Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap angka inflasi Maret 2026 yang berbeda dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS sebelumnya mencatat inflasi Maret 2026 sebesar 3,48 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun, menurut Purbaya, inflasi sebenarnya hanya berada di level 2,51 persen.

Perbedaan tersebut terjadi karena BPS tidak mengeluarkan dampak kebijakan diskon listrik pada tahun sebelumnya dalam perhitungan inflasi.

"Inflasi pada bulan Maret mencapai 3,48 persen year on year. Ini ada dampak diskon listrik tahun lalu yang tidak dihitung atau tidak dikeluarkan oleh BPS," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Jika diskon listrik dikeluarkan dari perhitungan, inflasi Maret 2026 disebut berada di 2,51 persen.

"Kalau kita keluarkan dampak dari kenaikan subsidi listrik tahun lalu, inflasi di bulan Maret hanya 2,51 persen. Jadi, masih relatif terkendali," ujarnya.

Ia menilai angka inflasi yang dirilis BPS kerap ditafsirkan seolah-olah tekanan harga sedang tinggi dan ekonomi tengah memanas.

Padahal, menurut dia, hal itu dipengaruhi perbedaan basis perhitungan saja.

Menurut dia, saat ini harga relatif terkendali. Inflasi disebut konsisten dalam rentang target yang ditentukan pemerintah. Dia bilang, ini mencerminkan efektivitas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat.

"Jadi masih baik. Ini memberikan ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih ekspansif tanpa menciptakan tekanan harga secara signifikan. Sektor eksternal tetap solid," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams menyatakan suku bunga saat ini berada pada posisi yang tepat untuk menstabilkan pasar tenaga kerja sekaligus mengembalikan inflasi ke target bank sentral sebesar 2%.

Williams mengatakan risiko terhadap mandat ganda The Fed kini berada dalam keseimbangan yang lebih baik setelah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memangkas suku bunga sebesar 75 basis poin sepanjang tahun lalu.

“Kebijakan moneter kini berada pada posisi yang tepat untuk mendukung stabilisasi pasar tenaga kerja dan kembalinya inflasi ke sasaran jangka panjang FOMC sebesar 2%,” ujarnya dikutip dari Bloomberg pada Selasa (13/1/2026) dalam forum Council on Foreign Relations di New York.

Pernyataan Williams sejalan dengan pandangan sejumlah pejabat The Fed lainnya yang menilai bank sentral masih memiliki ruang untuk menunggu data ekonomi terbaru sebelum mempertimbangkan penurunan suku bunga lanjutan.

Dalam proyeksi ekonomi terbaru yang dirilis Desember lalu, para pembuat kebijakan memperkirakan hanya akan ada satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 2026, berdasarkan estimasi median.

“Saya memperkirakan tingkat pengangguran akan stabil tahun ini dan kemudian secara bertahap menurun dalam beberapa tahun ke depan,” kata Williams.

Dia menambahkan indikator pasar tenaga kerja saat ini telah kembali ke level pra-pandemi, sejalan dengan proses pendinginan yang gradual.

“Perlu saya tekankan, ini merupakan proses yang bertahap, tanpa tanda lonjakan tajam pemutusan hubungan kerja atau indikasi kemerosotan yang cepat," tambahnya

Terkait inflasi, Williams menilai tarif impor yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump akan sebagian besar berdampak satu kali terhadap harga. Inflasi diperkirakan memuncak di kisaran 2,75%–3% pada paruh pertama tahun ini, sebelum turun sedikit di bawah 2,5% untuk keseluruhan tahun. Dia menambahkan, perekonomian AS diproyeksikan tetap tumbuh di atas tren jangka panjang.

Namun demikian, sejumlah pembuat kebijakan masih menyuarakan kekhawatiran atas tekanan harga yang bertahan, mengingat inflasi telah berada di atas target The Fed hampir selama lima tahun.

Dalam keputusan suku bunga Desember lalu, beberapa pejabat menyatakan dukungan terhadap pemangkasan 25 basis poin berada dalam posisi “sangat berimbang” dan mengakui mereka dapat dengan mudah beralih untuk menahan suku bunga, sebagaimana tercermin dalam risalah rapat.

