Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan dapat melanjutkan penguatan pekan ini. Sejumlah saham seperti BSDE, BIRD, hingga NCKL menjadi pilihan.

Tim Riset Phintraco Sekuritas mengatakan indeks di Wall Street melemah tajam pada Jumat (10/10/2025), sehingga ditutup melemah pada pekan lalu.

Presiden AS Donald Trump akan mengenakan tarif tambahan 100% untuk impor dari China, serta kontrol ekspor untuk perangkat lunak penting buatan AS, mulai 1 November 2025. Hal ini setelah China memperketat pembatasan ekspor mineral tanah jarang.

Trump juga menyebutkan tidak ada alasan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping seperti yang direncanakan sebelumnya.

Perang dagang yang memanas antara dua negara ini dapat memicu gangguan rantai pasokan yang signifikan, terutama bagi industri teknologi, kendaraan listrik, dan pertahanan.

Pekan ini investor akan mencermati earning season kuartal III/2025 di Wall Street, dengan saham-saham perbankan mulai merilis laporan keuangannya.

Sementara itu, shutdown pemerintahan AS memasuki pekan ketiga, sehingga rilis beberapa data ekonomi AS masih akan tertunda.

Di China, perhatian akan tertuju pada perdagangan, inflasi, dan aktivitas perbankan. Di Eropa, investor akan mencermati produksi industri Euro Area, inflasi, indeks sentimen ZEW Jerman, serta data pasar tenaga kerja dan PDB Inggris.

Dari domestik, investor akan mencermati data Foreign Direct Investment kuartal III/2025 pertengahan pekan ini.

Adapun secara teknikal, Phintraco Sekuritas melihat beberapa indikator mengindikasikan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan.

“Namun adanya perkembangan terbaru dari perang dagang AS-China diperkirakan akan menjadi sentimen negatif dalam jangka pendek jika ancaman tarif Trump tersebut hanya bagian dari strateginya,” kata tim riset Phintraco Sekuritas.

Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak pada kisaran 8.100-8.300 sepanjang pekan ini.

Sejumlah saham yang top picks pekan ini adalah saham BSDE, BIRD, CDIA, GJTL, TKIM, dan NCKL.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara perdagangan beberapa saham yang melonjak signifikan. Salah satunya adalah saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN).

“Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) dan sebagai bentuk perlindungan bagi investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai serta Waran Seri II PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN-W2) di seluruh pasar mulai sesi I tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan pengumuman Bursa lebih lanjut,” kata BEI.

Saham TRIN sendiri pada perdagangan Jumat (10/10) ditutup melonjak 24,75% ke posisi Rp252 per saham. Dalam sepekan, kenaikannya mencapai 25%, dan dalam sebulan terakhir bahkan sudah menanjak 170,97%.

Tak hanya TRIN, BEI juga memberlakukan suspensi terhadap beberapa saham lain yang mencatat lonjakan serupa. Saham PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) pada hari yang sama naik 25% ke level Rp950 per saham, dengan kenaikan 55,74% dalam sepekan dan 117,89% dalam sebulan terakhir.

Sementara itu, saham PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) ditutup menguat 34,55% ke Rp148, melejit 142,62% dalam sepekan. Adapun saham PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) juga turut melesat 9,60% ke Rp137, dengan kenaikan 44,21% dalam sepekan dan 132,20% dalam sebulan.

“Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan,” ujar BEI.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Izin pertambangan dan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) sejatinya bukan sekadar dokumen administratif, ini adalah pilar tata kelola sumber daya mineral dan batubara yang mencerminkan komitmen negara terhadap investasi berkualitas, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

Di negara maju, proses ini dirancang agar investasi tambang berjalan bukan semata-mata demi keuntungan sesaat, melainkan sesuai norma transparansi, partisipasi publik, dan pertanggungjawaban pascatambang.

Pelajaran dari Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Eropa memperlihatkan bahwa keberhasilan aturan perizinan tergantung pada empat komponen: jaminan finansial reklamasi sejak awal, lisensi sosial (social license), transparansi dokumen lingkungan, dan sanksi hukum yang kuat.

Australia mewajibkan perusahaan tambang menyertakan rencana penutupan tambang dan jaminan finansial sejak awal izin diperoleh. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat memiliki kepastian bahwa setelah operasi berhenti, lahan tidak ditinggalkan dalam kondisi terbengkalai. Tetapi bahkan sistem tegas pun bisa tergelincir jika aspek budaya kurang diperhatikan, kasus Juukan Gorge menjadi pengingat bahwa perlindungan warisan budaya harus menyatu dalam proses perizinan.

Di Kanada, konsultasi formal dengan komunitas adat menjadi syarat mutlak. Dokumen PoD bukan hanya teknis, tetapi juga instrumen negosiasi sosial melalui kontrak manfaat (Impact Benefit Agreements) yang menjamin hak ekonomi dan perlindungan masyarakat lokal. Proses yang panjang kadang dianggap sebagai beban, namun stabilitas sosial dan legitimasi jangka panjang menjadi manfaat yang lebih berdampak untuk masyarakat.

