JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan lokasi penahanan Bupati Pati nonaktif Sudewo ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Semarang menjelang dimulainya persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjeratnya. Selain Sudewo, tiga tersangka lain yakni Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun juga dipindahkan dari Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, mengatakan pemindahan dilakukan pada Jumat (5/6/2026) setelah lembaganya menerima Surat Penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. "Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, pemindahan penahanan para tersangka ini untuk kepentingan pemeriksaan para terdakwa nantinya dalam tahap persidangan di PN Tipikor Semarang," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Budi menjelaskan Sudewo akan ditahan di Rutan Kelas I Semarang. Adapun tiga terdakwa lainnya akan menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.



KPK juga mengapresiasi jajaran Polres Kendal yang membantu pengawalan dan pengamanan selama proses pemindahan berlangsung. "Seluruh rangkaian prosesnya berjalan lancar dan kondusif," imbuh Budi.

Lihat juga: PUSARAN KORUPSI DI MAKAN BERGIZI

Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas perkara yang menjerat Sudewo kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada 19 Mei 2026. Penyidik melimpahkan dua perkara, yakni dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati serta dugaan penerimaan fee terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan , Jawa Timur, Selasa (2/6/2026) malam. Mereka ditahan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pantauan SindoNews, ketiga tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 18.11 WIB. Tampak para tersangka langsung digiring ke mobil tahanan KPK.

Tiga orang tersangka yang dilakukan penahanan malam ini yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017 berinisial SKM; Direktur PT. AGUNG PRADANA PUTRA, berinisial ABD, lalu General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015-2019 berinisial HDH.

Saat berjalan ke mobil tahanan, salah satu tersangka sempat memberikan keterangan kepada awak media. Tersangka menyatakan bahwa proyek tersebut tidak menimbulkan kerugian negara sesuai audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya sampaikan fakta ya, bahwa proyek sudah diperiksa oleh BPK dua kali dan tidak ada kerugian negara. Jadi ini kita heran tiba-tiba ada kerugian negara," kata tersangka tersebut.

KPK mengatakan bahwa terdapat satu orang tersangka lain yakni Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab. Lamongan TA. 2017-2019 berinisial MYM. Namun, yang bersangkutan belum ditahan lantaran tak memenuhi panggilan KPK hari ini.

Diketahui, pada tahun 2023, KPK mulai mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017-2019. Kasus tersebut terungkap setelah adanya penggeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Lamongan.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam kasus yang sedang disidik KPK tersebut. KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di daerah Lamongan, di antaranya Kantor Dinas PUPR Lamongan serta beberapa perusahaan swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan diplomatik kembali membayangi konflik Gaza setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman internasional akibat unggahan video yang memperlihatkan perlakuan terhadap peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.

Rekaman yang dipublikasikan melalui media sosial X pada Rabu (20/5/2026) menampilkan sejumlah aktivis internasional dalam posisi berlutut di atas kapal dengan tangan terikat. Dalam video tersebut, para peserta misi terlihat dipaksa menundukkan kepala di dek kapal sementara lagu kebangsaan Israel diperdengarkan.

Ben-Gvir tampak berjalan di sekitar para tahanan sambil mengibarkan bendera Israel dan melontarkan ejekan kepada rombongan aktivis yang sebelumnya berlayar menuju Jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Aksi tersebut langsung memantik reaksi keras dari berbagai negara dan kelompok hak asasi manusia. Sejumlah pihak menilai tayangan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap warga sipil yang terlibat dalam misi bantuan internasional.

Peristiwa bermula ketika militer Israel menghentikan pelayaran armada Global Sumud Flotilla 2.0 di kawasan perairan menuju Gaza. Rombongan yang terdiri atas sekitar 50 kapal itu diketahui berangkat dari Turki dengan membawa ratusan relawan dari berbagai negara.

Misi tersebut bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan sekaligus menunjukkan solidaritas internasional bagi warga Palestina di Gaza yang masih menghadapi krisis berkepanjangan.

Di tengah operasi penahanan itu, sembilan warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ikut diamankan aparat Israel. Informasi yang beredar menyebut para WNI tersebut terdiri atas empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0.

Penahanan para relawan asal Indonesia itu menambah perhatian publik di dalam negeri terhadap eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya terkait keselamatan warga sipil dan pekerja kemanusiaan internasional yang terlibat dalam misi bantuan ke Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melaksanakan perintah majelis hakim terkait pemindahan terdakwa Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pengalihan status penahanan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan dari majelis hakim.

“Iya baik, tadi malam tim penuntut umum sudah melakukan melaksanakan penetapan majelis hakim di mana terhadap saudara NM dialihkan menjadi tahanan rumah dan tadi malam sudah dilaksanakan oleh kami,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (12/5/2026).

