Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) memutuskan menahan laba yang diperoleh sepanjang tahun lalu.

Wakil Direktur Utama DNAR Hendra Lie mengatakan, perseroan akan memperkuat fundamental bisnis setelah membukukan pertumbuhan kinerja yang positif sepanjang tahun lalu.

“Kami menargetkan kredit tumbuh 9,5%,” ujar Hendra setelah RUPS di Jakarta, dikutip Kamis (21/5/2026).

Sepanjang 2025, total aset OK Bank meningkat menjadi Rp13,42 triliun dari Rp11,87 triliun pada 2024. Penyaluran kredit juga tumbuh menjadi Rp10,73 triliun dibandingkan Rp9,30 triliun pada tahun sebelumnya.

Di sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) naik menjadi Rp8,98 triliun dari Rp7,54 triliun pada 2024. Perseroan menilai peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya kepercayaan nasabah terhadap bank.

Kinerja profitabilitas turut menunjukkan penguatan. Pendapatan bunga bersih tercatat sebesar Rp688,88 miliar, sedangkan laba bersih melonjak menjadi Rp159,98 miliar dari Rp49,99 miliar pada tahun sebelumnya.

Dari sisi rasio keuangan, return on asset (RoA) meningkat menjadi 1,7% dan return on equity (RoE) naik menjadi 4,35%. Sementara itu, margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) berada di level 5,67%.

Adapun rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) tercatat sebesar 42,21%, berada di atas ketentuan minimum regulator.

Dalam RUPST, pemegang saham juga menyetujui penggunaan laba perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp159,97 miliar. Sebanyak maksimal 20% laba disisihkan sebagai cadangan, sedangkan sisanya dibukukan sebagai saldo laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan.

Selain itu, RUPS menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Pemegang saham mengangkat Sonny Firdaus Manopo sebagai direktur menggantikan Vincentia M Djuniwati Wijaya yang telah habis masa jabatannya. RUPS juga menyetujui pengangkatan kembali Chairudin sebagai komisaris independen.

Dengan keputusan tersebut, susunan pengurus DNAR menjadi Komisaris Utama Sang Ton Sim, Komisaris Independen Sondang Martha Samosir, dan Komisaris Independen Chairudin.

Sementara jajaran direksi terdiri atas Direktur Utama Kang Kong Joo, Wakil Direktur Utama Hendra Lie, Direktur Bisnis Sonny Firdaus Manopo, Direktur Kredit Jong Ha Lee, serta Direktur Kepatuhan Efdinal Alamsyah

Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi usaha dan penguatan bisnis yang terus berjalan

Jakarta (ANTARA) - Kinerja keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank) selama 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi aset, penyaluran kredit, penghimpunan dana, maupun profitabilitas.

Wakil Direktur Utama OK Bank Hendra Lie menjelaskan total aset perusahaan meningkat menjadi Rp13,42 triliun pada 2025 dari Rp11,87 triliun pada 2024 dan Rp11,07 triliun pada 2023.

Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, tambah dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi Rp8,98 triliun, meningkat daripada Rp7,54 triliun pada 2024.

"Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi usaha dan penguatan bisnis yang terus berjalan. Ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap OK Bank," katanya.

Sementara itu penyaluran kredit juga mengalami pertumbuhan menjadi Rp10,73 triliun pada 2025 daripada Rp9,30 triliun pada 2024, lanjutnya, kenaikan ini menunjukkan aktivitas intermediasi bank berjalan lebih agresif tapi tetap terukur.

Sementara itu, kinerja profitabilitas OK Bank mengalami peningkatan signifikan. Pendapatan bunga bersih naik menjadi Rp688,88 miliar, sementara laba bersih melonjak menjadi Rp159,98 miliar dari Rp49,99 miliar pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan efisiensi operasional dan kualitas pendapatan bank semakin membaik.

Selanjutnya, dari sisi rasio profitabilitas, Return on Asset (RoA) meningkat menjadi 1,70 persen dan Return on Equity (RoE) naik menjadi 4,35 persen. Peningkatan kedua rasio ini menandakan kemampuan OK Bank dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki semakin kuat.

Sementara itu, Margin Bunga Bersih (NIM) berada pada level 5,67 persen, sedikit lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yang menunjukkan bank mampu menjaga margin keuntungan dari aktivitas penyaluran kredit.

Selain itu, Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 42,21 persen berada di tingkat sehat dan di atas ketentuan regulasi.

