Kementerian PU harus bisa secepatnya menyelesaikan perbaikan lift di JPO Senen dan Polda Metro Jaya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyebutkan perbaikan lift di jembatan penyeberangan orang (JPO) Polda Metro Jaya dan Senen Jakarta dapat selesai pada tahun 2025.

"Mudah-mudahan pada tahun ini bisa selesai," ujar Diana setelah menghadiri acara Women's Talk: “Kelola Sampah dari Rumah” di Kementerian PU Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Kementerian PU harus bisa secepatnya menyelesaikan perbaikan lift di JPO Senen dan Polda Metro Jaya.

"Secepatnya. Insya Allah harus bisa," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) Polda Metro Jaya yang rusak dampak unjuk rasa pada Agustus 2025.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana menyampaikan saat ini pihaknya telah memperbaiki kerusakan ringan meliputi lantai, atap, serta hand railing (pegangan tangan) sehingga JPO tersebut kini dapat kembali difungsikan untuk masyarakat.

Kementerian PU menegaskan perbaikan itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PU Dody Hanggodo agar sarana publik terdampak aksi demonstrasi segera diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Selain JPO Polda Metro Jaya, perbaikan juga dilakukan pada JPO Senen yang mengalami kerusakan lebih parah, terutama pada struktur utama. Untuk anggaran perbaikan JPO Senen, Kementerian PU saat ini masih melakukan penghitungan.

Meski dalam tahap perbaikan, Kementerian PU menyebut bahwa JPO Polda Metro Jaya dan JPO Senen sudah dapat digunakan masyarakat. Sedangkan perbaikan menyeluruh pada struktur dan fasilitas utama terus berlangsung bertahap.

Kementerian PU menargetkan penyelesaian secara keseluruhan perbaikan kedua JPO tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

WAKIL Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan program padat karya tetap berjalan pada tahun 2026 karena melibatkan masyarakat.

"Kalau untuk padat karya, tahun ini tetap berjalan. Tahun depan, Insya Allah, masih tetap berjalan," ujar Diana di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025. seperti dkutip dari Antara.

Menurut dia, program padat karya merupakan program yang melibatkan masyarakat dan dampaknya langsung mengena kepada masyarakat di daerah.

"Karena itu merupakan kegiatan yang penting, kalau menurut saya dengan melibatkan masyarakat dan itu nanti bisa mengena langsung kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, terus melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) sebagai bagian dari program padat karya tunai.

Untuk tahun 2026, Kementerian PU telah menyiapkan rencana perluasan P3TGAI hingga 12 ribu lokasi.

Selain Program P3TGAI, program padat karya tunai di Kementerian PU juga mencakup Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), hingga Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada tahun depan.

Untuk Program PISEW yang ada pada 600 lokasi dan membutuhkan sebanyak 13.200 tenaga kerja, program SANIMAS ada di 1.000 lokasi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 14.000 tenaga kerja Program PAMSIMAS ada di 470 lokasi sebanyak 7.050 tenaga kerja.

Kementerian PU juga menggencarkan pelaksanaan program padat karya bidang jalan dan jembatan pada tahun 2025 dalam rangka mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk pekerjaan padat karya bidang jalan dan jembatan yang tersebar di 1.059 lokasi.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan program padat karya merupakan strategi pembangunan yang tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Program ini adalah instrumen yang penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Media asing menyoroti DPR RI. Hal ini terkait laporan. Kebijakan baru, yang menaikkan "tunjangan utama" bagi anggota DPR di Indonesia hingga hampir dua kali lipat.

Laman Reuters memuat artikel berjudul "Indonesian lawmakers get allowance hike after protests against perks". Reuters merujuk pernyataan seorang pejabat Senin (13/10/2025).

"Indonesia hampir menggandakan tunjangan penting bagi anggota DPR... satu bulan setelah membatalkan beberapa tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR dalam upaya meredakan kemarahan publik menyusul serangkaian demonstrasi yang diwarnai kekerasan," tulis laman tersebut.

"Pada bulan Agustus, ribuan mahasiswa, kelompok hak asasi manusia, dan warga sipil lainnya bergabung dalam protes menentang prioritas belanja pemerintah, termasuk kenaikan gaji anggota DPR," tambahnya.

"Demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi kerusuhan setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam operasi polisi."

Dikatakan bagaimana kenaikan itu terkait tunjangan reses bagi anggota DPR. Ini diberikan kepada anggota parlemen untuk mendukung pekerjaan mereka di daerah pemilihan masing-masing selama masa yang mulai berlaku pada 3 Oktober.