Dia menambahkan meskipun eks Mendikbudristek itu telah menjadi tahanan rumah, Kejagung tetap melakukan pengawasan ketat, termasuk dengan pemasangan detektor terhadap Nadiem.

Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama aparat keamanan, termasuk Polri. Nadiem juga tidak dapat bepergian tanpa izin dari hakim maupun jaksa penuntut umum.

“lya kita bekerja sama dengan aparat keamanan juga,” pungkasnya.

Sekadar informasi, majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah.

Keputusan itu tertuang dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Dalam ketentuan tersebut, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, serta dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara yang sama.

“Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif,” pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Hal tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

“Bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak tersebut tetap melekat pada diri Terdakwa meskipun sedang menjalani proses peradilan pidana,” kata Purwanto.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

Di sisi lain, Nadiem menyatakan rasa syukur atas keputusan hakim ini. Founder Gojek itu menyatakan bahwa dirinya bisa berada di lingkungan steril setelah menjalankan operasi yang dijadwalkan pada Rabu (13/5/2026).

“Saya hanya ingin mengucapkan alhamdulillah rasa syukur saya kepada Allah. Saya ingin berterima kasih kepada majelis atas kemanusiaan mereka untuk sudah memberikan pengalihan status menjadi tahanan rumah,” ujar Nadiem.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Perpanjangan ini merupakan kali kedua perpanjangan masa tahanan bagi Gus Yaqut.

Perpanjangan pertama diteken pada 31 Maret 2026 yang lalu untuk 40 hari ke depan. Artinya, perpanjangan itu akan berakhir pada 9 Mei 2026. "Perpanjangan penahanan kedua ini, untuk 30 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Budi melanjutkan, perpanjangan dilakukan lantaran proses penyidikan belum rampung. Menurutnya, proses penyidikan perkara ini masih mengumpulkan keterangan saksi.

"Perpanjangan ini dibutuhkan, karena penyidikan masih berprogress, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi," ujarnya.

Seusai perpanjangan ini, Gus Yaqut sempat menyampaikan salam kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Diketahui, Gus Ipul tengah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk minta saran terkait pengadaan di Kemensos. "Salam buat Gus Ipul ya," kata Gus Yaqut saat meninggalkan kantor KPK, Jumat (8/5/2026).

JAKARTA - Masa penahanan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR) diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penambahan masa penahanan kedua ini diperpanjang selama 30 hari.

"Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Kabupaten Pekalongan TA 2023-2026, hari ini, Rabu (29/4), Penyidik melakukan perpapanjangan kedua penahanan tersangka saudari FAR eks Bupati Pekalongan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

"Perpanjangan penahanan kedua ini untuk 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 3 Mei sampai dengan 1 Juni 2026," sambungnya.

Budi menjelaskan, perpanjangan dilakukan lantaran masa penahanan yang bersangkutan akan berakhir pada 2 Mei nanti. Di sisi lain, perpanjangan guna melengkapi berkas penyidikan.

"Baik pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kepada para pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, swasta, maupun pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat dari saudari FAR yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta majelis hakim mengabulkan permohonan dirinya terkait pengalihan penahanan. Sebab, dia mengaku bahwa kondisi kesehatannya belum stabil.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM) pada Senin (20/4/2026). "Baik terdakwa ya, untuk hari ini Saudara sehat?" tanya Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah.

"Walaupun saya siap menghadapi persidangan Yang Mulia, tetapi kondisi kesehatan saya masih naik turun. Kemarin saya demam dua hari karena imunitas drop, jadi harus dibantarkan dari hari Selasa sampai hari Minggu," jawab Nadiem.

Nadiem menyatakan, dirinya perlu operasi lanjutan agar benar-benar pulih dari masalah kesehatan yang ia alami ini. Namun, operasi lanjutan tidak bisa dilakukan jika dirinya tidak dalam kondisi steril.

Akan hal itu, ia memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan pengalihan tahanan. "Jadi karena itu dengan segala kerendahan hati, saya ingin memohon dikabulkan permintaan kami untuk penggantian status tahanan Yang Mulia," kata Nadiem.

Nadiem mengungkapkan dirinya sempat dilarikan ke IGD lantaran mengalami demam tinggi mencapai 41°c.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jumlahnya mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar.

Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026). "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan dugaan perbuatan melawan hukum Nadiem itu dilakukan bersama mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM, mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah.