"Secara keseluruhan, kinerja 2025 memperlihatkan Ok Bank mencatat pertumbuhan yang sehat dengan peningkatan signifikan pada profitabilitas, ekspansi kredit, serta penguatan basis pendanaan dan aset," katanya.

Menurut dia area operasional bank tersebut saat ini berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Menyinggung strategi pada 2026, saat menyampaikan paparan publik Hendra Lie menyatakan perusahaan berfokus pada penguatan aset sebagai dasar pertumbuhan berkelanjutan, peningkatan profitabilitas, dan penguatan liabilitas dan pendanaan.

Untuk penguatan aset, strategi utama mencakup peningkatan kualitas portofolio debitur, ekspansi kredit ritel dan korporasi secara selektif, serta diversifikasi produk dan layanan selain itu juga mengoptimalkan jaringan secara strategis, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Peningkatan profitabilitas dilakukan melalui transformasi digital, efisiensi operasional, serta pengembangan layanan berbasis teknologi.

"Fokus pada penyaluran kredit berkualitas, diversifikasi produk, dan penerapan manajemen risiko yang pruden jadi kunci dalam menghasilkan pendapatan berkelanjutan," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan porsi saham publik atau free float seiring pembaharuan ketentuan dari bursa efek Indonesia.

Wakil Direktur Utama OK! Bank Hendra Lie mengatakan, saat ini porsi free float perseroan telah mencapai 9,49% atau berada di atas ketentuan minimum yang berlaku saat ini bagi emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun.

“Kami saat ini sudah 9,49% dan di atas regulasi saat ini,” ujar Hendra dalam paparan publik di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, dia menyebut terkait regulasi baru OJK agar perusahaan memiliki saham publik minimal 15%, pihaknya masih memiliki waktu pemenuhan sebelum 2029.

Direktur Kepatuhan DNAR Efdinal Alamsyah mengatakan, pemegang saham pengendali (PSP) tengah mempertimbangkan sejumlah strategi yang dapat berdampak pada peningkatan free float perseroan untuk memenuhi target minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah aksi korporasi melalui right issue dengan skema injeksi modal yang tidak berasal dari pemegang saham pengendali.

Selain itu, perseroan juga membuka peluang masuknya investor strategis sebagai bagian dari upaya memperbesar kepemilikan publik.

Efdinal menambahkan, opsi lain yang turut menjadi pertimbangan ialah delisting dari bursa. Namun, ia menyebut belum ada keputusan yang diambil terkait beragam opsi aksi korporasi tersebut.

Sementara itu, dari sisi pengembangan bisnis, OK! Bank juga memperkuat layanan digital melalui pengembangan mobile banking. Perseroan berencana menambah fitur pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Menurut Hendra, persetujuan regulator untuk pengembangan fitur QRIS pada mobile banking ditargetkan dapat diperoleh pada semester II 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) menunjuk Sonny Firdaus Manopo sebagai direktur bisnis baru perseroan. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar hari ini di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wakil Direktur Utama OK! Bank Hendra Lie mengatakan, pengangkatan Sonny baru akan efektif setelah memperoleh persetujuan dari regulator.

“Direktur bisnis Sonny Firdaus efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dan instansi berwenang lainnya,” ujar Hendra dalam paparan publik usai RUPS di Kantor Pusat OK Bank Jakarta.

Posisi direktur bisnis sebelumnya ditempati Vincentia M Djuniwati Wijaya sejak Juli 2023. Berdasarkan laporan tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA), Sonny sebelumnya menjabat sebagai Chief of Business Officer di bank tersebut.

Hendra menambahkan, dari sisi bisnis OK! Bank menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 9,5% hingga akhir 2026. Target tersebut setara dengan tambahan penyaluran kredit sekitar Rp1 triliun dari posisi April 2026 yang tercatat sebesar Rp10,23 triliun.

Perseroan juga menargetkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) nett tetap terjaga di bawah 1,5%. Hingga saat ini, rasio NPL nett bank berada di level 1,22%.

Hendra mengatakan, perseroan akan memperkuat manajemen risiko di tengah dinamika ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak.

“Kami tahun ini lebih prepare. Di tengah kenaikan harga minyak kami akan menguatkan manajemen risiko,” katanya.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Efdinal Alamsyah menyebut untuk mengelola risiko, perusahaan secara rutin melakukan stress test. "Hasilnya kami tidak ada kesulitan likuiditas," katanya.

