Bisnis.com, JAKARTA — Tarif impor Amerika Serikat terhadap panel surya Indonesia dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi dan menyerap produksi lokal. Namun, hambatan TKDN dan masih lemahnya permintaan membayangi percepatan tersebut.

Departemen Perdagangan AS sebelumnya telah mengumumkan penerapan tarif bea masuk di kisaran 85,99% hingga 143,30% untuk produk panel surya asal Indonesia.

Dalam pengumuman pada laman resminya, AS telah memutuskan pengenaan tarif setelah investigasi terhadap berbagai produk yang masuk seperti sel fotovoltaik silikon kristal dari India, Indonesia dan Laos.

Departemen Perdagangan AS mencatat produk panel surya asal Indonesia terus masuk ke pasar domestik AS sejak 2022. Adapun, pada 2022, volume impor dari Indonesia mencapai 499,11 watt senilai US$177,53 juta.

Kemudian, pada 2023, volume impor panel surya mencapai 521,85 watt senilai US$171,9 juta dan meningkat hingga 1,8 miliar watt pada 2024 dengan nilai impor US$415 juta.

Adapun, Pemerintah AS akan memberlakukan tarif untuk panel surya ini mulai 6 Juli 2026 setelah dilakukan investigasi antidumping bersamaan terhadap sel surya dari India, Indonesia, dan Laos.

Merespons hal tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya bakal mengantisipasi tingginya tarif AS itu dengan mendorong permintaan dalam negeri.

Yuliot menuturkan, saat ini pemerintah memiliki program untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, industri panel surya dalam negeri dapat memasok kebutuhan PLTS tersebut sebagai substitusi ekspor.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa, dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak itu volumenya. Kemudian yang ini, arahan dari Presiden itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri, jadi ink akan berimbang," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Rabu (29/4/2026).

Yuliot mengatakan, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tengah mendetilkan pembangunan PLTS 100 GW itu. Menurutnya, Ditjen EBTKE akan memprioritaskan pembangunan dengan kapasitas 17 GW terlebih dahulu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia mencapai 1.494,10 megawatt pada 2025. Angka tersebut tumbuh 64,30% secara year on year (yoy) dibandingkan dengan 2024 sebesar 909,4 megawatt.

Panel Surya RI Ditolak AS karena Dugaan Komponen China

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan tarif tersebut murni merupakan isu dagang. Menurutnya, AS menduga produk panel surya Indonesia masih mengandung cukup banyak komponen dari China.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut pun berpotensi mengurangi ekspor panel surya asal Indonesia ke pasar AS, yang berujung pada penurunan devisa dari sektor ini.

Meski demikian, Wijayanto menilai kebijakan tarif tersebut perlu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi agenda transisi energi nasional.

“Bagi Indonesia, ini justru kesempatan untuk meningkatkan local content dan mengkonsumsi di dalam negeri untuk mempercepat transisi energi,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/4/2026).

Dia menuturkan, kebijakan tarif AS justru dapat mempercepat pemanfaatan panel surya di dalam negeri dan menjaga arah industrialisasi hijau berbasis pasar domestik.

Wijayanto menambahkan, pemanfaatan pasar domestik untuk menyerap produk panel surya Indonesia dapat menjadi solusi yang tepat. Namun, dia mengingatkan transisi energi tidak dapat hanya bertumpu pada PLTS karena struktur kebutuhan listrik Indonesia lebih besar pada malam hari.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut dukungan baterai atau sistem penyimpanan energi dalam skala besar yang masih mahal.

“Jadi, transisi energi harus mengandalkan berbagai jenis energi yang bisa diandalkan sepanjang waktu, ini meliputi angin, hydro, geothermal, surya dan biomassa,” ujarnya.

Terserap

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menambahkan, rencana pemerintah mendorong permintaan domestik melalui pembangunan PLTS merupakan langkah yang tepat. Dia menuturkan, hal ini akan membuat produk panel surya Indonesia terserap secara optimal.

"Jika kebijakan ini berkelanjutan juga bisa mempercepat transisi energi sekaligus mengembangkan industri," ujarnya.

Meski demikian, untuk memaksimalkan peluang ini, pemerintah perlu membenahi persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Bisman mengatakan tantangan TKDN pada sektor panel surya Indonesia terletak pada keterbatasan kapasitas dan teknologi industri dalam negeri. Keterbatasan tersebut membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan impor.

Bisman menyarankan adanya pelonggaran standar TKDN agar penyerapan produk tidak terhambat.

"Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal khusus seperti keringanan atau tarif khusus pajak," tambahnya.

Sementara itu, Strategic Research Manager CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengingatkan masih adanya jarak antara kapasitas produksi industri dengan permintaan dalam negeri yang masih terbatas.

Yusuf mengatakan, target pembangunan PLTS yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam perencanaan yang operasional hingga saat ini. Tanpa peningkatan permintaan yang nyata, kelebihan kapasitas industri yang berpotensi terjadi akibat kebijakan tarif AS akan sulit terserap.

Jika akses AS sebagai pasar utama panel surya asal Indonesia tertutup, proses industrialisasi sektor ini berisiko terhenti. Hal tersebut akan menimbulkan dampak berantai mulai dari penurunan investasi, tertahannya transfer teknologi, hingga melemahnya posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Situasinya masih bisa dikelola, tetapi ruang waktunya terbatas. Diversifikasi pasar perlu dipercepat, bersamaan dengan upaya menciptakan permintaan domestik yang lebih kuat,” ujarnya.