Di Amerika Serikat, lewat National Environmental Policy Act (NEPA), pemilik proyek besar wajib menyusun dokumen Environmental Assessment (EA) atau Environmental Impact Statement (EIS). Dokumen ini tidak hanya mendetailkan dampak langsung, tetapi juga dampak kumulatif dan alternatif lintas sektor. Kritik dan gugatan publik sering muncul, tetapi ini menjadi bagian dari mekanisme kontrol yang demokratis.

Eropa, melalui regulasi EIA Directive dan Mining Waste Directive, menuntut rencana reklamasi, strategi pengurangan karbon, dan keterbukaan publik melalui standar seperti Konvensi Aarhus. Di sana, industri tambang tidak bisa berjalan tanpa memenuhi tuntutan inovasi teknis dan agenda dekarbonisasi yang masuk dalam setiap PoD.

Indonesia harus mengambil hikmah dari pengalaman itu agar tidak terjebak pola lama: izin tambang sebagai pintu ekspansi tanpa tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan bahwa mineral dan batubara adalah kekayaan alam yang dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat.

Namun UU tersebut mendapat kritik karena lemahnya jaminan reklamasi sebelum operasi dan rendahnya transparansi sebelum izin diterbitkan. UU ini kemudian direvisi melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, yang menambahkan ketentuan penguatan pengelolaan lingkungan, peran pemerintah daerah, dan kewajiban reklamasi pascatambang.

Lebih jauh, baru-baru ini UU Minerba hasil perubahan keempat disahkan (UU Nomor 2 Tahun 2025) yang menghadirkan aturan baru prioritas izin untuk koperasi dan badan usaha kecil, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh kementerian.

Namun kendati regulasi kita semakin lengkap di atas kertas, praktik di lapangan masih lemah. Banyak tambang meninggalkan lubang terbengkalai, reklamasi tertunda, dan dokumen lingkungan sulit diakses publik.

Mekanisme keberatan publik dalam AMDAL ada, tetapi belum menjamin partisipasi bermakna apalagi hak menggugat secara independen. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) memberi hak kepada setiap orang untuk mengakses informasi publik termasuk dokumen lingkungan.

Pemerintah dan badan publik wajib menyediakan informasi berkala, segera, dan tersedia setiap saat. Bila akses tidak diberikan, pemohon dapat menggugat ke pengadilan. Inilah ruang kebijakan yang mesti diperkuat: menjamin setiap PoD, dokumen AMDAL, rencana reklamasi, dan laporan kepatuhan tersedia dalam format publik yang mudah diakses dan diverifikasi.

Mengacu pada model negara maju, Indonesia perlu mengadopsi langkah-langkah berikut: pertama, mewajibkan jaminan finansial (escrow atau guarantee bond) sejak awal izin agar kewajiban reklamasi tidak tergantung goodwill perusahaan.

Kedua, mensyaratkan social license melalui konsultasi formal dan perjanjian manfaat dengan masyarakat lokal, terutama di daerah dengan komunitas adat. Ketiga, memastikan transparansi dokumen lingkungan melalui platform digital publik dan hak menggugat yang independen sebagai bagian dari kontrol administratif.

Keempat, memperkaya PoD dengan dimensi dekarbonisasi dan pengelolaan limbah sebagai strategi pendukung visi energi hijau nasional. Kelima, memperkuat penegakan hukum: selama ini pelanggaran izin sering hanya dikenai sanksi administratif ringan. Kita perlu sanksi tegas berupa pencabutan izin, denda besar, dan pengawasan independen agar perizinan bukan sekadar surat kosong.

Langkah-langkah itu tidak mudah, karena banyak pemangku kepentingan yang selama ini diuntungkan oleh kelemahan sistem izin. Namun momentum UU Minerba 2025 harus dimanfaatkan sebagai titik awal reformasi nyata.

Jika kita gagal menata ulang rezim izin tambang sekarang, maka kita mewariskan konflik sosial dan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang. Jika berhasil, perizinan tambang dapat menjadi instrumen transisi yang tidak hanya membuka ruang investasi, tetapi memastikan sumber daya alam kita memberi manfaat jangka panjang, bukan kerusakan abadi.

Izin tambang bukan masalah teknis semata. Ia mencerminkan siapa kita sebagai bangsa yang mewariskan alam untuk anak cucu. Melalui reformasi perizinan dengan jaminan reklamasi sejak awal, legitimasi sosial yang terjamin, transparansi penuh, dan penegakan hukum yang tegas, kita bisa membangun investasi yang berdampak.

