PT Winn Appliance menegaskan posisinya sebagai pemegang lisensi resmi merek AIWA di Indonesia melalui surat pemberitahuan tertanggal 30 April 2026. Pernyataan ini ditujukan untuk memperjelas status hukum penggunaan merek tersebut di pasar nasional.

Dalam keterangan tertulisnya, PT Winn Appliance menyampaikan bahwa hak lisensi tunggal atas AIWA berada di bawah kendalinya. Kepastian ini merujuk pada perjanjian lisensi bernomor Ref 26041401 yang berlaku di Indonesia.

"PT Winn Appliance merupakan pemegang lisensi tunggal yang sah atas merek AIWA di Indonesia berdasarkan perjanjian resmi yang berlaku," tegas pernyataan tersebut.

Perusahaan juga meminta seluruh pihak, mulai dari produsen, agen, importir, hingga individu, untuk tidak lagi menggunakan merek AIWA tanpa izin resmi. Larangan ini berlaku untuk semua jenis produk, baik elektronik maupun non-elektronik.

Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kepastian hukum serta menghindari potensi sengketa yang dapat muncul akibat penggunaan merek tanpa dasar hukum yang jelas. PT Winn Appliance menilai penggunaan ilegal dapat merugikan banyak pihak, termasuk konsumen.

"Kami meminta seluruh pihak yang masih menggunakan merek AIWA tanpa izin untuk segera menghentikan kegiatan tersebut dan menarik produk dari peredaran," lanjut pernyataan itu.

Perusahaan memberikan tenggat waktu maksimal tujuh hari sejak tanggal pemberitahuan untuk menghentikan penggunaan merek dan menarik produk terkait. Batas waktu ini disebut sebagai kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.

Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, PT Winn Appliance menyatakan akan mengambil langkah hukum. Tindakan ini akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

"Apabila tidak dipatuhi, kami akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," tegas keterangan resmi.

Pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan merek terdaftar tanpa hak untuk barang atau jasa sejenis. Ancaman hukumannya mencakup pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

PT Winn Appliance menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola merek yang tertib di Indonesia. Selain itu, perusahaan ingin memastikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat berjalan secara konsisten.

Perusahaan juga menegaskan bahwa pemberitahuan ini bersifat resmi dan mengikat bagi seluruh pelaku usaha. Kepatuhan terhadap aturan ini diharapkan dapat mencegah risiko hukum yang lebih besar di kemudian hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini seiring dominasi perempuan yang mencapai 64,5 persen dari total pelaku UMKM di Indonesia.

Ratusan perempuan pelaku usaha mengikuti pelatihan kekayaan intelektual (KI) dan pemasaran digital yang digelar Tokopedia dan Tiktok Shop dalam rangka Hari Kartini di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Program ini melibatkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta guna memperkuat daya saing UMKM di era digital.

Inisiatif tersebut muncul karena dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 88,95 persen belum memiliki KI dan 68 persen belum memanfaatkan ruang digital. Padahal, kepemilikan KI dan kemampuan pemasaran digital dinilai penting untuk menciptakan usaha berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

"Sementara 64,5% dari total pelaku UMKM adalah perempuan. Kepemilikan KI dan kemampuan membuat konten makin krusial bagi perempuan pelaku usaha untuk #JualanNyaman di era digital. Dua hal tersebut bisa menciptakan bisnis berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Senior Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Vonny Ernita Susamto melalui keterangan, Kamis (23/4/2026).

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengatakan perempuan pelaku usaha memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, penguatan kapasitas melalui digitalisasi dan perlindungan KI perlu terus didorong.

“Perempuan pelaku usaha berperan besar bagi ekonomi nasional. Penguatan kapasitas UMKM melalui digitalisasi serta perlindungan KI sangat penting agar pelaku usaha naik kelas dan berdaya saing,” ujarnya.

Kepemilikan KI tidak hanya melindungi identitas produk, tetapi juga membuka akses pembiayaan. Pemerintah telah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI yang memungkinkan merek terdaftar dan hak cipta digunakan sebagai agunan tambahan, dengan plafon pinjaman hingga Rp 500 juta.

IDXChannel - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pelaku industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI). Kebijakan ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mengakui nilai ekonomi dari karya intelektual.

Dalam skema tersebut, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan kredit perbankan. Langkah ini menjadi terobosan, mengingat sebelumnya aset KI belum dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

“Dulu sertifikat kekayaan intelektual kita belum bisa dijaminkan ke bank sebagai pinjaman. Sekarang sudah bisa, meskipun belum menjadi jaminan utama, tetapi dapat digunakan sebagai pendukung,” ujar Teuku dalam acara Halal bi Halal Forum Bisnis Negara Islam Asia Pasific B57+ di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Untuk mendukung implementasinya, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp10 triliun pada 2026. Program ini menyasar pelaku usaha kreatif berbasis inovasi agar lebih mudah mengakses pembiayaan formal.

