Kita sempurnakan dan perbaiki terus menerus tata kelola pupuk bersubsidi agar bisa diterima petani dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini menyiapkan aturan turunan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 113 Tahun 2025 yang merupakan revisi Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Kepala Kelompok Seksi (Kapoksi) Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Prasarana (PSP) Kementan Sry Pujiati menyatakan pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait pupuk bersubsidi yakni Perpres No. 113 Tahun 2025 yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, tambah dia di Jakarta, Rabu, diperlukan regulasi turunan sebagai dasar pelaksanaan teknis perubahan kebijakan pupuk bersubsidi (Permentan dan Peraturan Menteri Keuangan).

Kementerian Pertanian saat ini tengah membahas Permentan sebagai aturan pelaksana Perpres No.113 Tahun 2025.

"Kita sempurnakan dan perbaiki terus menerus tata kelola pupuk bersubsidi agar bisa diterima petani dengan baik. Dengan peraturan turunan tersebut diharapkan lebih sempurna dan detail dalam skema pengelolaan pupuk subsidi,” katanya.

Namun, lanjutnya saat Webinar Membedah Perpres No. 113 Tahun, perubahan ini tidak mengubah dalam penebusan pupuk, tapi hanya pada skema pembayaran pupuk subsidi Pupuk Indonesia.

"Dengan mekanisme pembayaran baru ini diharapkan industri pupuk bisa merevitalisasi pabrik dan mendukung peningkatan produksi pupuk," ujarnya.

Sementara itu, SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT. Pupuk Indonesia, Asep Saepul Muslim menambahkan sejak pemerintah memperbaiki tata kelola pupuk ada respon positif dari petani yakni dari 22 Oktober sampai sekarang penyerapan pupuk subsidi naik 20 persen, bahkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus mulai 1 Januari 2026.

Dibandingkan tiga tahun sebelumnya, ungkap Asep, penyaluran pupuk pada 2025 mencapai 8,11 juta ton atau 96,35 persen dari kontrak sebanyak 8,42 juta ton dan 84,99 persen dari alokasi yang diberikan Kementan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, A. Faroby Falatehan menilai, penyempurnaan Perpres No. 6 Tahun 2025 untuk menjawab hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait inefisiensi industri pupuk dimana selama ini ada beberapa permasalahan subsidi pupuk.

Diantaranya, tata kelola subsidi kurang efisien, baik inefisiensi biaya produksi, keterlambatan pembayaran subsidi, hingga lemahnya pengawasan dan beban fiskal tinggi.

Begitu juga masalah saat biaya produksi naik, subsidi pupuk juga ikut naik dan berimbas harga di petani serta pembayaran subsidi lambat yakni baru tahun berikutnya.

Dikatakannya, pemerintah melakukan perbaikan tata kelola pupuk dengan Perpres No.6 Tahun 2025 dan disempurnakan lagi dengan Perpres No.113 Tahun 2025.

Sementara itu, Ketua KTNA Jawa Barat, Otong Wiranta menilai, keluarnya Perpres No. 113 Tahun 2025 menjadi pelengkap kebijakan yang sebelumnya bahkan menjadi inovasi cara berpikir untuk menghitung subsidi pemerintah dan PT. Pupuk Indonesia, sehingga sangat membantu dalam efisiensi karena sistem penyaluran pupuk bersubsidi lebih baik.

Dengan kebijakan tata kelola pupuk subsidi yang baru ada beberapa keuntungan bagi petani. Misalnya, alokasi pupuk subsidi naik dua kali lipat. Jika sebelumnya hanya sekitar 4 jutaan ton, kini mencapai 9 jutaan ton.

Penghapusan aturan birokrasi dalam penyaluran pupuk subsidi yang membuat berbelit, tambahnya, kini dengan tandatangan gubernur atau kepala dinas pertanian, alokasi pupuk bisa langsung diajukan.

