Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pangan strategis dan hewan kurban nasional dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan pemerintah terus bekerja menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas bahwa pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Karena itu pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bekerja keras untuk memastikan stok pangan aman, cukup, terkendali, dan distribusi lancar,” ujar Agung dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Iduladha dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap pasokan pangan maupun hewan kurban.

Agung menyebut sejumlah komoditas strategis nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali, mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, gula konsumsi, hingga daging dan telur ayam.

Dia mengungkapkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 4,07 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut setara 13,29%.

Selain itu, cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 5,29 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Produksi daging ayam, telur ayam, dan bawang merah telah surplus bahkan telah diekspor ke berbagai negara,” katanya.

Dalam aspek kesiapan Iduladha, Kementan juga memastikan ketersediaan hewan kurban nasional mencukupi kebutuhan masyarakat.

Potensi ketersediaan hewan kurban pada 2026 tercatat mencapai 3.246.790 ekor, sedangkan perkiraan kebutuhan nasional sekitar 2.355.470 ekor. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 891.320 ekor hewan kurban secara nasional.

“Secara nasional kondisi atau ketersediaan hewan kurban aman, cukup, dan terkendali,” ujar Agung.

Jika dirinci berdasarkan jenis hewan, ketersediaan sapi mencapai 859.268 ekor dengan kebutuhan diperkirakan 791.452 ekor, sehingga terdapat surplus 67.816 ekor. Untuk kerbau, ketersediaan tercatat 33.952 ekor dengan kebutuhan 12.914 ekor atau surplus 21.038 ekor.

Sementara itu, kambing tersedia sekitar 1,4 juta ekor dengan kebutuhan 1,08 juta ekor, sehingga surplus mencapai 332.861 ekor. Adapun domba memiliki ketersediaan 935.690 ekor dengan kebutuhan sekitar 466.086 ekor, atau surplus sebesar 469.604 ekor.

Agung menegaskan pemerintah akan terus memantau distribusi dan kesehatan hewan kurban agar pelaksanaan Iduladha berjalan lancar di seluruh daerah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong kesiapan Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di kawasan Asia-Pasifik dalam forum Asia Carbon Capture 2026 di Crowne Plaza Kuala Lumpur City Centre, Malaysia.

Dalam forum tersebut, Eddy menekankan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional serta penguatan ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

"Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Di satu sisi kita memiliki sumber daya energi fosil yang melimpah, tetapi di sisi lain masih menghadapi ketergantungan impor energi, terutama BBM dan elpiji. Karena itu, transisi energi harus menjadi bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional," ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Indonesia sedang berada pada fase penting transformasi ekonomi dengan target pertumbuhan hingga 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi besar serta perubahan sistem energi menuju arah yang lebih berkelanjutan.

Eddy juga menyoroti potensi energi terbarukan Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 3.600 gigawatt.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang sangat besar, mencapai sekitar 600 gigaton CO₂, sehingga membuka peluang strategis dalam pengembangan CCS regional.

"Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat CCS regional. Kapasitas penyimpanan karbon yang besar, posisi geografis strategis, serta meningkatnya kebutuhan dekarbonisasi di Asia menjadikan Indonesia sangat kompetitif untuk kerja sama CCS lintas negara," katanya.

Ia menambahkan potensi ekonomi karbon Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan dapat mencapai 21 miliar dolar AS yang berasal dari sektor kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi, hingga CCS dan CCUS.

Menurut Eddy, peluang tersebut harus diiringi dengan kepastian regulasi serta tata kelola yang kuat agar dapat menarik investasi.

Eddy mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mendorong regulasi terkait CCS, ekonomi karbon, dan waste-to-energy sebagai bagian dari penguatan ekosistem energi hijau.

"Potensi besar ini harus diiringi tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, serta sektor keuangan agar dapat diterjemahkan menjadi investasi nyata," ujarnya.

