Penetapan upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman yang harus kita letakkan dalam bingkai keadilan

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 untuk tujuh kabupaten/kota di wilayah itu.

"Penetapan upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman yang harus kita letakkan dalam bingkai keadilan, bukan sebagai ajang persaingan antara yang memberi kerja dan yang menerima kerja," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Rabu.

Ansar mengatakan surat keputusan (SK) mengenai upah minimum tahun 2026 tidak lahir dari ruang hampa, melainkan didasari atas dua pilar, pertama pilar kepastian hukum yang sesuai mandat konstitusi dan regulasi ketenagakerjaan terkini, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Ia memastikan di Kepri, hukum adalah panglima yang menjamin hak-hak pekerja sekaligus melindungi keberlangsungan usaha.

Kedua, yakni pilar realitas ekonomi yang berdasarkan data BPS, angka inflasi, dan pertumbuhan ekonomi Kepri.

Selain itu, kata Ansar, pihaknya juga mempertimbangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) bagi sektor-sektor unggulan seperti industri migas, galangan kapal dan kimia sebagai bentuk pengakuan atas keahlian khusus yang dimiliki tenaga kerja di Kepri.

"Pemerintah Provinsi Kepri mengambil sebuah keputusan penting yang menyentuh hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Ansar pun memaklumi tantangan ekonomi global yang dihadapi pengusaha dan investor di Kepri tidak ringan, namun, menurutnya, upah yang berkeadilan adalah investasi pada produktivitas.

Ia menyebut tenaga kerja yang sejahtera adalah tenaga kerja yang loyal dan berdedikasi. Dengan penetapan upah yang terukur ini, pemerintah menjamin stabilitas industrial di Kepri.

"Kami ingin tumbuh rasa aman dan nyaman berinvestasi di Kepri, karena stabilitas adalah kunci pertumbuhan bisnis," ungkapnya.

Selanjutnya, Ansar turut menyampaikan Pemprov Kepri mendengar aspirasi para buruh dan pekerja dalam penetapan upah minimum tersebut.

Kenaikan upah minimum 2026 adalah bentuk apresiasi atas keringat dan kontribusi pekerja dalam membangun ekonomi Kepri.

Ia berharap peningkatan upah ini untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga dan mengasah kompetensi diri.

"Pada era kompetisi global ini, mari kita buktikan pekerja Kepri adalah tenaga kerja yang unggul, disiplin, dan memiliki daya saing tinggi," ucap Ansar.

Gubernur Ansar mengajak seluruh pihak menerima penetapan upah minimum Kepri 2026 sekaligus saling berkolaborasi mendorong agar ekonomi terus tumbuh.

Jika ekonomi tumbuh, perusahaan maju maka pekerja harus sejahtera. Begitu pula sebaliknya, kesejahteraan pekerja akan mendorong kemajuan perusahaan.

"Mari kita kawal bersama implementasi
keputusan ini dengan penuh tanggung jawab demi masa depan Kepri Maju, Makmur dan Merata," demikian Ansar.

Berikut daftar UMP dan UMK se-Kepri per 1 Januari 2026:

UMP Kepri : Rp3.879.520 (naik 7,06 persen)

UMSP Kepri : Rp3.902.006 (naik 6,62 persen)

UMK Kota Batam : Rp5.357.982 (naik 7,38 persen)

UMK Kota Tanjungpinang : Rp3.879.520 (naik 7,06 persen)

UMK Kabupaten Bintan : Rp4.583.221 (naik 8,92 persen)

UMK Kabupaten Karimun 2026: Rp4.241.935 (naik 7,22 persen

UMK Kabupaten Lingga : Rp3.879.520 (naik 7,06 persen)

UMK Kabupaten Natuna : Rp3.879.520 (naik 6,93 persen)

UMK Kabupaten Anambas 2026: Rp4.279.851 (naik 4,77 persen).

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penyusunan dan penetapan rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) kelautan untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang laut dan mendukung ekonomi biru berkelanjutan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan pemerintah telah menetapkan sejumlah KSN melalui peraturan presiden hingga 2025.

“KSN merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh strategis secara nasional, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, sosial, maupun pertahanan dan keamanan,” kata Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.