Agar tidak mengganggu agenda transisi energi nasional, Yusuf mengatakan dalam jangka menengah respons kebijakan perlu difokuskan pada sinkronisasi perencanaan transisi energi, penciptaan permintaan domestik, dan dukungan pembiayaan yang lebih konkret.

Dia mengatakan, kondisi saat ini menunjukkan Indonesia telah memiliki basis industri energi bersih yang nyata. Seiring dengan hal tersebut, transisi energi tidak lagi menjadi sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi industrialisasi nasional.

“Kalau momentum ini dimanfaatkan, tekanan eksternal bisa berubah menjadi dorongan untuk memperkuat pasar domestik. Jika tidak, peluang yang sudah terbentuk berisiko hilang,” katanya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) membuka layanan hingga tengah malam pada 29–30 April 2026.
Langkah ini diambil untuk menyambut detik-detik terakhir batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi yang telah direlaksasi hingga akhir bulan ini sambil mengakomodasi wajib pajak yang terbentur keterbatasan waktu pada jam kerja reguler.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Kaltimtara Teddy Heriyanto menyatakan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Kaltimtara memperpanjang jam operasional hingga pukul 21.00 WITA pada Selasa (29/4) dan pukul 24.00 WITA pada Rabu (30/4).

Dia menegaskan perpanjangan waktu layanan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam memberikan asistensi maksimal kepada wajib pajak.

"Dengan memanfaatkan layanan ini, diharapkan wajib pajak akan mendapatkan kemudahan layanan asistensi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunannya, khususnya menjelang batas akhir pelaporan SPT, pada tanggal 29 dan 30 April 2026," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Pada praktiknya, layanan perpanjangan waktu ini tidak sekadar membuka loket pelaporan.

Kanwil DJP Kaltimtara juga menyediakan sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari aktivasi akun Coretax bagi wajib pajak yang belum terdaftar, pembuatan Kode Otorisasi DJP, hingga konsultasi perpajakan langsung dengan petugas di lokasi.

Adapun, Teddy menuturkan bahwa kehadiran layanan ekstensif ini sekaligus menjadi momentum strategis untuk meningkatkan literasi wajib pajak terhadap penggunaan aplikasi Coretax yang masih terbilang baru.

"Kanwil DJP Kaltimtara berharap dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi Coretax," pungkasnya.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan 1.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada bulan depan.

“Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih, kemungkinan 2-3 minggu lagi. Sesudah itu, 2-3 bulan lagi kita akan meresmikan lebih dari 25.000 koperasi,” katanya saat memberikan sambutan dalam agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Prabowo menegaskan bahwa koperasi yang dimaksud bukan sekadar entitas administratif, melainkan unit usaha nyata yang dilengkapi fasilitas seperti gudang, cold storage, gerai, hingga sarana transportasi dan pengering hasil produksi.

“Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage, ada gerai-gerai, ada kendaraan,” ujarnya.

Prabowo bahkan menantang untuk melihat preseden global terkait skala pembangunan koperasi dalam waktu singkat. Menurutnya, target pembangunan puluhan ribu koperasi dalam satu tahun merupakan langkah yang belum banyak dilakukan negara lain.

“Coba dibuka dalam sejarah dunia, ada tidak 25.000 atau 30.000 koperasi yang bisa dibangun dan diselesaikan dalam satu tahun,” tegasnya.

Selain itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi dan penguatan koperasi nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan tetap fokus bekerja untuk kepentingan rakyat di tengah berbagai tantangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam realisasi proyek hilirisasi yang dinilainya sebagai upaya besar dan strategis.

“Apa pun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Saya ke sini untuk menghargai pekerjaan kalian. Ini adalah usaha besar,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan bahwa proyek hilirisasi nasional terus berkembang pesat, dengan jumlah titik yang telah berjalan mencapai 26 lokasi. Pemerintah, kata dia, berencana menambah sejumlah proyek baru dalam waktu dekat.

“Sudah 26 titik dan kita mungkin tambah lagi enam titik tahun ini. Mungkin kita mulai 30 sampai 40 proyek besar,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek hilirisasi yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas jalannya program tersebut. Nilai tambah yang dihasilkan ke masyarakat hingga transisi energi menjadi tantangan yang harus dijawab.

Diketahui, Prabowo baru saja meresmikan groundbreaking tahap kedua proyek hilirisasi yang mencakup 13 proyek lintas sektor dengan total investasi Rp116 triliun. Agenda yang berada di bawah koordinasi Danantara itu disebut sebagai bagian dari strategi besar mendorong nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap, Jawa Tengah, diikuti sejumlah proyek lain mulai dari pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), penguatan rantai industri baja dan nikel, hingga pengembangan produk turunan sawit dan komoditas rempah.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4/2026).

Namun, di balik optimisme pemerintah, kalangan pengamat justru memberikan sejumlah catatan kritis. Mereka menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya proyek atau besarnya investasi, melainkan sejauh mana nilai tambah benar-benar dinikmati di dalam negeri.

Dampak

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menekankan bahwa indikator utama keberhasilan hilirisasi setidaknya ada dua hal. Kedua indikator itu yakni peningkatan nilai tambah yang dinikmati masyarakat serta terbentuknya ekosistem industrialisasi yang terintegrasi.

Menurutnya, hilirisasi yang berjalan saat ini masih cenderung parsial dan belum membentuk rantai industri dari hulu ke hilir. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas.