Setiap wirausaha dalam sektor ini nantinya dapat mengajukan pembiayaan hingga Rp500 juta. Plafon tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing.

Teuku menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong sistem pembiayaan yang lebih inklusif di sektor ekonomi kreatif. Pemerintah pun optimistis langkah ini akan mempercepat pertumbuhan industri kreatif dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Amsar A. Dulmanan

Dosen Sosiologi Politik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)

GAGASAN pribumisasi Islam merupakan salah satu kontribusi intelektual paling penting dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap ketegangan antara ajaran Islam yang bersifat normatif dengan realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis.

Dalam konteks ini, Gus Dur berupaya menawarkan pendekatan yang tidak menegasikan identitas lokal, tetapi justru menjadikannya sebagai medium aktualisasi nilai-nilai Islam. Menurut Fazlur Rahman, dimensi normatif Islam tidak sekadar berupa aturan literal, melainkan mengandung “ideal moral” yang harus ditafsirkan secara kontekstual agar tetap relevan sepanjang zaman (Rahman, Islam and Modernity, 1982).

Dengan demikian, normativitas Islam tidak boleh dipahami secara kaku dan ahistoris. Tetapi sebagai kerangka etik yang membutuhkan ijtihad agar dapat menjawab tantangan sosial yang terus berubah, tanpa kehilangan substansi nilai dasarnya seperti keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

Realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis menunjukkan keberagaman etnis, agama, bahasa, serta tradisi lokal yang terus berkembang melalui proses interaksi historis dan globalisasi. Clifford Geertz menegaskan bahwa kehidupan keagamaan di Indonesia mencerminkan “variasi interpretasi dan praktik” yang dipengaruhi oleh konteks budaya lokal, sehingga Islam di Indonesia tampil dalam beragam ekspresi yang tidak tunggal (Geertz, The Religion of Java, 1960).

Secara historis, gagasan pribumisasi Islam mulai mengemuka pada dekade 1980-an ketika perdebatan mengenai Islamisasi dan Arabisasi menguat di Indonesia. Abdurrahman Wahid melihat adanya kecenderungan sebagian kelompok Muslim yang mengidentikkan “Islam” adalah budaya Timur Tengah, baik dalam ekspresi simbolik, praktik keagamaan, maupun orientasi sosial-politik.

Islam tidak lagi dipahami sebagai ajaran normatif yang bersifat universal, melainkan direduksi menjadi paket budaya yang dianggap baku dan harus ditransplantasikan secara literal ke dalam konteks lokal. Gus Dur mengkritik kecenderungan ini karena berpotensi mengabaikan keragaman historis dan kultural umat Islam di berbagai wilayah, termasuk Indonesia, yang memiliki pengalaman sosial dan tradisi yang berbeda dari masyarakat Arab.

Baginya, reduksi semacam itu bukan hanya menyempitkan makna Islam, tetapi juga menciptakan jarak kultural antara agama dan realitas sosial umatnya. Dalam analisis yang lebih mendalam, pribumisasi Islam yang ditawarkan Gus Dur dapat dipahami sebagai proyek epistemologis sekaligus kultural yang bertujuan mendamaikan teks normatif Islam dengan konteks lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya.

Gus Dur menolak dikotomi antara “Islam murni” dan “Islam lokal,” karena keduanya pada dasarnya saling berkelindan, yaitu Islam dan tradisi sosial jalin-menjalin, berkaitan erat dan saling melengkapi, atau bertautan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Dengan tegas, Gus Dur membedakan antara wilayah normatif (akidah dan ibadah mahdhah) yang bersifat tet ap, dan wilayah kultural (muamalah dan ekspresi sosial) yang terbuka terhadap adaptasi kontekstual. Oleh karena itu, Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang menghapus tradisi lokal, melainkan sebagai etos yang menyeleksi, memaknai ulang, dan mentransformasikan budaya agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Dalam salah satu tulisannya, --Wahid, Abdurrahman (2001), Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Gus Dur menyatakan bahwa pribumisasi Islam bukanlah upaya mengubah Islam, melainkan menghindarkan Islam dari benturan yang tidak perlu dengan budaya lokal (Wahid, 2001: 111).

Pandangan ini menegaskan bahwa dialektika antara Islam dan budaya bukanlah relasi subordinatif, melainkan relasi dialogis yang saling memperkaya. Bahkan Islam sebagai ajaran universal harus mampu diterjemahkan ke dalam konteks kehidupan masyarakat setempat tanpa kehilangan esensinya.