Efdinal juga memastikan pihaknya menyiapkan contingency plan di tengah ketatnya likuiditas bisnis perbankan.

Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Sumut (Perseroda) membagikan dividen tunai sebesar Rp587 miliar laba Tahun Buku 2025 kepada 33 kabupaten/ kota dan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pemegang saham Bank Sumut.

Sekretaris Perusahaan Bank Sumut Suwandi mengatakan besaran dividen tersebut sebanyak 85% dari laba bersih yang dicatatkan bank pembangunan daerah ini sepanjang tahun 2025 yakni Rp690,6 miliar.

“Pembagian dividen tunai ini sesuai hasil keputusan RUPS Bank Sumut awal April lalu di mana para pemegang saham sepakat sebanyak 85% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen, sedangkan sisanya yakni 15% digunakan untuk cadangan umum,” ujar Suwandi, Kamis (30/4/2026).

Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, para pemegang saham Bank Sumut juga telah menyepakati untuk mengembalikan sebanyak 15% dari dividen tunai yang diterima sebagai tambahan modal perbankan.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution mewakili Provinsi Sumut sebagai pemegang saham pengendali usai RUPS Bank Sumut 6 April 2026 lalu.

“Dari keseluruhan dividen yang dibagikan Bank Sumut, sebanyak 15%-nya dikembalikan atau disetorkan kembali sebagai modal di tahun 2026,” ujar Bobby.

Bobby menyampaikan penambahan modal tersebut merupakan dukungan pemegang saham terhadap Bank Sumut agar bisa masuk ke kategori Kelompok Bank Berdasakan Modal Inti (KBMI) II yang mensyaratkan modal inti minimal Rp6 triliun. Ini untuk menghindari Bank Sumut yang kini masih berada di KBMI I turun status menjadi BPR jika permodalan tak ditambah.

Modal Bank Sumut disebut Bobby saat ini telah mencapai Rp5,2 triliun. “Berarti sampai tahun 2029 nanti masih kurang sekitar Rp800 miliar lagi. Mudah-mudahan ini bisa tercapai,” ujarnya.

Adapun Pemprov Sumut sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 45,61% berdasarkan Laporan Keuangan Bank Sumut Tahun Buku 2025 (audited), mendapat dividen tunai Rp265,7 miliar dari Bank Sumut.

Dari jumlah tersebut Pemprov Sumut menyetor kembali sebanyak 15% atau sebesar Rp39,85 miliar sebagai modal, sesuai kesepakatan RUPS.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan yang memiliki saham sebesar 8,6% mendapat dividen tunai Rp50,1 miliar. Sebanyak Rp7,5 miliar dikembalikan Pemkab Tapsel untuk memperkuat permodalan Bank Sumut.

“Total modal yang disetor kembali oleh para pemegang saham dari 15% dividen tunai yang dibagikan ialah Rp88 miliar,” ujar Sekretaris Perusahaan Bank Sumut Suwandi.

Berikut Rincian Besaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025 Bank Sumut yang diterima para pemegang saham:

