JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian jam tangan mewah Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq . Hal itu dilakukan saat tim penyidik memeriksa Boutique Manager INTime Senayan City dan Ida Bagus Agungbajarapany selaku pihak swasta pada Senin (25/5/2026).

Jam tangan mewah yang dimaksud bermerek Rolex. Diduga pembelian barang branded itu hasil dari praktik rasuah. "Saksi didalami soal dugaan pembelian jam tangan mewah oleh tersangka FAR," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

"KPK selanjutnya menahan saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penerimaan uang Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Hal itu dilakukan saat memeriksa satu saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pekalongan pada Senin (11/5/2026).

Adapun saksi yang dimaksud ialah Ryan Savero selaku wiraswasta. “Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait adanya dugaan penerimaan uang oleh tersangka FAR," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5/2026).

Budi belum bisa memastikan terkait penerimaan uang tersebut. Menurut dia, pihaknya akan menelusuri tujuan dari penyerahan itu.

"Penyidik masih akan menelusuri maksud dan tujuan dari aliran uang tersebut," iujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Kantor Cabang Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penyelenggaraan bantuan pengamanan objek vital sektor keuangan. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati kolaborasi dalam hal pengamanan aset, pengawalan, hingga antisipasi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan operasional perbankan.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Pemimpin Cabang Bank Jateng KC Pekalongan Danar Widagdo dan Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Pekalongan Kota, Selasa (28/4/2026). Acara penandatanganan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Pekalongan Kota, para Kapolsek, serta perwakilan pimpinan lembaga keuangan lainnya di wilayah Kota Pekalongan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi menyampaikan bahwa kepolisian berkomitmen penuh memberikan rasa aman bagi sektor perbankan sebagai pilar penggerak roda ekonomi.

“Sinergi yang kuat ini bertujuan agar masyarakat dapat bertransaksi dengan tenang dan kepercayaan terhadap industri perbankan tetap terjaga,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (6/5/2026).

Pemimpin Bank Jateng KC Pekalongan Danar Widagdo selaku perwakilan perbankan di wilayah Kota Pekalongan menyampaikan bahwa faktor keamanan adalah fondasi utama bagi industri jasa keuangan. Menurutnya, perlindungan terhadap aset dan data nasabah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum.

“Bagi kami di Bank Jateng, kepercayaan nasabah adalah aset yang paling berharga. Industri perbankan sangat bergantung pada aspek keamanan. Kami menyadari bahwa untuk menghadirkan layanan prima dan rasa aman yang menyeluruh, sinergi dengan kepolisian menjadi kebutuhan utama,” tambahnya.

Dengan adanya pembaruan kerja sama ini, diharapkan operasional Bank Jateng Cabang Pekalongan dapat berjalan semakin optimal. Selain memastikan keamanan fisik di kantor cabang maupun jaringan ATM, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui ekosistem perbankan yang stabil dan terpercaya.

Daerah Pekalongan dan Batang di Jawa Tengah tengah menanti pendanaan senilai US$ 10 juta atau sekitar Rp 174 miliar dari lembaga pengelola dana internasional untuk pengendalian dan ketahanan iklim Green Climate Fund (GCF).

Dana dari GCF tersebut untuk program bernama BRAVE. Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di daerah aliran Sungai Kupang dan Sengkarang terhadap banjir.

Daerah yang dilewati kedua aliran sungai ini -- Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang -- berulang kali dilanda banjir ekstrem yang mengakibatkan hilangnya aset dan lahan produktif warga.

Kepala Lembaga Kemitraaan Didiek Eko Yuana mengatakan, pengajuan untuk pendanaan tersebut sudah diproses sejak lima tahun lalu. Kemitraan adalah lembaga independen mitra GCF di Indonesia. “Itu sudah lima tahun belum selesai, tapi targetnya Juni nanti disetujui,” ujar dia, saat ditemui usai diskusi di Tegal beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, wilayah pesisir utara Jawa alias Pantura, termasuk Pekalongan, berkembang menjadi kawasan industri dan semakin padat penduduk. Seiring perkembangan tersebut, wilayah ini menghadapi masalah akut banjir.