Usai pidatonya, Williams kembali menegaskan independensi The Fed dari intervensi politik telah memberikan “dividen besar” dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Departemen Kehakiman AS melayangkan surat panggilan dewan juri kepada Ketua The Fed Jerome Powell, yang mengancam dakwaan pidana terkait renovasi kantor pusat bank sentral di Washington serta kesaksian Powell di hadapan Kongres mengenai proyek tersebut.

Dalam pernyataan tertulis dan video pada Minggu, Powell menyebut renovasi itu sebagai dalih untuk menyerang bank sentral atas keputusan kebijakan moneternya.

“Ancaman tuntutan pidana merupakan konsekuensi dari Federal Reserve yang menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik kami demi kepentingan publik, bukan mengikuti preferensi presiden,” kata Powell.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan prestasi gemilang dalam pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025 dengan realisasi tahunan sebesar 2,68% (year on year/yoy), atau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92%.

Capaian ini menandai keberhasilan strategi koordinatif antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga di tengah berbagai tekanan eksternal, termasuk momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Budi Widihartanto menyatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kaltim periode Desember 2025 menunjukkan inflasi bulanan tercatat 0,71% (month to month/mtm) atau naik dari posisi November yang hanya 0,41%.

"Meski meningkat, realisasi inflasi Kaltim secara tahunan (yoy) tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy)," kata Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Selasa (6/1/2025).

Sebagaimana diketahui, pencapaian ini menunjukkan bahwa provinsi berbasis sumber daya alam ini mampu mengelola tekanan harga lebih baik ketimbang rata-rata wilayah lain di Indonesia, meski menghadapi tantangan geografis berupa kondisi cuaca ekstrem dan dinamika pasokan komoditas strategis.

Secara kumulatif, inflasi tahunan yang terkendali pada 2025 ini turut ditopang oleh langkah antisipasi sejak awal tahun.

Meski inflasi bulanan Desember mengalami lonjakan akibat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), kata Budi, dampaknya terhadap inflasi tahunan relatif terbatas berkat buffer yang terbangun dari stabilitas harga pada bulan-bulan sebelumnya.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor dominan dengan andil 0,47% (mtm), yang dipicu oleh keterbatasan pasokan perikanan dan sayuran akibat curah hujan tinggi serta gelombang laut yang menghambat aktivitas nelayan.

Faktor alam ini bertemu dengan peningkatan permintaan menjelang perayaan Nataru sehingga menciptakan tekanan ganda pada harga pangan.

Sementara itu, kelompok transportasi menyumbang inflasi 0,21% (mtm) seiring meledaknya mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Permintaan jasa transportasi yang melonjak mendorong naiknya tarif angkutan, baik darat maupun udara.

Di sisi lain, deflasi tipis pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01% (mtm) sedikit meredam gejolak inflasi.

Budi mengungkapkan keberhasilan menekan inflasi tahunan tak lepas dari implementasi konsisten Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Sepanjang 2025, TPID di berbagai kabupaten/kota secara rutin menggelar intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar.

Khusus Desember 2025, tercatat 24 kali pelaksanaan GPM serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga keterjangkauan harga di level konsumen.

"Strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif telah menjadi fondasi kokoh pengendalian inflasi Kalimantan Timur. Komitmen ini akan terus diperkuat guna mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tuturnya.

Dia melanjutkan, koordinasi antarlembaga diperkuat melalui tujuh kali High Level Meeting (HLM) di berbagai wilayah sepanjang Desember 2025, meliputi Kabupaten Berau (4 Desember), Kota Samarinda (9 Desember), Kabupaten Kutai Barat (11 Desember), dan Kota Bontang (17 Desember).

Kemudian tingkat Provinsi (18 Desember), Kabupaten Mahakam Ulu (19 Desember), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (22 Desember).

Forum strategis ini menjadi ajang perumusan kebijakan lintas sektor untuk mengantisipasi risiko inflasi jangka pendek maupun panjang.