Setiap anggota DPR kini akan mendapatkan Rp700 juta untuk setiap reses, naik dari sebelumnya Rp400 juta. Perlu diketahui sebanyak 580 anggota DPR di Indonesia mengambil sekitar lima kali reses per tahun

Tunjangan tersebut, dikatakan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan pada bulan Mei, dan dialokasikan untuk kunjungan dan kegiatan di daerah pemilihan. Narasumber laman itu sendiri merupakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Kenaikan itu merupakan tunjangan terakhir didasarkan pada periode 2019-2024 dan tidak memperhitungkan kenaikan harga bahan pangan pokok dan biaya transportasi setelahnya. Parlemen juga dikatakan sedang mengembangkan mekanisme pelaporan digital untuk memastikan transparansi, yang akan terbuka untuk publik.

Laman itu juga mengutip pengamat lokal. Ia menyebut "rasanya seperti orang Indonesia dikerjai".

"Kami puas dengan penghapusan tunjangan perumahan... tetapi, kenyataannya, tunjangan fantastis lainnya telah muncul," kata Lucius Karus dari Formappi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Media asing menyoroti DPR RI. Hal ini terkait laporan. Kebijakan baru, yang menaikkan tunjangan utama bagi anggota DPR di Indonesia hingga hampir dua kali lipat.

Laman Reuters memuat artikel berjudul "Indonesian lawmakers get allowance hike after protests against perks". Reuters merujuk pernyataan seorang pejabat Senin (13/10/2025).

"Indonesia hampir menggandakan tunjangan penting bagi anggota DPR... satu bulan setelah membatalkan beberapa tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR dalam upaya meredakan kemarahan publik menyusul serangkaian demonstrasi yang diwarnai kekerasan," tulis laman tersebut.

"Pada bulan Agustus, ribuan mahasiswa, kelompok hak asasi manusia, dan warga sipil lainnya bergabung dalam protes menentang prioritas belanja pemerintah, termasuk kenaikan gaji anggota DPR," tambahnya.

"Demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi kerusuhan setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam operasi polisi."

Dikatakan bagaimana kenaikan itu terkait tunjangan reses bagi anggota DPR. Ini diberikan kepada anggota parlemen untuk mendukung pekerjaan mereka di daerah pemilihan masing-masing selama masa yang mulai berlaku pada 3 Oktober.

Setiap anggota DPR kini akan mendapatkan Rp700 juta untuk setiap reses, naik dari sebelumnya Rp400 juta. Perlu diketahui sebanyak 580 anggota DPR di Indonesia mengambil sekitar lima kali reses per tahun

Tunjangan tersebut, dikatakan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan pada bulan Mei, dan dialokasikan untuk kunjungan dan kegiatan di daerah pemilihan. Narasumber laman itu sendiri merupakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Kenaikan itu merupakan tunjangan terakhir didasarkan pada periode 2019-2024 dan tidak memperhitungkan kenaikan harga bahan pangan pokok dan biaya transportasi setelahnya. Parlemen juga dikatakan sedang mengembangkan mekanisme pelaporan digital untuk memastikan transparansi, yang akan terbuka untuk publik.

Laman itu juga mengutip pengamat lokal. Ia menyebut "rasanya seperti orang Indonesia dikerjai".

"Kami puas dengan penghapusan tunjangan perumahan... tetapi, kenyataannya, tunjangan fantastis lainnya telah muncul," kata Lucius Karus dari Formappi.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memiliki niat menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2026, sama halnya dengan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok.

“Sampai sekarang saya belum berpikir buat menaikkan. Saya pikir sih biarkan saja,” kata Purbaya di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

Menurut dia, menahan tarif cukai namun menaikkan harga jual rokok akan memperlebar gap dalam upaya mengatasi rokok ilegal. Sebab, bila harga rokok legal meningkat, bisa jadi masyarakat makin banyak yang memilih untuk membeli rokok ilegal.

“Selisih antara produk yang legal dan ilegal jadi makin besar. Kalau makin besar, akan mendorong barang-barang ilegal,” ujar dia.

Menaikkan harga jual rokok juga dinilai kontradiktif dengan keputusannya membatalkan rencana kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan. “(Cukai) nggak naik, tapi harganya naik, kan sama saja,” tutur dia.

Keputusan Purbaya membatalkan kenaikan tarif cukai rokok pada 2026 disampaikan saat taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, akhir September lalu. “Tahun 2026 tarif cukainya tidak kami naikkan,” ujarnya.