Penyebabnya, penurunan permukaan tanah dilaporkan mencapai 1-20 cm per tahun, antara lain akibat eksploitasi air tanah berlebih. Di sisi lain, terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 6-10 milimeter per tahun.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turut mengusulkan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar Pekalongan dapat masuk wilayah yang diprioritaskan untuk pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall tahap pertama, selain Teluk Jakarta dan Semarang-Kendal-Demak.

Pendanaan dari internasional jadi opsi di tengah besarnya kebutuhan dana untuk merespons peningkatan risiko bencana di pesisir. Sekitar empat tahun lalu, Pekalongan memeroleh dana dari lembaga pengelola dana internasional Adaptation Fund (AF), untuk program adaptasi iklim. Total pendanaan yang diperoleh kurang lebih mencapai US$5,9 juta atau sekitar Rp86 miliar dengan kurs ketika itu.

Dana tersebut dikucurkan untuk pembangunan tanggul penahan ombak, restorasi sedimen pantai, serta penanaman mangrove dengan metode inovatif untuk mengurangi penurunan permukaan tanah sekaligus meningkatkan ketahanan kota.

Bagaimana Cara Daerah Mengakses Dana Iklim?

Daerah bisa mengupayakan pendanaan iklim dari lembaga internasional seperti yang didapat Pekalongan. Akses ke pedanaan dari lembaga pengelola dana internasional bisa melalui national implementing entity seperti Kemitraan.

Di Indonesia, Kemitraan jadi satu-satunya national implementing entity atau lembaga terakreditasi yang berhak mengelola dan menyalurkan dana dari Adaptation Fund (AF) di Indonesia. Sedangkan Green Climate Fund (GCF) punya dua lembaga mitra yaitu Kemitraan dan BUMN pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, atau lembaga lainnya untuk membuat desain program adaptasi, kemudian berkoordinasi dengan national implementing entity.

Kepala Lembaga Kemitraaan Didiek Eko Yuana menyarankan skema pendanaan program berupa co-financing, dimana pemerintah daerah ikut mendanai dari kantongnya sendiri. “Itu mengindikasikan komitmen bahwa kita tidak hanya mengajukan proyek, tetapi ini menjadi prioritas pemerintah daerah, kita memandang isu itu penting untuk diselesaikan,” ujarnya.

Dia tak memungkiri, desain program adaptasi yang bagus membutuhkan modal yang besar. Tapi, menurut dia, upaya penyelamatan pesisir dan masyarakatnya memang membutuhkan ‘pengorbanan’.

Di samping itu, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki sumber daya manusia yang lengkap dan memahami dengan baik peraturan-peraturan terkait pendanaan.

Setelah konsep diformulasikan dan selesai ditinjau, Kemitraan akan mengajukannya ke national designated authority atau penghubung utama negara dengan sumber pendanaan. Untuk AF, proposal diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan GCF diajukan ke Kementerian Keuangan.

Didiek menekankan, dukungan dari pemerintah pusat sangat penting dan berpengaruh pada persetujuan proposal. Selanjutnya, proposal akan kembali ditinjau sebelum diajukan ke lembaga internasional.

Proses dari mulai pengajuan hingga persetujuan bisa memakan waktu yang panjang. Pendanaan dari GCF di Pekalongan misalnya, kemungkinan baru akan disetujui Juni 2026, padahal pengajuannya sudah sejak 2019.

Meski begitu, Didiek menyebut ada penyesuaian-penyesuaian yang membuat prosesnya bisa lebih cepat sekarang, bahkan persetujuan bisa diidapat kurang dari setahun setelah pengajuan.

Jadi tidak harus menyambung dari barat ke timur tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin segmen 3 yang menjadi prioritas di Pekalongan atau segmen 4 di lain titik

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan wilayah Pekalongan dipertimbangkan untuk masuk tahap awal pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

"Ya dipertimbangkan. Jadi dimasukkan, sekarang kan sudah kita hitung besarannya untuk Kendal, Semarang, Demak sudah hampir 80 persen itu perencanaan detailnya. Untuk yang Pekalongan kita sedang melaksanakan mitigasi," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Didit juga menambahkan bahwa terkait Pekalongan tentunya perlu ada investigasi lagi untuk perairannya, pantainya dan
sebagainya tetap BOPPJ lakukan sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan simultan.

