JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia bekerja sama dengan Google Indonesia untuk mempercepat transformasi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kolaborasi ini akan difokuskan pada pemanfaatan fitur YouTube Shop guna memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing bisnis lokal di ranah digital.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Digital, Clarissa Tanoesoedibjo menjelaskan, kemitraan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi dan adopsi digital, meningkatkan kapabilitas UMKM, serta mendorong penerapan digitalisasi agar dapat membantu mereka mengakses pasar yang lebih luas.

"Melalui kemitraan dengan Google, kami ingin mempercepat adopsi digital di kalangan UMKM, memberikan akses pasar yang lebih luas, dan membekali mereka dengan keterampilan praktis agar bisa bersaing di tingkat global," ujarnya di Menara Kadin, Rabu (15/10/2025).

Ia menjelaskan, pada tahap awal program ini akan melibatkan sekitar 500 UMKM yang mendapatkan pelatihan keterampilan digital, strategi pemasaran melalui video, dan pemanfaatan YouTube Shop. Langkah ini diharapkan dapat memperluas peluang bisnis UMKM dan menghasilkan kisah sukses yang akan dilaporkan dalam YouTube Impact Report berikutnya.

"Pada tahap awal pelatihan ada 500 UMKM, dan ini akan meningkat secara bertahap seiring kami mengevaluasi efektivitas dari program-program ini," sambungnya.

Clarissa mengutip laporan YouTube Impact Report 2022, bahwa ekosistem kreatif YouTube memberikan kontribusi sebesar Rp7,4 triliun terhadap perekonomian Indonesia dan mendukung lebih dari 600.000 kreator di tanah air.

"Ini baru permulaan. Kami ingin semakin banyak UMKM tumbuh dan berkembang melalui kanal digital seperti YouTube," kata Clarissa.

Sebagai informasi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kadin Indonesia dan PT Google Indonesia bagian dari Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pengembangan Content Creator melalui Pemanfaatan Platform YouTube, yang diinisiasi Waketum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Digital, Clarissa Tanoesoedibjo.

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi belanja negara hingga September 2025 masih berjalan lambat, sehingga turut berdampak pada keyakinan berbisnis, rencana peningkatan produksi dan ekspansi usaha.

Perlu diketahui, hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini, dengan penyerapan belanja pemerintah pusat hanya tercatat 59,7%. Padahal, belanja pemerintah di akhir tahun biasanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Artinya, pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk mempercepat realisasi belanja negara agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dapat tercapai.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan penyerapan anggaran yang dikebut pada akhir tahun biasanya sulit menstimulasi pengusaha untuk berekspansi. Sebab, pelaku sudah memasuki tahap final penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan 2026.

"Pelaku usaha sudah memasuki tahap final penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan [RKAP] 2026, artinya ekspansi di akhir tahun kecil kemungkinan," ujar Sarman kepada Bisnis, dikutip Rabu (15/10/2025).

Sementara itu, laju produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sarman mengatakan, penyerapan anggaran di akhir tahun seharusnya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV/2025.

Alhasil, pelaku usaha berharap agar penyerapan anggaran pemerintah ini menjadi perhatian serius Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kadin pun mengapresiasi upaya Menkeu Purbaya yang berencana menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang kurang optimal merealisasikan belanja ke K/L atau program lain yang membutuhkan tambahan dana, sebagai cara mempercepat realisasi belanja.

"Per triwulan seharusnya ada monitoring penyerapan anggaran di masing-masing instansi pemerintah, serta dilakukan transparan dan terbuka. Umumkan ke publik instansi yang lambat melakukan penyerapan anggaran," pungkas Sarman.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi tenggat waktu 16 hari bagi kementerian dan lembaga yang serapan anggarannya masih rendah untuk segera melakukan optimalisasi belanja. Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

Kementerian Keuangan mencatat masih ada tiga kementerian/lembaga dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% per akhir September 2025, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

Selain itu, Purbaya juga sempat melakukan kunjungan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memantau pelaksanaan program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dia menegaskan akan menarik anggaran rumah subsidi jika realisasinya tidak menunjukkan kemajuan signifikan hingga akhir tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat 1st Runner Up pada ajang penghargaan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2025. Ajang ini diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA).

