihat lokasi-lokasinya di Bali,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah juga akan mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak pemangku kepentingan.

Selain itu, Rosan menambahkan pemerintah akan melakukan studi perbandingan dengan sejumlah pusat keuangan internasional.

“Nanti kita juga akan lihat perbandingan dengan Financial Center yang di Dubai, yang ada di Abu Dhabi, yang ada di Singapura dan yang lain-lainnya,” katanya.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan daya saing pusat keuangan Indonesia di tingkat global.

Rosan juga menyebut Danantara berpotensi berperan sebagai salah satu pemrakarsa yang mengawal dalam pembangunan kawasan pusat keuangan tersebut.

Menurut dia, pembentukan IFC diharapkan dapat meningkatkan peran Indonesia dalam ekosistem keuangan internasional.

Sebelumnya, pemerintah juga tengah mematangkan regulasi pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) sektor keuangan di Bali sebagai landasan pengembangan pusat keuangan internasional.

Pengembangan tersebut antara lain diarahkan di kawasan KEK Kura-Kura Bali yang disiapkan untuk mendukung ekosistem pusat keuangan global.

Hingga triwulan I 2026, kawasan KEK di Bali telah mencatat realisasi investasi mencapai Rp5,37 triliun dengan penyerapan tenaga kerja ribuan orang, menunjukkan potensi pengembangan sektor berbasis investasi bernilai tambah.

Rosan menegaskan, pembahasan IFC akan terus dilanjutkan sebelum pemerintah mengambil keputusan resmi terkait pembentukannya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura bukan satu-satunya lokasi yang menjadi opsi lokasi untuk Indonesia Financial Center (IFC) alias KEK Finansial di Bali.

Usai kunjungannya ke Bali, Jumat (1/5/2026), Airlangga turut menyampaikan bahwa KEK Sanur, yang kini menjadi destinasi health tourism, merupakan salah satu opsi potensial. Dia memastikan Bali menjadi tempat pembangunan IFC sejalan dengan banyaknya KEK yang sudah beroperasi di Pulau Dewata itu.

"Kemudian kami juga melihat di wilayah Barat dan juga ada di lokasi lain di dekat Benoa. Jadi kami melihat ke depan financial center ini ada peluang," ujarnya kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Airlangga, yang ditugasi untuk mengkaji pembentukan IFC oleh Presiden, turut memastikan ada badan otoritas khusus yang mengelola KEK Finansial.

Menko Perekonomian sejak 2019 ini juga menyebut tujuan utama pemerintah membangun KEK Finansial yakni menarik investasi ke dalam negeri. Dengan adanya dampak perang yang turut sampai di negara-negara Teluk, Indonesia dinilai bisa mengambil kesempatan untuk menyaingi Singapura hingga Hong Kong.

Saat ditanya terkait dengan risiko Indonesia menjadi tax haven atau surga pajak, Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan berbagai insentif setara dengan negara-negara lain dan proyek potensial untuk dibiayai.

"Yang paling penting kan tujuannya adalah untuk menarik investasi. Itu potensinya berbagai macam dan kami melihat sekarang kan dimanfaatkan maksimal oleh Singapura. Nah Singapura ini enggak ada pesaing apalagi dengan adanya global geopolitik di Timur Tengah, sehingga alternatifnya sekarang hanya Singapura dan Hong Kong. Nah tentu kami juga punya potensi," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan KEK itu.

Dilansir dari situs resmi kek.go.id, salah satu special economic zone ini terletak di Pulau Serangan, Denpasar, Bali. KEK ini mengembangkan pusat wisata marina dan budaya. Selain pariwisata, daya tarik KEK ini berasal dari industri kreatif dan kesehatan hingga pendidikan dan teknologi.

Total wilayah KEK ini yaitu 498 hektare (ha), dengan populasi 64.817 orang. Akses tranportasi menuju KEK ini yaitu melalui Pelabuhan Benoa dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Di sisi lain, realisasi investasi di KEK ini sudah mencapai Rp1,62 triliun dari target Rp89,9 triliun. Penyerapan tenaga kerjanya sudah mencapai 2.146 orang dari target 35.036 orang.

Sebagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah, investor yang masuk ke KEK Kura-Kura Bali bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atau tax holiday hingga 20 tahun.

