JAKARTA - Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas) 2026 resmi ditutup. Gelaran tahunan Kemendikdasmen ini menghasilkan rekomendasi dari 9 komisi sebagai perumusan bersama arah penguatan kebijakan pendidikan ke depan.

Konsolnas yang digelar selama 3 hari di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen , Depok, Jawa Barat ini resmi ditutup oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, Rabu (11/2/2026).

Wamendikdasmen menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan.

“Alhamdulillah, selama tiga hari pelaksanaan Konsolidasi Nasional ini, kita telah menyamakan arah kebijakan, membahas berbagai isu strategis, serta berbagi pengalaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pendidikan,”katanya, melalui siaran pers, Rabu (11/2/2026).

Ia menegaskan bahwa forum konsolidasi ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang evaluasi dan perumusan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan mutu pendidikan.

“Forum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi ruang untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan serta aksi nyata agar kita dapat mewujudkan amanat konstitusi, yaitu pendidikan yang bermutu dalam seluruh aspek dan manifestasinya,” tegasnya.

Wamen Atip juga mendorong agar hasil pembahasan dan praktik baik yang telah dirumuskan tidak berhenti pada forum tersebut, melainkan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di daerah.

Kemendikdasmen berharap peran dan kesepakatan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, termasuk dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang memiliki peran dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar gagasan yang belum teruji, tetapi praktik-praktik baik yang sudah berjalan di berbagai daerah. Di dalamnya juga dirumuskan rekomendasi pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengetahui dan memanfaatkan hasil rekomendasi lintas komisi, sehingga penguatan kebijakan dan praktik pendidikan di daerah dapat berjalan lebih selaras.

Hasil Rekomendasi Sembilan Komisi

Perwakilan Komisi I dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Efrida Yanti Pakpahan, memaparkan strategi penguatan Wajib Belajar 13 Tahun. Ia menyampaikan perlunya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis pendataan akurat, penyusunan regulasi turunan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pencegahan dan Penanganan ATS, diseminasi pentingnya pendidikan prasekolah hingga tingkat masyarakat dengan melibatkan tokoh adat dan agama, pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas melalui pendidikan inklusif, serta pemerataan guru berkualitas termasuk di jenjang PAUD.

Selanjutnya, Perwakilan Komisi II, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat, Muslim, menyampaikan rekomendasi terkait pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Ia menekankan perlunya mekanisme verifikasi dan validasi (verval) Dapodik yang melibatkan satuan pendidikan dan dinas pendidikan, optimalisasi linimasa perencanaan revitalisasi, evaluasi struktur konsultan dan pengawas, serta penguatan peran inspektorat pusat dan daerah dalam monitoring dan evaluasi.

Tak hanya perwakilan Komisi I dan Komisi II, paparan juga dilanjutkan perwakilan Komisi III yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Adi Candra, menyampaikan penguatan program digitalisasi pembelajaran melalui perencanaan berbasis data, integrasi kebijakan pusat dan daerah untuk kesiapan infrastruktur dan keamanan perangkat, pengembangan konten digital yang relevan dan inklusif, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, Pengawas Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah, Rodiyah, sebagai Perwakilan Komisi IV juga memaparkan rekomendasi evaluasi dan tindak lanjut Tes Kemampuan Akademik (TKA). Ia menyebutkan pentingnya analisis rinci capaian sekolah dan wilayah melalui laman resmi Kemendikdasmen, perluasan mata uji TKA untuk SD dan SMP, pemetaan kesiapan sarana prasarana oleh pemerintah daerah, serta pendampingan akademik bagi guru.

Komisi V yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Nor Alam, turut menyoroti isu Data Pokok Pendidikan yang di dalamnya meliputi pemutakhiran data, SDM, dan infrastruktur. Rekomendasinya meliputi peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk rekonsiliasi data, penguatan kapasitas operator Dapodik termasuk kajian insentif, serta dukungan infrastruktur terutama di daerah 3T.

Perwakilan Komisi VI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Lampung, Agus Muhammad Septiana, menyampaikan penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta melalui optimalisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7K), percepatan budaya sekolah aman dan nyaman melalui sosialisasi regulasi dan peningkatan kapasitas, serta implementasi Permendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025 tentang manajemen talenta murid melalui pemetaan minat bakat dan kebijakan talenta guru.