Pencapaian tersebut menegaskan komitmen BRI dalam memberikan pelayanan Contact Center terbaik sekaligus konsisten bertransformasi menghadirkan layanan yang modern, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan nasabah.

Untuk diketahui, TBCCI merupakan ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan ICCA sejak 2007 dan telah menjadi tolak ukur kualitas layanan Contact Center di Indonesia. Kompetisi ini diikuti oleh berbagai Perusahaan dari beragam industri. Melalui penjurian yang ketat oleh praktisi nasional maupun internasional, TBCCI menilai kualitas layanan Contact Center dari berbagai aspek, mulai dari inovasi digital, kontribusi bisnis, pengalaman pelanggan, hingga keterlibatan karyawan.

Pada penyelenggaraan tahun 2025, TBCCI diikuti oleh 57 perusahaan dengan total 731 peserta yang berkompetisi dalam kategori korporat, teamwork, dan individu. Dari proses seleksi yang panjang dan kompetitif, BRI berhasil mengukir prestasi memperoleh posisi 1st Runner Up dengan perolehan 43 medali yang terdiri dari 12 Platinum, 15 Gold, 10 Silver, dan 6 Bronze.

Dengan kata lain, capaian yang diraih BRI melonjak signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, di mana BRI berada di posisi 4th Runner Up dengan 22 medali. Prestasi di TBCCI 2025 tersebut menambah panjang daftar penghargaan yang berhasil diraih BRI di tingkat nasional maupun internasional.

Direktur Operations BRI Hakim Putratama menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini. Penghargaan TBCCI 2025 merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi insan BRILian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah.

"Pencapaian ini juga mencerminkan transformasi digital BRI yang semakin kuat dan mampu menghadirkan layanan cepat, tepat, dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Hakim dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

Melalui berbagai channel layanan yang terintegrasi, Contact Center BRI senantiasa hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan solusi perbankan bagi masyarakat. Melalui inovasi digital, BRI menghadirkan layanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga relevan dengan keseharian nasabah.

Adapun salah satu inovasi BRI adalah Virtual Assistant Sabrina melalui WhatsApp 0812 1214 017, yang mampu melayani nasabah dalam bahasa sehari-hari maupun bahasa daerah. Dengan dukungan teknologi ini, nasabah dapat melakukan berbagai kebutuhan mulai dari informasi produk, pengecekan saldo, pelacakan status pengaduan, hingga layanan perbankan lain melalui aplikasi BRImo.

Selain itu, lanjut dia, BRI terus berupaya mengembangkan integrasi teknologi analitik, otomasi dan kanal digital untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah. Upaya ini sejalan dengan strategi transformasi BRI yang mengutamakan Customer Experience sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

"Sebagai langkah berkelanjutan, BRI akan terus mengoptimalkan kualitas layanan Contact BRI sebagai bagian integral dari perjalanan transformasi digital perusahaan. BRI akan terus menghadirkan layanan yang inklusif, adaptif dan berstandar internasional demi memberikan pengalaman terbaik untuk lebih dari 150 juta nasabah di seluruh Indonesia," tandas dia.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, memandang rencana Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk meninjau ulang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat menjadi katalis penting bagi pemulihan daya beli dan kebangkitan sektor riil di era pemerintahan Prabowo. Penurunan tarif PPN akan menjadi langkah berani untuk memecah kebuntuan daya beli yang menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir.

“Sejak penyesuaian PPN dilakukan beberapa waktu lalu, terjadi pergeseran pola konsumsi rumah tangga. Porsi tabungan dan dana pihak ketiga yang dimiliki sektor rumah tangga terus menurun, menandakan tekanan pada kemampuan konsumsi masyarakat,” ujar Fakhrul di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Selain mendorong konsumsi, kebijakan ini juga dinilai dapat memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih sehat dan inklusif.

Fakhrul menjelaskan, dampak dari penurunan PPN akan bergerak dalam dua arah besar.

Pertama, menggairahkan sektor riil dan konsumsi rumah tangga. Penurunan tarif akan menurunkan harga barang dan jasa, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menggerakkan kembali permintaan domestik.

