Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir,

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, akan menarik bantuan dari pemerintah pusat apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama kabupaten dan kota tidak sigap menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan bencana di sektor pertanian.

"Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan RI saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Penegasan itu disampaikan Mentan dilatarbelakangi lambatnya penanganan sektor pertanian terdampak bencana di Sumbar terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Padahal, Kementerian Pertanian sudah mencairkan bantuan pada Januari 2026 namun tidak terealisasi dengan baik.

Mentan khawatir jika pemerintah daerah tidak sigap dan serius menindaklanjuti arahan Presiden mengenai percepatan penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana, maka akan berdampak langsung pada masyarakat dan ketahanan pangan di daerah.

"Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Andi Amran menjelaskan, faktor birokrasi dan komunikasi menjadi penyebab lambatnya penanganan sektor pertanian yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Ranah Minang.

"Komunikasi dan birokrasi kita," kata dia.

Saat di lapangan, Andi Amran Sulaiman juga berkomunikasi langsung dengan operator alat berat yang sedang mengeruk areal pertanian yang masih tertimbun material banjir bandang.

Kepada Mentan, operator alat berat mengakui bahwa pengerukan itu baru ia kerjakan sesaat sebelum kedatangan Andi Amran Sulaiman bersama rombongan. Tidak hanya itu, Mentan juga berdialog dengan salah seorang petani dan mendapati informasi yang sama.

Menurutnya, kondisi yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman tidak boleh lagi terjadi karena berdampak langsung kepada masyarakat terutama warga yang selama ini mengandalkan sawah sebagai mata pencarian utama.

Padahal, saat ia bertemu dengan Bupati Padang Pariaman di Kota Batam, Kementerian Pertanian langsung mencairkan bantuan pada Januari 2026. Namun, hingga kini penanganan masih jauh dari maksimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui, penanganan sektor pertanian pascabencana khususnya di Kabupaten Padang Pariaman mengalami keterlambatan yang berkaitan dengan birokrasi.

"Anggaran dari pusat itu sudah sampai di provinsi, namun karena perencanaannya berkaitan dengan birokrasi jadi agak terhambat dan inilah yang akan kita ringkas," ujar Vasko.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar untuk pemulihan pascabencana di Provinsi Sumatra Barat saat melakukan kunjungan ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2) siang.

Yassierli mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan pascabencana, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumbar yang terdampak bencana,” katanya, Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan bantuan senilai Rp30,3 miliar tersebut diberikan dalam bentuk pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima titik, program padat karya sebanyak 20 paket, program tenaga kerja mandiri bagi 100 calon wirausahawan, serta pelatihan vokasi bagi 5.000 orang dengan durasi satu hingga tiga minggu.

Selain itu, Menaker juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, di antaranya Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Bantuan peralatan seperti mesin bor dan mesin air juga diberikan untuk mendukung kebutuhan komunitas.

Yassierli menyebutkan bahwa bantuan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya Kemnaker menyalurkan bantuan melalui program Kemnaker Peduli pada Desember lalu, termasuk pengerahan relawan dan pembukaan dapur umum.

“Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang memang membutuhkan waktu dan sinergi bersama,” ujarnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan bencana yang terjadi pada November tahun lalu telah menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap infrastruktur tapi juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.

“Total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun. Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat,” jelas Mahyeldi.

Dikatakannya dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak yang meliputi 313 nagari, 83 kecamatan, dan lebih dari 72 ribu kepala keluarga.

Kondisi tersebut, menurut Mahyeldi, memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.

Mahyeldi menilai program padat karya dan program tenaga kerja mandiri dari Menaker tersebut sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, terlebih Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat bisa bangkit dan menjadi lebih kuat,” tegasnya.

Gubernur menyatakan Pemprov Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

Jika ada masjid atau Musholla yang butuh namun belum masuk dalam 53 titik, tetap akan didahulukan

Padang (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo menyatakan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan pengerjaan sumur bor di tempat ibadah menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.

Hal itu ditegaskan Dody usai meninjau pengerjaan aliran sungai di kawasan Gunung Nago, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat.

