Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pegadaian telah menetapkan harga komoditas emas pada perdagangan Senin, 13 Oktober 2025. Melansir laman resmi Pegadaian, emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dijual Rp2.414.000 per gram.

Logam mulia Antam cetakan setengah gram dipatok Rp1.260.000. Sementara pecahan 2 dan 5 gram masing-masing ditawarkan seharga Rp4.765.000 dan Rp11.834.000.

Emas keluaran PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dibanderol Rp2.340.000 per gram. Bobot lebih besarnya, seperti 10 gram, dilepas seharga Rp22.823.000.

Adapun emas Galeri 24 dihargai Rp2.301.000 per gram. Ukuran terkecilnya yang sekaligus menjadi harga emas termurah di Pegadaian hari ini dipatok Rp1.207.000.

Untuk lebih jelasnya, simak daftar lengkap harga emas Pegadaian pada tabel di bawah ini!

Berat (gram)	Galeri 24	Antam	UBS
0.5	Rp1.207.000	Rp1.260.000	Rp1.265.000
1	Rp2.301.000	Rp2.414.000	Rp2.340.000
2	Rp4.533.000	Rp4.765.000	Rp4.643.000
5	Rp11.248.000	Rp11.834.000	Rp11.472.000
10	Rp22.436.000	Rp23.610.000	Rp22.823.000
25	Rp55.951.000	Rp58.892.000	Rp56.944.000
50	Rp111.814.000	Rp117.700.000	Rp113.654.000
100	Rp223.516.000	Rp235.318.000	Rp227.217.000
250	Rp558.514.000	Rp588.016.000	Rp567.875.000
500	Rp1.116.478.000	Rp1.175.811.000	Rp1.134.413.000
1000	Rp2.232.955.000	Rp2.351.580.000	-

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan hari ini mengalami penurunan secara rata-rata nasional. Penurunan harga pangan terjadi pada komoditas cabai, bawang, daging hingga telur ayam.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (13/10/2025) pukul 07.30 WIB harga beras premium naik 0,08% menjadi Rp15.937 per kg, dan beras medium secara naik 0,01% menjadi Rp13.810 per kg hari ini.

Sementara itu, harga beras SPHP berada di kisaran Rp12.530 per kg atau naik tipis 0,02% dibandingkan hari sebelumnya.

Selain itu, cabai merah keriting turun 0,55% menjadi Rp58.335 per kg. Harga cabai merah besar turun 0,3% menjadi Rp51.008 per kg. Sedangkan, harga cabai rawit merah turun 0,19% menjadi Rp45.695 per kg.

Di sisi lain, harga bawang putih bonggol turun secara nasional sebesar 0,19% menjadi Rp36.990 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 0,05% menjadi Rp35.518 per kg.

Komoditas daging sapi murni naik 0,19% menjadi Rp135.313 per kg. Harga daging ayam ras naik 0,41% menjadi Rp37.996 per kg.

Sedangkan, harga telur ayam ras turun 0,35% menjadi Rp30.195 per kg.

Sementara itu, harga kedelai biji kering (impor) naik 0,19% menjadi Rp10.717 per kg sedangkan harga gula konsumsi turun 0,23% menjadi Rp17.797 per kg.

Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan turun 0,01% di kisaran Rp20.872 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah naik 0,17% menjadi Rp17.524 per kg.

Komoditas pangan lainnya yaitu harga tepung terigu curah naik 0,34% menjadi Rp9.764 per kg dan harga tepung terigu kemasan naik 0,05% menjadi Rp12.949 per kg. Harga jagung tingkat peternak naik 0,34% menjadi Rp6.708 per kg.

Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung naik 0,06% menjadi Rp41.824 per kg dan ikan tongkol naik 0,12% menjadi Rp34.594 per kg, sementara ikan bandeng turun 0,55% menjadi Rp36.834 per kg.

Inklusi keuangan disebut menjadi salah satu pilar penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inklusi keuangan merupakan salah satu indikator utama dalam dalam menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus pemerataan pembangunan.

