JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuka 2.843 lowongan kerja sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi.

"Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih, itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa," kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026).

Mengenai kebutuhan tenaga kerja dan jenis lowongan yang tersedia, hal tersebut akan disampaikan lebih lanjut oleh Asisten Pembangunan DKI Jakarta. Pendaftaran dan lamaran program ini rencananya mulai dibuka pada pekan depan.

"Jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya. Nanti secara detail akan ditindaklanjuti, dijabarkan oleh asisten pembangunan. Karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial," ucap dia.

Pramono menegaskan program padat karya ini tidak akan menganggu alokasi anggaran sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan yang ada di Jakarta. "Tetapi untuk DKI Jakarta yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan. Apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, tidak ada yang dikurangi sedikitpun, bahkan malah ditambah," tuturnya.

Adapun, para pekerja nantinya akan digaji setara Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Program ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan.

Program jangka pendek ini direncanakan akan berlangsung selama tiga bulan. Namun tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja sektor padat karya, sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Para pekerja nantinya digaji setara Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

"Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka Padat Karya. Skema padat karya supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan dan mereka digaji setara dengan UMP di DKI Jakarta ini," ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/6/2026).

"Kemarin saya juga sudah menandatangani Pergub tentang penyelesaian kewajiban prasarana sarana utilitas umum di perumahan dan kawasan pemukiman," sambungnya.

Pramono berharap melalui program ini, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Namun menurutnya yang terpenting dari progam ini adalah sebagai bantalan agar warga bisa bekerja.

Pramono menyebut, program ini akan berlangsung selama tiga bulan pertama. Namun tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. "Pemerintah DKI Jakarta dalam waktu 3 bulan pertama, nanti akan kami perpanjang melihat persoalan yang ada," ucap dia.

Lihat video: Viral Dugaan Jual Beli Kartu Layanan Gratis TransJakarta, Pramono Angkat Bicara!



Adapun bagi masyarakat yang ingin melamar melalui program ini, syarat utama untuk adalah warga ber-KTP Jakarta. "Lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.

Dia mengatakan sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Pria dengan sapaan Cak Imin itu menyampaikan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang.

"Penentuan bantuan-bantuan sosial yang sudah kita jalankan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6% dari total sasaran. Sangat tinggi. Lebih dari separuhnya, 56,7% menerima lebih dari satu program intervensi sekaligus. Jadi banyak sekali program-program intervensi yang telah dilakukan," katanya saat Rapat Tingkat Menteri terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dia melanjutkan, APBN tersalurkan sekitar Rp503,2 triliun yang didukung APBD sebanyak Rp129 triliun. Anggaran ini direalisasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan.

Selain itu, dia menyebut capaian lainnya di tahun 2025 adalah sebanyak 2 juta orang terlibat program padat karya; 2 juta debitur baru UMKM telah mengakses permodalan; 111.000 pekerja migran telah difasilitasi; dan 28.000 keluarga mendapatkan pendampingan mendapatkan reforma agraria.

"Dari sisi infrastruktur dan layanan dasar, 99,4% kecamatan telah memiliki pusat kesehatan masyarakat. 82,3% desa memiliki layanan pendidikan dasar. 89% kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah. 10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota kabupaten. 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan merah putih telah mendapatkan pelatihan," ujarnya.

Cak Imin juga menyampaikan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Kemudian 166 sekolah rakyat telah beroperasi dengan 14.963 siswa dari keluarga miskin.

Dari sisi kolaborasi dunia usaha, katanya, kontribusi TJSL dari 95 BUMN sebesar 811,67 miliar menjangkau 381 kabupaten kota, termasuk 44 wilayah prioritas.

"Dari sisi tata kelola, pada semester II hanya terdapat 1 dari 45 kementerian lembaga yang belum melaporkan kegiatan Inpres 8 Tahun 2025 penanggulangan kemiskinan," ucapnya.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh sejumlah kementerian/badan/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga TNI-Polri.