Kartika menyebut KSN yang telah ditetapkan antara lain KSN Kedungsepur, KSN Ibu Kota Nusantara (IKN), KSN Gerbangkertasusila, KSN Raja Ampat, dan KSN Banjarbakula.

Selain itu, KKP mencatat sejumlah KSN masih dalam tahap integrasi, antara lain Jabodetabek-Punjur, Selat Sunda, Seram, serta kawasan perbatasan negara di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur.

Kartika mengatakan percepatan zonasi KSN ditujukan untuk memberi kejelasan arah pemanfaatan ruang laut lintas sektor, mengurangi potensi tumpang tindih, dan mendorong kepastian berusaha.

Kartika mengatakan proses percepatan zonasi KSN dilakukan bertahap sesuai mekanisme harmonisasi lintas kementerian dan lembaga hingga penetapan regulasi, tanpa menetapkan tenggat waktu tertentu.

“Dengan adanya penataan ruang laut, konflik atau tumpang tindih itu akan kita kurangi dan bahkan kita hilangkan,” ujar Kartika.

Pada 2025, lanjutnya, KKP menindaklanjuti proses zonasi di sejumlah kawasan strategis, antara lain Mamminasata (kawasan meliputi Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar), Batam Bintan Karimun, Taman Nasional Ujung Kulon, serta Teluk Bintuni.

Berdasarkan paparan data Kementerian, upaya tersebut ditopang capaian penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat yang pada 2025 mencapai 122,23 persen dari target, serta zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah yang terealisasi 100 persen.

Kartika menambahkan integrasi tata ruang darat dan laut menjadi landasan agar pengembangan kawasan strategis berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir serta laut.

Sementara itu, kinerja penataan ruang laut KKP sepanjang 2025 mencatat penerbitan 773 persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) atau 128,83 persen dari target, serta kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp775,6 miliar.

Hingga akhir 2025, KKP mencatat 25 provinsi telah memiliki peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang terintegrasi dengan ruang laut, sementara 11 provinsi masih dalam proses integrasi, dan satu provinsi tidak memiliki wilayah laut.

Ke depan, KKP akan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat penetapan dan implementasi zonasi KSN sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Kebijakan pengupahan benar-benar mendukung penciptaan dan keberlanjutan lapangan kerja formal di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyatakan menghormati penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang akan menjadi dasar penetapan upah minimum tahun 2026.

“Dunia usaha berharap para gubernur dapat menjalankan kewenangannya secara bijak dan bertanggung jawab, serta menjauhkan penetapan upah minimum dari dinamika politisasi,” ujar Shinta dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Shinta menyampaikan penentuan besaran upah minimum daerah perlu mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi perekonomian dan daya saing daerah.

Selain itu, Shinta juga berharap agar penetapan upah minimum mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, angka pengangguran, struktur industri, serta keberlangsungan usaha.

“Dengan demikian, kebijakan pengupahan benar-benar mendukung penciptaan dan keberlanjutan lapangan kerja formal di Indonesia,” ujar Shinta.

Ia mengutip data yang menunjukkan bahwa sejumlah sektor industri masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mengalami kontraksi pada kuartal III-2025.

Sektor tekstil dan pakaian jadi tercatat tumbuh 0,93 persen (year on year/yoy), alas kaki -0,25 persen (yoy), pengolahan tembakau -0,93 persen (yoy), furnitur -4,34 persen (yoy), karet dan plastik -3,2 persen (yoy).

Selain itu, data per Oktober 2025, sektor otomotif juga mengalami kontraksi -10 persen (yoy). Kondisi ini mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian bagi dunia usaha di sektor-sektor tersebut di tengah tekanan yang masih berlangsung.

“Dunia usaha memahami bahwa kebijakan pengupahan memiliki tujuan fundamental untuk melindungi pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati dan proporsional, agar tetap selaras dengan kemampuan dunia usaha serta beragamnya kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah,” ujar Shinta pula.

Dunia usaha, kata dia lagi, mendorong agar penggunaan nilai Alfa (α) dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Jika daerah dengan rasio upah minimum lebih dari KHL (kebutuhan hidup layak), maka rentang Alfa (α) yang digunakan adalah 0,1 hingga 0,3.