Pemerintah didorong untuk mempercepat penerbitan peraturan pelaksana UU Minerba 2025 agar mekanisme kontrol publik dan jaminan keberlanjutan tidak hanya jadi wacana. Mari bersama menjadikan perizinan tambang bagian dari narasi besar Indonesia hijau dan bukan warisan yang rapuh, tetapi fondasi bagi pertumbuhan yang adil dan lestari. Sebuah panggilan positif untuk kebijakan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa Arief Prasetyo Adi akan menempati tugas baru dalam pemerintahan setelah resmi dicopot dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia mengatakan fungsi utama Bapanas sejak awal memang erat kaitannya dengan tugas-tugas di Kementan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan agar fungsi Bapanas sementara dijalankan langsung oleh Menteri Pertanian.

“Yang pertama, sebenarnya fungsi dari tugas badan pangan itu dulu memang ada di Kementerian Pertanian. Karena Mas Arief sedang ingin kami tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian,” katanya usai menghadiri rapat Kabinet di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Pemerintah menjelaskan alasan di balik pergantian Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang baru-baru ini dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pergantian tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan pangan nasional antara Bapanas dan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Mentan dan Bapanas selalu berjalan beriringan,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya, Arief buka suara usai dicopot dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang sudah diembannya beberapa tahun terakhir. Arief pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, pencopotan Arief sebagai orang nomor satu di Bapanas tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 116/P tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional yang ditandatangani Prabowo pada 9 Oktober 2025.

"Terima kasih saya ucapkan atas kepercayaan dan semangat patriotik yang selalu diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kita banggakan," ucap Arief dalam keterangan resmi, Minggu (12/10/2025).

Dia pun menyebut Prabowo selalu memperjuangkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan serta seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menjunjung tinggi integritas dan nasionalisme.

Dalam pertimbangan Keppres Nomor 116/P Tahun 2025, Prabowo menyatakan bahwa pergantian dilakukan dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pangan.

“Dipandang perlu memberhentikan Kepala Badan Pangan Nasional yang diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022, serta mengangkat penggantinya,” tertulis dalam Keppres itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang pedagang kripto Ukraina ditemukan tewas di Kyiv setelah harga mata uang digital ambruk signifikan pekan lalu. Mengutip laporan The New York Post, pihak berwenang setempat menganggap kejadian tersebut kemungkinan besar sebagai insiden bunuh diri.

Konstantin Galich atau lebih dikenal sebagai Kostya Kudo ditemukan tak bernyawa di dalam Lamborghini Urus di distrik Obolonskyi, Kyiv, pada 11 Oktober dengan luka tembak di kepala.

Menurut laporan polisi, sebuah senjata api yang terdaftar atas namanya juga ditemukan di tempat kejadian perkara.

Sebuah pernyataan yang dibagikan di kanal Telegram Departemen Kepolisian Kyiv menyatakan bahwa fokus penyelidikan adalah untuk memastikan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan bunuh diri atau melibatkan tindak pidana.

Pernyataan tersebut menyebut bahwa sehari sebelum kematiannya, "pria tersebut memberi tahu kerabatnya bahwa ia merasa tertekan karena kesulitan keuangan dan juga mengirimkan pesan perpisahan."

Pernyataan lebih lanjut juga diunggah di kanal Telegram resmi Galich yang berbunyi, "Konstantin Kudo meninggal dunia secara tragis. Penyebabnya sedang diselidiki. Kami akan terus mengabari Anda jika ada berita selanjutnya."

Galich yang berumur 32 tahun, merupakan tokoh ternama di komunitas kripto Ukraina dan internasional.

Ia ikut mendirikan akademi perdagangan Cryptology Key dan merupakan seorang influencer serta ahli strategi aktif di pasar aset digital.

Kematian Galich terjadi tepat ketika dunia kripto sedang terguncang oleh salah satu likuidasi terburuk dalam satu hari sejak pandemi 2020. Kejatuhan pasar kripto dipicu setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif 100% yang luas untuk impor dari Tiongkok, beserta kontrol ekspor baru untuk perangkat lunak penting.

Dalam kurun waktu 24 jam, lebih dari US$19 miliar posisi derivatif lenyap seiring gejolak pasar, menghapus akumulasi leverage selama berbulan-bulan dalam hitungan detik.

Bitcoin memimpin keruntuhan, anjlok lebih dari 13% dalam satu jam, sementara altcoin dan token long-tail mengalami volatilitas tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Krisis ini menyoroti dampak psikologis yang sangat besar pada pedagang profesional dan pengusaha kripto, yang kekayaan pribadinya terkait erat dengan fluktuasi pasar. Sejumlah media lokal dan internasional, serta anggota komunitas kripto menyoroti pengakuan Galich yang jujur tentang tekanan keuangan, di samping dampak publik dari perdagangan yang kolaps dan nilai aset yang menguap.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebiasaan begadang atau tidur terlambat tak selalu berdampak buruk. Sebuah penelitian menemukan orang yang tidur larut memiliki kecerdasan yang lebih tinggi.