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, menargetkan sebanyak 4.600 warga terlibat dalam program padat karya sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan membantu perekonomian masyarakat yang akan dilaksanakan di 92 titik lokasi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan, program padat karya menjadi salah satu strategi untuk membuka lapangan kerja sementara bagi warga yang belum memiliki pekerjaan.

“Tujuannya meningkatkan kesempatan kerja, memberdayakan warga yang tidak bekerja serta memberikan penghasilan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Yayan di Bandung, Senin.

Yayan menjelaskan, cakupan program ini terus meningkat setiap tahun. Pada 2023, program menyasar 1.840 orang di 46 titik, kemudian meningkat pada 2024 menjadi 4.450 orang di 89 titik.

Selain penyerapan tenaga kerja, program ini juga mencakup pelatihan, termasuk pengolahan sampah yang telah diikuti ratusan peserta.

Menurutnya, kegiatan padat karya tidak hanya fokus pada pemberian pekerjaan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dalam menata lingkungan sekitar.

“Program ini terbuka bagi warga ber-KTP Kota Bandung berusia 17 hingga 50 tahun, baik disabilitas maupun non-disabilitas, dengan prioritas bagi yang belum bekerja,” katanya

Peserta mendapatkan fasilitas makan, peralatan kerja, insentif, serta perlindungan melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 10 hari kerja dengan durasi delapan jam per hari,” kata dia.

Melalui program ini, Pemkot Bandung berharap kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus mendorong partisipasi warga dalam menjaga lingkungan.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menjalankan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2026 yang akan dilaksanakan di sekitar 12.000 lokasi di seluruh Indonesia. Program berbasis padat karya ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan P3TGAI menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (4/4/2026).

PUPR Alokasikan Anggaran Rp10,2 Triliun untuk Peningkatan Irigasi



Selain berdampak pada penciptaan lapangan kerja, program ini juga dirancang untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui pola swakelola. Dalam skema ini, masyarakat terlibat langsung sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Melalui pendekatan tersebut, dana pembangunan dapat berputar langsung di tingkat desa. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur irigasi yang dibangun, sehingga mendorong pemeliharaan yang lebih berkelanjutan.

Seiring dengan perluasan program di tahun ini, Kementerian PU juga membuka rekrutmen Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) untuk mendukung pelaksanaan di lapangan. Keberadaan TPM dinilai krusial dalam memastikan program berjalan efektif di berbagai daerah.

TPM akan mendampingi kelompok petani seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi sederhana, hingga pengelolaan administrasi kegiatan.

Selain itu, TPM juga bertugas menjaga kualitas pekerjaan, membantu penyusunan laporan, serta memberikan pendampingan teknis agar pengelolaan irigasi menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Salah satu unit pelaksana teknis Kementerian PU, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, telah membuka pendaftaran TPM secara daring sejak 2 April hingga 5 April 2026. Proses seleksi meliputi tahapan administrasi, tes tertulis, dan wawancara, dengan pengumuman hasil akhir dijadwalkan pada 17 April 2026.

Melalui P3TGAI 2026, Kementerian PU tidak hanya membangun infrastruktur irigasi yang andal, tetapi juga menciptakan peluang kerja, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperkuat peran petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, PADANG - Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar untuk pemulihan pascabencana di Provinsi Sumatra Barat saat melakukan kunjungan ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2) siang.

Yassierli mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan pascabencana, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumbar yang terdampak bencana,” katanya, Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan bantuan senilai Rp30,3 miliar tersebut diberikan dalam bentuk pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima titik, program padat karya sebanyak 20 paket, program tenaga kerja mandiri bagi 100 calon wirausahawan, serta pelatihan vokasi bagi 5.000 orang dengan durasi satu hingga tiga minggu.

Selain itu, Menaker juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, di antaranya Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Bantuan peralatan seperti mesin bor dan mesin air juga diberikan untuk mendukung kebutuhan komunitas.