Dalam kerangka ini, Islam hadir sebagai kekuatan etis yang membumi, bahkan inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Paradigma etis ini juga merupakan bentuk resistensi epistemik terhadap dominasi wacana keislaman global yang cenderung homogen dan berpusat pada otoritas tertentu, dengan menegaskan bahwa otoritas penafsiran tidak tunggal, melainkan terbuka, kontekstual, dan lahir dari pengalaman historis umat Islam di berbagai ruang dan waktu.

Pribumisasi merupakan strategi kultural untuk memastikan bahwa Islam hadir secara membumi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pribumisasi Islam tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian budaya lokal.

Tetapi juga sebagai bentuk resistensi intelektual terhadap dominasi simbolik, juga adalah pendekatan yang merangkul keberagaman dengan mengikutsertakan semua orang tanpa terkecuali, memastikan setiap individu merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan setara, terlepas dari latar belakang, kemampuan (disabilitas), atau status sosialnya --tanpa diskriminasi-- termasuk sikap toleran serta selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia.

Dalam perspektif Gus Dur, Islam sebagai agama wahyu memang mengandung dimensi normatif yang bersifat tetap (al-tsawabit), terutama terkait prinsip-prinsip akidah, ibadah, dan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Namun, pada saat yang sama, Gus Dur menegaskan bahwa ekspresi sosial-keagamaan Islam selalu berinteraksi dengan realitas budaya yang bersifat dinamis (al-mutaghayyirat).

Relasi antara Islam dan budaya tidak dapat dipahami secara subordinatif --di mana salah satu menegasikan yang lain-- melainkan bersifat dialogis dan dialektis. Islam tidak hadir untuk menghapus budaya, melainkan untuk memberi arah etik dan makna transendental, sementara budaya menjadi medium artikulasi nilai-nilai Islam dalam konteks lokal.

Dalam kerangka ini, keduanya memiliki wilayah otonomi sekaligus ruang perjumpaan yang produktif, sehingga memungkinkan terjadinya proses saling menguatkan tanpa kehilangan identitas masing-masing. Gus Dur menyebut pendekatan ini sebagai “pribumisasi Islam,” yakni upaya kontekstualisasi ajaran Islam agar selaras dengan realitas sosial-budaya tanpa mereduksi prinsip dasarnya --Lihat Wahid (2001), Islamku, Islam Anda, Islam Kita.

Secara lebih spesifik, Gus Dur menolak formalisasi agama yang kaku karena berpotensi mengabaikan keragaman budaya lokal dan justru menjauhkan Islam dari masyarakatnya sendiri. Islam harus dipahami sebagai sumber nilai, bukan sekadar simbol formal yang dipaksakan secara seragam. Sehingga interaksi antara Islam dan budaya merupakan proses kreatif yang terus berlangsung, di mana nilai-nilai normatif Islam memberi orientasi moral, sementara budaya menyediakan ruang praksis bagi aktualisasi nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini sekaligus meneguhkan bahwa keberagamaan yang autentik tidak terletak pada penyeragaman bentuk, melainkan pada kemampuan menghadirkan substansi ajaran Islam dalam keragaman konteks sosial. Pada basis epistemologis, konsep pribumisasi Islam --Abdurrahman Wahid-- berakar kuat pada tradisi metodologis dalam ushul fiqh dan kaidah fiqhiyyah, yang memungkinkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial-budaya lokal.

Prinsip-prinsip seperti Al-'Adah al-Muhakkamah --adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, sebagai kaidah fikih yang menjadikan tradisi masyarakat sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam (syariat). Kaidah ini sering disebut sebagai Al-Adatu Muhakkamah atau Adat adalah Hukum, yaitu adat dapat menjadi pertimbangan hukum.

Juga pada Dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih sebagai kaidah fikih yang berarti "menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan". Prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi di mana kebaikan (manfaat) dan keburukan (bahaya) saling berhadapan, pilihan mencegah dampak negatif “wajib” didahulukan daripada mengejar keuntungan atau manfaat --menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Disamping itu pada orientasi Maqasid Asy-Syariah sebagai tujuan-tujuan ditetapkannya hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan mencegah kerusakan (mafsadah) di dunia dan akhirat. Konsep ini berfokus pada perlindungan lima unsur pokok (al-daruriyyat al-khamsah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kesemua prinsip tersebut menjadi landasan epistemik yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku dan ahistoris, melainkan terbuka terhadap proses dialektika dengan realitas lokal. Dengan demikian, pribumisasi Islam bukanlah bentuk sinkretisme yang mencampuradukkan akidah, melainkan strategi “ijtihad” kontekstual yang sah secara metodologis, karena tetap beroperasi dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariat sambil mengakomodasi keragaman budaya sebagai medium artikulasi nilai-nilai Islam yang hidup dan membumi.