Penelitian yang dipimpin akademisi Imperial College London itu menemukan orang yang sering begadang punya fungsi kognitif yang lebih unggul. Hasil sebaliknya didapatkan oleh responden yang sering bangun pagi.

Para peneliti juga menemukan lama tidur seseorang memiliki faktor penting untuk kemampuan kognitif. Dalam penelitian dilaporkan orang dengan lama tidur 7-9 jam per malam memiliki skor terbaik mengenai kognitif.

Terkait durasi tidur, Raha West juga punya pesan penting. Untuk menjaga kesehatan otak, seseorang perlu cukup tidur bukan terlalu panjang atau pendek saat beristirahat.

s

"Penting diingat untuk cukup tidur, bukan terlalu banyak tidur, terlalu panjang atau terlalu pendek. Ini penting menjaga kesehatan otak dan fungsi agar tetap baik," jelas dia, dikutip dari The Guardian, Senin (22/7/2024).

Sebagai informasi, penelitian ini menggunakan 26 orang responden. Mereka melakukan tes kecerdasan, penalaran, waktu reaksi serta memori.

Penelitian melakukan beberapa pengujian. Dari durasi, kualitas tidur, hingga kronotipe tidur untuk menentukan jam berapa seseorang waspada dan produktif.

Namun tidak semua setuju dengan hasil penelitian Imperial College ini. Sejumlah ahli menegaskan untuk menafsirkan hasil penelitian perlu kehatian-hatian.

Salah satu yang bersuara soal hal tersebut adalah Kepala pendanaan penelitian Alzheimer's Research Inggris, Jacqui Hanley. Dia mengatakan tidak ada gambaran terperinci mengenai apa yang terjadi di otak.

"Kita tidak tahu apakah menjadi orang 'pagi' atau 'malam' mempengaruhi ingatan dan pemikiran, atau penurunan kognisi menyebabkan perubahan pola tidur," kata Hanley.

Perkembangan terbaru dari perang dagang AS dan China diperkirakan akan menjadi sentimen negatif dalam jangka pendek jika ancaman tarif Trump tersebut hanya bagian dari strateginya...,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak variatif pada perdagangan Senin, dengan sentimen akan berasal dari tingkat domestik sekaligus global.

Sentimen akan berasal dari pelaku pasar yang mencermati data Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia periode kuartal III-2025, serta perkembangan negosiasi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China

"Perkembangan terbaru dari perang dagang AS dan China diperkirakan akan menjadi sentimen negatif dalam jangka pendek jika ancaman tarif Trump tersebut hanya bagian dari strateginya. Sehingga, diperkirakan IHSG bergerak pada kisaran 8.100-8.300 sepanjang pekan ini," ujar Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Senin

Dari dalam negeri, pelaku pasar mencermati data Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) periode kuartal III-2025 pada Rabu (15/10).

Pada kuartal II-2025, realisasi investasi tercatat senilai Rp477,7 triliun, meliputi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp202,2 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 275,5 triliun.

Adapun, penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari hasil investasi yang masuk pada kuartal II-2025 mencapai 665.764 orang.

Dari mancanegara, Presiden AS Donald Trump akan mengenakan tarif tambahan 100 persen untuk impor dari China, serta kontrol ekspor untuk perangkat lunak penting buatan AS, mulai 1 November 2025. Hal itu setelah China memperketat pembatasan ekspor mineral tanah jarang.

Trump juga mengatakan, tidak ada alasan untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping seperti yang direncanakan sebelumnya.

Perang dagang yang memanas antara dua negara dapat memicu gangguan rantai pasokan signifikan, terutama bagi industri teknologi, kendaraan listrik, serta pertahanan.

Sementara itu, pelaku pasar akan mencermati earning season kuartal III-2025 di bursa Wall Street, AS, dengan saham-saham perbankan mulai merilis laporan keuangan.

Di sisi lain, shutdown (penutupan) pemerintah AS memasuki pekan ketiga, sehingga rilis beberapa data ekonomi AS masih akan tertunda.

Dari kawasan Eropa, pelaku pasar akan mencermati produksi industri Euro Area, inflasi, indeks sentimen ZEW Jerman, serta data pasar tenaga kerja dan PDB Inggris.

Pada perdagangan Jumat (10/10) pekan kemarin, bursa saham Eropa ditutup kompak melemah, diantaranya Euro Stoxx 50 melemah 1,68 persen, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,86 persen, indeks DAX Jerman melemah 1,50 persen, serta indeks CAC Prancis melemah 1,53 persen.