Eddy menegaskan Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan transisi energi memberi manfaat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan bahwa transisi energi memberikan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional," katanya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas SDM sebagai salah satu kunci untuk menghadapi persaingan global. Pertumbuhan industri yang pesat, serta meningkatnya investasi asing mendorong kebutuhan akan talenta unggul, khususnya bagi mereka yang memiliki pengalaman internasional.

Menjawab kebutuhan tersebut, Bosshire kembali menyelenggarakan Pulang Indonesia. Sebuah job fair terbesar untuk pelajar Indonesia di China sebagai wadah yang menghubungkan talenta Indonesia di luar negeri dengan peluang karier di Tanah Air.Kondisi Angkatan Kerja RI: 7,2 Juta Pengangguran, 98,58 Juta Bekerja Penuh Waktu, Freelance 38,35 Juta

Tahun ini, Pulang Indonesia 2026 sukses diselenggarakan di lima kota besar di China yakni Shanghai, Hangzhou, Xiamen, Beijing, hingga Guangzhou. Kegiatan ini mencuri perhatian lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia dan 50 lebih perusahaan terkemuka yang ikut terlibat.

Rangkaian acara berlangsung interaktif, mempertemukan peserta dengan berbagai perwakilan industri secara langsung. Dalam sesi tersebut, sejumlah perusahaan menyoroti meningkatnya kebutuhan akan talenta dengan perspektif global, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin kompetitif.

Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari perwakilan pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari hadirnya Minister Counsellor Kedubes RI di China Irwansyah Mukhlis dan Konjen RI di Shanghai Berlianto Situngkir. Keduanya juga memberikan sambutan.

Mereka menyampaikan pentingnya peran talenta Indonesia di luar negeri dalam mendukung pembangunan nasional. Keduanya juga memberikan apresiasi terhadap Pulang Indonesia yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

Komitmen Bosshire untuk Talenta Indonesia

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2024, Pulang Indonesia terus hadir secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Bahkan kini Pulang Indonesia berkembang menjadi platform yang semakin dikenal luas di kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri.

Melihat antusiasme yang terus meningkat, tahun depan Bosshire berencana memperluas jangkauan program ini ke berbagai negara. Mulai dari Singapura, Hong Kong, Taiwan, hingga kawasan Barat.

Founder dan Direktur Bosshire Jiang Yong mengatakan, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem talenta global yang lebih terintegrasi. Ia menambahkan, Pulang Indonesia diharapkan dapat terus berperan dalam menyiapkan talenta unggul guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, SURABAYA — Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 219.648 ton guna mengawal musim tanam,

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, mengatakan ketersediaan stok ini menjadi salah satu indikator kesiapan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di tengah dinamika global yang berdampak pada rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

“Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani selama musim tanam berlangsung,” ujarnya dikutip Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, berbagai langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi fasilitas produksi dan operasional perusahaan untuk menjaga kontinuitas produksi pupuk, penguatan stok pupuk bersubsidi, serta dukungan jaringan distribusi nasional Pupuk Indonesia Group agar pupuk tersedia tepat waktu bagi petani.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga terus memperkuat antisipasi terhadap berbagai dinamika global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

“Perubahan kondisi global dan potensi gangguan jalur logistik internasional menjadi perhatian industri pupuk dunia. Namun Petrokimia Gresik tetap berupaya optimal dalam memproduksi pupuk sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, kata dia, Petrokimia Gresik memperkuat strategi pengadaan bahan baku, di antaranya melalui diversifikasi negara asal suplai phosphate rock, potash, dan sulphur, serta optimalisasi pasokan sulphuric acid dari produksi dalam negeri.

Selain itu, perusahaan juga melakukan optimalisasi kontrak pengadaan jangka panjang serta mempercepat pengamanan stok bahan baku untuk kebutuhan enam hingga dua belas bulan ke depan guna menjaga keberlanjutan produksi.

"Di sisi operasional, Petrokimia Gresik memastikan kesiapan fasilitas produksi dan operasional perusahaan agar produksi pupuk tetap berjalan optimal untuk mendukung kebutuhan musim tanam nasional," tandas Daconi.