Sedangkan, kata Shinta lagi, jika rasio upah minimum kurang dari KHL maka rentang Alfa (α) yang digunakan dapat lebih tinggi, yaitu 0,3 hingga 0,5.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru, yakni inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5-0,9 poin.

Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023, rentang Alfa yang ditetapkan adalah 0,1-0,3 poin.

Dengan demikian, aturan terbaru meningkatkan rentang Alfa menjadi 0,5-0,9 poin.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta kepada gubernur untuk menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025. Dalam PP terbaru, kata dia, juga diatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memerintahkan gubernur dan kepala daerah terkait untuk menetapkan upah minimum di daerahnya masing-masing paling lambat pada 24 Desember 2025.

“Dewan Pengupahan Daerah akan mengusulkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk kemudian ditetapkan oleh gubernur. Batas waktunya tanggal 24 Desember 2025,” ujar Yassierli ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu.

Yassierli optimistis kepala daerah mampu menetapkan upah dalam kurun waktu sepekan, terlebih dengan formula yang sama dengan aturan sebelumnya.

Formula penentuan upah yang dimaksud adalah inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5–0,9 poin. Rentang Alfa tersebut meningkat dari yang sebelumnya 0,1–0,3 poin.

“Jadi hanya Alfa-nya yang berbeda,” kata Yassierli.

Untuk memastikan ketepatan waktu tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pendampingan kepada beberapa provinsi yang membutuhkan pendampingan dalam penetapan nilai upah minimum.

Ia menyampaikan Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi sosialisasi penetapan upah minimum provinsi (UMP) dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada masing-masing kepala daerah. Sosialisasi tersebut tak hanya dihadiri oleh gubernur, tetapi juga kepala dinas ketenagakerjaan.

“Forum itu sangat penting bagi kami menyosialisasikan kepada para gubernur, hadir juga bupati dan wali kota se-Indonesia, ada beberapa yang kepala dinas ketenagakerjaannya hadir,” kata dia.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru, yakni inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5–0,9 poin.

Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023, rentang Alfa yang ditetapkan adalah 0,1–0,3 poin.

Dengan demikian, aturan terbaru meningkatkan rentang Alfa menjadi 0,5–0,9 poin.

Yassierli pun meminta kepada gubernur untuk menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025. Dalam PP terbaru, kata dia, juga diatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

“Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan tingkat penetrasi (penetration rate) industri asuransi di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi mengatakan tingkat penetrasi industri asuransi Indonesia masih berada di bawah Filipina, Malaysia, Thailand, serta Singapura.

"Yang paling tinggi Singapura 7,40 persen, negara-negara maju itu kalau umumnya antara 9 persen sampai 10 persen untuk penetration rate secara komprehensif, yang secara keseluruhan," ujar Suwandi dalam acara Literasi Menabung dan Berasuransi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu.

Ia menjelaskan penetrasi industri asuransi Indonesia tercatat hanya sebesar 1,40 persen per akhir 2024, atau relatif tidak banyak berubah bahkan sejak sebelum krisis keuangan Asia melanda.

Sementara itu, di Filipina mencapai 1,80 persen, Malaysia 3,80 persen, Thailand 5,10 persen dan Singapura 7,40 persen pada akhir 2024, dengan negara-negara maju umumnya berada di level 9-10 persen.

Suwandi menjelaskan, beberapa variabel yang menjadi penghambat tingkat penetrasi industri asuransi di Indonesia, yaitu maraknya sejumlah kasus- kasus yang mendera perusahaan asuransi, yang berujung menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi industri asuransi secara keseluruhan.

“Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asuransi memang cukup menekan penetrasi industri asuransi. Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK,” ujar Suwandi.

Selain itu, menurutnya, terdapat kesenjangan antara Indonesia dengan negara lain apabila dilihat berdasarkan produk asuransi. Di sisi lain, kondisi ini menunjukkan ruang terbuka pertumbuhan industri asuransi dalam negeri.

"Saya melihat dari sisi positifnya, perusahaan asuransi masih punya ruang gerak yang cukup lebar untuk meningkatkan penetrasi," ujar Suwandi.

Dalam kesempatan sama, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba tidak menampik tantangan besar yang dialami industri asuransi dalam negeri.