Dia mencontohkan praktik hilirisasi nikel di Morowali yang lebih tepat disebut sebagai smelterisasi. Produk yang dihasilkan masih berada pada tahap awal, kemudian diekspor kembali ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut.

"Nah itu nilai tambahnya rendah dan pernah dihitung Faisal Basri, smelterisasi di Morowali itu pengusaha dari China. Indonesia sangat kecil sekali," ucap Fahmy kepada Bisnis.

Dia juga menyoroti paradoks di daerah penghasil industri hilirisasi. Meski produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat, hal itu tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan atau pengangguran.

Fahmy menilai, indikator keberhasilan hilirisasi cukup sederhana. Apakah membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan? Kalau tidak, berarti manfaatnya belum dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, dia menilai tantangan terbesar hilirisasi justru terletak pada belum adanya konsep yang komprehensif. Fahmy melihat kebijakan yang diambil kerap terfragmentasi, bahkan saling bertentangan.

Sebagai contoh, dalam pengembangan kendaraan listrik, pemerintah sempat mewajibkan investasi pabrik dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi. Namun di sisi lain, kebijakan impor kendaraan listrik utuh (completely built up/CBU) justru dilonggarkan.

Menurutnya, kebijakan semacam ini memang dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar tanpa memperoleh nilai tambah industri.

Dia menilai bahwa kunci keberhasilan hilirisasi terletak pada perencanaan yang matang. Pemerintah dinilai perlu menyusun roadmap yang jelas dari hulu hingga hilir, disertai regulasi yang konsisten.

Tanpa itu, proyek-proyek hilirisasi berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan, sehingga gagal menciptakan ekosistem industri yang kuat.

"Tanpa hal itu [hilirisasi] realisasinya tak akan memberikan nilai tambah bagi rakyat Indonesia," ucap Fahmy.

Terjebak di Fosil, Minim Arah ke Transisi Energi

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, komposisi proyek hilirisasi tahap kedua masih didominasi sektor berbasis bahan bakar fosil, seperti kilang minyak dan infrastruktur BBM.

Padahal menurutnya, arah hilirisasi seharusnya mulai bergeser untuk mendukung transisi energi, termasuk pengembangan rantai pasok energi terbarukan dan industri baterai.

"Seharusnya hilirisasi yang didorong adalah bagaimana memenuhi komponen energi terbarukan di dalam negeri," kata Bhima.

Dia menekankan bahwa jika hal itu terjadi, maka ketika transisi energi menggunakan panel surya, hidro, ataupun angin, komponen hingga teknologinya tidak lagi bergantung pada impor dalam jangka panjang.

Bhima juga menyoroti belum tuntasnya hilirisasi nikel di sektor midstream, yakni tahap pengolahan menjadi bahan baku baterai seperti prekursor. Padahal, tahap ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Menurutnya, apabila fokus hilirisasi masih oada kilang minyak, investor bisa melihat Indonesia belum serius beralih ke ekonomi hijau. Ini bisa menimbulkan kebingungan arah investasi.

Selain soal arah kebijakan, Bhima mengingatkan potensi tekanan terhadap fiskal negara. Ia menilai tidak semua proyek hilirisasi layak mendapatkan insentif, apalagi di tengah besarnya belanja subsidi dan kompensasi energi.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

"Nah ini harusnya bisa lebih selektif lagi memilih mana yang urgent dan kapasitas fiskalnya mampu mendorong itu gitu. Dan membuat sinyal kepada investor jangan bingung untuk lebih fokus pada hilirisasi tadi," jelas Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA — Kata “good afternoon” atau selamat siang dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell dalam konferensi pers setelah rapat kebijakan moneter bank sentral AS tersebut menjadi yang paling dinantikan oleh kalangan investor di seluruh dunia.

Namun, ucapan pembuka Powell pada akhir rapat Federal Open Market Committee (FOMC), Kamis (30/4/2026), ini merupakan yang terakhir kalinya karena masa jabatannya akan segera berakhir pada 15 Mei.

Powell menyatakan bahwa calon penggantinya, Kevin Warsh, yang tengah menjalani proses konfirmasi, akan segera mengambil alih peran sebagai Ketua The Fed. Ia menyebut proses transisi akan berjalan normal dan menaruh keyakinan pada kemampuan penerusnya untuk membangun konsensus di antara anggota komite.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Kevin Warsh atas kemajuannya setelah lolos dari Komite Perbankan Senat pagi ini. Ini merupakan langkah penting ke depan dan saya mendoakan yang terbaik bagi kelanjutan proses tersebut,” ungkapnya dalam konferensi pers FOMC, Kamis (30/4/2026).

Namun, meskipun turun dari kursi bos The Fed, Powell memastikan dirinya akan tetap menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur bank sentral.

“Saya akan tetap menjabat sebagai gubernur untuk jangka waktu yang akan ditentukan,” ujarnya.

Powell menegaskan bahwa perannya ke depan akan lebih terbatas dan tidak akan mengganggu kepemimpinan baru. Dia berencana mengambil posisi yang lebih pasif setelah tidak lagi menjabat sebagai ketua.

“Saya berencana untuk tetap ’low profile’ sebagai gubernur,” katanya.

Transisi ini kepemimpinan ini berlangsung dalam kondisi yang tidak sepenuhnya normal, seiring meningkatnya tekanan terhadap The Fed.

