Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendukung penggunaan rupiah dalam transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan pembangkitan listrik nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) guna menekan risiko fiskal akibat fluktuasi harga energi global dan nilai tukar mata uang asing.

Menurut dia, penggunaan rupiah dalam transaksi energi domestik akan membantu menjaga stabilitas biaya pembangkitan listrik sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara yang selama ini dipengaruhi perubahan kurs dan dinamika harga energi global.

"Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rokhmat menjelaskan batu bara yang dimaksud merupakan pasokan DMO yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.

Saat ini, transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan domestik diketahui berada pada kisaran 70 dolar AS per ton.

Pada volume kebutuhan yang besar, lanjutnya, beban keuangan berisiko melonjak apabila kurs rupiah melemah terhadap dolar AS sehingga penggunaan rupiah dinilai dapat memberikan kepastian biaya sekaligus meminimalkan eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Karena transaksi dilakukan di dalam negeri, penggunaan rupiah dinilai lebih efisien dan logis dibandingkan menggunakan mata uang asing,” kata Anggota Badan Anggaran DPR itu.

Terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pengurangan pembangkit listrik berbahan bakar diesel sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk meningkatkan efisiensi energi, Rokhmat mendukung hal itu.

Dia menilai pembangkit diesel memiliki biaya produksi yang relatif tinggi serta masih bergantung pada bahan bakar impor, oleh karena itu pengurangan penggunaannya dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Dia menambahkan penggunaan rupiah dalam transaksi batu bara DMO dan pengurangan pembangkit diesel merupakan langkah strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi risiko keuangan, tetapi juga mendukung transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi memaparkan praktik baik kepemimpinan daerah dalam seminar nasional "Best Practice Kepemimpinan Daerah" yang berlangsung di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada Rabu (22/4/2026). Di hadapan seluruh walikota wilayah Sumatera bagian Utara, Luthfi menyoroti pentingnya transformasi peran kepala daerah sebagai manajer pemasaran guna menarik investasi serta memperkuat daya saing ekonomi wilayah melalui kolaborasi lintas sektoral.
Dalam forum yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tersebut, Luthfi menekankan bahwa ego sektoral merupakan hambatan utama dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, kesuksesan pembangunan daerah di masa depan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan daerah dalam membentuk aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target makro ekonomi yang lebih tinggi.
"Jadi, kita membentuk super team dalam membangun suatu daerah, tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain tumbuh bersama," katanya saat menyampaikan paparan di hadapan para peserta seminar yang meliputi kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, hingga Sumatera Barat.
Salah satu bukti keberhasilan model kolaboratif yang dipaparkan adalah terciptanya wilayah aglomerasi ekonomi yang efektif di Jawa Tengah. Luthfi mencontohkan kesuksesan wilayah Soloraya yang mencakup tujuh kabupaten/kota. Melalui integrasi agenda promosi dan ekonomi seperti Soloraya Great Sale (SGS) pada tahun 2025, wilayah tersebut berhasil mencatatkan nilai transaksi fantastis mencapai Rp10,7 triliun hanya dalam periode satu bulan.
Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan bahwa fungsi kepala daerah telah bergeser menjadi manajer marketing yang harus memahami secara mendalam potensi komoditas dan daya tarik wilayahnya. Strategi ini terbukti efektif di Jawa Tengah dengan pencapaian realisasi investasi tahun 2025 yang menyentuh angka Rp88,5 triliun. Capaian ini didorong oleh kebijakan pro-investasi yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan nasional.
Dalam konteks pengembangan industri, Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa penetapan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan dengan presisi tanpa mengorbankan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal ini menjadi poin krusial untuk memastikan bahwa industrialisasi tidak mengganggu target swasembada pangan nasional yang juga menjadi tanggung jawab daerah.
Selain sektor investasi, Ahmad Luthfi juga membagikan strategi penanganan pengangguran melalui sinkronisasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Program link and match antara perusahaan dengan SMK, BLK, dan Politeknik di Jawa Tengah dianggap sebagai solusi konkret untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih terukur.
Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Luthfi memaparkan skema intervensi kemiskinan yang melibatkan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan stunting, hingga penyediaan sekolah gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Program-program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan 111 perguruan tinggi yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menutup paparannya, Luthfi mengajak para pemimpin kota di Sumatera untuk memperluas jejaring kerja sama lintas provinsi guna mengoptimalkan potensi pasar domestik maupun global. Ia menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam pertemuan internasional harus selalu membawa misi promosi ekonomi yang melibatkan Kadin, Hipmi, dan sektor swasta lainnya guna memastikan keberlanjutan arus modal masuk ke daerah.