Sementara itu, per 10 Mei 2026 Petrokimia Gresik memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan musim tanam. Terdiri atas Urea bersubsidi sebesar 32.054 ton, NPK Phonska 166.324 ton, pupuk organik Petroganik sebesar 16.611 ton, ZA 2.720 ton, dan SP-36 1.939 ton.

"Stok ini telah tersedia pada jaringan distribusi Pupuk Indonesia dan siap disalurkan kepada penerima di PPTS (Penerima Pupuk pada Titik Serah) sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap petani tidak perlu khawatir, musim tanam April–September bisa dijalani dengan optimal," ujarnya.

Dia menjelaskan pula, pemerintah telah banyak melakukan perubahan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Perubahan ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Perubahan tersebut diantaranya penyederhanaan regulasi, dari 145 aturan dipangkas menjadi satu peraturan induk, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, kemudian disempurnakan dengan Perpres 113/2025. Melengkapi peraturan induk tersebut, terbit juga Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagian peraturan pelaksanaannya.

Penyederhanaan ini mendukung kelancaran distribusi pupuk ke seluruh Indonesia, sehingga berjalan semakin efektif dan tepat waktu. Selain itu mampu mendukung tingginya penyerapan pupuk bersubsidi pada awal tahun.

Bahkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional per 10 Mei 2026 mencapai 3,46 juta ton atau 35 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 9,85 juta ton. Realisasi tersebut juga tercatat lebih tinggi 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Diajuga memastikan, PI Group berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) disiplin menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diturunkan Pemerintah sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Hal ini, tambahnya, menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Dia mengimbau, penebusan harus dilakukan di PPTS atau kios resmi sehingga petani mendapatkan produk asli. Saat ini banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab menawarkan produk palsu, umumnya dengan iming-iming harga lebih murah. Petani harus berhati-hati agar tidak tertipu dan tetap mendapatkan hasil optimal dalam budidayanya.

“Petrokimia Gresik berkomitmen menjaga keberlangsungan produksi dan ketersediaan pupuk nasional di tengah tantangan global. Kami ingin memastikan kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi sehingga produktivitas pertanian nasional dapat terus terjaga,” ucapnya.

Badung (ANTARA) - Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan secara daring menaikkan biaya layanan sementara ini.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh, sudah tegas itu,” kata Maman usai Kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Badung, Bali, Rabu.

Hal ini disampaikan Menteri saat disinggung perihal rencana sejumlah platform penjualan daring kembali menaikkan biaya layanan di Mei ini.

Maman menjelaskan sebelumnya sudah dilakukan pertemuan, yang salah satunya, membahas aturan kontrak, di mana ketika marketplace dengan UMKM sudah melakukan perjanjian satu tahun maka mereka tidak berhak mengubah biaya layanan sembarangan.

“Kalau sudah ada perjanjian satu tahun ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan, artinya kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi tiga bulan atau dua bulan sebelumnya agar terbangun keadilan,” ujarnya.

Menteri UMKM menegaskan apabila terdapat platform marketplace yang melanggar pembahasan di pertemuan tersebut maka akan ditindak sebab ini sudah menjadi kesepakatan rapat.

Maman sendiri menegaskan untuk persoalan biaya layanan yang terus mencekik pelaku usaha mikro ini, pemerintah ada pada posisi memberikan keamanan, melindungi, dan meningkatkan daya saing UMKM yang berjualan di marketplace.

Namun ada proses yang masih berjalan, yaitu Kementerian UMKM bersama kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi pembahasan untuk menyiapkan mekanisme dan regulasi sebagai payung hukum pelaku UMKM dan penyedia platform.

Berangkat dari kejadian ini, Menteri UMKM ingin mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada UMKM dan di sisi lain juga ingin memperhatikan keberlangsungan dari marketplace yang menjadi tempat berjualan pelaku mikro secara daring.

“Karena suka ataupun tidak suka, ini adalah satu ekosistem, kalau ada satu yang tercederai tentunya yang lain juga akan tersakiti, kalau ada satu yang tersakiti tentunya yang lain juga akan tercederai,” kata dia.