Gus Dur kerap menekankan pentingnya mempertimbangkan maslahah (kemaslahatan) dan ‘urf (adat) dalam merumuskan praktik keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perangkat internal untuk beradaptasi dengan realitas sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dalam hal ini, Gus Dur memandang bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual, sehingga interpretasi terhadap teks keagamaan harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Islam tidak menjadi beku dan rigid, tetapi tetap relevan dalam berbagai situasi dan kondisi zamannya. Pada konsep lain, Pribumisasi Islam juga menjadi dasar bagi konsep Islam Nusantara, yaitu Islam yang berkembang dalam konteks budaya Indonesia. Dalam hal ini, Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai praktik kultural yang hidup dalam masyarakat. Tradisi seperti tahlilan, slametan, dan ziarah kubur menjadi bagian dari ekspresi Islam yang telah berbasis budaya lokal.

Melalui pendekatan pribumisasi Islam, Gus Dur secara tegas meneguhkan visi Islam sebagai agama yang ramah, inklusif, dan toleran, yang hadir bukan untuk menyeragamkan praktik keagamaan, melainkan untuk berdialog dengan realitas sosial-budaya yang beragam.

Gus Dur memandang keberagaman sebagai sunnatullah yang harus diterima dan dihormati, sehingga Islam dapat berfungsi sebagai kekuatan etis yang membebaskan dan memanusiakan, bukan mengekang. bahkan, pribumisasi Islam menjadi “strategi” kultural untuk menjaga substansi ajaran tetap otentik sekaligus kontekstual dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pluralisme, pribumisasi Islam memiliki implikasi penting. Dengan mengakui keberagaman budaya, Islam dapat lebih mudah berdialog dengan agama lain. Hal ini sejalan dengan pandangan Gus Dur tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat multikultural. Berkaitan dengan gagasan demokrasi, Gus Dur menekankan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah (syura) sebagai dan menjadi basis kehidupan sosial-politik di Indonesia.

Dalam praktik politik, pribumisasi Islam tercermin dalam penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Gus Dur melihat Pancasila sebagai hasil kompromi nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, --tidak ada pertentangan antara Islam dan negara bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih jauh, pribumisasi Islam juga berfungsi sebagai kritik terhadap ideologi Islamisme yang cenderung formalis dan legalistik. Gus Dur konsisten menolak upaya menjadikan Islam sebagai ideologi negara secara formal. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam diwujudkan dalam kehidupan sosial secara substantif.

Namun demikian, terdapat kritik terhadap gagasan pribumisasi Islam -- yang dianggap membuka ruang relativisme, sebenarnya berangkat dari kekhawatiran yang kurang tepat sasaran. Abdurrahman Wahid membedakan antara wilayah normatif --akidah dan prinsip-prinsip dasar syariat-- dengan wilayah kultural , yaitu ekspresi sosial-keagamaan yang bersifat historis dan kontekstual.

Pribumisasi Islam tidak pernah dimaksudkan untuk merelatifkan kebenaran ajaran, melainkan justru untuk menjaga agar nilai-nilai universal Islam tetap hidup dan membumi dalam realitas masyarakat yang beragam. Tuduhan relativisme menjadi tidak berdasar, selama kerangka epistemologis yang digunakan tetap berpijak pada prinsip-prinsip ushul fiqh dan kaidah fiqhiyyah yang mapan, sehingga Islam justru tampil lebih adaptif tanpa kehilangan otentisitasnya.

Selain itu, gagasan pribumisasi Islam memang tidak lepas dari resistensi kelompok puritan yang mengusung agenda pemurnian ajaran dengan menolak unsur-unsur budaya lokal yang dianggap sebagai bid‘ah atau deviasi. Namun, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) secara tegas tidak memposisikan diri dalam kerangka oposisi biner antara “Islam murni” dan “Islam lokal”, melainkan menawarkan jalan tengah yang epistemologis dan dialogis.

Baginya, Islam sebagai ajaran normatif harus dibedakan dari ekspresi historisnya yang selalu berinteraksi dengan konteks sosial-budaya. Oleh karena itu, alih-alih menegasikan budaya, Gus Dur justru melihatnya sebagai medium artikulasi nilai-nilai Islam yang kontekstual dan membumi. Dalam menghadapi kritik puritanisme, juga tidak mengedepankan konfrontasi, tetapi mengajak pada perluasan horizon pemahaman --bahwa kemurnian Islam tidak terletak pada penolakan terhadap lokalitas, melainkan pada kemampuan ajaran tersebut untuk mewujudkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam realitas konkret masyarakat.