Yassierli menyebutkan bahwa bantuan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya Kemnaker menyalurkan bantuan melalui program Kemnaker Peduli pada Desember lalu, termasuk pengerahan relawan dan pembukaan dapur umum.

“Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang memang membutuhkan waktu dan sinergi bersama,” ujarnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan bencana yang terjadi pada November tahun lalu telah menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap infrastruktur tapi juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.

“Total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun. Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat,” jelas Mahyeldi.

Dikatakannya dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak yang meliputi 313 nagari, 83 kecamatan, dan lebih dari 72 ribu kepala keluarga.

Kondisi tersebut, menurut Mahyeldi, memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.

Mahyeldi menilai program padat karya dan program tenaga kerja mandiri dari Menaker tersebut sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, terlebih Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat bisa bangkit dan menjadi lebih kuat,” tegasnya.

Gubernur menyatakan Pemprov Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

Sasaran (Kemenaker) tentu warga yang terdampak bencana, yang kehilangan pekerjaan. Bagi kami ini sangat bagus karena betul-betul membantu warga yang kehilangan pekerjaan apalagi yang bersangkutan merupakan petani

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) mengumpulkan data untuk menjalankan program padat karya yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI untuk memperbaiki lahan pertanian yang rusak di daerah itu.

"Kawan-kawan di bidang (ketenagakerjaan) telah menjalin komunikasi dengan Kemenaker, informasinya sekarang masih dalam pengumpulan data yang diminta melalui aplikasi," kata Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Padang Pariaman Hendri Satria di Parik Malintang, Kamis.

Hendri mengatakan program padat karya yang diusung Kemenaker tersebut berkaitan dengan program Kementerian Pertanian (Kementan) terkait optimalisasi lahan atau oplah.

Dalam program oplah tersebut petani yang sawahnya mengalami rusak ringan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp4,5 juta per hektare (ha) yang digunakan untuk keperluan penanaman dan pembuatan irigasi, serta gaji petani untuk mengolah sawahnya.

"Sasaran (Kemenaker) tentu warga yang terdampak bencana, yang kehilangan pekerjaan. Bagi kami ini sangat bagus karena betul-betul membantu warga yang kehilangan pekerjaan apalagi yang bersangkutan merupakan petani," katanya.

Namun, lanjutnya, Pemkab Padang Pariaman akan berhati-hati agar tidak terjadi pelaksanaan dua program atau lebih dalam satu lokasi yang sama, karena hal tersebut melanggar aturan.

Pihaknya akan terus mengupayakan warga yang terdampak bencana mendapatkan bantuan, serta lahan pertanian yang rusak juga mendapatkan program perbaikan atau rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hendri yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Padang Pariaman menyebutkan bencana yang terjadi beberapa waktu lalu setidaknya merusak areal persawahan sekitar 1.200 hektare. Rinciannya, 447 hektare rusak ringan, 688 hektare rusak sedang dan berat serta 100,5 hektare hilang.

Dari 447 hektare lahan sawah rusak ringan, baru 250 hektare yang akan mendapatkan bantuan oplah pada 2026 karena berdasarkan syarat kementerian terkait program itu hanya untuk sawah dengan bentangan minimal dalam satu hamparan seluas 10 hektare.

"Kami sedang mengusulkan lahan pertanian rusak ringan yang lokasinya terpencar atau tidak mencukupi 10 hektare juga mendapatkan bantuan pada 2026," ujarnya.

Sementara itu salah seorang petani di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Subhari Rahmad mengatakan keluarganya saat ini menunggu informasi dari pemerintah terkait dengan pekerjaan yang akan dijalankan.

"Satu-satunya sumber penghasilan kami telah rata oleh lumpur saat banjir," kata dia.