Powell sebelumnya juga menyoroti adanya serangkaian serangan hukum terhadap bank sentral yang dinilai berpotensi mengganggu independensi kebijakan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama di balik keputusannya untuk tetap berada di dalam institusi.

“Saya tidak akan meninggalkan Dewan sampai penyelidikan ini benar-benar selesai dengan transparansi dan kepastian,” ujarnya.

Dia mengakui bahwa awalnya telah merencanakan untuk pensiun, tetapi perkembangan dalam beberapa bulan terakhir membuatnya mengubah keputusan. Powell menilai keberlanjutan dan stabilitas institusi menjadi prioritas dalam situasi saat ini.

“Saya akan tetap sampai saya merasa ini waktu yang tepat untuk pergi,” ujarnya.

Powell juga menyoroti pentingnya menjaga independensi bank sentral dari pengaruh politik. Ia menilai tekanan hukum yang terjadi belakangan berpotensi mengganggu kemampuan The Fed dalam menjalankan kebijakan moneter secara objektif.

Menutup konferensi pers terakhirnya sebagai ketua, Powell menyampaikan kalimat singkat yang menandai berakhirnya masa kepemimpinannya. “I won't see you next time.”

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyoroti meningkatnya tekanan hukum terhadap bank sentral Amerika Serikat tersebut yang dinilai mengancam independensi kebijakan moneter, di tengah proses transisi kepemimpinan ke calon penggantinya, Kevin Warsh.

Powell menyebut adanya serangkaian serangan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah The Fed. Tekanan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kemampuan bank sentral dalam menetapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan faktor politik.

“Kekhawatiran saya adalah serangkaian serangan hukum terhadap The Fed yang mengancam kemampuan kami menjalankan kebijakan moneter tanpa mempertimbangkan faktor politik,” ujarnya dalam konferensi pers usai rapat Federal Open Market Committee (FOMC), Kamis (30/4/2026).

Dia menegaskan bahwa independensi bank sentral menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Kemampuan The Fed untuk bertindak tanpa intervensi politik disebut sebagai faktor kunci yang membedakan ekonomi AS dengan negara lain.

Pernyataan ini muncul menjelang berakhirnya masa jabatan Powell pada 15 Mei. Kevin Warsh telah mendapatkan persetujuan awal dari Senat dan diproyeksikan menjadi ketua berikutnya.

Powell menyatakan akan tetap bertahan sebagai gubernur setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir. Keputusan tersebut diambil bukan karena faktor kebijakan ekonomi, melainkan untuk memastikan penyelesaian proses hukum yang tengah berlangsung.

“Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan Dewan sampai penyelidikan ini benar-benar selesai dengan transparansi dan kepastian, dan saya tetap pada sikap tersebut,” katanya.

Dia mengaku sebelumnya telah berencana untuk pensiun, tetapi perkembangan dalam beberapa bulan terakhir membuatnya memilih tetap berada di dalam institusi. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas dan integritas The Fed di tengah tekanan eksternal.

Powell juga menekankan bahwa keputusannya tidak dimaksudkan untuk memengaruhi komposisi Dewan Gubernur atau dinamika politik. Dia memastikan akan mengambil peran yang lebih pasif setelah tidak lagi menjabat sebagai ketua.

“Niat saya bukan untuk mengganggu,” ujarnya.

Di sisi lain, Warsh sebagai calon ketua baru akan langsung menghadapi tantangan berat sejak awal masa kepemimpinannya. Selain tekanan terhadap independensi institusi, The Fed juga tengah menghadapi inflasi yang masih berada di atas target serta ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Powell menolak memberikan arahan langsung kepada penggantinya terkait strategi komunikasi maupun kebijakan. Dia menilai setiap ketua baru memiliki ruang untuk menentukan pendekatan masing-masing.

Powell juga menyoroti sinyal pergeseran sikap kebijakan moneter yang mulai menguat seiring meningkatnya perdebatan internal terkait arah suku bunga di tengah inflasi yang kembali naik.

FOMC memutuskan suku bunga Federal Funds Rate (FFR), yang menjadi acuan utama bagi tingkat bunga di AS, tetap berada pada kisaran 3,5% hingga 3,75%. Adapun dari 12 anggota pemegang hak suara di FOMC, delapan orang mendukung keputusan tersebut, sedangkan empat anggota menyatakan perbedaan pendapat(dissent).Ini menjadi perbedaan pendapat terbesar di FOMC sejak 1992.

Powell mengungkapkan bahwa semakin banyak anggota Federal Open Market Committee (FOMC) yang mulai mempertimbangkan perubahan sikap kebijakan daridovishmenjadi lebih netral, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap tekanan inflasi yang belum sepenuhnya mereda.

“Jumlah anggota Komite yang dapat mendukung perubahan bahasa kebijakan, yaitu beralih ke sikap yang lebih netral sehingga peluang kenaikan suku bunga sama besarnya dengan penurunan, telah meningkat,” ujarnya.

Pergeseran ini muncul setelah inflasi inti tercatat 3,2% secara tahunan hingga Maret, sementara inflasi keseluruhan mencapai 3,5%, terdorong oleh kenaikan harga energi. Kondisi ini dinilai mulai mengubah keseimbangan pandangan di internal bank sentral.