"Makanya kami bangun dengan menggunakan cara 15 segmen. Jadi tidak harus menyambung dari barat ke timur tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin segmen 3 yang menjadi prioritas di Pekalongan atau segmen 4 di lain titik. Itu kita lakukan intervensi di situ dengan catatan tentunya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengusulkan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar wilayah Pekalongan dapat masuk wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) sesi pertama selain Teluk Jakarta dan Semarang-Kendal-Demak.

Kementerian PU, menurut Dody, diminta oleh BOPPJ untuk menempatkan personel di BOPPJ. Kementerian juga terus berkoordinasi dengan BOPPJ terkait pembangunan Giant Sea Wall.

Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa mengungkapkan urgensi pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.

BOPPJ menyampaikan bahwa urgensi pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa itu salah satunya yang dilakukan dengan membangun Giant Sea Wall.

Selain mengalami penurunan permukaan air tanah, menurut dia, wilayah Pantura Jawa juga mengalami banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut sehingga dapat mengancam terhadap aset-aset nasional yang berada di wilayah tersebut.

Selain itu, kota-kota strategis di wilayah Pantura Jawa seperti Semarang juga mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan mengalami rob.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Siswa MAN IC Pekalongan Valzan Baruna Arkananta menerima penghargaan langsung dari Menteri Agama (Menag) pada Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Valzan menerima hadiah berupa sertifikat dan satu unit laptop.

Prestasi gemilangnya yang berhasil mengantongi 24 Letter of Acceptance (LoA) dari berbagai perguruan tinggi luar negeri membuatnya mendapat apresiasi langsung dari Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar.

Valzan mengungkapkan, keberhasilannya memperoleh banyak LoA berawal dari rasa penasaran dan minatnya mencari informasi mengenai universitas luar negeri. Setelah mempelajari berbagai persyaratan dan merasa memenuhi kriteria, ia mulai memberanikan diri mendaftar ke sejumlah kampus internasional.

Ketertarikannya pada dunia teknologi dan komputer membuat Valzan memilih jurusan computer science. Ia pun menargetkan melanjutkan pendidikan di The University of Sydney dengan fokus pengembangan algoritma.

“Karena 2045 nanti akan mengarah ke sana, jadi saya ingin curi start,” ujar Valzan usai menerima penghargaan di Jakarta, dilansir dari laman Kemenag, Senin (4/5/2026).

Perjalanan Valzan menuju kampus impian tidak berlangsung instan. Sejak November 2025, ia mulai mengirimkan dokumen dan esai ke berbagai universitas secara bertahap. Meski telah menerima puluhan LoA, ia tetap melanjutkan proses pendaftaran ke beberapa kampus lain selama masih memenuhi syarat.

Hingga kini, Valzan masih menunggu hasil seleksi dari enam perguruan tinggi luar negeri lainnya yang dijadwalkan diumumkan pada Juli mendatang.

Tidak hanya mendaftar ke kampus di Australia, Valzan juga mengajukan aplikasi ke sejumlah universitas terbaik di Amerika Serikat, Belanda, China, dan Selandia Baru.

Menurutnya, proses pendaftaran kuliah ke luar negeri membutuhkan persiapan matang, baik dari sisi administrasi, biaya, hingga kemampuan bahasa asing. Untuk mendapatkan skor IELTS 7, misalnya, ia harus mengikuti tes sebanyak dua kali.

Saat ini, Valzan juga tengah berupaya memperoleh Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), program beasiswa penuh hasil kolaborasi Kementerian Agama dan LPDP Kementerian Keuangan untuk jenjang S1 hingga S3 di dalam maupun luar negeri. Ia sangat berharap dirinya termasuk penerima BIB tahun ini.

Peran sekolah tidak lepas dari proses yang dilalui Valzan. Guru Bimbingan Konseling MAN IC Pekalongan mengatakan pihaknya turut mendampingi para siswanya yang hendak melanjutkan studi, mulai konsultasi, pengisian formulir, serta penyusunan dokumen pendukung, termasuk surat rekomendasi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas capaian Valzan. Menag menilai keberhasilan Valzan menunjukkan bahwa madrasah mampu mencetak generasi yang berkarakter sekaligus memiliki daya saing global. Menurutnya, prestasi itu merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, serta dukungan lingkungan pendidikan yang kuat.