“Inklusi keuangan telah menjadi bagian integral dari RPJMN dan RPJPN 2025-2045 serta RPJPD daerah. Peningkatan inklusi keuangan melalui DNKI dan TPAKD mencerminkan capaian positif salah satu asta cita Presiden,” kata Airlangga dalam keterangan resmi dalam laman Kemenko Bidang Perekonomian dikutip Senin (13/10).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, Airlangga menyebut inklusi keuangan bukan sekadar soal akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Pemerintah, melalui sinergi antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan TPAKD, terus memperluas berbagai program inklusi, salah satunya Program Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program ini telah mencatatkan 58,32 juta rekening atau sekitar 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Airlangga menargetkan pada 2027, sebanyak 98% pelajar sudah memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Dengan akses tersebut, pelajar diharapkan mengenal sistem keuangan sejak dini dan terhindar dari praktik keuangan informal yang berisiko tinggi.

Upaya peningkatan inklusi keuangan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 91% pada 2025 dan 98% pada 2045. Inklusi keuangan berperan sebagai katalis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, serta penjaga stabilitas keuangan.

Akses keuangan yang luas dan merata diyakini mampu memperkuat pondasi ekonomi nasional, mendukung kelompok rentan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Strategi ini menjadi bagian dari upaya besar pembangunan ekonomi yang inklusif, pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.

Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal atau disebut unbanked. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah hambatan, baik dari sisi penyedia jasa maupun masyarakat. Dari sisi penyedia, layanan keuangan kerap menghadapi kendala biaya tinggi atau price barrier.

Manfaat Inklusi Keuangan

Dari sisi masyarakat, masih banyak yang belum memahami manfaat produk keuangan (information barrier), belum menemukan produk yang sesuai kebutuhan (design product barrier), atau terbatas dalam akses terhadap sarana dan infrastruktur layanan (channel barrier).

Peningkatan inklusi keuangan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan tersebut. Selain meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendukung stabilitas sistem keuangan, inklusi keuangan juga dapat mengurangi praktik pembiayaan tidak bertanggung jawab (shadow banking).

Berikut daftar manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta jika inklusi keuangan meningkat:

• Meningkatkan efisiensi ekonomi
• Mendukung stabilitas sistem keuangan
• Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance
• Mendukung pendalaman pasar keuangan
• Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan
• Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia
• Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan
• Mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, inklusi keuangan menunjukkan tren positif sepanjang tahun ini. Perhitungan SNLIK tahun 2025 dilakukan menggunakan dua metode. Pertama metode keberlanjutan yang mencatatkan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51% semesntara indeks literasi keuangan sebesar 66,46%.

Kedua adalah metode keberlanjutan. Metode ini menunjukkan hasil indeks inklusi keuangan sebesar 92,74% dan indeks literasi keuangan sebesar 66,64%. Kemudian, melalui kedua metode tersebut mencatatkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,41% dan literasi keuangan syariah sebesar 43,42%.

Berdasarkan data tersebut, terdapat kesenjangan antara antara akses dan pemahaman keuangan masyarakat Indonesia. Pemerintah, melalui Airlangga menyatakan tengah berupaya memperkecil kesenjangan tersebut melalui edukasi, pemberdayaan dan perluasan program keuangan inklusif di daerah.

Bisnis.com, TANGERANG — Gelombang ekspansi merek waralaba (franchise) asing asal China hingga Korea semakin agresif membidik pasar Indonesia. Adapun, sektor makanan dan minuman alias mamin (F&B) tetap menjadi primadona.

Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita Ginting Supit mengatakan sektor mamin masih menjadi incaran utama pelaku waralaba global masuk ke pasar Tanah Air.

“Banyak yang mau ekspansi ke Indonesia. Seperti khususnya dari China, dari Korea, itu banyak yang mau masuk ke Indonesia karena mereka melihat bahwa Indonesia itu masih market yang berpotensi banget untuk produk-produknya mereka,” kata Levita saat ditemuiBisnisseusai acara Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, dikutip pada Senin (13/10/2025).

Apalagi, menurut Levita, masyarakat Indonesia memiliki daya tarik terhadap produk dengan harga yang terjangkau.

“Dan orang Indonesia itu kan paling suka untuk produk-produk yang baru, yang dari luar, apalagi kalau harganya terjangkau,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sektor mamin juga tetap menjadi kontributor terbesar dalam industri waralaba.