Dengan modal capaian inflasi tahunan 2025 yang lebih rendah dari nasional, Kalimantan Timur optimis melanjutkan tren positif ini sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan hasil asesmen awal terkait dampak bencana alam yang melanda tiga provinsi di Sumatra terhadap kinerja makroekonomi nasional.

Otoritas moneter memperkirakan bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, meski dengan besaran yang relatif terbatas terhadap agregat nasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan bahwa perhitungan dampak bencana memiliki dimensi yang kompleks, mencakup hilangnya nilai aset, terhentinya produktivitas akibat tutupnya kegiatan ekonomi, hingga faktor upaya rekonstruksi pascabencana.

Berdasarkan perhitungan sementara dengan metode estimasi hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari, BI menemukan adanya koreksi negatif terhadap output ekonomi.

"Sebagai asesmen kami sementara dalam PDB [Produk Domestik Bruto] setahun ini perkiraannya baru minus 0,017%," ujar Aida dalam konferensi pers Hasil RDG Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Sementara dari sisi stabilitas harga, Aida menyebut dampak bencana terhadap inflasi di ketiga provinsi tersebut belum dapat disimpulkan secara final karena masih menunggu survei resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Hanya saja berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) internal Bank Indonesia, tekanan harga terpantau sedikit meningkat pada minggu pertama pascabencana.

Aida mengungkapkan bahwa terjadi perbaikan harga pada komoditas pangan bergejolak (volatile food) yang menjadi penyumbang inflasi bulan sebelumnya, seperti beras, telur ayam, dan bawang.

Sebaliknya, tekanan harga masih terdeteksi pada komoditas daging ayam ras dan cabai rawit. Meskipun demikian, BI meyakini inflasi umum akan tetap berada dalam kisaran sasaran. "Secara keseluruhan seperti disampaikan tadi, hanya berada sedikit di atas titik tengah target inflasi mediumnya 2,5%," tegasnya.

Untuk memitigasi dampak lanjutan, Bank Indonesia memastikan penguatan koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Pusat (TPIP) guna menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan sehari-hari di wilayah terdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Aida juga menyampaikan rasa duka cita mendalam dari Gubernur BI Perry Warjiyo dan seluruh jajaran Bank Indonesia atas musibah yang menimpa masyarakat di wilayah Sumatra.

Bisnis.com, CIREBON - Laju inflasi Kota Cirebon kembali bergerak naik pada November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat inflasi year on year (yoy) mencapai 2,87% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) menyentuh 107,81.

Tekanan harga paling kuat bersumber dari kelompok pangan dan layanan kesehatan yang terus menunjukkan tren menguat dalam beberapa bulan terakhir.

Plt Kepala BPS Kota Cirebon, Ujang Mauludin, menjelaskan situasi harga komoditas masih sensitif terhadap dinamika pasokan dan pola konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun.

"Kenaikan parameter inflasi yoy menjadi sinyal perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku distribusi, dan sektor produsen, terutama untuk komoditas strategis," ucap Ujang, Kamis (4/11/2025).

Kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 5,08% yoy.

Ujang menilai kelompok ini menjadi indikator paling mudah terguncang oleh perubahan cuaca, biaya distribusi, serta pola permintaan musiman.

Komoditas seperti beras, cabai, gula, hingga produk olahan tembakau masih menjadi penyebab utama tekanan inflasi.

Ia menambahkan, tren kenaikan harga pada kelompok ini memperlihatkan ketergantungan pasar pada pasokan luar wilayah. Ketika distribusi terganggu, dampak harga segera terlihat di tingkat konsumen.

"Kondisi pasar Ciayumajakuning selama dua bulan terakhir pun memperlihatkan gejolak yang cukup terasa pada produk hortikultura dan bahan pangan pokok," ujarnya.

Kelompok kesehatan mengalami lonjakan signifikan hingga 6,02% yoy. Ujang menyebut kenaikan tarif layanan medis, harga obat, serta biaya rawat jalan menjadi faktor pendorong.

"Kenaikan di sektor kesehatan memberi tekanan tambahan bagi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah," ujarnya.

Tren ini dinilai perlu antisipasi jangka pendek berupa monitoring tarif layanan kesehatan dan evaluasi ketersediaan obat generik di fasilitas pelayanan publik.