Powell mengakui bahwa perdebatan terkait arah kebijakan semakin intens dibandingkan pertemuan sebelumnya. Hal ini terlihat dalam banyaknya jumlah anggota FOMC yang menyatakan perbedaan pendapat ataudissentterhadap panduan kebijakan yang masih mempertahankan bias pelonggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk menahan suku bunga, namun, sinyal pergeseran sikap kebijakan moneter mulai menguat seiring meningkatnya perdebatan internal terkait arah suku bunga di tengah inflasi yang kembali naik.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengungkapkan bahwa semakin banyak anggota Federal Open Market Committee (FOMC) yang mulai mempertimbangkan perubahan sikap kebijakan dari dovish menjadi lebih netral, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap tekanan inflasi yang belum sepenuhnya mereda.

“Jumlah anggota Komite yang dapat mendukung perubahan bahasa kebijakan, yaitu beralih ke sikap yang lebih netral sehingga peluang kenaikan suku bunga sama besarnya dengan penurunan, telah meningkat,” ujarnya dalam konferensi pers usai rapat kebijakan FOMC, Kamis (30/4/2026).

Pergeseran ini muncul setelah inflasi inti tercatat 3,2% secara tahunan hingga Maret, sementara inflasi keseluruhan mencapai 3,5%, terdorong oleh kenaikan harga energi. Kondisi ini dinilai mulai mengubah keseimbangan pandangan di internal bank sentral.

Powell mengakui bahwa perdebatan terkait arah kebijakan semakin intens dibandingkan pertemuan sebelumnya. Hal ini terlihat dalam banyaknya jumlah anggota FOMC yang menyatakan perbedaan pendapat atau dissent terhadap panduan kebijakan yang masih mempertahankan bias pelonggaran.

FOMC memutuskan suku bunga Federal Funds Rate (FFR), yang menjadi acuan utama bagi tingkat bunga di AS, tetap berada pada kisaran 3,5% hingga 3,75%. Adapun dari 12 anggota pemegang hak suara di FOMC, delapan orang mendukung keputusan tersebut, sedangkan empat anggota menyatakan perbedaan pendapat(dissent). Ini menjadi perbedaan pendapat terbesar di FOMC sejak 1992.

Menurut Powell, perubahan pandangan tersebut wajar mengingat perkembangan data inflasi yang bergerak ke arah yang kurang diharapkan. Selain itu, potensi tekanan tambahan dari lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah turut memperkuat argumen untuk bersikap lebih hati-hati.

Meski demikian, mayoritas anggota FOMC masih memilih untuk tidak terburu-buru mengubah panduan kebijakan. Powell menilai ketidakpastian yang tinggi membuat bank sentral perlu menunggu data tambahan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Saya tidak berpikir kita perlu melakukannya pada pertemuan ini. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu melakukannya sekarang. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari,” katanya.

Dia menegaskan bahwa dalam 30 hingga 60 hari ke depan, perkembangan data ekonomi berpotensi mengubah arah kebijakan secara signifikan. Oleh karena itu, keputusan akan tetap diambil secara hati-hati dalam setiap pertemuan.

Pergeseran menuju sikap netral ini menjadi sinyal penting bagi pasar, karena membuka kemungkinan yang lebih seimbang antara kenaikan maupun penurunan suku bunga ke depan. Sebelumnya, pasar cenderung mengantisipasi peluang pelonggaran kebijakan yang lebih besar.

Di sisi lain, Powell juga menekankan bahwa The Fed belum mempertimbangkan penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Bank sentral masih menunggu kejelasan terkait dampak inflasi dari kenaikan harga energi serta efek tarif terhadap harga barang.

Dengan kondisi tersebut, arah kebijakan moneter AS ke depan dinilai semakin bergantung pada data dan perkembangan global. Ketidakpastian yang tinggi membuat ruang perubahan kebijakan tetap terbuka, tetapi tanpa komitmen arah yang jelas dalam jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan dalam rapat kebijakan pada Rabu, 29 April 2026.

Rapat kebijakan Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan suku bunga Federal Funds Rate (FFR), yang menjadi acuan utama bagi tingkat bunga di AS, tetap berada pada kisaran 3,5% hingga 3,75%. The Fed belum mengubah suku bunga sepanjang 2026 setelah melakukan tiga kali pemangkasan masing-masing sebesar 25 basis poin pada akhir tahun lalu.

Meski dalam pertemuan Maret para anggota komite memproyeksikan satu kali pemangkasan tambahan tahun ini, sejumlah analis memperkirakan pelonggaran baru akan terjadi pada akhir 2026, bahkan sebagian menundanya hingga tahun depan.

“Perkembangan di Timur Tengah berkontribusi terhadap tingginya ketidakpastian terhadap prospek ekonomi,” demikian pernyataan The Fed seperti dikutip USA Today, Kamis (30/4).

The Fed juga menyebut inflasi masih tinggi, antara lain dipicu lonjakan harga energi global, serta menambahkan bahwa meskipun tingkat pengangguran relatif stabil dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan lapangan kerja masih lemah.

Dari 12 anggota pemegang hak suara di FOMC, delapan orang mendukung keputusan tersebut sekaligus menjadi pertama kalinya sejak 1992 terdapat empat anggota yang menyatakan perbedaan pendapat (dissent). Gubernur The Fed Stephen Miran memilih untuk menurunkan kisaran target suku bunga sebesar 25 basis poin, sebagaimana sikapnya dalam beberapa pertemuan sebelumnya.

Sementara itu, anggota komite Beth Hammack, Neel Kashkari, dan Lorie Logan mendukung keputusan suku bunga, namun menolak pencantuman indikasi “bias pelonggaran” dalam pernyataan resmi The Fed.