"Keuntungan lain, harga pupuk subsidi turun 20 persen, update e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) bisa setiap 4 bulan yang sebelumnya baru setahun," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi pupuk sekarang baik dan bagus. Dengan Perpres No.113/2025 ini, kita bicara transformasi.

Jakarta (ANTARA) - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menilai kebijakan pupuk yang diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) No. 113 Tahun 2025 berada di jalur yang tepat dan mencerminkan proses transformasi yang nyata.

Menurut Ketua Umum KTNA Yadi Sofyan, di Jakarta, Senin, salah satu dampak positif Perpres No. 113 Tahun 2025 sebagai revisi Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi, yakni produksi pupuk meningkat dari sekitar 30,5 juta ton menjadi 34,77 juta ton .

"Kondisi pupuk sekarang baik dan bagus. Dengan Perpres No.113/2025 ini, kita bicara transformasi. Dampaknya terasa dari sekitar 30 kantor perwakilan KTNA di daerah, tidak ada keluhan terkait distribusi pupuk bersubsidi," ujarnya.

Artinya, kata dia lagi, hampir tidak ada masalah di lapangan, kalau pun ada dinamika, biasanya terkait petani yang belum masuk e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) elektronik.

KTNA juga mengapresiasi penyederhanaan administrasi penebusan pupuk yang kini cukup menggunakan KTP, sehingga memudahkan petani, ujarnya lagi, Perpres No. 113/2025 pada prinsipnya menyempurnakan Perpres No. 6/2025, termasuk perubahan skema subsidi ke arah market to market.

Namun, Yadi menekankan pentingnya pengawalan kebijakan secara kolaboratif agar manfaatnya optimal bagi petani, selain itu juga menyampaikan tiga pilar rekomendasi untuk mendukung keberhasilan implementasi Perpres No. 113/2025.

Pertama, penyempurnaan data dan digitalisasi dengan melibatkan kelompok tani dalam verifikasi dan validasi penerima di tingkat desa, sembari tetap menyediakan jalur manual bagi petani yang terbatas akses teknologinya.

Kedua, peningkatan sosialisasi dan edukasi. Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia diharapkan aktif turun ke lapangan untuk menjelaskan perubahan kebijakan, khususnya terkait skema subsidi dan kategori pupuk.

Ketiga, penguatan pengawasan partisipatif dengan memberikan mandat resmi kepada kelompok tani untuk ikut mengawal penyaluran pupuk, serta memperkuat sanksi bagi pelaku penyelewengan.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Mulyono Makmur menilai Perpres No. 113/2025 sebagai bagian dari revolusi tata niaga pupuk yang patut diapresiasi, meski masih membutuhkan penguatan di tingkat pelaksana, arah kebijakan dinilai positif.

Ia berharap penguatan koperasi desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, dapat menjadi penggerak utama ekosistem pertanian modern ke depan, didukung oleh lembaga keuangan, koperasi unit desa, offtaker, dan penyuluh.

"Kami optimistis, dengan tata kelola yang makin baik, pupuk bisa menjadi pilar kuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk "Penguatan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Pasca Terbitnya Perpres 113 Tahun 2025".

Namun demikian, Mulyono menegaskan peran penyuluh pertanian juga sangat penting dalam menyosialisasikan kebijakan tata kelola pupuk baru ini, karena mereka menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan.

Kepala Seksi Pupuk Bersubsidi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Yustina Retno Widiati menyatakan, mekanisme pendataan dan penyaluran pupuk bersubsidi saat ini telah berjalan dengan baik dan terstruktur.

Penyusunan kebutuhan pupuk dilakukan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kemudian diinput ke aplikasi, diverifikasi berjenjang hingga kabupaten/kota, selanjutnya ditetapkan sebagai data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Menurut dia, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi pada 6 Desember 2025 sebesar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sekitar 297 ribu ton untuk perikanan. Total anggaran subsidi pupuk tahun 2026 mencapai Rp46 triliun.