1. Pemprov Sumatra Utara: kepemilikan saham 45,61% - dividen tunai Rp265,7 miliar.
2. Pemkab Tapanuli Selatan: kepemilikan saham 8,60% - dividen tunai Rp50,1 miliar.
3. Pemkab Simalungun: kepemilikan saham 3,62% - dividen tunai Rp22,8 miliar.
4. Pemkab Deli Serdang: kepemilikan saham 3,38% - dividen tunai Rp19,7 miliar.
5. Pemko Medan: kepemilikan saham 2,66% - dividen tunai Rp15,5 miliar.
6. Pemkab Mandailing Natal: kepemilikan saham 2,46% - dividen tunai Rp14,3 miliar.
7. Pemko Pematangsiantar: kepemilikan saham 2,41% - dividen tunai Rp14,1 miliar.
8. Pemko Padangsidimpuan: kepemilikan saham 2,33% - dividen tunai Rp13,6 miliar.
9. Pemko Tebing Tinggi: kepemilikan saham 2,11% - dividen tunai Rp12,3 miliar.
10. Pemkab Labuhanbatu: kepemilikan saham 2,05% - dividen tunai Rp12 miliar.
11. Pemkab Dairi: kepemilikan saham 1,98% - dividen tunai Rp11,5 miliar.
12. Pemkab Toba: kepemilikan saham 1,94% - dividen tunai Rp11,3 miliar.
13. Pemkab Tapanuli Tengah: kepemilikan saham 1,76% - dividen tunai Rp10,1 miliar.
14. Pemkab Langkat: kepemilikan saham 1,73% - dividen tunai Rp10,3 miliar.
15. Pemkab Nias: kepemilikan saham 1,62% - dividen tunai Rp9,4 miliar.
16. Pemko Sibolga: kepemilikan saham 1,55% - dividen tunai Rp9 miliar.
17. Pemkab Asahan: kepemilikan saham 1,40% - dividen tunai Rp8,2 miliar.
18. Pemkab Tapanuli Utara: kepemilikan saham 1,40% - dividen tunai Rp8,1 miliar.
19. Pemkab Samosir: kepemilikan saham 1,57% - dividen tunai Rp9,2 miliar.
20. Pemko Tanjungbalai: kepemilikan saham 1,22% - dividen tunai Rp7,1 miliar.
21. Pemkab Nias Selatan: kepemilikan saham 1,20% - dividen tunai Rp7,6 miliar.
22. Pemkab Serdang Bedagai: kepemilikan saham 1,14% - dividen tunai Rp6,6 miliar.
23. Pemkab Labuhanbatu Utara: kepemilikan saham 0,86% - dividen tunai Rp5,0 miliar.
24. Pemkab Batubara: kepemilikan saham 0,84% - dividen tunai Rp4,9 miliar.
25. Pemkab Humbang Hasundutan: kepemilikan saham 0,81% - dividen tunai Rp4,7 miliar.
26. Pemko Binjai: kepemilikan saham 0,71% - dividen tunai Rp4,1 miliar.
27. Pemkab Padang Lawas: kepemilikan saham 0,61% - dividen tunai Rp3,6 miliar.
28. Pemkab Labuhanbatu Selatan: kepemilikan saham 0,59% - dividen tunai Rp3,4 miliar.
29. Pemkab Karo: kepemilikan saham 0,54% - dividen tunai Rp3,2 miliar.
30. Pemkab Nias Utara: kepemilikan saham 0,46% - dividen tunai Rp2,7 miliar.
31. Pemkab Pakpak Bharat: kepemilikan saham 0,39% - dividen tunai Rp3,2 miliar.
32. Pemkab Nias Barat: kepemilikan saham 0,34% - dividen tunai Rp2 miliar.
33. Pemkab Padang Lawas Utara: kepemilikan saham 0,29% - dividen tunai Rp1,7 miliar.

Foto: Bank Sumut

Caption: Gubernur Sumut Bobby Nasution didampingi Komisaris Utama Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah dan para pemegang saham mengumumkan hasil RUPS Tahunan PT Bank Sumut (Perseroda) Tahun Buku 2025 di Medan, Senin (6/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kinerja industri perbankan Tanah Air masih dalam kondisi yang solid dan mencatatkan pertumbuhan positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa revisi outlook negatif terhadap bank-bank besar di Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, bukan dikarenakan faktor fundamental kinerja perbankan tersebut, tetapi lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional serta pengaruh faktor eksternal dinamika makroekonomi global,” kata Dian dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Untuk diketahui, peringkat Lembaga/Institusi/Perusahaan pada suatu negara secara umum setara atau lebih rendah dibandingkan peringkat sovereign d negara tersebut.

Dian menambahkan, kondisi industri perbankan nasional pada dasarnya berada dalam kondisi yang positif. Hal ini tecermin dari pertumbuhan kredit pada Januari 2026 sebesar 9,96% (year on year/YoY) sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,48% (YoY).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 2,14%, permodalan yang kuat sebesar 25,87%, serta likuiditas yang ample dengan rasio AL/NCD, AL/DPK dan LCR masing-masing sebesar 121,23%, 27,54%, dan 197,92%, jauh di atas threshold.

Dari sisi fundamental, kinerja bank-bank besar di Indonesia dan Himbara, saat ini berada pada level yang kuat dengan rasio permodalan dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko ke depan. Pertumbuhan kredit Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dan Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit double digit, masing-masing 13,34% dan 13,43%.

Di sisi pendanaan, pertumbuhan DPK untuk KBMI 4 dan Himbara masing-masing 16,32% dan 16,38%. Menurut Dian, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap kuat dan kondisi likuiditas berada pada level yang sangat terjaga.

Dian juga menyebut bahwa ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat. Rasio CAR Himbara pada Januari 2026 berada pada level 20,32%, sedangkan rasio CAR KBMI 4 pada level 22,33%, memberikan ruang ekspansi bisnis yang memadai sekaligus menjadi bantalan yang kuat dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan.