Lonjakan harga kesehatan biasanya terjadi menjelang akhir tahun seiring penyesuaian tarif layanan di berbagai fasilitas.

Kenaikan biaya pendidikan tercatat 4,84% yoy, menjadi peringatan jika biaya sekolah dan biaya penunjang belajar terus bergerak naik. Di sisi lain, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga mencatat kenaikan 3,27%.

Ujang melihat perubahan gaya konsumsi masyarakat yang semakin sering membeli makanan siap saji berpengaruh cukup besar.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga meningkat 3,25%, dipicu penyesuaian tarif layanan kecantikan dan kebutuhan harian rumah tangga.

Kelompok transportasi relatif terkendali dengan kenaikan 0,98% yoy. Stabilnya tarif angkutan umum dan harga BBM membantu menahan laju inflasi lebih tinggi. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,55%, menunjukkan pergerakan harga yang masih wajar di pasar ritel.

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga hanya meningkat 0,25%, menandakan tidak ada gejolak signifikan pada tarif dasar layanan utilitas.

Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mencatat 0,00%, memperlihatkan stabilitas harga layanan digital.

Secara month-to-month (mtm), inflasi Kota Cirebon pada November tercatat 0,16%. Angka ini tergolong moderat, meski menunjukkan adanya tekanan harga menjelang pergantian tahun.

Inflasi kumulatif/year-to-date (ytd) juga berada di 2,43%. Ujang menganggap posisi ini masih aman, namun pemerintah daerah perlu tetap menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis untuk mengantisipasi kenaikan permintaan pada Desember.

"Kestabilan harga menjelang akhir tahun menjadi prioritas agar inflasi tidak melampaui target regional. Koordinasi lintas sektor sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan," tutup Ujang.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekspansi manufaktur Asean mengalami peningkatan ke level 53,0 pada November 2025 atau naik dari bulan sebelumnya 52,7. Indeks tersebut menunjukkan performa yang menguat sepanjang semester kedua tahun ini.

Laporan S&P Global, Senin (1/12/2025) menyebut peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) Asean ditopang oleh pertumbuhan pesanan baru, output produksi yang lebih kuat, serta ekspansi solid.

Namun, pelaku industri di negara-negara Asean masih berhari-hari dalam penambahan tenaga kerja baru dengan pertumbuhan lapangan kerja yang rendah pada November 2025.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Maryam Baluch mengatakan industri manufaktur Asean sejauh ini menunjukkan penguatan pada kuartal terakhir, dengan data November menampilkan pertumbuhan output dan pesanan baru yang kuat.

"Untuk penunjang meningkatnya kebutuhan produksi, perusahaan juga menunjukkan peningkatan pembelian input yang lebih kuat," kata Baluch dalam laporan tersebut, dikutip Senin (1/13/2025).

Meskipun kinerja sektor secara keseluruhan masih positif, ada beberapa area yang menjadi perhatian. Di samping itu, tingkat optimisme tetap terjaga walaupun angkanya masih berada di bawah rata-rata historis, sehingga mengindikasikan pandangan yang relatif berhati-hati terhadap pertumbuhan dalam beberapa bulan mendatang.

Sentimen tersebut juga tercermin dalam keputusan perusahaan terkait perluasan ketenagakerjaan, yang sejauh ini sangat terbatas selama tiga bulan terakhir penciptaan lapangan kerja.

Akibatnya, kondisi ini mendorong perusahaan manufaktur mengakumulasi tumpukan pekerjaan pada laju terkuat sepanjang sejarah survei.

"Selain itu, tekanan harga semakin meningkat pada November, yang berpotensi menimbulkan tantangan bagi pertumbuhan pada masa mendatang," tuturnya.

Secara rinci, PMI Manufaktur di sejumlah negara Asean yang meningkat yaitu Indonesia di level 53,3 pada November 2025 atau naik dari sebelumnya 51,2. Peningkatan ini didorong kenaikan volume produksi dan tumbuhnya pesanan baru domestik.