"Dalam tahap sekarang kami terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak bencana, sedangkan tempat ibadah diprioritaskan menjelang puasa nanti," kata Dody di Padang.

Ia mengatakan hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden RI Prabowo untuk mewujudkan pemulihan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat usai terdampak bencana.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa total kebutuhan sumur bor untuk Kota Padang yang telah dipetakan mencapai 212 titik, sekitar 53 titik sumur bor telah dalam tahap proses pengerjaan.

"Jika ada masjid atau Musholla yang butuh namun belum masuk dalam 53 titik, tetap akan didahulukan, targetnya harus selesai menjelang bulan Ramadhan," katanya.

Ia mengatakan sikap itu sengaja diambil pemerintah agar kebutuhan air bersih di tempat-tempat ibadah masyarakat bisa dipenuhi pada bulan suci Ramadhan nanti.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pengerjaan sumur bor sesuai dengan spesifikasi teknis dan kedalaman yang dibutuhkan.

Sementara itu Legislator asal Sumbar Andre Rosiade menyebutkan total anggaran yang telah disiapkan untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar mencapai Rp19 triliun.

Dana tersebut disiapkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, normalisasi sungai, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), gedung sekolah, perkantoran, masjid, musholla.

Anggaran itu, menurut dia, sudah disediakan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai upaya memulihkan daerah terdampak bencana.

Presiden menginginkan agar daerah yang terdampak bencana bisa dipulihkan, dan dibangun kembali dengan kondisi yang lebih baik dari semula.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penanganan sungai ini tidak bersifat darurat tetapi menjadi bagian dari upaya mitigasi agar fungsi sungai kembali optimal

Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk bergerak cepat menangani 21 aliran sungai terdampak bencana banjir di Provinsi Sumatera Barat.

"Penanganan sungai ini tidak bersifat darurat tetapi menjadi bagian dari upaya mitigasi agar fungsi sungai kembali optimal," kata Direktur Utama PT Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Padang, Sumatera Barat, Sabtu.

Ia menyebutkan sebanyak 21 sungai terdampak banjir di Sumatera Barat saat ini masih terus dilakukan penanganan dan normalisasi yakni di enam sungai di Kabupaten Tanah Datar dan 10 sungai di Kabupaten Agam dan lima aliran sungai di Kabupaten Solok dengan total panjang yang ditangani mencapai 35,8 kilometer.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Adhi Karya mengerahkan 19 unit alat berat ekskavator dan melibatkan 150 personel termasuk tenaga teknis dan supervisor yang bekerja secara terkoordinasi di 21 titik sungai terdampak itu.

Pekerjaan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja serta perlindungan lingkungan sekitar.

Penanganan sungai difokuskan pada normalisasi alur sungai, pembersihan material serta kerusakan akibat luapan banjir.

"Adhi Karya berupaya hadir di lapangan untuk mempercepat penanganan sungai pascabanjir sebagai langkah penting dalam memulihkan kondisi di wilayah terdampak," kata Moeharmein Zein.

Melalui kerja kolaboratif dan respons cepat di lapangan, kata dia, diharapkan fungsi sungai dapat segera pulih dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Adhi Karya, lanjut dia, terus mendukung program penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur nasional sebagai bagian dan tanggung jawab perusahaan dalam membangun infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini isi warung masih sedikit dan jual beli paling Rp100 ribu per hari, mulai buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB. Jika dibandingkan sebelum bencana melanda bisa Rp500 ribu per hari

Simpang Empat (ANTARA) - Geliat ekonomi sebagian penyintas banjir bandang dan longsor di Pelembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), mulai bangkit usai daerah itu dilanda bencana pada 27 November 2025 lalu.

Di lokasi terdampak bencana mulai dari Nagari Salareh Aia sampai Nagari Salareh Timur, aktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mulai berangsur dibuka. Usaha kuliner, buah, minuman, barang kebutuhan harian, sampai usaha bengkel, juga telah banyak yang beroperasi.

Penyintas mulai kembali ceria dan semangat untuk mencari nafkah usai dirundung duka ketika bencana melanda.