Ia menyebut, penetrasi pasar asuransi Indonesia masih di kisaran 2,7 persen secara umum, namun dilihat berdasarkan produk asuransi jiwa dan asuransi umum penetrasi industri baru sekitar 1,4 persen.

"Nah, dari sini ini kelihatan bahwa industri ini memang masih struggling ya di dalam di sektor keuangan," ujar Purba.

Purba menilai, industri asuransi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan fundamental, sehingga membangun ekosistem pendukung pertumbuhan industri perlu dilakukan.

Seiring dengan itu, LPS saat ini menggodok Program Penjaminan Polis (PPP) yang dianggap menjadi salah satu variabel penting untuk memperbaiki kinerja industri asuransi. Berdasarkan pengalaman negara lain, program dinilai dampak positif bagi industri.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diperkirakan molor, atau tidak diumumkan pada 21 November 2025 mendatang, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan aturan tersebut, UMP tahun berikutnya harus diumumkan paling lambat 21 November dan UMK paling lambat 30 November. Bila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau hari Minggu, pengumuman wajib dilakukan satu hari sebelumnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat formula penetapan UMP tahun depan masih belum rampung hingga kini, sehingga jadwal penetapan bisa saja bergeser ke Desember.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jamsos, dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, proses pembahasan formula upah minimum masih berlangsung di pemerintah pusat.

"Terkait penetapan upah minimum provinsi maupun kota, sampai saat ini di kementerian masih menggodok terkait formula upah minimum. Masih dibahas di Depenas (Dewan Pengupahan Nasional), terkait dengan formulanya," kata Nurjaman kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Menurut dia, pemerintah memang masih mengacu pada PP 51/2023, namun formula baru, terutama terkait nilai alpha atau indeks tertentu, belum ditetapkan. Nilai alpha, yang selama ini berada di kisaran 0,1 hingga 0,3 sebagai variabel penyesuaian upah, kini berpotensi berubah menyusul desakan dari kelompok pekerja.

"Ya tentunya perusahaan, dunia usaha berharap alphanya tidak berubah dari yang lama, karena ini 0,1 sampai 0,3 untuk alphanya, tapi nggak tahu seperti apa. Kelihatannya agak berubah, karena mungkin mengapresiasi dari permintaan teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh," ujarnya.

Karena formula baru belum diselesaikan, ia menilai sangat kecil kemungkinan pemerintah dapat memutuskan UMP 2026 tepat pada 21 November.

"Kemungkinan meleset dari tanggal 21 November kelihatannya. Kelihatannya, prediksi kami sih akan meleset dari tanggal 21, karena sampai saat ini formulanya pun belum beres," ucap dia.

"Masih pembahasan, mudah-mudahan nggak lama lagi. Tapi mungkin tidak melintas atau lebih... mungkin di bulan Desember kelihatannya, baru bisa ada keluar untuk penetapan nilai upah minimum," sambungnya.

Saat ditanya apakah awal Desember menjadi waktu paling memungkinkan, Nurjaman enggan memastikan. "Saya tidak bisa berharap pakai tanggal ya, kemungkinan di Desember," kata dia.

Sementara itu, Nurjaman menyebut Dewan Pengupahan tetap melakukan rapat dan kajian sambil menunggu keluarnya regulasi resmi.

"Oh kami Dewan Pengupahan selalu rapat terus. Bagaimana menyikapi hal tersebut, kita melakukan kajian dan sebagainya. Melihat pasar kerja, melihat kondisi kita kerjaan seperti apa, tetap itu melihat semuanya, jadi pertimbangan ke penetapannya nanti," jelasnya.

Namun tanpa adanya keputusan resmi mengenai nilai alpha, pihaknya belum dapat memprediksi besaran kenaikan UMP 2026 kemungkinan di rentang berapa. "Belum, belum," pungkas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk penjualan batu bara periode kedua November 2025. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2025.

Di dalam aturan tersebut, pemerintah setidaknya memisahkan HBA berdasarkan 4 kategori. Adapun, bila dibandingkan dengan HBA pada periode pertama bulan November 2025 lalu, kategori batu bara dengan kalori tertinggi mengalami penurunan harga, sedangkan kategori II, III, dan IV mengalami kenaikan harga.