Ia menyampaikan meskipun keluarganya mendapatkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dari pemerintah sebagai kompensasi meninggalkan rumah yang terdampak bencana atau berada di zona merah, namun hal itu hanya dalam waktu tiga bulan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar/Aadiaat M.S
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi anggaran Program Padat Karya (PK) Tahun Anggaran (TA) 2025 mencapai Rp1,6 triliun atau tembus 58,05% dari total pagu sebesar Rp2,7 triliun.

Menteri PU, Dody Hanggodo menuturkan bahwa progres fisiknya pun tercatat di angka 67,79%. Capaian ini menjadi indikator penting pergerakan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di daerah.

Dalam penjelasannya, Program Padat Karya ini ditargetkan mampu menyerap 185.189 tenaga kerja melalui pembangunan infrastruktur berskala kecil.

"Program ini adalah instrumen yang penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat," kata Dody dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Sementara itu, hingga 3 November 2025, program Padat Karya telah berhasil menyerap sebanyak 138.314 tenaga kerja, atau setara 4.047.804 Hari Orang Kerja (HOK). Serapan ini mendekati target yang dicanangkan pemerintah.

Realisasi padat karya tersebar di tiga unit teknis utama Kementerian PU. Di sektor Sumber Daya Air (SDA), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) menjadi motor penggerak dengan dilaksanakan di 9.597 lokasi. Program ini telah menyerap 115.319 tenaga kerja dan progres fisiknya mencapai 79,04%.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mengalokasikan anggaran Rp1,3 triliun untuk Padat Karya di bidang jalan dan jembatan yang tersebar di 1.074 lokasi. Anggaran ini difokuskan pada pemeliharaan jalan berskala kecil dan telah menyerap 48.651 tenaga kerja dengan realisasi fisik 80,9%.

Di sisi infrastruktur permukiman, Ditjen Cipta Karya menjalankan berbagai program seperti Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), hingga Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew).

"Secara strategis, seluruh komponen Padat Karya ini bertujuan mendukung penanganan kemiskinan dan mendorong perekonomian lokal, sejalan dengan visi PU untuk menekan kemiskinan ekstrem hingga 0% dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% per tahun," pungkas Dody.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan kendala utama pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan, yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi di seluruh Indonesia terhambat karena data dari pemerintah daerah (pemda) masih banyak yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kondisi riil-nya di lapangan.

"Fokus kita adalah irigasi. Alhamdulillah Pak Presiden ini sudah punya pemahaman bahwa irigasi itu memang masalah yang utama," ujar Dody dalam acara Media Briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, Inpres irigasi itu diterbitkan karena selama ini pengelolaan irigasi terfragmentasi. Sama seperti jalan, ada irigasi nasional, irigasi provinsi, dan irigasi kabupaten. Namun, selama ini pemerintah pusat hanya bisa menangani irigasi nasional, sementara jaringan irigasi di daerah tidak tersentuh karena dianggap sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah.

"Yang di luar irigasi nasional, kita nggak pernah bisa menyentuh sama sekali. Karena kita meyakini itu sudah direhab atau direkonstruksi oleh bupati, wali kota, atau gubernur," katanya.

Ketika Inpres diterbitkan, kata Dody, pemerintah langsung melakukan pengecekan ke seluruh daerah. Namun di sinilah persoalan muncul.

"Berangkat dari situ kita ngecek tuh ke seluruh irigasi yang ada di Indonesia, ya kita agak kagok karena ternyata datanya nggak ada," ujarnya blak-blakan.

Akibatnya, kementerian kini harus melakukan dua hal sekaligus, yakni mendata dan merenovasi jaringan irigasi daerah secara beriringan.

"Makanya kita hari ini merenovasi irigasi-irigasi daerah, tapi sambil mendata. Karena datanya itu ada dan tiada. Kita dikasih data sama pemerintah daerah, sering data itu pas kemudian kita cek ke lapangan, ternyata tumpang tindih, ternyata irigasinya sudah enggak ada lagi, pindah, gitu-gitulah," ungkap Dody.