"Saya baru kembali menjual kebutuhan harian tiga hari ini. Kalau dipikir-pikir rasa duka ini masih membekas. Rumah dan usaha saya habis dilanda banjir. Tapi saya mencoba bangkit kembali, meskipun mulai dari nol," kata salah seorang korban banjir bandang di Kampung Tanjuang, Nagari Salareh Aia Timur, Palembayan, Swirman (69), Sabtu.

Dia memberanikan diri kembali membuka usaha menjual kebutuhan harian dengan memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dari pemerintah yang diterima sebesar Rp1.800.000 untuk tiga bulan.

Melalui bantuan itu, bapak yang memiliki tujuh orang ini membuka jualannya untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.

Di warung sederhana yang berukuran 3x6 meter itu Swirman mulai berjualan kebutuhan sehari-hari seperti ikan kering gula, garam, kecap, roti, beras, mi instan, dan barang harian lainnya.

"Saat ini isi warung masih sedikit dan jual beli paling Rp100 ribu per hari, mulai buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB. Jika dibandingkan sebelum bencana melanda bisa Rp500 ribu per hari," katanya.

Meskipun demikian dia merasa bersyukur karena bisa menutupi biaya hidupnya sehari-hari. "Cuma usaha ini yang bisa saya lakukan saat ini, karena sawah saya hancur dilanda banjir bandang," katanya.

Mengenai bantuan dari pemerintah, dia merasa sangat terbantu. Selain menerima DTH, ia juga menerima bantuan sembako dan kebutuhan lainnya dengan sangat lancar.

Sementara itu Pemkab Agam bersama Kementerian UMKM RI baru saja mengadakan pemulihan trauma bagi 250 UMKM di lima lokasi terdampak bencana pada Jumat (23/1).

Dari lima lokasi itu, berada dua lokasi di Kecamatan Tanjung Raya, dua lokasi di Kecamatan Palembayan, dan satu lokasi di Kecamatan Malalak.

Program tersebut mencakup pemulihan psikologis, pendampingan usaha, serta pendataan UMKM pascabencana.

"Pembenahan di segala sektor terus kita pacu. Kolaborasi semua pihak terus dilakukan baik terkait hunian sementara, penyaluran bantuan, pembenahan infrastruktur ekonomi dan lainnya," kata Wakil Bupati (Wabup) Agam Muhammad Iqbal.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang mendistribusikan 3.310 zak semen di tiga wilayah di Provinsi Sumatra Barat untuk membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana alam.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyebutkan adanya keterlibatan perusahaan dalam pembangunan huntara tersebut menjadi bentuk kepedulian serta turut mendukung pemerintah dalam melakukan pemulihan pascabencana.

“Ada sebanyak 181 unit huntara di tiga titik di Sumbar yang kami bangun, dimana dalam pengerjaannya kami melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah serta TNI, Polri, dan BPBD,” katanya, Selasa (13/1/2026).

Win menjelaskan tiga wilayah pembangunan huntara ini yakni Pasar Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam sebanyak 117 unit; Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 34 unit, serta Koto Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30 unit.

Dia berharap dengan adanya sinergi pemerintah dan industri lokal dapat terus diperkuat, tidak hanya pada situasi darurat bencana, tetapi juga dalam program pembangunan daerah.

Kemudian pembangunan huntara itu diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga terdampak, sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian permanen.

“Kami juga terus hadir melalui program tanggung jawab sosial sejak hari pertama bencana,” sebutnya.

Menurutnya sebagai perusahaan kebanggaan masyarakat Sumbar, PT Semen Padang hadir sejak hari pertama bencana terjadi dan hari ini mendukung pemulihan pascabencana.

“Bagi kami, ini bukan sekadar kontribusi material, tetapi juga bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka,” tutup Win.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Pemprov Sumbar dan PT Semen Padang, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dia menyampaikan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tidak kurang dari 80%dari total Rp22 triliun yang kami usulkan.

"Kami berharap PT Semen Padang dapat memberikan peran maksimal, apalagi produknya berupa green cement yang sejalan dengan konsep Green Province yang sedang kami dorong,” ujar Mahyeldi.