Efek ini akan terasa luas, terutama pada sektor padat karya seperti makanan-minuman, ritel, pariwisata, dan logistik.

Kedua, memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk bertransformasi ke sektor formal. Dengan beban pajak konsumsi yang lebih ringan, transisi dari aktivitas ekonomi informal ke formal menjadi lebih menarik.

“Ini bukan hanya soal tarif yang lebih rendah, tetapi juga soal insentif bagi pelaku usaha kecil untuk masuk ke ekosistem formal dan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih besar,” kata Fakhrul.

Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menyatakan menyambut positif perpindahan jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari Arief Prasetyo Adi kepada Andi Amran Sulaiman, yang juga menduduki posisi sebagai Menteri Pertanian.

Kepala Satkornas Banser, Gus Syafiq Syauqi menilai langkah ini menunjukkan arah baru dalam manajemen pangan nasional melalui konsolidasi kebijakan dalam satu komando.

"Kami memandang keputusan Presiden menugaskan Pak Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional sebagai langkah taktis dan strategis guna mewujudkan konsolidasi kebijakan pangan nasional. Ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi penegasan bahwa pangan kini berada di bawah satu komando kepemimpinan yang kuat dan efektif," kata Gus Syafiq.

Menurutnya, dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk memperkuat Sistem Kedaulatan Pangan Rakyat Semesta Kasatkornas Banser, yakni kedaulatan pangan yang memenuhi kebutuhan pangan nasional, yang juga menyejahterakan para petani.

"Urusan pangan adalah urusan hidup dan matinya sebuah bangsa, begitu Bung Karno pernah menyampaikan garis besar kedaulatan pangan nasional. Artinya sektor pangan adalah sektor yang sangat strategis dan harus berdaulat. Kedaulatan pangan yang mempunyai output kesejahteraan aktor pangan yaitu para petani kita," papar Gus Syafiq.

Ia menegaskan, Banser siap bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan keamanan dan distribusi pangan di tingkat akar rumput.

"Kami memiliki jaringan kader hingga pelosok desa. Banser siap menjadi supporting system guna menjaga distribusi, mendukung stabilitas, dan ikut serta dalam edukasi pangan. Ketahanan pangan adalah ketahanan bangsa, dan Banser siap menjadi mitra penting Bapanas," katanya.

Penunjukan Andi Amran Sulaiman pun dinilai selaras dengan visi pemerintah untuk mewujudkan sistem pangan nasional yang efisien, berkeadilan, dan tangguh menghadapi tantangan global.

Gus Syafiq menyebut, kedaulatan pangan harus dimulai dari kesejahteraan para petani yang menanam dan memanen.

"Kami percaya Pak Amran memahami denyut kehidupan petani. Pengalamannya di sektor pertanian akan menjadi modal besar dalam membangun kebijakan pangan yang berkelanjutan," katanya.

Lebih lanjut, Gus Syafiq menyatakan komitmen Banser untuk terus menjaga harmoni sosial dan kedaulatan pangan nasional.

"Bagi kami, mengawal kebijakan pangan berarti menjaga kedaulatan bangsa. Pengangkatan bapak Amran adalah cermin bagaimana presiden mempunyai konsentrasi kebijakan besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Banser melalui Patriot Ketahanan Pangan siap bersinergi dalam gerakan besar ini," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - OpenAI berencana meluncurkan versi baru ChatGPT dalam beberapa minggu mendatang dengan fitur yang lebih fleksibel dan "berkepribadian."

Pembaruan ini diungkapkan oleh Sam Altman dalam cuitannya di platform X. Ia mengatakan ingin membuat ChatGPT terasa lebih manusiawi, sesuai keinginan pengguna.

Altman menjelaskan bahwa selama ini ChatGPT dibuat cukup ketat demi kehati-hatian terhadap isu kesehatan mental. Pendekatan itu dinilai penting, meski membuat pengalaman pengguna menjadi kurang menyenangkan bagi sebagian orang.

Namun kini, perusahaan mengaku telah mampu memitigasi risiko terkait kesehatan mental dan memiliki alat baru untuk menjaga keamanan pengguna.