Tak hanya RI, manufaktur Vietnam juga tumbuh ekspansi yang tercerminkan dari PMI di angka 53,8 pada November 2025. Namun, angka tersebut turun dari bulan sebelumnya 54,5.

Namun, manufaktur Vietnam masih menandakan peningkatan bulanan yang solid dalam kondisi bisnis di sektor manufaktur. Kondisi operasional kini telah menguat dalam lima bulan berturut-turut.

Selain itu, aktivitas industri pengolahan di Myanmar juga masih ekspansi di angka 51,4 atau turun tipis dari 51,5. Sektor manufaktur Myanmar terus mengalami peningkatan pesanan baru, meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat.

Kekhawatiran paling mendesak bagi industri ini pada bulan kedua terakhir tahun ini adalah tantangan dari sisi pasokan, terutama kelangkaan bahan baku.

Di sisi lain, PMI manufaktur Filipina turun drastis ke level kontraksi 47,4 pada November 2025. Output dan pesanan baru mengalami kontraksi tercepat sejak Agustus 2021, didorong oleh lemahnya permintaan pelanggan. Ekspor, pembelian dan lapangan kerja juga menurun, mencerminkan tantangan manufaktur yang lebih luas di negara tersebut.

Lebih lanjut, aktivitas manufaktur Malaysia tumbuh ke level ekspansi 50,1 pada November 2025 atau naik dari kontraksi bulan sebelumnya 49,5. Produsen Malaysia melihat kondisi operasional kembali positif. Pesanan baru menjadi titik kunci perbaikan pada November, meningkat ke tingkat tertinggi sejak April 2022.

Hal ini mendorong peningkatan aktivitas pembelian yang lebih kuat dan peningkatan tingkat kepegawaian yang baru, yang merupakan yang terkuat sejak September 2022.

Sementara itu, manufaktur Thailand juga tumbuh melesat hingga ke level 56,8 pada November atau naik dari bulan sebelumnya 56,6. Peningkatan didorong oleh pesanan baru yang masuk meningkat memicu peningkatan output yang substansial.

Hal ini terjadi meskipun terjadi penurunan pesanan ekspor baru yang lebih besar. Para produsen meningkatkan jumlah staf dan pembelian sebagai respons terhadap arus masuk pekerjaan baru yang lebih tinggi. Kepercayaan bisnis juga meningkat sejak Oktober.

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten tambang batu bara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatat penurunan laba sebesar 59% secara year on year (yoy) hingga kuartal III-2025.

Merujuk laporan keuangan terbaru, laba usaha perusahaan pelat merah ini turun dari Rp3,92 triliun pada periode yang sama tahun lalu menjadi Rp1,59 triliun per September 2025.

Meski demikian, pendapatan usaha tercatat sebesar Rp31,33 triliun hingga September 2025. Angka ini tumbuh 2% dibandingkan Rp30,65 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, untuk porsi penjualan sampai dengan akhir September 2025 ini, penjualan domestik tercatat sebesar 56%, sedangkan sisanya 44% merupakan ekspor. Pada periode ini, lima negara tujuan ekspor terbesar ditempati oleh Bangladesh, India, Filipina, Vietnam, dan Korea Selatan.

"Di tengah tekanan harga batu bara global yang masih menurun sepanjang 2025, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid serta menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar domestik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan volume produksi dan penjualan yang tetap positif, serta realisasi capex yang mendukung keberlanjutan operasi dan proyek logistik strategis," tutur Arsal tertulis.

Namun, pertumbuhan pendapatan tersebut tidak mampu menahan tekanan dari sisi beban. Diketahui, beban pokok pendapatan meningkat 11% yoy menjadi Rp27,76 triliun dari sebelumnya Rp25,05 triliun.

Kenaikan ini seiring dengan peningkatan volume operasional, baik produksi batu bara yang naik 9% YoY maupun angkutan yang juga naik 8% YoY, meskipun dari sisi stripping ratio tercatat lebih rendah di angka 5,98x dari pada periode yang sama tahun sebelumnya di angka 6,02x.