Bisnis.com, PALEMBANG — Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tercatat mengalami inflasi tahunan (year on year/yoy) sebesar 2,91% pada Desember 2025 atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar 1,20%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menerangkan terdapat tiga kelompok yang memberikan dorongan tertinggi inflasi di Sumsel.

Pertama, berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 18,23% dengan andil 1,39%, disusul kelompok makanan,minuman dan tembakau yang mengalami perubahan harga 3,50% dan andil 1,07%.

Kemudian, kata dia, terdapat kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 1,11% dan andil inflasi 0,15%.

“Tingginya inflasi di 2025 terjadi karena tekanan harga komoditas emas yang cukup tinggi yang memberikan andil cukup besar,” jelasnya usai rilis berita statistik, Senin (5/1/2026).

Secara rinci untuk komoditas penyumbang inflasi di Sumsel pada akhir tahun 2025, meliputi emas perhiasan, cabai merah, beras, dan bahan bakar rumah tangga, serta daging ayam ras.

Wahyu mengakui bahwa sumbangan inflasi dari sejumlah komoditas pangan ini juga berkaitan dengan bencana di beberapa daerah yang menjadi pemasok bagi Sumsel, seperti salah satunya Sumatra Barat (Sumbar).

“Selain memang permintaan naik di akhir tahun, bencana juga memengaruhi. Karena kita tahu sebagian kebutuhan Sumsel ini ada dari Pulau Jawa tapi ada juga yang dari Sumbar,” tuturnya.

Dia menambahkan inflasi tertinggi pada tingkat kabupaten/kota infasi tahunan (yoy) terjadi di Kota Palembang yang sebesar 2,92% yoy. Sedangkan untuk tingkat inflasi terendah berada di Kota Lubuk Linggau yang sebesar 2,87% yoy.

Sementara itu, secara bulanan (month to month/mtm) Sumsel tercatat inflasi sebesar 0,49% dengan komoditas yang memberikan andil terbesar masih berasal dari emas perhiasan. Bahkan, sepanjang tahun lalu harga emas berada di kisaran Rp2,5 juta per gram.

“Tapi tentu masih terus diupayakan agar inflasi angkanya tidak berjalan liar (angkanya),” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir hingga longsor yang menghantam wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir tahun lalu terbukti memukul stabilitas harga barang secara signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga provinsi tersebut mengalami tekanan inflasi yang tinggi di atas rata-rata nasional pada Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan Aceh tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tahunan (year on year/ YoY) tertinggi di Indonesia, yakni menembus 6,71%. Angka ini jauh melampaui inflasi nasional yang berada di level 2,92%.

"Secara tahunan dapat kita lihat bahwa seluruh provinsi mengalami inflasi dan inflasi tertinggi terjadi di Aceh yaitu sebesar 6,71%," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/1/2026).

Tak hanya Aceh, Sumatra Barat (Sumbar) mencatatkan inflasi tinggi sebesar 5,15% YoY, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatra. Sementara itu, Sumatra Utara (Sumut) menyusul dengan tingkat inflasi sebesar 4,66% YoY.

Secara bulanan (month on month/MoM), Aceh mengalami inflasi 3,6%. Sementara itu, Sumut sebesar 1,66% dan Sumbar senilai 1,48%.

Sebagai perbandingan, pada bulan sebelumnya atau November 2025, Aceh masih mencatatkan deflasi alias penurunan harga sebesar 0,67% MoM, Sumut deflasi 0,41% MoM, dan Sumbar deflasi 0,24% MoM.

Kondisi di wilayah barat ini kontras dengan wilayah lain yang relatif stabil. BPS mencatat inflasi terendah terjadi di Sulawesi Utara, yang hanya mencatatkan kenaikan harga sebesar 1,23% YoY dan 0,51% MoM.

Sebelumnya, BPS menjelaskan bahwa dampak bencana alam terhadap harga-harga komoditas di wilayah tersebut belum tecermin dalam rilis inflasi November 2025.

Menurutnya, bencana hidrometeorologi di ketiga wilayah tersebut baru terjadi pada akhir periode pencatatan sehingga belum memengaruhi rata-rata harga konsumen secara signifikan pada November 2025.