Karena itu, OpenAI berencana melonggarkan sejumlah pembatasan agar interaksi dengan ChatGPT terasa lebih alami.

Dalam pembaruan mendatang, pengguna dapat memilih agar ChatGPT memiliki gaya berbicara tertentu, misalnya lebih ekspresif dengan banyak emoji, atau bersikap seperti teman.

"Dalam beberapa minggu ke depan, kami berencana merilis versi baru ChatGPT yang memungkinkan pengguna memilih kepribadian yang lebih mirip dengan apa yang disukai orang dari model 4o (kami berharap versi ini akan lebih baik!)," tulis Altman, dikutip Rabu (15/10/2025).

Selain itu, OpenAI juga menyiapkan sistem verifikasi usia (age-gating) yang akan diterapkan lebih luas pada Desember mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari prinsip memperlakukan pengguna dewasa seperti orang dewasa.

Sebagai bagian dari kebijakan baru tersebut, OpenAI bahkan membuka kemungkinan untuk mengizinkan konten khusus dewasa, termasuk erotika, bagi pengguna yang sudah terverifikasi.

"Kami juga akan mengizinkan lebih banyak hal, termasuk konten erotis untuk pengguna dewasa yang terverifikasi." pungkasnya.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia -PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) resmi mengumumkan penunjukan Hendri Widiarta sebagai Direktur pada Rabu, 15 Oktober 2025. Penunjukkan ini telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di BSD, Tangerang.

Sebagaimana diketahui, Hendri Widiarta merupakan warga negara Indonesia dengan pengalaman lebih dari 28 tahun dalam memimpin bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di beragam sektor industri. Sepanjang kariernya, Hendri telah menduduki berbagai posisi senior di lingkup nasional, regional, maupun global, dengan penekanan pada pengembangan budaya organisasi, transformasi organisasi, serta pengelolaan talenta secara strategis.

Pada posisi terakhirnya, Hendri menjabat sebagai Senior Vice President Human Resources, APAC di B. Braun, perusahaan global di bidang perangkat medis dan farmasi yang berpusat di Jerman, beroperasi di lebih dari 60 negara. Hendri memimpin fungsi HR untuk 17.000 karyawan di kawasan Asia Pasifik, mengintegrasikan strategi SDM sebagai faktor kunci dalam mendukung kinerja bisnis.

Pada awal kariernya, Hendri pernah menduduki posisi pemimpin senior di bidang SDM di SC Johnson, RGE Group (APRIL, Pacific Oil & Gas), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. Hal ini menunjukkan keahlian yang mumpuni dalam pengembangan kemampuan SDM dan transformasi organisasi.

Untuk itu, Hendri dipercaya oleh Perseroan menggantikan Willy Saelan yang menjabat sebagai Direktur sejak 2015 dan mengakhiri kariernya di Unilever Indonesia setelah 30 tahun berkontribusi signifikan terhadap pembangunan budaya Perseroan, pengembangan kepemimpinan, dan strategi SDM.

Presiden Direktur Unilever Indonesia, Benjie Yap menyampaikan apresiasinya kepada Willy atas dedikasi, kepemimpinan dan fondasi SDM yang kuat yang telah dibangun selama beberapa dekade terakhir. Kontribusi Willy akan terus memberikan dampak positif di seluruh lini Perseroan.

"Dengan bergabungnya Hendri ke dalam Dewan Direksi, Perseroan akan tetap fokus memperkuat kapabilitas SDM dan mendorong transformasi menuju fase berikutnya. Bersama, kami bertekad untuk menumbuhkan inovasi, menanamkan budaya kinerja tinggi, serta menegakkan disiplin dalam eksekusi agar demi mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Perseroan dan masyarakat yang kami layani," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

Benjie Yap melanjutkan, berbekal pengalaman yang luas, Unilever Indonesia yakin Hendri dapat memberikan keahlian berharga dan kontribusi signifikan bagi perusahaan maupun industri. Khususnya, dalam memperkuat budaya unggul, mengembangkan talenta yang siap menghadapi masa depan, serta mendorong tercapainya ambisi strategis Perseroan.