“Jadi keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan, yang pertama menjaga ekosistem pasar digital ini sehat, itu dulu, kedua, arahan dari Pak Presiden wajib melindungi UMKM, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” kata Maman.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

NTT - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman meninjau langsung kondisi rumah warga penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan. Kunjungan ini untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Dalam peninjauan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani, warga Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Yulian tinggal bersama suami dan satu anaknya di hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, maupun jendela. Untuk beristirahat, Yulian dan keluarganya hanya beralaskan tempat tidur kayu sederhana dan tikar, sementara bagian atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan yang minim perlindungan dari cuaca.

Komjen Pol. Makhruzi menegaskan kehadirannya di lapangan merupakan bentuk komitmen BNPP RI dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH, khususnya di wilayah perbatasan. Menurut dia, verifikasi faktual menjadi langkah penting agar penerima bantuan tidak salah sasaran.

“Kami ingin memastikan sendiri kondisi rumah warga yang diusulkan. Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Lihat video: Potret Pedih Pendidikan RI, Guru Honorer di NTT Digaji Rp150 Ribu per Bulan



Dia menambahkan, program 15.000 RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pemerintah, kata dia, berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Yulian Hani mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah yang datang langsung melihat kondisi tempat tinggalnya. Dengan mata pencaharian sebagai petani sayur kecil-kecilan bersama suami, ia mengaku kerap kesulitan melindungi keluarganya dari hujan dan cuaca ekstrem dalam kondisi hunian yang terbatas.

“Saya senang dan berterima kasih atas kedatangan Bapak. Mudah-mudahan rumah kami bisa segera diperbaiki,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI turut didampingi oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.

Sebagai informasi, program bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 RTLH di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini telah diluncurkan secara nasional pada April 2026 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik.

Melalui peninjauan langsung ke rumah warga di kawasan perbatasan negara, BNPP RI menegaskan bahwa program peningkatan kualitas RTLH diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga memperkuat rasa aman, martabat, dan optimisme warga perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PADANG - Aktivitas digital di Indonesia berkembang sangat pesat. Khususnya di kalangan generasi muda yang semakin aktif menggunakan platform online dan layanan hiburan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Namun di balik perkembangan tersebut, berbagai aktivitas digital manipulatif dan pola penggunaan platform yang tidak sehat juga semakin mudah diakses. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat usia produktif. ICC Unsoed 2026, Mahasiswa Diingatkan Risiko Pinjol Ilegal hingga Pentingnya Literasi Digital

Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi aktivitas digital ilegal di Indonesia terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dan pada 2024 tercatat mencapai ratusan triliun rupiah. Tingginya penggunaan internet, budaya instan, serta rendahnya kesadaran digital membuat generasi muda menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap risiko aktivitas digital yang merugikan.

Melihat kondisi tersebut, HGI bersama Polda Sumatera Barat menggelar seminar edukatif bertajuk Terjebak Di Balik Layar: Psikologi Dan Dampak Sosial Aktivitas Digital Berisiko bagi Generasi Muda di Padang, Sumbar, Selasa (12/5/2026). Seminar ini menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya literasi digital, kesadaran hukum, dan kemampuan berpikir kritis di era platform online yang berkembang sangat cepat.

Kegiatan ini turut dihadiri audiens dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia Padang, Universitas Andalas, dan beberapa institusi pendidikan lainnya di Sumatera Barat. Dalam sesi diskusi, para narasumber menyoroti bahwa aktivitas digital berisiko tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kesadaran digital yang baik.

Ditreskrimsus Polda Sumbar Kombes Andry Kurniawan mengatakan, penanganan terhadap aktivitas digital ilegal tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum semata. ”Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan pelaku industri digital,” katanya.

Menurutnya, edukasi dan pendekatan preventif menjadi langkah penting untuk membantu generasi muda lebih bijak dalam menghadapi perkembangan platform digital yang semakin kompleks. Sejalan dengan hal tersebut, Ahli Hukum ITE, Ryan Abdisa Sukmadja menilai peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat di era digital.