Purbaya mengaku telah beraudiensi dengan pelaku industri rokok besar dalam negeri. Dalam pertemuan itu, tiap pihak saling mendengar dan memberi masukan terkait kelanjutan industri rokok, di mana Purbaya turut menanyakan terkait kebijakan tarif cukai.

“Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu mengubah tarif cukainya tahun 2026? Mereka bilang, asal nggak diubah sudah cukup. Ya sudah, saya nggak ubah,” ujar Purbaya.

Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok.

Purbaya menyatakan bakal menyusun kebijakan yang bisa menciptakan keadilan berusaha dan tidak menghilangkan lapangan kerja.

IDXChannel—Siapa pemagang saham mayoritas UNTR? PT United Tractors Tbk (UNTR) adalah anak usaha PT Astra Internationals Tbk (ASII) yang menjalankan bisnis utama di bidang perdagangan alat berat.

Melansir laman resmi United Tractors (13/10/2025), perseroan menjalankan lima lini bisnis saat ini. Yakni mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, energi, dan industri konstruksi lewat anak usahanya.

Namun usaha utamanya adalah penjualan alat berat. United Tractors dikenal sebagai perusahaan distributor tunggal yang menjual beragam merek dan jenis alat-alat berat yang biasa dibutuhkan di kegiatan pertambangan.

Adapun sejumlah merek alat berat yang penjualannya ditangani UNTR antara lain Komatsu, UD Trucks, Scania, Tadano, Bomag, dan sebagainya.

Selain distribusi alat-alat berat, UNTR juga memiliki bisnis pertambangan batu bara termal dan batu bara metalurgi (kokas) sendiri lewat anak usahanya. Kini UNTR juga tengah menggarap tambang emas di Tapanuli Selatan.

Lalu bagaimana kondisi kepemilikan saham di UNTR? Mengutip data Bursa Efek Indonesia, berikut ini adalah informasi kepemilikan dan pengendali saham di UNTR.

Siapa Pemegang Saham Mayoritas UNTR?

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek, per 30 September 2025 pengendali saham UNTR adalah PT Astra Internationals Tbk (ASII). Selaku induk, ASII menguasai 2,21 miliar saham UNTR.

Jumlah kepemilikan ASII di UNTR itu setara dengan 59,5 persen dari total saham terdaftar. Sehingga pemegang saham mayoritas di UNTR sampai saat ini masihlah perusahaan induknya sendiri.

Sementara masyarakat (non-warkat) menguasai saham UNTR sebanyak 1,41 miliar, atau setara dengan 37,80 persen dari total saham terdaftar. Sampai saat ini, ada 3,72 miliar saham UNTR tercatat di bursa efek.

Pada perdagangan Senin 13 Oktober 2025, UNTR dibuka di harga Rp25.025 per saham. Dalam satu bulan terakhir, harga sahamnya turun 1,33 persen, dan sejak awal tahun pertumbuhan harganya hanya 0,97 persen.

Itulah informasi singkat tentang siapa pemegang saham mayoritas UNTR.

(Nadya Kurnia)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah studi yang dilakukan Wells Fargo mengungkap bahwa generasi milenial ingin terlihat kaya.

Dikutip dari Nasdaq, Senin (13/10/2025), studi tersebut menemukan bahwa 59 persen responden mengaku penting untuk terlihat sukses secara finansial.

Ungkapan fake it until you make it alias "Berpura-pura sampai Anda berhasil" telah ada jauh sebelum generasi milenial, tetapi tren ini terus mendapatkan popularitas.

FREEPIK/MACROVECTOR Ilustrasi orang kaya, miliarder.

Hal ini bisa menjadi berita buruk bagi keuangan Anda, karena keinginan untuk terlihat kaya seringkali menjauhkan Anda dari kekayaan yang sebenarnya.

Ketika Anda mencoba terlihat kaya, Anda dapat menipu orang lain. Namun, mustahil untuk menipu diri sendiri.

Pasalnya, Anda tahu utang, penghasilan, dan kemampuan Anda untuk menutupi pengeluaran bulanan.

Jika Anda generasi milenial, berikut beberapa cara membangun kekayaan tanpa perlu pura-pura terlihat kaya.

1. Hidup di bawah kemampuan

Hidup di bawah kemampuan Anda adalah antitesis dari terlihat kaya, tetapi ini adalah strategi dasar yang telah teruji oleh waktu.

Melanie Musson, seorang penulis asuransi dan keuangan di Clearsurance, menjelaskan hidup di bawah kemampuan Anda dapat menghasilkan kekayaan seiring waktu.