Bursa saham AS di Wall Street juga ditutup kompak melemah pada perdagangan Jumat (10/10) , diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 1,90 persen ditutup di level 46.479,60, indeks S&P 500 melemah 2,71 persen ke level 6.552,51, indeks Nasdaq Composite melemah 3,49 persen dan ditutup di level 24.221,75.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menguat pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (10/10/2025). Sejumlah saham pun diketahui dijual dan diburu asing.

IHSG bergerak naik tipis 0,08% atau naik 6,92 poin ke level 8.257,86 dan kembali mencatatkan rekor harga penutupan tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH).

Sebanyak 338 saham naik, 331 turun, dan 133 tidak bergerak. Nilai transaksi hari ini terpantau masih ramai atau mencapai Rp 24,06 triliun, melibatkan 47,76 miliar saham dalam 2,45 juta kali transaksi.

Sepanjang pekan lalu, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih (net buy) sebanyak Rp2,68 triliun di seluruh pasar. Rinciannya, sebesar Rp2,65 triliun di pasar reguler dan Rp5,34 triliun di pasar negosiasi dan tunai.

Lantas, apa saja saham yang diborong asing? Mengutip RTI Business, berikut net foreign buy pada perdagangan seminggu ke belakang:

1. PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) - Rp337,6 miliar
2. PT Astra International Tbk (ASII) - Rp244,7 miliar
3. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) - Rp235,7 miliar
4. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) - Rp223,3 miliar
5. PT Timah Tbk (TINS) - Rp160,7 miliar
6. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) - Rp 152,9 miliar
7. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) - Rp96,3 miliar
8. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) - Rp96 miliar
9. PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) - Rp77,3 miliar
10. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) - Rp58,1 miliar

Jakarta, CNBC Indonesia - Cadangan sumber daya alam (SDA) Indonesia masih banyak yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Kendati demikian, pemerintah sudah membidik besarannya yang bisa dikelola hingga menjadi bagian dari komponen utama penopang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Besar kita punya potensi. Yang belum digali itu banyak," kata taf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Mochamad Agus Rofiudin saat taklimat media di Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Senin (13/10/2025).

Selain potensi SDA yang sangat besar, pengelolaan objek PNBP lainnya yang berasal dari non-SDA juga masih sangat besar. Seluruh komponen itu pun masih bisa mencukupi untuk menambal komponen PNBP yang kini sudah sepenuhnya dialihkan ke BPI Danantara, yakni Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) atau dividen dari BUMN.

Sejak kehadiran Danantara pada tahun ini, nilai dividen atau KND yang telah dialihkan dari kas negara senilai Rp 80 triliun. Realisasi setoran dividen BUMN ke kas negara pada 2024 silam sebesar Rp 86,4 triliun, dan sebenarnya ditargetkan bisa masuk Rp 90 triliun pada tahun ini ke dalam APBN 2025.

"Kalau tahun ini kita masih dapat Rp 10-11 triliun, dividennya, tahun depan sudah enggak dapat. Atau kalau toh ada, itu saham pemerintah yang 1%, merah putih, itu kecil sekali," ucap Rofiudin.

Meski begitu, pemerintah meyakini masih banyak sumber PNBP yang belum tergali baik dari sisi SDA dan non SDA, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menambal lepasnya pos KND dari penerimaan negara.

Dari sisi SDA, cadangan batu bara Indonesia misalnya mampu bertahan di sekitar 56-192 tahun dengan besaran perkiraan 27,16 miliar ton. Demikian juga untuk bauxite yang cukup panjang masa pengelolaanya sekitar 56-192 tahun dengan cadangan 9,11 miliar ton.

Untuk cadangan migas sekitar 17-25 tahun dengan potensi estimasi komoditas minyak sebanyak 0,5 miliar ton, dan gas bumi 1,5 miliar ton. Panas bumi memiliki potensi perkiraan cadangan sebesar 23,7 GW.

Timah mampu dikelola untuk jangka waktu 40 tahun dengan potensi 8,28 miliar ton, tembaga 27-66 tahun lagi dengan perkiraan 18,41 miliar ton cadangan, nikel-cobalt 35 tahun dengan besaran 19,35 miliar ton, serta emas dan perak 33-60 tahun dengan potensi masing-masing 18,87 miliar dan 12,81 miliar ton.

"Timah yang sudah digali sejak zaman Belanda sampai sekarang itu ternyata baru permukaan. Kita masih punya banyak potensi Timah. Nikel, kobalt juga seperti itu," ujar Rofiudin.

"Tembaga, bauksit, emas, perak, panas bumi. Kita punya potensi itu semuanya dan itu belum tergali dengan maksimal. Belum dimanfaatkan dengan maksimal," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam APBN 2026, targetnya sudah dipasang senilai Rp 459,2 triliun, turun dibandingkan dengan realisasi pada 2024 yang berhasil terkumpul Rp 584,4 triliun karena adanya penyesuain pada harga-harga komoditas hingga hilangnya potensi PNBP dividen dari BUMN.