"Bencana yang terjadi di tiga wilayah saat ini, ini terjadi di pertengahan minggu keempat November. Jadi, tidak terjadi [dampaknya] bulan ini," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).

Pudji mengungkapkan bahwa dampak bencana, seperti gangguan distribusi logistik dan kerusakan infrastruktur pasar, diproyeksikan baru akan terlihat pada rilis data inflasi bulan depan (Desember 2025).

"Karena kita tahu juga kondisinya mengakibatkan kendala infrastruktur, sehingga pasar tempat pelaksanaan survei IHK juga terkena bencana seperti yang terjadi di Sibolga saat ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Pudji menegaskan bahwa potret inflasi akibat guncangan pasokan alias supply shock dari bencana alam di tiga wilayah Sumatra ini baru akan terbaca pada laporan periode berikutnya.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memutuskan untuk menghentikan pencarian korban bencana yang ada masih yang hilang sebanyak 72 jiwa hingga 30 hari pascabencana ini.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan seiring telah ditetapkannya berakhir masa tanggap darurat bencana di Sumbar, maka untuk pencarian korban pun resmi berakhir.

“Melihat dari masa 2x14 hari masa pencarian korban, maka hal ini sudah merupakan upaya yang maksimal. Dengan ini, maka seluruh tim di lapangan yang bertugas dalam proses pencarian korban yang hilang bisa kembali ke satuannya masing-masing,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Dia menjelaskan meskipun proses pencarian korban telah berakhir, dan kini memasuki masa tahap penanganan dan pemulihan pascabencana, apabila ada masyarakat maupun pihak-pihak lainnya yang menemukan korban, maka bisa berkoordinasi langsung dengan BPBD, Polri, TNI, atau pemerintah desa/nagari di masing-masing kabupaten dan kota.

“72 jiwa yang masih hilang ini sebagian besar berada di Kabupaten Agam. Meskipun Agam memilih untuk menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat bencana, khusus untuk pencarian di seluruh wilayah Sumbar telah dihentikan terhitung sejak 22 Desember 2025 kemarin,” tegasnya.

Ilham berharap seiring dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat tingkat provinsi ini, proses pendataan dan kemudian dilanjutkan dalam penanganan serta pemulihan pascabencana bisa dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibahas dengan Pemda Sumbar dengan BNPB.

“Sekarang kami memasuki masa tahap pemulihan, jadi pembangunan hunian sementara, hunian tetap serta infrastruktur lainnya pun dimulai. Kami berharap hal ini turut didukung oleh masyarakat,” harap dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan alasan untuk mengakhiri masa tanggap darurat ini karena pemerintah ingin fokus pada langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Terpenting sekarang itu pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh,” katanya.

Mahyeldi menyatakan target pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025 mendatang, karena data-data tersebut penting sebagai acuan dan pedoman untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, serta bisa memproses rehabilitasi dan rekonstruksi, agar awal tahun 2026 langsung bergerak.

Dia menegaskan meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Mahyeldi juga meminta para Bupati dan Walikota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P.

Dia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Kemudian gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, para perantau, serta berbagai organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.

Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana saat ini menjadi fokus di Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan di wilayah tersebut.

"Hari ini sudah dibangun hunian sementara karena memang sekarang fokusnya khusus di daerah Sumatera Barat kita harus sudah berfokus untuk masalah hunian sementara," kata Prasetyo di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman dilansir dari Antara, Kamis (18/12/2025).

Prasetyo mengatakan nantinya apabila memungkinkan, pembangunan hunian tetap akan segera dilakukan di provinsi tersebut.

"Jika memungkinkan untuk segera dilakukan relokasi menjadi hunian tetap," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam kunjungan di Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto mendatangi tiga lokasi terdampak bencana.

Di wilayah Kayu Pasak di Palembayan, Kabupaten Agam, Presiden menengok para pengungsi dan hunian sementara yang mulai dibangun.