"Selain itu, pencabutan subsidi komponen FAME pada Biodiesel serta kewajiban untuk menggunakan B40 juga berdampak pada peningkatan harga BBM/liter (+8% YoY), yang otomatis berdampak pada peningkatan biaya bahan bakar yang digunakan oleh Perusahaan, baik untuk kegiatan penambangan maupun angkutan kereta api," kata dia.

Dari sisi neraca, total aset perusahaan tercatat naik 3% menjadi Rp42,84 triliun per September 2025. Angka ini melonjak tipis dari tahun lalu sebesar Rp41,78 triliun.

Total liabilitas tercatat naik 15% menjadi Rp22,06 triliun dibandingkan Rp19,14 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, total ekuitas menurun 8% menjadi Rp20,77 triliun dari sebelumnya Rp22,64 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Laba sektor industri China mencatatkan lonjakan tertinggi dalam hampir dua tahun pada September 2025, seiring dengan meningkatnya produksi dan meredanya tekanan harga di tengah upaya pemerintah menekan kelebihan kapasitas.

Menurut data Biro Statistik Nasional China (NBS) pada Senin (27/10/2025), laba industri naik 21,6% secara year on year (yoy) pada September 2025, menandai kenaikan dua bulan berturut-turut sekaligus capaian tertinggi sejak November 2023.

Angka tersebut jauh melampaui proyeksi Bloomberg Economics sebesar 3,9%, setelah mencatat kenaikan 20,4% pada Agustus.

Secara kumulatif, laba industri sepanjang Januari–September naik 3,2%. Sektor manufaktur menjadi penopang utama dengan pertumbuhan laba 9,9%, yang membantu menutupi penurunan dua digit pada sektor pertambangan dan gas.

Yu Weining, analis NBS, dalam pernyataan terpisah mengatakan capaian tersebut mencerminkan penerapan kebijakan makro yang lebih aktif serta berkembangnya titik pertumbuhan ekonomi baru.

“Tenaga produktif baru, termasuk industri manufaktur berteknologi tinggi dan peralatan, tumbuh pesat. Pemulihan laba berlanjut sebagian berkat efek perbandingan dari basis rendah tahun lalu,” ujar Yu dikutip dari Bloomberg.

Peningkatan output dan permintaan ekspor yang tetap kuat, meskipun dihadapkan pada tarif AS, turut mendongkrak pendapatan pabrik dan tambang China. Tekanan deflasi di tingkat produsen juga mulai mereda dalam beberapa bulan terakhir, seiring langkah pemerintah menertibkan overcapacity dan persaingan harga yang ketat.

Namun, analis memperingatkan bahwa pemulihan tersebut masih rapuh karena efek basis rendah tahun lalu.

Laba industri China sempat anjlok selama empat bulan berturut-turut hingga November 2023 ketika pertumbuhan ekonomi melambat tajam, sebelum pemerintah meluncurkan paket stimulus untuk memulihkan momentum.

Meski demikian, permintaan domestik masih lemah akibat penurunan investasi dan prospek ketenagakerjaan yang suram, sehingga menimbulkan keraguan atas keberlanjutan pemulihan laba.

Dalam komunike yang dirilis pekan lalu, Partai Komunis China menegaskan komitmennya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini dengan fokus menstabilkan lapangan kerja, dunia usaha, pasar, dan ekspektasi publik.

Pemerintah juga menyatakan akan terus memberikan dukungan kebijakan makro dan siap meningkatkan stimulus jika diperlukan.

Selama sebulan terakhir, otoritas China telah mengumumkan tambahan dukungan pendanaan senilai 1 triliun yuan (US$140 miliar) untuk mempercepat investasi dan memperkuat keuangan pemerintah daerah.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) melaporkan aktivitas ekonomi AS nyaris tidak berubah dalam beberapa pekan terakhir, sementara tingkat ketenagakerjaan cenderung stabil.

Dalam laporan Beige Book yang dirilis pada Rabu (15/10/2025) waktu setempat, The Fed mencatat belanja konsumen sedikit menurun. Tekanan harga masih berlanjut, dan sejumlah distrik melaporkan kenaikan biaya input yang lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.