Lebih jauh, gagasan ini juga relevan dalam pembangunan masyarakat sipil (civil society). Dengan menghargai keberagaman budaya, masyarakat dapat membangun solidaritas sosial yang lebih inklusif dan harmonis. Sehingga pribumisasi Islam berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dalam masyarakat yang plural, pendekatan yang inklusif dan kontekstual sangat penting untuk mencegah konflik dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara teoretis, pribumisasi Islam dapat dipahami sebagai bentuk contextual theology atau teologi kontekstual. Islam tidak dipahami secara abstrak, tetapi sebagai ajaran yang hidup dalam konteks sosial tertentu. Hal ini menjadikan Islam lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Gagasan pribumisasi Islam --Abdurrahman Wahid, bukan sekadar proyek kultural, melainkan sebuah visi epistemologis dan praksis sosial yang berupaya mendamaikan dua kutub penting dalam kehidupan beragama, yaitu universalitas ajaran Islam dan partikularitas realitas budaya lokal. Islam tidak diposisikan sebagai entitas kaku dan ahistoris, tetapi sebagai tradisi hidup yang senantiasa berdialog dengan konteks ruang dan waktu.

Dalam konteks Indonesia yang plural, pribumisasi Islam menjadi basis penting bagi terciptanya harmoni sosial dan kohesi kebangsaan. Ia mendorong umat Islam untuk tidak hanya menjadi penganut ajaran, tetapi juga pelaku kebudayaan yang menghargai tradisi, merawat keberagaman, dan membangun peradaban inklusif. Gagasan ini juga memiliki signifikansi global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan identitas dan gejala eksklusivisme keagamaan di berbagai belahan dunia.

Dengan demikian, pribumisasi Islam dapat dipahami sebagai ikhtiar strategis untuk menghadirkan wajah Islam yang ramah, dialogis, dan kontekstual --sebuah Islam yang tidak hanya “benar” secara teologis, tetapi juga “baik” secara sosial.

Pada titik inilah, Islam menemukan makna terdalamnya sebagai rahmatan lil ‘alamin: menjadi sumber kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, lintas batas budaya, bangsa, dan agama. Dengan demikian, pribumisasi Islam dapat menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri film nasional kian menunjukkan dinamika baru, tidak hanya dari sisi produksi dan distribusi, tetapi juga dalam model pembiayaan. Pemerintah mulai mengembangkan berbagai instrumen pendanaan untuk memperluas akses permodalan bagi rumah produksi sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem investasi yang lebih berkelanjutan.

Direktur Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Anggara Hayun Anujuprana mengatakan, pemerintah saat ini mengembangkan dua skema utama untuk memperkuat pembiayaan film lokal. Skema tersebut meliputi pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual serta pembiayaan melalui secured grant funding.

Menurut Anggara, pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan KUR berbasis kekayaan intelektual yang menyasar rumah produksi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singasari, Malang. Skema ini dirancang untuk menghubungkan sektor penerbitan, produksi film, hingga platform distribusi digital.

Dalam proyek tersebut, pemerintah menggandeng Mizan Publishing untuk menyeleksi buku-buku dengan jumlah pembaca tinggi yang berpotensi diadaptasi menjadi film. Dari proses kurasi tersebut akan dipilih sekitar 10 judul yang kemudian diproduksi oleh rumah produksi di KEK Singasari.

Film yang dihasilkan nantinya akan dipasarkan melalui platform over-the-top (OTT), seperti Netflix maupun Vidio. Dengan adanya potensi pembeli konten atau off-taker dari platform digital, diharapkan proyek percontohan ini dapat memberikan kepastian pasar sekaligus memperkuat kelayakan finansial proyek film.

“Pendanaan yang diberikan sifatnya itu hybrid. KUR maksimal Rp500 juta, sisanya akan dihimpun oleh rumah produksi maupun pengelola kawasan ekonomi khusus Singasari-Malang,” ujar Anggara kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Untuk mengakses KUR, rumah produksi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang mengacu pada regulasi pemerintah. Salah satu syarat tambahan yang diterapkan adalah kemampuan finansial perusahaan, yang tercermin dari omzet minimal sekitar Rp50 juta per bulan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan rumah produksi memiliki kapasitas pembayaran kembali pinjaman kepada perbankan.

Dalam skema pembiayaan, kekayaan intelektual juga mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari jaminan tambahan. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam regulasi yang memungkinkan aset nonfisik, termasuk hak kekayaan intelektual, digunakan sebagai agunan bagi pelaku usaha kreatif.