Dari Komisi VII, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Toto Suharya, menyampaikan rekomendasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Ia menekankan pemenuhan dan distribusi guru yang lebih fleksibel, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru, pemenuhan kepala sekolah dan pengawas definitif, serta dukungan tenaga kependidikan untuk administrasi sekolah.

Sementara itu, Perwakilan Komisi VIII, Koordinator BP3OKP RI Provinsi Papua, Albert Yoku, memaparkan penguatan kedaulatan Bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah.

Rekomendasi mencakup menjadikan kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai indikator kinerja daerah, peningkatan kolaborasi literasi, penguatan bahasa daerah berbasis teknologi dan keluarga, serta optimalisasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Terakhir, hasil disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Anhar, Perwakilan Komisi IX, mengutarakan rekomendasi terkait Pembelajaran Mendalam, koding, kecerdasan artifisial, dan bimbingan konseling (BK).

Ia mendorong pelatihan yang lebih ringkas dan kontekstual melalui KKG dan MGMP, penguatan materi koding dan AI yang aplikatif termasuk pendekatan tanpa perangkat, peningkatan kompetensi numerasi, serta penguatan kapasitas guru BK dalam menangani isu kesehatan mental murid.

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J Kardinal mendorong Kementerian Sosial ( Kemensos ) memperluas akses dan lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di seluruh kawasan Papua. Tujuannya agar ada pemerataan di seluruh wilayah.

Pernyataan tersebut disampaikan Robert menyikapi kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 126/HUK/2025 yang menetapkan 100 kabupaten/kota di 29 provinsi sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Khusus untuk kawasan Papua, Kemensos hanya menetapkan tiga lokasi, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi. Sampai Akhir Jabatan, Prabowo Targetkan Siswa Sekolah Rakyat Capai 500.000 Orang

Padahal sejak 2022 kawasan Papua telah dimekarkan menjadi enam provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Robert menilai hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses. Dia pun meminta agar pemerataan Sekolah Rakyat di Kawasan Papua ini menjadi perhatian Pemerintah.

“Banyak anak di Papua menghadapi hambatan, bukan hanya soal jarak sekolah, tetapi kondisi ekonomi keluarga. Sekolah Rakyat dengan sistem asrama menjawab tantangan itu. Karena itu, penyelenggaraannya harus menjangkau lima provinsi lain di Papua,” kata Robert dalam keterangannya, Rabu (14/1/2025).

Robert menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk mengurangi angka putus sekolah sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan dasar.

Menurutnya, kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Papua menjadi alasan kuat untuk memperluas penyelenggaraan program tersebut. Ia menyebut banyak wilayah di Papua yang sulit dijangkau sehingga model pendidikan fleksibel seperti Sekolah Rakyat menjadi sangat relevan. “Pemerataan Sekolah Rakyat di seluruh Papua penting untuk memastikan tidak ada lagi anak Papua yang tertinggal secara pendidikan akibat keterbatasan akses,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR ini menambahkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di lima provinsi lain dapat mendukung agenda peningkatan sumber daya manusia sekaligus penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ia menyampaikan Papua masih menghadapi tantangan struktural terkait akses pendidikan, tenaga pendidik, dan infrastruktur dasar. “Pendidikan adalah instrumen paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Keberadaannya harus menyebar, bukan terpusat,” lanjutnya. Penerapan Otsus Dorong Pendidikan di Papua Maju Pesat

Untuk itu, dia meminta Pemerintah melakukan evaluasi penetapan lokasi terhadap Sekolah Rakyat ini sekaligus memastikan alokasi anggaran untuk mendukung program yang sangat baik di Papua. Dia juga mengingatkan pentingnya lintas kementerian, terutama dengan Pemerintah daerah di seluruh provinsi Papua untuk menyukseskan Program Sekolah Rakyat ini.

“Kami berharap pemerintah memperluas program ini dan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata, utamanya di seluruh tanah Papua. Karena hanya melalui pendidikan saja lah dapat merubah masa depan Papua," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) masyarakat Indonesia pada 2025.