Pasar kini menantikan konferensi pers Ketua The Fed Jerome Powell, yang diperkirakan menjadi yang terakhir dalam masa jabatannya yang akan berakhir 15 Mei.

Keputusan The Fed ini sejalan dengan proyeksi pasar, yang juga memperkirakan The Fed tetap menahan suku bunga hingga akhir tahun 2026.

CME FedWatch Tracker yang mengompilasi aktivitas perdagangan pasar menunjukkan probabilitas sebesar 87% bahwa suku bunga akan tetap berada di level saat ini hingga pertemuan kebijakan pada Desember.

Probabilitas tersebut baru turun di bawah 50% pada Oktober 2027. Pada pertemuan tersebut, peluang terjadinya tiga kali pemangkasan suku bunga masing-masing 25 basis poin diperkirakan sekitar 2%, dua kali pemangkasan sebesar 11%, dan satu kali pemangkasan sebesar 35%. Namun demikian, pelaku pasar juga melihat adanya kemungkinan sebesar 6% untuk kenaikan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah anggapan bahwa Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi, menyusul munculnya narasi penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menegaskan, sejumlah indikator yang kerap dijadikan dasar klaim deindustrialisasi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil industri manufaktur saat ini. “Kami membantah adanya deindustrialisasi,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/5/2026).

Febri menyebut, terdapat beberapa indikator yang selama ini dijadikan dasar untuk menilai kondisi deindustrialisasi. Pertama, penurunan kontribusi produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan terhadap PDB nasional.

Faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tercatat sebesar 19,07%, yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau ada ekonom atau pengamat yg mengambil data kontribusi PDB Industri Pengolahan 2001-2025 maka data kontribusi tersebut tidak dapat diperbandingkan karena konsep, definisi dan metodologi perhitungan Industri Pengolahan telah berubah dan,” tegas Febri.

Sebagai contoh, periode 2001-2009, PDB nasional hanya dihitung dari sembilan lapangan usaha utama dimana Industri Pengolahan termasuk satu dari sembilan lapangan usaha. Namun sejak 2010 hingga 2024, konsep dan definisi Industri Pengolahan berubah dan kemudian terpecah menjadi empat lapangan usaha yakni, pertama Industri Pengolahan itu sendiri, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang, ketiga sektor informasi dan komunikasi dan keempat sektor jasa lainnya.

Selain berubah konsep dan definisi, metodologi perhitungan PDB juga berubah pada 2009. Metodologi perhitungan PDB sampai 2009 didasarkan pada perhitungan harga produsen, sedangkan pada 2010 perhitungan PDB didasarkan pada harga dasar.

Kedua perubahan ini menyebabkan perhitungan PDB Industri Pengolahan menjadi mengecil dan pada akhirnya persentase PDB Industri Pengolahan terhadap PDB nasional juga ikut mengecil.

“Akibat perubahan konsep, definisi dan metodologi perhitungan PDB industri pengolahan menyebabkan nilai PDB dan kontribusi PDB industri pengolahan turun dari perhitungan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak apple to apple kalau kita bandingkan kontribusi PDB Industri Pengolahan sebelum dan sesudah tahun 2009 atau pada periode adanya perubahan hal tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, apabila diperbandingkan kontribusi PDB pada tahun-tahun dalam periode yang sama, misalnya, periode sejak kuartal I/2022 sampai kuartal IV/2025, maka akan ditemukan tren menaik atau tren positif pada data kontribusi PDB Industri Pengolahan terhadap PDB Nasional.

Kenaikan kontribusi tersebut didorong oleh kombinasi pemulihan pascapandemi, efektivitas kebijakan hilirisasi industri, serta penguatan konsumsi domestik. Selain itu, kebijakan hilirisasi dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sementara permintaan domestik yang kuat menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Indikator kedua yang dijadikan alasan deindustrialisasi yakni pertumbuhan manufaktur yang berada di bawah 50% pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait hal ini, Febri menyebut kinerja manufaktur selama ini masih berada di atas ambang batas indikator deindustrialisasi. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata sekitar 5%, sektor manufaktur masih mampu tumbuh di kisaran 4% hingga 6%. “Jadi tidak terjadi indikasi yang kedua ini,” katanya.

Indikator ketiga adalah perpindahan tenaga kerja dari industri ke sektor nonmanufaktur. Menjawab hal ini, Kemenperin katanya mencatat tidak terjadi shifting atau pergeseran tenaga kerja dari sektor industri pengolahan yang berjumlah 21,6 juta orang ke sektor lainnya seperti sektor jasa.

Sebaliknya, jumlah tenaga kerja di industri justru terus bertambah setiap tahun. Peningkatan tenaga kerja di sektor jasa, menurutnya lebih disebabkan oleh masuknya angkatan kerja baru yang tidak seluruhnya dapat diserap oleh industri manufaktur.

“Kami menegaskan bahwa manufaktur Indonesia tidak mengalami gejala deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi,” tegas Febri lagi.

Bisnis.com, JAKARTA – Komite Perbankan Senat Amerika Serikat pada Rabu menyetujui untuk melanjutkan nominasi Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed) pada Rabu (29/4/2026).

Melansir CNBC International, persetujuan ini diberikan setelah melalui pemungutan suara di Senat, dengan seluruh 13 anggota Partai Republik mendukung dan 11 anggota Partai Demokrat menolak. Senator Elizabeth Warren menyebut ini sebagai pemungutan suara sepenuhnya partisan pertama dalam sejarah komite untuk calon ketua bank sentral.