Kendati demikian, Anggara menegaskan bahwa lembaga keuangan tetap menilai kelayakan usaha secara menyeluruh. Faktor utama yang dilihat tetap pada kemampuan pelaku usaha dalam mengembalikan pinjaman atau repayment capacity.

Selain skema KUR, pemerintah juga mendorong pembiayaan film melalui secured grant funding. Skema ini menyasar kebutuhan pendanaan yang lebih besar, yakni mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Hingga saat ini, sudah terdapat lima film yang memperoleh dukungan pembiayaan melalui platform tersebut.

Anggara menyebut, berdasarkan diskusi dengan komunitas perfilman, tingkat keberhasilan film mendapatkan pendanaan dinilai relatif kecil dibandingkan jumlah proyek yang diproduksi.

“Secara umum ada perbandingan sekitar 10 banding 1. Dari sepuluh film yang didanai, biasanya hanya satu yang benar-benar berhasil secara komersial,” sebutnya.

Karena itu, tahap awal pendanaan biasanya datang dari lingkaran komunitas industri film sendiri, termasuk angel investor yang memahami potensi proyek. Setelah memperoleh dukungan awal, produser kemudian mencari tambahan dana dari sumber lain seperti investor eksternal, lembaga keuangan, maupun skema pemerintah.

Selain memperkuat skema pembiayaan, pemerintah juga mendorong pengembangan proyek film yang memiliki potensi komersialisasi lebih luas. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah mencari proyek-proyek unggulan yang berpeluang menjadi champion di pasar.

Keberhasilan film animasi Jumbo yang mampu menarik lebih dari 10 juta penonton menjadi salah satu contoh potensi industri film Indonesia. Kesuksesan tersebut juga membuka peluang diversifikasi produk turunan, mulai dari buku hingga berbagai produk merchandise.

“Ketika satu film berhasil, ini tentunya akan mengharumkan nama Indonesia. Kemudian, juga membuka peluang komersialisasi kekayaan intelektual dalam bentuk produk lain,” kata Anggara.

Ke depan, pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah inisiatif kebijakan baru untuk memperkuat pembiayaan industri film nasional. Hasil kajian tersebut nantinya akan didiskusikan bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, guna merumuskan skema insentif yang lebih komprehensif bagi sektor perfilman.

Bisnis.com, JAKARTA — Arc’teryx Equipment, divisi dari Amer Sports Canada Inc. merespon positif putusan yang mengabulkan gugatan pembatalan kedua yang diajukan di Pengadilan Niaga terkait pendaftaran merek logo Arc’teryx di Indonesia atas nama perusahaan asal yang tidak mendapatkan persetujuan dari Arc'teryx.

Cameron Clark, Vice President of Legal, Arc’teryx menjelaskan pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa merek Arc’teryx tersebut adalah merek terkenal dan pendaftaran merek di Indonesia atas nama perusahaan asal China tersebut memiliki persamaan dengan merek milik Arc’teryx, dan juga menyatakan pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Dia menjelaskan dengan adanya putusan gugatan pembatalan kedua yang dikeluarkan pada akhir Februari 2026 memberikan penilaian lebih substantif terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Arc'teryx.

Hal ini berbeda dengan putusan gugatan pembatalan merek pertama pada akhir Desember 2025, yang menolak gugatan dari Arc'teryx terhadap perusahaan asal China yang kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

“Kami menyambut baik putusan ini sebagai bentuk pengakuan yang jelas atas hak Arc’teryx sebagai pemilik asli merek," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya hasil saat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran dengan iktikad tidak baik oleh pihak ketiga, serta mencerminkan penilaian yang adil dan menyeluruh oleh pengadilan.

"Kami berkomitmen untuk terus melindungi kekayaan intelektual kami sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang positif di Indonesia," imbuhnya.

Arc’teryx berharap putusan yang adil saat ini dapat terus dipertahankan dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga, termasuk kasasi di Mahkamah Agung maupun pendaftaran lainnya yang dilakukan tanpa izin oleh pihak ketiga mana pun.

Putusan ini juga mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap keras pemerintah terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andri Yunus.

Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026), Prabowo menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk terorisme dan aksi biadab yang tidak bisa ditoleransi.

Kasus yang menimpa Andri Yunus diketahui menyebabkan luka serius, termasuk luka bakar hampir 20% serta kerusakan pada kornea mata kanan. Sejumlah pihak, mulai dari pemerintah hingga lembaga negara seperti Komnas HAM dan Komisi III DPR, menilai peristiwa ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan serangan terhadap demokrasi.

“Ya pastilah, ini terorisme. Tindakan biadab, harus kita kejar, harus kita usut,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus menjangkau pihak yang berada di balik layar.