PARIS - Formula E, resmi memperkenalkan mesin generasi baru Gen4 melalui sesi track test di Sirkuit Paul Ricard, Prancis. Model ini diperkirakan akan memulai debutnya pada musim 2026/27.

Gen4 hadir sebagai mesin paling ekstrim yang pernah diproduksi dalam sejarah Formula E, dengan kecepatan maksimum 208 mph (335 km/jam) dan tenaga puncak sekitar 804 hp saat mode kualifikasi atau Mode Serangan digunakan.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 70 persen dibandingkan generasi sebelumnya.

Menariknya lagi, Gen4 merupakan mesin Formula E satu tempat duduk pertama dengan sistem penggerak semua roda permanen.

Pada saat yang sama, mobil ini juga dirancang sebagai mobil balap pertama yang sepenuhnya dapat didaur ulang, sejalan dengan arah keberlanjutan olahraga tersebut.

Secara teknis, mesin ini akan digunakan selama empat musim mulai 2026/27, menggantikan era Gen3 Evo yang akan berakhir di London pada Agustus ini.

Produsen besar diberi peran besar dalam pembangunan

CEO Formula E, Jeff Dodds, menggambarkan Gen4 sebagai lompatan besar dalam dunia motorsport listrik. Menurutnya, tingkat performa yang dipamerkan sebelumnya dianggap mustahil untuk kendaraan listrik sekitar lima tahun lalu.

Pengembangan Gen4 kini diserahkan kepada pabrikan besar seperti Porsche, Jaguar, Stellantis, Nissan, Lola Cars, dan Mahindra untuk terus mendorong batas performa sebelum debut balapan resminya.

Dari segi dimensi, Gen4 lebih besar dan berat dibandingkan Gen3, dengan bobot meningkat dari 863 kg menjadi 950 kg.

Kokpitnya juga didesain lebih lebar sehingga memungkinkan penggunaan power steering dan memberikan ruang tangan yang lebih nyaman bagi pengemudi.

Perubahan penting lainnya adalah penggunaan ban basah sepenuhnya untuk pertama kalinya, menggantikan ban segala cuaca sebelumnya.

Langkah ini diharapkan dapat menambah waktu putaran hingga 10 detik lebih cepat saat sesi kualifikasi, sedangkan pada mode balapan, tenaga meningkat sekitar 50 persen.

Presiden Fédération Internationale de l'Automobile, Mohammed Ben Sulayem, menggambarkan Gen4 sebagai tolok ukur baru dalam balap listrik global.

Ia menegaskan, mesin ini tidak sekadar cepat, tetapi mencerminkan masa depan teknologi otomotif sebagai hasil kerja sama erat antara badan pengelola dan pabrikan terkemuka dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan komunikasi dengan MSCI terkait evaluasi pasar modal Indonesia berlangsung konstruktif di tengah perhatian investor terhadap risiko penurunan klasifikasi (downgrade).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan MSCI telah mengakui berbagai reformasi transparansi pasar modal Indonesia, yang dilakukan oleh otoritas dan self-regulatory organization (SRO).