Sementara itu, Direktur Unilever Indonesia, Hendri Widiarta mengaku telah lama mengagumi nilai-nilai Unilever serta komitmennya dalam mengembangkan talenta sebagai dari kekuatan utama. Hal ini menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya untuk mengemban tanggung jawab besar tersebut.

"Saya siap bekerja sama dengan tim untuk meningkatkan kapabilitas, mempercepat pencapaian kinerja, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh karyawan, konsumen, pelanggan, dan para pemangku kepentingan," tutur dia.

Berikut ini merupakan susunan terbaru jajaran direksi dari Unilver Indonesia usai RUPSLB hari ini:

• Benjie Yap, Presiden Direktur

• Neeraj Lal, Direktur

• Alejandro Meinardo Jr Santos Concha, Direktur

• Vandana Suri, Direktur

• Enny Hartati Sampurno, Direktur

• Hendri Widiarta, Direktur

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan BBM dengan kandungan etanol 5% yaitu Pertamax Green 95 demi menurunkan emisi karbon sesuai target net zero emission pada 2060. Pertamax Green 95 telah dipasarkan di 163 SPBU di Pulau Jawa.

Adapun, Pertamax Green 95 dengan kandungan 5% bioetanol (E5) sudah 2 tahun dipasarkan oleh Pertamina Patra Niaga.

“Kami memahami bahwa dalam memasarkan varian baru perlu waktu untuk edukasi kepada masyarakat atas manfaat dari bioetanol, selain emisi yang dihasilkan lebih ramah lingkungan, produk ini juga mempunyai karakteristik akselerasi yang baik," ungkap Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra melalui keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Mars Ega menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait karakteristik dari bioetanol karena di dalam Pertamax Series terdapat additive yang memiliki fungsi untuk corrosion inhibitor (mengurangi efek korosi) dan demulsifier (mengurai kontaminasi air) untuk mengantisipasi faktor-faktor yang dapat mengganggu performa mesin.

Sejalan dengan pengembangan bisnis perusahaan di sektor green energy, selain produk Pertamax Green 95, Pertamina Patra Niaga juga telah mengembangkan konsep SPBU green energy station (GES) yang dilengkapi solar panel untuk tambahan pembangkit listrik di SPBU.

Menurut Mars Ega, kehadiran GES menjadi pilihan tepat bagi konsumen yang ingin mengisi BBM sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Melalui pemasangan panel surya di atap SPBU, kebutuhan listrik telah terpenuhi secara mandiri.

Dia menyebut, inovasi ini terbukti mampu mereduksi emisi karbon hingga 556 kilogram CO2eq per bulan atau setara dengan menanam 300 pohon. Hal ini menjadikan GES sebagai wujud kontribusi Pertamina Patra Niaga dalam melindungi lapisan ozon dan menjaga kualitas udara.

Sebagai SPBU dengan konsep hijau, GES memiliki beragam layanan penunjang ramah lingkungan di antaranya stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sebagai fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik.

Lalu, stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) sebagai layanan penukaran baterai untuk kendaraan listrik, pembayaran nontunai, program poin bagi pengguna aplikasi MyPertamina, hingga produk BBM yang lebih ramah lingkungan, seperti Pertamax Series dan Pertamina Dex.

Mars Ega mengungkapkan bahwa papan berwarna hijau yang menjadi ciri khas SPBU GES tidak hanya merepresentasikan inovasi berkelanjutan, tetapi juga untuk mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian bumi.

“Pertamina Patra Niaga memahami bahwa masyarakat kini semakin peduli dengan pentingnya menjaga lingkungan. Melalui green energy station, kami hadir untuk mendukung transisi energi hijau sekaligus menyediakan layanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," kata Mars Ega.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tahun depan dinilai oleh para ekonom sebagai keputusan yang sangat berani di tengah berbagai tekanan fiskal.

Head of Center Macroeconomics and Finance INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai meskipun keseimbangan primer masih surplus, struktur APBN 2025 belum memiliki ruang yang luas untuk stimulus konsumsi tanpa kompensasi fiskal.