Untuk 2026, alokasi pupuk subsidi pertanian tetap sebesar 9,5 juta ton, katanya pula, data penerima yang telah masuk hingga Desember tercatat sekitar 14,1 juta NIK untuk pertanian dan sekitar 101 ribu NIK untuk perikanan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan terdapat perubahan mendasar dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 113 tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Jekvy Hendra menyatakan regulasi ini menitikberatkan pada perbaikan mekanisme pembayaran subsidi, penguatan pengawasan penyaluran, serta penegasan prioritas pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri.

Menurut dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa perubahan paling mendasar dalam Perpres 113 tahun 2025 terdapat pada mekanisme pembayaran subsidi pupuk sebagaimana diatur dalam pasal 14.

Pasal tersebut menyebutkan, BUMN Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi untuk keperluan pengadaan bahan baku kepada kuasa pengguna anggaran.

"Dalam ketentuan baru tersebut, pembayaran subsidi untuk pengadaan bahan baku diberikan kepada BUMN Pupuk sebelum proses produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan," ujarnya.

Selain perubahan mendasar pada mekanisme pembayaran subsidi, lanjutnya, Perpres 113 Tahun 2025 juga mempertegas sekaligus memperluas pengawasan pupuk bersubsidi, termasuk terhadap aspek penyaluran fisik dan akuntabilitas keuangan subsidi.

Menurut Jekvy, pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan pemerintah karena merupakan program strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kini telah membuka diri supaya seluruh masyarakat bisa mengawasi kinerja dan layanan yang dilakukan, mulai dari tingkat pejabat tinggi hingga ke fiskus pajak.

Mekanisme pengawasan kolektif ini menjadi penting untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

"Ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi paling tidak kami membuka diri sebagai institusi yang sekarang ini inklusif, kami membuka diri terhadap para penegakan hukum," ungkap Bimo di kantor CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

"Tadi sudah ada banyak kasus yang bisa kita ungkap bersama, kita cegah bersama. Selain itu juga kami membuka diri terhadap bahkan teman-teman dari masyarakat sipil," tegasnya.

Bimo juga mengaku, turut mengajak seluruh organisasi independen yang fokus mengawasi tata kelola pemerintahan untuk turut serta mengawasi kinerja dan layanan para pegawai pajak.

"Transparency International Indonesia, itu juga teman-teman dari ICW, kemudian juga teman-teman dari bahkan Amnesty International, teman-teman saya lama, karena kami juga dulu bekerja di bidang Stranas Pencegahan Korupsi, jadi watchdog kami di masyarakat sipil itu kami berikan ruang, kami berikan bahan untuk mengkritisi kami," papar Bimo.

Di sisi lain, ia menegaskan, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Dirjen Pajak pada Mei 2025 ia pun telah berkomitmen untuk membuka data pajak supaya menjadi bahan bagi masyarakat untuk bisa terus mengkritisi secara baik kinerja dan layanan para fiskus pajak.

"Kami juga bekerja sama dengan seluruh tax center, ada ratusan tax center di seluruh Indonesia. Kami berikan bahan, kalau sekarang teman-teman masyarakat sipil, akademisi, mau meneliti tentang pajak, tentang kinerja model ekonomi pajak, kami buka data itu," kata Bimo.

"Sepanjang tidak ada data individual dengan narasi identitas wajib pajak, itu sah-sah saja untuk dilakukan pemodelan untuk membantu kami supaya bekerja lebih baik," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mendorong agar harga timah yang dijual masyarakat bisa memiliki patokan resmi. Hal itu agar bisa memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat sekaligus memberikan kepastian harga yang adil bagi penambang lokal.

Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto mengatakan pihaknya saat ini tengah mendorong penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk timah rakyat agar tidak ada lagi perbedaan harga yang merugikan masyarakat.