“Pembicaraan dengan MSCI berjalan konstruktif dan positif. MSCI juga sudah mengakui seluruh reformasi transparansi pasar yang dilakukan oleh OJK, BEI, dan KSEI, sebagaimana disampaikan dalam pengumuman MSCI pada 21 April 2026,” ujarnya, Rabu (22/4/2026)

Menurut Nyoman, dalam diskusi terakhir, fokus pembahasan tertuju pada implementasi reformasi yang telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Di sisi lain, MSCI saat ini masih melakukan penilaian atas reformasi tersebut, sekaligus menghimpun masukan dari klien dan pelaku pasar global terhadap perubahan yang dilakukan di pasar modal Indonesia.

Nyoman menambahkan BEI akan terus menjalin komunikasi aktif dengan MSCI guna menjawab berbagai perhatian yang masih ada. Selain itu, BEI juga menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat kepercayaan investor.

“BEI akan terus melakukan edukasi kepada publik dan pelaku pasar terkait reformasi transparansi pasar, serta menyediakan hotdesk khusus agar komunikasi dapat berjalan lebih intens dan akomodatif,” jelasnya.

Sebagai bagian dari implementasi reformasi, BEI juga mulai menerapkan kebijakan baru pada indeks unggulan, yakni tidak memasukkan saham yang berada dalam kategori saham terkonsentrasi atau High Shareholding Concentration (HSC) HSC ke dalam konstituen indeks seperti IDX30, LQ45, dan IDX80.

Menurut Nyoman kebijakan ini bertujuan memastikan indeks unggulan tetap investable dan relevan sebagai acuan investor.

Di tengah dinamika tersebut, BEI menilai respons pasar terhadap reformasi cenderung positif. Hal ini tercermin dari pergerakan IHSG yang menguat sejak pengumuman reformasi pada awal April 2026.

“Sejak pengumuman reformasi pada 2 April 2026, IHSG telah meningkat sekitar 8% dari 7.026 ke 7.559. Ini menunjukkan investor menyambut baik langkah reformasi yang dilakukan,” katanya.

Ke depan, BEI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan inovasi dalam pengembangan pasar serta meningkatkan perlindungan investor. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat likuiditas, menjaga kepercayaan investor, serta memastikan perdagangan berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien.

JAKARTA - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta Komisi III DPR berhati-hati dalam menerima pengaduan terkait proses hukum yang tengah berjalan di persidangan. Hal tersebut dikatakannya merespons langkah istri Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim yang menyerahkan surat permohonan audiensi dan perlindungan hukum kepada Komisi III DPR serta Badan Aspirasi Masyarakat DPR di Jakarta pada Selasa 21 April 2026.

Keluarga Nadiem berharap Komisi III DPR bisa mencermati adanya dugaan kejanggalan dalam proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Menurut Lucius, jika DPR menyetujui permohonan tersebut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hingga memanggil Kejaksaan, maka bakal dilihat sebagai bentuk intervensi dalam proses penegakan hukum, terlebih kasus korupsi.

"Bahaya betul kalau nanti DPR misalnya mengundang jaksa yang kemudian menuntut kasus Pak Nadiem Makarim ini dan itu dibicarakan di DPR. Ini mudah untuk kemudian dilihat sebagai bentuk intervensi," kata Lucius saat dihubungi, Rabu (22/4/2026).

Dia berpendapat bahwa jika permohonan tersebut diterima akan semakin banyak orang yang tengah menjalani proses hukum datang ke DPR, karena melihat bahwa DPR menjadi bagian dari lembaga penegakan hukum yang bisa mengintervensi proses penegakan hukum. "Tentu saja ini sangat berbahaya, dan bagi DPR sendiri ini sudah melampaui batas gitu. Sebagai lembaga legislatif dia justru terlibat mengurus apa yang kemudian jadi ranah kewenangan lembaga Yudikatif begitu," ujar Lucius.