“Jalani gaya hidup di bawah kemampuan Anda. Anda bisa memaksimalkan gaji Anda setiap bulan dan menjalani gaya hidup setinggi mungkin, tetapi Anda tidak akan pernah maju dengan cara itu,” katanya.

“Sebaliknya, Anda perlu hidup di bawah kemampuan Anda agar dapat berinvestasi lebih banyak. Semakin banyak Anda berinvestasi, semakin banyak kekayaan yang Anda bangun melalui bunga dan berbagai aliran pendapatan," jelas dia.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi investasi, produk investasi. Tak hanya saham, ada banyak pilihan investasi lain yang bisa memberi cuan. Simak 11 investasi non-saham yang menarik dicoba.

2. Kelilingi diri dengan orang yang tepat

Beberapa orang terlihat kaya karena ingin membuat orang lain terkesan. Namun, beberapa orang menemukan diri mereka berada dalam kelompok pertemanan di mana semua orang berusaha saling mengungguli.

Alih-alih menempatkan diri Anda dalam situasi itu, carilah orang-orang yang akan baik untuk Anda dan keuangan Anda.

“Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membuat Anda nyaman. Pilihlah mentor yang dapat mendorong Anda untuk menjadi orang baik dalam segala hal,” katanya.

Keluar dari kelompok pertemanan di mana Anda merasa harus mengikuti gaya hidup orang lain dan menemukan mentor yang baik dalam hidup dapat membawa Anda lebih dekat ke tujuan keuangan jangka panjang.

3. Menabung dan investasi secara teratur

Menabung lebih banyak uang dari setiap gaji merupakan faktor penting yang berkontribusi pada pembangunan kekayaan, tetapi itu bukan tujuan utamanya.

Robert R Johnson, penulis dan profesor keuangan di Heider College of Business, Creighton University, menjelaskan detail penting yang sering diabaikan orang saat menyusun anggaran.

“Orang yang ingin membangun kekayaan sejati harus menganggarkan tabungan dan menginvestasikannya. Lebih tepatnya, seseorang seharusnya tidak hanya menganggarkan dan melacak pengeluaran, tetapi juga menganggarkan tabungan,” ujarnya.

UNSPLASH/TOWFIQU BARBHUIYA Ilustrasi tabungan

“Pimpinan dan CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett, pernah berkata, ‘Jika Anda ingin menjadikan tabungan sebagai prioritas, perhatikan cara Anda menganggarkan. Jangan simpan sisa uang setelah pengeluaran; sebaliknya, belanjakan sisa uang setelah menabung.'," ungkap Johnson.

Daripada menganggap menabung dan berinvestasi sebagai renungan, prioritaskan dan buatlah rencana.

"Jika seseorang benar-benar ingin memprioritaskan tabungan, itu bukan sisa, (tapi) apa yang tersisa. Itu harus menjadi pos anggaran. Anda tidak akan berhasil membangun kekayaan hanya dengan mengambil apa yang tersisa setelah semua pengeluaran Anda. Kita mencapai apa yang kita prioritaskan," kata Johnson.

Johnson merekomendasikan menabung 20 persen dari penghasilan Anda. Melakukannya secara konsisten dapat membantu Anda menghasilkan kekayaan nyata, dan menetapkan target yang ambisius akan memaksa Anda untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.

4. Ciptakan sumber pendapatan baru

Kebanyakan orang yang mencapai kesuksesan finansial di awal tidak mencapainya dengan pendapatan yang sama.

Merupakan hal yang umum bagi orang untuk mengambil pekerjaan baru yang menawarkan pendapatan lebih tinggi atau menciptakan sumber pendapatan tambahan.

Namun, Anda tidak harus masuk ke industri yang kompleks untuk menciptakan sumber pendapatan baru.

Amanda Henry, penulis The Financial Abundance Blueprint, membagikan beberapa pilihan untuk meningkatkan pendapatan Anda.

"Manfaatkan keahlian Anda untuk menciptakan aliran pendapatan baru. Baik itu pekerjaan lepas, konsultasi, atau monetisasi hobi, memanfaatkan keahlian Anda dapat menciptakan pendapatan tambahan yang mempercepat perjalanan membangun kekayaan Anda," saran dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap rumusan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 bisa rampung pada November ini.

"Sekarang masih di bulan Oktober. Kita target sesuai dengan timeline biasanya setiap tahun, ya, di bulan November itu baru nanti kita akan keluar dengan rumusan," kata Menaker Yassierli di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini kajian soal kenaikan UMP tahun depan sedang dalam proses oleh tim yang telah dibentuk oleh Kemnaker dan melibatkan pihak-pihak serta pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu memastikan rumusan kenaikan UMP 2026 memperhatikan aspek-aspek terkait standar kehidupan laik bagi pekerja.