Lebih lanjut, Dody menjelaskan, pelaksanaan Inpres irigasi tahun 2025 dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, pemerintah merehabilitasi jaringan irigasi seluas 280 ribu hektare yang seluruhnya merupakan irigasi daerah.

"Tahap 1 itu kita rehab, sekalian kita mendata untuk kepentingan tahun-tahun yang akan datang," sebut dia.

Tahap kedua mencakup rehabilitasi 225 ribu hektare dan pembangunan jaringan irigasi air tanah dengan pompa dalam lebih dari 100 meter.

"Tahap 2 itu kita lengkapi dengan jaringan irigasi air tanah. Karena di beberapa daerah seperti NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Gunung Kidul tetap kering meski musim hujan, maka kita perbanyak jaringan irigasi air tanah," jelasnya.

Hingga saat ini, pemerintah telah membangun sekitar 261 unit sumur bor dalam, yang mampu melayani sekitar 8.200 hektare lahan pertanian. Sementara pada tahap ketiga, pemerintah akan merehabilitasi 146 ribu hektare jaringan irigasi dan menambah 832 unit jaringan air tanah.

"Tahap 1 progresnya sudah 89%, tahap 2 baru 23%, kemudian tahap 3 ini baru 1,5%. Jadi ini sudah on progress, bukan belum mulai. Cuma memang irigasi di seluruh Indonesia itu besar sekali, jadi nggak cukup cuma tahun ini," tegas Dody.

Target 2026: 750 Ribu Hektare

Setelah tiga tahap berjalan di tahun 2025, pemerintah menargetkan perluasan besar-besaran di tahun 2026.

"Nanti tahun 2026 kita juga masih melakukan hal yang sama, tapi mungkin akan lebih besar lagi. Ada 750 ribu hektare yang akan kita kerjakan di 2026, irigasi plus jaringan irigasi air tanah," ujar Dody.

Selain rehabilitasi fisik, pemerintah juga menekankan program padat karya berbasis masyarakat melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P33I).

"Karena arahan dari Pak Presiden adalah masyarakat yang paling bawah ini, apalagi petani, tidak boleh jadi penonton saja. Dia harus ikut bekerja dan merasakan kue pembangunan itu sendiri," katanya.

Melalui program tersebut, tahun ini pemerintah menyerap lebih dari 100.000 pekerja lokal di sekitar lokasi proyek irigasi.

"Tahun ini mungkin sekitar 9.300 titik. Nah, tahun depan jadi 12.000 titik, harapannya bisa menyerap sekitar 200.000 pekerja," ujarnya.

Dody optimistis, dengan data yang semakin rapi dan koordinasi antar kementerian yang kini sudah lebih solid, program Inpres irigasi akan melaju lebih cepat di tahun-tahun mendatang.

"Insyallah tahun-tahun depan jauh lebih cepat lagi, karena semua sudah settle, maksudnya urusan administrasi di antara kementerian sudah settle, dan kemudian data kita sudah punya. Tinggal jalan saja. Pasti akan lebih banyak tahun depan," tutupnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sepanjang tahun 2025, berbagai program strategis berhasil dijalankan untuk memperkuat visi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo melalui penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan. Prabowo telah menekankan bahwa Kementerian PU menjadi elemen penting swasembada pangan dan energi nasional, infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak langsung terhadap produktivitas sektor riil.

"Presiden juga mengamanatkan agar Kementerian PU menjalankan peran sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, yaitu memastikan infrastruktur yang dibangun memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari bendungan dan jaringan irigasi yang mengairi sawah, hingga sekolah rakyat yang mencerdaskan generasi bangsa. Kementerian PU tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kehidupan dan masa depan," ungkap Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Menandai satu tahun masa kerja Kabinet Merah Putih, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melaksanakan berbagai capaian penting di bidang infrastruktur yang berperan langsung dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Kementerian PU tercatat sesuai e-monitoring tanggal 20 Oktober 2025 resmi ditetapkan sebesar Rp94,99 triliun. Jumlah anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan Sekolah Rakyat, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU. "Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Dody.