Warren, anggota senior dari Partai Demokrat di komite tersebut, mengkritik Warsh menjelang pemungutan suara. Ia memperingatkan bahwa konfirmasi Warsh berpotensi menggerus independensi bank sentral dari cabang eksekutif.

“Ekonomi Trump sedang menghadapi masalah serius. Inflasi meningkat, penciptaan lapangan kerja melemah. Aroma stagflasi mulai terasa, dan Presiden Trump semakin terdesak,” ujar Warren di hadapan komite sebelum pemungutan suara.

Warren melanjutkan, pemungutan suara oleh komite Senat untuk meloloskan Mr. Warsh akan membawa presiden selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan upaya menguasai The Fed dan secara artifisial mendongkrak perekonomian.

Warsh melampaui tahap komite sesuai perkiraan, beberapa jam sebelum The Fed dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga terbarunya yang kemungkinan menjadi yang terakhir di bawah kepemimpinan Jerome Powell.

The Fed diperkirakan mempertahankan pendekatan wait-and-see, seiring inflasi yang masih tinggi, pasar tenaga kerja yang relatif stabil, serta tekanan harga akibat konflik dengan Iran yang menahan ruang penurunan suku bunga lebih lanjut.

Pendekatan hati-hati The Fed menjadi sumber ketegangan utama antara Trump dan Powell. Ketua The Fed tersebut terus menghadapi kritik karena tidak memangkas suku bunga secepat atau sedalam yang diinginkan presiden.

Sejumlah pihak, termasuk Powell, menilai tekanan terhadap bank sentral tidak hanya berhenti pada retorika. Departemen Kehakiman AS (DOJ) bahkan meluncurkan penyelidikan pidana terhadap Powell dan The Fed, yang disebut terkait pembengkakan biaya renovasi kantor pusat bank sentral di Washington.

Dalam pernyataannya pada Januari, Powell mengungkap penyelidikan tersebut dan menuduh pemerintah menargetkannya karena keputusan kebijakan suku bunga The Fed.

Penyelidikan itu sempat mengancam peluang Warsh. Senator Thom Tillis menyatakan akan memblokir nominasi tersebut jika DOJ tidak menghentikan penyelidikan.

Trump secara terbuka mendukung penyelidikan yang dipimpin Jaksa AS Jeanine Pirro, meskipun upaya tersebut sempat terhambat setelah hakim federal menolak penerbitan subpoena dewan juri.

Pirro bahkan sempat berjanji mengajukan banding pada pekan lalu. Namun, dua hari kemudian, ia tiba-tiba mengumumkan bahwa DOJ menghentikan penyelidikan tersebut.

Tillis kemudian menyatakan tidak lagi menentang Warsh, yang praktis memastikan nominasi tersebut melaju ke tahap berikutnya.

Warren memperingatkan bahwa keputusan Pirro, termasuk permintaan kepada inspektur jenderal The Fed untuk menyelidiki pembengkakan biaya, “membiarkan pintu terbuka lebar” bagi dimulainya kembali penyelidikan.

“Tidak ada yang tertipu,” kata Warren dalam pemungutan suara Rabu. “Trump masih berupaya menguasai The Fed, dan ia mempertahankan ancaman tuduhan pidana yang tidak berdasar hingga ia mendapatkan apa yang diinginkannya.”

Namun, Tillis menepis kritik tersebut. Ia menyatakan Warren “sepenuhnya keliru dalam setiap poin yang baru saja ia sampaikan.”

“Saya yakin penyelidikan ini sudah berakhir,” ujarnya.

Senat secara penuh diperkirakan akan melakukan pemungutan suara konfirmasi Warsh pada pekan 11 Mei, sehingga ia berpotensi disahkan sebelum masa jabatan Powell berakhir pada 15 Mei.

Bisnis.com, JAKARTA — Misi Dagang Keamanan dan Teknologi Maritim Amerika Serikat melakukan kunjungan ke Jakarta dan Surabaya dari 27 hingga 29 April 2026. Kunjungan tersebut ditujukan untuk memperkuat kerja sama maritim antara AS dengan Indonesia.

Kunjungan Misi Dagang tersebut didukung oleh Bagian Perdagangan (Foreign Commercial Service) Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta.

Kedubes AS menyebut bahwa kunjungan dari misi dagang AS pertama yang berfokus pada sektor maritim di Indonesia itu menggambarkan makin eratnya kerja sama AS-Indonesia di bidang maritim, infrastruktur, dan teknologi baru kemaritiman. Peristiwa itu pun dikatakan menggarisbawahi pertumbuhan hubungan komersial kedua negara di sektor teknologi kemaritiman yang strategis ini.

“Senang sekali dapat mempertemukan perusahaan-perusahaan terdepan AS di bidang teknologi dan keamanan maritim dengan mitra di Indonesia untuk memajukan prioritas bersama,” ujar Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta Peter M. Haymond, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Delegasi AS dalam kunjungan tersebut, menurut keterangan itu, mencakup perwakilan dari perusahaan TMA BlueTech, Bardex Corporation, Flood Dynamics, Biospherical Instruments, DOLGO (dolgo.ai), HydroComp Inc., Otolith Technologies, dan Moffatt & Nichol. Semua perusahaan itu mempunyai hubungan dengan hal-hal mengenai maritim dan perairan.