“Harus diusut sampai ke siapa yang menyuruh, siapa yang membayar,” ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga memberikan jaminan bahwa tidak akan ada impunitas, termasuk jika pelaku berasal dari aparat negara.

“Kalau yang berseragam melakukan, tidak akan dilindungi. Saya menjamin itu,” kata Prabowo.

Kendati demikian, ia juga mengingatkan kemungkinan adanya provokasi atau skenario tertentu yang bertujuan mendiskreditkan pemerintah. Prabowo menyinggung konsep “false flag operation” dalam dunia intelijen, yakni aksi yang sengaja dibuat untuk menyudutkan pihak tertentu.

“Kadang ada peristiwa yang dibuat seolah-olah, itu namanya provokasi,” jelasnya.

Dalam sesi tersebut, Prabowo juga menyimak sejumlah kasus yang menimpa figur publik dan individu kritis dalam setahun terakhir, seperti Francisca Christy Rosana, Tio Ardianto, Ramon Doni Adam, Firindian Aurelio, Sheryl Anavita, Iqbal Danamik, hingga Zainal Arifin Mochtar. Mereka dinilai memiliki kesamaan sebagai pihak yang vokal menyampaikan kritik di ruang publik.

Menanggapi kekhawatiran menyempitnya ruang kebebasan berpendapat, Prabowo justru mempertanyakan persepsi tersebut. Dia menilai ruang ekspresi di Indonesia masih terbuka, bahkan dengan maraknya konten di media sosial seperti TikTok yang kerap diwarnai hoaks dan informasi tidak benar.

Meski begitu, Kepala negara mengakui bahwa lambannya penyelesaian kasus dapat memicu spekulasi publik. Oleh karena itu, dia berjanji akan memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan tuntas.

“Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Pemerintah yang bersih, polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelijen yang bersih,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk melindungi kebebasan berpendapat.

“Tidak boleh ada warga yang diintimidasi atau diteror karena mengkritik pemerintah,” tegasnya.

Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh hingga ke aktor intelektual di baliknya.

“Percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Harus diusut sampai tuntas,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI meminta penegakan hukum terkait penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus dilakukan tanpa pandang bulu.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta penegak hukum agar mengungkap pelaku secara transparan, baik itu sipil, aparat maupun prajurit agar dibuka secara terang benderang.

"Jadi jangan ditutup dulu kemungkinannya, oh ini apa namanya, sipil semua, oh ini TNI semua. Jangan ditutup sekarang ya kan, laksanakan saja tugas penyidikan," ujar Habiburokhman di Polda Metro Jaya, Rabu (18/3/2026).

Dia menambahkan, Komisi III DPR bakal selalu mendukung penegakan hukum yang baik di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap orang yang terlibat, baik itu aktor intelektual yang memerintahkan dan merencanakan.

Kemudian, eksekutor atau pelaku di lapangan hingga pembantu kejahatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum di Tanah Air.

"Siapapun yang terlibat baik memerintahkan, merencanakan, melaksanakan, membantu pelaksanaan itu harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kemungkinan berjumlah empat orang lebih.

Secara terperinci, terdapat enam orang yang baru diketahui. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air. Mereka yakni, NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya matra angkatan laut (AL) dan angkatan udara (AU).

JAKARTA - Puspom TNI menyelidiki dalang sekaligus aktor intelektual penyiraman air keras terhadap Wakil KoordinatorKontraS, Andrie Yunus. Langkah itu untuk mengungkap motif di balik aksi penyiraman tersebut.

Saat ini, Puspom TNI telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras dari Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Keempat prajurit yang terlibat yaitu, Kapten NDP, Lettu SL dan Lettu BHW serta Serda ES. Keempat terduga pelaku ini berasal dari Matra angkatan laut (AL) dan angkatan udara (AU).

Komandan Puspom (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan bahwa pihaknya masih mendalami motif penyerang kepada Andrie Yunus atas keterlibatan empat prajurit tersebut. Nantinya jika telah ditemukan alat bukti kuat dalam kasus itu, Puspom akan menetapkan mereka sebagai tersangka.

"Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada asas praduga tak bersalah ya, jadi itu kita terapkan. Tapi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya ya, dia akan ditetapkan sebagai tersangka," kata Yusri dalam jumpa pers di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).

Selain itu, Puspom TNI juga masih mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual di balik kasus tersebut. Penyidik akan menggali keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti guna mengungkap sosok pemberi perintah.

Lihat video: 4 Prajurit TNI Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Ditahan



"Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya, jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya," ujarnya.

Diketahui Andrie dilarikan ke RSCM akibat disiram air keras oleh orang tak dikenal yang mengenai area wajah dan beberapa bagian tubuhnya. Ia datang ke ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSCM pada Jumat, 13 Maret 2026 dini hari, dengan luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, serta kedua lengan, disertai gangguan penglihatan pada mata kanan.