"Kita ingin sebenarnya UMP ini juga memperhatikan standar kehidupan yang layak bagi pekerja itu seperti apa, tapi ini (kajian rumusan) masih berproses," kata Yassierli.

"Yang jelas, nanti yang diamanahkan untuk mengawal ini nanti adalah ada Dewan Pengupahan Nasional nanti juga LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) kemudian nanti akan memfasilitasi bagaimana kemudian kita ingin memastikan dialog sosial itu terjadi," imbuhnya.

Lebih jauh, Menaker juga memastikan pemerintah akan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

Dalam putusan tersebut, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan industri perhiasan Indonesia selain menarik pasar di dalam negeri, juga diminati oleh pasar global.

Hal tersebut menunjukkan potensi besar industri perhiasan Indonesia yang didukung oleh kekayaan budaya, keberagaman sumber daya alam seperti emas, perak, dan batu mulia, serta kreativitas tinggi para perajin lokal dalam menghasilkan karya yang memukau.

“Sebagai negara dengan tradisi panjang dalam pembuatan perhiasan, Indonesia mampu melahirkan produk yang tidak hanya diminati pasar domestik, tetapi juga menarik perhatian pasar internasional,” kata Menperin, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Senin (13/10).

Sehingga Kemenperin terus mengembangkan industri perhiasan, salah satu upayanya adalah memfasilitasi kemudahan akses untuk mempromosikan produk serta memperluas jejaring mereka, baik di tingkat nasional dan maupun global.

Misalnya, Kemenperin mendukung penyelenggaraan Surabaya International Jewellery Fair (SIJF) 2025, pameran berskala internasional yang menjadi ajang penting bagi industri perhiasan nasional.

Kegiatan yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) ini merupakan penyelenggaraan ke-28 kalinya. Selain menampilkan produk-produk unggulan, SIJF juga menjadi wadah pertemuan antara berbagai pemangku kepentingan industri perhiasan, mulai dari produsen, pemasok bahan baku, supplier, distributor, hingga calon pembeli.

Pada SIJF 2025, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) turut berpartisipasi dengan memfasilitasi delapan pelaku IKM perhiasan yang telah melalui proses seleksi dan kurasi. Mereka berkesempatan mengikuti pameran yang berlangsung pada 9–12 Oktober 2025 di Surabaya.

Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita menyampaikan apresiasi kepada APEPI yang secara konsisten menyelenggarakan pameran perhiasan bertaraf internasional di Indonesia sebanyak tiga kali sepanjang tahun ini, yakni Jakarta International Jewellery Fair (JIJF), Bandung Jewellery Fair (BJF), dan Surabaya International Jewellery Fair (SIJF).

“Pameran ini menjadi sarana penting dalam memperluas akses pasar dan memperkuat promosi produk perhiasan nasional. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan industri perhiasan Indonesia,” ujar Reni saat membuka SIJF 2025 di Surabaya, Kamis (9/10).

Menurut Reni, industri perhiasan merupakan sektor bernilai tambah tinggi dengan potensi ekspor yang besar. Kemenperin mencatat, ekspor perhiasan dan barang berharga Indonesia mencapai USD 4,05 miliar pada periode Januari–Juni 2025, meningkat 23% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 3,29 miliar.

“Pada tahun 2024, pangsa pasar ekspor perhiasan dan barang berharga Indonesia mencapai 2,5% dan menempati posisi ke-12 di dunia, dengan negara tujuan utama seperti Swiss, Hong Kong, India, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania,” ungkapnya.

Reni menambahkan, kinerja positif ini sejalan dengan meningkatnya minat pasar terhadap produk perhiasan emas dalam negeri. Pemerintah pun terus membangun ekosistem yang mendukung penguatan struktur industri perhiasan nasional.

“Salah satu langkah strategis adalah pembentukan Bank Bullion yang diluncurkan pada Februari 2025 oleh Bapak Presiden RI. Bank ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas dan akses pembiayaan emas bagi industri, memudahkan perolehan bahan baku, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkokoh daya saing industri perhiasan nasional,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mengkaji delapan skenario kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk memastikan keberlangsungan dana program tersebut. Opsi yang bergulir mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026 hingga perubahan batas atas gaji pekerja dalam perhitungan iuran.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mahesa Pranadipa Maykel mengungkap bahwa saat ini rasio klaim BPJS Kesehatan sudah berada di atas 100%. Artinya, klaim yang dibayarkan sudah lebih besar dari total iuran yang diperoleh, sehingga bisa mengancam keberlangsungan program JKN.