"Ini campur aduk fungsi dan kewenangan seperti ini tentu saja berbahaya dan kalau kemudian DPR sebagai lembaga politik dibiarkan untuk kemudian bisa memasuki ranah penegakan hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan maupun pengadilan, ini tentu sangat berbahaya," sambungnya.

Lebih lanjut Lucius mengatakan jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, nantinya hukum akan tunduk pada kepentingan politik. Dia menuturkan, hal tersebut bisa saja terjadi melihat lembaga politik di Indonesia yang cukup powerful.

"Ini akan jadi pintu masuk bagi upaya intervensi dari lembaga politik terhadap proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum menjadi tidak lagi independen dan ini akhirnya membuat keadilan itu semakin sulit bagi orang-orang yang menjalani proses hukum," katanya.

Dia menuturkan bahwa ketika keadilan ditentukan oleh kepentingan atau interest politik akan sangat berbahaya. Karena, lanjut dia, kepentingan politik selalu ditentukan berdasarkan untung dan rugi dari partai politik atau lembaga politik.

"Akhirnya nanti lawan politik bisa dengan mudah kemudian dikriminalisasi. Jadi ini sangat bahaya bagi saya, sehingga saya pikir dalam kasus terkait dengan Pak Nadiem Makarim ini DPR harus berhati-hati betul," imbuhnya.

Kendati demikian, dia melanjutkan bisa saja DPR menerima aspirasi yang disampaikan istri Nadiem Makarim, namun hanya membahas terkait dengan perspektif dari pihak keluarga, bukan proses penegakan hukumnya. "Tapi jangan sampai kemudian itu dijadikan peluang atau alat atau pintu masuk bagi DPR untuk kemudian membicarakan substansi kasus atau membicarakan substansi proses persidangan yang tengah berlangsung,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, tim kuasa hukum dan juga istri Nadiem Makarim, Franka Franklin telah resmi mengajukan permohonan audiensi ke Komisi III DPR, Selasa (21/4/2026). Mereka melayangkan audiensi lantaran merasa janggal dengan proses peradilan eks Mendikbudristek itu.

"Betul (mengajukan permohonan audiensi ke Komisi III DPR RI)," kata Kuasa Hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdulkadir saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, permohonan audiensi itu dilayangkan lantaran mengadukan proses peradilan Nadiem yang dianggap janggal. Bahkan, ia berpandangan, proses peradilan terhadap kliennya cenderung tak berimbang, tendensius dan mengaburkan fakta.

"Mengadukan proses peradilan yang dirasakan janggal, tidak berimbang, tendensius, mengaburkan fakta dan gelap tidak sesuai KUHAP dan prinsip peradilan yang menggali fakta meteriel," pungkasnya.

Sekadar informasi, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa memperkaya diri senilai Rp809 miliar dan merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022. Nadiem membantah dakwaan tersebut dalam eksepsinya dan menganggapnya sebagai kriminalisasi kebijakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia mendorong penguatan peran UMKM perempuan melalui sejumlah rekomendasi kebijakan. Usulan ini disampaikan dalam Rakernas VIII sebagai langkah mempercepat transformasi ekonomi inklusif.

Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil mengatakan, ada enam rekomendasi utama yang ditujukan kepada pemerintah. Fokusnya mencakup pembiayaan, digitalisasi, hingga akses pasar bagi pelaku usaha perempuan.

Rakernas yang digelar pada 20-22 April 2026 di Jakarta itu dihadiri jajaran pengurus dan anggota, termasuk dari luar negeri. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Rekomendasi pertama adalah pembiayaan inklusif melalui skema kredit berbasis komunitas. Ipemi juga mengusulkan pembentukan Women Entrepreneur Fund yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, dan CSR.

“Model pembiayaan ini diharapkan dapat mengadopsi praktik terbaik pembiayaan mikro berbasis kelompok yang telah terbukti berhasil di berbagai negara,” kata Ingrid, Rabu (22/4/2026).

Rekomendasi kedua menyoroti digitalisasi UMKM berbasis kinerja. Pemerintah didorong memperkuat program branding, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta subsidi iklan digital untuk meningkatkan omzet.