"Realitasnya, per September 2025 pendapatan negara turun sekitar 7,2% YoY, dengan tekanan terbesar berasal dari sektor pajak dan restitusi komoditas," ujar Rizal kepada CNBC Indonesia dikutip Rabu (15/10/2025).

Dari sisi ekonomi Rizal menilai penurunan PPN dapat meringankan tekanan harga dan memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah bawah, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok yang kontribusinya besar terhadap inflasi inti.

Namun dari sisi fiskal, langkah ini berpotensi menggerus penerimaan pajak dalam jangka pendek, sebab elastisitas konsumsi terhadap perubahan tarif PPN di Indonesia relatif rendah. Artinya, tambahan volume konsumsi tidak secara otomatis mampu menutup kehilangan penerimaan dari penurunan tarif.

"Jika tidak diimbangi dengan perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan efisiensi belanja K/L, kebijakan ini justru mendorong pelebaran defisit dan mempersempit ruang fiskal tahun depan," ujarnya.

Jika penurunan PPN diberlakukan, Rizal menilai dalam jangka pendek efeknya mungkin positif untuk menahan pelemahan konsumsi rumah tangga, yang kini menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan PDB di atas 5%. Namun dalam jangka panjang, jika kebijakan dilakukan tanpa perbaikan struktur penerimaan, maka akan menimbulkan scarring effect fiscal yakni hilangnya potensi penerimaan struktural karena tarif yang lebih rendah menjadi baseline baru.

"Sementara kebutuhan belanja (terutama subsidi energi, gaji ASN, dan MBG) cenderung meningkat. Dengan kata lain, kebijakan ini berisiko menggeser struktur APBN menjadi semakin pro-konsumsi namun kurang berkelanjutan secara fiskal," ujarnya.

Maka dari itu, jika tujuan utama penurunan PPN untuk menjaga daya beli pemerintah bisa mempertimbangkan hanya dalam bentuk PPN-DTP terbatas pada sektor tertentu dengan multiplier tinggi dan sunset clause yang jelas, misalnya enam bulan pertama 2026.

Alternatif lain adalah mengurangi PPN untuk sektor pangan olahan, transportasi, dan energi rumah tangga, sambil menutup gap lewat optimalisasi PPN digital, penegakan e-faktur, dan penghapusan pengecualian pajak yang tidak tepat sasaran.

"Ini akan menciptakan keseimbangan antara stimulus konsumsi dan disiplin fiskal," ujarnya.

Peneliti Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai di satu sisi, kebijakan ini dapat menjadi stimulus fiskal yang efektif untuk memperkuat daya beli masyarakat serta mendorong konsumsi rumah tangga, terutama di tengah perlambatan ekonomi dan tekanan inflasi.

Penurunan PPN pun pernah dilakukan oleh negara lain. Seperti Vietnam yang menurunkan tarif PPN dari 10% menjadi 8% untuk menggerakkan kembali perekonomian pascapandemi.

"Namun di sisi lain, langkah ini tentu menimbulkan risiko penurunan penerimaan negara dalam jangka pendek, mengingat PPN merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap pendapatan pajak nasional," ujar Yusuf kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/10/2025).

Maka dari itu, Yusuf menilai dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun ada risiko penurunan penerimaan fiskal. Sementara dalam jangka panjang, keberlanjutan fiskal perlu dijaga agar stimulus yang diberikan tidak berbalik menjadi beban fiskal baru.

Untuk mencegah peningkatan beban fiskal dalam jangka panjang pemerintah juga dapat menyesuaikan pos belanja, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat seperti subsidi pangan, bantuan sosial, dan dukungan bagi UMKM.

"Dengan pengelolaan belanja yang lebih efisien, dampak fiskal dari penurunan PPN dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kualitas belanja publik. Dengan demikian, penurunan PPN bisa menjadi langkah strategis bila diiringi desain kebijakan yang terukur dan terintegrasi," ujarnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

IDXChannel - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup koreksi 0,40 persen ke 8.034,65 pada sesi pertama Rabu (15/10/2025).

IHSG terkena aksi profit taking, hingga sempat keluar ke 7.936. Sebanyak 245 saham menguat, 467 turun, dan 244 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp14,60 triliun, dengan volume 19,16 miliar saham.