Mahesa menyebut bahwa perlu ada perubahan kebijakan ke depannya untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga. Dia pun mengungkap bahwa DJSN bersama pemerintah sedang mengkaji delapan skenario kebijakan untuk BPJS Kesehatan pada 2026.

"Bauran kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu, dikutip pada Senin (13/10/2025).

Mahesa tidak mengungkap dengan detil delapan skenario kebijakan itu. Namun, dia menyebut bahwa salah satu opsi yang menjadi pembahasan adalah menaikkan tarif segmen penerima bantuan iuran (PBI).

"Ada delapan alternatif yang sedang dibahas oleh tim," ujarnya.

Seperti diketahui, iuran PBI berasal langsung dari kantong pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Agustus 2025, sebanyak 41,5% peserta atau 116,9 juta orang merupakan peserta PBI, lalu terdapat 21% atau 59,2 juta orang peserta yang didaftarkan dan dibayar iurannya oleh Pemda—beberapa tahun lalu dikenal sebagai peserta PBI APBD. Artinya, jika tarif PBI naik maka penerimaan iuran BPJS otomatis akan naik karena pemerintah yang membayarnya, dan besaran dana yang diperoleh pun sudah jelas.

Naiknya iuran PBI secara otomatis akan menambah penerimaan BPJS Kesehatan dari 62,5% pesertanya.

Terakhir kali iuran BPJS Kesehatan naik adalah pada 2020. Saat itu, BPJS Kesehatan mengalami defisit menahun dan ada risiko keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan. Setelah iuran naik dan klaim turun (karena efek pandemi Covid-19, yakni biaya pelayanan kesehatan ditanggung pemerintah), keuangan BPJS Kesehatan menjadi surplus.

Bisnis kemudian mengonfirmasi opsi lainnya kepada Mahesa terkait iuran segmen peserta pekerja penerima upah (PPU), yakni batas atas gaji dalam perhitungan iuran BPJS para pekerja. Mahesa membenarkan hal itu masuk dalam delapan skenario kebijakan yang menjadi pembahasan DJSN.

"[Threshold iuran PPU] itu salah satu alternatif yang sudah dibahas di dalam, jadi ada batas atas dan batas bawah," ujar Mahesa.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah menetapkan bahwa terdapat rentang gaji untuk perhitungan iuran BPJS Kesehatan para pekerja atau segmen PPU.

Pasal 32 Perpres 59/2024 menetapkan bahwa batas paling rendah dalam perhitungan iuran peserta PPU adalah upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK). Besaran batas minimum itu dikecualikan bagi pekerja usaha mikro kecil.

Sementara itu, batas atas untuk perhitungan iuran PPU adalah Rp12 juta. Artinya, para pekerja dengan gaji Rp15 juta, atau bahkan Rp30 juta, tetap masuk kategori gaji Rp12 juta dalam perhitungan iuran PPU.

Kenaikan batas atas atau threshold perhitungan gaji itu akan menambah pendapatan BPJS Kesehatan dari para pekerja maupun bos dengan gaji di atas Rp12 juta.

Ketahanan Dana BPJS Kesehatan Cukup Rentan

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menjelaskan bahwa terdapat risiko ketahanan dana JKN dengan besaran iuran saat ini jika dibandingkan dengan perkembangan klaim. Menurutnya, dana BPJS Kesehatan hanya bisa bertahan untuk membayar klaim rumah sakit hingga pertengahan 2026, sehingga perlu adanya penyesuaian kebijakan.

"Kalau berdasarkan perhitungan aktuaria, kami bisa bertahan hingga Juni 2026, tetapi setelah itu kami akan mengalami defisit," ujar Abdul.

Dia tidak bisa menentukan apakah rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026 akan berlaku atau tidak, karena keputusan itu berada di tangan pemerintah.

"Itu sangat tergantung dari keputusan pemerintah. Kami lagi menunggu ini apakah naik naik atau tidak, tergantung bapak presiden, menteri keuangan, dan DJSN," ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai bahwa jika iuran naik, prinsip kehati-hatian harus menjadi prioritas, sembari memperhatikan aspek solvabilitas JKN.

Ghufron menjelaskan bahwa terdapat potensi kenaikan klaim BPJS Kesehatan menjadi Rp201 triliun, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Nilai itu naik dari klaim 2024 senilai Rp175 triliun.