Ryan menjelaskan generasi muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh sistem digital yang bersifat manipulatif maupun merugikan. “Literasi digital menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam sistem digital yang manipulatif dan merugikan,” jelasnya.

Ray selaku perwakilan HGI mengatakan, tantangan digital saat ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan teknologi. Butuh penguatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Sinergi Polda Sumbar dan Dinsos, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta Luncurkan Pembinaan Sekolah Rakyat

Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran digital masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi kelompok paling aktif di ruang digital. Ia menambahkan HGI bersama Polda Sumatera Barat ingin mendorong terbentuknya budaya digital yang lebih sehat.

Ini agar generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara lebih positif dan produktif. “Di era platform online saat ini, literasi digital bukan lagi sekadar tambahan pengetahuan, tetapi sudah menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki generasi muda,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah melakukan konversi energi nasional dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG) disambut positif. Kebijakan tersebut dinilai bukan sekadar langkah efisiensi energi, tetapi juga berpotensi mengoreksi ketimpangan pembangunan antara pusat konsumsi energi dan daerah penghasil sumber daya gas.

Pemerintahan diketahui tengah menyiapkan konversi energi tahap kedua sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus pengurangan ketergantungan impor LPG. Di tengah wacana tersebut, wilayah penghasil gas seperti Pulau Madura dinilai memiliki peluang strategis untuk masuk dalam rantai ekosistem energi baru berbasis gas bumi.

Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, konversi LPG ke CNG tidak hanya relevan bagi kepentingan nasional, tetapi juga membuka ruang keadilan ekonomi bagi daerah yang selama ini menjadi sumber produksi energi.

“Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan,” kata Gus Lilur kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia menilai, selama puluhan tahun Madura dikenal sebagai wilayah dengan potensi gas alam yang besar, namun manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal dinilai belum optimal. Konversi energi nasional dinilai dapat menjadi titik balik untuk menempatkan Madura bukan sekadar daerah eksploitasi sumber daya, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis energi gas.

Menurut Gus Lilur, perubahan orientasi energi menuju CNG berpotensi menghadirkan rantai ekonomi baru mulai dari sektor hulu hingga hilir, termasuk pembangunan infrastruktur distribusi gas, industri turunan energi, hingga pembukaan lapangan kerja lokal.

“Jika kebijakan ini dijalankan serius, Madura sangat layak menjadi pusat ekosistem NGC nasional. Infrastruktur energi bisa tumbuh, investasi masuk, dan masyarakat lokal menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton,” ujarnya.

Ia menambahkan, konversi LPG ke CNG juga berpotensi memperkuat kemandirian energi nasional karena Indonesia memiliki cadangan gas yang relatif melimpah dibanding ketergantungan terhadap impor LPG. Pemanfaatan gas domestik dinilai dapat menekan beban subsidi energi sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi.

Selain aspek ekonomi, Gus Lilur menyoroti dimensi sosial dari kebijakan energi nasional. Menurutnya, pembangunan sektor energi seharusnya mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan di daerah penghasil sumber daya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara wilayah produksi dan wilayah konsumsi energi.

Ia menilai pemerintah memiliki momentum politik dan ekonomi yang kuat untuk melakukan transformasi tersebut, terutama di tengah dorongan global menuju energi yang lebih bersih dan efisien.

“Konversi energi bukan hanya perubahan bahan bakar. Ini kesempatan membangun peradaban ekonomi baru di daerah. Madura memiliki sejarah panjang sebagai penyumbang energi, dan sudah saatnya menjadi pusat pertumbuhan,” katanya.

Gus Lilur berharap pemerintah pusat dapat melibatkan pelaku usaha lokal, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam pengembangan ekosistem gas nasional agar kebijakan konversi energi tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan konversi LPG ke CNG akan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, regulasi investasi, serta keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil energi. Tanpa pendekatan tersebut, peluang pemerataan ekonomi dikhawatirkan tidak akan tercapai secara optimal.