JAKARTA - Masa penahanan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR) diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penambahan masa penahanan kedua ini diperpanjang selama 30 hari.

"Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Kabupaten Pekalongan TA 2023-2026, hari ini, Rabu (29/4), Penyidik melakukan perpapanjangan kedua penahanan tersangka saudari FAR eks Bupati Pekalongan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

"Perpanjangan penahanan kedua ini untuk 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 3 Mei sampai dengan 1 Juni 2026," sambungnya.

Budi menjelaskan, perpanjangan dilakukan lantaran masa penahanan yang bersangkutan akan berakhir pada 2 Mei nanti. Di sisi lain, perpanjangan guna melengkapi berkas penyidikan.

"Baik pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kepada para pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, swasta, maupun pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat dari saudari FAR yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

"Hari ini Selasa (7/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (7/4/2026)

Tujuh ASN yang dimaksud ialah, Zainuri yang juga menjabat Kepala UKPBJ Setda Pekalongan, Setiawan Dwi Antoro, Edy Prabowo, Supriyadi, Argo Yudho Ismoyo, Ajid Suryo Pratondo, dan Murdiarso.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan mereka. "Pemeriksaan dilakukan di Polres Pekalongan Kota," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Lihat video: KPK Tetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Jadi Tersangka Tunggal



Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 4 Maret 2026.

FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengusulkan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar wilayah Pekalongan dapat masuk wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) sesi pertama selain Teluk Jakarta dan Semarang-Kendal-Demak.

"Saya bilang kemarin ke Bapak Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan. Pak, fakta hari ini adalah Pekalongan itu sudah di bawah muka air laut jadi mungkin tolong dipertimbangkan Pekalongan bagian daripada yang Bapak (Kepala BOPPJ) prioritaskan di sesi pertama (GSW) ini," ujar Dody di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu.

Kementerian PU, menurut Dody, diminta oleh BOPPJ untuk menempatkan personel di BOPPJ. Kementerian juga terus berkoordinasi dengan BOPPJ terkait pembangunan Giant Sea Wall.

"Memang beberapa kita sudah menginisiasi. Dan kemudian karena ada inisiasi, ada beberapa loan kalau tidak salah saya. Ada beberapa loan yang terkait dengan Giant Sea Wall tapi masih masuk di kita. Saya sudah komit sama Bapak Kepala BOPPJ, apa pun loan atau pinjaman atau apa pun yang dari luar yang terkait Giant Sea Wall dan masih saya (Kementerian PU) pegang, itu saya alokasikan 100 persen untuk BOPPJ sebagai salah satu dukungan saya ke BOPPJ," katanya.

Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa mengungkapkan urgensi pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa urgensi pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa itu salah satunya yang dilakukan dengan membangun Giant Sea Wall.

Selain mengalami penurunan permukaan air tanah, menurut dia, wilayah Pantura Jawa juga mengalami banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut sehingga dapat mengancam terhadap aset-aset nasional yang berada di wilayah tersebut.

Selain itu, kota-kota strategis di wilayah Pantura Jawa seperti Semarang juga mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan mengalami banjir rob.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.

Operasi senyap tersebut berlangsung pada Senin (9/3/2026) dengan mengamankan 13 orang, yang 9 di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong," kata Budi kepada jurnalis, Selasa (10/3/2026).

Pihak yang diboyong ke Jakarta terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, tiga ASN yang bekerja di Pemkab Rejang Lebong, dan empat pihak swasta. Mereka lebih dulu diperiksa di Polres Kepahiang dan Polres Bengkulu.

Selain mengamankan 13 orang, tim penindakan KPK juga menyita barang bukti elektronik dan sejumlah uang tunai. Namun, Budi belum dapat menyampaikan nominal uang yang disita dan baru dapat dijelaskan saat konferensi pers.

"Kemudian, dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai," jelas Budi.

Para pihak yang diamankan telah tiba di Jakarta untuk didalami terkait dugaan korupsi tersebut. Adapun KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menetapkan status hukum apakah menjadi tersangka atau tidak.