Kemudian dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL Gross) berada pada kisaran kurang dari 1%—3%, dengan Loan at Risk (LaR) tetap terkendali dan didukung pembentukan cadangan yang memadai. Hal ini mencerminkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang prudent, khususnya dalam menjaga kualitas penyaluran kredit.

Sepanjang 2025, Bank KBMI 4 dan Himbara turut membukukan laba yang baik, mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, kualitas aset, dan penguatan manajemen risiko.

Di tengah ketidakpastian global, Himbara juga terus menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil dan peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

Optimistis Kembali ke Posisi Stabil

Dian mengatakan, penyesuaian terhadap outlook yang dilakukan pada prinsipnya merupakan penilaian dari lembaga pemeringkat dan tidak secara langsung akan memengaruhi kemampuan bank dalam mengakses sumber pendanaan.

Saat ini, dia mengungkapkan bahwa peringkat kredit bank KBMI 4 dan Himbara tetap pada level investment grade dan didukung oleh fundamental yang kuat.

Selain itu, struktur pendanaan perbankan nasional pada umumnya masih didominasi oleh DPK domestik sehingga ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, terutama pendanaan internasional, relatif terbatas.

“Dalam hal diperlukan, perbankan sudah memiliki perhitungan atas kebutuhan tersebut, termasuk perhitungan atas biaya dibandingkan manfaat yang akan dihasilkan serta opsi-opsi untuk mendapatkan pendanaan tersebut,” tuturnya.

Dian menegaskan, OJK menghormati metodologi dan pandangan setiap lembaga pemeringkat internasional serta memandang bahwa penyesuaian outlook ini bersifat sementara dan berpotensi untuk kembali berubah (reversible) seiring dengan membaiknya prospek perekonomian global dan domestik, serta penguatan fundamental ekonomi, khususnya indikator fiskal dan eksternal.

“Dengan perkembangan tersebut, outlook peringkat kredit ke depan berpeluang kembali ke posisi stabil maupun positif,” ujarnya.

Dia memastikan bahwa OJK terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai.

”OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan [KSSK], akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan, agar ketahanan sektor perbankan senantiasa tetap terjaga dalam menghadapi dinamika dan pertumbuhan perekonomian,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) masih mencermati perkembangan kebijakan terkait rencana peningkatan batas minimal free float di pasar modal. Saat ini, porsi saham publik bank tersebut tercatat masih di bawah ambang 10%.

Berdasarkan data Stockbit per Kamis (12/3/2026), free float saham Bank Permata tercatat sebesar 9,97%.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad mengatakan perseroan terus memantau dinamika regulasi di pasar modal, termasuk wacana peningkatan ketentuan free float menjadi 15%.

“Ya tentunya Permata Bank terus mencermati dinamika dan kebijakan pasar modal yang ada, termasuk juga kenaikan free float menjadi 15%,” ujar Rudy.

Menurutnya, perseroan bersama pemegang saham pengendali, Bangkok Bank, terus mencari berbagai opsi untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut apabila nantinya resmi diberlakukan.

“Mungkin dari sisi kami yang bisa kami update adalah antara Permata Bank dengan Bangkok Bank sebagai bagian dari kami, kami terus mencari upaya terkait untuk memenuhi ketentuan itu,” katanya dalam paparan publik Bank Permata di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Namun demikian, Rudy menambahkan bahwa hingga saat ini aturan mengenai peningkatan batas minimal free float tersebut juga belum diterbitkan secara resmi.

Oleh sebab itu, perseroan masih menunggu kepastian regulasi sebelum menentukan langkah lebih lanjut. “Tapi karena peraturan itu juga masih belum keluar, jadi kami akan terus memonitor,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menetapkan kenaikan ambang batas saham beredar di publik alias free float saham 15% mulai Maret 2026 dengan tenggat waktu tiga tahun. Saat ini, masih terdapat sekitar 25 emiten bank dengan free float di bawah 15%.

Pengganti Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya sedang merampungkan kebijakan kenaikan batas minimum free float itu.

Emiten lama akan diberi masa transisi, sedangkan emiten baru harus langsung menerapkannya sejak penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO).

"Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global," ujar Friderica dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).