Selanjutnya, Ipemi mendorong pendampingan berkelanjutan melalui inkubator UMKM selama 6 hingga 12 bulan. Program ini mencakup mentoring, akses pasar, hingga pencarian investor.

Rekomendasi keempat terkait reformasi legalitas usaha. Ipemi mengusulkan layanan cepat seperti penerbitan NIB, sertifikat halal, dan PIRT dengan sistem jemput bola ke daerah.

Kelima, akses pasar dinilai perlu diperluas melalui kebijakan afirmasi. Ipemi mendorong keterlibatan UMKM perempuan dalam pengadaan pemerintah dan BUMN serta pengembangan marketplace khusus.

Keenam, kebijakan responsif gender menjadi perhatian utama. Pemerintah didorong menyusun indikator berbasis output serta menyediakan fasilitas pendukung seperti daycare dan pelatihan hybrid.

“Ipemi berharap, pemerintah dapat memberikan prioritas bagi anggota Ipemi untuk mengisi dan memasok produk di gerai-gerai desa binaan Kementerian Koperasi,” kata Ingrid.

Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengatakan, Ipemi memiliki potensi besar sebagai mitra strategis pemerintah. Peran organisasi ini dinilai penting dalam memperkuat sektor UMKM nasional.

“Ipemi memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor UMKM nasional, serta perlu hadir mengisi rak Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dengan produk unggulan yang berkualitas dan kompetitif,” kata Ferry.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, mengatakan tengah berupaya mencari pelaku usaha lokal untuk masuk dalam perdagangan platform Business 57+ atau B57+ Asia Pasifik.

Langkah ini sebagai upaya mendongkrak eksistensi produk lokal di kancah ekonomi halal.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam acara Halal Bihalal B57+ Asia-Pasific Regional Chapter di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Teuku lebih dulu menjelaskan bahwa terdapat 21 subsektor ekonomi kreatif, beberapa di antaranya adalah konten kreator; fesyen; kuliner; sampai aplication developer.

Pihaknya tengah berupaya mengkolaborasikan pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam peta persaingan B57+. Hal ini juga sebagai upaya mendongkrak reputasi pengusaha lokal di kancah internasional.

"Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan B57 Indonesia nanti Itu adalah bagaimana kita mengkurasi local hero, local brand, go nationaland national brand atau national champion, go global dari 21 subsektor," katanya.

Dia melanjutkan bahwa kerja sama dengan B57+ juga dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendanaan dan akses pemasaran. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi industri kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Karena itu, dia berharap terjalin kerja sama yang serius antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan B57+. Dia menegaskan, “Untuk itu, sekali lagi, kami mengharapkan juga bisa melakukan kolaborasi Kalau memungkinkan MoU antara kementerian ekonomi kreatif dengan B57.”

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Anindya Novyan Bakrie juga menyampaikan respons serupa dengan menilai B57+ memiliki prospek positif bagi perekonomian Indonesia.

Menurutnya, posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi halal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Nah, kami melihat B57 ini adalah sekelompok bukan saja ya bisa disebut anggota dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam, tapi juga Kamar Dagang dan Pembangunan Islam. Jadi ini mitra yang dapat diandalkan, mitra prospektif untuk bisa mengembangkan tadi, industri halal dan juga Keuangan Islam," ujarnya.

Diketahui, B57+ adalah platform bisnis di bawah naungan Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) yang bertujuan untuk memperkuat sektor perdagangan hingga ekonomi dengan berbagai negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat peran early adopter atau pengguna awal guna mendorong pertumbuhan pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. Strategi ini dinilai penting untuk menciptakan permintaan yang stabil sekaligus mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik nasional dari sisi hulu hingga hilir.