Dengan potensi cadangan gas dan posisi geografisnya, Madura dinilai memiliki modal awal untuk menjadi simpul baru pengembangan energi gas nasional. Rencana konversi energi pemerintah pun dipandang sebagai momentum strategis untuk mempercepat lahirnya pusat ekosistem gas baru di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut penuhnya gudang sewa Perum Bulog akibat tingginya produksi dan serapan beras nasional menjadi tanda menguatnya fondasi swasembada pangan Indonesia saat ini.

"Lonjakan hasil panen yang terserap ke gudang-gudang Bulog di berbagai daerah kini mulai terlihat nyata di lapangan, ditandai dengan kapasitas penyimpanan yang nyaris penuh di sejumlah titik sentra pangan," kata Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kondisi tersebut terlihat saat Mentan meninjau gudang sewa Perum Bulog di kawasan Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam peninjauan itu, dua gudang berkapasitas total 8.000 ton tercatat telah terisi 7.610 ton beras atau nyaris penuh, dengan sisa ruang sekitar 390 ton.

"Kalau ada yang mengatakan ini diragukan stok (stok beras) yang ada sekarang. Ini gudang yang kita lihat, ini disewa sudah full," ujar Amran.

Gudang yang berada di Kompleks Bumi Maspion Gudang Romokalisari II itu disewa Bulog sejak April 2026 untuk menampung lonjakan stok beras dari wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Sebelumnya, kapasitas gudang Bulog di Surabaya sebesar 200 ribu ton dilaporkan telah penuh terisi, sehingga Bulog menambah dua gudang sewa di Romokalisari dengan kapasitas masing-masing 4.000 ton.

Tingginya stok tersebut ditopang oleh meningkatnya serapan beras dari daerah produksi seperti Gresik, Sidoarjo, dan sekitarnya. Rata-rata serapan harian mencapai 1.500 ton gabah atau setara 750 ton dalam bentuk beras, yang dijemput langsung oleh petugas Bulog bersama mitra pangan dari petani dan penggilingan.

Secara nasional, stok cadangan beras pemerintah hingga 13 Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton. Dengan kapasitas gudang Bulog hampir 4 juta ton, Bulog telah menambah gudang sewa sebesar 2 juta ton.

Menurut Amran, kondisi itu menunjukkan kerja kolaboratif pemerintah pusat, Bulog, pemerintah daerah, hingga petani berjalan efektif dalam menjaga produksi dan distribusi pangan nasional.

"Kapasitas gudang lebih dari 3 juta ton, sekarang 5,3 juta ton, sudah sewa 2 juta ton. Kalau ini data tidak benar, kepala gudang itu dipenjara , langsung masuk," tuturnya.

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik per 4 Mei 2026, luas panen padi di Jawa Timur pada Januari-Juni 2026 diperkirakan mencapai 1.167.609 hektare dengan produksi gabah kering giling sebesar 6,62 juta ton.

Dari jumlah tersebut, produksi beras diperkirakan mencapai 3,82 juta ton, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar 3,63 juta ton.

Secara nasional, produksi beras Januari-Juni 2026 diperkirakan mencapai 19,31 juta ton. Pemerintah menilai tren peningkatan produksi di berbagai sentra utama menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya terus memperkuat kapasitas penyerapan dan penyimpanan guna memastikan hasil panen petani terserap optimal.

Menurutnya, lonjakan stok beras menjadi indikasi meningkatnya produksi sekaligus tingginya kepercayaan petani terhadap penyerapan pemerintah.

"Produksi pertanian 2026 sangat melimpah dan sampai hari ini total stok Bulog secara nasional 5,3 juta ton. Dengan stok ini, Bulog harus menyewa gudang. Potensi gudang hampir 4 juta ton kami sudah sewa gudang untuk kapasitas 2 juta ton," kata Rizal.