Indeks pendukung seperti LQ45 koreksi 0,04 persen 771,56, IDX30 naik 0,03 persen ke 403,27, JII melemah 0,38 persen ke 555,79, dan MNC36 turun 0,19 persen ke 317,52.

Sektor pemberat indeks datang dari teknologi, transportasi, dan bahan baku masing-masing turun di kisaran 1-2 persen. Sedangkan yang menguat adalah keuangan dan konsumer siklikal.

Saham pemimpin top gainers LQ45 adalah PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) menanjak 5,36 persen ke Rp590, PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA) naik 4,48 persen ke Rp2.330, dan PT Indosat Tbk (ISAT) melesat 3,70 persen ke Rp1.820.

Sedangkan top losers antara lain PT Medco Energi Tbk (MEDC) melemah 7,00 persen ke Rp1.395, PT Adaro Miinerals indonesia Tbk (ADMR) turun 3,33 persen ke Rp1.305, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun 2,71 persen ke Rp1.615.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena likuidasi kripto terbesar dalam sejarah terjadi pada Jumat (10/10) pekan lalu, menyusul pengumuman tarif 100% yang dikumandangkan Presiden AS Donald Trump terhadap barang-barang impor dari China.

Nilai Bitcoin turun 15.72% sebesar US$19 miliar hanya dalam hitungan jam di pasar derivatif, gara-gara terjadi 'panic selling'. Namun, pasar kripto kembali rebound dalam beberapa hari.

Kendati demikian, investor pasar opsi bersiap menghadapi lebih banyak volatilitas dan penurunan lebih lanjut dalam Bitcoin dan Ether, dikutip dari Reuters, Rabu (15/10/2025).

Untuk itu, investor secara agresif memposisikan diri dalam perdagangan yang menawarkan perlindungan terhadap potensi kejatuhan bebas lainnya.

Analis kripto mengatakan insiden likuidasi kripto pada pekan lalu mencatat sejarah penjualan terbesar dalam kurun waktu 24 jam. Skalanya 9 kali lebih besar ketimbang periode kripto tumbang pada Februari 2025, serta 19 kali lebih masif ketimbang periode Maret 2020 dan November 2022 ketika FTX kolaps.

Bitcoin sempat mencapai titik terendah di angka US$104.782,88 selama periode 10-11 Oktober, turun lebih dari 14% dari harga tertingginya di US$122.574,46.

Bitcoin terakhir kali naik 0,6% di US$115.718,13. Mata uang kripto terbesar di dunia ini mencapai rekor tertinggi di atas US$126.000 pada 6 Oktober 2025.

Ether yang merupakan mata uang kripto terbesar kedua anjlok 12,2% ke titik terendah di angka US$3.436,29 pada 10 Oktober.

Sepanjang akhir pekan, Trump kemudian menenangkan pasar dengan menyebut 'semua akan baik-baik saja', serta 'AS tak ingin menyakiti China'. Hal ini efektif memulihkan pasar kripto.

Pada Minggu (12/10), China menyalahkan AS atas eskalasi yang terjadi, namun tidak memberikan perlawanan lebih jauh.

"Jumat lalu, volatilitas melonjak secara signifikan, tidak hanya untuk obligasi berjangka pendek, tetapi juga untuk obligasi berjangka panjang. Sentimen seputar volatilitas berjangka pendek adalah makin banyak orang khawatir akan penurunan harga," ujar Sean Dawson, kepala riset di Derive.xyz di Canberra, dikutip dari Reuters.

Data dari Derive.xyz, platform perdagangan opsi kripto, menunjukkan pembelian 'put' yang besar dari para pedagang Bitcoin dan Ether, yang menunjukkan adanya lindung nilai terhadap potensi risiko penurunan.

Sebagai informasi, strategi 'put' menjadi lebih berharga ketika harga instrumen aset yang mendasarinya turun. Pembelian 'put' kripto adalah kontrak derivatif yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, bagi pembelinya untuk menjual aset kripto pada harga yang disepakati sebelum tanggal kedaluwarsa.