“Pemerintah serius membangun industri kendaraan listrik nasional secara menyeluruh. Kami tidak hanya mendorong sisi produksi, tetapi juga memberikan sinyal pasar yang kuat dengan menjadikan pemerintah sebagai early adopter bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Kemenperin, pasar industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan eksponensial, dengan tingkat Compound Annual Growth Rate (CAGR) lebih dari 140 persen dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, pangsa pasar kendaraan berbasis listrik juga terus meningkat. Pada tahun 2025, market share kendaraan listrik telah mencapai 21,71 persen, yang terdiri dari battery electric vehicle (BEV) sebesar 12,93 persen, hybrid electric vehicle (HEV) sebesar 8,13 persen, dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) sebesar 0,65 persen.

Dari sisi produksi, kontribusi kendaraan berbasis listrik terhadap total produksi nasional juga menunjukkan tren positif, dengan capaian sebesar 11,1 persen pada tahun 2025.

Capaian tersebut menurutnya akan terus meningkat pada tahun 2026 seiring mulai beroperasinya sejumlah pabrikan baru yang mengikuti program insentif kendaraan listrik dalam kondisi completely built-up (CBU).

Lebih lanjut, penguatan industri kendaraan listrik nasional juga didukung oleh ekosistem yang semakin terintegrasi, mulai dari industri hulu hingga hilir. Indonesia menurutnya, telah memiliki rantai pasok baterai kendaraan listrik yang mencakup proses refinery, produksi sel baterai, hingga pengolahan ulang (recycling).

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat tata kelola wakaf nasional. Salah satunya melalui percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Hingga April 2026, tercatat 287.162 bidang tanah wakaf telah tersertifikasi dengan total luas mencapai 276.106.802 meter persegi. Khusus pada Triwulan I Tahun 2026, tanah wakaf tersertifikasi mencapai 1.688 bidang dengan luas 1.483.943 meter persegi.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad, menyampaikan capaian ini merupakan tonggak penting dalam penguatan perlindungan aset keagamaan sekaligus indikator keberhasilan kolaborasi lintas kementerian.

“Ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi aset wakaf umat. Sinergi yang terbangun antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN terbukti mampu mempercepat proses sertifikasi secara signifikan,” tegasnya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Abu Rokhmad, angka ratusan ribu bidang tanah wakaf yang telah tersertifikasi mencerminkan kekuatan ekonomi dan sosial yang sangat besar. Dengan luas mencapai ratusan juta meter persegi, wakaf memiliki potensi strategis untuk mendukung pembangunan nasional berbasis keumatan—mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Wakaf bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan. Data ini menunjukkan bahwa kita memiliki aset umat dalam skala sangat besar. Jika dikelola secara produktif dan profesional, wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa,” lanjutnya.

Lihat video: PWNU Jatim Jalin Kerja Sama dengan ATR/BPN untuk Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf



Abu Rokhmad juga mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf yang dimiliki untuk memastikan kepastian hukum serta menghindari potensi konflik di masa depan.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan wakafnya. Sertifikasi adalah langkah krusial untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan optimalisasi manfaat wakaf bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Program percepatan sertifikasi tanah wakaf merupakan inisiatif strategis hasil kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN. Program ini dirancang untuk mempercepat legalisasi aset wakaf melalui integrasi data, penyederhanaan prosedur, serta pendampingan aktif kepada nazir dan masyarakat.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan jumlah sertifikasi, tetapi juga memperkuat akurasi data dan kualitas tata kelola wakaf nasional. “Ke depan, Kementerian Agama akan terus mendorong penguatan ekosistem wakaf, tidak hanya pada aspek legalitas, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari penguatan fungsi ibu kota politik Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN yang ditargetkan rampung dalam beberapa tahun ke depan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan desain kawasan itu telah disahkan oleh Prabowo pada pekan lalu.

"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah 2027, dan paling lambat semester I 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (22/4).

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN sendiri telah memasuki tahap kontrak sejak akhir 2025. Pada awal 2026, desain sempat mengalami penyesuaian mengikuti arahan Prabowo untuk penyempurnaan konsep.