Selain itu, BUMN pangan tersebut saat ini sedang persiapan membangun 100 gudang baru untuk menyimpan stok cadangan pangan pemerintah terutama beras termasuk jagung.

"Supaya tidak perlu sewa gudang ke depan," ujar Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung pakan dilakukan tepat sasaran guna membantu peternak menekan biaya produksi dan menjaga keberlanjutan usaha ternak.

"Jangan ke mana-mana karena ini menyangkut akuntabilitas pendistribusian SPHP jagung," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam pendistribusian SPHP jagung di Sumedang, Jawa Barat, sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ketut mengatakan distribusi SPHP jagung pakan harus sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal itu dilakukan agar bantuan benar-benar dirasakan peternak yang membutuhkan.

Ia juga menyampaikan pesan dari Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang ditujukan kepada asosiasi maupun koperasi peternak penerima program SPHP jagung pakan agar dalam penyaluran benar-benar tetap sasaran.

"SPHP jagung ini akan bergulir terus. Artinya SPHP ini trigger sebagaimana arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas," tuturnya.

Program SPHP jagung pakan tahun 2026 sebelumnya mulai digulirkan pemerintah sejak Sabtu (9/5/2026).

Bapanas mencatat realisasi penyaluran mencapai 786,1 ton hingga per 12 Mei 2026.

Adapun daftar penerima SPHP jagung tahun 2026 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

Verifikasi data penerima program SPHP jagung dilaksanakan bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian.

Adapun untuk saat ini target salur secara nasional sebanyak 213,1 ribu ton. Stok cadangan jagung pemerintah (CJP) per 13 Mei berada di angka 234 ribu ton.

Bapanas memastikan Bulog terus melakukan penyerapan jagung produksi dalam negeri yang capaiannya telah menyentuh 187,6 ribu ton sejak awal 2026 sampai 11 Mei.

Pemerintah menggulirkan program SPHP jagung pakan untuk mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak yang telah melebihi ketentuan harga acuan penjualan (HAP) di Rp5.800 per kg.

Menurut Ketut, ketika peternak terdampak fluktuasi jagung pakan, maka dapat pula berimplikasi terhadap harga telur ayam.

Anggaran program SPHP jagung pakan tahun 2026 telah disiapkan sebanyak Rp678 miliar.

"Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat mengendalikan harga. Sekaligus dari pemerintah tentu berharap harga telur dapat relatif lebih stabil. Artinya, harga jangan terlalu tinggi tapi peternak juga mendapatkan untung yang wajar," sebut Ketut.

Bapanas juga mencatat rata-rata harga jagung di tingkat peternak secara nasional masih melebihi HAP berkisar Rp6.848 per kg atau 18,07 persen di atas HAP.

Sementara, dibandingkan sebulan sebelumnya naik tipis 1,09 persen dari harga saat itu Rp6.774 per kg.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia telah swasembada untuk jagung pakan.

Tidak ada impor jagung pakan sejak 2025 setelah pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia masih terpaksa impor jagung.

Untuk mendukung swasembada berkelanjutan, keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada kepentingan petani jagung ditunjukkan melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026.

Dalam Inpres 3/2026 itu memuat direktif Presiden untuk melaksanakan pengadaan jagung dalam negeri sepanjang tahun 2026.

Target pengadaannya sebanyak 1 juta ton dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram (kg).

Kriterianya adalah jagung yang telah masuk usia panen dan kadar air antara 18 sampai 20 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Platform aset kripto Catcrs resmi membentuk Dana Perlindungan Pengguna dan meluncurkan prosedur respons darurat untuk mengantisipasi potensi risiko ekstrem di industri aset digital. Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat sistem perlindungan pengguna di tengah perkembangan industri kripto yang semakin kompleks.

“Risiko dalam industri digital tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena itu, kami memilih menyiapkan langkah penanganan sejak awal agar pengguna tidak merasa ditinggalkan ketika menghadapi situasi yang tidak terduga,” kata Chief Operating Officer Catcrs, Farid Hakim, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/6/2026).