Untuk RLS, pada tahun ini menjadi 9,07 tahun, dari sebelumnya sejak 2020-2024 bergerak di kisaran 8 tahun lebih. Catatan terakhir pada 2024 ialah selama 8,85 tahun.

"Menandakan penduduk usia 25 tahun di 2025 memiliki lama sekolah 9,07 tahun atau setara SMP di kelas 3," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, untuk HLS kini telah mencapai 13,30 tahun, dari sebelumnya pada 2024 hanya selama 13,21 tahun.

"Harapan lama sekolah 13,30 tahun artinya penduduk usia 7 tahun di 2025 diperkirakan akan menempuh pendidikan hingga 13,30 tahun atau setara kuliah," kata Edy.

Untuk angka rata-rata lama sekolah tertinggi berdasarkan wilayahnya masih dipegang oleh DKI Jakarta selama 11,59 tahun. Diikuti Maluku selama 10,51 tahun, dan Kepulauan Riau 10,72 tahun. Terendah di Papua Pegunungan hanya 4,30 tahun.

Sementara itu, rata-rata harapan lama sekolah tertinggi ada di D.I. Yogyakarta yang mencapai 15,78 tahun sendiri. Di bawahnya Aceh selama 14,40 tahun, dan Sumatera Barat selama 14,31 tahun. Terendah ialah Papua Tengah selama 9,64 tahun.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendidikan kerap dianggap sebagai investasi paling berharga untuk masa depan, tapi biayanya terus meroket dari tahun ke tahun.

Biaya kuliah di universitas paling bergengsi di dunia bahkan bisa melampaui US$90 ribu atau setara Rp1,49 miliar (US$1= Rp16.624) per tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin meniti karier di luar negeri kini memiliki kesempatan baru melalui inisiatif dari Pemerintah China.

Pada Rabu (1/10/2025), China secara resmi meluncurkan program visa khusus yang dirancang untuk menarik talenta global di bidang sains dan teknologi agar bersedia bekerja di Negara Tirai Bambu.

Berdasarkan laporan AFP, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi China memperkuat posisinya sebagai pemimpin dunia dalam sektor sains dan teknologi, sekaligus menantang dominasi Amerika Serikat (AS).

Program yang pertama kali diumumkan pada Agustus 2025 ini juga tampak kontras dengan kebijakan Washington. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump justru menaikkan biaya visa kerja secara drastis, yang dinilai menghambat masuknya tenaga ahli asing.

Sementara itu, media pemerintah CHina melaporkan bahwa visa kategori K ini akan secara signifikan mempermudah proses imigrasi bagi kandidat yang memenuhi persyaratan.

"Dengan latar belakang beberapa negara yang menarik diri, berfokus pada kepentingan dalam negeri, dan mengesampingkan talenta internasional, China dengan penuh semangat memanfaatkan peluang penting ini dan segera memperkenalkan kebijakan ini," tulis surat kabar pemerintah People's Daily, dikutip dari AFP, Jumat (10/10/2025).

Berbeda dengan banyak kategori visa lainnya, visa K tidak mewajibkan pemberi kerja atau entitas domestik untuk mengeluarkan undangan kepada pemohon.

"Visa K akan menawarkan lebih banyak kemudahan bagi pemegangnya dalam hal jumlah entri yang diizinkan, masa berlaku, dan durasi tinggal," lapor kantor berita pemerintah Xinhua pada Agustus lalu.

Adapun syarat yang ditetapkan bagi peminat visa K adalah "talenta sains dan teknologi muda global". Syarat lebih spesifik terkait usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan, belum dijelaskan secara perinci.

Xinhua mengatakan pemegang visa bisa terlibat dalam beragam sektor pekerjaan, seperti pendidikan, budaya, sains dan teknologi, serta kewirausahaan yang relevan dan aktivitas bisnis.

Seperti bumi dan langit, industri teknologi AS sedang terguncang akibat perubahan kebijakan visa kerja H-1B yang ditetapkan Trump. H-1B merupakan tipe visa yang memungkinkan perusahaan untuk mensponsori talenta asing dengan keterampilan khusus seperti sains, engineer, dan programmer, untuk bekerja di AS selama 3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 6 tahun.