“Karena masyarakat sekalipun uangnya terbatas pasti urusan perut nomor satu. Jadi mereka biasanya belanja ke restoran yang sesuai dengan isi kantong mereka,” terangnya.

Selain itu, alasan lainnya adalah tidak semuafranchisemembutuhkan modal besar, karena kini banyak pilihan usaha dengan skemafranchiseyang lebih terjangkau.

Lebih lanjut, dia melihat permintaan terhadap model bisnisfranchiseterus meningkat, seiring dengan tren di kalangan pengusaha muda yang lebih memilih memulai usaha melalui sistemfranchisedibandingkan membangun bisnis dari nol.

Kendati demikian, Levita menyebut pengetatan belanja pemerintah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi industri waralaba di tahun ini. Namun, dia menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi agar industri ini tetap bertahan.

“Itu tentu tantangan ya karena pemerintah lagi mengerembudget-nya. Memang itu menjadi satu kendala buat kita, tapi kan kita cari solusinya seperti apa, dengan keterbatasan dana yang digelontarkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Seiring adanya efisiensi belanja pemerintah, kata dia, industri waralaba tetap bisa bertahan karena tingkat kreativitas pelaku usahanya tinggi dan mampu mencari solusi alternatif.

Adapun salah satu caranya dengan tidak menaikkan harga jual, meski harga bahan baku naik untuk menjaga daya beli konsumen.

Selain itu, lanjut Levita, pelaku waralaba juga bisa menjual paket hemat dengan harga yang terjangkau, agar produk tetap diminati di tengah kondisi ekonomi lesu.

“Jadi bisnisfranchiseitu adalah kreativitasnya tinggi. Jadi banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman pribadinya, di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam (12/10/2025).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional.

Presiden Prabowo juga menyoroti implementasi kebijakan terbaru pemerintah terkait pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah diatur melalui peraturan pemerintah.

“Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita. Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari Peraturan Pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor,” tutur Menteri Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Senin (13/10/2025).



Selain membahas isu strategis di sektor keuangan, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari agenda rutin yang digelar secara berkala oleh Presiden untuk mengevaluasi dan memperbarui pelaksanaan program pemerintahan.

“Malam hari ini sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu, kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi setiap waktu kosong Bapak Presiden kemudian memanggil para Menteri,” ujar Prasetyo dalam keterangannya.

Menurut Menteri Pras, dalam pertemuan itu Presiden juga memberikan arahan dan pembaruan mengenai capaian program-program prioritas pemerintah di berbagai sektor.

“Pertama beliau seperti biasa mengupdate segala program yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah. Tapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” imbuh Prasetyo.



Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus memantau secara langsung pelaksanaan kebijakan ekonomi dan memastikan langkah-langkah strategis pemerintah berjalan selaras dengan upaya menjaga stabilitas nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Usulan DPR RI mengenai penerapan porsi saham publik ataufree floatsebesar 30% dinilai mampu mempertegas kredibilitas Bursa Efek Indonesia di mata investor. Dengan penambahan porsi kepemilikan saham oleh publik, aksi manipulasi harga di pasar saham Tanah Air dinilai menjadi lebih terkendali.

Pengamat Pasar Modal Reydi Octa, menerangkan wacana ini memiliki dampak positif terhadap pasar saham Tanah Air. Menurutnya, kebijakan ini bakal mendorong kredibilitas Bursa di mata investor dan mendorong investor asing untuk berinvestasi di pasar saham Indonesia.

“Kenaikanfree floatdapat mempersempit ruang manuver saham gorengan karena harga jadi lebih sulit dimanipulasi. Bagi investor, ini positif untuk jangka panjang karena pasar makin sehat dan transparan,” kata Reydi saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).

Dengan begitu, Reydi menilai, upaya perbaikan likuiditas dan kualitas perdagangan di pasar saham Indonesia bukan menjadi suatu hal yang mustahil untuk dijalankan nantinya. Terlebih, bagi saham-saham kecil dan menengah yang membutuhkan dorongan likuiditas untuk memperbaiki kinerja sahamnya.