"Kita juga mendorong adanya harga patokan mineral, harga yang dibeli dari masyarakat. Alhamdulillah saat ini sedang ada rapat, sedang kita dorong mengenai HPM ini yang mudah-mudahan bisa direalisasikan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, dikutip Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, keberadaan HPM akan menjadi langkah penting dalam membenahi tata kelola pertambangan, khususnya di wilayah penambangan rakyat seperti Bangka Belitung. Dengan adanya harga acuan resmi, masyarakat diharapkan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih layak dari hasil tambangnya.

"Bagi kami asosiasi, tata kelola ini sangat penting karena kami sebagai pelaku usaha ingin usaha kita juga sustain, aman, nyaman dan juga tidak ada kendala ke depannya," katanya.

Selain mendorong penetapan harga patokan, Harwendro juga menilai perlu ada perbaikan dalam sistem perizinan dan pengelolaan tambang rakyat. Pihaknya sejak awal telah mengajukan agar wilayah tambang rakyat diberikan izin resmi melalui skema Izin Penambangan Rakyat (IPR) yang dikelola oleh koperasi.

"Dari awal asosiasi sudah mengajukan tata kelola pertambangan tapi memang realisasinya belum maksimal. Salah satunya kami mendorong wilayah penambangan rakyat yang diberikan izin melalui Izin Penambangan Rakyat yang nantinya itu akan dikelola oleh koperasi," ungkapnya.

Pihaknya juga menyambut baik langkah PT Timah yang telah melakukan uji coba pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi.

"Alhamdulillah tadi dengar laporan dari PT Timah sudah dilakukan, sudah ada uji-cobanya dan mudah-mudahan kalau ini berhasil bisa mendongkrak, bisa mensejahterakan masyarakat di Bangka Belitung," imbuhnya.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya berharap tata kelola pertambangan timah di Indonesia dapat berjalan lebih tertib dan berkeadilan, serta mampu memperkuat keberlanjutan industri timah nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan segera digelar pada tanggal 17 Desember 2025 tidak berkaitan dengan rencana aksi korporasi apa pun.

Direktur Legal dan Group Corporate Secretary PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) R. A Koesoemohadiani mengatakan, pelaksanaan RUPSLB merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran.

"Agenda RUPSLB ini tidak berkaitan dengan rencana aksi korporasi apa pun dan informasi lebih lanjut akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (10/11).

Ia mengatakan, pada saat Perseroan melakukan pemanggilan RUPSLB pada tanggal 25 November 2025, Direktur Utama, Direksi, dan manajemen terus berkomitmen penuh untuk bertindak secara profesional serta mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, menanggapi spekulasi media terkait potensi transaksi antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab, GoTo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut.

"Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya.

Di sisi lain, manajemen menyebut, sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GoTo menyambut baik upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem digital nasional, serta tetap berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi kebijakan serta regulasi Pemerintah yang bertujuan membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta konsumen di seluruh Indonesia.

"GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah," sebutnya.

Fokus perusahaan saat ini tetap pada eksekusi agar dapat mencapai sasaran strategis guna menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan seluruh ekosistem GoTo.

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan dan berintegritas melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Sulawesi Selatan.

Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan mengatakan langkah strategis itu bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik melalui bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi.

"Sinergi ini juga menjadi langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, profesional, bebas dari risiko hukum, dan mendukung pemulihan keuangan negara," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada Selasa (14/10), dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Pimpinan Cabang BRI Multifinance Makassar, Syahrial, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nauli Rahim Siregar, S.H., M.H di Aula Kejari Makassar.

Melalui kerja sama tersebut, Kejari Makassar akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, memberikan pendampingan dan perlindungan hukum terhadap potensi sengketa perdata maupun tata usaha negara yang mungkin dihadapi oleh BRI Finance Cabang Makassar.

Wahyudi menambahkan perlindungan hukum yang optimal sangat penting dalam industri pembiayaan karena memastikan setiap proses pembiayaan, penagihan, dan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai koridor hukum, meminimalkan risiko litigasi, serta menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.

"Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Makassar bukan hanya soal pendampingan hukum, tetapi juga investasi jangka panjang dalam memperkuat tata kelola dan keberlanjutan bisnis," katanya.

Setiap langkah BRI Finance, lanjutnya, harus berada dalam koridor hukum dan prinsip integritas, sehingga kami dapat memberikan layanan pembiayaan yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kolaborasi itu diharapkan menjadi contoh nyata sinergi positif antara institusi keuangan dan lembaga penegak hukum dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan sektor pembiayaan di Makassar.

Selain itu, sekaligus memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga setiap keputusan bisnis dapat dilakukan dengan aman, terukur, dan transparan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) buka suara mengenai kasus dugaan korupsi yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp 100 miliar.

"Perusahaan mengambil langkah tegas terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan perusahaan, termasuk melaporkan dugaan korupsi pengolahan anoda logam ini kepada KPK untuk dilanjutkan proses hukum lebih lanjut," tulis Plh. Corporate Secretary Division Head Yulan Kustiyan melalui keterbukaan informasi, dikutip Rabu (21/10/2025).

Perusahaan menyebutkan, pemeriksaan yang melibatkan mantan pejabat Antam dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi, guna mendukung pengungkapan perkara tersebut.

Manajemen juga memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanan pelanggan Antam tetap berjalan normal. Perusahaan berkomitmen menjaga integritas dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, Antam mengatakan terus memperkuat sistem pengendalian internal, kepatuhan, dan kerja sama dengan mitra usaha agar seluruh aktivitas berjalan sesuai regulasi dan prinsip integritas.

Mengutip Detik.com, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi pengolahan anoda logam di Antam. Dalam hal itu KPK telah menetapkan PT Loco Montardo (LCM) sebagai tersangka korporasi.

Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam modus kasus tersebut adalah pengolahan 1 kilogram anoda logam oleh PT LCM ditukar dengan emas sekitar 3 gram. Padahal seharusnya, setiap pengolahan anoda logam juga akan menghasilkan perak.

Dengan demikian dari hal tersebut diperkirakan negara mengalami kerugian hingga lebih dari Rp 100 miliar.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar (SB), sebagai tersangka. Siman dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK telah menyita uang tunai senilai Rp 100,7 miliar dari Siman Bahar. Uang itu diduga diperoleh dari hasil korupsi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keraguannya untuk memperbesar alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini mengingat masih adanya praktik penyelewengan kekuasaan di daerah, termasuk jual-beli jabatan.

Setidaknya ada sejumlah kasus di daerah yang membuat pemerintah saat ini masih ragu untuk memperbesar alokasi anggaran TKD. Kasus-kasus ini ia sebut berdasarkan catatan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Di sisi lain, ia melanjutkan, hasil survei penilaian strategis atau penilaian integritas dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024 juga masih menunjukkan skor yang rendah. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua pemda kata Purbaya masih masuk kategori rentan alias zona merah, dengan hasil SPI tingkat provinsi rata-rata 67 dan kabupaten atau kota 69.

"Jadi ini memang belum aman. KPK bilang sumber risikonya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan, padahal kalau itu enggak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ucap Purbaya.

Purbaya mengaku, sebetulnya ingin sekali menaikkan anggaran TKD pada 2026, dalam rangka mempercepat aktivitas perekonomian di daerah. Sayangnya, ia mengatakan, presiden belum berani merealisasikan keinginannya.

"Sebenarnya kalau saya sih mau saja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang-uang di daerah," kata Purbaya.

Oleh sebab itu, Purbaya meminta kepada pemimpin kepala daerah, termasuk para gubernur untuk memperbaiki terlebih dahulu tata kelola dan percepatan penyerapan uang daerahnya. Ia memberikan waktu perbaikan itu dalam dua kuartal ini, yakni kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 sebelum mengusulkan kepada Kepala Negara kenaikan anggaran TKD nantinya.