Melalui misi dagang tersebut, perusahaan-perusahaan itu menalaah peluang untuk berkolaborasi dengan mitra Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan ekonomi maritim Indonesia.

Di Jakarta, delegasi AS bertemu dengan pihak-pihak pemangku kepentingan senior, seperti perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Danantara, dan TNI Angkatan Laut.

Agenda di Jakarta juga mencakup pertemuan penjajakan bisnis dengan perusahaan lokal, dan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Terdapat pula resepsi jejaring yang mempertemukan perwakilan pemerintah, asosiasi maritim, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan usaha-usaha sektor swasta.

Sementara itu, di Surabaya, delegasi AS mengikuti sesi pengarahan di Konsulat Jenderal (Konjen) AS di Surabaya, mengunjungi Pelabuhan Tanjung Perak, serta berdiskusi dengan pimpinan TNI Angkatan Laut di Surabaya.

“Amerika Serikat terus berkomitmen menghadirkan solusi inovatif dan berkualitas tinggi serta bermitra dengan Indonesia untuk mendukung sektor maritim yang aman, tangguh, dan berorientasi ke masa depan,” jelas Haymond.

AS memilih Indonesia sebagai tujuan lanjutan dari misi dagang maritim di Singapura, yang sebelumnya dilakukan pada 20 hingga 24 April 2026.

Kedubes AS menyatakan bahwa Misi dagang maritim pertama AS yang berfokus ke Indonesia ini merupakan suatu bentuk komitmen yang lebih luas dari AS untuk mendukung Indonesia dalam hal mengenai kesadaran domain maritim, keamanan, dan infrastruktur. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA— Vista Land Group menyebut pertumbuhan pasar rumah subsidi di Kota Serang, Banten, mencapai sekitar 15% pada kuartal I/2026, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Manager Business Development Vista Land Group Arif Budiman Suselo menyebut penjualan rumah subsidi di Serang pada kuartal I/2026 meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terjadi meski ekonomi global tengah menghadapi tekanan akibat gejolak geopolitik internasional.

“Permintaan rumah subsidi tetap tinggi karena kebutuhan rumah masyarakat, khususnya MBR, memang sangat besar. Rumah masih menjadi kebutuhan utama,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Di Kota Serang, Vista Land Group saat ini mengembangkan dua proyek besar, yakni Puri Harmoni Indah untuk rumah subsidi dan Bukit Mas Residence untuk rumah komersial.

Puri Harmoni Indah dibangun di atas lahan seluas 30 Hektare (Ha). Pada tahap pertama, pengembangan dilakukan di atas lahan 15 Ha dengan target 1.328 unit rumah subsidi.

Hingga saat ini sekitar 750 unit telah terbangun, sebanyak 650 unit sudah akad, dan tersedia sekitar 100 unit ready stock. Tingkat hunian bahkan telah mencapai 70%.

Sementara itu, Bukit Mas Residence yang dikembangkan di atas lahan 13 Ha kini hampir habis terjual. Harga rumah komersial di kawasan tersebut dibanderol mulai dari Rp350 juta hingga Rp800 jutaan.

Arif menambahkan, tantangan terbesar dalam pengajuan KPR masih berkaitan dengan BI Checking atau riwayat kredit calon pembeli, terutama akibat pinjaman online dan kredit macet. Namun demikian, pihak perbankan seperti BCA tetap memberikan ruang kemudahan bagi calon pembeli yang telah menyelesaikan kewajiban kreditnya.

“Selama ada surat lunas, proses pengajuan masih bisa dilanjutkan. Ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Menurut Arif, pasar rumah subsidi di Serang masih sangat besar dan tidak akan habis dalam waktu dekat. Mayoritas pembeli berasal dari kalangan ASN, karyawan swasta, pelaku UMKM, hingga pekerja sektor informal yang ingin memiliki rumah pertama dengan cicilan terjangkau.

“Ketika ekonomi masyarakat meningkat, biasanya yang pertama dibeli adalah rumah. Itu sebabnya pasar rumah subsidi selalu ada,” tuturnya.
Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi menjelaskan, tahun ini manajemen menargetkan akan membangun 5.000 unit rumah subsidi dan komersial.

Dia pun menyambut baik program KPR Sejahtera BCA karena dapat memberikan solusi tepat bagi konsumen yang ingin beli rumah dengan luas tanah lebih besar yang harganya di atas harga rumah subsidi FLPP.

”Dengan KPR Sejahtera BCA, konsumen dapat membeli rumah di atas harga rumah subsidi yang seharusnya masuk kategori rumah komersial, tapi tetap dapat menikmati fasilitas seperti rumah FLPP karena plafon kredit yang diberikan BCA sampai dengan Rp350 juta. Dalam istilah Pak Menteri PKP, kelompok ini masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT),” jelasnya.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan pihaknya mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Melalui KPR Sejahtera BCA, perseroan memberikan pembiayaan rumah subsidi tanpa menggunakan jalur FLPP, tetapi tetap menawarkan fasilitas serupa.

Fasilitas tersebut mulai dari uang muka ringan, tenor panjang, suku bunga tetap sebesar 5%, hingga cicilan yang setara dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Seluruh pembiayaan menggunakan dana internal BCA.

“Kami dari BCA support dengan uang sendiri, tidak mengambil subsidi dari pemerintah. Kami juga memberikan subsidi uang muka. Setelah melihat langsung, kualitas bangunan rumahnya sangat bagus dan kami berharap kerja sama ini bisa berkembang lebih besar lagi,” kata Hendra.