Selain itu, kata jaksa, Nadiem diduga memperkaya pihak lain yang merupakan perorangan atau pun korporasi. Dalam dakwaan disebutkan, terdapat 25 orang yang diduga diperkaya dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Jaksa mengatakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai total Rp2,1 triliun. Hasil penghitungan kerugian berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,5 triliun) serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621.387.678.730 (Rp621 miliar) berdasarkan kurs terendah pada kurun waktu Agustus 2020-Desember 2022.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. Pada intinya, pasal itu mengatur tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau bertindak melawan hukum yang merugikan keuangan negara, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Staf Khusus (stafsus) Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selama 40 hari ke depan. Perpanjangan penahanan ini dilakukan setelah Gus Alex menjalani penahanan 20 hari pertama sejak 17 Maret 2026.

"Hari ini penyidik melakukan perpanjangan pertama penahanan untuk tersangka saudara IAA untuk 40 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Budi mengungkapkan, perpanjangan penahanan guna melengkapi proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. "Penyidik juga masih akan terus fokus melakukan pengumpulan keterangan-keterangan tambahan untuk mengelengkapi berkas penyidikannya," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK juga telah memperpanjang penahanan terhadap satu tersangka lain, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut pada 31 Maret 2026. Ia pun diperpanjang selama 40 hari ke depan.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut, dua tersangka baru tersebut berasal dari klaster swasta.

Mereka adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

"Sehingga sampai saat ini jumlah yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah empat orang," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kejaksaan Kabupaten Karo, Danke Rajaguguk mengakui kesalahan ketikan penulisan surat penangguhan penahanan Amsal Sitepu di kasus dugaan mark up dana pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo.

Sebab, Kejaksaan menuliskan surat pengalihan penahan yang seharusnya penangguhan penahanan. Perihal ini disinyalir sebagai 'propaganda' yang menyesatkan seolah-olah Komisi III melakukan intervensi terhadap proses hukum Amsal.

"Komisi III meminta penjelasan mengapa Kejaksaan Negeri Karo membangun narasi sesat seolah-olah Komisi III melakukan intervensi dan melanggar prosedur dengan memaksakan pengeluaran saudara Amsal Christy Sitepu dari LP Tanjung Gusta setelah adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor. 171/Pid.Sus/TPK/2025/PN Medan dengan menerbitkan dan menyebarkan surat yang sangat provokatif nomor B-618/L.2.19/Ft.1/03/2026," kata Danke saat rapat di Komisi III DPR RI, Kamis (2/4/2026).

Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan dua perihal tersebut merupakan dua konteks yang berbeda di mana pengalihan jenis penahanan tercantum di Pasal 108 KUHAP baru, sementara penangguhan penahanan Pasal 110 KUHAP baru.

Danke pun menjawab dengan mengakui kesalahan penulisan dari seharusnya penangguhan menjadi pengalihan.

"Perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak dapat dilaksanakan terdakwa sudah keluar. Izin pimpinan, surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap, izin, pengalihan memang tulisannya salah, pimpinan," jelasnya.

"Salah sengaja atau apa?" tanya Habiburokhman

"Siap, memang salah yang mengetik, pimpinan," jawab Danke.

Habiburokhman juga mempertanyakan keterlambatan pengiriman surat agar Amsal dapat segera menghirup udara bebas.

Menurut Danke, keterlambatan pengiriman surat karena jarak dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Medan cukup jauh.

"Mohon izin pimpinan, itu terkait dengan jarak pimpinan. Karena jaksa eksekutornya untuk ke Pengadilan Negeri Medan berasal dari kejaksaan, izin dari Kabanjahe menuju ke Medan kurang lebih 2 jam pimpinan," ucapnya.

Dalam perkara ini, Amsal Christy Sitepu telah divonis bebas sehingga lolos dari tuntutan JPU berupa ganti rugi Rp50 juta dan mengembalikan kerugian keuangan negara Rp202 juta.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang Rabu (1/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya mengajukan sebagai jaminan atas penangguhan penahanan terhadap Amsal Christy Sitepu, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan jasa atas pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Sebagai konteks, Amsal merupakan vendor yang menangani pembuatan profil sejumlah desa di Kabupaten Karo 2020-2022. Namun dia telah menjadi terdakwa karena diduga melakukan mark-up.

Mark-up yang dimaksud terhadap proses editing, dubbing, cutting, konsep video, dan penggunaan clip-on, di mana seluruh item ini telah dicantumkan harga dalam proposal yang diajukan oleh Amsal ke Kepala Desa yang totalnya Rp5,9 juta. Namun, menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) item tersebut seharusnya dihargai Rp0.

"Komisi III DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi III DPR RI sebagai penjamin," kata Habiburokhman saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Parlemen, Senin (30/3/2026).

Dia menyatakan pekerja kreatif seperti videografer tidak memiliki ketentuan standar harga baku sehingga tidak dapat dikatakan terjadi mark-up harga dari harga baku. Termasuk, jelasnya, menciptakan ide, pengerjaan editing dan pemotongan video, serta pengisian suara (dubbing). Dia mengatakan aspek tersebut tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0.