Sementara itu, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta, menilai rencana penerapanfree float30% berpotensi mampu mendorong masuknya dana asing ke pasar saham Tanah Air. Terlebih, pada perdagangan Jumat (10/10/2025), pasar saham Tanah Air masih mencatatkannet sellasing senilai Rp53,49 triliun sepanjang tahun berjalan 2025.

“Dan agar investor asing tertarik masuk ke pasar modal Indonesia, tentunya pemerintah harus menerapkan kebijakan yangpro marketya. Untuk itu, emiten-emiten dituntut untuk mampu meningkatkanfree float,” kata Nafan, Jumat (10/10/2025).

Selain itu, naiknyafree floatdi pasar saham Indonesia, juga dinilai bakal memberikan keamanan berinvestasi bagi para investor. Hal tersebut sejalan dengan semakin sempitnya gerak ‘saham gorengan’ lantaran kenaikanfree float.

Alhasil, hal tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk mendatangkan dana asing ke pasar saham Indonesia dan memberikan ketahanan pasar saham melalui dominasi investor domestik.

“Kehadiranfree float30% mampu mengurangi potensi saham gorengan. Tentunya ini memberikan katalis positif bagi para investor. Nantinya investor akan lebih melihat kinerja fundamental emiten dan prospek emiten ke depan,” katanya.

Seperti diketahui, Komisi XI DPR RI baru-baru ini meminta otoritas pasar modal untuk mengerek minimum saham free float tiap emiten menjadi 30%. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan dengan aturan saat ini yang mencapai 7,5%.

Saat ini, berdasarkan ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI), free float minimum di Indonesia berada di level 7,5% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan bursa global lainnya. Sebut saja London Stock Exchange, Filipina, dan SGX yang sudah menetapkan batas 10%, sementara Bursa Malaysia, Jepang, dan Hong Kong mencapai level 25%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa secara prinsip otoritas mendukung langkah DPR dalam memperluas kepemilikan publik di pasar modal Indonesia. Menurutnya, peningkatan porsi saham yang beredar di publik dapat memperkuat transparansi serta memperdalam likuiditas perdagangan saham di bursa.

“Bertahap itu, bertahap ya. Kalau misalnya setuju atau enggak setuju, kami pasti setuju, tapi bertahap,” ujar Inarno saat ditemui di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi mempersenjatai Ukraina dengan rudal jarak jauh Tomahawk, yang dapat digunakan untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia.

Namun, sebelum langkah itu diambil, Trump menyebut kemungkinan akan lebih dulu berbicara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam upaya menghentikan perang.

Melansir Reuters, Senin (13/10/2025), Trump mengungkapkan rencana tersebut usai berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada akhir pekan lalu.

“Kami membahas hal itu, dan kita lihat nanti bagaimana perkembangannya,” ujar Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One saat terbang menuju Timur Tengah untuk mempromosikan kesepakatan damainya.

Ia menambahkan, kemungkinan penjualan Tomahawk dapat dijadikan alat tawar dalam negosiasi dengan Putin. “Saya mungkin akan mengatakan, ‘Kalau perang ini tak kunjung selesai, saya akan kirim Tomahawk ke Ukraina,’” ucapnya.

Pernyataan Trump mencerminkan sikap terbuka terhadap perluasan jenis senjata yang disuplai ke Ukraina, sekaligus menegaskan fokusnya pada tercapainya gencatan senjata.

“Kalau perang tak juga berakhir, mungkin saja kami lakukan itu. Bisa ya, bisa tidak,” katanya.

Trump dan Zelensky diketahui melakukan dua kali pembicaraan pada Sabtu dan Minggu. Zelensky menyebut pertemuan tersebut sangat produktif, termasuk membahas “kemampuan jarak jauh.” Trump juga mengatakan Ukraina sangat membutuhkan tambahan sistem pertahanan udara Patriot.

Ia menuturkan telah memberi tahu Zelenskiy bahwa dirinya mungkin akan memperingatkan Rusia terlebih dahulu sebelum benar-benar mengirimkan rudal Tomahawk, yang ia sebut sebagai “langkah agresi baru.”