Dalam Bitcoin, terdapat pembelian besar-besaran 'put' yang memberikan hak untuk menjual Bitcoin pada harga kesepakatan US$115.000 dan US$95.000 untuk masa berlaku 31 Oktober, menurut Dawson.

Terdapat pula pembalikan tajam dari pembelian call menjadi penjualan 'call' pada harga kesepakatan US$125.000 untuk masa berlaku 17 Oktober, yang menunjukkan pandangan bearish jangka pendek. 'Call' dalam pasar opsi merefleksikan ekspektasi bahwa harga akan naik.

Meskipun mengalami kehancuran, Willy Woo, analis kripto onchain terkemuka dengan lebih dari satu juta pengikut di X, mencatat bahwa arus investor Bitcoin tetap bertahan dengan baik dan mungkin menjadi alasan mengapa kinerjanya lebih baik dari yang diharapkan saat terjadi penurunan tajam pada saham.

Analis kripto dan salah satu pendiri The Coin Bureau, Nic Puckrin, menilai ada 'berkah' dari kejatuhan kripto baru-baru ini. Kabar baiknya adalah kejatuhan ini telah membersihkan leverage yang berlebihan dan mengatur ulang risiko di pasar untuk saat ini.

"Namun, Bitcoin kini menghadapi perjuangan berat lainnya untuk menembus level resistensi kunci yang akan memungkinkannya mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa yang signifikan tahun ini," ia menuturkan.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Kapasitas energi terbarukan yang terpasang di seluruh dunia mencapai rekor tertinggi pada 2024. Namun, capaian tersebut masih belum cukup untuk memenuhi target ambisius Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melipatgandakan kapasitas energi bersih global sebesar tiga kali lipat pada 2030.

Laporan terbaru yang dirilis oleh International Renewable Energy Agency (IRENA), Global Renewables Alliance, dan Presidensi COP30 Brasil, pada Selasa (15/10), mencatat dunia menambah 582 gigawatt (GW) energi terbarukan sepanjang 2024. Angka ini merupakan pertumbuhan tahunan sebesar 15,1%, tertinggi dalam sejarah.

Meski demikian, total kapasitas energi terbarukan global yang mencapai 4.443 GW masih jauh dari target 11.174 GW yang ingin dicapai enam tahun mendatang. Untuk bisa memenuhi target tersebut, dunia harus mampu menjaga pertumbuhan tahunan sebesar 16,6% pada periode 2025–2030.

Direktur Jenderal IRENA, Francesco La Camera, menegaskan target global itu masih mungkin dicapai meski tantangannya besar. “Kami mungkin bisa mencapai lebih dari 700 gigawatt, bahkan 750 gigawatt (penambahan kapasitas) pada 2025. Ini berarti kita mulai menutup kesenjangan,” ujar La Camera, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (15/10).

Beberapa Kebijakan Negara Maju Justru Menghambat Energi Terbarukan

Menurut laporan lembaga riset energi Ember, pada paruh pertama 2025, energi terbarukan untuk pertama kalinya menghasilkan listrik lebih banyak dibanding batu bara. Hal ini menunjukkan pergeseran besar dalam sistem energi global menuju sumber yang lebih bersih.

Namun, beberapa kebijakan nasional justru berpotensi memperlambat kemajuan. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, misalnya, tahun ini telah mengubah sistem kredit pajak untuk proyek tenaga surya dan angin. Perubahan kebijakan ini dapat menekan investasi baru di sektor energi terbarukan di AS. Meski begitu, La Camera tetap optimistis tren global tak akan berhenti.

“Transisi ini tidak bisa dihentikan. Pasar energi terbarukan telah membuat pilihannya ini adalah cara termurah untuk menghasilkan listrik,” katanya.

Laporan itu juga menekankan, untuk mencapai target 2030, pemerintah di seluruh dunia perlu memperkuat dukungan kebijakan terhadap energi terbarukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperbaiki rantai pasok dan infrastruktur, termasuk jaringan listrik.

Sementara itu, laporan terpisah yang dirilis oleh 160 peneliti internasional bertajuk Global Tipping Points memperingatkan bahwa pemanasan global kini bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Dunia sedang mendekati ambang batas perubahan iklim yang berbahaya.