Periode tahun 2015-2025 Kementerian PU telah menyelesaikan sebanyak 53 bendungan. Di tahun ini, Kementerian PU fokus mendukung swasembada pangan dengan membangun jaringan irigasi baru sepanjang 70 Km untuk layanan irigasi baru seluas 13.000 hektare. Sebanyak 5 daerah irigasi (DI) yakni Bendungan Tanju, Bendungan Rukoh, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, dan Bendungan Tukul, membutuhkan saluran outlet untuk tambahan layanan irigasi baru. Kementerian PU juga merehabilitasi jaringan irigasi eksisting sepanjang 1.353 Km untuk layanan irigasi eksisting seluas 203.000 hektare.

Di tahun 2025 Kementerian PU tengah menyelesaikan pembangunan 15 bendungan untuk penambahan layanan irigasi baru seluas 184.515 hektare. Bendungan ini berfungsi untuk mengairi daerah-daerah irigasi yang jauh sumber air permukaan (bendungan, bendung, danau, sungai) dan sawah tadah hujan dibangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 1.805 unit untuk layanan irigasi 18.424 hektare.

Foto: Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat meninjau Daerah Irigasi Karangtalun di Magelang, Sabtu (16/11/2024). (Dok. KemenPU) Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat meninjau Daerah Irigasi Karangtalun di Magelang, Sabtu (16/11/2024). (Dok. KemenPU)

Selain itu, terdapat program padat karya Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang melibatkan masyarakat langsung, yang mana masyarakat sendiri turut serta ikut membangun wilayahnya. Melalui program infrastruktur berbasis masyarakat, Kementerian PU melaksanakan di 11 ribu titik terdiri dari 1900 titik (Pamsimas, Sanimas, PISEW dan lainnya) dan 9500 titik P3TGAI. Seluruh kegiatan mendukung tersebut mendukung padat karya dengan 3,3 juta orang harian kerja (OHK)

Dalam hal konektivitas, Kementerian PU mendapat amanah untuk melaksanakan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dan pembangunan jembatan gantung.

"Kami bekerjasama erat dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dapat mengusulkan jalan yang diharapkan untuk direhabilitasi atau jembatan gantung untuk di bangun, lalu kami di Kementerian PU membiayai dan melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga rakyat dapat langsung merasakan manfaatnya," ucap Dody.

Program IJD dalam rangka untuk mengurangi backlog Kemantapan Jalan. Saat ini Kemantapan Jalan Nasional sebesar 95,22%, sedangkan Jalan Daerah Provinsi masih 69,64% dan Jalan Daerah Kabupaten/Kota juga masih sama sebesar 69,64%. Dimana lebih dari 70% dari proyek jalan daerah tersebut diarahkan untuk mendukung kawasan pangan nasional, sedangkan sisanya menopang sektor pariwisata, industri, dan transmigrasi.

Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 terbagi menjadi 2 tahap yaitu, IJD Tahap 1 sepanjang 711 km jalan dan 148 km jembatan, Tahap 2 sepanjang 567 km jalan. Pada saat yang sama, Kementerian PU membangun 43 jembatan gantung di berbagai daerah terpencil. Setiap jembatan bukan hanya baja dan kabel, tapi jembatan harapan bagi anak sekolah dan pedagang kecil yang kini bisa menyeberang dengan aman.

Kementerian PU turut memberikan dukungan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan sosial.

"Kami menjalankan Inpres No. 8 Tahun 2025 dengan merenovasi bangunan pemerintah pusat dan daerah untuk Sekolah Rakyat Rintisan (Tahap 1) sebanyak 166 lokasi tersebar di 32 Provinsi dan dilanjutkan membangun Sekolah rakyat Permanen (Tahap 2) sebanyak 104 lokasi," tutup Dody.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]