Farid mengatakan pembentukan dana perlindungan merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam membangun sistem keamanan dan mitigasi risiko yang lebih transparan. Dana tersebut bersumber dari alokasi laba perusahaan serta cadangan risiko yang disisihkan secara berkala.

Menurut Catcrs, dana perlindungan disiapkan untuk menghadapi berbagai kondisi darurat, termasuk kegagalan teknis ekstrem maupun wanprestasi dari pihak mitra. Perusahaan menilai mekanisme tersebut penting untuk memberikan kepastian penanganan ketika terjadi situasi di luar kendali.

Selain membentuk dana perlindungan, Catcrs juga memperkenalkan tim tanggap darurat yang terdiri atas divisi teknis, keamanan, kepatuhan, dan layanan pelanggan. Tim tersebut akan bekerja berdasarkan prosedur respons yang telah ditetapkan, termasuk dalam penyampaian informasi kepada publik secara cepat dan transparan saat status darurat diaktifkan.

Farid menegaskan keberadaan dana perlindungan bukan berarti perusahaan mengharapkan terjadinya masalah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mempersiapkan kemungkinan terburuk. “Dana perlindungan memang tidak dapat menghapus seluruh kerugian yang mungkin terjadi. Namun setidaknya, dalam situasi di luar kendali, kami memiliki mekanisme untuk membantu memberikan kompensasi kepada pengguna terdampak,” ujarnya.

Ia menambahkan perusahaan sengaja membuka aturan penggunaan dana tersebut secara transparan agar pengguna memahami batasan, mekanisme, dan kondisi pemicunya. Menurut dia, transparansi menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang di industri aset digital.

Catcrs menilai pembentukan Dana Perlindungan Pengguna juga menjadi bagian dari disiplin internal perusahaan karena sebagian laba yang sebelumnya digunakan untuk ekspansi bisnis kini dialokasikan sebagai penyangga keamanan. Perusahaan menegaskan perlindungan dan keamanan pengguna akan tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan bisnis ke depan.

JAKARTA - Gubenur DKI Jakarta Pramono Anung merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Jakarta masih berstatus Ibu Kota Negara. Ia mengaku telah memahami hal tersebut, karena pemindahan Ibu Kota Negara harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya selama belum ada Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemindahan, maka tetap Ibu Kota itu di DKI Jakarta," kata Pramono kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Oleh karenanya, kata Pramono, seluruh aktivitas pemerintahan Jakarta masih menyematkan nama Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Ia menyampaikan penggunaan nama DKI akan diubah nanti bila Jakarta sudah tak berstatus sebagai Ibu Kota.

"Maka kenapa sampai dengan hari ini seluruh kegiatan yang ada di DKI Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan sampai dengan kemudian ada keputusan presiden untuk pemindahan ibu kota," ucapnya.

Diketahui, MK menolak gugatan perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terhadap uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN). Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus Ibu Kota Negara.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo dalam ruang sidang gedung MKRI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Bedasarkan uraian gugatan tersebut yang disampaikan hakim konstitusi Adies Kadir, pemohon merasa norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak sinkron dengan norma Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Maka menurut pemohon, menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan.

Terkait hal tersebut, Mahkamah menyampaikan bahwa dalam menafsirkan norma tersebut harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU 2/2024. Pengertian "berlaku" dalam Pasal 73 UU 2/2024, menurut Mahkamah, bahwa pemindahan ibu kota negara baru berlaku efektif setelah Presiden menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

MK menegaskan bahwa waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN bergantung pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden. MK juga menyebut suatu peraturan pada dasarnya mulai berlaku sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

"Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud," kata Adies.

Adies menambahkan, "Sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum."

Sebelumnya, Zulkifli selaku Pemohon mendalilkan keberadaan pasal-pasal tersebut menempatkan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif beralihnya status ibu kota negara. Selanjutnya pada 2024, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), yang secara normatif menghapus status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Sementara, hingga saat ini Keputusan Presiden sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tersebut belum pernah ditetapkan.