OJK membuka berbagai opsi bagi emiten untuk memenuhi ketentuan tersebut, mulai dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue, non-HMETD, employee stock ownership plan (ESOP) dan management stock option plan (MSOP), hingga divestasi oleh pemegang saham pengendali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada Maret 2026. Angka 15% dipilih agar Indonesia memiliki standar keterbukaan yang lebih kompetitif dibandingkan negara tetangga di regional maupun pasar global.

"OJK dan BEI didorong aturan free float dari 7,5% ke 15% dan ini ditargetkan pada bulan Maret. Ini setara berbagai negara karena Indonesia free float-nya lebih rendah," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Kebijakan itu turut menjadi perhatian bagi emiten-emiten perbankan, di tengah dorongan konsolidasi atau penguatan modal, seperti bagi KBMI I.

Bisnis.com, JAKARTA -Perjalanan Asia Tenggara menuju pembangunan gedung pencakar langit mencerminkan transformasi perkotaan dan ekonomi yang lebih luas di kawasan ini.

Dlansir dari Seasia.stats, di Asia Tenggara ada gedung-gedung pertama di setiap negara Asia Tenggara yang melampaui ketinggian 100 meter, menandai tonggak sejarah ketika kota-kota mulai tumbuh secara vertikal.

Berdiri lebih dari lima dekade dari awal tahun 1970-an hingga tahun 2024 menara-menara ini melambangkan momen-momen ketika arsitektur modern, keuangan, dan ambisi perkotaan bertemu.

Di antara para pionir tertinggi, Mandarin Singapore (South Tower) menonjol sebagai gedung pencakar langit generasi pertama tertinggi, mencapai ketinggian 173 meter saat selesai dibangun pada tahun 1973.

Diikuti oleh Latsavong Plaza, menara setinggi 138 meter yang selesai dibangun pada tahun 2024, menyoroti betapa terlambat namun pesatnya perkembangan vertikal di Laos.

Melengkapi tiga teratas adalah Kantor Pusat Bangkok Bank, yang selesai dibangun pada tahun 1982 dengan ketinggian 134 meter, mencerminkan peran awal Bangkok sebagai pusat keuangan dan arsitektur regional.

Di luar tiga teratas, data menunjukkan bagaimana berbagai negara mencapai tonggak 100 meter pada waktu yang sangat berbeda.

Malaysia, Indonesia, dan Singapura melewatinya pada awal tahun 1970-an, sementara Kamboja dan Laos baru melakukannya beberapa dekade kemudian. Bersama-sama, bangunan-bangunan ini menggambarkan cakrawala Asia Tenggara yang tidak merata namun terus meningkat—di mana setiap menara menandai titik balik dalam kepercayaan diri, kapasitas, dan pandangan global suatu kota.

Berikut daftar 10 gedung pencakar langit yang pertama dibangun di Asia Tenggara

Bisnis.com, JAKARTA — Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai pemangkasan outlook oleh Moody’s Ratings menjadi sinyal bahwa risiko ke depan meningkat bagi kelima bank besar di Indonesia.

Meki demikian, Ekky berpendapat langkah lembaga pemeringkat global yang mempertahankan peringkat kredit menunjukkan fundamental dan kekuatan perbankan saat ini masih dinilai solid.

Ekky menyampaikan langkah Moody’s tersebut menjadi sinyal peringatan bagi investor, terutama terkait faktor risiko dari sisi kebijakan dan kondisi fiskal yang berpotensi menekan ruang pertumbuhan perbankan jika tidak dikelola dengan baik.

“Jadi ini semacam ‘peringatan’ buat investor: Moody’s melihat ada faktor risiko, terutama dari sisi kebijakan dan kondisi fiskal, yang kalau tidak dikelola bisa ikut menekan ruang pertumbuhan bank ke depan,” kata Ekky, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Dari sisi pasar saham, Ekky menyebut sentimen negatif ini berpeluang menahan pergerakan saham perbankan karena investor, khususnya asing, cenderung lebih selektif saat risiko meningkat.

Tekanan terhadap valuasi, lanjut dia, juga dapat terjadi seiring naiknya persepsi risiko, terutama jika kekhawatiran pasar berkaitan dengan defisit fiskal dan risiko negara.

Kendati demikian, Ekky menilai dampak jangka pendeknya relatif terbatas. Pasalnya, tekanan pasar yang terjadi sebelumnya dinilai sudah cukup dalam sehingga sebagian sentimen negatif telah tercermin dalam harga saham.

Namun ke depan, dia memperkirakan potensi penguatan saham bank akan lebih terbatas hingga terjadi perbaikan persepsi risiko serta kejelasan arah kebijakan.