Sebagai informasi, pekan lalu KPK juga menggelar OTT dengan mengamankan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq yang telah ditetapkan tersangka. Dia diduga berupaya memonopoli pengadaan jasa di Pemkab Pekalongan melalui perusahaan keluarganya. Selain itu, dia juga disangkakan gratifikasi dengan menerima Rp5,5 miliar dari proyek antara perusahaan keluarganya dan Pemkab Pekalongan.

Bisnis.com, SEMARANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Tegal secara resmi memfasilitasi pelepasan ekspor 19,8 ton komoditas kopi Robusta asal Kabupaten Pekalongan ke Yunani pada Senin (9/3/2026). Komoditas kopi tersebut dijadwalkan akan dikapalkan melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dengan tujuan utama Pelabuhan Thessaloniki, Yunani.

Produk petani Pekalongan tersebut direncanakan akan didistribusikan lebih lanjut menuju pasar Macedonia. Ekspor ini bukan sekadar pengiriman komoditas mentah, melainkan representasi dari peningkatan daya saing produk lokal di tengah standarisasi global yang kian ketat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bimala, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mendorong UMKM naik kelas. "Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong UMKM berorientasi ekspor serta memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah," ujar Bimala dalam keterangan resminya.

Bimala menyebut bahwa penetrasi ke pasar Yunani menjadi tolok ukur penting bagi kualitas kopi Robusta Indonesia di mata dunia. Adapun catatan performa ekspor kopi asal Pekalongan menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten.

Sebelumnya, pada periode November 2025, volume ekspor kopi Robusta dari wilayah ini ke Yunani telah mencapai angka signifikan yakni 59,4 ton. Jumlah tersebut dikirimkan menggunakan tiga kontainer biji kopi hijau (green bean).

KUB Lumbung Kopi Nusantara menjadi eksportir yang sukses menembus pasar Yunani tersebut. Kelompok tani binaan KPwBI Tegal tersebut berada di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Kelompok ini mengelola lahan seluas 60 hektare (Ha) di kawasan perhutanan sosial Perhutani KPH Pekalongan Timur. Diversifikasi produk yang mereka tawarkan mencakup green bean, roasted bean, hingga kopi bubuk siap konsumsi.

Bimala menekankan bahwa pencapaian ini adalah buah dari proses panjang yang melelahkan.

"Keberhasilan ekspor dalam skala kontainer ini menjadi tonggak penting bagi kopi Pekalongan dalam menembus pasar internasional. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, serta kesiapan UMKM kopi daerah untuk bersaing di pasar global," tambahnya secara mendalam.

KUB Lumbung Kopi Nusantara tercatat telah menjadi mitra binaan KPwBI Tegal sejak tahun 2024. Selama masa pembinaan, mereka menjalani serangkaian program penguatan kapasitas yang sangat intensif.

Beberapa di antaranya meliputi Pelatihan Pascapanen Kopi di Purwokerto (2024), Kurasi dan Pelatihan Standar Mutu Greenbean di Jakarta (2025), hingga partisipasi aktif dalam ajang Java Coffee & Flavour Festival di Surabaya (2025).

Keterlibatan mereka dalam Export Coaching Program (ECP) yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan KPwBI Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada 2025 silam menjadi kunci pembuka gerbang ekspor.

Pelatihan peningkatan mutu greenbean di Padang (2025) juga turut menyempurnakan standar produk mereka agar sesuai dengan ekspektasi pembeli mancanegara yang sangat selektif.

Pada ajang Java Coffee & Flavour Festival 2025 di Surabaya, KUB Lumbung Kopi Nusantara berhasil meraih Juara I QRIS Racing dan Harapan I Kopi Bersuara. Prestasi ini semakin memperkokoh citra kopi Pekalongan sebagai produk yang tidak hanya unggul secara kualitas fisik, tetapi juga adaptif terhadap ekosistem digital modern.

Dari sisi kebijakan makroekonomi, peran Bank Indonesia dalam memfasilitasi ekspor ini sejalan dengan mandat menjaga kestabilan nilai Rupiah.