“Apakah mereka ingin rudal Tomahawk mengarah ke wilayah mereka? Saya rasa tidak. Karena itu, mungkin saya akan bicara lebih dulu dengan Rusia,” katanya.

Trump menambahkan bahwa ia lebih menyukai mekanisme penyaluran senjata AS melalui negara-negara anggota NATO sebelum diteruskan ke Ukraina, meski belum merinci bagaimana mekanisme tersebut akan dijalankan.

Lebih lanjut, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap terbuka untuk memperkuat Ukraina dengan senjata buatan AS, selama tidak mengancam kesiapan militernya sendiri.

“Mereka membutuhkan lebih banyak senjata, dan kami sedang mempertimbangkan hal itu. Kami berharap bisa memenuhinya. Tapi negara kita juga butuh persenjataan — kita tidak bisa memberi terlalu banyak hingga kehabisan sendiri,” pungkas Trump.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menguat pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (10/10/2025). Sejumlah saham pun diketahui dilepas investor asing.

IHSG bergerak naik tipis 0,08% atau naik 6,92 poin ke level 8.257,86 dan kembali mencatatkan rekor harga penutupan tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH).

Sebanyak 338 saham naik, 331 turun, dan 133 tidak bergerak. Nilai transaksi hari ini terpantau masih ramai atau mencapai Rp 24,06 triliun, melibatkan 47,76 miliar saham dalam 2,45 juta kali transaksi.

Sepanjang pekan lalu, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih (net buy) sebanyak Rp2,68 triliun di seluruh pasar. Rinciannya, sebesar Rp2,65 triliun di pasar reguler dan Rp5,34 triliun di pasar negosiasi dan tunai.

Di tengah pembelian tersebut, terdapat beberapa saham yang paling banyak dilepas asing. Mengutip RTI Business, berikut net foreign sell pada perdagangan seminggu ke belakang:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) - Rp1,5 triliun
2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) - Rp1,4 triliun
3. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) - Rp475,8 miliar
4. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) - Rp448,1 miliar
5. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) - Rp412,6 miliar
6. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) - Rp238 miliar
7. PT Indokripto Coin Semesta Tbk (COIN) - Rp151,2 miliar
8. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) - Rp129,5 miliar
9. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) - Rp49,7 miliar
10. PT Indika Energy Tbk (INDY) - Rp46,2 miliar

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, 12 Oktober 2025. Salah satu yang dibahas evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).“Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo seperti dikutip Antara."Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah (PP) yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE),” kata Prasetyo.Prabowo pada Februari 2025 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri terhitung sejak 1 Maret 2025.“Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,“ ujar Prasetyo.

Saat ditanya apakah masih ada celah dalam PP yang telah terbit sehingga memungkinkan para pengusaha tak menempatkan dana devisa hasil ekspornya di dalam negeri, Prasetyo menjawab terdapat beberapa celah yang menjadi bahan evaluasi.“Ya masih ada beberapa (celah) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan, makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata Prasetyo.Dalam pidato Presiden Prabowo saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Februari 2025, menargetkan devisa Indonesia dalam setahun ke depan menyentuh minimal US$ 100 miliar setelah ada kebijakan mengenai penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di bank-bank dalam negeri.Rapat terbatas di Kertanegara Minggu malam berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Persamuhan tersebut dihadiri di antaranya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Selain itu hadir Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

IDXChannel - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, buka suara terkait alasan pemberhentian Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Hadi. Dia mengatakan akan ada tugas baru untuk Arief Prasetyo.

"Jadi begini, yang pertama bahwa sebenarnya fungsi dari tugas badan pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian dan karena mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian," ujar Prasetyo saat ditemui di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025) malam.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Pemberhentian tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 116/P Tahun 2025 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2025.

Dalam salinan Keppres yang diterima iNews Media Group, Presiden Prabowo menimbang perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, dipandang perlu memberhentikan Kepala Badan Pangan Nasional yang diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022.

Berdasarkan Keppres itu, Arief Prasetyo Adi diberhentikan dengan hormat, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjabat.

"Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," tulis salinan Keppres, Jumat (10/10/2025).