"Menetapkan Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disebut HBA untuk Periode Kedua Bulan November Tahun 2025 dengan besaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini," tulis aturan tersebut, dikutip Senin (17/11/2025).

Berikut daftar HBA periode kedua bulan November 2025:

Pertama, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,26%, Total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94 ditetapkan sebesar US$ 102,03 per ton. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan HBA pada periode pertama bulan November 2025 sebesar US$ 103,75 per ton.

Kedua, untuk HBA I dengan kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, sulphur 0,75%, dan ash 6,04% periode kedua bulan November 2025 ditetapkan sebesar US$ 67,29 per ton. Angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan harga periode pertama bulan November 2025 sebesar US$ 67,22 per ton.

Ketiga, untuk HBA II dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, sulphur 0,23%, dan ash 3,9% periode kedua bulan November 2025 yakni US$ 44,29 per ton. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan HBA periode pertama bulan November 2025 yang berada di level US$ 44,02 per ton.

Keempat, untuk HBA III dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, sulphur 0,24%, dan ash 3,88% periode kedua bulan November 2025 ditetapkan sebesar US$ 33,88 per ton. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode pertama bulan November 2025 yang berada di level US$ 33,74 per ton.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia berhasil mengalahkan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Malaysia, dalam hal pasar digital. Sektor ini jadi yang terbesar di kawasan mencapai 229,4 juta orang atau 80% populasi.

Bukan hanya itu nilai ekonomi digital Indonesia juga diprediksi terus bertumbuh hingga 2030. Sebagai catatan, nilai ekonomi digital tahun lalu mencapai US$90 miliar.

"Nilai ekonomi digital mencapai US$ 90 miliar (Rp 1.496 triliun) untuk tahun 2024 diproyeksikan akan lompat ke US$ 366 miliar (Rp 6.086 triliun) pada 2030. Ini melampaui teman-teman negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, dalam acara FEKDI dan IFSE, Kamis (30/10/2025).

Dalam data terbaru yang dirilis Google, Temasek, dan Bain, ekonomi digital RI sudah melampaui US$ 99 miliar pada 2025 dibanding Singapura yang senilai US$ 29 miliar. Ekonomi digital Indonesia menyumbangkan sepertiga dari perekonomian digital di seluruh negara Asia Tenggara yang diproyeksikan bernilai US$ 299 miliar.

Mengutip survei APJII tahun 2025, Meutya menjelaskan penggunaan internet di Indonesia berjumlah 77% di desa dan 84% untuk masyarakat kota. Dia memberikan catatan penetrasi internet itu jadi PR kementerian yang dipimpinnya, seraya menyampaikan pula percepatan akan dilakukan di bidang infrastruktur.

"Jadi ini yang masih menjadi PR bagi kami. Tahun 2024 kita ke 2025 kita ada kenaikan sekitar 1,5%. Di tahun 2025 kita akan melakukan percepatan-percepatan di banyak hal," jelas Meutya.

Salah satu pengembangan infrastruktur digital yang dilakukan Indonesia adalah melalui satelit. Indonesia diketahui telah meluncurkan Satria I pada tahun 2023 lalu.

Satelit itu menyediakan jaringan internet untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Terdapat 27.865 titik layanan publik yang dilayani Satria I, termausk 1.631 titik di Papua.

Perusahaan PSN juga baru saja meluncurkan satelitnya, Nusantara V. Satelit itu memiliki kapasitas broadband mencapai 370 Gbps, jadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan Australia yang memiliki kapasitas 186 Gbps.

"Pencapaian ini memperkuat kedaulatan digital dan menjadi fondasi bagi pemeratan akses, pengembangan UMKM daerah, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta percepatan ekosistem AI dan juga inovasi nasional," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar digital Indonesia terus mengalami perkembangan. Diperkirakan nilai ekonominya juga bertumbuh signifikan dan mengalahkan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Singapura.

Menteri komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pasar digital Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Jumlahnya mencapai 80% dari populasi atau sekitar 229,4 juta orang.

Sementara, itu nilai ekonomi digital tahun lalu mencapai US$90 miliar. Jumlah itu diproyeksikan akan bertambah empat kali lipat pada 2030 mendatang.