“Yang lebih terasa justru ke depan: potensi kenaikan saham bank bisa jadi lebih terbatas sampai ada perbaikan persepsi risiko dan kejelasan arah kebijakan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Moody’s Ratings memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif. Kelima bank itu yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan BTN.

Dalam catatan Bisnis, penyesuaian outlook ini dilakukan menyusul perubahan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia. Meski begitu, peringkat kredit kelima bank tersebut tetap dipertahankan.

Kendati begitu, Moody’s menilai bahwa peringkat kelima bank tersebut berpotensi ikut turun jika ke depan peringkat kredit Indonesia diturunkan.

Sebaliknya, kenaikan peringkat dinilai kecil kemungkinannya dalam waktu dekat, meski prospek dapat kembali stabil apabila peringkat Indonesia tetap bertahan di level saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan melakukan pertemuan dengan lembaga pemeringkat Moody’s Ratings menyusul keputusan pemangkasan outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif. OJK menegaskan tidak ada persoalan struktural maupun fundamental di sektor perbankan nasional yang perlu dikhawatirkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae menilai pemangkasan outlook tersebut bukan mencerminkan pelemahan kondisi perbankan secara individual.

“Kita sih enggak khawatir, karena secara struktural tidak ada isu. Secara fundamental juga tidak ada isu yang terkait dengan panggilan kita itu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, pertemuan dengan Moody’s akan menjadi ajang klarifikasi bersama, tidak hanya oleh OJK, tetapi juga melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komunikasi yang berbasis data dan informasi dinilai menjadi kunci dalam menjelaskan kondisi perbankan nasional kepada lembaga pemeringkat global.

“Ini homework bersama. KSSK juga mungkin ikut bertanggung jawab untuk menjelaskan. Kita sudah familiar dengan cara kerja Moody’s, termasuk penilaian terhadap faktor prudential, governance, dan manajemen risiko,” katanya.

OJK menilai sektor perbankan relatif lebih mudah dijelaskan kepada lembaga pemeringkat karena pengaturannya tidak hanya mengikuti regulasi domestik, tetapi juga standar global. Dari sisi tata kelola (governance), hingga manajemen risiko, seluruhnya dinilai berada dalam koridor yang kuat.

“Kalau mereka menanya secara individual bank, justru lebih gampang menjelaskannya. Dari sisi prudential, governance, sampai risk management, semuanya ada,” ujarnya.

Meski belum memastikan jadwal pertemuan dengan Moody’s, OJK menyatakan akan menyiapkan data dan informasi secara komprehensif, termasuk arah kebijakan ke depan, regulasi, serta kondisi industri perbankan terkini.

“Sebenarnya cukup dengan data informasi yang jelas dan arah kebijakan yang akan kita lakukan. Mulai dari rules, regulation, data, sampai outlook kebijakan, itu semua akan kita siapkan,” katanya.

OJK pun optimistis keputusan Moody’s tidak akan berdampak signifikan terhadap stabilitas perbankan nasional. Pemangkasan outlook tersebut dinilai sebagai refleksi dari penurunan outlook Indonesia secara menyeluruh.

“Saya optimistis tidak akan ada dampak signifikan. Ini konsekuensi dari penurunan outlook secara keseluruhan, karena outlook Indonesia berubah, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjelaskan,” ujarnya.

Sebelumnya, Moody’s Ratings memangkas outlook lima bank besar Indonesia yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dari stabil menjadi negatif. Namun, peringkat kredit masing-masing bank tetap dipertahankan.

Perubahan outlook menjadi negatif terutama dipicu oleh outlook negatif peringkat kredit Indonesia di level Baa2.

Moody’s menilai terdapat peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah. Hal ini tecermin dari kebijakan yang makin sulit diprediksi, koordinasi kebijakan yang kurang konsisten, serta komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif dalam setahun terakhir.

“Jika kondisi ini berlanjut, hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro,” dikutip dari pengumuman Moody’s pada Jumat (6/2/2026).

Namun, Moody’s tetap memertahankan peringkat Indonesia di level Baa2 lantaran ekonomi Indonesia masih cukup tangguh, didukung oleh sumber daya alam, demografi yang kuat, dan pertumbuhan PDB yang stabil.

Jika ke depan peringkat kredit Indonesia diturunkan, maka peringkat kelima bank tersebut juga berpotensi ikut turun. Untuk Bank Mandiri, BRI, dan BCA, penurunan peringkat negara akan langsung menekan penilaian kekuatan dasar bank (BCA bank).