PT Bali Turtle Island Development (BTID), selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Kura-Kura Bali, pada kunjungan pemerintah dan Danantara Jumat lalu memaparkan keunggulan ekosistem Knowledge District sebagai lokasi strategis pengembangan KEK Sektor Keuangan.

Knowledge District dirancang untuk membangun ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengoptimalkan modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali sebagai lokasi pengembangan KEK Finansial atau International Financial Center (IFC).

Untuk diketahui, IFC atau pusat keuangan internasional ini diharapkan bisa menarik modal investor global ke Indonesia dan dikelola oleh family office, manajer dana pensiun maupun sovereign wealth fund (SWF).

Kesiapan KEK Kura-Kura Bali ditinjau langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, serta Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Jumat (1/5/2026).

"Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk menjajaki kesiapan pengembangan International Financial Center sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto sebagaimana dikutip dari siaran pers, Minggu (3/5/2026).

Adapun pembangunan IFC ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang mana Airlangga juga disebut sebagai penanggung jawabnya. Menko Perekonomian sejak 2019 ini juga merupakan Ketua Dewan Nasional KEK.

"Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK Sektor Keuangan di Bali, yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global," tutur Haryo.

PT Bali Turtle Island Development (BTID), selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Kura-Kura Bali, pada kunjungan tersebut memaparkan keunggulan ekosistem Knowledge District sebagai lokasi strategis pengembangan KEK Sektor Keuangan.

Knowledge District dirancang untuk membangun ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengoptimalkan modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

Ke depan, pengembangan KEK Kura Kura Bali akan dilanjutkan melalui penyelesaian sejumlah proyek strategis pada 2026. Sampai dengan kuartal I/2026, KEK Kura-Kura Bali mencatat realisasi investasi sebesar Rp1,62 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2.146 orang.

Airlangga, Rosan dan Dony turut meninjau pengembangan ekosistem health tourism di KEK Sanur, Bali, yang semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi layanan kesehatan kelas dunia.

Salah satu fasilitas unggulannya adalah Bali International Hospital (BIH) yang telah beroperasi sejak April 2025 dan menyediakan berbagai layanan spesialis. Jumlah kunjungan pasien tercatat sebanyak 14.950 orang, terdiri atas 60% Warga Negara Asing (WNA) dan 40% Warga Negara Indonesia (WNI) sampai dengan kuartal I/2026.

Pada kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau perkembangan The Solitaire Clinic yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2026 dengan menghadirkan layanan cosmetic surgery, medical aesthetics, body contouring, hair transplant, serta antiaging stem cell therapy.

Secara kumulatif, sampai kuartal I/2026, KEK Sanur mencatat realisasi investasi sebesar Rp5,37 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5.444 orang, serta kunjungan wisatawan sebanyak 279.804 orang.

IDXChannel - Pemerintah menargetkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali sebagai Indonesia Financial Center (IFC). Pusat keuangan di Bali itu nantinya bakal fokus untuk memperkuat masuknya investasi, baik domestik maupun asing.

Pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali, yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Pada Jumat (1/5/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, serta Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, menyambangi KEK di Bali tersebut untuk mencanangkan pendirian IFC segera mungkin.

"Pemerintah terus mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai motor penggerak investasi di sektor strategis," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Haryo mengatakan bahwa Bali bukan menjadi pusat pariwisata berkelas dunia, tapi bisa menjadi barometer sektor keuangan. IFC pun lantas disebut sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Sejalan dengan itu, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Kura Kura Bali mencatatkan keunggulan ekosistem Knowledge District sebagai lokasi strategis bagi pengembangan KEK Sektor Keuangan.

Knowledge District dirancang untuk membangun ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengoptimalkan modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

"Ke depan, pengembangan KEK Kura Kura Bali dilanjutkan melalui penyelesaian sejumlah proyek strategis pada 2026. Hingga triwulan I-2026, KEK Kura Kura Bali mencatat realisasi investasi sebesar Rp1,62 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2.146 orang," urai Haryo.

Adapun pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Kura Kura Bali sebesar Rp104,4 triliun sejak awal pemerintahan Prabowo.

(Febrina Ratna Iskana)