Perancangan kawasan dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara, seperti Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan desain yang fungsional sekaligus mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang turut meninjau lokasi pembangunan menilai desain kawasan tersebut menunjukkan karakter kuat sebagai pusat lembaga negara.

"Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh," ujarnya.

Ia juga menyoroti perkembangan pembangunan IKN yang dinilai semakin terlihat secara fisik dalam beberapa tahun terakhir.

"Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati," tambahnya.

Penetapan desain kawasan legislatif dan yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN. Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pengambilan keputusan negara, sekaligus memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan nasional.

Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan ini dapat mendukung integrasi fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam satu kawasan yang terencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena bullying di platform media sosial menjadi ancaman serius bagi pengguna yang masih menginjak bangku sekolah di Indonesia. Perundungan siber kerap dirasakan oleh generasi muda di fitur story.

Pelajar SMA, Syifa, mengungkapkan pengalaman pahitnya saat menjadi sasaran perundungan beberapa teman-temannya melalui fitur Stories pada platform Instagram.

Kejadian tersebut dialaminya yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui kolom Direct Message (DM). Syifa mengatakan bahwa fitur yang sejatinya ditujukan untuk hiburan tersebut justru disalahgunakan oleh pengguna lain untuk mengirimkan pesan-pesan ofensif.

"Aku pernah di-DM pakai kalimat yang enggak pantas," ujar Syifa kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Menurut pengakuannya, serangan verbal tersebut mencakup penghinaan fisik hingga kritik tajam terhadap gaya hidup dan penampilan pribadinya. Beberapa kalimat yang diterima Syifa antara lain tuduhan sombong, ejekan terhadap bentuk fisik, hingga kata-kata kasar yang menyerang harga diri secara personal.

Syifa menekankan bahwa perundungan yang diterimanya sering kali dituangkan dalam kalimat ejekan singkat.

Menghadapi tekanan digital tersebut, Syifa memilih untuk membangun mekanisme pertahanan diri dengan mengubah sudut pandang terhadap para pelaku perundungan. Dia menilai bahwa tindakan menghina tersebut sebenarnya mencerminkan kualitas kepribadian dari sang pelaku, bukan merupakan representasi dari kualitas diri korban.

"Kalimat ucapan mereka bukan untuk menunjukkan siapa saya, tapi menunjukkan siapa mereka," kata Syifa.

Lebih lanjut, dia berpendapat bahwa tidak ada orang baik yang berusaha mengembangkan diri dengan cara menjatuhkan individu lain di ruang digital. Syifa juga mengimbau para penyintas lainnya agar tidak terjebak dalam pemikiran berlebihan atau over thinking dan merasa perlu memberikan klarifikasi kepada perundung.

"Cukup ketawa saja karena ternyata ada orang-orang yang rela menyisihkan waktu berharganya di sosmed hanya untuk membully kita," tutur Syifa menutup keterangannya.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Komdigi memproyeksikan penerapan PP Tunas akan memperkuat fondasi keamanan digital nasional, khususnya bagi pengguna usia di bawah umur atau yang masih bersekolah.

Implementasi PP Tunas mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mulai dari media sosial hingga e-commerce, untuk melakukan penilaian mandiri terhadap risiko platform bagi pengguna di bawah umur.

Proses ini mencakup audit terhadap paparan konten berbahaya, ancaman keamanan data pribadi, hingga potensi adiksi yang dapat mengganggu perkembangan psikologis. Standar keamanan digital yang lebih tinggi diproyeksikan mampu menekan angka perundungan siber secara sistemik di ekosistem digital nasional.

IDXChannel—Siapa pemilik toko ritel Matahari? Manajemen PT Matahari Department Store Tbk (LPFF) mengumumkan perubahan nama perusahaan menjadi PT MDS Retailing Tbk pada Rabu (22/4/2026).