Kemudian untuk BNI dan BTN, penurunan akan terjadi karena berkurangnya asumsi dukungan pemerintah. Selain itu, penilaian risiko rekanan (CRR dan CRA) beberapa bank juga akan ikut diturunkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu angkat bicara usai lembaga pemeringkat Moody’s memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif, menyusul perubahan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia. BTN menjadi salah satu di antara lima bank tersebut.

Sebagai informasi, perubahan outlook menjadi negatif terutama dipicu oleh outlook negatif peringkat kredit Indonesia di level Baa2. Moody’s menilai terdapat peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah.

Adapun, bagi BTN, lembaga itu menyoroti perseroan yang masih memertahankan peringkat Baa2 dan BCA ba2 meski menghadapi risiko aset yang tinggi dan tingkat pencadangan yang relatif rendah.

Menanggapi hal itu, Nixon menjelaskan bahwa rasio pencadangan kredit bermasalah (CKPN) BTN saat ini berada di kisaran 125%, lebih rendah dibanding Himbara lain. Kendati begitu, hal tersebut sejalan dengan profil risiko kredit pemilikan rumah (KPR) yang memiliki jaminan aset berupa rumah.

Dia menegaskan, secara ekonomi perlindungan risiko kredit BTN sebenarnya jauh lebih tinggi jika memerhitungkan nilai agunan.

“Nah pertanyaannya, do we need pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,” jelas Nixon dalam Paparan Kinerja Tahun 2025, Senin (9/2/2026).

Sejak awal penyaluran KPR dengan uang muka sekitar 20%, Nixon menyebut bahwa rasio agunan terhadap kredit sudah mencapai sekitar 120%, yang kemudian ditambah pencadangan CKPN.

Seiring berjalannya waktu, nilai agunan cenderung meningkat sementara baki debet kredit menurun, sehingga tingkat perlindungan risiko BTN makin membaik.

Meski demikian, Nixon menyatakan BTN tetap berkomitmen memperkuat pencadangan ke depan. Perseroan menargetkan rasio CKPN dapat meningkat secara bertahap hingga di atas 150% pada 2030, seiring upaya menjaga kualitas aset dan memperkuat manajemen risiko.

“Tapi apakah BTN akan tetap di 125% ke depannya? Ya kita akan jawab, sampai tahun 2030 kita mau dorong ke atas 150%,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Ramon Armando memastikan fundamental keuangan perseroan terjaga di tengah koreksi ratingoutlook kredit Indonesia dan lima bank besar nasional oleh lembaga pemeringkat asal Amerika Serikat, Moody's Ratings.

"Kendati outlook BTN diturunkan, BTN tetap memiliki credit rating di level investment grade dengan fundamental keuangan yang tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, likuiditas, maupun kualitas aset," kata Ramon, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan kredit secara selektif, ditopang oleh pengelolaan risiko yang prudent (hati-hati) untuk menjaga kepercayaan pasar dan investor di tengah dinamika ekonomi yang ada.

Ia menyatakan perseroan juga akan terus meningkatkan kualitas kredit dengan menerapkan manajemen risiko yang ketat, serta memperkuat proses bisnis yang lebih cermat, terukur, dan disiplin.

BTN pun mengapresiasi pemberian berbagai stimulus fiskal dan moneter oleh pemerintah dan regulator untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan nasional.

"BTN mengapresiasi langkah pemerintah dan regulator dalam memberikan dukungan kepada industri perbankan nasional melalui stimulus fiskal dan moneter untuk membantu perbankan dalam mengoptimalisasi fungsi intermediasinya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan sehat ke depannya," ujar Ramon.

Pada Kamis (5/2/2026), Moody's Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, tapi dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Penyesuaian tersebut juga berimbas terhadap penurunan outlook dari stabil menjadi negatif bagi lima bank besar nasional, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BCA, serta tujuh perusahaan nonkeuangan pada Jumat (6/2/2026).

Meskipun demikian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memandang bahwa penyesuaian outlook negatif tersebut tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia.

Ia mengatakan kinerja ekonomi domestik tetap solid di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Moody's dapat kembali mengembalikan outlook kredit perusahaan-perusahaan tersebut menjadi stabil, jika prospek sovereign credit Indonesia kembali stabil serta kondisi perusahaan secara umum tidak berubah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026