"Nilai ekonomi digital mencapai US$ 90 miliar (Rp 1.496 triliun) untuk tahun 2024 diproyeksikan akan lompat ke US$ 366 miliar (Rp 6.086 triliun) pada 2030. Ini melampaui teman-teman negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura," kata Meutya, dalam acara FEKDI dan IFSE, Kamis (30/10/2025).

Ia juga menjelaskan soal adopsi penggunaan internet di Indonesia. Mengutip survei APJII tahun 2025, penetrasi di kota berjumlah 84% dan desa 77%.

Foto: Menteri komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam acara FEKDI dan IFSE, Kamis (30/10/2025). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari) Menteri komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam acara FEKDI dan IFSE, Kamis (30/10/2025). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

Menurutnya, penetrasi internet jadi PR untuk pihak Kementerian Komdigi. Pemerintah akan terus melakukan percepatan dengan berbagai rencana di bidang infrastruktur.

"Jadi ini yang masih menjadi PR bagi kami. Tahun 2024 kita ke 2025 kita ada kenaikan sekitar 1,5%. Di tahun 2025 kita akan melakukan percepatan-percepatan di banyak hal," jelas Meutya.

Di awal pidatonya, Meutya juga memuji penggunaan QRIS yang kian meluas, dari wilayah kecil di Indonesia hingga ke beberapa negara lain seperti Thailand dan Jepang.

"Kami ke pasar Tangsel waktu itu gerobak-gerobak kecil juga sudah menggunakan QRIS. Jadi kami ikut berbangga dan senang. Bagi kami di Kementerian Komdigi, ekosistem digital amat sangat berpengaruh," ujarnya.

Satelit RI Jadi Nomor 1 di ASEAN

Indonesia juga melakukan pengembangan infrastruktur digital melalui program satelit Satria I. Satelit tersebut telah diluncurkan pada tahun 2023 lalu untuk meratakan akses internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Meutya mengatakan Satria I sudah menghadirkan internet untuk 27.865 titik layanan publik. Termasuk untuk wilayah Papua, sebanyak 1.631 titik.

Bukan hanya pemerintah, perusahaan PSN juga telah meluncurkan satelit Nusantara V. Layanan ini memiliki kapasitas broadband satelit mencapai 370 Gbps dan diklaim menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.

Kapasitas itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diluncurkan Australia sebesar 186 Gbps.

"Pencapaian ini memperkuat kedaulatan digital dan menjadi fondasi bagi pemeratan akses, pengembangan UMKM daerah, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta percepatan ekosistem AI dan juga inovasi nasional," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access/BWA) pada 28 Juli 2025 lalu. Frekuensi ini ditujukan untuk memperluas layanan internet cepat hingga ke pelosok Indonesia dengan tarif terjangkau.

Program internet cepat dan terjangkau ini sempat dijelaskan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan frekuensi 1,4 GHz disiapkan agar investasinya bisa dibuat murah. Di sektor komunikasi secara tarif masih berbasis biaya (cost based). Jadi investasi yang murah akan berdampak pada tarif yang dinikmati pelanggan akan makin murah juga.

"Kita punya program internet murah. Jadi kita akan melakukan lelang frekuensi 1,4 Ghz artinya bagaimana dengan menggunakan frekuensi ini, investasi atau investor, menginvestasikan untuk layanan fixed broadband itu murah. Jadi pelanggan pun dapat murah," ujar Wayan.

Menurutnya, skema internet murah ini juga berbeda dengan lauyanan WiFi seluler di rumah. Layanan yang digulirkan lewat frekuensi 1,4 GHz adalah layanan fixed broadband.

"Dan ingat, 1,4 yang kami lelang ini tujuannya untuk fixed broadband. Tidak ada untuk WiFi di rumah yang seperti WiFi di rumah ya. Ini benar-benar dari BTS masuk ke router dalam, kemudian router masuk ke PC," jelas Wayan. "Jadi digunakan untuk aktivitas fixed broadband. Bukan sampai di rumah digunakan untuk WiFi, seluler, itu bukan, itu masih ranah penyelenggara seluler."