Politikus Partai Gerindra ini juga meminta kepada penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi preseden buruk yang kontra-produktif terhadap industri kreatif di Indonesia atas ancaman pidana atau over-kriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif atau pemenjaraan.

Komisi III tetap menghormati upaya pemberantasan korupsi, tetapi menyatakan bahwa upaya ini tidak hanya fokus menangkap pelaku korupsi, melainkan juga memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

"Dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara Rp202 juta tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara," jelasnya.

Dia berharap Majelis Hakim memvonis bebas Amsal atau setidaknya memperoleh hukuman ringan dengan berlandaskan nilai-nilai hukum berkeadilan khususnya bagi pekerja di bidang ekonomi kreatif.

"Komisi III DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerjaan industri kreatif," katanya.

Dia menuturkan bahwa dalam proses penanganan perkara ini haruskan mengedepankan penegakan keadilan substantif dan bukan sekadar kepastian hukum formalistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP terbaru.

Para Anggota Komisi III dari setiap perwakilan fraksi menyetujui kesimpulan rapat tersebut dan berharap Amsal diberikan keadilan atas perkara yang menimpanya.

Bisnis.com, JAKARTA Pengacara Immanuel Ebenezer (Noel), Aziz Yanuar mengungkapkan pihaknya sedang mengajukan peralihan menjadi tahanan rumah untuk sang klien guna melihat penegakan hukum apakah tebang pilih atau tidak.

Pengajuan ini tidak lama setelah tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menjelang Lebaran 1447 H.

"Klien tim kami yaitu Immanuel Ebenezer dan keluarganya sedang mengajukan juga permohonan untuk tahanan rumah. Sebenarnya semangat dari keluarga dan dari tim kuasa hukum itu adalah mau melihat sejauh mana sih penegakan hukum ini berkeadilan atau hanya tebang pilih?" katanya kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

Aziz menyampaikan pihak yang dekat dengan pemerintahan dianggap mudah mendapatkan perizinan pengalihan status penahanan, sedangkan yang tidak dekat pemerintah dipersulit.

"Ketika ini dekat dengan kekuasaan, ada interest tertentu dengan kekuasaan yang saat ini terlibat di pemerintahan, kemudian dia dipermudah untuk dapat tahanan rumah. Sedangkan yang sudah tidak ada interest kemudian dipersulit. Sebenarnya kita mau melihat itu saja, kita mau mengukur, ada measure bagaimana penegakan hukum ini implementasinya ini, ada enggak sih equality before the law. Kita mau lihat itu sebenarnya," sambungnya.

Dia menyinggung ketika kliennya ditolak saat ingin melakukan medical check up secara menyeluruh. Meskipun pada pengajuan pertama dan kedua dikabulkan karena ada pemeriksaan kesehatan. Aziz mengatakan permohonan ini sebelum Noel di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan, katanya, terdapat pihak lain yang mengajukan permohonan tahanan rumah karena alasan kesehatan langsung dapat diterima saat ditahap penyidikan.

"Jadi di satu sisi Emmanuel Ebenezer mengajukan medical check-up menyeluruh itu tidak di-approve oleh KPK atau diabaikan. Tapi di sisi lain ada tahanan lain mengajukan tahanan rumah dengan alasan kesehatan juga, di-ACC," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Aziz telah melaporkan Pimpinan hingga Juru Bicara KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena dugaan kesalahan prosedur atas perubahan status penahanan Yaqut.

Dia menyebut pihak yang dilaporkan di antaranya adalah Ketua KPK, Wakil Ketua KPK (wakil ketuanya itu ada empat), Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, serta Juru Bicara KPK.

Dia menilai perubahan status penahanan Yaqut dapat membuat preseden buruk bagi KPK karena dianggap memberikan keistimewaan terhadap satu tahanan.

"Menurut saya itu satu anomali dan menjadikan preseden buruk bagi KPK itu sendiri," jelasnya.

Aziz mengutarakan kliennya akan mengajukan pengalihan status penahanan karena alasan kesehatan.

Di sisi lain, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan pengalihan status penahanan Yaqut.

"Kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan sekalian, juga masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami melalui dukungan-dukungannya dan komentar-komentarnya kepada kami, juga kami tentunya di hari lebaran ini memohon maaf atas kegaduhan yang ada," katanya pada (26/3/2026).

Asep menjelaskan pengalihan status penahanan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar.

Dia menerangkan bahwa keputusan pengalihan penahanan juga sesuai hasil keputusan bersama Pimpinan KPK, sehingga hal ini bukan berdasarkan keputusan pribadi.

Termasuk, katanya, mempertimbangkan dampak di masyarakat.