Visa tersebut sangat banyak digunakan oleh industri teknologi. Namun, ketetapan baru visa H-1B mematok biaya super mahal sebesar US$100.000 (Rp1,6 miliar).

Warga negara India menyumbang hampir tiga perempat dari izin yang diberikan melalui sistem lotere setiap tahun.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta,CNBC Indonesia - Menurut laporan Education at a Glance 2025 dari OECD yang dirilis Visual Capitalist, Kanada kembali menempati posisi teratas sebagai negara dengan populasi paling berpendidikan di dunia, dengan 64,7% penduduk dewasa memiliki gelar universitas atau setara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya dirinya bersyukur angka kemiskinan Indonesia turun ke 8,47% pada Maret 2025. Ini adalah rekor angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah.

Prabowo menuturkan dengan capaian tersebut, dia meminta agar jajaran menterinya tidak boleh puas. Selain itu, dia juga mengungkapkan capaian tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,76% pada Februari 2025. Pencapaian ini juga merupakan yang terendah sejak krisis 1998

"Sekali lagi kita tidak boleh puas karena 4,76% dari 287 juta orang itu angka yang cukup besar dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama," kata Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10/2025).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran ini artinyaada lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Prabowo mengaku paham bahwa tingkat pengangguran ini menjadi hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat yang butuh pekerjaan. Oleh karena itu, dia menghimbau masalah perkembangan dunia teknologi yang memicu disrupsi dalam produksi dan industri.

Mengutip Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tersebut, generasi Z (Gen Z) tercatat sebagai golongan dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Angka pengangguran kalangan Gen Z mencapai 16%.

Secara pendidikan, menurut survei ini, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyumbang angka pengangguran tertinggi. Pengangguran lulusan SMK mencapai 8% lebih tinggi dibanding lulusan SMA yang sebesar 6,35. Namun, keduanya menjadi yang paling tinggi dibandingkan lulusan perguruan tinggi. Adapun, lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 tercatat 6,23% dan Diploma I/II/III sebesar 4,84%.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan segera meresmikan 165 Sekolah Rakyat Rintisan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Melansir keterangan resmi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan Presiden Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan dan meletakkan batu pertama Sekolah Rakyat di gedung permanen tahun ini.

"Sebentar lagi akan di-launching oleh beliau. Jadi nanti pada waktu peletakan batu pertama pembangunan sekolah permanen, kita meminta beliau meletakkan batu pertama. Jadi ada dua peresmian, satu sekolah permanen dan sekolah yang sudah dibuka, nanti akan diresmikan presiden," kata Agus dikutip Kamis (16/10/2025).

Agus menjelaskan peresmian tersebut ditargetkan dapat diselenggarakan November 2025 di Jakarta. Adapun 165 Sekolah Rakyat Rintisan tersebut memanfaatkan gedung-gedung yang telah direvitalisasi.

"Di tahun ini sementara menggunakan gedung-gedung yang sudah existing, kita revitalisasi," ujarnya.

Sementara pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Rintisan akan dimulai Oktober ini di sekitar 108 titik lokasi. Targetnya, seluruh siswa dari sekolah rintisan sudah bisa menempati bangunan baru pada Juli 2026.

"Pembangunan gedung permanen tahap berikutnya akan menyesuaikan dengan usulan dari pemerintah daerah (pemda). Sebab, pemda yang mengusulkan lahan. Sehingga, 165 sekolah rintisan dapat memiliki sekolah baru yang permanen," ujarnya.

Terkait anggaran, Agus mengungkapkan pembangunan setiap sekolah rakyat permanen menelan anggaran sekitar Rp 200 miliar per sekolah.

"Terkait anggaran Sekolah Rakyat rintisan, ia mengatakan masing-masing bidang dikerjakan tiap kementerian lainnya. Misalnya, revitalisasi gedung dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum, kurikulum dan guru ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan ada peran Kementerian Agama," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah membutuhkan investasi Rp 13.032,79 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 sesuai target Presiden Prabowo Subianto. Setidaknya, terdapat sembilan sektor industri dan proyek yang dibidik menjadi penopang pertumbuhan investasi itu.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, target nilai investasi itu telah dirancang tumbuh bertahap tiap tahunnya sejak 2025, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,3% 2025, 6,30% pada 2026, 7,50% 2027, 7,70% pada 2028, dan 8% pada 2029.