"Yang jelas RKAT BPJS untuk tahun 2025 itu Rp201 triliun untuk pengeluaran," ujarnya.

Apakah Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik 2026?

Pengamat jaminan sosial Elyasani Irwanti menilai bahwa pemerintah memang perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan demi keberlangsungan program JKN. Namun, di tengah kondisi ekonomi saat ini, kenaikan tidak bisa berlaku untuk semua segmen peserta.

"Kenaikan iuran kemungkinan tidak akan berlaku untuk semua segmen peserta secara seragam. Tentunya pemerintah akan memepertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat juga, ya," ujar Elyasani kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Dia menilai bahwa pemerintah harus melakukan sejumlah langkah untuk menjaga ketahanan dana JKN dalam kondisi ekonomi saat ini. Salah satu sorotannya adalah pengelolaan biaya pelayanan kesehatan.

Pengelolaan itu menjadi penting agar rasio klaim lebih terjaga dan keuangan JKN bisa lebih berkelanjutan.

Lalu, Elyasani juga menilai BPJS Kesehatan harus memastikan semua peserta terdaftar dan aktif. Semakin banyak peserta yang aktif, maka semakin besar pula penerimaan iurannya, yang membuat keuangan JKN bisa lebih aman.

"Dalam hal ini berlaku hukum bilangan besar [law of large number], yaitu prinsip probabilitas yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah tertanggung yang menjadi peserta, maka semakin akurat prediksi badan penyelenggara terhadap kerugian di masa depan. Ada prinsip gotong royong di sini, yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah, yang berpenghasilan besar membantu yang berpenghasilan kecil," ujarnya.

Dia juga menilai bahwa setelah semakin banyak peserta yang aktif, BPJS Kesehatan harus melakukan pengelolaan iuran dengan baik dan benar. Hal itu penting agar peserta tetap menerima manfaat dengan baik, tetapi penerimaan iuran BPJS juga berjalan lancar. (Annisa Nurul Amara)

Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington pekan ini yang semula dijadwalkan membahas ketahanan ekonomi global kini dibayangi oleh memanasnya kembali perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Melansir Reuters pada Senin (13/10/2025), pertemuan yang dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari 190 negara tersebut, semula direncanakan membahas ketahanan ekonomi global di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan ekonomi AS.

Namun, eskalasi baru antara Washington dan Beijing kini mendominasi agenda, menyusul ancaman Trump untuk membalas kebijakan ekspor China yang diperluas secara drastis terhadap komoditas logam tanah jarang.

Selama lima bulan terakhir, kedua negara sebenarnya telah membangun gencatan dagang yang menurunkan bea masuk dari level tiga digit dan mendorong peningkatan proyeksi pertumbuhan global versi IMF. Harapan sempat menguat menjelang rencana pertemuan Trump dan Presiden China Xi Jinping akhir bulan ini.

Namun, optimisme tersebut runtuh pada Jumat (10/10/2025) setelah Trump mengancam akan membatalkan pertemuan dan menaikkan tarif impor China secara masif, disertai langkah-langkah balasan lainnya.

Situasi semakin tegang setelah Beijing membalas dengan mengenakan tarif pelabuhan baru terhadap kapal buatan atau berbendera AS, menyamai kebijakan biaya pelabuhan baru yang diberlakukan Washington untuk kapal asal China.

Menurut Martin Muehleisen, mantan kepala strategi IMF yang kini di Atlantic Council, ancaman Trump bisa jadi merupakan strategi tawar-menawar, namun tetap menimbulkan ketidakpastian besar di pasar. “Semoga nalar menang. Jika Trump benar-benar kembali ke tarif 100% untuk barang China, pasar akan sangat terpukul,” ujarnya.

Ancaman Trump memicu aksi jual saham terbesar di AS dalam beberapa bulan terakhir, di tengah kekhawatiran atas gelembung pasar saham yang dipicu euforia investasi kecerdasan buatan (AI).

Sementara itu, masih belum jelas apakah Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang memimpin negosiasi perdagangan dengan China, akan bertemu pejabat Beijing selama pertemuan di Washington.

IMF Tetap Optimistis

Sebelum ketegangan kembali meningkat, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyoroti ketahanan ekonomi global dalam menghadapi berbagai guncangan, mulai dari biaya tarif, ketidakpastian ekonomi, pelemahan pasar tenaga kerja AS, hingga lonjakan adopsi AI.

Dalam pratinjau World Economic Outlook yang akan dirilis Selasa mendatang, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya sedikit melambat dari 3,3% pada 2024.