Setibanya di IGD, tim medis segera melakukan pemeriksaan awal dan tindakan stabilisasi. Pemeriksaan menggunakan indikator pH menunjukkan adanya paparan zat kimia bersifat asam pada area luka.

Dari pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa pasien mengalami luka bakar sekitar 20% pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan tingkat tiga pada fase akut. Kondisi itu menyebabkan penurunan tajam penglihatan serta kerusakan pada permukaan kornea.

Saat ini, kondisi Andrie Yunus kian membaik. Kondisinya juga tidak berada dalam situasi yang mengancam jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya masih mendalami aktor intelektual penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mengumpulkan alat bukti terkait kasus ini.

Oleh sebab itu, jika nantinya alat bukti yang telah dikumpulkan mengarah ke seseorang, maka kepolisian tidak akan segan untuk mengumumkan pelaku ke publik.

"Kemudian tadi apakah sudah [diketahui] aktor intelektualnya? Saya kira nanti kalau kami sudah fix menemukan seluruh alat bukti yang mengarah pada perbuatan seseorang sehingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami juga akan menginformasikan," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Senin (16/3/2026).

Kemudian, dia menjelaskan sejumlah alat bukti baik itu milik korban, pelaku maupun CCTV tengah dianalisa oleh Puslabfor Mabes Polri.

Iman merincikan barang bukti korban berupa baju dan helm yang dikenakan saat terkena siraman air keras. Sementara itu, barang bukti pelaku berupa helm dan wadah air keras yang ditemukan kepolisian di TKP.

"Kami sangat berharap nanti hasil dari uji laboratorium forensik tersebut mudah-mudahan ditemukan sidik jari dari pelaku, kemudian juga DNA dari pelaku yang menempel di helm yang bersangkutan," pungkasnya.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta.

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Alhasil, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus membahas penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal terhadap Wakil Koordinator KonstraS, Andrie Yunus, Senin (16/3/2026).

Dalam hasil rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polri tidak hanya mencari pelaku penyiraman, tapi aktor intelektual yang menjadi dalang peristiwa pidana itu.

"Komisi III DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andrie Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," katanya

Menurutnya, penyiraman air keras bukan sekadar kriminal biasa, tetapi kejahatan terhadap demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Andrie Yunus, katanya, juga wajib memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan hukum nasional maupun hukum internasional baik secara warga negara atau pembela hak asasi manusia.

Tak hanya dari aspek penanganan hukum, Komisi III DPR turut meminta Kementerian Kesehatan menanggung biaya pengobatan Andrie Yunus yang memiliki luka bakar 24%.

"Komisi III DPRI meminta kepada pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk menjamin seluruh biaya pengobatan terbaik dan pemulihan kesehatan saudara Andrie Yunus," sambungnya.

Rencananya, Komisi III DPR RI akan menggelar rapat bersama dapat kerja dan eapar dengar pendapat dengan aparat penegak hukum, LPSK, dan pihak terkait.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Sontak, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini dituntut untuk tidak menutup mata terhadap urgensi pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Fahrul Zani menyatakan entitas "Merah Putih" pada koperasi desa sejatinya adalah kekhasan geografis dan budaya.

"Perlindungan merek kolektif dapat menjadi katalisator peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk koperasi di pasar yang lebih luas," kata Fahrul Zani dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Tak dapat dipungkiri, tanpa adanya legalitas yang menaungi, produk-produk potensial tersebut rentan dibajak dan kerap menemui jalan buntu dalam ekspansi bisnis.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil peran sebagai inisiator, fasilitator, sekaligus regulator mulai dari penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pendampingan teknis, hingga sokongan finansial.

"Pemerintah daerah juga dapat menyediakan bantuan biaya pendaftaran HKI melalui APBD serta membangun kerja sama lintas sektor antara dinas terkait untuk mempercepat proses pengajuan merek kolektif," ujarnya.

Di sisi lain, Fahrul mengungkapkan bahwa setiap koperasi wajib mengadopsi pelatihan manajemen mutu dan memiliki sistem pengawasan internal yang ketat guna memastikan kualitas produk tidak jalan di tempat.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa upaya ini masih diwarnai sejumlah kendala struktural.

Rendahnya literasi HKI di kalangan pengurus, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga postur anggaran daerah yang belum berpihak pada program perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Adapun dia menuturkan program pendaftaran merek kolektif direkomendasikan agar terintegrasi secara utuh ke dalam cetak biru kebijakan pengembangan UMKM daerah.

"Dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat, koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat identitas produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya," pungkasnya.