Pada tahun ini, target investasinya Rp 1.905,6 triliun, dan 2026 menjadi Rp 2.175,26 triliun atau tumbuh 14,2%. Pada 2027, nilainya menjadi Rp 2.567,47 triliun atau meningkat 18%, 2028 Rp 2.969,64 triliun atau naik 15,7%, dan pada 2029 menjadi Rp 3.414,82 triliun dengan pertumbuhan 15%.

"Maka, untuk mencapai target 8%, kita harus mampu menarik investasi dengan realisasi lebih dari Rp 13.000 triliun," kata Tirta dalam agenda diskusi FPCI dengan tema APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dengan target pertumbuhan investasi yang terus membesar itu, Tirta mengatakan, pemerintah telah menggariskan peta jalan sektor industri dan beberapa proyek prioritas yang mampu menopang realisasi investasi tumbuh tinggi dan berkelanjutan tiap tahunnya.

Pertama, ialah investasi di sektor energi baru dan terbarukan. Potensi investasi di sektor itu kata Tirta mencapai 3.687 gigawatt karena yang terealisasi saat ini dari kebutuhan EBT Indonesia sebesar 13,1 gigawatt. Ini terdiri dari sektor energi hidro yang membutuhkan investasi terpasang 95 gigawatt, solar 3.294 gigawatt, bioenergi 57 gigawatt, anging 155 gigawatt, geothermal 23 gigawatt, dan tidal 63 gigawatt.

Kedua, ialah sektor industri hilirisasi atau downstreaming industry dengan kebutuhan investasi 28 komoditas periode 2023-2040 se nilai US$ 618 miliar atau setara Rp 10.251,01 triliun. Terdiri dari komoditas nikel, copper, bauxite, tin, petrochemical, fertilizer, CPO, sugarcane, seaweed, oleochemical, bio solar, dan bioetanol.

Ketiga, kebutuhan investasi di sektor industri yang terkait dengan ketahanan pangan. Di antaranya untuk pembangunan rice estate di Merauke, Papua Selatan, hingga sugar dan bioetanol yang juga berlokasi di Merauke.

Keempat, terkait dengan sektor industri semiconductor karena ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia untuk sektor industri tersebut, di antaranya silica, gallium, copper, bauxite, dan emas.

Kelima, sektor industri yang terkait dengan ekonomi digital dan pusat data. Ini karena pasar ekonomi digital Indonesia pemerintah perkirakan akan terus tumbuh tinggi hingga ke level 5,9% pada periode 2024-2029 dengan nilai mencapai US$ 210-360 miliar.

Keenam, sektor industri manufaktur berorientasi ekspor yang mampu membantu Indonesia untuk masuk ke rantai pasokan global.

Ketujuh, berkaitan dengan industri kesehatan atau healthcare, seperti industri pharmaceutical, alat medis, dan layanan kesehatan. Sektor ini pemerintah anggap bisa menopang investasi ke depan karena telah terbukanya kawasan ekonomi khusus di sektor kesehatan di Sanur, Bali.

Kedelapan, ialah proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Melalui pembangunan calon ibu kota baru pengganti DKI Jakarta itu, pemerintah memperkirakan akan banyak investasi yang masuk ke Indonesia, karena kebutuhan pembangunan perumahan, gedung-gedung pendidikan, rumah sakit, hingga hotel. Pemerintah pun telah memberikan insentif berupa tax holiday selam 30 tahun bagi investor yang ingin mengembangkan IKN, kemudahan perizinan, hingga HGU 95 tahun yang dapat terus diperpanjang.

Kesembilan, atau sektor terakhir yang diandalkan menjadi penopang pertumbuhan investasi ialah sektor pendidikan dan vokasi. Targetnya, investasi mulai dari pendidikan tingkat pendidikan anak usia pra sekolah hingga ke tahap universitas. Insentif yang disediakan untuk menarik investasi di sektor ini di antaranya super deduction tax 200%, dan kawasan ekonomi khusus pendidikan di BSD, Banten.

"Jadi kita sudah memiliki roadmap-nya, dan juga insentif yang disiapkan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya," ujar Tirta.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]