Penggantian nama perusahaan ini selaras dengan strategi perseroan yang kini mengelola beragam merek produk fashion dan konsep, sekaligus menandai babak baru dalam transformasi berkelanjutan LPPF untuk menjadi jaringan ritel multi-konsep.

Meskipun nama perusahaan berubah, nama operasional pada toko yang dikelola LPPF tidak berubah. Sehingga dalam kegiatan bisnisnya, toko Matahari Department Store akan tetap beroperasi dengan nama itu.

Bagaimana sejarah Matahari di Indonesia? Gerai pertama Matahari berdiri pada 1958, didirikan oleh Hari Darmawan. Saat itu, Matahari dibuka dengan luas 150 meter persegi. Pada 1972, barulah Matahari membuka department store modern pertama di Indonesia.

Melansir Laporan Tahunan LPPF 2025 (22/4/2026), tahun-tahun berikutnya Matahari memperluas jaringan dengan membuka toko-toko baru di luar Jakarta. Pada 1986, PT Matahari Putra Prima akhirnya didirikan untuk pengelolaan jaringan ritel Matahari.

Matahari melangsungkan pencatatan saham perdana pada 1992 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Usai melantai di bursa, Matahari Putra Prima berafiliasi dengan PT Pacific Utama Tbk pada 2009.

Perseroan mengalihkan asetnya ke Pacific Utama dan mulai menggunakan nama PT Matahari Department Store Tbk menyusul spin-off di mana bisnis ritel Matahari dikelola oleh Matahari Department Store, sementara Matahari Putra Prima mengelola FMCG dan bisnis korporat.

Matahari sempat diakuisisi oleh anak perusahaan Asia Color Company (ACC) Limited, yakni PT Meadow Indonesia. Namun kepemilikan ACC di LPFF tidak berlangsung lama, Meadow secara bertahap melepas saham perseroan.

Pada 2013, PT Multipolar Tbk (MLPT), bagian dari konglomerasi Lippo Group, masuk sebagai pemegang saham. Sebelumnya, Pacific Utama yang menerima pengalihan aset Matahari, juga merupakan perusahaan terafiliasi dengan Lippo Group dengan nama Lippo Pacific Finance.

Matahari beberapa kali mengenalkan konsep, rebranding, dan inovasi belanja kepada masyarakat. Mulai dari peluncuran Matahari.com, membuka gerai resmi di platform e-commerce, dan meluncurkan brand-brand fashion baru.

LPFF meluncurkan brand eksklusif SUKO pada 2023 dan kini disambut positif oleh konsumennya. Saat ini, brand SUKO tersedia di lima gerai Matahari di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya.

Matahari juga telah mengganti logo brand-nya sebanyak empat kali. Hingga 2025, LPFF mengelola lebih dari 140 gerai toko Matahari di Indonesia. Lalu pada April 2026, perseroan kembali mengganti namanya menjadi PT MDS Retailing Tbk.

Lalu siapa pemilik Matahari saat ini? Mengutip data Bursa Efek Indonesia, berikut ini adalah informasi kepemilikan saham PT MDS Retailing Tbk (LPPF).

Siapa Pemilik Saham Matahari (LPPF)?

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek pada April 2026, hingga akhir Maret, pengendali saham LPPF adalah Auric Digital Retail dengan kepemilikan sebesar 960 juta saham, setara 42,51 persen dari total saham terdaftar.

Pemegang saham mayoritas berikutnya adalah PT Multipolar Tbk (MLPT) selaku afiliasi pemilik manfaat dengan kepemilikan sebanyak 209 juta saham, setara 9,3 persen. Sedangkan masyarakat menguasai 1,05 miliar saham LPPF, setara 46,81 persen.

Adapun penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham LPPF, atau pemilik perusahaan, adalah Stephen Riady dan Dr. Andy Adhiwana.

Itulah informasi singkat tentang sejarah dan pemilik toko ritel Matahari (LPPF).

(Nadya Kurnia)