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Komdigi untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam menyediakan internet berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

Meskipun rencananya akan ada internet murah, tetapi pemerintah tidak akan menetapkan harga pasti. Pihaknya akan meminta calon peserta lelang untuk memberikan tarif berapa yang bisa diberikan untuk layanan internet 100 Mbps.

"Kami tidak mematok, karena secara regulasi di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif," ujar Wayan.

Setelah melalui tahap evaluasi administrasi dan penawaran harga, Komdigi mengumumkan dua pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz pada 15 Oktober 2025.

PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), keluar sebagai pemenang Regional 1 dengan nilai penawaran tertinggi Rp403,76 miliar. PT Eka Mas Republik (pemilik merek MyRepublic) memenangkan Regional 2 dan Regional 3 dengan nilai penawaran masing-masing Rp300,88 miliar dan Rp100,88 miliar.

Pita frekuensi yang dilelang mencakup rentang 1432 MHz hingga 1512 MHz atau total lebar pita 80 MHz. Komdigi membagi area lelang menjadi tiga regional dengan 15 zona, mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Maluku.

Berikut pembagian tiga regional yang menjadi objek seleksi:

Regional 1

Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
Zona 7 : Jawa Timur
Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

Regional 2

Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Zona 15 : Kepulauan Riau

Regional 3

Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

Harga layanan internet 100 Mbps

Setelah menang tender, WIFI mengumumkan program internet murah, yaitu perusahaan berencana menghadirkan layanan internet 100 Mbps dengan tarif hanya Rp 100.000 per bulan.

Direktur WIFI, Shannedy Ong, mengatakan paket ini ditujukan bagi segmen masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini belum terjangkau layanan internet tetap.

"Kita sudah lock sepaket Rp100.000, ini akan meng-address low income segment. Potensi pasarnya sekitar 4-5 juta rumah tangga," ujar Shannedy saat Public Expose 5G FWA Execution Plan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

WIFI akan memanfaatkan teknologi FWA dan Fixed Point-to-Home (FPTH) untuk mendukung penetrasi broadband di wilayah Region 1. Shannedy menilai bahwa wilayah ini strategis karena menampung sekitar 61% dari total 74 juta rumah tangga di Indonesia.

Selain harga terjangkau, pelanggan juga akan mendapatkan fasilitas sewa perangkat dan instalasi gratis.

"Ini enggak pakai pulsa, enggak pakai kuota. Bayar Rp 100 ribu sebulan, sepuasnya. Tidak ada biaya awal atau instalasi," kata Yune Marketatmo, Direktur Utama WIFI dalam kesempatan yang sama.

WIFI menargetkan paket internet murah ini akan melakukan peluncuran awal atau soft launch pada akhir tahun 2025. Kemudian, dijual secara komersial pada kuartal pertama (Q1) tahun depan.

"Kita masih dalam diskusi internal untuk memfinalisasi," ungkap Shannedy.

Sementara itu, MyRepublic Indonesia sebagai pemenang Regional 2 dan 3 menilai wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi belum menetapkan harga untuk paket internet mereka, kapan akan diluncurkan, dan dijual secara komersial.

CNBC Indonesia coba menghubungi My Republic untuk menanyakan hal tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan dari pihak terkait.

Dalam keterangan sebelumnya, MyRepublic Indonesia mengatakan bahwa fokus pada Regional 2 dan 3 didasari pertimbangan strategis terhadap potensi besar wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki kebutuhan konektivitas tinggi namun masih memiliki tingkat penetrasi internet yang terbatas.

MyRepublic Indonesia menilai bahwa layanan internet berbasis FWA ini akan melengkapi layanan internet berbasis jaringan fiber optik (FTTH) yang telah dimiliki, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman konektivitas pelanggan di berbagai wilayah.

"Kami percaya bahwa ketersediaan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. MyRepublic Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi tersebut, sejalan dengan aspirasi kami untuk menjadi kebanggaan Indonesia," tambah Timotius Max Sulaiman, Chief Executive Officer MyRepublic Indonesia, dalam keterangan tertulis.

Ia menyatakan, ke depan, MyRepublic Indonesia akan memfokuskan langkah pada kesiapan teknis, operasional, dan komersial untuk menghadirkan layanan FWA di wilayah yang telah dimenangkan.