Nilai target PNBP 2026 itu terdiri dari setoran untuk sektor SDA Migas sebesar Rp 113,1 triliun, PNBP SDA Non Migas Rp 123,5 triliun, PNBP lainnya Rp 122,5 triliun, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 98,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Puri Sentul Permai Tbk. (KDTN) memperluas jaringan bisnis dengan mengoperasikan lima hotel di rest area tol.

Terbaru, pada Senin (13/10/2025), KDTN meresmikan Xpress Hotel di Rest Area KM 379 Ruas Tol Batang—Semarang. Pengoperasian ini menjadikan perusahaan salah satu pelopor pengembang hotel di rest area.

Dalam pengembangan hotel, KDTN bekerja sama dengan entitas PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), yakni PT Jasamarga Related Business (JMRB) sebagai pengelola rest area terbesar di Indonesia.

Direktur KDTN Rolf B. Pohan mengatakan perusahaan berkomitmen untuk ikut serta dalam menjaga keselamatan berkendara dengan menyediakan tempat istirahat yang nyaman, bersih, dan lokasi yang mudah diakses.

“Harapannya dengan pengendara beristirahat sejenak dengan nyaman di hotel, semakin kecil potensi kecelakaan di tol,” paparnya dalam siaran pers, Senin (13/10/2025).

Hotel dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari lounge hingga healthy corner. Kehadiran hotel juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kolaborasi dengan UMKM, dan peningkatan pajak daerah Kabupaten Batang.

“Cita-cita yang perusahaan tetapkan sejak IPO kini semakin nyata dengan penambahan jaringan Xpress Hotel di rest area,” tuturnya.

KDTN resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 November 2022 lewat IPO. Perusahaan menghimpun dana segar dari IPO sebesar Rp37,5 miliar.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun transit hotel di beberapa rest area. Sebesar 86,56% akan digunakan untuk membangun 5 outlet hotel di Rest Area, 5,97% untuk membangun 2 unit Suite Room, 2,99% untuk Pembiayaan Pengembangan Management System & ICT, dan 4,48% untuk Modal Kerja.

Rolf B. Pohan mengatakan dengan kehadiran Xpress Hotel KM 379A Ruas Tol Batang—Semarang, KDTN semakin menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam pengembangan fasilitas rest area modern yang melayani pengendara dan menggerakkan ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Puri Sentul Permai Tbk. (KDTN) memperluas jaringan bisnis dengan mengoperasikan lima hotel di rest area tol.

Terbaru, pada Senin (13/10/2025), KDTN meresmikan Xpress Hotel di Rest Area KM 379 Ruas Tol Batang—Semarang. Pengoperasian ini menjadikan perusahaan salah satu pelopor pengembang hotel di rest area.

Dalam pengembangan hotel, KDTN bekerja sama dengan entitas PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), yakni PT Jasamarga Related Business (JMRB) sebagai pengelola rest area terbesar di Indonesia.

Direktur KDTN Rolf B. Pohan mengatakan perusahaan berkomitmen untuk ikut serta dalam menjaga keselamatan berkendara dengan menyediakan tempat istirahat yang nyaman, bersih, dan lokasi yang mudah diakses.

“Harapannya dengan pengendara beristirahat sejenak dengan nyaman di hotel, semakin kecil potensi kecelakaan di tol,” paparnya dalam siaran pers, Senin (13/10/2025).

Hotel dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari lounge hingga healthy corner. Kehadiran hotel juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kolaborasi dengan UMKM, dan peningkatan pajak daerah Kabupaten Batang.

“Cita-cita yang perusahaan tetapkan sejak IPO kini semakin nyata dengan penambahan jaringan Xpress Hotel di rest area,” tuturnya.

KDTN resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 November 2022 lewat IPO. Perusahaan menghimpun dana segar dari IPO sebesar Rp37,5 miliar.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun transit hotel di beberapa rest area. Sebesar 86,56% akan digunakan untuk membangun 5 outlet hotel di Rest Area, 5,97% untuk membangun 2 unit Suite Room, 2,99% untuk Pembiayaan Pengembangan Management System & ICT, dan 4,48% untuk Modal Kerja.

Rolf B. Pohan mengatakan dengan kehadiran Xpress Hotel KM 379A Ruas Tol Batang—Semarang, KDTN semakin menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam pengembangan fasilitas rest area modern yang melayani pengendara dan menggerakkan ekonomi daerah.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu sempat menimbulkan resonansi yang cukup besar di dalam negeri. Dengan nada penuh keyakinan, Prabowo menyatakan Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan, sebuah capaian yang, menurutnya, menandai keberhasilan besar pemerintah dalam menyejahterakan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris yang berdaulat.

Dalam pidato tersebut, Prabowo menyebut bahwa Indonesia kini "tidak lagi bergantung pada impor pangan" dan telah "mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya."