"Bank Indonesia memiliki tugas utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, baik terhadap barang dan jasa (inflasi) maupun terhadap mata uang asing, melalui tiga pilar kebijakan, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan," jelas Bimala.

Pengembangan klaster UMKM komoditas unggulan daerah yang dijalankan Bank Indonesia sejak tahun 2006 terbukti menjadi instrumen efektif dalam memperkuat ekonomi regional. Bimala menjelaskan bahwa Dengan mendorong penguatan klaster petani kopi, peningkatan kualitas produksi, serta fasilitasi akses pasar domestik dan global, BI berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh di tingkat akar rumput.

"Ekspor kopi Robusta Pekalongan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perolehan devisa negara, peningkatan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional berbasis komoditas unggulan daerah," tutup Bimala.

Bisnis.com, SEMARANG - KarantinaJawa Tengah bersama Bank Indonesia Tegal resmi melepas ekspor 19,8 ton kopi Robusta asal Pekalongan senilai Rp2,4 miliar ke pasar Yunani dan Makedonia.

Langkah strategis ini menandai penguatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di tengah standarisasi global yang kian ketat.

Kepala Karantina Jawa Tengah Hari Yuwono Ady menyatakan bahwa keberhasilan CVLKN dan KUB Lumbung Kopi Nusantara merupakan pencapaian signifikan bagi ekosistem pertanian daerah.

Nilai ekspor yang mencapai kisaran Rp2,4 miliar ini menjadi bukti nyata bahwa produk petani lokal mampu memenuhi kriteria pasar internasional yang sangat selektif, khususnya di Makedonia dan Yunani.

"Pelepasan ekspor ini menjadi momentum yang sangat membanggakan, bukan hanya bagi pelaku usaha yang terlibat, tetapi juga bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang selama ini mendorong tumbuhnya UMKM yang berorientasi ekspor," ujar Hari pada Senin (9/3/2026).

Hari menekankan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan Sanitary dan Phytosanitary (SPS) negara tujuan merupakan kunci utama dalam menembus barikade perdagangan global.

Karantina Jawa Tengah berperan tidak hanya sebagai regulator yang menerbitkan sertifikat kesehatan sesuai amanat UU No.21/2019, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra teknis bagi para pelaku usaha.

Karantina Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mengawal produk-produk pertanian Jawa Tengah menembus pasar dunia.

"Kegiatan ini sebagai ajang penguatan ekspor komoditas pertanian khususnya kopi. Sinergi antar instansi terkait dan pelaku usaha perlu ditingkatkan seiring kompleksitas arus logistik kegiatan ekspor," pungkas Hari.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal Bimala menjelaskan bahwa penguatan klaster UMKM ini bertujuan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah melalui perolehan devisa.

KUB Lumbung Kopi Nusantara yang berbasis di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, telah melewati proses pembinaan intensif sejak 2024, termasuk partisipasi dalam Export Coaching Program (ECP).

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong UMKM berorientasi ekspor serta memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah. Keberhasilan ekspor dalam skala kontainer ini menjadi tonggak penting bagi kopi Pekalongan dalam menembus pasar internasional," kata Bimala.

Data menunjukkan tren positif pada performa ekspor kopi wilayah ini secara konsisten. Sebelumnya, pada periode November 2025, volume ekspor tercatat telah mencapai 59,4 ton yang dikirimkan melalui 3 kontainer.

Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi yang stabil dari lahan seluas 60 hektare yang dikelola petani di kawasan perhutanan sosial KPH Pekalongan Timur.

Bimala menambahkan bahwa penetrasi ke Pelabuhan Thessaloniki, Yunani, merupakan hasil dari kurasi standar mutu yang ketat.

Selain green bean, kelompok tani binaan juga mulai mendiversifikasi produk menjadi roasted bean hingga kopi bubuk siap konsumsi untuk menyasar segmen pasar ritel yang lebih luas di Benua Biru.

Dari perspektif makroekonomi, fasilitas ekspor ini sejalan dengan tugas utama Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai mata uang melalui 3 pilar kebijakan.

Penguatan ekonomi regional di tingkat akar rumput diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang tangguh terhadap fluktuasi ekonomi global sekaligus meningkatkan taraf hidup petani kopi di hulu.