IMF bahkan telah menaikkan proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 3,0% pada Juli lalu, berkat penurunan bea masuk AS–China yang sempat meredakan ketegangan dagang.

“Kita melihat ketahanan nyata di dunia, tapi ini tetap masa yang sangat tidak pasti. Risiko pelemahan masih mendominasi,” ujar Georgieva.

Agenda AS di IMF–Bank Dunia

AS juga mendorong IMF dan Bank Dunia untuk kembali fokus pada mandat utama, yakni stabilitas keuangan dan pembangunan, ketimbang isu iklim dan kesetaraan gender.

Pertemuan ini sekaligus menjadi debut publik Dan Katz, Deputi Direktur Pelaksana IMF yang baru, mantan bankir investasi dan kepala staf Bessent. Negara anggota akan mengamati bagaimana Katz melaksanakan agenda AS, termasuk dorongan agar IMF lebih keras mengkritik kebijakan ekonomi China yang berbasis negara.

Selain itu, dukungan AS terhadap Argentina, peminjam terbesar IMF, akan turut menjadi sorotan, terutama karena Presiden Argentina Javier Milei dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih pekan ini. Georgieva menyambut langkah tersebut sebagai upaya menjaga reformasi berbasis pasar di Buenos Aires tetap berjalan.

Namun Muehleisen mengingatkan dominasi AS berisiko menggeser peran IMF sebagai lembaga multilateral. "Apakah IMF masih lembaga global yang independen, atau mulai menjadi perpanjangan tangan Departemen Keuangan AS?" katanya.

Selain isu AS–China, para menteri keuangan negara G7 dijadwalkan membahas langkah memperketat sanksi terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Inggris mendorong aksi bersama G7 dan Uni Eropa guna memangkas pendapatan energi Rusia dan membatasi akses Moskow terhadap aset luar negeri.

Salah satu opsi yang dibahas adalah rencana Uni Eropa untuk menggunakan aset beku Rusia sebagai jaminan pinjaman sebesar 140 miliar euro (US$162 miliar) bagi Ukraina.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 100% atas impor produk China mulai 1 November. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan aksi itu tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap Indonesia, bahkan menguntungkan produk dalam negeri.

Diketahui, Kebijakan keras Trump itu dilakukan sebagai balasan terhadap China yang memperketat ekspor mineral Tanah Jarang atau Rare Earth.

"Biar aja mereka (AS vs China) berantem. Kalau kita nggak ada urusan," kata Purbaya, di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13/10/2025).

Menurutnya kebijakan Trump ini juga bisa berdampak positif terhadap IHSG, meski ada sedikit sentimen negatif akibat pasar modal di China yang turun.

Selain itu, adanya perang tarif ini menurutnya mampu meningkatkan daya saing produk dari dalam negeri di pasar ekspor.

"Ke IHSG harusnya positif, kenapa mungkin ada sentimen negatif di pasar ya gara-gara pasar sana jatuh. Tapi kalau kita lihat kan. Kalau China dikenakan tarif 100% kan barang kita jadi lebih bersaing di Amerika. Kita untung. Biar aja mereka berantem, kita untung," kata Purbaya.

Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok menuduh AS menerapkan "standar ganda seperti biasa" menyusul pernyataan Trump pada hari Jumat untuk mengenakan tarif tambahan 100% pada impor tersebut setelah Tiongkok memberlakukan kontrol ekspor baru pada mineral tanah jarang.

Pengumuman kebijakan baru-baru ini mungkin menandakan bahwa Tiongkok bermaksud untuk mendorong konsesi yang lebih besar dari AS, tulis Goldman Sachs dalam sebuah catatan pada hari Minggu.

Tensi ini menyebabkan saham-saham di kawasan Asia Pasifik kompak melemah.Indeks saham acuan Australia ASX/S&P 200 turun 0,68%. Kospi Korea Selatan anjlok 2,35%, dan Kosdaq berkapitalisasi kecil turun 2,24%.

Kontrak berjangka untuk Indeks Hang Seng Hong Kong diperdagangkan lebih rendah di 24.968, dibandingkan penutupan indeks sebelumnya di level 26.290,32.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi I hari ini, Senin (13/10/2025) di zona positif. Pagi tadi indeks sempat terperosok turun 1,07% atau melemah 88,21 poin ke level 8.169,65. Beberapa menit lam dan sempat merosot 1,24%, namun berbalik pangkas koreksi beberapa menit kemudian.

Pada akhir sesi I, indeks bertengger di level 8.259,4, naik 0,02% atau 1,54 poin. Sebanyak 269 saham naik, 441 turun, dan 246 tidak bergerak.