Setelah itu, Prabowo berkunjung ke wilayah Kayu Tanam, Padang Pariaman untuk melihat pembangunan jembatan Bailey Mantuang yang dikerjakan oleh prajurit TNI dengan dukungan masyarakat.

Jembatan tersebut berfungsi menghubungkan dua wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana. Prasetyo menyebutkan terdapat sekitar 35 jembatan Bailey di berbagai wilayah terdampak yang saat ini pembangunannya terus dikebut guna mempercepat pemulihan akses jalan.

"Memang kurang lebih ada 35 Bailey di seluruh wilayah yang terdampak yang sekarang proses pengerjaannya sedang kita kebut karena bagaimanapun dalam rangka pemulihan maka akses tersambungnya jalan yang tadinya terputus itu menjadi sebuah keharusan yang harus dipercepat," ucap Prasetyo.

Presiden mengakhiri kunjungannya di Sumatra Barat dengan meninjau pembangunan jalan di kawasan Lembah Anai, Tanah Datar yang telah memasuki tahap perbaikan.

Prasetyo mengatakan lokasi tersebut merupakan jalur jalan nasional, dan Presiden Prabowo meminta agar perbaikan dipercepat sehingga jalur utama dari Padang menuju Bukittinggi dapat segera tersambung kembali.

Terkait target waktu pemulihan wilayah terdampak bencana, Prasetyo mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secepat-cepatnya.

"Secepat-cepatnya ya, karena masing-masing kan memang kondisinya berbeda-beda ya, ada yang masalahnya jalan, ada yang masalahnya jembatan dan seterusnya. Jadi kita bekerja secepat-cepatnya," ucap Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau salah satu lokasi bencana di Sumatra Barat, Kabupaten Agam, Kamis (18/12/2025). Dia mengatakan pembangunan hunian sementara dapat dituntaskan dalam satu bulan.

Dia tampak menyapa warga sekitar yang terdampak di lokasi. Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada Kepala BNPB dan pejabat kabupaten setempat agar hunian sementara Segeran dituntaskan dalam waktu satu bulan.

"Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun. Hunian sementara [tuntas] sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu tinggal di tenda," katanya dikutip akun YouTube @Sekretariat Presiden.

Prabowo menyampaikan setelah itu akan dibangun hunian tetap. Selain itu, menurutnya kondisi sudah mulai membaik meskipun masih memperihatinkan.

"Saya bersyukur kehadiran saudara membaik walaupun kita semua masih prihatin tapi kita bekerja keras memulihkan keadaan," katanya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, serta meminta warga agar tidak pesimis menghadapinya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi untuk membantu korban yang terdampak.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025), Presiden akan menuju tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Di Kabupaten Agam, Prabowo akan mendarat di helipad Lapangan Sepak Bola Ipensi Ngungun.

Lokasi Posko Pengungsian SD 05 juga terlihat mulai tertata rapi dan sudah ada tenda pengungsian dan juga umbul-umbul tulisan Polri Untuk Masyarakat. Ada beberapa tenda Polri yang berada di lokasi tersebut.

Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

Bisnis.com, PADANG — Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil kebijakan terkait tidak akan memotong Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk daerah terdampak bencana termasuk bagi Sumatra Barat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo, karena keputusan dan kebijakan tersebut akan membantu daerah dalam menghadapi dan melakukan penanganan dampak bencana hidrometeorologi,” katanya, Rabu (17/12/2025).

Mahyeldi menyampaikan bahwa kebijakan itu berlaku bagi tiga provinsi yang terdampak bencana di Sumatra yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.

Dikatakannya hal ini merupakan kabar yang sangat baik bagi daerah, karena adanya kebijakan itu dapat dilihat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tekanan anggaran akibat bencana.

“Keputusan ini menjadi penopang penting bagi daerah untuk tetap menjalankan pelayanan publik dan mempercepat pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Dia menyatakan bencana yang terjadi di Sumbar kini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi terus meningkat.

Oleh karena itu, dengan adanya kemampuan APBD yang terbatas, daerah tidak mungkin menanggung sendiri seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Makanya, dengan adanya dukungan APBN menjadi sangat penting agar pemulihan bisa berjalan optimal.

Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat bisa segera bangkit,” tutupnya.