Sebagai pengganti, Presiden Prabowo mengangkat Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas. Saat ini, Amran juga menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan).

"Mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian tertulis dalam Keppres.

(NIA DEVIYANA)

Istana buka suara merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membayar utang proyek kereta cepat Whoosh memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak berencana menggunakan dana APBN untuk membayar utang Whoosh.

Menurut Prasetyo, pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," katanya usai rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10) dikutip Antara.

Namun, Prasetyo menyebut soal utang Whoosh tidak termasuk dalam agenda ratas malam kemarin.

"Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini," ujarnya.

Prasetyo menilai proyek Whoosh bermanfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

"Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika utang Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dibayar APBN. Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.

"Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan, saya kasih tahu updatenya seperti apa," kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).

Menurutnya, hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara.

Namun, ia menilai Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, tanpa perlu mengandalkan APBN.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," ujarnya.

Ia menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi.

"Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," katanya.

Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.

"Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka," tutupnya.

Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra China.

Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming beserta sejumlah menteri. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Minggu (12/10/2025) malam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah berlaku sejak Maret 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan langkah ini diambil untuk menilai sejauh mana efektivitas aturan tersebut dalam mendorong optimalisasi devisa negara dari kegiatan ekspor.

“Tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE). Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Menurutnya, laporan sementara menunjukkan sebagian besar eksportir telah mematuhi ketentuan untuk menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri.

Namun demikian, pemerintah menilai hasil implementasi kebijakan tersebut belum sesuai harapan.

“Sudah [pengusaha menempatkan devisa di dalam negeri]. Tetapi memang perlu juga terus kita pelajari. Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,” ujarnya.

Prasetyo mengatakan ada sejumlah kendala dan celah yang memungkinkan aliran devisa ke luar negeri belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, Prabowo meminta jajaran terkait untuk segera melakukan kajian lanjutan.

“Masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata dia.

Skema Pembayaran Utang Whoosh

Dia mengatakan rapat kabinet di malam itu memang tidak menyinggung secara khusus soal pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang saat ini menjadi sorotan.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo usai pertemuan di kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta.

Kendati demikian, dia mengatakan pembahasan mengenai keberlanjutan proyek kereta cepat sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Pemerintah kini tengah mengkaji opsi pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, supaya beban keuangan [utang Whoosh] itu bisa dicarikan jalan keluar,” jelasnya.

Prasetyo menilai keberadaan Whoosh telah membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Karena itu, pemerintah mendorong agar layanan kereta cepat tidak hanya berhenti di jalur Jakarta–Bandung, melainkan diperluas ke wilayah lain di Pulau Jawa yakni Surabaya.

“Faktanya kan juga Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang, tidak hanya sampai Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta–Surabaya,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan Bisnis, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Danantara agar APBN ikut menanggung utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Purbaya sejatinya mengaku belum dihubungi oleh Danantara terkait dengan usulan dimaksud. Akan tetapi, dia menyebut harusnya KCIC yang dibawahi Danantara sudah memiliki manajemen sendiri untuk pembiayaan. Apalagi, lanjutnya, dividen dari BUMN kini sudah masuk ke Danantara dan tidak lagi masuk ke penerimaaan negara dalam bentuk PNBP. Nilainya bisa mencapai Rp80 triliun.

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Adapun, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut negosiasi dengan China terkait dengan pembagian beban atas pembengkakan biaya (cost overrun) pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JCJB) atau Whoosh masih berlangsung.

Rosan menyebut proses negosiasi itu tidak hanya dilakukan dengan pemerintah China, namun juga dengan National Development and Reform Commission (NDRC) untuk meminta perizinan.

Namun demikian, Rosan menyebut pihak Indonesia yang diwakili Danantara tidak ingin menggunakan skema restrukturisasi yang ke depannya bisa masih menyisakan masalah. Dia menginginkan reformasi secara keseluruhan dari keuangan proyek tersebut.

"Kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya kemungkinan potensi problem-nya di kemudian hari itu ada. Jadi kita mau melakukan reformasi secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti kemungkinan default [gagal bayar utang] dan lain-lain," kata Rosan kepada wartawan usai acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (8/10/2025).