Bagi publik internasional, pernyataan tersebut terdengar sebagai narasi sukses pembangunan yang jarang muncul dari negara berkembang. Namun, bagi sebagian pengamat kebijakan pangan di dalam negeri, klaim tersebut justru memunculkan serangkaian pertanyaan mendasar, benarkah Indonesia sudah swasembada pangan secara menyeluruh, ataukah keberhasilan tersebut hanya berlaku untuk sebagian kecil komoditas, terutama beras?

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) hingga November 2025 memang menunjukkan capaian impresif. Produksi beras nasional mencapai sekitar 33,19 juta ton, naik lebih dari 12 persen dibanding tahun sebelumnya.

Angka ini menjadikan Indonesia relatif aman dari ancaman krisis beras dan bahkan mendekati posisi swasembada untuk komoditas pokok tersebut. Pemerintah juga menyatakan tidak lagi melakukan impor beras untuk konsumsi umum, kecuali dalam jumlah kecil untuk kebutuhan industri dan cadangan nasional.

Namun, apabila klaim "swasembada pangan" dimaknai secara lebih luas, yaitu mencakup seluruh kebutuhan pangan strategis seperti gula, garam, daging sapi, kedelai, jagung, dan bawang, maka kenyataannya jauh dari sempurna. Pada tahun yang sama, pemerintah masih menganggarkan impor sekitar 200 ribu ton gula mentah untuk kebutuhan cadangan pangan.

Produksi garam nasional juga masih belum mampu menutup kebutuhan industri dan konsumsi, sementara untuk daging sapi, pemerintah bahkan telah merencanakan impor lebih dari 480 ribu ton guna menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Kedelai, bahan baku utama tempe dan tahu, masih diimpor dalam jumlah besar, dengan rata-rata lebih dari satu juta ton per tahun.

Dengan kata lain, klaim swasembada yang disampaikan di forum internasional tersebut sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai swasembada beras, bukan swasembada pangan secara keseluruhan. Meskipun beras memang merupakan komoditas paling strategis secara sosial dan politik di Indonesia, menyamakan capaian beras dengan keseluruhan sektor pangan adalah penyederhanaan yang berisiko menyesatkan publik.

Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo menempatkan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, sejalan dengan ambisinya menjadikan Indonesia sebagai "poros logistik dan lumbung pangan dunia."

Program seperti Food Estate, revitalisasi Bulog, pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta penguatan peran BUMN klaster pangan, menjadi pilar utama dalam kebijakan ketahanan pangan. Di samping itu, pemerintah juga mendorong sinergi antara militer, BUMN, dan perusahaan swasta besar dalam pengembangan lahan-lahan pertanian baru, terutama di Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Tujuan besar kebijakan tersebut adalah meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan impor, yang secara teoretis merupakan inti dari konsep foodresilience atau ketahanan pangan. Dalam konsep ketahanan pangan global, seperti yang dikembangkan oleh FAO, terdapat empat pilar utama, yakni ketersediaan pangan (availability), akses terhadap pangan (access), pemanfaatan pangan (utilization), dan stabilitas pasokan (stability).

Bila dilihat dari empat pilar tersebut, sebagian kebijakan Prabowo memang berfokus pada pilar pertama, ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi massal, namun belum sepenuhnya menyentuh tiga pilar lainnya yang bersifat sosial dan distribusional.

Kebijakan food estate misalnya, lebih banyak menekankan pada ekspansi lahan dan efisiensi produksi melalui mekanisasi besar-besaran, tetapi minim perhatian terhadap akses petani kecil terhadap lahan dan pasar.

Sementara itu, pilar pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan diversifikasi gizi dan budaya pangan lokal belum terlihat menjadi prioritas utama. Padahal, kedaulatan pangan sejatinya menuntut lebih dari sekadar produksi massal, karena membutuhkan distribusi yang adil, kontrol lokal, dan partisipasi rakyat dalam menentukan sistem pangannya sendiri.

Untuk memahami batas antara food resilience dan food sovereignty, penting menelusuri definisi keduanya. Ketahanan pangan (resilience) menekankan aspek kemampuan sistem pangan menghadapi guncangan, entah karena bencana, krisis global, atau perubahan iklim. Namun, kedaulatan pangan (sovereignty) menambahkan dimensi politik dan sosial, yakni siapa yang menguasai, siapa yang menentukan, dan untuk siapa sistem pangan tersebut bekerja.

Dalam konsep kedaulatan pangan, ada enam pilar penting, yakni hak atas pangan, akses dan kontrol atas sumber daya alam, dukungan terhadap produksi lokal, sistem perdagangan yang adil, partisipasi masyarakat, dan kemandirian kebijakan pangan nasional. Jika dibandingkan dengan kebijakan pangan era Prabowo, tampak bahwa pilar-pilar tersebut belum sepenuhnya tercermin.