“Kenaikan biaya input akibat tarif dilaporkan terjadi di banyak distrik, tetapi besarnya penyesuaian terhadap harga jual akhir bervariasi,” tulis The Fed dalam laporannya dikutip dari Bloomberg, Kamis (16/10/2025).

Beberapa pelaku usaha memilih menahan harga agar tetap kompetitif, sementara sebagian lainnya meneruskan kenaikan biaya impor ke konsumen.

Laporan tersebut disusun berdasarkan informasi dari 12 bank regional The Fed hingga 6 Oktober dan dikompilasi oleh Federal Reserve Bank of San Francisco. Tiga distrik melaporkan pertumbuhan ekonomi yang ringan hingga moderat, lima distrik tidak mengalami perubahan, dan empat lainnya mencatat sedikit pelemahan.

Prospek ekonomi juga bervariasi antarwilayah. Sejumlah responden memperkirakan permintaan akan meningkat dalam 6–12 bulan mendatang, meskipun ada kekhawatiran bahwa penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) dapat menghambat laju pertumbuhan.

Ketiadaan data ekonomi resmi akibat penutupan pemerintah membuat laporan anekdotal seperti Beige Book menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan. Saat ini, pejabat The Fed masih terbagi soal seberapa jauh suku bunga perlu dipangkas, di tengah inflasi yang masih berada di atas target 2%.

Ketua The Fed Jerome Powell sebelumnya mengisyaratkan bahwa bank sentral kemungkinan akan memangkas suku bunga lagi pada akhir bulan ini. Dia menilai kondisi ekonomi belum banyak berubah sejak pemangkasan suku bunga terakhir pada September, dan dua kali penurunan tambahan telah diproyeksikan untuk tahun ini.

Investor memperkirakan pemangkasan suku bunga dalam pertemuan kebijakan The Fed pada 28–29 Oktober hampir pasti terjadi, berdasarkan harga kontrak berjangka suku bunga.

Di sebagian besar distrik, lebih banyak perusahaan melaporkan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak mengganti posisi yang kosong. Kondisi tersebut dipicu oleh lemahnya permintaan, ketidakpastian ekonomi, dan investasi dalam teknologi kecerdasan buatan (AI).

Namun, perusahaan yang masih melakukan perekrutan mengaku lebih mudah mendapatkan pekerja dibandingkan sebelumnya, meski beberapa sektor tetap menghadapi kesulitan.

“Pasokan tenaga kerja di sektor perhotelan, pertanian, konstruksi, dan manufaktur dilaporkan masih terbatas di sejumlah distrik akibat perubahan kebijakan imigrasi baru-baru ini,” tulis laporan tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Setoran pajak mengalami penurunan hingga September 2025, dengan nilai sebesar Rp 1.295,3 triliun. Capaian itu turun 4,4% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1.354,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penurunan penerimaan pajak itu disebabkan kontraksi di komponen pajak penghasilan (PPh) Badan, serta PPN dan PPnBM, akibat pengaruh tekanan harga komoditas.

"Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan, namun sektor manufaktur dan jasa masih beri kontribusi positif terhadap penerimaan," kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, Selasa (14/10/2025).

Per akhir September 2025, setoran PPh Badan memang tertekan sebesar 9,4% secara tahunan menjadi sebesar Rp 215,10 triliun, diikuti kontraksi sebesar 13,2% untuk komponen PPN dan PPnBM menjadi senilai Rp 474,44 triliun.

Sementara itu, komponen pajak lain yang mengalami kenaikan di antaranya PPh Orang Pribadi Rp 16,82 triliun dengan pertumbuhan 39,8%, serta PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan yang tumbuh 17,6% menjadi Rp 19,50 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, selain karena tekanan harga komoditas, merosotnya penerimaan negara itu juga disebabkan tingginya angka restitusi pajak.

Tercermin dari besarnya selisih antara setoran pajak secara bruto yang per September 2025 senilai Rp 1.619,2 triliun dengan setoran pajak neto yang menjadi Rp 1.295,28 triliun.

"Tahun ini terjadi peningkatan restitusi pajak, artinya dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, wajib pajak sehingga uangnya beredar di tengah-tengah perekonomian," tutur Suahasil.