Kebijakan yang terlalu bertumpu pada korporasi besar dan BUMN dalam proyek food estate, misalnya, menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya pangan masih sangat terpusat. Petani lokal dan masyarakat adat sering kali hanya berperan sebagai tenaga kerja atau penerima program, bukan subjek yang menentukan arah produksi.

Di sisi lain, kemitraan antara pemerintah dan perusahaan besar kerap diklaim sebagai bentuk public-private partnership, namun dalam konteks politik Indonesia yang oligarkis, kemitraan semacam ini sering menjelma menjadi bentuk patron-client partnership, di mana akses ekonomi dan politik hanya dinikmati oleh segelintir pihak yang dekat dengan kekuasaan.

Sektor pangan adalah sektor strategis, dan karena itu selalu menjadi arena perebutan kekuasaan. Dalam sistem ekonomi politik Indonesia yang cenderung patron-klien, kebijakan pangan sering kali dimanfaatkan sebagai sarana akumulasi kekuasaan dan kapital.

Negara berperan sebagai broker antara kepentingan politik dan bisnis, menyediakan regulasi, akses lahan, serta pembiayaan, sementara perusahaan-perusahaan besar menjadi pelaksana lapangan yang memperoleh keuntungan ekonomi.

Pola ini dapat dilihat dari dominasi segelintir perusahaan besar di sektor distribusi pangan dan logistik nasional. Dari impor beras hingga distribusi gula dan daging, selalu ada nama-nama yang berulang, perusahaan dengan koneksi politik kuat, baik ke partai penguasa maupun ke lingkaran birokrasi.

Dalam konteks ini, wacana "kedaulatan pangan" berisiko berubah menjadi "kedaulatan korporasi", di mana negara tampak berdaulat di permukaan, tetapi sesungguhnya bergantung pada jejaring oligarki yang mengendalikan produksi dan perdagangan pangan.

Jika pola seperti ini terus berlanjut, maka yang akan terjadi bukanlah demokratisasi pangan, melainkan re-konfigurasi kekuasaan pangan di mana kontrol atas pangan hanya berpindah dari tangan importir ke tangan konglomerat domestik yang berafiliasi dengan negara. Petani kecil, nelayan, dan pelaku pangan lokal tetap menjadi penonton dalam sistem yang seharusnya mereka kuasai.

Pemerintahan Prabowo telah menetapkan target ambisius untuk menjadikan Indonesia mandiri dan bahkan pengekspor pangan pada 2030. Dengan cadangan lahan luas dan populasi petani yang besar, target itu bukan tidak mungkin tercapai secara teknis.

Namun, tantangan yang dihadapi bukan semata soal produksi, melainkan struktur ekonomi dan tata kelola. Tanpa reformasi agraria yang serius, tanpa desentralisasi distribusi pangan, dan tanpa keberanian memotong rantai patronase ekonomi-politik, kedaulatan pangan yang diimpikan akan sulit terwujud.

Tantangan lainnya datang dari krisis iklim global yang semakin memperpendek musim tanam dan menurunkan produktivitas lahan. Ketergantungan pada model pertanian industrial berskala besar justru membuat sistem pangan semakin rapuh terhadap perubahan cuaca ekstrem dan ketidakpastian pasokan air.

Untuk menjawab tantangan ini, arah kebijakan pangan perlu bergeser dari sekadar mengejar volume produksi menuju ketahanan yang berkeadilan, menguatkan petani kecil, memperluas diversifikasi pangan lokal, dan membangun sistem distribusi yang transparan.

Namun, semua itu memerlukan perubahan paradigma, dari pangan sebagai proyek politik menjadi pangan sebagai hak rakyat. Karena selama sistem ekonomi politik nasional masih oligarkis, dengan pola patron-klien yang kuat, setiap kebijakan pangan berisiko menjadi alat konsolidasi kekuasaan, bukan pembebasan rakyat dari ketergantungan.

Pada akhirnya, pernyataan Prabowo di forum PBB mungkin benar dalam semangatnya, bahwa bangsa Indonesia ingin berdaulat atas pangannya sendiri. Tetapi, kedaulatan tidak diukur dari berapa ton beras yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana rakyat kecil memiliki kuasa atas tanah, air, dan benihnya sendiri.

Swasembada sejatinya bukan tentang berhenti impor, melainkan tentang memastikan bahwa setiap rumah tangga petani tidak lagi bergantung pada belas kasihan pasar dan kebijakan yang berubah setiap lima tahun.

Itulah makna paling dalam dari kedaulatan pangan, yakni ketika negara tidak hanya kuat secara produksi, tetapi juga adil dalam distribusi dan demokratis dalam penguasaan sumber daya. Selama hal itu belum tercapai, klaim swasembada pangan akan tetap menjadi slogan diplomatik yang indah di podium PBB, namun rapuh di ladang-ladang yang mulai kering di musim kemarau.